sk- 104/mbu/06/2015

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

NOMOR : SK- 104/1VIBU/06/2015

TENTANG

KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT ESELON II DI L][NGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2015 tentang Kementerian BUMN telah ditetapkan susunan organisasi baru Kementerian BUMN, dan selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/M Tahun 2015 Presiden telah menetapkan 3 pejabat Eselon I Kementerian BUMN sedangkan sisanya masih dalam proses pengisian;

b. bahwa Menteri BUMN telah menerbitkan beberapa surat tugas kepada Pejabat Eselon I untuk menjadi Pejabat Pengganti Sementara jabatan yang masih lowong dimaksud huruf a sampai dengan diangkatnya pejabat definitif;

c. bahwa agar proses pelaksanaan tugas pembinaan BUMN yang menjadi tugas dan fungsi utama dari Kementerian BUMN berjalan sesuai governance, maka perlu ditetapkan koordinasi urusan pembinaan BUMN pada masa transisi sampai dengan adanya ditetapkannya struktur organisasi barn khususnya untuk Eselon II ke bawah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud huruf a;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4305);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

4. Peraturan.../i


-2-

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI BUMN TENTANG KOORDINASI PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

KESATU

KEDUA

Koordinasi urusan pembinaan BUMN sesuai bidang usaha di Keasdepan Teknis pada saat ini untuk selanjutnya agar dilaksanakan mengikuiti organisasi Kementerian BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian BUMN, sehingga menjadi sebagaimana Lampiran I.

Selain Keasdepan Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka koordinasi pejabat Eselon II adalah sebagai berikut : 1. Untuk Pejabat Eselon II di Sekretaris Kementerian Negara tetap di

bawah koordinasi Sekretaris Kementerian BUMN, termasuk untuk Biro Hukum yang nantinya tugas dan fungsi pelayanan hukum di organisasi baru direncanakan menjadi satu Eselon II tersendiri.

2. Untuk Pejabat Eselon II di Deputi Infrastruktur Bisnis tetap dibawah koordinasi Deputi Infrastruktur Bisnis, kecuali untuk Asdep Restrukturisasi maka koordinasi beralih kepada Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha.

KETIGA Untuk koordinasi urusan kepegawaian Pejabat Eselon II sebagaimana Lampiran II.

KEEMPAT.../3/


-3-

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan daya laku surut terhitung sejak 10 Juni 2015 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri BUMN tentang organisasi dan tata kerja Kementerian BUMN pengganti Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dengan ketentuan apabila di kemudian hati terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian BUMN; 2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian BUMN.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Juni 2015

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Ttd

RINI M. SOEMARNO

S dengan aslinya :1't1H5r!V". ukum

t • 40 0

N 1:96k010 199603 1 001

Lampiran I Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-104/MBU/06/201 Tanggal : 23 Juni 2015 MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No Asdep Eksisting

BUMN Deputi Yang Membidangi

1. Asdep Usaha 1. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Deputi Bidang Usaha Perkebunan dan Kehutanan;

a. PT Perkebunan Nusantara I b. PT Perkebunan Nusantara II c. PT Perkebunan Nusantara IV d. PT Perkebunan Nusantara V e. PT Perkebunan Nusantara VI f PT Perkebunan Nusantara VII g. PT Perkebunan Nusantara VIII h. PT Perkebunan Nusantara IX i. PT Perkebunan Nusantara X j. PT Perkebunan Nusantara XI k. PT Perkebunan Nusantara XII

Industri Agro dan Farmasi

1. PT Perkebunan Nusantara XIII m. PT Perkebunan Nusantara XIV

2. Perum Perhutani 3. PT Inhutani I (Persero) 4. PT Inhutani II (Persero) 5. PT Inhutani III (Persero) 6. PT Inhutani IV (Persero) 7. PT Inhutani V (Persero)

2. Asdep Usaha 1. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Deputi Bidang Usaha Pertanian, Perikanan, dan

2. Perum Bulog 3. PT Pupuk Indonesia (Persero)

Industri Agro dan Farmasi

Aneka Industri; 4. PT Sang Hyang Seri (Persero) 5. PT Pertani (Persero) 6. PT Perikanan Nusantara (Persero) 7. Perum Perikanan Indonesia 8. Perum Jasa Tirta I 9. Perum Jasa Tirta II 10. PT Indo Farma (Persero) Tbk 11. PT Kimia Farma (Persero) Tbk 12. PT Bio Farma (Persero) 13. PT Garam (Persero)

14. PT Cambrics Primissima (Persero) Deputi Restrukturisasi dan 15. PT Asean Bintulu Fertilizer (Minoritas) Pengembangan Usaha 16. PT Socfin (Minoritas) 17. PT Rekayasa Industri (Minoritas)

3. Asdep Usaha 1. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Deputi Bidang Usaha Industri 2. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Pertambangan, Industri Strategis. 3. PT Semen Kupang (Persero) Strategis dan Media

4. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 5. PT Industri Telekomunikasi Indonesia

(Persero) 6. PT Dirgantara Indonesia (Persero) 7. PT PAL Indonesia (Persero) 8. PT Pindad (Persero) 9. PT Dahana (Persero) 10. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 11. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)

Lampiran I Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-104/MBU/06/201 Tanggal : 23 Juni 2015


No Asdep Eksisting


12. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) 13. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) 14. PT LEN Industri (Persero)

15. PT Industri Soda Indonesia (Persero) (Dalam Deputi Restrukturisasi dan Likuidasi) Pengembangan Usaha

16. PT Indosat Tbk (Minoritas)

4. Asdep Usaha 1. PT Pertamina (Persero) Deputi Bidang Usaha Energi, Pertambangan, Percetakan dan

2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 3. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 4. PT Hotel Indonesia Natour (Persero)

Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata

Pariwisata; 5. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero)

6. PT Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)

7. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Deputi Bidang Usaha 8. PT Timah (Persero) Tbk Pertambangan, Industri 9. PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Strategis dan Media

Tbk 10. PT Inalum (Persero) 11. PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) 12. Perum LKBN Antara 13. Perum Produksi Film Negara 14. Perum Peruri 15. PT Balai Pustaka (Persero) 16. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

17. PT Kertas Gowa (Dalam Likuidasi) Deputi Restrukturisasi dan 18. PT Freeport (Minoritas) Pengembangan Usaha

5. Asdep Usaha 1. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Deputi Bidang Usaha Perdagangan, Logistik dan

(Persero) 2. PT Sarinah (Persero)

Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata

Kawasan 3. PT Berdikari (Persero) Industri; 4. PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)

5. PT Kawasan Industri Makassar (Persero) 6. PT Kawasan Industri Medan (Persero) 7. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) 8. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) 9. PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) 10. PT Pos Indonesia (Persero) 11. PT Perusahaan Daerah Industri Pulau Batam

(Persero)

12. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung Deputi Restrukturisasi dan (Minoritas) Pengembangan Usaha

13. PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Minoritas)

14. PT Kawasan Industri Lampung (Minoritas) 6. Asdep Usaha 1. PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Deputi Bidang Usaha

Sarana dan 2. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Kontruksi, Sarana dan Prasarana 3. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Prasarana Perhubungan Perhubungan. 4. PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) I



No Asdep Eksisting


5. PT Angkasa Pura I (Persero) 6. PT Angkasa Pura II (Persero) 7. PT Jasa Marga (Persero) Tbk 8. PT Kereta Api Indonesia (Persero) 9. PT Industri Kereta Api (Persero) 10. Perum Damri 11. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 12. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 13. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan

Navigasi Penerbangan Indonesia 14. PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan

Indonesia Ferry (Persero)

15. PT Djakarta Lloyd (Persero) Deputi Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha

7. Asdep Usaha 1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Deputi Bidang Usaha Jasa Perbankan dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Keuangan, Jasa Survei Asuransi; 3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Konsultan

4. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 5. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 6. PT ASABRI (Persero) 7. PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Persero) 8. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 9. PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) 10. PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) 11. PT ASEI-REI (Persero) 12. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) 13. Perum Jaminan Kredit Indonesia 14. PT Bank Bukopin Tbk (Minoritas)

8. Asdep Usaha 1. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Deputi Restrukturisasi dan Jasa 2. PT Iglas (Persero) Pengembangan Usaha Pembiayaan dan Jasa Lain; dan

3. PT Survey Udara Penas (Persero) 4. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) 5. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) 6. PT Energy Management Indonesia (Persero) 7. PT Kertas Leces (Persero) 8. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) 9. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri

(Minoritas) 10. PT PANN Pembiayaan Maritim (Minoritas)

11. PT Danareksa (Persero) Deputi Bidang Usaha Jasa 12. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

(Persero) Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

13. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) 14. PT Pegadaian (Persero) 15. PT PANN (Persero) 16. PT Surveyor Indonesia (Persero) 17. PT Sucofindo (Persero) 18. PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 19. PT Miring Berjangka Indonesia (Persero) /

suai dengan aslinya 0-Hukum

ra NI' 681010 199603 1 001



No Asdep Eksisting


9. Asdep Usaha 1. PT Adhi Karya (Persero) Tbk Deputi Bidang Usaha Jasa Konstruksi 2. PT Waskita Karya Tbk Kontruksi, Sarana dan

3. PT Hutama Karya (Persero) Prasarana Perhubungan 4. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 5. PT Amarta Karya (Persero) 6. Perum Pembangunan Perumahan Nasional 7. PT Bina Karya (Persero) 8. PT Indah Karya (Persero) 9. PT Virama Karya (Persero) 10. PT Yodya Karya (Persero) 11. PT Indra Karya (Persero 12. PT Brantas Abipraya (Persero) 13. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

14. PT Barata Indonesia (Persero) Deputi Bidang Usaha 15. PT Boma Bisma Indra (Persero) Pertambangan, Industri

Strategis dan Media

16. PT Istaka Karya (Persero) Deputi Restrukturisasi dan 17. PT Nindya Karya (Minoritas) Pengembangan Usaha



Ttd

RINI M. SOEMARNO

ai dengan aslinya ukum

_ bra NIP 19681010 199603 1 001



No Asdep Eksisting


9. Asdep Usaha 1. PT Adhi Karya (Persero) Tbk Deputi Bidang Usaha Jasa Konstruksi 2. PT Waskita Karya Tbk Kontruksi, Sarana dan

3. PT Hutama Karya (Persero) Prasarana Perhubungan 4. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 5. PT Amarta Karya (Persero) 6. Perum Pembangunan Perumahan Nasional 7. PT Bina Karya (Persero) 8. PT Indah Karya (Persero) 9. PT Virama Karya (Persero) 10. PT Yodya Karya (Persero) 11. PT Indra Karya (Persero 12. PT Brantas Abipraya (Persero) 13. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

14. PT Barata Indonesia (Persero) Deputi Bidang Usaha 15. PT Boma Bisma Indra (Persero) Pertambangan, Industri

Strategis dan Media

16. PT Istaka Karya (Persero) Deputi Restrukturisasi dan 17. PT Nindya Karya (Minoritas) Pengembangan Usaha



Ttd

RINI M. SOEMARNO



Ttd

RINI M. SOEMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya Bko jukum

mbra _81010 199603 1 001

Lampiran II Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-104/MBU/06/201 Tanggal : 23 Juni 2015


No Nama Jabatan Eselon I Yang Mengkoordinasi

1. Ony Suprihartono Kepala Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sekretaris Kementerian BUMN

2. Hambra Kepala Biro Hukum Sekretaris Kementerian BUMN 3. Indriani Widiastuti Kepala Biro Umum Sekretaris Kementerian BUMN 4. Sumyana Sukandar Asdep Usaha Perkebunan

dan Kehutanan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi

5. Muhammad Khoerur Roziqin

Plt. Asdep Usaha Pertanian, Perikanan, dan Aneka Industri

Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi

6. Bagya Mulyanto Asdep Usaha Industri Strategis


7. Bernadus Didik Prasetyo

Asdep Usaha Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata

Pgs. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata

8. Agus Suharyono Asdep Usaha Perdagangan, Logistik dan Kawasan Industri


9. Bandung Pardede Asdep Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan


10. Wahyu Kuncoro Asdep Usaha Perbankan dan Asuransi

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan

11. Silvester Budi Agung Asdep Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain


12. Fadjar Judisiawan Asdep Usaha Jasa Konstruksi


13. Purnomo Sinar Hadi Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis

14. Seger Budiarjo Asdep Informasi dan Komunikasi Publik


15. Chairiah Asdep Restrukturisasi BUMN


16. Yuni Suryanto Inspektur Sekretaris Kementerian BUMN



Ttd

RINI M. SOEMARNO

S nan sesuai dengan aslinya ukum

Hanibra NIP 19481010 199603 1 001

Lampiran II Keputusan Menteri BUMN Nomor : SK-104/MBU/06/201 Tanggal : 23 Juni 2015


No Nama Jabatan Eselon I Yang Mengkoordinasi

1. Ony Suprihartono Kepala Biro Perencanaan, Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Sekretaris Kementerian BUMN

2. Hambra Kepala Biro Hukum Sekretaris Kementerian BUMN 3. Indriani Widiastuti Kepala Biro Umum Sekretaris Kementerian BUMN 4. Sumyana Sukandar Asdep Usaha Perkebunan

dan Kehutanan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi

5. Muhammad Khoerur Roziqin

Plt. Asdep Usaha Pertanian, Perikanan, dan Aneka Industri


6. Bagya Mulyanto Asdep Usaha Industri Strategis


7. Bernadus Didik Prasetyo

Asdep Usaha Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata


8. Agus Suharyono Asdep Usaha Perdagangan, Logistik dan Kawasan Industri


9. Bandung Pardede Asdep Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan


10. Wahyu Kuncoro Asdep Usaha Perbankan dan Asuransi


11. Silvester Budi Agung Asdep Usaha Jasa Pembiayaan dan Jasa Lain


12. Fadjar Judisiawan Asdep Usaha Jasa Konstruksi


13. Purnomo Sinar Hadi Asdep Manajemen SDM Eksekutif BUMN


14. Seger Budiarjo Asdep Informasi dan Komunikasi Publik


15. Chairiah Asdep Restrukturisasi BUMN


16. Yuni Suryanto Inspektur Sekretaris Kementerian BUMN

sk- 104/mbu/06/2015

Documents