skema pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan · kpbu bumn/d apbn/d infrastruktur tik kebutuhan...
TRANSCRIPT
SKEMA PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
EKO D. HERIPOERWANTO
DALAM ACARA:
Webinar Nasional “Konektivitas Prasarana Jalan Untuk Kesejahteraan Bangsa”
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
21 Desember 2020
Sekarang dan di Masa Depan
INVESTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
2
D I I N D O N E S I A
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Sumber: McKinsey Global Institute Analysis, 2017
GAP ANTARA BELANJA INFRASTRUKTUR DENGAN
KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (% GDP)
Kesenjangan antara belanja
infrastruktur dengan permintaan
infrastruktur tahun 2035 di
Indonesia tergolong tinggi
apabila dibandingkan dengan
negara lainnya yaitu 1,2%
ALOKASI PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
Sumber: Nota Keuangan RAPBN TA 2021
2016 2017 2018 2019 Outlook
2020*)
RAPBN
2021
Anggaran Infrastruktur (Rp. T) Pertumbuhan (%)
269,1
381,2
394 394,1
281,1
414 5,1
41,6 3,4 0,0
-28,7
47,3
Dalam periode 2016-2019, realisasi anggaran
infrastruktur tumbuh rata-rata 13,6% tiap tahunnya.
3 3
KEBUTUHAN INVESTASI KEMENTERIAN PUPR
TA 2020 – 2024
Funding
Gap
70%
State
Budget
30%
Total Investasi Infrastruktur
Rp2.058 T
Sumber Daya Air
Rp577 T Jalan dan Jembatan
Rp573 T Permukiman
Rp128 T Perumahan
Rp780 T
Rp623 T
State Budget
(APBN)
Rp1.435 T
Funding Gap
dalam mencapai Visium
PUPR 2024
Bendungan multifungsi
untuk memenuhi kapasitas
tampung 120 m3/kapita/
tahun
100%
SMART
LIVING
(Hunian
Cerdas)
Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan
memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan
menggunakan teknologi recycle
Sumber: • Peraturan Menteri PUPR No.26/PRT/M/2017
tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas di Kementerian PUPR
• Peraturan Menteri PUPR No.13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR
Kapasitas Tampung
68,11 m3/c/th Anggaran Rp.577 T
5 jt Backlog MBR Pembangunan 3,9 juta unit
Anggaran Rp.780 T 20%-30% APBN/APBD
70%-80% Swasta/Masyarakat
88% Air Minum 17.000 ha Kumuh
85% Sanitasi Anggaran Rp.128 T
Kapasitas Tampung
120 m3/c/th Anggaran Rp.1.423 T
3 jt Backlog MBR Pembangunan 4,88 juta unit
Anggaran Rp.1.220 T 20%-30% APBN/APBD
70%-80% Swasta/Masyarakat
100% Air Minum 0 ha Kumuh
100% Sanitasi Anggaran Rp.170 T
Jalan Mantap 97% Jalan Tol 1.500 Km
Jalan Baru 2.500 Km Jembatan Baru/FO 60.000 M
Anggaran Rp.330 T Investasi Rp.243 T
Jalan Mantap 99% Jalan Tol 2.000 Km
Jalan Baru 3.000 Km Jembatan Baru/FO 70.000 M
Anggaran Rp.448 T Investasi Rp.390 T
VISION 2020 - 2024
VISION 2030
V I S I D A N M A S A L A H U T A M A DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2020 – 2024
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
4 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
4
SUMBER PENDANAAN ARAH PEMANFAATAN
Infrastruktur Pelayanan
Dasar
Infrastruktur Perkotaan
Energi Dan Kelistrikan
Infrastruktur Mendukung
Ekonomi
SWASTA
KPBU
BUMN/D
APBN/D
Infrastruktur TIK
KEBUTUHAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
TA 2020 – 2024
Sumber: Perhitungan Bappenas, 2019
Total
Investasi
Infrastruktur
Tahun 2020-
2024
Rp6.445 T
Swasta
Rp2.707 T
(42%)
BUMN
Rp1.353 T
(21%)
Pemerintah
Rp2.385 T
(37%)
PARADIGMA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Investment Facts of
Indonesia
5
Sumber: Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, 2020
STATUS PROYEK KPBU
5
160 PROYEK (Rp1.079,83 Triliun)
84 PROYEK 57 PROYEK 23 PROYEK
SUMBER DAYA AIR JALAN DAN JEMBATAN PERMUKIMAN PERUMAHAN
USULAN KPBU 3 PROYEK
PENYIAPAN
6 PROYEK
TRANSAKSI - PROYEK
USULAN- KPBU PENYIAPAN TRANSAKSI
Status:16 Desember 2020
8
PROYEK
Rp19,3 T
41
PROYEK
Rp57,68 T
18
PROYEK
Rp145,14 T
91 PROYEK
Rp1.092 T
USULAN KPBU 18 PROYEK
PENYIAPAN 17 PROYEK
TRANSAKSI 6 PROYEK
USULAN KPBU 15 PROYEK
PENYIAPAN 3 PROYEK
TRANSAKSI - PROYEK
(Rp646,41 T) (Rp348,6 T) (Rp353,64 T)
KONSTRUKSI – OPERASI
80 Proyek
Total investasi: Rp377,6 T KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
5
USULAN KPBU 48 PROYEK
PENYIAPAN 23 PROYEK
TRANSAKSI 20 PROYEK
SKEMA HYBRID ANNUITY MODEL P r o g r a m P e r c e p a t a n P e m b a n g u n a n J a l a n T o l T r a n s S u m a t e r a ( J T T S )
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
1. PJPK mendelegasikan wewenang
pengusahaan jalan tol kepada BPJT
2. PT HK yang ditugaskan untuk melakukan
pengusahaan JTTS melakukan kontrak
PPJT dengan BPJT
3. PT HK berkontrak dengan kontraktor
untuk melakukan konstruksi ruas jalan tol
2x1. Ketika VCR telah mencapai 0,6 maka
PT HK harus melakukan penambahan lajur
menjadi 2x2 dengan sumber pendanaan
berasal dari revenue tol
4. PJPK melakukan pembayaran Upfront
Payment kepada HK
5. Sisa pembayaran dipenuhi oleh
pemerintah selama 15 tahun (annuity),
dengan ketentuan pendapatan tol
dikumpulkan oleh HK
6. PT HK menandatangani perjanjian
penjaminan dengan PT PII, sedangkan
PJPK melakukan perjanjian regres dengan
PT PII
7. Kemenkeu memberikan jaminan
pemerintah berupa jaminan kelayakan
usaha dan jaminan pembayaran pinjaman
8. Kementerian BUMN memberikan
dukungan berupa peningkatan porsi
hutang dengan tenor pinjaman yang lebih
Panjang dan bunga lebih murah
Badan Pengatur
Jalan Tol (BPJT) Dukungan
kelayakan/
Upfront
Payment
KEMENTERIAN
KEUANGAN
• Jaminan
pembayaran
pinjaman
• Jaminan
Kelayakan
Usaha
CPF
PT PII
Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan
User
Tarif
OM
Pembayaran
annuity
Modified
CPF
PMN/Ekuitas
Hutang
1
2
3
BUMN
KEMENTERIAN PUPR
6 6
Skema Pembiayaan
Jalan Tol Kedepan
Dukungan Kelayakan/
Upfront Payment
8
4
PT. HUTAMA KARYA
5
7
6 6
Perjanjian Regresi
ILUSTRASI PEMBAYARAN UPFRONT PAYMENT & ANNUITY P r o g r a m P e r c e p a t a n P e m b a n g u n a n J a l a n T o l T r a n s S u m a t e r a ( J T T S )
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Keterangan
Revenue
Optimis
Tahun Ke 70 0 40
*Asumsi 50% LHR Belmera (skenario moderat)
Potensi pendapatan apabila
realisasi di atas MRG
Masa Konstruksi
Masa Operasi
SBSN
Revenue
Pesimis
UP
Revenue
Moderat*
2 17
ANNUITY
PHLN
Top-Up
Pemerintah
7 7
Skema Pembiayaan
Jalan Tol Kedepan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
PENGEMBANGAN SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
SEKTOR JALAN MELALUI LAND VALUE CAPTURE (LVC ) [1 ]
Munculnya berbagai Kegiatan
Ekonomi dan Komersial
Pemerintah Lahan dan Investasi
Infrastruktur
Manfaat Pembangunan
Infrastruktur
Alternatif Rute
Mengurangi
Kemacetan
Harga Properti
Naik
Integrasi Antar Moda
Transportasi
Penghematan
Waktu dan Biaya
Kenaikan Nilai Lahan dan
Properti
• Investasi Pemerintah pada infrastruktur jalan
memberikan dampak positif, seperti kemudahan
aksesibilitas, penurunan biaya logistik, dsb.
• Konektivitas yang tinggi memberikan efek
pengganda, menciptakan berbagai peluang ekonomi,
serta manfaat dan keuntungan lainnya
• Salah satu dampak yaitu munculnya berbagai
kegiatan ekonomi dan komersial yang meningkatkan
nilai ekonomi dan nilai lahan di sekitar atau
sepanjang infrastruktur tersebut
• Kenaikan nilai ekonomi dan nilai lahan perlu ditangkap
dan dikonversi melalui instrumen tertentu
• Perolehan pendapatan dapat digunakan kembali
untuk pengembalian investasi atau investasi sektor
publik lainnya
8 8
Skema Pembiayaan
Jalan Tol Kedepan
9
PENGEMBANGAN SKEMA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SEKTOR
JALAN MELALUI LAND VALUE CAPTURE (LVC ) [2 ]
9 9
Skema Pembiayaan
Jalan Tol Kedepan
STRUKTUR KELEMBAGAAN SKEMA LVC PADA SEKTOR JALAN
Keterangan:
1. Menteri PUPR selaku PJPK mengajukan permohonan pembentukan BLU
kepada Kementerian Keuangan. BLU yang sudah disetujui melaksanakan
penugasan yang diberikan. Pemanfaatan pendapatan sesuai core
business atau penugasan dari PJPK kepada BLU
2. Pemberian Pinjaman dari Kementerian Keuangan sebagai modal awal
pendirian BLU
3. BUP mengajukan izin prakarsa pengusahaan jalan tol terintegrasi multi
sektor dan pengembangan kawasan
4. Badan Usaha dan PJPK menandatangani Perjanjian Pengusahaan
5. Badan Usaha mengajukan perizinan atas proposal pengembangan
kawasan kepada Pemda/Kementerian/Lembaga. Proposal
pengembangan kawasan yang disetujui maka selanjutnya dimulai proses
konstruksi dan operasi
6. Badan Usaha menerapkan instrumen LVC untuk mengutip pendapatan
atas berkembangnya Kawasan melalui instrumen LVC development based
7. Dalam penerapan instrument LVC tax based, hasil pengutipan
pendapatan dari pajak dan retribusi dikumpulkan langsung oleh
Pemerintah Daerah
8. Badan Usaha mengumpulkan pendapatan tol dari pengguna tol
9. Perolehan pendapatan (revenue) hasil dari pengembangan kawasan
dengan proporsional memperhatikan pengembalian investasi dan
keuntungan yang wajar dari Badan Usaha kepada BLU yang dapat
digunakan kembali sesuai dengan penugasan yang ditentukan oleh PJPK
10. Hasil pengumpulan pendapatan berupa pajak disampaikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Kementerian Keuangan
11. Perjanjian Regress dan Perjanjian Penjaminan sebagai bagian dari
alokasi risiko 10
Keterangan
* Kerjasama Business to Business
** Kerjasama antar Pemda atau Pemda dengan K/L
PJPK
Pemda/K/L **
BLU
BADAN USAHA*
1. Konsultan Desain
2. Kontraktor Konstruksi
3. Operator
4. Pengelola Kawasan
Pengembangan
Kawasan
Pengguna
Jalan Tol
Penugasan
(1)
Perjanjian
Pengusahaan
(4)
Pendapatan
Tol (8)
LVC Tools
Development
Based (6)
KEMENKEU Perjanjian Regres
(11)
Pemberian
Pinjaman (2)
Peri
zina
n da
n
Pers
etu
juan (
5)
Persetujuan
pembentukan BLU (1)
Pendapatan
pengembangan
Kawasan (9)
LVC
Tools
Tax B
ase
d (7)
Pengumpulan dan Bagi Hasil Pajak (10)
Izin
Prakarsa
(3)
10 10
Skema Pembiayaan
Jalan Tol Kedepan
PENERAPAN SKEMA LVC PADA TOL SEMARANG HARBOUR
11
Badan usaha melakukan
penyediaan lahan dengan
kawasan reklamasi
Badan Usaha melakukan
perencanaan dan pengembangan
kawasan terdiri dari permukiman,
komersil, theme park,
dan lapangan golf.
Terbangunnya tanggul laut
dan polder untuk mengatasi
banjir rob
Peningkatan perolehan PAD
dari pajak dan retribusi
sebagai hasil pengembangan
kawasan reklamasi
Adanya tanggul laut, konstruksi
jalan tol menjadi at grade
sehingga menghemat biaya
konstruksi
Traffic meningkat dari
pengembangan kawasan
reklamasi memberikan
pendapatan tol yang tinggi
M A N FA AT S K E M A LVC
11 11
Skema Pembiayaan
Jalan Tol Kedepan
TANTANGAN PENERAPAN SKEMA LVC PADA SEKTOR JALAN
K E L E M B A G A A N
Perlunya pembentukan BLU yang akan mengelola
perolehan hasil LVC dan penggunaannya kembali
untuk investasi sektor publik
A S P E K L A I N N YA
• Skema bisnis sangat menentukan perolehan hasil
LVC dan instrumen yang digunakan
• Perolehan pendapatan tol selain tarif dapat
dibuka
• Kriteria dan Komposisi Badan Usaha
• Muatan Perjanjian Pengusahaan
R E G U L A S I
• Sinkronisasi dan harmonisasi dengan regulasi
pengusahaan jalan tol, KPBU, aset, PJPK,
tata ruang, dll
• Penyusunan dasar hukum dan pedoman
penerapan Skema LVC
M A N A J E M E N L A H A N DA N
TATA R U A N G
Status hak atas tanah, status kepemilikan
tanah dan bangunan, kemudahan
penyesuaian zonasi tata ruang
I N S T R U M E N
Instrumen yang tepat untuk men-capture
sesuai karakteristik ruas tol dan value
yang dimiliki kawasan
S I N K R O N I S A S I P E R PA J A K A N
Persentase tarif pajak dan retribusi serta
mekanisme bagi hasil perolehannya telah
ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan
Kota/Kab.
12 12 12
Skema Pembiayaan
Jalan Tol Kedepan
MEKANISME TENDER INVESTASI JALAN TOL DAN KETERLIBATAN FUND
1 Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR membuka tender
atas investasi di sebuah ruas jalan tol kepada para investor yang
berminat.
2 Project Sponsor sebagai pemenang tender investasi jalan tol
memegang 80% saham di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) baru. Sisa
20% dimiliki oleh partner konsorsium Project Sponsor
4
5 Setelah FUND terbentuk, maka Project Sponsor akan mengalihkan
40% kepemilikan sahamnya di BUJT kepada FUND
3 Konsorsium akan mencari pendanaan dengan strategi 70% dari
pinjaman perbankan, serta 30% dari ekuitas (setoran modal)
Institusi keuangan domestik maupun asing baik secara langsung atau
melalui dana kelolaan di Manajer Investasi akan membentuk sebuah
FUND untuk menjadi partner baru dalam BUJT (jika diperlukan FUND
dapat membentuk Special Purpose Company (SPC))
1 Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR membuka tender
atas investasi di sebuah ruas jalan tol kepada para investor yang
berminat.
2 Project Sponsor sebagai pemenang tender investasi jalan tol
memegang 100% saham di Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) baru.
4
5 Setelah FUND terbentuk, maka Project Sponsor akan mengalihkan
51% kepemilikan sahamnya di BUJT kepada FUND
3 Konsorsium akan mencari pendanaan dengan strategi 70% dari
pinjaman perbankan, serta 30% dari ekuitas (setoran modal)
Institusi keuangan domestik maupun asing baik secara langsung atau
melalui dana kelolaan di Manajer Investasi akan membentuk sebuah
FUND untuk menjadi partner baru dalam BUJT (jika diperlukan FUND
dapat membentuk Special Purpose Company (SPC))
13 13
Skema Pembiayaan
Jalan Tol Kedepan
14 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAANINFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
PROYEK
PERUMAHAN PROYEK SUMBER
DAYA AIR
TOLL ROAD FUND HOUSING FUND WATER FUND HUMAN
SETTLEMENT FUND INDONESIA-HUNGARIAN INVESTMENT FUND (IHIF)
SUMATERA FUND
PROYEK
PERMUKIMAN
PROYEK JTTS*
SWF INDONESIA/ FUND OF FUNDS
PEMERINTAH INDONESIA
*Dapat sebagai
shareholder
proyek JTTS
SPV NBFC/FI yang terlibat di
pembiayaan infrastruktur
Investment
Equity / Quasi Entity Equity Debt
FUND 1 (INFRASTRUKTUR PUPR)
FUND 2, dst..
Carry Units
& Management Services
Investment Manager Trustee
(Govt. Owned Co)
PROYEK-PROYEK
TERSELEKSI* *Atas persetujuan
Investment Committee
IHIF
1. PROYEK JALAN TOL
TRANS JAWA
2. PROYEK JALAN TOL
JAKARTA
METROPOLITAN
1. SWF dapat menjadi bridging
financing terutama pada tahap
awal dimana ekonomi belum
tumbuh sehingga menarik minat
swasta untuk ikut berpartisipasi
2. SWF dapat diperuntukkan
bagi pembangunan
infrastruktur PUPR sejalan
dengan program yang ada,
serta dapat dikombinasikan
dengan sumber dana lain.
KETERKAITAN ANTARA SOVEREIGN WEALTH FUND (SWF) DENGAN INDONESIA – HUNGARIAN INVESTMENT FUND (IHIF)
KONSEP SOVEREIGN WEALTH FUND (SWF) & FUNDING GAP
PROYEK KEMENTERIAN PUPR
14 14
Skema Pembiayaan
Jalan Tol Kedepan
TERIMA
KASIH
BAHAN INFORMASI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
STRUKTUR PROYEK JALAN TOL
16 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Benchmark
KEMENTERIAN PUPR
KEMENTERIAN KEUANGAN
PT. PENJAMINAN
INFRASTRUKTUR
INDONESIA
BADAN USAHA
PELAKSANA
(BUP)
DITJEN BINA MARGA
LENDERS
SPONSOR
financing
Pembayaran
AP Berkala
Pendelegasian
Perjanjian
KPBU
Permohonan AP melalui anggaran
Kementerian PUPR Menyediakan AP
Single Window Policy
Jaminan Kewajiban Pembayaran Ketersediaan
Perjanjian Regres