,f-,

4

@r/u*r*n-/*o. @"*"tKEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR

: 561/Kep.1540.Bangs osl2O11TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012 GUBERNUR JAWA B,qRAT,Menimbang-a-

pelaksanaan proses produksi, perlu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan mempertimbangkan produltivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal; b. bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2Q12 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;Mengingat

bahwa dalam rangka mendorong peran serta pekerja

dalam

:

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik lndonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik lndorresia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambdhbn Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4279);3. Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lemb&ran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);

*

rfti

2

4. Peraturan Pemerintah Nomor Tg rahun 2005 tentang

pedoman

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggiiraan pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tanun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Re.publik lndonesia Nomor a593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan DaerahProvinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor g2, Tamb,ahan Lembiran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun zoo4 tentangPengupahan;

Dewan

7.

Peraturan Menteri renaga Kerja Nomor per-01/Men/1g99 tentang upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenagq Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-tvlen/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4,8, 11, 20 dan 21 peraturan Menteii Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1gg9 tentang Upah Minimum;

8. Peraturan Menteri renaga Kerja dan Transmigrasi Nomor per.l7lvlll/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan pencapaianKebutuhan Hidup Layak (KHL);

9.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 200g tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah provinsi Jawa Barat rahun 2008 Nomor g seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

l0.Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor s61/Kep.5g9-Bangsos/200g tentang Dewan Pengupahan provinsi Jawa Barat Masa Bhtkti rahun 2008-2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jgwa Barat Nomor 561/Kep.805-Bangsos/2009 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor soilxep.sesBangsos/2008 tentang Dewan Pengupahan provinsi Jawa Barat MasaBhakti Tahun 2008-201 1;

Memperhatikan

:

1. Surat Dewan Pengupahan provinsi Jawa Barat Nomor13/Depeprovlxll2}ll tanggal 14 November 2a11 perihat RekomendasiDewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;

2. surat Dewan Pengupahan provinsi Jawa Barat3. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat

1S/DepeprovlxllAoll tanggal 17 November 2011 perihat Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;

Nomor

18/Depeprovlxll2}ll tanggal 19 November 2011 perihar Rekomendasi

Nomor

Dewan Pengupahan ProvinsiJawa Barat tentang UMK Tahun 2012;

4. Surat ,Dewan1

Pengupahan Provinsi Jawa Bar.at Nomor 9/Depeprovlxll2}ll tanggal 2 1 Novemb er zo1 1 per"ilral Rekomendasi

Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;

5.

Rekomendasi26 (dua puluh enam) BupatiA/Valikota se=Jawa Barat,MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG}GBUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012.

UPAH

MINIMUM

*

.ftq"

3

KESATU

:

Mencabut dan menyatakan tidak berraku Keputusan Gubernur Jawa Barat s6t/Kep.1s64-Bangsos/2010 Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat"fafrun 2011.

Nomor

i*t"ni'-"up"r,

KEDUA

: Menetapkan besaran upah :

Minimum_^paqa 26 (dua puruh enam) Kabupaten/Kota di Jawa Eiarat rahu n. 20 1 2 sebagaimana tercantum daram Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan"oar.i Re-putusan ini.

KETIGA

!

Perusahaan di Jawa. Barat yang terah..memberikan upah rebih tinggi dari ketentuan upah Minim.um KabJpaten/Kota r"org"i;Ifa dimaksud pada Diktum KEDUA, tidak dibenarkan untuk r"ngri"n"gi o"n).t* menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentua n peratu ra n-p" ru io n g-u n d a n g

KEEMPAT

:

i#f,|#b' dalam

Perusahaan-yang tidak mampu meraksanakan ketentuan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud paoa -oir,iu, upah Minimum riEoun:';;;;i melqajlkan penanggu.han Upah Minimum i"p"o" oJoernu,. Jawa Barat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi'proviniiJawa Barat, paring (seputu[) nari seberur o","Lrrnvu r