skema sertifikasi badan usaha jasa konsultansi …

SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI

KONSTRUKSI

KLASIFIKASI ARSITEKTUR (AR)

SUB KLASIFIKASI KODE KBLI

JUDUL KBLI Kode Subklasifikasi

JENIS USAHA

KUALIFIKASI

71101 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian

AR001 UMUM KMB BUJKN, BUJKPMA, BUJKA

Disahkan oleh:

Ketua Dewan Pengarah

Nomor Dokumen : SS.LS INKINDO-BU–01

Nomor Salinan :

Status Distribusi :

Terkendali

Tak terkendali

Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan

komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin

sebelumnya dari Ketua Pelaksana LS INKINDO

SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR

Nomor Bagian

Edisi / Revisi

Berlaku sejak ………. 2021

Tanggal Review ………. 2021

Halaman 2 dari 32

LEMBAR PENGESAHAN

Perubahan :

Alasan Perubahan :

Disposisi :

DISAHKAN OLEH :

Jabatan Ketua Pengarah

Tandatangan

Nama Ir. Erie Heryadi

Tanggal

DISTRIBUSI KE 1. Dewan Pengarah

2. Ketua Pelaksana

3. Koordinator Administrasi

4. Koordinator Standarisasi Mutu

5. Koordinator Sertifikasi

STATUS REVISI No.

Revisi No.

Halaman Bagian/Sub Bagian

yang Direvisi Disetujui

Oleh Tanggal


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 3 dari 32

1. PENDAHULUAN

1.1 Lembaga Sertifikasi INKINDO yang selanjutnya disingkat LS INKINDO,

merupakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang dibentuk oleh Ikatan

Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) yang merupakan Asosiasi Badan

Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Assosiasi Badan Usaha

Jasa Konstruksi, Assosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Assosiasi yang terkait

dengan rantai pasok Konstruksi terakreditasi. Berdasarkan Surat Keputusan

Dewan Pengurus Nasional INKINDO Nomor 05/TAP.DPN/III/2021 tentang

Pembentukan Lembaga Sertifikasi INKINDO dan Akte Notaris Nomor 21 tanggal

10 Mei 2021, LS INKINDO merupakan badan hukum tersendiri yang bersifat

independen dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Badan

Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

1.2 Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Jasa Konstruksi, LS INKINDO dioperasikan berdasarkan stándar persyaratan

untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa secara profesional,

independen dan imparsial.

1.3 LS INKINDO melaksanakan proses sertifikasi badan usaha jasa konsultansi

konstruksi melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Persyaratan

Acuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun

2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018

tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional mensyaratkan


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 4 dari 32

jenis kegiatan Penilaian Kesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk

membuktikan pemenuhan Persyaratan Acuan ditetapkan dalam Skema

Sertifikasi.

1.4 LS INKINDO menerbitkan Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi

Konstruksi Klasifikasi Arsitektur Subklasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan

Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001) untuk digunakan sebagai panduan

dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap Badan Usaha

yang mengajukan permohonan sertifikasi.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Kualifikasi

Dokumen ini berlaku sebagai acuan pelaksanaan untuk Penilaian Kesesuaian

terhadap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha Jasa

Konsultansi Konstruksi (BUJK) kualifikasi:

a. Kecil,

b. Menengah, dan

c. Besar,

baik BUJK Nasional (BUJKN), BUJK Penanaman Modal Asing (BUJK-PMA),

maupun BUJK Asing (BUJKA)

2.2. Klasifikasi dan Subklasifikasi

Dokumen ini berlaku sebagai acuan pelaksanaan untuk Penilaian Kesesuaian

terhadap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha Jasa

Konsultansi Konstruksi (BUJK) Klasifikasi Arsitektur, baik BUJK Nasional

(BUJKN), BUJK Penanaman Modal Asing (BUJK-PMA), maupun BUJK Asing

(BUJKA); meliputi subklasifikasi sebagai berikut:


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 5 dari 32

Subklasifikasi

Usaha

Kode

KBLI Ruang Lingkup

Jenis, Sifat Usaha

dan Kualifikasi

Jasa Arsitektural

Bangunan Gedung

Hunian dan Non

Hunian (AR001)

71101 Kelompok ini mencakup layanan usaha

kajian, perencanaan, perancangan,

pengawasan dan manajemen

penyelenggaraan konstruksi serta jasa

nasihat dan pradesain arsitektural seperti

site philosophy, tujuan dari

pembangunan, tinjauan lingkungan dan

iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya,

analisa pemilihan lokasi, penjadwalan

pelaksanaan konstruksi, dan isu lain

yang mempengaruhi desain dan

konstruksi dari suatu proyek; termasuk

Jasa Desain Arsitektural meliputi ilustrasi

presisi dari konsep desain dalam hal

siting plan, bentuk dan material yang

akan digunakan, struktur, sistem

mekanikal dan biaya konstruksi untuk

bangunan gedung Hunian dan Non

Hunian.

Usaha Jasa

Konsultansi

Konstruksi Bersifat

Umum; Kualifikasi

Kecil, Menengah

dan Besar.

3. PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN

3.1 Kegiatan penilaian kesesuaian dalam proses sertifikasi BUJK dilakukan

mencakup:

3.1.1. Administrasi

Ketentuan Administrasi :

a. Kelengkapan dan kebenaran isian borang serta kebenaran format

sesuai yang ditetapkan oleh LS INKINDO, meliputi:

− Formulir Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultansi

Konstruksi,

− Formulir Pengurus Badan Usaha,

− Formulir Tenaga Kerja Konstruksi,

− Formulir Jenis Permohonan (baru, perpanjangan, perubahan,

perpanjangan dan perubahan),

− Formulir Data Keuangan,

− Formulir Data Pengalaman,

− Format Surat Pernyataan Badan Usaha,


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 6 dari 32

− Format Surat Pernyataan Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan

Perikatan Kerja,

− Formulir Tenaga Kerja Konstruksi.

b. Kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas Badan Usaha,

meliputi:

− Akte Pendirian dilengkapi Surat Keputusan Persetujuan dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

− Akte Perubahan dilengkapi Surat Keputusan Persetujuan dari

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

− Nomor Induk Berusaha (NIB),

− Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan,

− Surat izin bagi Penanaman Modal Asing (bagi Perusahaan Modal

Asing/PMA),

− Surat Pernyataan PJBU bahwa PJBU, Direksi dan Komisaris BUJKA

Induk tidak merangkap menjadi PJBU, Direksi dan Komisaris pada

BUJK /BUJKA lain (untuk BUJKA)

− Surat Penunjukan Kepala Perwakilan oleh BUJKA Induk (untuk

BUJKA),

− Surat Rekomendasi dari Kedutaan Besar Negara Asal di Indonesia

(untuk BUJKA),

− Izin Perwakilan BUJKA dari Kementerian PU (untuk BUJKA),

− Rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA Induk yang masih

berlaku yang telah dilegalisir oleh instamsi penerbit (untuk BUJKA).

3.1.2. Penjualan Tahunan

Ketentuan penjualan tahunan :

a. Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja

Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat

sebagai pengalaman badan usaha.

b. Nilai Penjualan Tahunan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam

masa berlakunya SBU.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 7 dari 32

c. Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama

operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan

Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.

d. Dalam hal Penjualan Tahunan sudah digunakan pada Subklasifikasi

tertentu, tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Kualifikasi

dan Subklasifikasi yang berbeda.

e. Dalam hal BUJK mengajukan perubahan untuk peningkatan kualifikasi,

penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi

penjualan tahunan sejenis.

Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi

konstruksi bersifat umum:

Kualifikasi Penjualan Tahunan

Kecil • Untuk pengajuan baru tidak diperlukan

• ≤ Rp. 1.000.000.000,-

Menengah ≥ Rp. 1.000.000.000,-

Besar • Untuk BUJKN ≥ Rp. 2.500.000.000,-

• Untuk BUJKA ≥ Rp. 10.000.000.000,-

3.1.3. Kemampuan Keuangan

Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada

neraca keuangan BUJK untuk BUJK Kualifikasi kecil, dan neraca

keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk BUJK Kualifikasi

menengah dan besar. Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata

uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah

menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat

pengajuan penetapan kualifikasi.

Persyaratan Kemampuan Keuangan untuk kegiatan usaha jasa

konsultansi konstruksi bersifat umum:


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 8 dari 32

Kualifikasi Kemampuan Keuangan

Kecil ≥ Rp. 100.000.000,-

Menengah ≥ Rp. 250.000.000,-

Besar • Untuk BUJKN ≥ Rp. 500.000.000,-

• Untuk BUJKA ≥ Rp. 2.000.000.000,-

3.1.4. Tenaga Kerja Konstruksi

Ketersediaan tenaga kerja Konstruksi harus memenuhi persyaratan

minimal berupa jumlah, kualifikasi, dan jenjang tenaga kerja yang

dibuktikan dengan kepemilikan SKK untuk setiap Subklasifikasi. Tenaga

kerja yang dipersyaratkan meliputi:

a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);

b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan/atau

c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).

Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha

yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain. Dalam hal

BUJK memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbeda, maka

kualifikai dan jenjang PJTBU mengacu subklasifikasi dengan kualifikasi

tertinggi.

Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha jasa

konsultansi konstruksi bersifat umum:

Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

Kecil a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;

b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi

kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7

(tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi

tenaga kerja konstruksi;

c. PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU;

d. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK

konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah

jenjang 6 (enam) atau teknisi/analis sesuai dengan

subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 9 dari 32

Menengah a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;



(delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi

tenaga kerja konstruksi;

c. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK


jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan

subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.

Besar a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;



(sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi

tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN

Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer;



jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan

subklasifikasi tenaga kerja konstruksi

Kantor Perwakilan BUJKA:

a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;



(sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi

tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN

Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer;



jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan

subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki

sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered

Professional Engineer.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 10 dari 32

3.2 Pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian dapat dilakukan melalui kunjungan

(asesmen) lapangan dan/atau secara daring yang ditetapkan berdasarkan

kebijakan LS INKINDO.

4. PERSYARATAN LEMBAGA SERTIFIKASI

Persyaratan Lembaga Sertifikasi mengacu kepada persyaratan yang telah

ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai

lembaga yang memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi badan Usaha.

4.1 Memenuhi Aspek Legal

Lembaga Sertifikasi Inkindo (LS INKINDO) telah memenuhi aspek legal yaitu

dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional INKINDO

Nomor 05/TAP.DPN/III/2021 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi

INKINDO dan Akte Notaris Nomor 21 tanggal 10 Mei 2021, LS INKINDO

merupakan badan hukum tersendiri yang bersifat independen dengan tujuan

untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Lisensi LPJK

LS INKINDO berhak mengeluarkan Lampiran Sertifikat Badan Usaha setelah

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi (LPJK) sebagai lembaga yang memberikan lisensi kepada Lembaga

Sertifikasi badan Usaha.

4.3 Sistem Manajemen Mutu

a. Penyelenggaraan sertifikasi BUJK dilaksanakan oleh LS INKINDO dengan

menerapkan sistem manajemen lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa,

mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 11 dari 32

b. Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko

(Lampiran II: Persyaratan dan/atau Kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko; Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), satu tahun setelah

mendapatkan Lisensi dari LPJK, LS INKINDO mengajukan Akreditasi ke

Badan Standarisasi Nasional/Komite Akreditasi Nasional (BSN/KAN).

4.4 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang penyelenggaraan proses sertifikasi, LS Inkindo memiliki

sarana dan prasarana:

− Ruang kantor yang terdiri dari ruang Ketua Pelaksana LS Inkindo, ruang

keuangan, ruang kerja koordinator, ruang kerja kepala urusan, ruang kerja

asesor, ruang rapat, dan ruang penunjang seperti toiet dan ruang ibadah.

− Fasilitas kerja seperti komputer, printer, scanner, wifi, telepon, server, dan

mebeler.

5. PROSES DAN SISTEM SERTIFIKASI

5.1 Proses

Proses sertifikasi sesuai dengan bagan alur proses sertifikasi pada lampiran 1.

5.2 Sistem Sertifikasi

Sistem sertifikasi LS INKNDO mencakup:

a. Tinjauan permohonan terhadap kelengkapan dan kebenaran syarat

dokumen,

b. Determinasi melalui proses penilaian kesesuaian berdasarkan kemampuan

keuangan, ketersediaan tenaga ahli, dan penjualan tahunan,

c. Pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan

badan usaha,

d. Penerbitan sertifikat badan usaha, dan

e. Surveilen dalam rangka pemeliharaan sertifikat.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 12 dari 32

6. PROSEDUR SERTIFIKASI

Kegiatan sertifikasi BUJK untuk klasifikasi/bidang usaha Jasa Aktivitas Arsitektur

dilaksanakan melalui tahapan proses sebagai berikut:

a. Pengajuan Permohonan sertifikasi;

b. Tinjauan Permohonan Sertifikasi;

c. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi;

d. Pembayaran Biaya Sertifikasi;

e. Penilaian Kesesuaian;

f. Tinjauan Hasil Penilaian Kesesuaian;

g. Penetapan keputusan sertifikasi;

h. Penerbitan sertifikat Badan Usaha;

i. Survailen;

j. Re-Sertifikasi;

k. Perubahan ruang lingkup SBU;

l. Pembekuan dan Pencabutan SBU;

6.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi

6.1.1 Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh BUJK secara daring melalui

Sistem OSS. Persyaratan/kriteria BUJK yang dapat mengajukan permohonan

sertifikasi adalah sebagai berikut:

a. BUJKN yang telah memiliki NIB, berusaha di bidang Jasa Konsultansi

Konstruksi sebagaimana tercatat dalam Akte Perusahaan;

b. BUJK-PMA dan BUJKA yang telah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. Tidak sedang kena sanksi (black list) pada pekerjaan Jasa Konsultansi

Konstruksi oleh instansi terkait, baik nasional maupun internasional.

6.1.2 Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:

a. Informasi pemohon

1) Nama dan alamat BUJK pemohon, serta nama dan kedudukan atau

jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan

permohonan sertifikasi.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 13 dari 32

2) Apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi dari pemilik

BUJKA yang berkedudukan hukum di luar negeri, harus menyertakan

bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukkan

sebagai perwakilan resmi pemilik BUJKA di wilayah Republik

Indonesia.

b. Surat pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi bertanggungjawab penuh

atas pemenuhan persyaratan proses sertifikasi dan bersedia memberikan

akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LS

INKINDO dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi.

c. Daftar rincian permohonan klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi.

d. Data dasar administrasi mencakup:

1) Informasi BUJK/perkantoran (nama BUJK, alamat kantor, status

BUJK, Jenis BUJK, alamat E-mail, informasi kantor

cabang/perwakilan);

2) Legalitas (Akte pendirian beserta perubahanya dan pengesahan dari

Kemenkumham, NPWP, NIB/SIP-PMA);

3) Pengurus dan kepemilikan BUJK;

4) Struktur organisasi, nama dan jabatan personil penanggung jawab

operasional BUJK; dan

5) Sertifikat Badan Usaha yang telah dimiliki.

e. Data dasar klasifikasi dan kualifikasi mencakup:

1) Data ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang terdiri dari

Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawa Teknik

(PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi (PJSKBU);

2) Data penjualan tahunan BUJK dalam 3 (tiga) tahun terakhir;dan

3) Data kemampuan keuangan.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 14 dari 32

6.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi

6.2.1 LS INKINDO melakukan tinjauan permohonan sertifikasi terhadap dokumen

permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari

dokumen permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap

dan memenuhi persyaratan. Apabila berkas dari pemohon tidak lengkap maka

pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki berkas

maksimal 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 3 (tiga) hari, apabila

pemohon tidak melaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan tersebut

maka pemohon dianggap mengundurkan diri.

6.2.2 Dalam hal hasil tinjauan dinyatakan bahwa dokumen permohonan telah lengkap

dan sesuai persyaratan, Pemohon ditetapkan sebagai Calon Peserta Penilaian

Kesesuaian.

6.2.3 Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan dapat menunjuk seorang

petugas yang memahami dokumen permohonan sertifikasi untuk melakukan

tinjauan permohonan sertifikasi.

6.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

6.3.1 Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan Pemohon menyetujui

persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh LS INKINDO,

Perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan LS INKINDO,

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pemohon ditetapkan

sebagai Calon Peserta Penilaian Kesesuaian;

6.3.2 Pokok-pokok perjanjian sertifikasi paling tidak memuat komitmen Pemohon

untuk mematuhi proses sertifikasi, serta hak dan kewajiban dari LS INKINDO

dan Pemohon selama proses sertifikasi dilaksanakan. Perjanjian sertifikasi

ditandatangani oleh Pemohon dan LS INKINDO.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 15 dari 32

6.4 Pembayaran Biaya Sertifikasi

6.4.1 Pemohon wajib membayar biaya sertifikasi, dengan besaran biaya mengacu

pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor

559/KPTS/M/2021, tanggal 7 Mei 2021 tentang Penetapan Besaran Biaya

Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa

Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa

Konstruksi.

6.4.2 Biaya sertifikasi dikenakan terhadap setiap subklasifikasi/subbidang usaha yang

diajukan dalam permohonan sertifikasi, dan dibayarkan bersamaan dengan

penandatangan Perjanjian Sertifikasi.

6.4.3 Calon peserta Penilaian Kesesuaian yang telah membayar biaya sertifikasi,

ditetapkan sebagai Peserta Penilaian Kesesuaian.

6.5 Penilaian Kesesuaian

6.5.1 Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian dilakukan melalui sistem daring dan atau

penilaian secara manual menggunakan perangkat borang penilaian yang telah

disiapkan oleh Asesor yang ditunjuk oleh LS INKINDO, dengan waktu

pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja.

6.5.2 Penunjukan Asesor dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi melalui surat

tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Urusan Sertifikasi. Kepala

Urusan Sertifikasi melakukan penelitian terhadap Asesor yang akan mendapat

surat tugas, memastikan Asesor tidak sedang melakukan tugas penilaian

kesesuaian, atau dalam proses akhir penilaian kesesuaian, dan tidak memiliki

hubungan langsung dengan pemohon. Penunjukan Asesor berdasarkan

ketersediaan asesor yang tidak sedang bertugas atau dalam proses akhir

penilaian kesesuain dengan menggunakan Kartu Kendali.

6.5.3 Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus

(klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi usaha, serta sumber daya) dilakukan


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 16 dari 32

untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam

Persyaratan Acuan, yaitu:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 6

Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat.

6.5.4 Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan yang dilakukan mencakup

keberadaan, jumlah, validitas, kelayakan dan fungsinya. Penilaian kelayakan

(kemampuan usaha) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diajukan

dalam Permohonan sertifikasi.

6.5.5 Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LS INKINDO.

Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian paling tidak terdiri atas:

a. hasil Penilaian Kesesuaian; dan

b. rekomendasi.

6.5.6 Apabila laporan hasil Penilaian Kesesuaian memuat ketidaksesuaian terhadap

kriteria persyaratan umum dan khusus, maka permohonan dinyatakan ditolak.

6.6 Tinjauan Hasil Penilaian Kesesuaian

6.6.1 Monitoring terhadap kinerja Asesor dalam melakukan Penilaian Kesesuaian

dilakukan oleh Kepala Urusan Standarisasi termasuk didalamnya melakukan

tinjauan terhadap hasil penilaian oleh asesor bersama-sama dengan

Koordinator Sertifikasi dan Kepala Urusan Sertifikasi. Apabila terdapat

kejanggalan hasil penilaian oleh asesor, maka Kepala Urusan Standarisasi

dengan persetujuan Koordinator Bidang Sertifikasi menginstruksikan kepada

Asesor untuk melakukan penilaian ulang.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 17 dari 32

6.6.2 Koordinator Bidang Sertifikasi membuat memo yang dilampiri dengan hasil

penilaian kesesuaian dan rekomendasi Asesor kepada Ketua Pelaksana LS

INKINDO untuk dilakukan Pemutusan.

6.6.3 Tinjauan terhadap hasil Penilaian Kesesuaian dilakukan oleh Komite Teknis

terdiri personil/orang atau sekelompok orang (minimal 3 orang) yang tidak

terlibat dalam proses Penilaian Kesesuaian yang ditugaskan oleh LS INKINDO

untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah

diperoleh dari proses Penilaian Kesesuaian.

6.6.4 Rekomendasi berdasarkan hasil Tinjauan Hasil Penilaian Kesesuaian dapat

mencakup penetapan Klasifikasi, Subklasifikasi dan Kualifikasi.

6.6.5 Hasil tinjauan didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Penetapan Hasil

Tinjauan Terhadap Hasil Penilaian Kesesuaian. Proses Tinjauan oleh Komite

Teknis dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja.

6.7 Penetapan Keputusan Sertifikasi

6.7.1 Keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari

proses Tinjauan Hasil Penilaian Kesesuaian, dan dilaksanakan selama 1 (satu)

hari kerja.

6.7.2 Keputusan sertifikasi dilakukan oleh personil (orang) atau sekelompok orang

yang tidak terlibat dalam proses Penilaian Kesesuaian.

6.7.3 Keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang

sama dengan yang melakukan Tinjauan Hasil Penilaian Kesesuaian.

6.7.4 Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil Tinjauan Hasil Penilaian Kesesuaian

harus didokumentasikan dalam Berita Acara Keputusan Sertifikasi.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 18 dari 32

6.7.5 Keputusan sertifikasi dapat berupa rekomendasi untuk memberikan Sertifikat

Badan Usaha (SBU) atau menolak untuk memberikan SBU.

6.7.6 Dalam hal keputusan sertifikasi adalah menolak untuk memberikan SBU, LS

INKINDO memberitahu Manajemen/Pengelola BUJK (Pemohon) terkait alasan

penolakannya.

6.7.7 Berdasarkan hasil keputusan sertifikasi, LS INKINDO mengirimkan Surat

permohonan ke LPJK untuk mendapatkan Penetapan.

6.8 Penerbitan Sertifikat Badan Usaha

6.8.1 LS INKINDO menerbitkan Lampiran Sertifikat Badan Usaha (SBU) setelah

dilakukan Penetapan Keputusan persetujuan permohonan.

6.8.2 LS INKINDO mengajukan registrasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah

disetujui ke LPJK untuk di terbitkan Sertifikat Badan Usaha (SBU).

6.8.3 Proses penerbitan Lampiran SBU dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama

15 (lima belas) hari kerja sejak ditanda tangani perjanjian sertifikasi.

6.8.4 SBU berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan, dengan

bentuk/format SBU mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Lampiran

III Surat Edaran Nomor 10/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pengajuan Lisensi

Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan

Sertifikasi Badan Usaha tanggal 7 Mei 2021.

6.9 Survailen

6.9.1 Survailen dilakukan dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan

konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:

a. Survailen terjadwal; dan

b. Survailen tidak terjadwal.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 19 dari 32

6.9.2 Survailen terjadwal dilakukan secara rutin setiap tahun selama masa laku SBU

melalui 3 (tiga) jenis kegiatan:

a. Penyebaran kuisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU,

dengan substansi materi kuisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi;

b. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa

Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan

(registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain yang

terkait dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi; dan

c. Kunjungan asesmen lapangan secara uji petik (sampling) terhadap BUJK

dengan kriteria ditetapkan oleh LS INKINDO.

6.9.3. Survailen tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan

jika terdapat, namun tidak terbatas pada:

a. Berdasarkan hasil survailen terjadwal, LS INKINDO memutuskan untuk

dilakukan survailen dipercepat;

b. Tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau

rekaman;

c. Pengaduan tertulis yang meragukan kompetensi BUJK;

d. Terjadi perubahan penting yang secara nyata mempengaruhi kompetensi/

kemampuan BUJK (perubahan personil inti, perubahan manajemen/

organisasi BUJK, dll);

e. Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi; atau

f. BUJK yang bermaksud memperoleh kembali status sertifikasi yang

dibekukan.

6.9.4 Pelaksanaan survailen tidak terjadwal dapat dilakukan dengan atau tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu kepada BUJK. Survailen tidak terjadwal tanpa

pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyedikan keluhan terhadap BUJK.

6.9.5 Pelaksanaan survailen tidak terjadwal dapat dilakukan dengan asesmen

lapangan atau teknik asesmen lainya. Penetapan teknik asesmen dilakukan

berdasarkan risiko yang menjadi dasar dalam penetapan keputusan survailen


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 20 dari 32

tidak terjadwal. Mekanisme pelaksanaan survailen tidak terjadwal dan tindak

lanjutnya mengikuti prosedur Penilaian Kesesuaian.

6.10 Re-Sertifikasi

6.10.1 BUJK yang akan memperpanjang masa laku SBU (re-sertifikasi) yang telah

habis masa berlakunya harus mengajukan permohonan resertifikasi melalui

Pendaftaran yang disampaikan melalui OSS. Permohonan diajukan dengan

mengunggah dokumen BUJK termutakhir paling lambat 1 (satu) bulan sebelum

berakhirnya masa laku SBU. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi proses

sertifikasi tidak dapat diselesaikan sampai dengan tanggal berlaku SBU

berakhir.

6.10.2 Dokumen pendukung permohonan re-sertifikasi untuk memperpanjang masa

laku SBU yang tidak berubah sesuai dengan permohonan sebelumnya tetap

melampirkan dokumen sesuai persyaratan yang berlaku.

6.10.3 Pada saat re-sertifikasi, BUJK dapat mengajukan perubahan lingkup (layanan)

klasifikasi dan kualifikasi. Prosedur sertifikasi untuk perubahan lingkup

klasifikasi dan kualifikasi dilakukan sesuai klausul 6.1 sampai dengan 6.8.

6.10.3 BUJK yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa laku SBU

hingga berakhirnya masa laku SBU, maka SBU dinyatakan tidak berlaku lagi.

BUJK dapat mengajukan permohonan sertifikasi kembali, dan akan

diperlakukan sebagai permohonan sertifikasi baru.

6.11 Perubahan Ruang Lingkup SBU

6.11.1 BUJK dapat mengajukan permohonan perubahan atas ruang lingkup SBU

meliputi:

6.11.1.1. Subklasifikasi

a. Perubahan subklasifikasi dapat berupa penambahan dan/atau

pengurangan subklasifikasi usaha, dapat dilakukan setiap saat.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 21 dari 32

b. Prosedur penilaian kesesuaian terhadap penambahan

subklasifikasi dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi untuk

permohonan SBU baru. Sedangkan penilaian terhadap

permohonan perubahan berupa pengurangan/penghapusan

subklasifikasi dapat dilakukan melalui verifikasi dan validasi awal

dan proses administrasi SBU ke LPJK.

6.11.1.2. Kualifikasi

a. Perubahan kualifikasi dapat berupa peningkatan dan/atau

penurunan kualifikasi pada setiap subklasifikasi yang dimiliki.

b. Prosedur penilaian kesesuaian terhadap perubahan kualifikasi

usaha dilakukan sesuai dengan prosedur sertifikasi untuk

permohonan SBU baru.

c. Permohonan perubahan kualifikasi usaha dapat dilakukan setiap

saat.

6.11.1.3. Data Badan Usaha

a. Perubahan data badan usaha dapat meliputi perubahan

pengalaman (penjualan tahunan), kemampuan keuangan,

ketersediaan tenaga kerja konstruksi, dan data administrasi

lainnya.

b. Permohonan perubahan penjualan tahunan dapat dilakukan setiap

saat sejak SBU diterbitkan dengan melampirkan dokumen kontrak

(pengalaman) pekerjaan baru, dokumen yang menyatakan

pekerjaan selesai, dan faktur pajak yang terkait kontrak tersebut

serta dokumen pendukungnya. Perubahan atas pengalaman ini

akan dinilai kesesuaiannya terhadap pemenuhan persyaratan

kualifikasi dan subklasifikasi usaha yang terkait.

c. Permohonan perubahan kemampuan keuangan dapat dilakukan

paling cepat 3 (tiga) bulan sejak SBU diterbitkan dengan


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 22 dari 32

melampirkan dokumen pendukung. Perubahan atas kekayaan

bersih ini akan dinilai kesesuaiannya terhadap pemenuhan

persyaratan kualifikasi pada setiap subklasifikasi usaha yang

dimiliki.

d. Permohonan perubahan ketersediaan tenaga kerja konstruksi

dapat dilakukan setiap saat dengan melampirkan dokumen

pendukung yang terkait dengan perubahannya.

e. Dalam hal perubahan ketersediaan tenaga kerja konstruksi berupa

PJTBU dan/atau PJSKBU akan dinilai kesesuaiannya terhadap

persyaratan kualifikasi dan klasifikasi usaha.

f. Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU mengundurkan diri dan/atau

diganti, perubahan harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari

setelah pengunduran diri dan/atau penggantian.

g. BUJK yang tidak melakukan perubahan sebagaimana dimaksud

dalam klausul e sampai dengan f, SBU akan dibekukan sejak

ditetapkannya Keputusan Pembekuan. SBU yang dibekukan dapat

diaktifkan kembali setelah 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya

Keputusan Pembekuan. SBU dapat diaktifkan kembali hanya jika

BUJK telah melakukan tindakan perbaikan.

h. BUJK dapat mengajukan permohonan perubahan data

administrasi yang bukan menyangkut perubahan subklasifikasi dan

kualifikasi usaha setiap saat

6.11.2 Permohonan perubahan diajukan sebagaimana permohonan baru.

6.11.3 Permohonan perubahan ruang lingkup SBU dapat diajukan apabila:

a. BUJK tidak dalam status dibekukan;


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 23 dari 32

b. BUJK telah mendapat keputusan terkait proses Penilaian Kesesuaian

sebelumnya (misal, keputusan survailen, keputusan perubahan,

keputusan sertifikasi); dan

c. Tidak ada catatan terkait survailen dipercepat dalam keputusan

sertfifikasi.

6.12 Pembekuan dan Pencabutan SBU

6.12.1 Pembekuan dan pengaktifan kembali SBU

6.12.1.1 LS INKINDO dapat membekukan SBU untuk sebagian atau seluruh lingkup

layanan/subklasifikasi usaha yang dimiliki jika terjadi kondisi sebagai berikut:

a. BUJK gagal memfasilitasi Penilaian Kesesuaian lapangan dalam

kerangka waktu yang telah ditentukan;

b. BUJK tidak melaporkan/mengajukan permohon perubahan kepada LS

INKINDO atas terjadinya perubahan data teknis persyaratan sertifikasi

dalam kurun waktu yang telah ditentukan;

c. BUJK tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan secara

memuaskan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan prosedur

tidakan perbaikan Penilaian Kesesuaian;

d. Ketidaksesuaian kategori 2 (dua) ditemukan dalam Penilaian

Kesesuaian dan/ atau dalam survailen;

e. BUJK secara sukarela mengajukan permohonan pembekuan SBU;

f. Penyelidikan keluhan/pengaduan terhadap BUJK oleh LS INKINDO,

menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan persyaratan sertifikasi.

6.12.1.2 Pembekuan SBU untuk sebagian atau seluruh lingkup layanan/subklasifikasi

usaha hanya akan berlaku apabila LS INKINDO/LPJK telah memberikan

Surat Pemberitahuan kepada BUJK tentang alasan pembekuan. Selama

masa pembekuan, SBU dinyatakan tidak berlaku.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 24 dari 32

6.12.1.3 Apabila BUJK tidak dapat menindaklanjuti penyebab terjadinya pembekuan

dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka SBU akan dicabut.

6.12.1.4 SBU yang dibekukan dapat diaktifkan kembali hanya jika BUJK

menindaklanjuti dan menyelesaikan penyebab pembekuan. Pengaktifan

kembali status SBU dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak

ditetapkannya Keputusan Pembekuan.

6.12.2 Pencabutan SBU dan sertifikasi ulang

6.12.2.1 Pencabutan status SBU atau pengurangan sebagian lingkup layanan/

subklasifikasi usaha yang dimiliki BUJK dapat dilakukan jika terdapat kondisi

sebagai berikut:

a. BUJK dinyatakan bangkrut dan/atau dalam tahap dilikuidasi;

b. BUJK tidak dapat menyelesaikan penyebab pembekuan SBU hingga 3

(tiga) bulan sejak status SBU dibekukan;

c. BUJK secara sukarela mengajukan permohonan pencabutan SBU;

d. BUJK terbukti melakukan penipuan, pemalsuan, kecurangan,

menyebunyikan informasi dengan sengaja atau pelanggaran hukum

lannya.

6.12.2.2 Pencabutan status SBU atau pengurangan sebagian lingkup layanan/

subklasifikasi usaha hanya akan berlaku apabila LS INKINDO/LPJK telah

memberikan Surat Pemberitahuan kepada BUJK tentang alasan

pencabutan atau pengurangan.

6.12.2.3 BUJK diberikan kesempatan untuk melakukan banding terhadap keputusan

LS INKINDO terkait pencabutan atau pengurangan sebagian lingkup

layanan/ subklasifikasi usaha. Pelaksanaan banding dilakukan sesuai

dengan Prosedur Banding. BUJK dapat mengajukan banding paling lambat

1 (satu) bulan setelah ditetapkannya keputusan pencabutan/pengurangan.

Selama proses banding, status SBU dibekukan.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 25 dari 32

6.12.2.4 SBU yang statusnya dicabut dapat diajukan permohonan untuk disertifikasi

ulang setelah tanggal pencabutan atau sesuai dengan keputusan LS

INKINDO/LPJK berdasarkan pertimbangan risiko.

6.12.2.5 Proses sertifikasi ulang dilakukan sesuai prosedur sertifikasi awal

(permohonan baru), dan SBU akan diberikan nomor registrasi baru setelah

proses sertifikasi diselesaikan.

6.13. PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SERTIFIKASI

6.13.1. Persyaratan, ruang lingkup dan prosedur sertifikasi dapat mengalami

perubahan apablia terdapat, namun tidak terbatas, pada kondisi sebagai

berikut:

a. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai Dokumen

Persyaratan Acuan dalam skema sertifikasi ini mengalami perubahan;

b. LPJK selaku pemberi lisensi, menambah/mengurangi ruang lingkup

lisensi kepada LS INKINDO dan/atau merubah persyaratan dan prosedur

sertifikasi;

c. LS INKINDO, berdasarkan kebijakan LS INKINDO melakukan perubahan

terhadap skema sertifikasi, dan mendapat persetujuan dari LPJK; atau

d. BUJK melakukan perubahan terhadap dokumen persyaratan sertifikasi

dan/atau manajemen dan organisasi BUJK.

6.13.2. LS INKINDO akan memberitahukan kepada BUJK bila terjadi perubahan atas

Skema Sertifikasi dan kriteria sertifikasi. BUJK akan diberikan waktu yang

cukup (masa transisi) untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang

terjadi.

6.14. PENGOPERASIAN SKEMA SERTIFIKASI

6.14.1. Skema sertifikasi ini dioperasikan berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012, dan

telah mendapatkan persetujuan dari LPJK sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 26 dari 32

6.14.2. Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, satu tahun setelah mendapatkan

lisensi dari LPJK, LS INKINDO akan mengajukan akreditasi ke Badan

Standarisasi Nasional/Komite Akreditasi Nasional (BSN/KAN). Jika BSN/KAN

menetapkan perubahan terhadap persyaratan dan/atau prosedur sertifikasi, LS

INKINDO akan melakukan perubahan Skema Sertifikasi.

6.15. PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SKEMA SERTIFIKASI

6.15.1. LS INKINDO membetuk Komite Skema Sertifikasi untuk melakukan kaji ulang

terhadap skema sertifikasi secara periodik dalam rangka pemeliharaan dan

pengembangan skema sertifikasi.

6.15.2. Kaji ulang dapat dilakukan berdasarkan usulan pemangku kepentingan,

perubahan Persyaratan Acuan, perubahan peraturan perundang-undangan

yang mempengaruhi kegiatan usaha sektor Jasa Konstrusi, perkembangan

stándar internasional dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan

sector Jasa Konstruksi.

6.16. PENANGGUNG JAWAB PENGOPERSIAN SKEMA SERTIFIKASI

Pengoperasian skema sertifikasi seluruhnya menjadi tanggung jawab Ketua

Pelaksana Lembaga Sertifikasi Inkindo, dengan pembagian tanggung jawab

kepada setiap Koordinator, setiap Kepala Urusan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

6.17. KELUHAN, PERSELISIHAN DAN BANDING

6.17.1. LS INKINDO memperhatikan, mencatat, menindaklanjuti dan menyelesaikan

semua keluhan dan perselisihan yang disampaikan secara tertulis atas

pengoperasian skema sertifikasi atau terhadap personil LS INKINDO, baik

asesor, Sekretariat LS INKINDO atau terhadap personil lainnya yang

ditugaskan oleh LS INKINDO.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 27 dari 32

6.17.2. BUJK dapat mengajukan banding secara tertulis atas keputusan yang

ditetapkan oleh LS INKINDO paling lambat 1 (satu) bulan sejak keputusan

ditetapkan. Penyelesaian banding dilakukan sesuai dengan Prosedur Banding

LS INKINDO.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 28 dari 32

Lampiran-1:

Alur Proses Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi

BU

JK P

emo

ho

n S

BU

L

SI

LP

JK

Ko

ord

inat

or

Ad

mn

istr

asi

Ko

ord

inat

or

Ser

tifi

kasi

Ko

ord

ito

r M

utu

Mel

akuk

an M

onito

ring

dan

Eva

luas

i ter

hada

p In

put,

Pro

ses,

dan

Out

put k

egia

tan

Ser

tifik

asi

sert

a up

aya

tinda

kan

perb

aika

n pa

da p

rose

dur

yang

tela

h di

teta

pkan

dal

am p

anua

n m

utu

Membuat permohonan penerbitan & registrasi

SBU

Pencatatan/registrasi dan penerbitan SBU

Menerima notifikasi penerbitan SBU

Membuat notifikasi penerbitan SBU

Membuat notifikasi penerbitan SBU

Ya

Tdk

Penilaian Kesesuaian

Review & Keputusan Sertifikasi oleh Komite Teknis

Layak?

Menerima notifikasi, user name & password

Login OSS atau https://lpjk.net dan unduh SBU

Selesai

Membuat notifikasi penolakan

permohonan SBU

Menerima notifikasi penolakan permohonan SBU

Ya

Mulai Membuka Aplikasi OSS dan memilih LSBU LS Inkindo

Input data permohonan

sertifikasi

Tinjauan Permohonan

Lengkap & benar?

Melengkapi/ memperbaiki

berkas permohonan

Notifikasi tindak lanjut hasil Tinjauan Permohonan

Notifikasi dimulainya Penilaian Kesesuaian

Perjanjian dan pembayaran biaya

sertifikasi

Tdk

Ko

mit

e T

ekn

is d

an

Pen

ang

gu

ng

Jaw

ab L

S In

kin

do

https://lpjk.net/


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 29 dari 32

Lampiran-2:

Standar Klasifikasi Arsitektur Subklasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001)

Subklasifikasi Usaha Kode

KBLI Ruang Lingkup Skala Usaha PJSKBU PJTBU

Jasa Arsitektural

Bangunan Gedung Hunian

dan Non Hunian (AR001)

71101 Kelompok ini mencakup layanan usaha kajian,

perencanaan, perancangan, pengawasan dan

manajemen penyelenggaraan konstruksi serta

jasa nasihat dan pradesain arsitektural seperti

site philosophy, tujuan dari pembangunan,

tinjauan lingkungan dan iklim, kebutuhan

hunian, batasan biaya, analisa pemilihan lokasi,

penjadwalan pelaksanaan konstruksi, dan isu

lain yang mempengaruhi desain dan konstruksi

dari suatu proyek; termasuk Jasa Desain

Arsitektural meliputi ilustrasi presisi dari konsep

desain dalam hal siting plan, bentuk dan

material yang akan digunakan, struktur, sistem

mekanikal dan biaya konstruksi untuk

bangunan gedung Hunian dan Non Hunian.

Usaha Jasa

Konsultansi

Konstruksi Bersifat

Umum; Kualifikasi

Kecil, Menengah dan

Besar.

Klasifikasi arsitektur atau

klasifikasi sipil atau

klasifikasi mekanikal atau

klasifikasi manajemen

pelaksanaan dan

subklasifikasi arsitektural

atau subklasifikasi gedung

atau subklasifikasi

plumbing dan pompa

mekanik atau subklasifikasi

transportasi dalam gedung

atau subklasifikasi teknik

mekanikal atau

subklasifikasi manajemen

konstruksi/ manajemen

proyek atau subklasifikasi

estimasi biaya konstruksi

atau memiliki sertifikat

ASEAN Architect atau

ASEAN Chartered

Professional Engineer

sesuai dengan klasifikasi

arsitektur atau klasifikasi

sipil atau klasifikasi

mekanikal atau klasifikasi

manajemen pelaksanaan

Klasifikasi arsitektur atau

klasifikasi sipil atau

klasifikasi mekanikal atau

klasifikasi manajemen

pelaksanaan dan

subklasifikasi arsitektural

atau subklasifikasi gedung

atau subklasifikasi

plumbing dan pompa

mekanik atau subklasifikasi

transportasi dalam gedung

atau subklasifikasi teknik

mekanikal atau




estimasi biaya konstruksi

atau memiliki sertifikat


ASEAN Chartered


sesuai dengan klasifikasi

arsitektur atau klasifikasi

sipil atau klasifikasi

mekanikal atau klasifikasi

manajemen pelaksanaan


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 30 dari 32

Subklasifikasi Usaha Kode

KBLI Ruang Lingkup Skala Usaha PJSKBU PJTBU

dan subklasifikasi

arsitektural atau

subklasifikasi gedung atau

subklasifikasi plumbing dan

pompa mekanik atau

subklasifikasi transportasi

dalam gedung atau

subklasifikasi teknik

mekanikal atau




estimasi biaya konstruksi.

dan subklasifikasi

arsitektural atau

subklasifikasi gedung atau

subklasifikasi plumbing dan

pompa mekanik atau

subklasifikasi transportasi

dalam gedung atau

subklasifikasi teknik

mekanikal atau




estimasi biaya konstruksi.


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 31 dari 32

Lampiran-3:

Standar Penetapan Kualifikasi, Klasifikasi dan Subklasifikasi

Klasifikasi Arsitektur Subklasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001)

No Kualifikasi Kemampuan

Keuangan Penjualan Tahunan

Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi

PJSKBU PJTBU PJBU

1. Kecil Paling sedikit

Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah)

Paling banyak

Rp. 1.000.000,000,-

(satu milyar rupiah)

1 Orang per subklasifikasi

usaha dengan SKK Konstruksi

kualifikasi KKNI paling rendah

jenjang 6 (enam) atau

teknisi/analisis sesuai dengan

subklasifikasi tenaga kerja

konstruksi

1 Orang dengan SKK

Konstruksi kualifikasi KKNI

paling rendah jenjang 7

(tujuh) atau ahli muda

sesuai dengan


konstruksi.

1 Orang

sebagai

Pimpinan

Tertinggi.

PJBU dapat

merangkap

sebagai

PJTBU.

2. Menengah Paling sedikit

Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima

puluh juta rupiah)

Paling sedikit

Rp. 1.000.000,000,-

(satu milyar rupiah)




jenjang 7 (tujuh) atau ahli

muda sesuai dengan

suklasifikasi tenaga kerja

konstruksi

1 Orang dengan SKK


paling rendah jenjang 8

(delapan) atau ahli madya

sesuai dengan


konstruksi

1 Orang

sebagai

pimpinan

tertinggi


Nomor Bagian

Edisi / Revisi



Halaman 32 dari 32

3. Besar Paling sedikit

Rp. 500.000.000,-

(lima ratus juta

rupiah)

Paling sedikit

Rp. 2.500.000.000,-

(dua setengah milyar

rupiah)




jenjang 8 (delapan) atau ahli

madya sesuai dengan


konstruksi

1 Orang dengan SKK


jenjang 9 (sembilan) atau

ahli utama sesuai dengan


konstruksi atau memiliki

sertifikat ASEAN Architect

atau ASEAN Chartered


1 Orang

sebagai

pimpinan

tertinggi

4. Kantor

Perwakilan

BUJKA

Paling sedikit

Rp. 2.000.000.000,-

(dua milyar rupiah)

Paling sedikit

Rp. 10.000.000.000,-

(sepuluh milyar

rupiah)



kualifikasi KKNI jenjang 9

(sembilan) atau ahli utama

sesuai dengan subklasifikasi

tenaga kerja kosntruksi atau

memiliki sertifikat ASEAN

Architect atau ASEAN

Chartered Professional

Engineer

1 Orang dengan SKK


jenjang 9 (sembilan) atau

ahli utama sesuai dengan


konstruksi atau memiliki


ASEAN Chartered


1 Orang

sebagai

pimpinan

tertinggi

Catatan : Penetapan kualifikasi badan usaha diberlakukan terhadap setiap subklasilikasi yang diusulkan.

skema sertifikasi badan usaha jasa konsultansi …

Documents