skripsi akuntansi
DESCRIPTION
Miliki DVD Kompilasi 1500 Skripsi Lengkapdan Thesis, 40 skripsi gratis ASLI !!www.skripsigratis.netTRANSCRIPT
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan menuntut pula
perkembangan di bidang pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan tidak
hanya pemeriksaan keuangan saja tetapi juga pemeriksaan yang menekankan
penilaian sistematis dan objektif serta berorientasi pada tujuan untuk
memperoleh keyakinan tentang keefektifan dan memberikan pendapat atas
kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Pimpinan perusahaan
memerlukan audit operasional yang menyajikan informasi mengenai aktivitas
operasional perusahaan dan tidak terbatas pada informasi keuangan dan
akuntansi saja.
Audit operasional merupakan evaluasi atas berbagai kegiatan
operasional perusahaan sedangkan sasarannya adalah untuk menilai apakah
pelaksanaan kegiatan operasional telah dilaksanakan secara ekonomis, efektif
dan efisien. Apabila belum dilaksanakan seperti seharusnya, maka auditor
akan memberikan rekomendasi atau saran agar pada masa yang akan datang
menjadi lebih baik.
Salah satu bagian dalam perusahaan yang perlu dilakukan audit
operasional adalah masalah pengelolaan persedian barang dagangan karena
persediaan barang dagangan merupakan bagian utama dalam neraca dan
1
seringkali merupakan perkiraan yang nilainya cukup besar serta
membutuhkan modal kerja yang besar pula. Dengan besarnya jumlah uang
yang ditanamkan pada persediaan barang dagangan suatu perusahaan, jelaslah
bahwa persediaan barang dagangan merupakan aktiva yang sangat penting
untuk dilindungi.
Setiap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan pemasaran tidak
terlepas akan kebutuhan akan barang-barang dagangan yang menjadi faktor
utama dalam menunjang jalannya aktivitas pemasaran perusahaan. Dengan
terpenuhinya akan barang tepat pada waktunya, maka kegiatan suatu
perusahaan akan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang ingin
dicapai. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan
menghadapi resiko dimana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan
dari para pelanggannya. Tentu saja kenyataan ini dapat berakibat buruk bagi
perusahaan, karena secara tidak langsung perusahaan menjadi kehilangan
kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan.
PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang atau yang lebih dikenal
sebagai PT PUSRI adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pupuk.
Persediaan barang dagangan yang terdapat pada PT Pusri (Persero)
Palembang terdiri dari persediaan urea dan hasil produksi sampingannya.
Untuk memenuhi kebutuhan barang-barang tersebut dan untuk menunjang
kegiatan pemasaran, maka perusahaan perlu mengadakan suatu persediaan
barang dagangan dalam jumlah tertentu yang disimpan dalam gudang untuk
2
selanjutnya dikeluarkan ke truk, kapal atau alat angkut lainnya dan kemudian
dikirim ke gudang unit pemasaran masing-masing daerah.
Audit operasional atas persediaan barang dagangan perlu dilakukan
untuk menentukan apakah nilai persediaan yang diajukan sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya dan apakah prosedur pengelolaan persediaan barang
dagangan tersebut telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Audit atas
persediaan adalah bagian yang paling kompleks dan memerlukan waktu yang
cukup banyak untuk melakukan suatu pemeriksaan, karena pemeriksaan
terdiri dari berbagai macam jenis dan tersebar di beberapa lokasi.
Audit operasional atas persediaan barang dagangan pada PT Pupuk
Sriwidjaja (Persero) Palembang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan
Operasional selaku internal auditor yang ditunjuk oleh Kepala satuan
Pengawasan Intern yang merupakan departemen tersendiri. Audit operasional
tersebut dilakukan secara periodik, yaitu setahun sekali pemeriksaan (per
tahun), tentu saja ketentuan ini sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh
perusahaan dan tercantum dalam PKPT (Program Kerja Pemeriksaan
tahunan).
Dalam melakukan audit, auditor ini mengadakan pemeriksaan ke
lokasi gudang untuk melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan barang,
kemudian membandingkannya dengan laporan persediaan dan menilai
pelaksanaan prosedur pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh Dinas
Pengantongan Urea dan Ekspedisi.
3
Pengelolaan persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat
penting, karena pemeriksaan fisik atas persediaan ini banyak melibatkan
investasi rupiah dan mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kegiatan
perusahaan. Oleh sebab itu, audit operasional atas persediaan barang sangat
diperlukan untuk mengurangi resiko terjadinya selisih, kehilangan,
mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan dan memastikan bahwa
prosedur telah dilakukan dengan baik sehingga kemudian dapat dibuatlah
suatu usulan perbaikan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka
penulis tertarik untuk memilih judul:
“HUBUNGAN AUDIT OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN
PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN TERHADAP PENINGKATAN
LABA PADA PT PUSRI (PERSERO) PALEMBANG BULAN MEI
2007”
1.2. Rumusan Masalah
Setiap perusahaan, termasuk PT Pupuk Sriwidjaja, dalam menjalankan
usahanya bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan seperti maksimalisasi
laba, mengembangkan perusahaan, maupun mempertahankan kelangsungan
hidupnya.
Dari uraian di atas, peneliti dapat mengemukakan beberapa
permasalahan sebagai berikut:
4
1. Apakah ada hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan barang
dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba pada PT.PUSRI
(PERSERO) PALEMBANG ?.
2. Apakah ada hubungan audit operasional secara parsial terhadap pningkatan
laba pada PT.Pusri (Persero) Palembang?
3. Apakah ada hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan secara
parsial terhadap peningkatan laba pada PT. Pusri (Persero) palembang?
1.3. Tujuan Penelitian
1.3.1. Tujuan Umum
Untuk mengetahui hubungan audit operasional dan pengelolaan
persediaan barang dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba
di PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Palembang
1.3.2. Tujuan Khusus
1. Diketahuinya hubungan audit operasional secara parsial terhadap
peningkatan laba pada PT.Pusri (Persero) Palembang
2. Diketahuinya hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan
pada PT. Pusri (Persero) Palembang
5
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi peneliti
untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dan
membandingkannya dengan praktek yang terjadi dalam perusahaan.
2. Bagi PT. Pusri (Persero) Palembang
Dapat memberikan informasi dan masukan kepada pihak perusahaan
mengenai hubungan audit operasional dan pengelolaan persediaan
barang dagangan terhadap peningkatan laba perusahaan..
3. Bagi Universitas Kader Bangsa Palembang
Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan mengenai
konsep, prosedur dan teknik-teknik audit operasional dan
pengelolaan persediaan barang dagangan.
6
BAB IILANDASAN TEORI
2.1. Gambaran Umum Auditing
2.1.1. Pengertian Auditing
Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditing, maka
berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi pengauditan yang diambil
dari beberapa sumber yaitu:
1. Menurut (Sukrisno Agoes , 2004), auditing adalah
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh
pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah
disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan
bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”
2. Menurut (Arens dan Loebbecke, 2003), auditing sebagai:
“Suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang
informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang
dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat
menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh
seorang yang independen dan kompeten.”
7
7
3. Menurut (Mulyadi , 2002), auditing merupakan:
“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan
dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat
kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria
yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada
pemakai yang berkepentingan.”
Menurut(Mulyadi, 2002), berdasarkan beberapa pengertian
auditing di atas maka audit mengandung unsur-unsur:
1. suatu proses sistematis, artinya audit merupakan suatu langkah atau
prosedur yang logis, berkerangka dan terorganisasi. Auditing
dilakukan dengan suatu urutan langkah yang direncanakan,
terorganisasi dan bertujuan.
2. untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif, artinya
proses sistematik ditujukan untuk memperoleh bukti yang
mendasari pernyataan yang dibuat oleh individu atau badan usaha
serta untuk mengevaluasi tanpa memihak atau berprasangka
terhadap bukti-bukti tersebut.
3. pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, artinya
pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi merupakan
hasil proses akuntansi.
8
4. menetapkan tingkat kesesuaian, artinya pengumpulan bukti
mengenai pernyataan dan evaluasi terhadap hasil pengumpulan
bukti tersebut dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian
pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Tingkat
kesesuaian antara pernyataan dengan kriteria tersebut kemungkinan
dapat dikuantifikasikan, kemungkinan pula bersifat kualitatif.
5. kriteria yang telah ditetapkan, artinya kriteria atau standar yang
dipakai sebagai dasar untuk menilai pernyataan (berupa hasil
akuntansi) dapat berupa:
a. peraturan yang ditetapkan oleh suatu badan legislatif
b. anggaran atau ukuran prestasi yang ditetapkan oleh manajemen
c. prinsip akuntansi berterima umum (PABU) di indonesia
6. Penyampaian hasil (atestasi), dimana penyampaian hasil dilakukan
secara tertulis dalam bentuk laporan audit (audit report)
7. pemakai yang berkepentingan, pemakai yang berkepentingan
terhadap laporan audit adalah para pemakai informasi keuangan,
misalnya pemegang saham, manajemen, kreditur, calon investor,
organisasi buruh dan kantor pelayanan pajak
2.1.2. Jenis-Jenis Pengauditan
Pengauditan dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini
dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai
dengan adanya pengauditan tersebut.
9
Menurut (Sukrisno Agoes, 2004), ditinjau dari luasnya
pemeriksaan, maka audit dapat dibedakan atas:
1. Pemeriksaan Umum (General Audit), yaitu suatu pemeriksaan
umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan
Publik (KAP) yang independen dengan maksud untuk memberikan
opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit), yaitu suatu bentuk
pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan auditee yang
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan
opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit, misalnya
pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan.
Masih menurut sumber yang sama, menurut (Sukrisno Agoes ,
2004), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka audit dapat dibedakan atas:
1. Audit Operasional (Management Audit), yaitu suatu pemeriksaan
terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan
akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh
manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan
operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (Complience Audit), yaitu suatu pemeriksaan
yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati
peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik
10
yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern
perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit), yaitu pemeriksaan yang
dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup
laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang
bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang
telah ditentukan.
4. Audit Komputer (Computer Audit), yaitu pemeriksaan yang
dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan
yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem
Elektronic Data Processing (EDP).
2.1.3. Standar Audit yang Berlaku Umum
Standar auditing merupakan pedoman bagi auditor dalam
menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) dalam Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 1 telah menetapkan
dan mengesahkan sepuluh standar auditing yang dibagi menjadi tiga
kelompok, yaitu:
a. Standar Umum, berfungsi untuk mengatur syarat-syarat diri auditor.
Standar umum terdiri dari:
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor
11
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh
auditor
3. Dalam pelaksanaan audit dan pelaporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama
b. Standar Pekerjaan lapangan, berfungsi untuk mengatur mutu
pelaksanaan auditing. Standar pekerjaan lapangan terdiri dari:
1. pekerjaan harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan jika
digunakan sistem harus disupervisi dengan semestinya
2. pemahaman memadai atas Struktur Pengendalian Intern (SPI)
harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan
sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan
3. bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui
inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi
sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan yang diaudit
c. Standar Pelaporan, berfungsi sebagai panduan bagi auditor dalam
mengkomunikasikan hasil audit melalui laporan audit kepada
pemakai informasi keuangan. Standar pelaporan terdiri dari:
12
1. laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan
telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku
Umum (PABU) di Indonesia
2. laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam
menyusun laporan keuangan periode berjalan dibandingkan
dengan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
3. pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor
4. laporan auditor, harus memuat suatu pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi
bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat
secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit
yang dilaksanakan, jika ada dan tingkat tanggung jawab yang
dipikul oleh auditor
13
2.2. Struktur Pengendalian Intern
2.2.1. Pengertian Strukur Pengendalian Intern
(Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan
Publik dalam Standar Pekerjaan lapangan kedua,2001), menyebutkan
bahwa:
“Pemahaman memadai atas struktur pengendalian intern harus
diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan
lingkup pengujian yang akan dilakukan.”
(Ikatan Akuntan Indonesia , 2001) mendefinisikan strukur
pengendalian intern sebagai:
Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan
personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan
memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:
a. kehandalan pelaporan keuangan
b. efektivitas dan efisiensi operasi
c. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
Menurut (Mulyadi, 2002), dari definisi struktur pengendalian
intern tersebut terdapat beberapa konsep berikut ini:
1. struktur pengendalian intern merupakan suatu proses untuk
mencapai tujuan tertentu. Struktur pengendalian intern merupakan
suatu rangkaian yang bersifat pervasive dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan.
14
2. struktur pengendalian intern dijalankan oleh orang dari setiap
jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen
dan personil lain.
3. struktur pengendalian intern diharapkan mampu memberikan
keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris, entitas,
bukan keyakinan mutlak.
4. struktur pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang
saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.
Struktur pengendalian intern memegang peranan penting dalam
organisasi perusahaan untuk dapat merencanakan, mengkoordinasikan
dan menguasai atau mengontrol berbagai aktivitas-aktivitas yang
dilaksanakan. Pengendalian intern mencakup kebijakan dan prosedur-
prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan
tertentu perusahaan. Konsep struktur pengendalian intern didasarkan
atas tanggung jawab manajemen dan jaminan yang memadai untuk
menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian intern dan
dikaitkan dengan manfaat dan biaya pengendalian.
2.2.2. Tujuan Struktur Pengendalian Intern
Berdasarkan definisi struktur pengendalian intern yang telah
diuraikan sebelumnya, maka menurut (Ikatan Akuntan Indonesia,(2001),
tujuan struktur pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan
memadai dalam mencapai tiga golongan tujuan, yaitu:
15
1. keandalan laporan keuangan
2. kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. efektivitas dan efisiensi operasi
2.3. Audit Operasional
2.3.1. Pengertian Audit Operasional
Banyak definisi dari audit operasional yang mencakup
penyebutan efficiency (pengeluaran yang minimum dari sumber daya),
effectiveness (pencapaian hasil yang diinginkan) dan economy (kinerja
dari suatu entitas). Dalam artikulasi yang berbeda, audit operasional
dikenal sebagai audit manajemen. Perbedaan antara kedua istilah
tersebut tidak jelas dan sering digunakan secara bergantian.
Menurut (Amin Wijaya Tunggal, 2001), ada beberapa definisi
audit operasional yang dikemukakan oleh para ahli auditing, antara lain:
1. (Dale L. Flesher dan Steward Siewert, 2001)
“An operational audit is an organized search for ways of improving
efficiency and effectiveness. It can be considered a form of
constructive critism.” (Audit operasional merupakan pencarian cara-
cara untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas. Audit operasional
dapat dipertimbangkan sebagai suatu bentuk kecaman yang
konstruktif).
16
2. (Casler dan Crochet, 1999)
“Operational auditing is a sistematic process of evaluating and
organization’s effectiveness, efficiency and economy of operation
under management’s control and reporting to appropriate person
the result of the evaluating along with recommendation for
improvement.” (Audit operasional adalah suatu proses yang
sistematis untuk menilai efektivitas organisasi, efisiensi dan
ekonomi operasi di bawah pengendalian manajemen dan
melaporkan kejadian kepada orang yang tepat hasil dari penilaian
bersama dengan disertai rekomendasi untuk perbaikan).
3. (Leslie R. Howard, 2000)
“Management audit is an investigation of a business from the
highest level downword in order to ascertain whether sound
management prevals throughout, this facilitating in most effective
relationship with the outside world and the most efficient
organization and smooth running of internal organization”. (Audit
manajemen merupakan penyelidikan suatu usaha dari tingkat yang
tinggi ke bawah untuk meyakinkan bahwa manajemen yang sehat
berjalan sesuai dengan prosedur, dengan demikian memudahkan
hubungan yang paling efektif dengan dunia luar dan organisasi
lainnya).
17
4. (William P. Leonard , 2002)
“Management audit as a comprehensive and constructive
examinitation of an organizational structure of a company,
institution or branch of goverment or of any component there of ,
such as division or departement, and its plans and objectives, it
means of operations, and its use of human and physical fasilities.”
(Audit manajemen sebagai suatu pengujian yang menyeluruh dan
konstruktif dari struktur organisasi suatu perusahaan, lembaga atau
cabang dari pemerintah atau setiap komponen dari padanya, seperti
suatu divisi atau departemen, dan rencana dan tujuannya, alat
operasionalnya, dan utilisasi manusia dan fasilitas fisik).
(Amin Wijaya Tunggal, 2001) juga mendefinisikan berbagai tipe
dari auditing sebagai berikut :
1. Pemeriksaan manajemen (management auditing), dapat
didefinisikan sebagai penilaian sistem manajemen perusahaan
(auditee), apakah sistem tersebut berjalan secara efektif dan resiko
apa yang mungkin timbul apabila sistem tersebut telah beroperasi
secara efisien.
2. Pemeriksaan operasional (operational auditing), dapat didefinisikan
sebagai kerangka yang sama dengan pemeriksaan manajemen,
kecuali bahwa pemeriksaan operasional lebih berlaku terhadap
sistem opresai auditee daripada terhadap sistem operasi
18
manajemennya. Dengan demikian untuk unit operasional tertentu
seperti departemen pembelian, pemeriksaan manajemen akan
berfokus pada bagaimana sebaiknya unit tersebut dikelola,
sedangkan pemeriksaan operasional akan berfokus pada bagaimana
agar unit tersebut benar-benar beroperasi.
3. Pemeriksaan komprehensif (comprehensive auditing), merupakan
integrasi dari berbagi unsur manajemen operasional dan
pemeriksaan keuangan tradisional. Pemeriksaan komprehensif ini
mencakup penilaian manajemen auditee, operasi, pengendalian
finansial dan sistem akuntansi untuk menentukan apakah
pengendalian dan mekanisme akuntabilitas telah memadai dan dapat
dipertanggungjawabkan pada pemegang sahamnya.
Menurut ketetapan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan dalam Pedoman Pemeriksaan Operasional (1993), audit
operasional adalah:
“Audit yang sistematis terhadap program, kegiatan/aktivitas organisasi
dan seluruh atau sebagian dari aktivitas dengan tujuan menilai dan
melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara
ekonomis dan efisien, serta apakah tujuan program dan
kegiatan/aktivitas yang telah direncanakan dapat dicapai dengan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
19
Menurut (Mulyadi dan Kanaka Punadireja, 1998), pengertian
audit operasional adalah:
“Audit operasional merupakan suatu review secara sistematis mengenai
kegiatan organisasi atau bagian dari padanya dalam hubungannya
dengan tujuan tertentu”.
Sedangkan menurut (Arens dan Loebbecke, 2000), pengertian audit
operasional adalah:
“Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari
prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi
dan efektifitas.”
Menurut (Amin Wijaya Tunggal, 2001), meskipun terdapat
beberapa perbedaan dari definisi audit operasional seperti telah
dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa audit operasional
merupakan:
a. Proses yang sistematis
Seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional juga
mencakup serangkaian langkah atau prosedur yang terstruktur dan
terorganisasi. Aspek ini mencakup perencanaan yang tepat,
mendapatkan dana secara objektif serta menilai bukti yang berkaitan
dengan aktivitas yang diaudit.
b. Menilai operasi organisasi
20
Penilaian operasi organisasi didasarkan pada suatu kriteria yang
ditetapkan atau yang disetujui. Dalam audit operasional, kriteria
sering dinyatakan dalam standar kinerja (performance standards)
yang ditetapkan oleh manajemen. Namun dalam beberapa hal,
standar-standar ini mungkin juga ditetapkan oleh industri. Kriteria
penilaian organisasi ini sering kali kurang jelas didefinisikan
dibandingkan kriteria yang digunakan dalam audit laporan
keuangan. Pemeriksaan operasional mengukur tingkat
korespondensi antara kinerja aktual dengan kriteria penilaian yang
telah ditetapkan.
c. Efektifitas, efisiensi dan ekonomi operasi
Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen
organisasi yang diaudit untuk dapat memperbaiki efektivitas,
efisiensi dan ekonomi operasi organisasinya. Ini berarti bahwa audit
operasional memfokuskan pada masa yang akan datang dan hal ini
berlawanan langsung dengan audit laporan keuangan yang
mempunyai fokus historis.
d. Melaporkan kepada orang yang tepat
Penerima laporan audit operasional yang tepat adalah manajemen
atau individual yang meminta diadakannya audit, kecuali kalau
pelaksanaan audit tersebut diminta oleh pihak ketiga, dan
pembagian laporan dilakukan tetap dalam entitas bersangkutan.
21
Dalam kebanyakan hal, dewan komisaris atau panitia audit
menerima salinan laporan audit operasional.
e. Rekomendasi atau perbaikan
Tidak seperti audit laporan keuangan, suatu audit operasional tidak
berakhir samapai dengan pelaporan hasil temuan audit, melainkan
diperluas untuk dibuatkannya rekomendasi-rekomendasi yang
bertujuan untuk perbaikan manajemen organisasi yang diaudit.
2.3.2. Maksud dan Tujuan Audit Operasional
Audit operasional dimaksudkan terutama untuk mengidentifikasi
kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau
penyempurnaan dengan bertujuan untuk menghasilkan perbaikan atas
pengelolaan struktur dan pencapaian hasil dari objek yang diperiksa
dengan cara memberikan saran-saran tentang upaya-upaya yang dapat
ditempuh guna pendayagunaan sumber-sumber secara efisien, efektif
dan ekonomis. Dalam mengadakan pemeriksaan, titik berat perhatian
utama diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang diperkirakan dapat
diperbaiki di masa yang akan datang. Tujuan audit operasional tidak
hanya ingin mendorong dilakukannya tindakan perbaikan tetapi juga
untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan atau kelemahan
di masa yang akan datang.
Menurut (Amin Wijaya Tunggal, 2001), ada beberapa tujuan
dari audit operasional:
22
1. objek dari audit operasional adalah mengungkapkan kekurangan
dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor dan
untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan terjadi untuk
memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan.
2. untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang
paling efisien.
3. mengusulkan pada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk
mencapai tujuan apabila manajemen organisasi sendiri kurang
memiliki pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien.
4. audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari
pengelolaan.
5. untuk membantu manajemen, audit atau operasi berhubungan
dengan fase dari aktivitas usaha yang dapat merupakan dasar
pelayanan pada manajemen.
6. untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan
yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.
Sasaran audit operasional adalah kegiatan, aktivitas, program
atau bidang-bidang organisasi yang diketahui atau diidentifikasi
memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam hal efektifitas, efisiensi
dan ekonomisnya.
23
2.3.3. Tahap-Tahap Audit Operasional
Suatu audit operasional merupakan pekerjaan besar bagi
siapapun yang melaksanakannya. Auditor dalam melaksanakan
kegiatannya memerlukan kerangka tugas sebagai pedoman. Tanpa
adanya kerangka yang tersusun baik, auditor akan banyak menghadapi
kesulitan dalam melaksanakan pekerjaannya, mengingat bahwa struktur
perusahaan maupun kegiatan sudah semakin maju dan rumit. Melalui
kerangka ini, auditor akan mempunyai rencana pemeriksaan yang dapat
dilakukan secara sistematis dan diharapkan akan mendapatkan hasil
yang memadai.
Menurut (Arens dan Loebbecke, 2000), ada tiga tahap yang
dilakukan dalam melakukan audit operasional yaitu:
1. perencanaan
perencanaan dalam audit operasional serupa dengan perencanaan
untuk audit atas laporan keuangan historis. Seperti dalam audit
laporan keuangan, auditor operasional harus menentukan lingkup
penugasan dan menyampaikan hal itu kepada unit organisasional,
juga perlu menentukan staff yang tepat dalam penugasan,
mendapatkan informasi mengenai latar belakang unit
organisasional, memakai struktur pengendalian intern, serta
menentukan bahan bukti yang tepat yang harus dikumpulkan.
Perbedaan utama antara perencanaan audit operasional dengan audit
24
laporan keuangan adalah sangat banyaknya keragaman dalam audit
operasional. Oleh karena keragamannya, seringkali sulit
menentukan tujuan khusus pada suatu audit operasional, sehingga
tujuannnya akan didasarkan pada kriteria yang dikembangkan untuk
penugasan.
2. pengumpulan dan evaluasi bahan bukti
dengan cara yang sama seperti pada audit keuangan, auditor
operasional harus mengumpulkan cukup bahan bukti yang
kompeten agar dapat menjadi dasar yang layak guna menarik suatu
kesimpulan mengenai tujuan yang sedang diuji.
3. Pelaporan dan tindak lanjut
dua perbedaan utama dalam laporan audit operasional dan keuangan
yang mempengaruhi laporan audit operasional. Pertama, dalam
audit operasional, laporan biasanya dikirim hanya untuk pihak
manajemen, dan satu salinan untuk unit yang diperiksa. Tidak
adanya pemakaian pihak ketiga, mengurangi pembakuan kata-kata
dalam laporan audit operasional. Kedua, keragaman audit
operasional memerlukan penyusunan laporan secara khusus untuk
menyajikan ruang lingkup audit, temuan-temuan dan rekomendasi-
rekomendasi. Hubungan kedua faktor ini mengakibatkan banyak
perbedaan dalam laporan audit operasional. Penulisan laporan
seringkali memakan banyak waktu agar temuan-temuan dan
25
rekomendasi disampaikan secara jelas. Tindak lanjut merupakan hal
yang biasa dalam audit operasional di saat rekomendasi-
rekomendasi disampaikan kepada manajemen, yang tujuannya
adalah untuk memastikan apakah perubahan-perubahan yang
direkomendasikan telah dilakukan dan jika tidak apakah alasannya.
2.4. Persediaan
2.4.1. Pengertian Persediaan
Persediaan adalah bagian utama dalam neraca dan seringkali
merupakan perkiraan yang nilainya cukup besar yang melibatkan modal
kerja yang besar.
Menurut (standar akuntansi keuangan, 1999) persediaan adalah
aktiva:
1. yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;
2. dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau
3. dalam bentuk bagan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan
dalam proses produksi atau pemberian jasa
Pengertian mengenai persediaan dalam hal ini adalah sebagai
suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan
maksud untuk dijual dalam suatu periode waktu tertentu atau persediaan
barang-barang yang masih dalam pengerjaan atau proses produksi,
26
ataupun persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam
suatu proses produksi.
Pada prinsipnya persediaan mempermudah atau memperlancar
kegiatan operasi perusahaan, yang harus dilakukan secara berturut-turut
untuk memproduksi barang-barang, serta selanjutnya menyampaikannya
kepada para pelanggan atau konsumen. Adapun alasan diperlukannya
persediaan oleh suatu perusahaan menurut Freddy Rangkuti (1996:2)
adalah:
1. dibutuhkannya waktu untuk menyelesaikan operasi produksi dan
untuk memindahkan produk dari suatu tingkat proses ke tingkat
proses lainnya yang disebut persediaan dalam proses dan
pemindahan
2. alasan organisasi, untuk memungkinkan suatu unit membuat jadwal
operasinya secara bebas tidak tergantung dari yang lainnya.
Sedangkan persediaan yang diadakan mulai dari bentuk bahan
mentah sampai barang jadi antara lain berguna untuk dapat:
1. menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-
bahan yang dibutuhkan perusahaan.
2. menghilangkan resiko dari materi yang dipesan berkualitas atau
tidak baik sehingga harus dikembalikan.
3. mengantisipasi bahwa bahan-bahan yang dihasilkan secara musiman
sehingga dapat digunakan bila bahan itu tidak ada dalam pasaran.
27
4. mempertahankan aktivitas operasi perusahaan atau menjamin
kelancaran arus produksi
5. mencapai penggunaan mesin yang optimal
6. memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan sebaik-baiknya
agar keinginan pelanggan pada suatu waktu dapat dipenuhi dengan
memberikan jaminan tetap tersedianya barang jadi tersebut
7. membuat pengadaan atau produksi tidak perlu sesuai dengan
penggunaannya atau penjualannya.
2.4.2. Jenis-Jenis Persediaan
Menurut (Harnanto, 1994), bagi perusahaan dagang yang di
dalam usahanya adalah membeli dan menjual kembali barang-barang,
pada umumnya persediaan yang dimiliki adalah:
1. persediaan barang dagangan, untuk menyatakan barang-barang yang
dimiliki dengan tujuan akan dijual kembali di masa yang akan
datang. Barang-barang ini secara fisik tidak akan berubah sampai
barang tersebut dijual kembali.
2. lain-lain persediaan, seperti umumnya supplies kantor dan alat-alat
pembungkus dan lain sebagainya. Barang-barang ini biasanya akan
dipakai dalam jangka waktu relatif pendek dan akan dibebankan
sebagai biaya administratif dan umum atau biaya pemasaran.
Bagi perusahaan manufaktur yang di dalam usahanya mengubah
bentuk atau menambah nilai kegunaan barang, pada umumnya
28
mengklasifikasikan persediaan ke dalam berbagai kelompok sebagi
berikut:
1. persediaan bahan baku, untuk menyatakan barang-barang yang dibeli
atau diperoleh dari sumber-sumber alam yang dimiliki dengan tujuan
untuk diolah menjadi produk jadi. Dalam hal bahan baku yang
digunakan di dalam proses produksi berupa suku cadang dan harus
dibeli dari pihak lain, maka barang-barang demikian sering disebut
sebagai persediaan suku cadang.
2. persediaan produk dalam proses, meliputi barang-barang yang masih
dalam pengerjaan yang memerlukan pengerjaan lebih lanjut sebelum
barang itu dijual. Produk dalam proses, pada umumnya dinilai
berdasarkan jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja
langsung dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan atau
terjadi sampai dengan tanggal tertentu.
3. persediaan produk jadi, meliputi semua barang yang diselesaikan
dari proses produksi dan siap untuk dijual. Seperti halnya produk
dalam proses, produk jadi pada umumnya dinilai sebesar jumlah
harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya
overhead pabrik yang diperlukan untuk menghasilkan produk
tersebut.
4. persediaan bahan penolong, meliputi semua barang-barang yang
dimiliki untuk keperluan produksi, akan tetapi tidak merupakan
29
bahan baku yang membentuk produk jadi, yang termasuk dalam
kelompok persediaan ini antara lain minyak pelumas untuk mesin-
mesin pabrik, lem, benang untuk menjilid dan buku-buku pada
perusahaan percetakan.
5. lain-lain persediaan, misalnya supplier kantor, alat-alat pembungkus
sperti halnya pada perusahaan dagang.
30
BAB IIIKONSEP, DEFINISI OPERASIONAL DAN HIPOTESIS
3.1 Kerangka Konsep
Adapun faktor yang berhubungan dengan peningkatan laba adalah
audit operasional, pengelolaan persediaan barang dagangan dan piutang.
Namun tidak semua variabel diteliti dalam penelitian ini, dengan
pertimbangan kepentingan peneliti dilapangan, keterbatasan kemampuan dan
waktu peneliti. Peneliti hanya meneliti beberapa variabel saja yaitu audit
operasional dan pengelolaan persediaan barang dagangan, maka kerangka
konsep serta variabel dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan
sebagai berikut :
Variabel Independen Variabel dependen
Keterangan:
: Variabel yang diteliti
: Variabel yang tidak diteliti
31
Piutang
Peningkatan LabaPengelolaan Persediaan Barang dagangan
Audit Operasional
31
3.2 Definisi Operasional
3.2.1 Variabel Independen
3.2.1.1 Audit Operasional
1. Pengerti
an
: Pemeriksaan untuk mengetahui tingkat
efisiensi sebuah kegiatan.
2. Cara
Ukur
: Wawancara
3. Alat
Ukur
: Kuesioner
4. Hasil
Ukur
: a. Pemeriksaan Operasional yang baik :
Pemeriksaan yang baik adalah
pemeriksaan yang dapat menemukan
pemborosan dalam suatu kegiatan.
b. Pemeriksaan Operasional yang tidak baik
Pemeriksaan yang tidak baik adalah
pemeriksaan yang tidak dapat menemukan
pemborosan dalam suatu kegiatan.
5. Skala
Ukur
: Ordinal
32
3.2.1.2 Pengelolaan persediaan barang dagangan
1. P
engertian
: Menyediakan persediaan barang dagangan
dengan tepat waktu dan harga yang murah.
2. C
ara Ukur
: Wawancara
3. A
lat Ukur
: Kuesioner
4. H
asil Ukur
: a. Pengelolaan persediaan yang baik :
Pengelolaan persediaan yang baik adalah
Menyediakan persediaan barang
dagangan dengan tepat waktu dan harga
yang murah
b. Pengelolaan persediaan yang
tidak baik :
Pengelolaan persediaan yang tidak baik
adalah Menyediakan persediaan barang
dagangan dengan tidak tepat waktu dan
harga yang mahal.
5. S : Ordinal
33
kala Ukur
3.2.2 Variabel dependen
3.2.2.1 Peningkatan laba
a. P
engertian
: Jumlah laba yang bertambah dari tahun
sebelumnya.
b. C
ara Ukur
: Wawancara
c. A
lat Ukur
: Kuesioner
d. H
asil Ukur
: 1. Terjadi peningkatan laba
Jika laba tahun yang bersangkutan lebih
besar dari tahun sebelumnya.
2. Tidak terjadi peningkatan laba
Jika laba tahun yang bersangkutan lebih
kecil atau sama dengan dari tahun
sebelumnya
e. S
kala Ukur
: Ordinal
34
3.3 Hipotesis
Hipotesis yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut :
1. Ada hubungan Audit Operasional dan Pengelolaan Persediaan
Barang Dagangan secara simultan terhadap peningkatan laba pada
PT.Pupuk Sriwijaya Palembang.
2. Ada hubungan Audit Operasional secara parsial terhadap
peningkatan laba pada PT. Pupuk Sriwijaya Palembang.
3. Ada hubungan pengelolaan persediaan barang dagangan secara
parsial terhadap peningkatan laba pada PT. Pupuk Sriwijaya
Palembang
35
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah survey analitik menggunakan pendekatan
cross sectional dimana tentang variable independent dan dependen diambil
(diukur) dalam waktu bersamaan.
4.2 Waktu dan Tempat Penelitian
4.3.1Waktu Penelitian
Waktu penelitian pada bulan Mei 2007
4.2.1 Tempat Penelitian
Lokasi penelitian ini pada PT. Pupuk Sriwijaya, Jl. Mayor Zen
Palembang.
4.3 Populasi dan Sampel
4.3.1 Populasi
36
Populasi penelitian ini adalah seluruh staf Akuntansi PT. Pupuk
Sriwijaya yang diperkirakan 40 orang.
4.3.2 Sampel
Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode random dimana
sampel diambil dari jumlah populasi yang diperlukan 20 orang
4.4 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data untuk penelitian ini dengan prosedur sebagai berikut :
4.4.1 Wawancara
Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab
langsung kepada pegawai yang mempunyai wewenang untuk
memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan
4.4.2 Observasi
Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan-
pengamatan secara langsung atau seksama pada pelaksanaan operasi
perusahaan atau instansi, sejalan dengan judul diatas agar mendapatkan
data yang objektif dan sistematis
4.4.3 Library Research
Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku,
referensi dan literature yang berhubungan dengan penyusunan laporan
akhir.
37
36
4.5 Pengumpulan Data dan Analisa Data
Pengolahan data secara manual dengan cara-cara sebagai berikut :
4.5.1 Coding
Coding adalah usaha mengklasifikasikan jawaban atau hasil yang ada
meurut macamnya ke bentuk yang lebih ringkas dengan menggunakan
kode-kode
4.5.2 Editing (Pengeditan)
Editing adalah meneliti kembali apakah isian pada lembaran kuisioner
sudah cukup baik dan dapat diproses editing langsung dilakukan
ditempat data/lapangan sehingga jika terjadi kesalahan maka upaya
pembentulan data dapat segera dilaksanakan.
4.5.3 Entry data (Pemasukan Data)
Data yang telah selesai dikoding dan diediting lalu dimasukan ke dalam
kartu tabulasi.
4.5.3 Cleaning Data (Pembersihan Data)
Setelah pemakaian data selesai dan sudah benar-benar bebas dari
kesalahan selanjutnya adalah melakukan pengujian kebenaran data.
4.6 Analisa Data
1. Analisa Univariat
Dengan cara menggunakan Analisa data Univariat, guna mengetahui
hubungan Audit Operasional dan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan
38
dalam meningkatkan Laba pada PT. Pusri ( Persero) Palembang Bulan Mei
2007.
2. Analisa Bivariat.
Data hubungan antara Audit Operasional dan Pengelolaan Persediaan
Barang Dagangan dalam meningkatkan Laba pada PT. Pusri ( Persero)
Palembang Bulan Mei 2007 dengan menggunakan statistik Chi Square.
Dengan menggunakan rumus :
Dimana :
X² = Nilai X² hitung
n = Jumlah Populasi
df = [baris - 1] [kolom - 1]
α = 5 %
39
[ ( AD – BC) – n/2]² n = (A +B)(C + D)(A + C)(B + D)
BAB VHASIL PENELITIAN
5.1. Sejarah Singkat PT PUSRI (Persero) Palembang
PT. Pupuk Sriwijaja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah
Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang didirikan
pada tanggal 24 Desember 1959, dengan Akte Notaris Eliza Pondang No.177
dengan status hukum Perseroan Terbatas (PT). PT. Pupuk Sriwijaja
dicantumkan keberadaannya pada lembar Berita Negara No.46 sebagai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang kegiatan utamanya adalah memproduksi
pupuk urea dengan pemegang saham tunggal yaitu Pemerintah Republik
Indonesia Pemegang sahamnya adalah Meteri Keuangan dan sebagai kuasa
hukum adalah Meteri Perindustrian.
PT. Pupuk Sriwijaja (Persero) sejak berdirinya telah mengalami
perubahan Badan Usaha sebagai berikut :
1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1964 sejak bulan Mei 1964
berubah dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Negara (PN).
40
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1969 dengan Akte Notaris
Soeleman Arjasasmita pada bulan Januari 1976 dikembalikan lagi menjadi
Perseroan Terbatas (PT).
Saat ini kantor pusat berlokasi di Palembang di lingkungan area pabrik
pupuk Pusri IB, Pusri II, Pusri III, dan Pusri IV Keempat pabrik tersebut
pendiriannya dilakukan secara bertahap, yaitu :
1. Pada tahun 1963 didirikan pabrik pupuk urea pertama yaitu Pusri I dengan
kapasitas terpasang sebesar 100.000 ton per tahun.
2. Pada tahun 1974 didirikan pabrik urea kedua yaitu Pusri II dengan kapasitas
sebesar 380.000 ton per tahun, sejak tahun 1992 kapasitasnya bertambah
menjadi 570.000 ton per tahun.
3. Pada tahun 1976 didirikan pabrik pupuk urea ketiga yaitu Pusri III dengan
kapasitas terpasang 570.000 ton per tahun.
4. Pada tahun 1977 didirikan pabrik pupuk urea keempat yaitu Pusri IV
dengan kapasitas 570.000 ton per tahun.
5. Pada tahun 1990 didirikan pabrik pupuk urea kelima yaitu Pusri IB dengan
kapasitas terpasang 570.000 ton per tahun sebagai pengganti Pusri I karena
usia teknisnya tidak memungkinkan dan secara efisien sudah tidak layak
untuk dipergunakan lagi, tetapi Pusri IB ini mulai berproduksi tahun 1994.
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan PT. PUSRI berkantor pusat
dan pusat produksi di Palembang adalah :
41
40
1. Faktor bahan dasar yang diperlukan dalam pembuatan pupuk urea yang
cukup banyak tersedia.
2. Faktor gas alam dimana untuk penyediaannya disanggupi PT. Stanvac
Indonesia dengan kontrak selama 20 tahun dan selanjutnya disediakan oleh
Pertamina.
3. faktor air sebagai bahan dan pendingin mesin yang tersedia yang diperoleh
dari sungai Musi, dimana lakoasi Pabrik PT. PUSRI berada di tepi sungai
Musi.
Disamping kantor pusat dan pabrik yang berlokasi di Palembang, PT.
Pupuk Sriwijaja juga memiliki Kantor-Kantor Pemasaran Wilayah (KPW) yang
tersebar di seluruh daerah tingkat II di Indonesia serta unit-unit pengantongan
Pupuk curah di Belawan, Cilacap, Semarang dan Meneng (Banyuwangi)
berikut kapal-kapal angkutan pupuk curah dan armada kereta apai untuk
mengangkut pupuk ke dalam kantong.
Akselerasi pembangunan di sektor agroindustri telah membuka peluang
besar bagi industri pupuk di Indonesia. Industri pupuk nasional hampir
dikatakan identik dengan Molding BUMN pupuk, dimana PT. PUSRI
merupakan BUMN dengan pemegang saham tunggal adalah pemerintah
Indonesia. Kemudian menyusul industri pupuk di tanah air antara lain pendirian
PT. Petrokimia Gresik dan PT. Kujang pada tahun 1975, PT. Pupuk Kaltim
tahun 1977, PT. Pupuk Iskandar Muda pada tahun 1982. berdasarkan Peraturan
Pemerintah (PP) No.28 tahun 1997 dan PP no.34 tahun 1998, industri pupuk di
42
tanah air menjadi satu keluarga (Holding Company) atau satu wadah persatuan
pupuk nasional guna menggalang persatuan diantara produsen-produsen pupuk
dengan ditunjukkannya PT. PUSRI sebagai induk perusahaan (Operating
Holding Company) dengan anak perusahaan yaitu industri pupuk di tanah air.
Sejalan dengan perkembangan industri pupuk di tanah air, pemerintah
Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah nomor 17 tanggal 24 Juni
1997 dan nomor 28 tanggal 07 Agustus 1997 dengan akta notaris Imas Fatimah,
SH nomor 47 tanggal 13 Agustus 1997 dan nomor 41 tanggal 14 Oktober 1997,
menetapkan seluruh saham Pemerintah pada Industri pupuk PT. Pupuk Kujang,
PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk, dan PT.
Petrokimia Gresk sejumlah Rp. 1.829.290.000.000,00 dialihkan
kepemilikannya kepada PT. PUSRI.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tanggal 28 Februari
1998 menetapkan peralihan saham pemerintah sebesar Rp. 6.000.000.000,00 di
PT. Mega Eltra kepada PT. PUSRI dan selanjutnya Menteri Negara Penanaman
Modal dan Pembinaan BUMN dengan keputusan nomor
Kep-26/M-PM/BUMN/2000 tanggal 03 Juni 2000, menyetujui kapitalisasi laba
ditahan PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk. Sebesar Rp. 728.768.000.000,00
menjadi tambahan modal disetor.
PT Pupuk Sriwijaya yang lebih dikenal dengan singkatan PT PUSRI
adalah salah satu perusahaan milik negara dengan tugas utama emproduksi
pupuk ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam mengembangkan usahanya, PT
43
PUSRI mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Adapun visi dan misi tersebut adalah:
Visi
“Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri pupuk, petrokimia dan jasa-
jasa teknik melalui maksimasi nilai untuk perusahaan dan kepuasaan
pelanggan“.
Misi
“Memproduksi dan memsarkan pupuk untuk Ketahanan Pangan Nasional
(Swasembada Pangan), produk-produk kimia dan jasa-jasa teknik di pasar
nasional dan global dengan memperhatikan aspek mutu secara menyeluruh”.
Sebagai BUMN, PT PUSRI mengemban nilai dalam rangka
pembangunan nasional yaitu :
1. Sebagai unit usaha (Economic Unit)
PT PUSRI harus mampu mengelola modal yang dipercayakan kepadanya
sehingga mendatangkan untung dan mampu membayar operasinya sendiri
dan mampu menghasilkan surplus dari perputaran modal tersebut.
2. Sebagai penggerak pembangunan (Agent of Development)
Sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan perekonomian
nasional seperti yang tertera dalam UUD 1945, GBHN telah secara jelas
dan tegas menunjukkan bahwa dalam kegiatan ekonomi termasuk industri
harus dihindarkan timbulnya “etatisme” dan sistem “free fight lineralism”,
maka dalam hubungan inilah PT. PUSRI diharapkan kontribusinya yaitu
44
sebagai penggerak pembangunan dalam perekonomian industri baik untuk
wilayah Sumatera Selatan maupun nasional antara lain dengan program
“Bapak Angkat”.
3. Sebagai Stabilator
Pengadaan pupuk adalah masalah yang tidak dapat dipisahkan dari masalah
stabilisasi pengadaan/penyediaan pangan nasional perusahaan mendapat
kepercayaan untuk ikut serta mengelola pengadaan pupuk nasional, buka
saja pupuk yang berasal dari produksi sendiri tetapi juga pupuk dari unit-
unit produksi lainnya serta dari impor dengan prinsip 6 tepat yaitu : tepat
jumlah, waktu, jenis, tempat, harga, dan pembayaran (PT. PUSRI ditunjuk
sebagai penyalur tunggal dalam pengadaan penyediaan serta penyaluran
pupuk untuk kebutuhan dalam negeri).
Adapun tujuan perusahaan adalah untuk turut melaksanakan dan
menunjang kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan
pembangunan pada umumnya, khususnya di bidang industri pupuk dan industri
kimia lainnya, disamping menyelenggarakan kegiatan distribusi dan
perdagangan baik dalam maupun di luar negeri yang berhubungan dengan
produk-produk tersebut diatas.
45
5.2. Analisis Data
5.2.1. Analisis Univariat
Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi
dan persentase dari variabel independen (Audit Operasional dan
Pengelolaan Barang Dagangan) dengan variabel dependen ( Peningkatan
Laba ). Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 58
orang, data ini disajikan dalam bentuk tabel dan teks.
a. Audit Operasional
Pada penelitian ini audit operasional dikategorikan menjadi dua
yaitu cukup dan tidak cukup yang akan diuraikan pada tabel dibawah
ini.
Tabel 5.1Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan audit operasional di PT.Pusri Palembang Bulan Mei Tahun 2007
Audit Operasional Jumlah PresentaseCukup 25 43,1
Tidak Cukup 33 56,9Jumlah 58 100
Dari tebel 5.1 diatas dapat diketahui audit operasional dengan
mendapat audit operasional 43,1% dibandingkan tidak mendapat
kompensasi 56,9%.
b. Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan
46
Pada pengelolaan persediaan barang dagangan ini pengelolaan
persediaan barang dagangan dikategorikan dalam dua kelompok
yaitu baik dan tidak baik yang akan diuraikan pada tabel dibawah
ini.
Tabel 5.2Distribusi Frekwensi Responden Berdasarkan pengelolaan persedian barang dagangan di PT.Pusri Palembang Bulan Mei Tahun 2007
Pengelolaan Persedian Barang Dagangan
Jumlah Presentase
Baik 28 48,2Tidak Baik 30 51,7
Jumlah 58 100
Dari tebel 5.2 diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan
persedian barang dagangan dengan pengelolaan persedian barang
dagangan baik 48,2% dibandingkan pengelolaan persedian barang
dagangan tidak baik 51,7%.
5.2.2. Analisis Bivariat
Analisis ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara
variabel Independen (Audit Operasi dan Pengelolaan Persediaan Barang
Dagangan) dengan variabel dependen (Peningkatan Laba).
Penelitian ini menggunakan uji statistik Chi-square pada α=0,05
dan df=1 dengan batas kemaknaan X² tabel > 3,841 bila X² hitung > x²
47
tabel yang berarti ada hubungan yang bermakna (signifiken) dan apabila
X² hitung < dari X² tabel maka tidak ada hubungan yang bermakna.
a. Hubungan Audit Operasional dengan Peningkatan Laba
Audit operasional dengan kejadian peningkatan Laba dapat di
kategorikan menjadi dua kolompok yaitu cukup ( ) dan tidak cukup (
)dengan jumlah responden 58 orang dapat dilihat pada tabel 5.3
dibawah ini :
Tabel 5.3Hubungan Antara Audit Operasional Dengan Peningkatan Laba PT. Pusri Palembang Mei Tahun 2007
Dari tabel 5.3 diatas dapat diketahui bahwa proporsi karyawan
yang mengalami peningkatan laba yang audit operasional tinggi
76% dibandingkan dengan yang audit operasional rendah 24,2%
yang mengalami kenaikan laba.
Dari hasil uji Chi-Square pada pada α=0,05 dan df=1 dimana
X² hitung = 35,9 lebih besar dari X² tabel = 3,841 ini berarti ada
48
hubungan yang bermakna antara audit operasional dengan
peningkatan laba.
b. Hubungan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan dengan
Peningkatan Laba
Pengelolaan persediaan barang dagangan dengan kejadian
Peningkatan Laba dapat di kategorikan menjadi dua kolompok yaitu
baik ( ) dan tidak baik ( ) dengan jumlah responden 58 orang dapat
dilihat pada tabel 5.4 dibawah ini:
Tabel 5.4Hubungan Antara Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan Dengan Peningkatan Laba PT. Pusri Palembang Mei Tahun 2007
Dari tabel 5.4 diatas dapat diketahui bahwa proporsi karyawan
yang mengalami peningkatan laba yang baik 75% dibandingkan
dengan yang ytidak baik 16,7% yang mengalami kenaikan laba.
Dari hasil uji Chi-Square pada pada α=0,05 dan df=1 dimana
X² hitung = 35,9 lebih besar dari X² tabel = 3,841 ini berarti ada
49
hubungan yang bermakna antara pengelolaan barang dagangan
dengan peningkatan laba.
BAB VI
PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan di PT Pusri Palembang bulan Mei – Juni tahun 2007,
sampel penelitian berjumlah 58 responden yaitu sebagian karyawan yang bekerja di
Di PT Pusri Palembang. Sampel ini menurut Arikunto (1998) jika populasi lebih dari
100 maka sampel diambil 10-15 % jika populasi kurang dari 100 maka seluruh
populasi dijadikan sampel.
Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dengan chek lists yang terdiri dari
analisis univariat dan analisis bivariat dilakukan uji statistik Chi-Square.
Pada penelitian yang dilakukan di PT. Pusri Palembang Bulan Mei – Juni
tahun 2006 peneliti hanya membahas variabel Biaya Operasional dan Pengelolaan
Persedian.
6.1. Biaya Operasional
Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT Pusri Palembang bulan
Mei – Juni tahun 2007 didapatkan analisis univariat dari 58 responden. Dari
hasil analisis bivariat tidak terdapat hubungan yang bermakna antara Audit
50
operasional dengan Peningkatan laba dengan nilai X2
hitung =13.3 > X2 tabel = 3,481.
Dengan demikian hipotesa yang menyatakan bahwa ada hubungan
yang bermakna antara Audit Operasional dengan Peningkatan laba yang tepat
terbukti.
6.2. Pengelolaan Persediaan
Dari hasil penelitian dilakukan di PT. Pusri Palembang bulan Mei –
Juni tahun 2007 didapatkan analisis univariat dari 58 responden.
Dari hasil analisis bivariat terdapat hubungan yang bermakna antara
keturunan ibu dengan kejadian kehamilan kembar dengan nilai X2 hitung =
17,6> X2 tabel = 3,841.
Dengan demikian hipotesa yang menyatakan bahwa ada hubungan
antara Pengelolaan Persediaan dengan Peningkatan laba yang tepat terbukti.
51
BAB VII
KESIMPULAN DAN SARAN
7.1. Kesimpulan
1. Karyawan yang mengatakan Audit Operasional cukup maka terjadi
peningkatan laba 76 % dan Audit Operasional cukup maka tidak terjadi
peningkatan laba 24 %.
2. Karyawan yang mengatakan Audit Operasional kurang maka terjadi
peningkatan laba 24,2% dan Audit Operasional kurang maka tidak terjadi
peningkatan laba 75,8%.
3. Karyawan yang mengatakan Pengelolaan Persediaan baik maka terjadi
peningkatan laba 75 % dan Pengelolaan Persediaan baik maka tidak terjadi
peningkatan laba 25%
4. Karyawan yang mengatakan Pengelolaan persediaan tidak baik maka terjadi
peningkatan laba 16,7% dan Pengelolaan persediaan tidak baik maka tidak
terjadi peningkatan laba 83,3%.
52
5. Adanya hubungan yang bermakna antara Audit Operasional dengan
Peningkatan laba di PT. Pusri Palembang tahun 2007 dengan X2 =13,3
6. Adanya hubungan yang bermakna antara Pengelolaan Persediaan dengan
Peningkatan laba di PT. Pusri Palembang tahun 2007 dengan X2 = 17,6
7.2. Saran
1. Bagi Pimpinan PT. Pusri
a. Agar melaksanakan Audit Operasional dengan lebih baik lagi untuk
meningkatan laba.
b. Agar mengelola persediaan dengan lebih baik untuk meningkatkan laba.
2. Bagi Peneliti
Pada penelitian yang akan datang agar dapat meneliti variabel-variabel
yang belum diteliti sesuaikan dengan kondisi perusahaan yang diteliti.
53
Lampiran 1
CHEK LIST HUBUNGAN AUDIT OPERASIONAL DAN PENELOLAHAN PERSEDIAAN
BARANG DAGANGAN TERHADAP PENINGKATAN LABA PADA PT PUSRI PALEMBANG BULAN MEI TAHUN 2007
No Nama
Audit OperasionalPengelolaan
PersediaanPeningkatan Laba
Cukup Kurang BaikTidak
BaikMeningkat
Tidak
Meningkat
1. Ainal Farhan
2. Yulita Sari
3. Meli Yanita T
4. Nur fitria
5. Dhana Rizka
6. Devi Noviani
7. M. Taupan
8. Abi Ubaid
9. Yuli
10. Susiana
11. Didi Setiawan
12. Permata Sari
13. Dini Wahyuni
14. Reksi Yulistha
54
15. Ayu Febriani
16. Puria Asih
17. Maria Fadillah
18. Vevy Karlina
19. Engga Kela
20. Evi Efriani
21. Dwi Puspita
22. Ria Oktarina
23. Dahniar
24. Ade Lia Sepriani
25. Arema Yuana
26. Fitria Yanti
27. Melati Desiria
28. Deci indrawati
29. Yeni Wahyuni
30. Eva Oktarina
31. Astri Ningrum
32. Muhammad
33. Farid
34. Aini Meilita
35. Wenti Aisyah
36. Raden Ayu
37. Sari
38. Rica Savitri
39. Tenni
40. Mira Febrianti
41. Nyayu Atika
42. Erlis Kristian
43. Wiwin
44. Ridha Ferlani
45. M. Rizky
46. Lina Yatina
47. Budi Nugroho
55
48. Rika Oktaria
49. Soni Oktopin
50. Puspita Sari
51. M. Idrus
52. Kartika Sari
53. R. Akmad
54. Anasiska
55. Dewi Puspita
56. Husna
57. Yudi
58. Santi Apriani
59. Karlina S.
60. Gustina
61. Elva asmanti
62. Rita
63. Heryanina
64. Anggra
65. Dona
66. Linda Marinda
67. Wenny
68. Arieo irawan
69. Febri
70. Achmad Padjri
56
Lampiran 2
Tabel 5.5Hubungan Antara Audit Opersional Dengan Peningkatan Laba PT. Pusri Palembang Mei Tahun 2007
(AD – BC) – n/2 ²X² = n
(A + B) (C + D) (A + C) (B + D)
(19.25 – 6.8) – 58/2 ²X² = 58
(19 + 6) (8 + 25) (19 + 8) (6 + 25)
(475 – 48) – 29 ² = 58
(25) (33) (27) (31)
(398) ² = 58
690525
57
(158404) = 58
690525
9187432 =
690525
= 13,3
Lampiran 3
Tabel 5.8Hubungan Antara Pengelolaan barang dagangan Dengan Peningkatan Laba PT. Pusri Palembang Mei Tahun 2007
(AD – BC) – n/2 ²X² = n
(A + B) (C + D) (A + C) (B + D)
(21.25 – 7.5) – 58/2 ²X² = 58
(21 + 7) (5 + 25) (21 + 5) (7 + 25)
(525 – 35) – 29 ² = 58
(28) (30) (26) (32)
(461) ² = 58
698880
58
(212521) = 58
698880
12326218 =
698880
= 17,6
3.1. Struktur Organisasi, Pembagian Fungsi dan Tanggung Jawab PT
PUSRI (Persero) Palembang
3.1.1. Struktur Organisasi
Sebagai komporat organisasi PT. PUSRI dipimpin oleh seorang
direktur utama bersama lima orang direktur lainnya yang diawasi oleh
Dewan Komisaris sebagai wakil pemegang saham Organisasi PT.
PUSRI terdiri dari Direktorat Utama, Direktorat Produksi, Direktorat
Komersil, Direktorat Teknis dan Perekayasaan. Direktorat Keuangan,
dan Direktorat Litbang. Dibawah Direktorat dibentuk subdirektorat
pada unit penunjang (fungsional) dan kompartemen pada unit
operasional dengan tugas sebagai koordinator aktivitas kepala biro atau
kepala divisi.
Oleh karena itu dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Direksi tahun
1994 tentang struktur organisasi PT. PUSRI Berdasarkan SK tersebut
yang disesuaikan dengan struktur BUMN di seluruh Indonesia. Struktur
organisasi dipimpin oleh Direksi dan diawasai oleh Dewan Komisaris
59
yang ditetapkan oleh Meteri Keuangan selaku pemegang saham
Struktur organisasi PT. PUSRI terbagi dalam enam direktorat, yaitu
direktorat utama, produksi, komersial, teknik dan perekayasaan,
keuangan, dan limbang yang masing-masing membawahi unit-unit atau
operasional, subdirektorat sebagai koordinator dan pengawasan
terhadap biro yang membawahi unit-unit pendukung operasional.
Hirarki jabatan tersebut adalah :
1. Tingkat Direksi
2. Tingkat Kepala Sub Direktorat
3. Tingkat Kepala Departemen (Kadep)
4. Tingkat Kepala Divisi (Kadiv)
5. Tingkat Kepala Dinas (Kadis)
6. Tingkat Kepala Bidang (Kabid)
7. Tingkat Kepala Urusan (Kaur)
8. Tingkat Staff
9. Tingkat Pelaksana
Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi tahun 2002, nomor
SK/DIR/020/2002 tanggal 1 April 2002 tentang Penyempurnaan
Organisasi PT. PUSRI, setelah dilakukan perubahan organisasi yang
mendasar sebagai tindak lanjut dari program Restrukturisasi Organisasi
dan SDM Dalam Surat Keputusan itu dilakukan perubahan organisasi
60
dan informasi tenaga kerja di beberapa tempat kerja dengan berprinsip
pada efisiensi penggunaan tenaga kerja organik dan penggunaan jasa
borongan kerja.
Adapun beberapa penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai
berikut.
1. Peran Sekretaris Perusahaan ditambah dengan masalah hukum
bisnis (menggabungkan Dinas Hukum) untuk mendukung aspek
compliance officer.
2. Perubahan tanggung jawab pemeliharaan tahunan pabrik
(turnaround pada fungsi Jasa Teknik (plan service) Dengan
demikian unit-unit perbengkelan telah dipindahkan dari Departemen
Pemeliharaan ke Departemen Jasa Teknik unit Pemasaran Produk
Samping dialihkan ke Unit Pemasaran sebagai salah satu
dicersifikasi pemasaran dan pemusatan pemasaran ke satu tangan.
3. Fungsi Departemen Pelatihan dan SDM dan Departemen Teknologi
Informasi beralih ke Direktorat Litbang, dengan demikian fungsi
manajemen dipusatkan ke Dinas Sistem Manajemen yang semula
akan dilakukan oleh unit BP-PMT, Sekretariat ISO dan juga
pengelolaan Sistem dan Prosedur serta untuk meningkatkan peran
61
Teknik Informasi sebagai supporting dalam perencanaan
pengembangan dan pengelolaan data untuk seluruh unit kerja.
4. Fungsi pengelolaan administrasi kesejahteraan karyawan yang
semula juga dilakukan oleh Yayasan Karyawan, Dana Pensiun
Karyawan dan Rumah Sakit dipusatkan ke Departemen
Ketenagakerjaan.
Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan efisiensi dan
meningkatakan kinerja perusahaan untuk menghadapi persaingan yang
semakin ketat. Langkah yang dilakukan oleh PT. PUSRI adalah melalui
program assesment untuk mendapatkan karyawan dengan kualifikasi
kompetensi dan motivasi tinggi. Untuk keperluan tersebut perusahaan
menawarkan kepada karyawan untuk mengikuti Program Pensiun Dini :
(PADINI) atau Golden Shake Hand (GST). Dalam tahun 2001 realisasi
program PADINI sebanyak 1.079 orang dan PT. PUSRI menerima
sebanyak 200 orang karyawan tamatan SMU dan Diploma (D3) untuk
ditempatkan sebagai karyawan pabrik.
Dalam rangka memacu produktivitas karyawan PT. PUSRI
mengupayakan peningkatan kualitas SDM secara berkesinambungan
malalui program pendidikan dan pelatihan yang dirancang sistematis.
Program pendidikan dan pelatihan ini diselenggarakan sesuai dengan
kebutuhan dan disiplin dalam profesi masing-masing berupa pendidikan
dan pelatihan teknis dan umum.
62
Sebagai bagian dari hubungan industrial yang harmonis,
pembinaan SDM juga mencakup aspek kesejahteraan karyawan Dalam
hal ini perusahaan memberikan beberapa insentif pendapatan serta
menyediakan berbagai fasilitas kesejahteraan karyawan yang berupa
sarana kesehatan, rumah dinas, fasilitas rekreasi, olah raga, tempat
ibadah, serta pendidikan sekolah untuk anak atau keluarga serta
program pensiun
Sumber: Humas PT PUSRI
3.1.2. Pembagian Fungsi dan Tanggung Jawab
63
Dilihat dari struktur organisasi dari PT. PUSRI Palembang dapat
disimpulkan bahwa struktur organisasi yang digunakan adalah struktur
organisasi fungsional, ciri-cirinya bahwa setiap manajer adalah seorang
ahli dan masing-masing atasan mempunyai bawahan Struktur organisasi
itu sangat cocok untuk organisasi produksi.
Secara singkat akan diuraikan tugas dari masing-masing
departemen :
1. Direktorat Utama
- Menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis
peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengkoordinasi, mengendalikan membina dan mengawasi
semua kegiatan perusahaan.
- Mengadakan konsultasi dan kerjasama dengan industri terkait
baik pemerintah dan swasta.
- Membuat laporan kegiatan perusahaan secara berkala
2. Direktorat Produksi
- Membantu dan melaksanakan garis kebijaksanaan yang
ditetapkan oleh Direktur Utama
- Mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan memberikan
petunjuk/pembinaan dalam pelaksanaan produksi yang terdiri
dari beberapa departemen antara lain:
64
a. Departemen Operasi I
b. Departemen PKL
c. Departemen Teknik Produksi
d. Departemen Operasi III
e. Departemen Pemeliharaan
3. Direktorat Komersil
- Membantu dan melaksanakan garis kebijaksanaan yang
ditetapkan Direktur Utama.
- Melindungi instansi pemerintah dan swasta dalam usaha
mendapatkan order.
- Mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan memberikan
petunjuk/pembinaan pada lingkungan komersal, yaitu :
a. Departemen Pengadaan dan Produksi
b. Departemen SAR Wilayah I
c. Departemen SAR Wilayah II
d. Departemen SAR Wilayah III
4. Direktorat Teknik dan Perekayasaan
- Membantu dan melaksanakan garis kebijaksanaan yang
ditetapkan Direktur Utama.
- Mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan memberikan
petunjuk/pembinaan pada bagian dalam lingkungan teknik dan
perekayasaan, yaitu :
65
a. Departemen Jasa Rancang Bangun
b. Departemen Perkapalan dan Pengantongan
c. Departemen Jasa-jasa Teknik
d. Departemen Logistik
5. Direktorat Keuangan
- Membantu dan melaksanakan garis kebijaksanaan yang
ditetapkan Direktur Utama
- Mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan memberikan
petunjuk dalam melaksanakan kegiatan pada bagian keuangan,
yaitu
a. Departemen Keuangan
b. Departemen Akuntansi
c. Departemen Umum
d. Departemen Pembinaan Lingkungan
Departemen Akuntansi Terdiri dari 2 bagian yaitu :
1). Dinas Akuntansi Biaya, terdiri dari
a. Bagian Akuntansi Biaya
- Menyelenggarakan seluruh kas akuntansi biaya
produksi
- Menyelenggarakan administrasi proyek
66
- Menyiapkan data untuk kebutuhan perhitungan
harga pupuk.
b. Bagian Akuntansi Persediaan
- Menyiapkan dan memperoses data persediaan pupuk
dan material pabrik pupuk, UPP, dan PKW menjadi
jurnal material
- Membukukan biaya distribusi sampai lini III
lengkap dengan adjustmentnya
- Mengecek kebenaran fisik dan administrasi barang
yang akan dimusnakan atau dilelang
- Memonitor pelaksanaan rekonsiliasi persediaan
pupuk dan material
2). Dinas Akuntansi Umum, terdiri dari :
- Menyelenggarakan kegiatan akuntansi umum
- Mengelola, memproses, menyusun dan menganalisa
laporan keuangan.
- Melakukan verifikasi atas tagihan-tagihan
- Mengembangkan sistem dan prosedur akuntansi umum
serta laporan keuangan
6. Direktorat Litbang
- Membantu dan melaksanakan garis kebijaksanaan yang
ditetapkan Direktur Utama
67
- Mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasi dan memberi
petunjuk/pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan
dan pengembangan, yaitu :
a. Departemen Litbang
b. Departemen Pelatihan dan Pengembangan SDM
c. Departemen Perencanaan
d. Departemen Teknologi Informasi
3.2. Aktivitas Operasional PT PUSRI (Persero) Palembang
Untuk mencapai tujuan perusahaan, perseroan menjalankan usaha-usaha
sebagai berikut :
1. Produksi
Mengelola bahan-bahan mentah tertentu menjadi bahan-bahan pokok yang
digunakan dalam pembuatan pupuk terutama pupuk urea dan bahan kimia
lainnya, serta megelola bahan-bahan pokok tersebut menjadi berbagai jenis
pupuk dan hasil barang kimia lainnya.
2. Perdagangan
Menyelenggarakan kegiatan distribusi dan perdagangan baik dalam maupun
luar negeri yang berhubungan dengan produk-produk tersebut diatas dan
produk-produk lainnya serta kegiatan impor barang-barang yang antara lain
beberapa bahan baku, bahan penolong/pembantu, peralatan produksi dan
bahan kimia lainnya.
68
3. Pemberian Jasa
Melaksanakan studi penelitian dan pengembangan, design engineering,
pengantongan (bagging station), konstruksi manajemen, pengoperasian
pabrik, perbaikan/reparasi, pemeliharaan, latihan dan pendidikan, konsultasi
(kecuali konsultasi bidang hukum) dan jasa teknis lainnya, ekspedisi dan
pergudangan serta kegiatan lainnya.
4. Usaha Lainnya
Menjalankan kegiatan-kegiatan usaha dalam bidang angkutan laut dan
angkutan lainnya, ekspedisi da pergudangan serta kegiatan lainnya yang
merupakan sarana dan perlengkapan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
usaha tersebut.
Strategi PT. PUSRI dalam mengembangkan usahanya tersebut dapat
dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :
1). Pengembangan Usaha Pokok
a. Evaluasi hasil optimalisasi pabrik (peningkatan kapasitas pabrik)
b. Pengkajian dan penggantian pabrik lama
2). Pengembangan Usaha Lain
a. Rancangan bangun dan perekayasaan
b. Plat service yang memberikan jasa pelayanan
c. Pelayanan kesehatan (rumah sakit)
d. Telah dilakukan pengkajian batubara sebagai bahan baku pengganti
Bidang usaha yang dilakukan oleh PT. PUSRI mencakup tigal hal yaitu:
69
1. Produksi
Secara nasional jumlah kapasitas terpasang produksi pupuk dan amoniak
sebesar.
- Urea : 6.322.000 ton/tahun
- SP-36 : 1.000.000 ton/tahun
- ZA : 660.000 ton/tahun
- Amoniak : 4.144.000 ton/tahun
Pupuk dan amoniak tersebut diproduksi dari pabrik pupuk dalam negeri
yang merupakan anak perusahaan PUSRI dan disamping itu memproduksi
juga beberapa produksi kimia yaitu :
1). PT. Pupuk Sriwijaya di Palembang Sumatera Selatan
2). PT.Petrokimia Gresik Jawa Timur
3). PT. Pupuk Kujang di Cikampek Jawa Barat
4). PT. Pupuk Kalimatan di Timur Bontang Kalimatan Timur
5). PT. Iskandar Muda di Lhokseumawe, Aceh
6). PT. Rekayasa Industri di Jakarta
7). PT. Mega Eltra di Jakarta
2. Distribusi dan Pemasaran
a. Penyaluran Pupuk
Sejak tahun 1979 PT. PUSRI ditunjuk pemerintah sebagai
penanggung jawab pengadaan seluruh jenis pupuk bersubsidi, antara
70
lain urea, TSP, ZA, KCL dan KNO3. mulai dari lini 1 sampai
dengan lini IV untuk memenuhi progam intensifikasi pertanian.
Terhitung tanggal 1 Desember 1988
pemerintah menghapuskan subsidi pupuk dan membebaskan seluruh
jenis pupuk dengan demikian pupuk menjadi komoditi bebas untuk
dipasarkan.
Melalui SK Mendagri No.182/KP/VIII/1995 tanggal 26 Agustus
1995 pemerintah mengubah pola penyaluran pupuk di dalam negeri
yaitu menunjuk PT. PUSRI sebagai penanggung jawab pengadaan
dan penyaluran pupuk bersubsidi (urea) dan PT. Petrokimia Gresik
sebagai penanggung jawab dan penyaluran pupuk ISP dan ZA di
subsektor tanaman pangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab penyediaan
dan penyaluran pupuk nasional. PT. PUSRI menggunakan sistem
distribusi yang dikenal dengan sebutan “Pipe Line Distribution
System”, yaitu sistem yang mengalir dari lini 1 (produsen) sampai
ke lini IV (tangan petani).
b. Sarana Distribusi dan Pemasaran
Sarana distribusi yang dimiliki oleh PT. PUSRI terdiri dari :
Satu unit kapal motor amoniak dengan kapasitas 5.700 ton
Tiga unit kapal motor curah dengan kapasitas 7.300 ton per kapal.
71
Satu unit kapal motor curah dengan kapasitas 7.800 ton.
Tiga unit kapal motor curah dengan kapasitas 8.000 ton per kapal.
PT. PUSRI mengelola empat unit pengantongan pupuk (di Belawan,
Cilacap, Surabaya, dan Banyuwangi) dan satu unit UPP sewa di
semarang, dengan total kapasitas pengantongan sebesar 2.520.000
ton per tahun.
Memiliki 595 buah gerbong kereta api, dengan kapasitas daya
angkutan 30 ton per gerbong.
109 unit gudang persediaan pupuk (GPP) dengan kapasitas 529.165
ton.
105 unit gudang sewa dengan kapasitas 330.385 ton
24 unit kantor Pemasaran Pusri Daerah (PPD)
176 unit motor Pemasaran PUSRI Kabupaten (PKK).
3. Rancang Bangun dan Perekayasaan
a. Lingkup layanannya adalah melakukan kegiatan EPC (Engmeering,
Procurement, and Construction) untuk pembangunan industri kimia,
minyak dan gas bumi, semen dan mineral, dan power plant,
mengerjakan jasa pemeliharaan pabrik dan perbaikan tahunan
(turnaround) dengan pabrikasi peralatan pabrik, Heat Exchanger
(HE),Pressure Vessel, Tangki, Mechanical Seals, Valves, dan
sebagainya.
72
b. Perusahaan industri yang telah menerima jasa teknik yaitu pabrik-pabrik
pupuk di dalam negeri, Pertamina, dan pabrik pupuk di luar negeri
seperti Bangladesh, Malaysia, Algeria, dan India.
c. Sarana bengkel jasa pemeliharaan dan pabrikase peralatan pabrik seperti
bengkel reparasi dan unit pabrikase. Disamping itu mampu
memproduksi bejana dan penukar gas tekanan menengah dan rendah,
roda gigi, rollers dan kontruksi baja, alat-alat berat dan alat-alat bantu
pemeliharaan pabrik serta peralatan inspeksi dan monitoring mesin
pabrik.
3.3. Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan PT PUSRI (Persero)
Palembang
Prosedur Penerimaan Pupuk Urea dari Tower Pabrik ke Gudang, yaitu:
1. Butiran pupuk urea (prill) yang telah selesai selesai diproduksi diserahkan
oleh Departemen Operasi ke Bagian Pengantongan Pupuk Urea (PPU).
Penyerahan urea ini dilakukan pada akhir jam shift kerja, yaitu pada pukul
07.00, 15.00 dan 23.00. Penyerahan ini dibuatkan berita acaranya (B.A.).
Berita acara per per shift dikumpulkan untuk membuat laporan harian
produksi urea. Laporan harian ini kemudian diinput ke dalam komputer. Hal
ini berguna untuk mengetahui berapa persediaan urea yang telah selesai
diproduksi.
73
2. Bagian Pengantongan Pupuk Urea (PPU) mengolah butiran pupuk urea
(prill) tersebut sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP). Ada yang dikantongi dan ada yang disimpan ke dalam gudang
dalam bentuk curah (in bulk).
3. Urea curah tersebut disimpan ke dalam gudang urea curah (in bulk storage),
penyimpanan ini dicatat oleh checker gudang ke dalam buku gudang. Setiap
akhir jam shift kerja ketiga, yaitu pukul 07.00, dibuat laporan penerimaan
urea curah per hari. Laporan ini kemudian diinput ke dalam komputer.
4. Jika tidak disimpan dalam bentuk curah, maka urea tersebut akan
dikantongi sesuai dengan jenisnya. Ada dua jenis urea kantong (in Bag),
yaitu urea bersubsidi dan urea non subsidi. Pengantongan urea ini dilakukan
dengan melihat ketersediaan kantong dan alas pallet.
5. Setelah selesai dikantongi, urea kantong tersebut langsung diserahkan ke
Bagian Ekspedisi dan Dermaga Khusus. Oleh bagian ini urea kantong
tersebut disimpan di gudang urea kantong (in bag storage). Serah terima ini
juga dibuatkan berita acara serah terimanya dan dicatat oleh checker
gudang.
6. Pada setiap akhir jam shift kerja ketiga, yaitu pukul 07.00, dibuat laporan
harian penerimaan urea kantong. Kemudian laporan ini diinput ke dalam
komputer untuk mengetahui berapa persediaan urea kantong pada saat
tertentu.
74
7. Urea tersebut disimpan berdasarkan jenisnya, yaitu bersubsidi dan non
subsidi.
Prosedur Pengeluaran Pupuk Urea dari Gudang ke Truk, yaitu:
1. Pemasaran Pusri Daerah (PPD) mengeluarkan memo dan Surat Pengantar
Angkutan Pupuk (SPAP)
2. Memo dan SPAP ini diserahkan kepada ekspeditur. Ekspeditur adalah
perusahaan ekspedisi yang bertugas membawa pupuk urea dari gudang
Kantor Pusat PT Pusri (Persero) ke gudang Pemasaran Pusri Daerah.
3. Ekspeditur membawa Memo dan SPAP ke Dinas Perbendaharaan PT Pusri
(Persero) di Kantor Pusat Palembang.
4. Setelah menerima memo dan SPAP, Dinas Perbendaharaan mengkonfirmasi
ke Pemasaran Pusri Daerah, kemudian Dinas Perbendaharaan membuat
Delivery Order.
5. SPAP dan Delivery Order diserahkan kembali ke Ekspeditur, sedangkan
memo disimpan oleh Dinas Perbendaharaan.
6. Ekspeditur membawa SPAP dan Delivery Order ke Bagian Eskpedisi yang
berlokasi di area Gudang Kantor Pusat PT Pusri (Persero) Palembang.
Sebelum memasuki area gudang, truk milik ekspeditur ditimbang terlebih
dahulu dalam keadaan kosong di jembatan timbang.
7. Bagian Ekspedisi kemudian membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk:
a. Koperasi Karyawan PT Pusri
75
Koperasi Karyawan PT Pusri adalah pihak ketiga yang terikat kontrak
dengan PT Pusri (Persero) untuk menyediakan tenaga kerja/buruh
angkut untuk mengangkut pupuk dari gudang ke truk
b. Surveyor/appraisal
Surveyor adalah pihak ketiga yang terikat kontrak dengan PT Pusri
untuk menilai pelaksanaan kegiatan pengangkutan pupuk dari gudang
ke truk, apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak
merugikan pihak ekspeditur dan PT Pusri (Persero). Appraisal yang
terikat kontrak dengan PT Pusri (Persero) saat ini adalah PT
Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) dan PT Proteknika.
c. Perusahaan Bongkar Muat
Perusahaan Bongkar Muat adalah pihak ketiga yang terikat kontrak
dengan PT Pusri (Persero) untuk menyediakan alat–alat bongkar muat
seperti Portal Scrapper, Bags Ship Loader, Quadran Loader, Forklift,
dan Loading Arm. Perusahaan Bongkar Muat yang terikat kontrak
dengan PT Pusri (Persero) saat ini adalah PT SAK.
d. Checker Gudang
Checker gudang adalah karyawan yang berugas mencatat keluar dan
masukknya pupuk urea dari dan keluar gudang. Checker gudang
berjumlah empat orang yang bertugas bergantian setiap shift kerja.
Setiap shift ada satu orang yang bertugas menjaga dan memonitor
persediaan pupuk urea di tiga buah gudang.
76
8. Setelah membuat SPK, pengeluaran urea dari gudang dilaksanakan. Setiap
urea yang keluar dicatat ke dalam time sheet dan tally sheet. Pengeluaran
urea ini juga dibuat berita acaranya.
9. Setelah selesai pemuatan urea ke truk, truk yang telah penuh menuju
timbangan untuk ditimbang kembali dalam keadaan berisi urea.
10. Jika truk yang ditimbang sesuai dengan seharusnya maka truk boleh keluar,
tetapi jika truk lebih berat dari seharusnya maka truk harus kembali ke
gudang untuk mengurangi berat urea yang dibawa.
11. Jika pengangkutan urea ke truk telah selesai, pihak surveyor (Sucofindo
atau Proteknika) akan mengeluarkan sertifikat yang menyatakan bahwa
pengangkutan urea telah berjalan sebagaimana mestinya.
Prosedur Pengeluaran Pupuk Urea ke Kapal Laut, yaitu:
1. Pemasaran Pusri Daerah (PPD) mengeluarkan memo dan Surat Perintah
Angkutan Pupuk yang ditujukan kepada Departemen Pemasaran Wilayah
(Sarwil) yang meminta pengiriman pupuk urea.
2. Berbeda dengan pengiriman melalui truk, kapal laut bisa mengangkut dua
jenis pupuk urea, yaitu pupuk urea kantong (in bag) dan pupuk urea curah
(in bulk).
3. Departemen Sarwil akan menyiapkan kapal laut untuk membawa urea dari
Gudang Kantor Pusat PT Pusri (Persero) ke Pemasaran Pusri Daerah yang
memesan urea.
77
4. Jika masih tersedia kapal laut milik PT Pusri (Persero) sendiri, maka kapal
tersebut akan dikirim ke Pelabuhan Kantor Pusat PT Pusri (Persero).
5. Jika tidak tersedia kapal laut milik sendiri, maka Departemen Sarwil akan
mencari kapal milik pihak ketiga untuk disewa. Pihak ketiga ini harus
memiliki agen di Palembang.
6. Memo dan SPAP yang dikeluarkan oleh PPD tadi akan dibawa bersama
kapal laut yang akan membawa urea.
7. Setelah tiba di Palembang, SPAP dan Memo diserahkan ke Dinas
Perbendaharaan untuk diterbitkan Delivery Order.
8. SPAP dan Memo dibawa oleh petugas kapal ke bagian ekspedisi
9. Bagian Ekspedisi membuat Surat Perintah Kerja (SPK) untuk Koperasi
Karyawan PT Pusri, Surveyor, Perusahaan Bongkar Muat dan Checker
Gudang
10. Pelaksanaan pengisian urea ke palka kapal. Pengisian urea ini dicatat dalam
berita acara, tally sheet dan time sheet. Khusus untuk urea curah (in bulk),
tally sheet tidak diperlukan.
11. Jika yang diangkut adalah urea curah, maka urea akan dimasukkan ke
dalam kapal dengan menggunakan Quadran Loader. Quadran Loader
adalah alat yang berbentuk cerobong persegi empat yang didesain khusus
untuk pemuatan pupuk urea curah (in bulk) yang dihubungkan dari gudang
pengantongan sampai ke palka kapal. Untuk QL I mempunyai kapasitas
78
muat 300 ton/jam yang terdapat di dermaga 2 dan 700 ton/jam untuk QL II
yang berada di dermaga 5.
12. Setelah selesai pengisian, maka kapal dapat meninggalkan dermaga. Pihak
Surveyor akan mengeluarkan sertifikat yang meyatakan bahwa urea telah
diangkut sebagaimana mestinya.
79