skema ideal pendanaan oleh negara · politik dan pengisian jabatan publik perhatian peraturan...

1

OLEH NEGARA

SKEMA IDEAL PENDANAAN

Tim Penyusun LIPI :

Moch. Nurhasim

Syamsuddin Haris

Sri Nuryanti

Sri Yanuarti

Wawan Ichwanuddin

Tim Supervisi KPK :

Pahala Nainggolan

Giri Suprapdiono

Hery Nurudin

David Sepriwasa

Zulfadhli Nasution

Yuniva Tri Lestari

Posisi

Strategis

Partai

PolitikBerdasarkan

amanat UUD ’45 sebagai sumber

pengisiankepemimpinan

politik dan pengisianjabatan publik

Perhatian

Peraturan

Perundangan

terkait pendanaan

partai politik

masih kurang

Partai politik

tertatih dalam

menata

organisasiCenderung membenani

finansial politisi di legislatifatau eksekutif

Membangun organisasiyang bersih dan

berintegritras, ditentukanoleh keuangan partai

politik, kode etik, rekrutmen dan kaderisasi.

Besaran & Skema

yang MinimPendanaan negara masih di bawah1 persen dari kebutuhan estimasi

yang dikaji oleh KPKCo: Golkar 0,037%; PDIP 0,03%, Gerindra 0,195%; PKS 0,043%

Pencairan di triwulan IV sejak 2018

IMPLIKASI

1Kader Partai terjerat

beban finansial

2Peluang politisi atau

kader partai terjerat

kasus korupsi

3Partai politik tergantung

pada “pemilik modal”

atau “orang kuat”

LATAR BELAKANG KAJIANPendanaan keuangan partai oleh negara masih “terlalu” kecil

jika dibandingkan dengan estimasi kebutuhan partai

TUJUAN DAN METODE PENELITIAN

Memberikan rekomendasi

kepada Pemerintah atas

besaran dana bantuan

kepada partai politik yang

ideal dan persyaratan-

persyaratan administratif dan

tata kelola internal partai

politik yang harus dipenuhi;

Memberikan rekomendasi

skema besaran

pendanaan partai

sehingga bisa mengurangi

korupsi politik akibat

besarnya tanggungan para

politisi terhadap biaya

operasional partai politik.

Sebagai dasar (baseline)

pemberian dana bantuan

kepada partai politik yang

seminimal mungkin

mendekati kebutuhan riil

partai;

BESARAN DAN SYARAT SKEMA BESARANSKEMA IDEAL

Metode1. Diskusi Berumpun (FGD) dengan

partai politik. FGD dihadiri oleh

perwakilan dari 16 partai politik.

2. Wawancara dan diskusi mendalam

dengan jajaran pengurus partai politik

di sejumlah daerah yakni Jakarta,

Jawa Timur (Surabaya), Nusa

Tenggara Barat (Mataram), Bengkulu,

dan Kalimantan Barat

(Pontianak).Sedangkan untuk tingkat

kabupatan/kota. wawancara dan

diskusi mendalam dilakukan di Kota

Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

MEREKOMENDASIKAN

PENGALAMAN PENDANAAN NEGARA LAINHampir semua negara yang dijadikan pembelajaran memberikan dana bantuan kepada partai politik.

Yang membedakannya adalah besaran dan peruntukannya

Aliran dan distribusi dana politik secara langsung akanmempengaruhi kesetaraan dalam pemilihan.

1

Dana yang berasal dari donatur individu dan/atau kelompokkepentingan seringkali tidak terdistribusi secara merata.

2

Bantuan keuangan negara untuk partai politik secara langsungdapat memperkuat otonomi politisi, mencegah korupsi sertameningkatkan transparansi keuangan partai politik.

3

Bantuan keuangan langsung negara pada partai politik dapatmenciptakan kesetaraan dan peluang yang sama antar partaipolitik terutama dalam proses pemilihan umum.

4

ALASAN PERLUNYA PENDANAAN3 kategori pendanaan partai politik oleh negara :

1. Pendanaan negara langsung, yaitu

hibah tunai yang disalurkan ke partai dan/atau

kandidat menurut berdasarkan ketentuan

hukum yang berlaku;

2. Pendanaan negara tidak

langsung. yaitu setiap subsidi yang

diberikan untuk partai politik berdasarkan

ketentuan hukum yang ada dalam bentuk

natura

3. Subsidi tertentu, misalnya hibah tunai

yang diberikan bagi organisasi yang memiliki

relasi dengan parpol, misalnya kaukus

parlemen, organisasi sayap partai, maupun

lembaga riset di parpol.

PENDANAAN KEUANGAN PARPOL: PENGALAMAN NEGARA LAIN

Sumber: GRECO (n.d.). “Third Evaluation Round: Evaluation and Compliance Reports”. Council of

Europe. 2015.

1. 3 (tiga) negara yang mengkaitkan pendanaan keuangan negara dengan kampanye partai politik.

2. Turki menyumbang 90% anggaran kebutuhan partai politik melalui hibah secara langsung.

3. Jepang dan Belanda paling rendah 23 dan 35 %. 4. Malaysia tidak memberikan bantuan, tetapi boleh

berbisnis.5. Sisanya, variatif, ada yang 54% sampai 85%

Prosentase pendanaan negara

Pengalaman Thailand: 3 Pertimbanganpemberian dana oleh negara kepada parpol:

1. Jumlah total biaya keanggotaan tahunan (dengan bobot 40 %)

2. Jumlah suara yang dimenangkan dalam pemilihan (bobotnya 40%)

3. Jumlah cabang partai (bobot 20%).

No Negara % Bantuan

Keuangan Partai

% Sumber Swasta

& Lainnya

IPK

(Rank)

1 Belgia 85 15 75 (17)

2 Denmark 75 25 88 (1)

3 Finlandia 75 25 85 (3)

4 Hungaria 60 40 46 (64)

5 Italia 82 18 52 (53)

6 Belanda 35 65 82 (8)

7 Norwegia 67,4 32,6 84 (7)

8 Polandia 54 46 60 (36)

9 Portugal 80 20 64 (30)

10 Spanyol 87,5 12,5 58 (41)

11 Turki 90 10 41 (78)

12 Inggris 35 65 80 (11)

13 Jerman 30 70 80 (11)

14 Meksiko 70 30 28

(138)

15 Jepang 23 77 73 (18)

16 Australia 30 70 77 (13)

17 Amerika 30 70 71 (22)

18 Korea Selatan 40 60 57 (45)

19 Malaysia 0 100 47 (61)

20 Thailand Dengan Bobot - 37 (99)

PENDANAAN KEUANGAN PARPOL:PENGALAMAN NEGARA LAIN

Kriteria Penerima Pendanaan dari NegaraKriteria Penerima Dana Langsung dari Negara

OECD. Finascing Deocrazy of Political Parties and Election Campaigns and the

Risk of Policy Capture. Paris 2016.

Kriteria Penerima Contoh Negara

25 negara didasarkan pada

perolehan suara “Share of votes in the

previous election”

Amerika Serikat, Austria, dll…

20 negara kombinasi dengan jumlah

representasi parpol dalam lembaga-

lembaga pemilihan (Representation in

enelected body)

Austria, Jepang dan Korea

Jumlah partisipasi dalam pemilu Chili, Hungaria dan Portugal

Jumlah kandidat Jerman, Luksemburg dan Portugal

Pendaftaran partai politik Meksiko dan Selandia Baru

POSISI DALAM KAJIAN INI: SKEMA PENDANAAN PARPOL OLEH NEGARA MAKSIMAL ADALAH 50 %ALASANNYA: Agar partai politik masih memiliki otonomi dalam menjalankan fungsinya

Parpol merupakan salah satu institusi demokrasi yang penting

dan strategis karena memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab melakukan rekrutmen

politik, baik melalui mekanisme elektoral (pemilu legislatif, pemilu presiden. dan pilkada) maupun

mekanisme nonelektoral.

Sebagai badan hukum publik yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab konstitusional yang begitu besar, parpol berhak memperoleh

pembiayaan atau pendanaan oleh negara.

Demokrasi yang terkonsolidasi membutuhkan parpol yang juga

solid dan sehat secara organisasi, demokratis secara

internal, berintegritas, dan terinstitusionalisasi.

Pembiayaan parpol oleh negara secara signifikan diperlukan untuk

mengambil alih kepemilikan sekaligus kepemimpinan parpol dari individu-individu pemilik uang, sehingga ke depan parpol benar-benar menjadi

badan hukum publik yang dimiliki para anggota dan dipimpin secara

demokratis oleh anggota sebagaimana semangat UU Partai Politik yang tak pernah terwujud dalam realitas politik

URGENSI PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIKTiga argumen lain yang meniscayakan dukungan pembiayaan partai politik oleh negara.

Baseline Kebutuhan Partai Politik

Dihitung berdasarkanrata-rata estimasi

kebutuhan 5 Partaiyang menyerahkan

data

Harga per suarasebagai konstanta

(UU 2/2011)

KEBUTUHAN PARTAI TAHUN 1:

[Total Harga per suaradikalikan jumlah suara

partai Pemilu 2019 yang lolos PT]

KEBUTUHAN

PARTAI TAHUN 2:

[5 % x Kebutuhan Partai

Tahun 1] + Kebutuhan

Partai Tahun 1)

KEBUTUHAN

PARTAI TAHUN n:

[5 % x Kebutuhan

Partai Tahun (n-1)] +

Kebutuhan Partai Tahun

(n-1))

HARGA PER SUARA

TAHUN I

[Kebutuhan Partai Tahun

1 dibagi suara total

partai Pemilu 2019 yang

lolos PT)

HARGA PERSUARA

TAHUN 2

[Kebutuhan Partai Tahun

2 dibagi suara total

partai Pemilu 2019 yang

lolos PT)

HARGA PERSUARA

TAHUN n

[Kebutuhan Partai Tahun n

dibagi suara total partai

Pemilu 2019 yang lolos PT)

Dikali 50% karena bantuan keuangan negara maksimal 50% sebagai sumber pembiayaan

non-kontestasi partai

Berdasarkan rata-rata 5 Partai: PDIP.

Golkar. PKB. Gerindra dan PKS

Tingkat Pusat

Berdasarkan rata-rata 16 Partai: DKI

Jakarta, Jawa Timur, Bengkulu,

Kalimantan Barat, NTB

Tingkat Provinsi

Tingkat Kab/Kota

Berdasarkan rata-rata 3 Partai: Kota

Surabaya, Kota Bekasi dan Kab.

Bekasi

Σ Perolehan Suara2019

Estimasi Kebutuhan Tahunan (2019)

Harga Per Suara

13,570,097 Rp. 366,409,000,000 Rp.27,001

11,493,663 Rp. 194,130,420,000 Rp.16,890

27,053,961 Rp. 232,594,417,000 Rp.8,597

17,229,789 Rp. 488,335,391,000 Rp.28,343

17,594,839 Rp. 189,730,000,000 Rp.10,783

Jumlah 86,942,349 Rp. 1,471,199,228,000

Harga Per Suara Rp. 16.922

Harga Per Suara

55% jumlah

parpol yang

memiliki kursi

di DPR

Bappenas hanya

berdasar pada

kebutuhan PDIP—per

suara Rp48.000,

sebagai basis pemberian

dana bantuan negara

kepada parpol

Proses data dan verifikasi:

1. Tim KPK telah memberikan formulir yang harus diisi

oleh parpol dengan rincian: dana operasional dengan

item-item yang sama; dan dana non-operasional

(program) yang bukan untuk kontestasi politik.

2. Isian yang diberikan oleh partai politik dilakukan

peniliaian, apakah sudah sesuai dengan item-item yang

diminta, baik dari sisi dana operasional (yang sifatnya

fixed) dan dana non-operasional (program) yang bukan

untuk kontestasi politik.

3. Di tingkat nasional—surat permohonan data telah

disampaikan kepada semua partai yang lolos

Parliamentary Threshold, namun yang menyerahkan

hanya ada 5 partai. Permohonan data bahkan dilakukan

beberapa kali dan terakhir hingga pada bulan

November 2019.

sebagai dasar

penghitungan estimasi

kebutuhan partai tahun ke-

1 s/d tahun ke-5

SKEMA PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK

ESTIMASI KEBUTUHAN PARTAI POLITIK SELAMA 5 TAHUN

Partai ∑suara P2019 Keb Estimasi/tahun 1

(dalam Rp)

Keb Estimasi/tahun 2

naik 5% (dalam Rp)


naik 5% dalam Rp)


naik 5% (dalam Rp)


naik 5% (dalam Rp)

Jumlah Total 5 Tahun

(dalam Rp)

Nasdem

12,661,792 214,257,135,099 224,969,991,853.70 236,218,491,446.38 248,029,416,018.70 260,430,886,819.64 1,183,905,921,237

PKB

13,570,097 229,627,062,760 241,108,415,897.52 253,163,836,692.40 265,822,028,527.02 279,113,129,953.37 1,268,834,473,830

PKS

11,493,663 194,490,582,863 204,215,112,006.20 214,425,867,606.51 225,147,160,986.83 236,404,519,036.17 1,074,683,242,499

PDIP

27,053,961 457,794,929,575 480,684,676,053.78 504,718,909,856.46 529,954,855,349.29 556,452,598,116.75 2,529,605,968,951

Golkar

17,229,789 291,554,720,651 306,132,456,683.14 321,439,079,517.30 337,511,033,493.16 354,386,585,167.82 1,611,023,875,512

Gerindra

17,594,839 297,731,932,152 312,618,528,759.37 328,249,455,197.34 344,661,927,957.20 361,895,024,355.06 1,645,156,868,421

Demokrat

10,876,507 184,047,347,303 193,249,714,668.09 202,912,200,401.49 213,057,810,421.57 223,710,700,942.65 1,016,977,773,737

PAN

9,572,623 161,983,610,168 170,082,790,676.75 178,586,930,210.59 187,516,276,721.12 196,892,090,557.17 895,061,698,334

PPP

6,323,147 106,997,442,465 112,347,314,588.63 117,964,680,318.06 123,862,914,333.96 130,056,060,050.66 591,228,411,757

Jumlah 126,376,418 2,138,484,763,035 2,245,409,001,187 2,357,679,451,247 2,475,563,423,809 2,599,341,594,999 11,816,478,234,277

Jumlah

Pendanaan

Negara

kepada

Parpol (50%)

(dalam Rp)

1,069,242,381,517 1,122,704,500,593 1,178,839,725,623 1,237,781,711,904 1,299,670,797,499 5,908,239,117,136

SKEMA PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIKBASELINE KEBUTUHAN PARTAI POLITIK:

Dari pembagian tersebut diperoleh harga persuaranya adalah Rp16.922. sebagai dasar penghitunganestimasi kebutuhan partai tahun ke-1 s/d tahun ke-5

No Partai ∑suara P2019Estimasi Kebutuhan Partai

(dalam Rp)Harga Per suara (dalam Rp)

1 Golkar 17,229,789 488,335,391,000 28,343

2 PKB 13,570,097 366,409,000,000 27,001

3 PDIP 27,053,961 232,594,417,000 8,597

4 Gerindra 17,594,839 189,730,000,000 10,783

5 PKS 11,493,663 194,130,420,000 16,890

Partai ∑suara P2019 Keb Estimasi/tahun 1

(dalam Rp)


naik 5% (dalam Rp)


naik 5% (dalam Rp)


naik 5% (dalam Rp)


naik 5% (dalam Rp)

Jumlah 126,376,418 2,138,484,763,035 2,245,409,001,187 2,357,679,451,247 2,475,563,423,809 2,599,341,594,999

Harga per suara 16,922 17,768 18,656 19,589 20,568

Pendanaan negara

kepada partai

[maksimal 50%]

8,461 8,884 9,328 9,794 10,284

NILAI PERSUARA PENDANAAN NEGARA KEPADA PARPOL

BERAPA PENDANAAN YANG HARUS DIBERIKAN OLEH NEGARA


Tahapan dan

Prosentase

Pemberian

Pendanaan

Formula Besaran Pendanaan Negara kepada Partai Politik 1

5 TAHUN

1

2

3

4

5

Pendanaan untuk Partai Politik Tingkat Nasional/PusatNo Partai∑suara

P2019

Harga

per suara

(Rp)

Keb Estimasi

tahun 1 (Rp)

Keb Estimasi

tahun 2 (Rp)

Keb Estimasi

tahun 3 (Rp)

Keb Estimasi

tahun 4 (Rp)

Keb Estimasi

tahun 5 (Rp)

Jumlah 126,376,418 16,922 2,245,409,001,187 2,357,679,451,247 2,475,563,423,809 2,599,341,594,999 126,376,418

Harga per suara 16,922 17,768 18,656 19,589 20,568

Besar nilai pendanaan per

suara (50%)8,461 8,884 9,328 9,794 10,284

Skema TRANSFORMASI pemberian pendanaan

[% dari 50%}30% 50% 70% 80% 100%

HARGA PER SUARA 2.538 4.442 6.530 7.836 10.284

TAHUN 1

(Rp)

TAHUN 2

(Rp)

TAHUN 3

(Rp)

TAHUN 4

(Rp)

TAHUN 5

(Rp)

JUMLAH TOTOL

5 TAHUN (Rp)JUMLAH

DANA

YANG

DITERIMA

320 M 561 M 825 M 990 M 1,2 T 3,9 T

BAPPENAS MENGHITUNG DANA BANTUAN 1 TAHUN

SEBESAR 6 T, HANYA

BERDASARKAN HARGA SUARA PDIP

[SEBESAR 48.000]

ALASAN TRANSISIONAL PENDANAAN NEGARA KEPADA PARPOL

Tahun keNilai Bantuanper Suara (Rp)

1 8.461

2 8.884

3 9.328

4 9.794

5 10.284

Apakah bantuan

tahun 1 hingga tahun

ke 5 akan diberikan

sesuai dengan besaran

tersebut?

PERLU PROSES

TRANSFORMASI

DAN PERSIAPAN

INTERNAL PARTAI

1. Pemberian bantuan dilakukan secara bertahap hingga

mencapai jumlah maksimal Rp 10.284 (untuk memenuhi

50% dari estimasi kebutuhan).

2. Agar partai siap, maka secara transisi perlu dilakukan

pemberian besaran bantuan secara rasional, sesuai dengan

asumsi kesiapan dari partai politik

3. Kesiapan partai politik antara lain: secara organisasi

dilakukan penataan; adanya sistem keuangan partai;

pengawasan internal; dan kesiapan penggunaan

4. Kesiapan instrumen untuk memberikan reward and

punishment (dari skema bantuan yang akan diberikan)

Tahun

ke

Bantuan

Per Suara

(Rp)

Transisi

Bantuan

Jumlah

(Rp)

1 8.461 30% 2.538

2 8.884 50% 4.442

3 9.328 70% 6.530

4 9.794 80% 7.836

5 10.284 100% 10.284

Tahun keUsulan

BantuanPer Suara

1 1,071 2 2,141 3 3,212 4 4,283 5 5,353

Perbandingan dengan

usulan KPK (2016)

Bantuan untuk Partai Politik Tingkat Provinsi (selain DKI) dan Kabupaten/Kota

Mengikuti pola PP No. 1/2018Pendanaan Provinsi adalah naik 20% dari Pendanaan Tingkat

Nasional; dan Kabupaten/Kota Naik 50 %

HARGA SUARA (Nasional) (Rp) 2.538 4.442 6.530 7.836 10.284NAIK 20% (Provinsi) (Rp) 3.046 5.330 7.836 9.403 12.341

NAIK 50% (Kab/Kota) (Rp) 3.807 6.663 9.794 11.753 15.426

ESTIMASI JUMLAH PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK, TINGKAT NASIONAL-PROVINSI-KABUPATEN KOTA

14

JUMLAH PROVINSI

ASUMSI SUARA (SAMA)

NILAI SUARA TAHUN 1

(Rp)

NILAI SUARA TAHUN 2

(Rp)

NILAI SUARA TAHUN 3

(Rp)

NILAI SUARA TAHUN 4

(Rp)

NILAI SUARA TAHUN 5

(Rp)

JUMLAH TOTAL 5

TAHUN (Rp)

34 126,376,418 447,6 M 739.4 M 1,059 T 1,272 T 1,676 T 5.194 T

512 126,376,418 481,1 M 842 M 1,24 T 1,5 T 1,95 T 6 T

JUMLAH PROVINSI + KAB 928.7 M 1,581 T 2,299 T 2,772 T 3,626 T 11,194 T

NASIONAL 320 M 561 M 825 M 990 M 1,2 T 3,9 T

JUMLAH KESELURUHAN 1,248 T 2,142 T 3,124 T 3,762 T 4,826 T 15,094 T

0,0046 % dari jumlah total APBN 2019 sekitar Rp.2.400 T


Perbandingan Besaran Pendanaan Negara dengan Estimasi Kebutuhan

Partai Selama 5 Tahun

Level Wilayah TAHUN

Tingkat Nasional 1 2 3 4 5 Total

%tase 15% 23% 32% 37% 46% 31%

Tingkat Provinsi 1 2 3 4 5 Total

%tase 20% 30% 42% 48% 60% 41%Tingkat

Kabupaten/Kota 1 2 3 4 5 Total

%tase 30% 49% 69% 79% 99% 67%


Basis Penghitungan

Kebutuhan Parpol di Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Lokasi Penelitian

Daerah Wawancara Tanggal

Provinsi DKI

Jakarta

1. Pengurus DPD PDI

Perjuangan

2. Pengurus DPW PKS

3. Pengurus DPW Golkar

4. Pengurus DPW

Gerindra

12 dan 14 Maret 2019

Provinsi Jawa

Timur

5. DPD dan DPC PDIP

6. DPW PKB

7. DPW PAN

8. DPD Demokrat

21-23 Maret 2019

Kota Bekasi 1. DPD PKS 15 Mei 2019

Kab. Bekasi 2. DPC PDIP 15 Mei 2019

Provinsi NTB 9. DPW PKS

10. DPD Gerindra

11. DPD Golkar

12. DPD Demokrat

9-11 April 2019

Provinsi Kalbar 13. DPD Golkar Kalbar

14. DPD Hanura Kalbar

15. DPD PDIP Kalbar

11-13 April 2019

Provinsi Bengkulu 16. DPD PDIP

17. DPD Demokrat

18. DPD Gerindra

19. DPW PKS

21-23 Maret 2019

SKEMA PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

BASELINE KEBUTUHAN PARTAI POLITIK: DKI JAKARTADari pembagian tersebut diperoleh harga persuaranya adalah Rp21.259. sebagai dasarpenghitungan estimasi kebutuhan partai tahun 1 sd 5

No Partai

Suara Sah

DPRD

Pemilu 2019

Estimasi

Kebutuhan (Rp)

Harga per

suara

(Rp)

1 PKS 917.005 19.495.000.000 21.259

Estimasi kebutuhan PKS yang dianggap rasional—karenamencakup 6 DPW Partai di tingkat kota/Kab DKI Jakarta

No PartaiSuara Sah Partai

di DPRD 2019Harga Kursi (Rp) Estimasi Kebutuhan Partai Politik selama 5 Tahun (Rp)

Tahun1 Tahun 2 (naik 5%) Tahun3 (naik 5%) Tahun 4 (5%) Tahun 5 (5%)

1 Nasdem 309.790 21.259 6.585.957.601 6.915.255.481.16 7.261.018.255 7.624.069.167.98 8.005.272.626

2 PKB 308.212 21.259 6.552.410.227 6.880.030.738.11 7.224.032.275 7.585.233.888.77 7.964.495.583

3 PKS 917.005 21.259 19.495.000.000 20.469.750.000.00 21.493.237.500 22.567.899.375.00 23.696.294.344

4 PDIP 1.336.324 21.259 28.409.481.279 29.829.955.342.66 31.321.453.110 32.887.525.765.29 34.531.902.054

5 Golkar 300.246 21.259 6.383.057.639 6.702.210.520.66 7.037.321.047 7.389.187.099.03 7.758.646.454

6 Gerindra 935.793 21.259 19.894.422.097 20.889.143.201.78 21.933.600.362 23.030.280.379.96 24.181.794.399

7 Demokrat 386.434 21.259 8.215.365.053 8.626.133.305.16 9.057.439.970 9.510.311.968.94 9.985.827.567

8 PAN 375.882 21.259 7.991.035.589 8.390.587.368.12 8.810.116.737 9.250.622.573.35 9.713.153.702

9 PPP 176.835 21.259 3.759.410.608 3.947.381.138.87 4.144.750.196 4.351.987.705.60 4.569.587.091

10 Hanura 103.073 21.259 2.191.272.823 2.300.836.464.09 2.415.878.287 2.536.672.201.66 2.663.505.812

11 PBB 42.952 21.259 913.134.868 958.791.611.82 1.006.731.192 1.057.067.752.04 1.109.921.140

12 PKPI 15.765 21.259 335.154.852 351.912.594.53 369.508.224 387.983.635.47 407.382.817

13 PSI 404.508 21.259 8.599.607.919 9.029.588.315.22 9.481.067.731 9.955.121.117.53 10.452.877.173

14 Berkarya 98.877 21.259 2.102.068.271 2.207.171.684.72 2.317.530.269 2.433.406.782.41 2.555.077.122

15 Garuda 19.205 21.259 408.287.278 428.701.641.49 450.136.724 472.643.559.74 496.275.738

16 Perindo 168.296 21.259 3.577.876.369 3.756.770.187.73 3.944.608.697 4.141.839.131.97 4.348.931.089

Jumlah Estimasi Kebutuhan (Rp) 125.413.542.473 131.684.219.596 138.268.430.576 145.181.852.105 152.440.944.710

Nilai per suara (Rp) 21.259 22.322 23.439 24.610 25.841

SKEMA PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI

BASELINE KEBUTUHAN PARTAI POLITIK PROVINSI SECARA UMUM

Dari pembagian tersebut diperoleh harga persuaranya adalah Rp 12.929,-. sebagai dasar penghitunganestimasi kebutuhan partai tahun 1 sd 5 di tingkatprovinsi

No Provinsi∑suara Pemilu

2019 [simulasi]

∑Estimasi Kebutuhan

[simulasi] (Rp)

nilai persuara

(Rp)

nilai persuara

rata-rata (Rp)

1 Bengkulu 427.836 13.124.675.000 30.677

12.9292 NTB 857.114 12.124.224.500 14.145

3 Kalbar 946.894 3.649.073.200 3.854

4 Jatim 11.582.152 23.279.510.810 3.041

Jumlah 13.813.996 52.177.483.510 51.717 12.929

No Partai Provinsi Estimasi Kebutuhan (Rp)

1 PKS Bengkulu 10.192.675.000

2 Demokrat Bengkulu 73.000.000

3 Gerindra Bengkulu 1.335.000.000

4 PDIP Bengkulu 824.000.000

5 PKB Jatim 15.089.700.810

6 Demokrat Jatim 4.706.310.000

7 PAN Jatim 3.483.500.000

8 PDIP Jatim 11.946.000.000

9 Golkar Kalbar 2.216.180.000

10 PDIP Kalbar 1.432.893.200

11 PKS NTB 8.791.229.500

12 Demokrat NTB 2.339.000.000

13 Gerindra NTB 993.995.000

Jumlah 64.123.483.510

Estimasi Kebutuhan (DPD/DPW) Parpol di 4 Provinsi sebagai Dasar Simulasi PKS, PDIP dan Gerindra. 1. Kebutuhan estimasi partai per provinsi.

tahun 1 sampai dengan tahun 52. Nilai persuara—tiap provinsi setiap

tahunnyasebagai dasar untukestimasi pemberian bantuan keuangankepada partai politik

Tahun 1 2 3 4 5

Nilai per suara

(Rp)12.929 13.576 14.255 14.967 15.716

SKEMA PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN/KOTA

BASELINE KEBUTUHAN PARTAI POLITIK:

KAB/KOTA

No Kab/Kota∑suara Pemilu

2019 [simulasi]

∑Estimasi Kebutuhan

[simulasi] (Rp)

nilai

persuara

(Rp)

nilai persuara

rata-rata (Rp)

1 Kota Bekasi (PKS) 267.330 6.137.220.000 22.957

2 Kota Surabaya (PKB) 201.645 1.254.000.000 6.219

3 Kab Bekasi (PDIP) 209.208 1.946.428.000 9.304

Jumlah 468.975 7.391.220.000 38.480 12.827

Dari pembagian tersebut diperoleh harga

persuaranya adalah Rp 12.827. sebagai

dasar penghitungan estimasi kebutuhan

partai tahun 1 sd 5 di tingkat provinsi

1. Kebutuhan estimasi partai per

kabupaten/kota. tahun 1

sampai dengan tahun 5

2. Nilai persuara—tiap provinsi

setiap tahunnyasebagai

dasar untuk estimasi

pemberian bantuan keuangan

kepada partai politik

1 2 3 4 5

Nilai per

suara (Rp)12.827 13.468 14.141 14.849 15.591

Tahapan dan

Prosentase

Pemberian

Pendanaan

Formula Besaran Pendanaan kepada Partai Politik:

PERKECUALIAN (1)

5 TAHUN

1

2

3

4

5

Pendanaan untuk Partai Politik DKI JAKARTA

TAHUN 1 2 3 4 5

Nilai per suara (Rp) 21.259 22.322 23.439 24.610 25.841

Jumlah Pendanaan 50% (Rp) 10.630 11.161 11.719 12.305 12.920

Mengapa Jakarta perlu skema perkecualian?

SKEMA PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN/PERKECUALIAN (2)

Simulasi Perolehan dana bantuan kepada Partai Politik Kabupaten/Kota Pemilih <200 Ribu

Alasannya: karena besaran pendanaan untuk partai di kabupaten/kota yang pemilihnya di bawah 200

ribu tidak rasional jika mengikuti skema umum pendanaan kabupaten/kota hasil smiluasi—oleh

karena itu perlu dilakukan pengecualian

Kabupaten Lebong JumlahSuara

Besar Bantuan Menurut Skema Kenaikan berdasarkan Metode PP No. 1/2018 dan rata-rata 2

partai di Kota Bekasi dan Kota Surabaya (dalam Rupiah)

Jumlah Total

(dalam Rupiah)

Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Skema Metode PP No.

1/2018 3,807 6,663 9,794 11,753 15,426

Total Pemilh 57,734 219,815,136 384,676,489 565,474,438 678,569,326 890,622,240 2,739,157,629

PDIP (Pemenang

Pemilu) 5,300 20,178,947 35,313,158 51,910,342 62,292,410 81,758,789

251,453,646

Besar Bantuan rata-rata

Simulasi Kota Bekasi dan

Surabaya

7,294 7,659 8,042 8,444 8,886

Total Pemilh 57,734 421,115,005 442,188,076 464,300,366 487,509,611 513,028,234 2,328,199,027

PDIP (Pemenang

Pemilu)

5,300 38,658,200 40,592,700 42,622,600 44,753,200 47,095,800 213,727,800

SKEMA PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN/KOTA DENGAN PEMILIH DI BAWAH 200 RIBU

Formula Besaran Pendanaan kepada Partai Politik di Kabupaten dengan Pemilih < 200 ribu

PERKECUALIAN 2

Skema Metode PP No.

1/20183,807 6,663 9,794 11,753 15,426

Besar kenaikan 5 4 3 2 1,5

Kenaikan maksimal 19,037 26,651 29,383 17,630 23,139

Nilai per suara yang

ditanggung oleh APBD3,807 6,663 9,794 11,753 15,426

Nilai per suara sisa

yang ditanggung oleh

APBN

15,230 19,998 19,589 5,877 7,713

Dari skema ini terlihat bahwa dana bantuan yang besumber dari APBD tahun

pertama sd tahun ke 5—sesuai dengan skema biasanya sesuai dengan yang

terjadi di beberapa kabupaten/kota lainnya secara umum.

Sedangkan sisa kekurangannya harus ditanggung dari APBN agar tidak terjadi

kesenjangan (dana dari APBN), adapun sumbernya diserahkan sepenuhnya

kepada Kementerian Keuangan.

PERUNTUKAN PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK


Formula Penggunaan Tingkat Nasional

Tahunke

Nilai Per suara(Rp)

TransisiBesaran

Pendanaan

Jumlah(Rp)

1 8.461 30% 2.538

2 8.884 50% 4.442

3 9.328 70% 6.530

4 9.794 80% 7.836

5 10.284 100% 10.284

Tahunke

Nilai Per suara

TransisiBesaran

PendanaanJumlah

SKEMA PENDANAAN

DANA LANGSUNG

DANA KINERJA PARTAI

SIPP AUDIT

1 8.461 30% 2.538 60% 30% 10%

2 8.884 50% 4.442 55% 35% 10%

3 9.328 70% 6.530 50% 40% 10%

4 9.794 80% 7.836 45% 45% 10%

5 10.284 100% 10.284 40% 50% 10%

REALISASI BESARAN PENDANAAN PARTAI TAHUN KE 1 SD 5

TRANSISI BESARAN NILAI PENDANAAN PERSUARA

Mengecilper/thn

Membesarper/thn

Perubahan secara bertahapbahwa dasar pemberian dana

adalah kinerja partai

Tetap

Ada syaratimplementasi SIPP yang instrumennyatelah disusun oleh tim LIPI dan KPK


Formula Penggunaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

TAHUN FORMULA PENDANAAN TRANSISIONAL Keterangan:

Pada tahun ke-4 dan ke-5

mulai ada uji coba SIPP

ke Partai di tingkat

provinsi dan

kabupaten/kota. sehingga

secara transisional pada

tahun ke 6-insentif SIPP

mulai diberlakukan

DANA LANGSUNG DANA KINERJA PARTAI (AUDIT)

1 80% 20%

2 70% 30%

3 60% 40%

4 50% 50%

5 40% 60%

NILAI PENDANAAN NASIONAL (Rp) 2.538 4.442 6.530 7.836 10.284NAIK 20% (Provinsi) (Rp) 3.046 5.330 7.836 9.403 12.341

NAIK 50% (Kab/Kota) (Rp) 3.807 6.663 9.794 11.753 15.426

CONTOH SIMULASI: PERUNTUKAN PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK

PERUNTUKAN: 3 JENIS KEGIATAN PARTAI

1. Kegiatan Rutin Operasional(11 Jenis)

2. Koordinasi Partai (non-kompetisi politik—10 jenis–bertambah sesuaikebutuhan partai)

3. Program Kerja Partai (4 jenis)

Jenis Peruntukan Prosentase atas Ilustrasi Besar Pendanaan Parpol

untuk Partai A [tahun 1]

(dalam Rp)

Dana

Langsung

Dana Kinerja

Partai

Dana

Langsung Rp

150.000.000

Dana Kinerja Partai

Rp. 65.000.000

Kegiatan Rutin

Operasional30 % 25% 45.000.000,- 16.250.000

Koordinasi Partai

(non-kompetisi)20% 15% 30.000.000,- 9.750.000

Pelaksanaan Program

Kerja 50% 60% 75.000.000,- 32.500.000

Jumlah 100% 100% 150.000.000 65.000.000

Komposisi Peruntukan dari Besaran Pendanaan Negara kepada Parpol Berdasarkan

Dana Langsung dan Insentif yang diterima oleh Parpol Tiap Tahun

Khusus Program Kerja Partai: 15%

diperuntukkan untuk program pemberdayaan perempuan—dengan komposisi:

15% dari 60 % Dana Program KerjaPartai

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK

PENCAIRAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

PENCAIRAN TINGKAT PUSAT

DANA LANGSUNG DANA KINERJA PARTAI

SIPP AUDIT

Tahun anggaran

berjalan, maksimal

bulan Maret setiap

tahunnya, dan

khusus untuk

operasional bisa

dicarikan sejak

bulan Januari

Menunggu hasil review

SIPP yang diisi oleh

partai—maksimal bulan

Juni setiap tahunnya

Hasil audit

keuangan.

maksimal bulan Juli

setiap tahunnya

PENCAIRAN TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DANA LANGSUNG

DANA KINERJA

PARTAI (HASIL AUDIT

BPK)

Tahun anggaran berjalan. maksimal

bulan Maret setiap tahunnya,

khususnya untuk operasional

dicairkan sejak bulan Januari

Hasil audit keuangan.

maksimal bulan Juli

setiap tahunnya

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Skema pelaporandilakukan 2 x (6 bulanpertama dan 6 bulankedua).

2. Pengawasan dilakukansecara ketat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Pemerintah perlu menaikkan pendanaan negara kepada partai politik. Hal ini disebabkan dasar penghitungan

besar “bantuan keuangan partai menurut PP No. 1 Tahun 2018” masih sangat jauh dari estimasi kebutuhan partai politik.

2. Skema pendanaan negara yang diberikan kepada partai politik, bukan bertahap selama 10 tahun, tetapi 5 tahun.

Adapun besaran pendanaan negara kepada partai politik maksimal dapat memenuhi 50 persen dari estimasi kebutuhan

partai politik.

3. Pendanaan negara kepada partai politik langsung diberikan secara terpusat melalui APBN dengan mekanisme

transfer ke masing-masing partai melalui Kementerian Dalam Negeri, baik untuk partai politik di tingkat nasional,

provinsi dan kabupaten/kota.

4. Hasil kajian LIPI dan KPK tahun 2019 memperkirakan untuk selama lima tahun pendanaan negara kepada partai politik

berjumlah sekitar Rp.15,102 Triliun, dengan rincian:

a. Tahun 1: 1,248 T

b. Tahun 2: 2,142 T

c. Tahun 3: 3, 124 T

d. Tahun 4: 3,762 T

e. Tahun 5: 4,826 T

5. Peningkatan pendanaan negara kepada partai politik di tingkat nasional, secara bertahap adalah sebagai berikut:

a. Pada tahun 1, besaran pendanaan yang diberikan adalah Rp2.538

b. Pada tahun 2, besaran pendanaan yang diberikan adalah Rp4.442

c. Pada tahun 3, besaran pendanaan yang diberikan adalah Rp6.530

d. Pada tahun 4, besaran pendanaan yang diberikan adalah Rp7.836

e. Pada tahun 5, besaran pendanaan yang diberikan adalah Rp10.284.

6. Peningkatan pendanaan negara kepada partai politik di tingkat provinsi, secara bertahap adalah sebagai berikut:





e. Pada tahun 5, besaran pendanaan yang diberikan tidak Rp12.341

7. Untuk Provinsi DKI Jakarta skema kenaikannya tidak mengikuti skema tingkat provinsi secara umum tetapi harus diatur secara

khusus—karena bantuan keuangan parpol di DKI perlu mencakup juga bantuan di tingkat kota. Sehingga skema kenaikannya adalah

sebagai berikut:





e. Pada tahun 2023, besaran pendanaan yang diberikan adalah Rp12.920


8. Adapun besaran nilai per suara yang digunakan untuk menghitung dana bantuan partai di tingkat kabupaten/kota adalah

sebagai berikut:





e. Pada tahun 5, besaran pendanaan yang diberikan tidak Rp15.426.

9. Khusus untuk kabupaten/kota dengan pemilih di bawah 200 ribu, skema kenaikan pendanaan negara kepada partai

politik dibagi menjadi 2—yang pertama, adalah sesuai dengan skema umum pendanaan negara kepada partai politik di

tingkat kabupaten kota yang bersumber dari kemampuan APBD. Sedangkan sisanya, agar tidak terjadi kesenjangan mengingat

jumlahnya yang relatif kecil, maka kekurangannya diserahkan kepada Pemerintah Pusat—APBN dengan selisih nilai

tangunggannya sebagai berikut:





e. Pada tahun 5, besaran pendanaan yang diberikan adalah Rp7.713.

10. Peruntukan bantuan pendanaan negara kepada parpol dilakukan secara bertahap, sesuai dengan tahapan tahun pertama

hingga tahun kelima, yang komposisinya adalah: (1) Dana Langsung—yang merupakan kinerja elektoral partai yang

didasarkan pada perolehan suara dalam setiap pemilu; dan (2) Dana Kinerja Partai yang dasarnya ditentukan oleh kinerja

kelembagaan partai dalam menerapkan SIPP dan dalam audit keuangan oleh BPK.


11. Dalam peruntukan pendanaan negara kepada partai politik tersebut harus ada prioritas program untuk

pemberdayaan kader/politisi perempuan sekurang-kurangnya 15 % dari dana yang diperoleh oleh partai

politik.

12.Skema pencairan dana dibagi menjadi 3 untuk tingkat nasional—yaitu secara bertahap mengikuti skema

peruntukan setiap tahun. Dana langsung maksimal dicairkan bulan Maret setiap tahunnya, dan khusus untuk kegiatan

operasional diupayakan bisa dari awal tahun sebagaimana mekanisme di Kementerian/Lembaga. Sedangkan untuk dana

insentif, khususnya dari implementasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) diberikan pada bulan Juni dan dana kinerja

partai dari audit BPK diberikan pada bulan Juli setiap tahunnya. Pencairan ini tidak boleh melampui batas waktu yang

direkomendasikan karena akan mengganggu tujuan pemberian bantuan anggaran kepada partai politik dari negara.

13.Penerapan Sistem Integritas Partai Politik yang tools nya telah disusun oleh LIPI dan KPK dapat digunakan oleh

pemerintah. Pemerintah perlu membentuk sebuah tim yang khusus melakukan evaluasi penggunaan pendanaan negara

kepada partai politik dengan menggunakan tools SIPP secara berkesinambungan.

14.Skema pencairan dana untuk tingkat provinsi dan kabupaten dibagi menjadi dua. Pertama bersifat sebagai

dana langsung yang diberikan maksimal bulan Maret setiap tahunnya dan khusus untuk kegiatan operasional diupayakan

bisa dari awal tahun, serta dana kinerja partai dari audit BPK diberikan maksimal bulan Juli pada setiap tahunnya.


15. Pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan serta Badan Pemeriksa

Keuangan perlu membuat Satuan Besaran Khusus yang digunakan sebagai dasar untuk kegiatan partai

politik dalam menyerap dana bantuan yang diberikan. Kementerian Keuangan perlu menetapkan harga satuan

(unit cost) sebagai dasar dalam penyusunan estimasi kebutuhan partai politik yang transparan, adil dan jujur.

16.Kementerian Keuangan perlu membangun sistem keuangan yang standar yang menjadi dasar dalam

pelaporan pendanaan negara yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam melaporkan penggunanaan pendanaan

negara yang diberikan kepada partai politik. Mekanisme pelaporan sebaiknya dilakukan 6 triwulan, agar ada tertib

administrasi dan sesuai dengan tahapan kegiatan yang diberikan oleh partai politik.

17.Pendanaan negara kepada partai politik diaudit oleh BPK. Hasil audit ini harus diumumkan kepada publik

secara berkala.

18.Pemerintah melakukan review dan monitoring penggunaan pendanaan negara kepada partai politik

pada tahun 4 (keempat). Review dan monitoring dimaksudkan untuk menilai apakah pemberian pendanaan negara

kepada partai politik akan dilanjutkan atau dihentikan. Berlanjut atau tidaknya pendanaan negara kepada partai politik

ditentukan oleh sejauh mana skema pemberian dana tersebut dapat mendorong modernisasi kelembagaan partai politik

dan mengubah kinerja (performance based) partai politik dalam kehidupan demokrasi di Indoenesia.


skema ideal pendanaan oleh negara · politik dan pengisian jabatan publik perhatian peraturan...

Documents