skema sertifikasi okupasi penyiiiuh antikorupsimadya

2020

s BNSPBADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KPKKomisi Pemberantasan Korupsi

SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI PENYIIIUH ANTIKORUPSIMADYA

CERTIFICATION SCHEME/STANDARD FOR MIDDLE ANTI-CORRUPTION FACILITATOR

KODE JABATAN KERJA: 2635.99.2

KERJASAMAKOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DANBADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

2020

2020

Lembaga Sertifikasi ProfesiKomisi 'VmbetanTPsan Korupsi

LSP-KPK

SKEMA SERTIFIKASI PROFESI PENYULUH ANTIKORUPSI MADYA

Skema sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Madya merupakan skema sertifikasi Okupasi Khusus yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi LSP KPK. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : 303 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, llmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, llmiah, dan Teknis Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi kerja Penyuluh Antikorupsi dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP KPK.

Ditetapkan tanggal: / Vo2-0

Oleh :Disahkan tanggal: z8{Ot{ floljo

Oleh :

Ketua Komite Skema Ketua LSP

Nomor Dokumen Nomor Salinan Status Distribusi

SKM-003/PAKMD/KPK/IV/20200

V Terkendali

Tak terkendali

Copyright - 2020 : Dokumen ini adalah bersifat rahasia,Penggandaan Dokumen ini harus seijin Bagian Mutu LSP KPK.

SKEMA SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI MADYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas disahkannya Skema Sertifikasi Okupasi Khusus Penyuluh Antikorupsi Madya yang dapat digunakan sebagai panduan atau pedoman dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi penyuluh antikorupsi.

Skema sertifikasi ini disusun berdasarkan SKKNI Penyuluh Antikorupsi (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor 303 tahun 2016). Skema Okupasi ini disusun oleh Komite Skema hasil kerjasama antara BNSP dan KPK beserta para pemangku kepentingan antikorupsi.

Skema ini untuk digunakan sebagai bahan untuk mengembangkan paket pembelajaran dalam pelatihan kerja dan pendidikan bidang penyuluhan antikorupsi. Dengan skema sertifikasi okupasi khusus juga mengacu ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System, sehingga diharapkan para penyuluh antikorupsi bersertifikat kompetensi dapat diakui secara nasional maupun internasional khususnya ASEAN.

LSP Komisi Pemberantasan Korupsi 2


1. Latar Belakang

Dokumen Visi Indonesia 2045 yang dikeluarkan oleh Kementerian PPN/Bappenas khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, mempunyai sasaran berupa perbaikan sistem di berbagai lini layanan publik pada tahun 2025, penurunan korupsi dan praktik suap pada tahun 2035, serta masyarakat yang antikorupsi pada tahun 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut, KPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pemberantasan korupsi meresponnya dengan menerapkan sistem sertifikasi kompetensi untuk berbagai profesi yang ada di sektor antikorupsi yang dimulai dengan jabatan penyuluh antikorupsi.

Kompetensi Penyuluh Antikorupsi memiliki peran strategis dalam memberi penerangan dan menggerakan masyarakat untuk mencegah korupsi dengan mengembangkan budaya antikorupsi, sehingga diharapkan visi masyarakat Indonesia yang berbudaya hukum pada tahun 2045 dapat tercapai.

Dalam mengikuti perkembangan global khususnya merespon kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yakni ASEAN Guiding Principles for Quality Assurance and Recognition for Certification System, Indonesia telah merespon pengembangan standar okupasi seperti tertuang dalam SKKNI Penyuluh Antikorupsi, dan dikembangkan menjadi skema sertifikasi/standar sertifikasi Penyuluh Antikorupsi. Dengan skema sertifikasi Okupasi Khusus ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1. Bagi Profesi Penyuluh Antikorupsi1.1.1. Membantu meyakinkan dirinya untuk masuk dalam profesi Penyuluh Antikorupsi

Madya.1.1.2. Membantu meyakinkan kepada masyarakat dan organisasi bahwa dirinya kompeten

dan terpelihara kompetensinya.1.1.3. Membantu profesi Penyuluh Antikorupsi Madya dalam memenuhi persyaratan

regulasi.

1.2. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.1.2.1. Membantu memastikan link and match antara kompetensi lulusan dengan tuntutan

kompetensi dunia kerja.1.2.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.1.2.3. Membantu memastikan pencapain hasil diklat yang tinggi.1.2.4. Membantu Lemdiklat dalam sistem asesmen baik formatif, sumatif maupun holistik

yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta didik selama proses diklat.

2. Ruang Lingkup Skema Sertifikasi2.1. Ruang lingkup bidang Panyuluh Antikorupsi Madya.2.2. Lingkup penggunaan sertifikasi pada : Pelaksanaan sertifikasi kompetensi profesi,

Pengembangan paket pembelajaran, Pengembangan SDM organisasi/industri yang berkaitan dengan bidang Penyuluh Antikorupsi Madya.

3. Tujuan Sertifikasi3.1. Memastikan kompetensi kerja bidang Penyuluh Antikorupsi Madya.3.2.Sebagai acuan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi oleh LSP KPK dan Asesor

Kompetensi.



4. Acuan Normatif4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional

Sertifikasi Profesi.4.3. Peraturan Presiden Nomor Republik Indonesia Nomor 8 tentang Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia.4.4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi

Kompetensi Kerja Nasional.4.5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.4.6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor 303 Tahun 2016 tentang

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada Jabatan Kerja Penyuluh Antikorupsi.

4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor l/BNSP/lll/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.

4.8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.

4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.

5. Kemasan/Paket Kompetensi5.1 Jenis Skema : Okupasi Khusus5.2 Nama Skema : Penyuluh Antikorupsi Madya (Kode Jabatan: 2635.99.2)5.3 Deskripsi : Penyuluh Antikorupsi Madya adalah personil yang bersertifikat okupasi

khusus Penyuluh Antikorupsi Madya dan mempunyai lingkup penyuluhan antikorupsi bidang tertentu dan diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan antikorupsi madya pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya serta dapat melakukan penyuluhan antikorupsi pada bidang di luar organisasinya sesuai dengan penugasan oleh KPK dan/atau Lembaga/Organisasi Lainnya dan dapat pula melakukan pembinaan dan/atau pendampingan komunitas/forum antikorupsi.

5.4 Rincian Unit Kompetensi

No. Kode Unit Judul Unit Kompetensi1 M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas

2 M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses Penyuluhan Antikorupsi

3 M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3 dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi

4 M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi

5 M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk Perilaku Koruptif, Kolusi, dan Nepotisme

6 M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah Korupsi7 M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi8 M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Terkait Antikorupsi9 M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi10 M.74PAK01.010.1 Menumbuhkembangkan Kelembangaan Antikorupsi11 M.74PAK01.011.1 Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran12 M.74PAK01.012.1 Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi13 M.74PAK01.013.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran14 M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran Penyuluhan15 M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antar Kelompok Sasaran

LSP Komisi Pemberantasan Korupsi I


No. Kode Unit Judul Unit Kompetensi16 M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi17 M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

6.1 Peserta dapat mengajukan sertifikasi dengan persyaratan bukti kompetensi berasal daripengalaman kerja.6.1.1. Fc. E-KTP.6.1.2. Foto Berwarna 4X6 (1 Lembar).6.1.3. FC. NPWP.6.1.4. Lulus e-Learning Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas yang diselenggarakan

KPK, dengan dibuktikan sertifikat kelulusan e-learning.6.1.5. Memiliki Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Muda yang masih berlaku atau mempunyai

pengalaman dalam kegiatan pencegahan serta pendidikan antikorupsi minimal selama 2 tahun.

6.1.6. Memiliki pengalaman melakukan penyuluhan antikorupsi minimal 5 kali dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan dan materi penyuluhan antikorupsi hasil karya sendiri.

6.1.7. Memiliki pengalaman mengembangkan/melakukan pendampingan kepada minimal 2 Komunitas/Forum/Kelompok Antikorupsi.

6.1.8. Mempunyai komitmen dan rencana aksi kegiatan penyuluhan antikorupsi, dan pendampingan komunitas pasca sertifikasi dibuktikan dengan program kerja.

Atau,6.2. Pemohon Sertifikasi Ulang, disyaratkan:

6.2.1. Fc. E-KTP6.2.2. Foto Berwarna 4X6 (1 Lembar)6.2.3. Fc. NPWP.6.2.4. Sertifikat Penyuluh Antikorupsi Madya (Min 3 Th)6.2.5. Portofolio Kegiatan Penyuluh Antikorupsi Madya yang telah dilakukan paska sertifikasi

(Min 6 Kali)6.2.6. Portofolio melakukan pendampingan komunitas yang telah dilakukan paska sertifikasi

(Min 2 komunitas)

7. Hak Pemohon Sertifikasi & Kewajiban Pemegang Sertifikasi

7.1. Hak Pemohon :7.1.1. Calon peserta (pemohon) sertifikasi berhak memperoleh penjelasan tentang

gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi Penyuluh Antikorupsi Madya.

7.1.2. Memperoleh penjelasan tentang tatacara proses sertifikasi sesuai dengan rekomendasi metode yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi bukti-bukti yang dimiliki pemohon.

7.1.3. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.7.1.4. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan,

permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.

7.1.5. Memperoleh hak peninjauan kembali atau banding terhadap keputusan baik dilakukan asesor maupun lembaga sertifikasi profesi terkait dengan status rekomendasi yang mereka harapkan.

7.1.6. Memperoleh kesempatan mengikuti proses sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi jika diminta.

7.1.7. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.



7.1.8. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi dirinya sebagai tenaga Penyuluh Antikorupsi Madya.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat:7.2.1. Melaksanakan keprofesian dalam bidang penyuluhan antikorupsi madya.7.2.2. Menjaga dan mentaati Kode Etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.7.2.3. Memelihara kompetensi yang sudah dicapai sesuai dengan sertifikat kompetensi yang

diterima dan mengikuti program surveillance yang ditetapkan LSP KPK.7.2.4. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.7.2.5. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.7.2.6. Bersedia dan menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan

adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.7.2.7. Melaporkan setiap kegiatan terkait penyuluhan antikorupsi madya yang dilakukan

kepada LSP KPK setiap selesai kegiatan.

8. Biaya Sertifikasi8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari APBN atau sumber dana lain yang tidak mengikat.8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor,

penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9. Prosese Sertifikasi9.1. Persyaratan Pendaftaran

9.1.1. Asesi datang ke LSP KPK atau membuka laman LSP KPK9.1.2. LSP KPK memberikan penjelasan atau laman LSP memuat informasi mengenai proses

sertifikasi yang berkaitan dengan skema sertifikasi dengan penjelasan minimum mencakupi:9.1.2.1. Persyaratan sertifikasi9.1.2.2. Ruang lingkup9.1.2.3. Deskripsi proses asesmen9.1.2.4. Hak-hak asesi9.1.2.5. Tugas personil bersertifikat9.1.2.6. Biaya sertifikasi9.1.2.7. Kewajiban pemegang sertifikat

9.1.3. Asesi mengisi dan menandatangani formulir permohonan sertifikasi (APL-01) yang minimum mencakupi:9.1.3.1. Informasi yang diminta untuk mengidentifikasi pemohon, seperti: nama,

alamat, dan informasi lain yang diminta oleh skema sertifikasi;9.1.3.2. Ruang lingkup sertifikasi yang diminta oleh pemohon;9.1.3.3. Pernyataan persetujuan pemohon untuk memenuhi persyaratan skema

sertifikasi dan untuk menyediakan bukti-bukti kompetensi dan informasi untuk tujuan asesmen;

9.1.3.4. Informasi pendukung untuk mendemonstrasikan kesesuaian secara obyektif dengan persyaratan dasar skema sertifikasi;

9.1.3.5. Catatan bagi pemohon untuk menyampaikan untuk diakomodasi atas kebutuhan khusus pemohon (dengan alasan yang relevan).

9.1.4. Asesi melengkapi persyaratan kelengkapan pendaftaran, atau bukti-bukti portofolio tentang rekaman kegiatan selama melakukan penyuluhan.

9.1.5. Asesi mengisi formulir asesmen mandiri (APL-02) dan melampirkan bukti-bukti pendukung yang dicantumkan sebagai bukti kompeten.

9.1.6. LSP KPK mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa :



9.1.6.1. LSP KPK melakukan kaji ulang permohonan sertifikasi untuk memastikan permohonan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan.

9.1.6.2. LSP KPK menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi peserta dan dengan alasan yang tepat dapat mengakomodasikan keperluan khusus peserta seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (disabilities) lainnya.

9.2. Proses Asesmen9.2.1. LSP KPK menerapkan metode dan mekanisme asesmen secara spesifik sesuai skema

Penyuluh Antikorupsi Madya.9.2.2. LSP KPK menunjuk asesor dan TUK yang digunakan untuk pelaksanaan asesmen serta

melakukan verifikasi tempat kerja sebelum asesmen dilakukan.9.2.3. Jika ada perubahan skema sertifikasi yang meminta persyaratan tambahan, LSP KPK

mendokumentasikan dan mempublikasikan tanpa permintaan untuk memverifikasi personil bersertifikat sesuai dengan perubahan persyaratan.

9.2.4. Asesmen dipastikan terencana dan terstruktur yang memastikan bahwa persyaratan skema sertifikasi secara obyektif dan sistematis, diverifikasi dengan bukti terdokumentasi untuk konfirmasi kompetensi kandidat.

9.2.5. LSP KPK memverifikasi metode asesmen kandidat dalam Rencana Asesmennya (FR- MAPA-01). Verifikasi memastikan bahwa setiap asesmen adalah adil dan sah.

9.2.6. LSP KPK memverifikasi dan mengakomodasi kebutuhan khusus (dengan alasan yang relevan) dan di mana integritas asesmen tidak dilanggar (FR-MAPA-01), dengan mempertimbangkan regulasi nasional.

9.2.7. Bilamana LSP KPK mempertimbangkan penggunaan lembaga lain (sub kontrak), LSP KPK memiliki laporan, data dan rekaman untuk mendemonstrasikan bahwa hasilnya ekivalen, dan sesuai dengan persyaratan skema sertifikasi.

9.3. Proses Uji Kompetensi9.3.1. Uji Kompetensi Skema Penyuluh Antikorupsi Madya dirancang untuk menilai

kompetensi yang dapat dilakukan secara praktek, tertulis, lisan dan/atau cara lain yang handal serta objektif.

9.3.2. Uji Kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah ditetapkan melalui verifikasi LSP KPK.

9.3.3. Peralatan teknis yang akan digunakan dalam proses pengujian skema Penyuluh Antikorupsi Madya telah diverifikasi oleh LSP KPK.

9.3.4. LSP KPK menugaskan tim asesor untuk mengases kompetensi dari asesi berdasarkan persyaratan skema melalui satu atau lebih metode, seperti portofolio, studi kasus, wawancara, dan pertanyaan tertulis

9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tertulis, lisan diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti.

9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi persyaratan aturan bukti direkomendasikan kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan belum kompeten dan melaporkannya kepada LSP KPK.

9.3.7. LSP KPK menjamin kinerja dan kerahasiaan hasil evaluasi termasuk kinerja dan hasil asesmen, yang didokumentasikan secara tepat dan dimengerti.

9.4. Keputusan Sertifikasi9.4.1. Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh LSP KPK harus

berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk :9.4.1.1. Mengambil keputusan sertifikasi,9.4.1.2. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding atau keluhan.

LSP Komisi Pemberantasan Korupsi


9.4.2. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon.

9.4.3. LSP KPK membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi yang digunakan.

9.4.4. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP KPK hanya berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.

9.4.5. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi.

9.4.6. Keputusan pemberian sertifikat dilakukan oleh tim sertifikasi LSP KPK.9.4.7. Sertifikat kompetensi tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi

dipenuhi.9.4.8. Masa berlaku sertifikat kompetensi skema Penyuluh Antikorupsi Madya adalah selama

3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat9.5.1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang personil bersertifikat

terbukti:9.5.1.1. Melanggar kode etik profesi penyuluh antikorupsi.9.5.1.2. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.9.5.1.3. Mencemarkan nama baik LSP KPK.9.5.1.4. Gagal dalam memelihara kompetensinya.

9.5.2. LSP KPK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.5.3. LSP KPK akan membuat perjanjian yang mengikat dengan pemegang sertifikat kompetensi untuk memastikan bahwa selama pembekuan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan melakukan promosi terkait dengan sertifikat yang dibekukan dan tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

9.6. Pemeliharaan Sertifikasi/Surveilan Pemegang Sertifikat9.6.1. Untuk memelihara kompetensi pemegang sertifikat skema Penyuluh Antikorupsi

Madya, LSP KPK melakukan surveilan yang dapat mencakupi salah satu :9.6.1.1. Evaluasi rekaman kegiatan penyuluh antikorupsi madya minimal sekali

dalam setahun.9.6.1.2. Evaluasi pemegang sertifikat penyuluh antikorupsi madya (sampling).9.6.1.3. Witness (bila diperlukan) oleh LSP KPK.

9.7. Proses Sertifikasi Ulang9.7.1. Sertifikat kompetensi profesi penyuluh antikorupsi madya berlaku selama 3 (tiga)

tahun setelah mempertimbangkan persyaratan regulasi BNSP dan risiko yang menyebabkan seseorang menjadi tidak kompeten lagi.

9.7.2. LSP KPK menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sama dengan persyaratan awal untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.

9.7.3. LSP KPK mempersyaratkan pemegang sertifikat untuk selalu merekam kegiatannya terkait kegiatan penyuluh untuk kebutuhan resertifikasi.

9.7.4. LSP KPK menetapkan langkah resertifikasi minimal adalah:9.7.4.1. LSP KPK menerima permohonan perpanjangan sertifikat.9.7.4.2. LSP KPK mereviu hasil surveilan.9.7.4.3. LSP KPK mengases bukti pada asesmen mandiri.9.7.4.4. LSP KPK membuat keputusan perpanjangan sertifikat.



9.8. Penggunaan Sertifikat dan Logo9.8.1. Pemegang sertifikat profesi skema Penyuluh Antikorupsi Madya harus

menandatangani persetujuan (pakta integritas) untuk:9.8.1.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.9.8.1.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup

sertifikasi yang diberikan.9.8.1.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP KPK dan tidak

memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP KPK dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah.

9.8.1.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP KPK setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP KPK yang menerbitkannya.

9.8.1.5. Menyatakan akan mematuhi kode etik profesi penyuluh antikorupsi.9.8.1.6. Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai

peraturan yang berlaku.

9.9. Banding9.9.1. Asesi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh

Asesor Kompetensi, dengan mengisi Form Banding Asesmen. Paling tidak, bandingmencakupi elemen dan metode ini:9.9.1.1. LSP KPK menerima permohonan banding dan meneruskan permohonan

kelengkapan banding kepada pleno LSP KPK.9.9.1.2. LSP KPK memastikan bahwa permohonan, investigasi dan keputusan

banding tidak akan mengakibatkan tindakan diskriminatif terhadap pemohon.

9.9.1.3. LSP KPK menganalisa banding dengan mempertimbangkan hasil banding sebelumnya yang serupa.

9.9.1.4. LSP KPK membentuk tim banding dan melakukan rapat pleno untuk memutuskan keputusan tentang banding.

9.9.1.5. Proses penanganan banding akan diselesaikan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diterima oleh LSP KPK.

9.9.1.6. LSP KPK memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.

9.10. Keluhan9.10.1. Keluhan adalah setiap ketidakpuasan asesi yang tidak terkait dengan proses

asesmen, dan prosesnya paling tidak berisi:9.10.1.1. LSP KPK menerima keluhan dan memastikan kerahasiaan keluhan.9.10.1.2. LSP KPK menangani keluhan.9.10.1.3. LSP KPK merekomendasikan keputusan keluhan.9.10.1.4. LSP KPK memberikan pemberitahuan resmi tentang selesainya proses

penanganan keluhan.

9.11. Kode Etik Profesi9.11.1. Religiusitas:

9.11.1.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.9.11.1.2. Berperilaku santun dan saling menghormati.9.11.1.3. Menjaga amanah dalam tugas kepenyuluhan.9.11.1.4. Mampu mengendalikan diri dari perilaku tidak terpuji.



9.11.1.5. Mengajak pada kebaikan dan melarang pada kejahatan.9.11.1.6. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.

9.11.2. Integritas:9.11.2.1. Mematuhi dan melaksanakan peraturan Penyuluh Antikorupsi.9.11.2.2. Memiliki komitmen sebagai Penyuluh Antikorupsi serta

mengenyampingkan kepentingan pribadi/golongan dalam pelaksanaan tugas.

9.11.2.3. Melaporkan kepada komite etik LSP KPK apabila mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi penyuluh antikorupsi.

9.11.2.4. Menolak setiap pemberian gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diberikan secara langsung.

9.11.2.5. Wajib melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada komite etik LSP KPK, yaitu gratifikasi yang diterima secara tidak langsung, berhubungan dengan jabatan, dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban.

9.11.2.6. Berperilaku jujur.9.11.2.7. Tidak melakukan tindakan diluar batas kewenangan (secara

proporsional).9.11.2.8. Wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan

tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan.9.11.2.9. Tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimilikinya

termasuk menyalahgunakan pengaruhnya sebagai Penyuluh Antikorupsi baik dalam pelaksanaan tugas maupun untuk kepentingan pribadi.

9.11.2.10. Tidak menyalahgunakan Surat Perintah Tugas, ataupun bukti lainnya sebagai Penyuluh Antikorupsi.

9.11.2.11. Jika mendapatkan penugasan penyuluhan dari KPK, penyuluh tidak boleh menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas, kecuali uang transport, uang harian (uang saku, transport lokal, uang makan), akomodasi, makanan dan minuman yang dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/workshop, kemitraan, dan sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai kode etik profesi penyuluh antikorupsi serta sepanjang tidak dibiayai oleh KPK.

9.11.2.12. Jika mendapatkan penugasan penyuluhan selain dari KPK, terkait dengan honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun mengikuti ketentuan dan kode etik organisasi masing-masing.

9.11.2.13. Tidak menggunakan aset penyuluhan antikorupsi untuk hal-hal diluar pelaksanaan tugas.

9.11.2.14. Dilarang menggunakan points atau manfaat dari frequent flyer, point rewards, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk keperluan/ kepentingan pribadi.

9.11.2.15. Dilarang mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalalanan untuk penyuluhan.



9.11.3. Profesionalisme:9.11.3.1. Patuh dan konsisten terhadap kebijakan dan Standar Operasi Baku.9.11.3.2. Menghargai perbedaan pendapat, terbuka terhadap kritik dan saran

yang membangun.9.11.3.3. Independen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyuluh

antikorupsi.9.11.3.4. Disiplin dalam bekerja.9.11.3.5. Mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi.9.11.3.6. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap tugas yang

diberikan.9.11.3.7. Menjaga keamanan barang, dokumen, data, informasi dan perangkat

penyuluhan antikorupsi.9.11.3.8. Berpakaian rapi dan sopan dalam pelaksanaan penyuluhan.

9.11.4. Keadilan:9.11.4.1. Menghargai persamaan hak antar individu.9.11.4.2. Menghargai perbedaan terhadap SARA, gender, dan status sosial

ekonomi.

9.11.5. Kepemimpinan:9.11.5.1. Menunjukkan sikap terbuka, transparan, dan menjunjung kesetaraan

(egaliterianisme) dalam penyuluhan tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, gender dan golongan.

9.11.5.2. Menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari.9.11.5.3. Menunjukkan komitmen, konsistensi dan disiplin sebagai penyuluh

antikorupsi.

9.11.6. Etika Perilaku;9.11.6.1. Menjaga kehormatan diri dan menunjung tinggi etika.9.11.6.2. Berpenampilan sederhana yang bisa diterima secara umum

(berdasarkan kearifan lokal dan norma-norma yang berlaku).9.11.6.3. Menunjukan sikap antusias dalam melaksanakan gerakan antikorupsi.


skema sertifikasi okupasi penyiiiuh antikorupsimadya

Documents