skripsi implementasi manajemen di pengadilan agama cianjur...
TRANSCRIPT
SKRIPSI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION
(ISO) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PADA SIDANG KELILING
DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR
Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.,)
MUHAMMAD SAYYID RIFAI
NIM : 1112044100089
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI\
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438 H / 2017 M
LEMBAR PENGESAHAN
Skripsi yang berjudul .'IMPLEMENTASI MANAJEMEN INTERNATIONALSTANDARD ORGANISATION (ISO) DALAM PBI\TYELESAIAN PERKARAPADA SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR,, telah
diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi
Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri (UnD Syarif Hidayatullah Jakarta pada
tanggal l0 April 2017. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga.
Jakarta, 10 April 2017
Mengesahkan
Dekan,
PANITIA UJIAN MTJNAQAS
l. Ketua
NrP.19670608 199403 1 005
2. Sekretaris : Arip Purqon. M.ANIP. 19790427 200312 I 002
Pembimbing :Dr. Moh. Ali Wafa. SH.. S.Ag.. MANrP.19730424 2002t 2 002
(.
4. Penguji I : Drs. H. Wahyu Widiana. MANIP.19520918 197803 I 003
: Dr.IIi. Mesraini. SH.. M.Ag.,NIP.19550706 t99203 | 001
-t.
NrP. 196912t6 t99603 L 001
5. Penguji II
IMPLEMENTASI MANAJEMEN INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION
(ISO) DALAM PENYELESAIAN PERKARA PADA SIDANG KELILING DI
PENGADILAN AGAMA CIANJUR
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar
SarjanaHukum (SH)
Oleh:
Di bawah Bimbingan
Pernbimbing
NIP:197304242002121007! r.!i : ]:+
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAII DAN HUKUM
UIN SYARIF HIDYATULLAH
JAKARTA
2017 NI1438IJ
Muhammad SaWid Rifai
NIM: 1112044100089
\
1.
2.
1J.
LEMBAR PERNYATAAN
Skirpsi ini merupakan hasil karya asli saya y,ang diajukan untuk msmenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar stara 1 di Universitas Islam Negeri Of$ Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jika dikemudian hari terbukti vahvva karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan
hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang
berlaku di universitas Islam Negeri (urN) syarif Hidayatullah Jakarta.
2017
Sayyid Rifai
i
ABSTRAK
Muhammad Sayyid Rifai. 1112044100089. IMPLEMENTASI MANAJEMEN
INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION (ISO) DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PADA SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR.
Hukum Keluarga, Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta, 1438/2017. v + 74 halaman+halaman lampiran.
Penelitian pada skripsi ini difokuskan terhadap Implementasi Sistem Manajemen
Mutu ISO 9001 yang diterapkan pada Sidang di luar Pengadilan. Tujuan dari peneletian
ini yaitu : a) bagaimana Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan di Pengadilan
Agama Cianjur, b) bagaimana Efektifitas Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur,
c) bagamaimana implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dalam
Penyelesaian Perkara Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur.
Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian data Kualitatif,
dan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan (Library Research),
sedangkan pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-
undangan. Sumber bahan hukum primer dan sekunder dan tehnik pengumpulan bahan
hukumnya yaitu dengan dokumentasi, interview dengan hakim sekaligus wakil ketua
Pengadilan Agama Cianjur dan juga pihak KUA yang bersangkutan.
Hasil yang penulis temukan dalam penelitian ini, pada prakteknya masih ada
beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan teori yang ada, terutama dalam hal
penerapan prinsip-prinsip ISO 9001:2008. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya
ringan di Pengadilan Agama Cianjur masih belum terealisasi dengan baik, Efektifitas
Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur masih belum efektif dilihat dari jumlah
perkara sesudah dan sebelum menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM), dan
Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dalam beberapa Prinsip
masih terkendala untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara pada Sidang di luar
gedung Pengadilan.
Kata kunci : Sidang Keliling, Manajemen ISO.
Pembinmbing : Dr. Moch Ali Wafa, SH, M.Ag.
Daftar Pustaka : Tahun 2002 s.d Tahun 2015.
KATA PENGANTAR
ii
Alhamdulilahirabbil‘alamin, tiada kata yang pantas saya ucapkan selain
bersyukur kepadanya yang tak terhingga yang telah diberikan oleh Allah SWT, sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN
INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION (ISO) TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA PADA SIDANG KELILING DI PENGADILAN
AGAMA CIANJUR” dengan baik walaupun masih banyak kekurangan diberbagai segi.
Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada nabi besar Muhammad
SAW, juga kepada keluarganya, sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak
dan langkah beliau sampai hari akhir nanti, amin.
Penulis menyadari bahwa suksesnya penulisan skirpsi ini bukan semata-mata
atau usaha penulis pribadi. Namun adanya bantuan dan motivasi yang diberikan oleh
berbagai pihak. Maka dengan tulus dan ikhlas penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada :
1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA. Ph.D., Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. H. Abdul Halim, M.Ag. dan Arif Purkon, MA. Ketua dan Sekertaris Program
Studi Hukum Keluarga.
3. Dr. Moch Ali Wafa, S.H, M.Ag. Dosen pembimbing skripsi penulis yang telah
banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan penelitian.
4. Dr. Hj. Mesraini, S.H, MA. Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis
kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
iii
5. Ibu dan ayah tercinta, ibu Siti Fadillah dan Asep Mustofa selaku orang tua penulis
yang terus memberikan dukungan dan doa di setiap saat dan waktu.
6. KH. Baharudin S.Ag, selaku guru penulis yang selalu memberikan nasihat-nasihat
kepada penulis.
7. Sahabat Tercinta Aida Makbullah SH, S,Si. Yang selalu memberikan dukungan dan
mengingatkan penulis untuk segera menyeselaikan skripsi ini.
8. Sahabat satu perjuangan dalam berproses , Bontek, Jajang, Asnawi, Pandi, Sahlan,
Zuyin, Sulfi, Ridwan. Waheed, Asep, Faisal, Ulfa, Husnul, Nanik, April dan yang
lain-lain.
9. Seluruh Teman-teman PA-B dan angkatan 2012 Hukum Keluarga.
10. semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang telah membantu dalam
menyelesaikan penulisan ini.
Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak
kekurangan-kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran
yang membangun untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.
Jakarta, 22 April 2017
Penulis
DAFTAR ISI
ABSTRAK ..................................................................................................................... i
KATA PENGANTAR .................................................................................................... ii
iv
DAFTAR ISI .................................................................................................................. iv
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .................................................................................................. 1
B. Identifikasi Masalah .......................................................................................... 7
C. Pembatasan Masalah ......................................................................................... 8
D. Rumusan Masalah ............................................................................................. 8
E. Tujuan Penelitian ............................................................................................... 8
F. Manfaat Penelitian ............................................................................................. 9
G. Review Studi Terdahulu .................................................................................... 9
H. Metode Penelitian .............................................................................................. 11
I. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum................................................................. 12
J. Sistematika Penulisan ........................................................................................ 13
BAB II SIDANG KELILING DAN MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
A. Sejarah ............................................................................................................... 15
1. Sejarah Singkat Persidangan Di Indonesia ................................................... 15
2. Pengertian Sidang Keliling ........................................................................... 17
B. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan......................................... 20
1. Pengertian ..................................................................................................... 20
2. Makna Dan Tujuan ....................................................................................... 21
3. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama ................................................. 22
C. Manajemen International Standard Organisation (ISO) 9001:2008 ................ 25
1. Pengertian ISO 9001:2008 ............................................................................ 25
2. Prinsip-Prinsip ISO 9001:2008 ..................................................................... 26
3. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 ....................................... 27
BAB III WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA DAN PROSES
BERACARA DI PENGADILAN AGAMA
A. Sejarah Singkat Dan Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur
1. Sejarah Pengadilan Agama ......................................................................... ..31
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cianjur ........................................... ..33
3. Struktur Organisasi ..................................................................................... ..35
4. Visi dan Misi............................................................................................... ..36
B. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cianjur .................................................. ..36
C. Proses Beracara di Pengadilan ........................................................................ ..43
BAB IV ASAS PERADILAN AGAMA DAN MANAJEMEN ISO TERHADAP
EFEKTIVITAS PROSES MENYELESAIKAN PERKARA
PADA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA CIANJUR
A. Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan ................................... 47
B. Efektivitas Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cianjur ........................... 54
v
C. Implementasi Manajemen ISO Terhadap Penyelesaian Perkara
di Pengadilan Agama Cianjur ....................................................................... .60
1. Costumer Focus ........................................................................................ .60
2. Leadership ................................................................................................ .61
3. Keterlibatan Semua Orang ....................................................................... .63
4. Pendekatan Proses……… ........................................................................ .65
5. Pendekatan Sistem Manajemen ................................................................ .66
6. Perbaikan Berkelanjutan........................................................................... .68
7. Pendekatan Fakta dan Data ...................................................................... .69
8. Kerjasama Yang Saling Menguntungkan ................................................. .70
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan...................................................................................…………..73
B. Saran-Saran..................................................................................…………...74
DAFTAR PUSTAKA..................................... .................................................………..75
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkawinan dalam hukum Islam, dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran
Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan
ibadah berarti juga melaksanakan perbuatan agama.1
Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yaitu seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
bertujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan
Yang Maha Esa.2
Umat Islam diharapkan tumbuh dan berkembang dengan baik, sejalan dengan
tumbuh dan berkembangnya pembangunan nasional terutama sejak masa orde baru yang
mengutamakan stabilitas nasional sebagai dasar tumbuh dan berkembangnya
pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu, pembinaan kehidupan yang beragama
perlu semakin ditingkatkan seiring dengan meningkatnya perkembangan sains dan
teknologi yang begitu cepat.3
1 Muhammad Daud Ali S, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo,
2002), h. 3. 2 New Merah Putih, Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Galang Press,
2009). h, 24 3 Wahid Marzuki dan Rumadi, Fiqh Mazhab Negara; Kritik atas Politik Hukum Indonesia, Cet
ke-1, (Yogyakarta: LKIS, 2011), h. 3.
2
Budaya Perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada
suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu
berada serta pergaulan masyarakat. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman,
kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.4
Intruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Penyebar luasan Kompilasi
Hukum Islam berhubungan dengan kemajemukan dalam sistem hukum Nasional. KHI
berhubungan dengan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang mengalami
perubahan penting berkenaan dengan berlakunya UU No. 07 Tahun 1989. KHI juga
berhubungan dengan kemajemukan hukum keluarga, antara lain hukum Perkawinan yang
mengenal diferensiasi menurut agama sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 2
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Secara singkat, KHI dirumuskan dan
disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan hukum substansial bagi orang-orang yang
beragama Islam.5
Peradilan harus dilakukan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun
demikian dalam aplikasinya apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang tersebut
banyak kendala yang dihadapi. Seperti adanya oknum-oknum tertentu dalam Pengadilan,
jarak yang begitu jauh ke Pengadilan, tingkat kesadaran hukum yang begitu rendah
menyebabkan eksistensi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan seakan sulit
4 Hilaman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), Cet
ke-3, h. 5 5 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonsia, cet ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000 ),
h. 129.
3
untuk diterapkan pada wilayah das sein-nya6. Namun untuk menepis kendala-kendala
tersebut dan mendukung asas ini, Pengadilan khususnya Pengadilan Agama terus
melakukan upaya “jemput bola” demi memudahkan masyarakat dalam akses
pelaksanaan hukum. Ada sejumlah upaya yang dilakukan Pengadilan Agama dalam
rangka melayani masyarakat, ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak
mampu di Pengadilan terdiri dari :
a. Layanan Pembebasan Perkara
b. Penyelenggaraan Sidang diluar Pengadilan, dan
c. Penyediaan Posbakum Pengadilan7
Dalam pasal 7 PERMA No 1 tahun 2014 dijelaskan bahwa setiap orang atau
kelompok yang secara ekonomi tidak mampu dapat mengajukan permohonan
pembebasan biaya perkara. Kemudian untuk membuktikan hal tersebut diatur dalam pasal
7 ayat (2) dibuktikan oleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan
oleh kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat menyatakan bahwa yang bersangkutan
adalah benar tidak mampu membayar biaya perkara.8Surat Tunjangan Sosial seperti kartu
keluarga miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu
Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan
Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainya yang
6 Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2006 ), h. 67. 7 PERMA No 01 TAHUN 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat
Yang Tidak Mampu. 8 PERMA No 1 Tahun 2014 pasal 7 ayat (2) tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi
Masyarakat Yang Tidak Mampu di Pengadilan Agama
4
berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang
dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak
mampu.
Selanjutnya dalam pasal 14 dijelaskan tentang Penerimaan Layanan Sidang di Luar
Gedung Pengadilan, Pengadilan dapat melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan
untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi
Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan Geografis.
Posbakum di Pengadilan membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi
dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi Hukum yang memerlukan
layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan
dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.
Dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu Jaminan Kesehatan
Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga
Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial
(KPS). Surat layanan tidak mampu membayar advokat ditanda tangani oleh pihak
pemohon dan petugas Posbakum.9
Menurut UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 2 ayat
(4) disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cara cepat, sederhana dan biaya ringan.
Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang mendasar dari
9 PERMA No 1 Tahun 2014 pasal 22 ayat (1) sampai ayat (2) tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Pengadilan Agama.
5
pelaksanaan dan pelayanan administrasi Peradilan yang mengarah kepada pelayanan
yang lebih baik.
Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan
biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara
perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Yang dicita-citakan adalah suatu proses
pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun, sesuai
dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.10
Asas Peradilan Cepat, sederhana dan biaya ringan mempunyai hubungan dengan
suatau sistem yang diterapkan pada Pengadilan Agama yang bersangkutan. Saat ini, telah
banyak lembaga pemerintah atau swasta yang mencoba untuk menerapakan suatu sistem
yang bisa menjadikan lembaga tersebut dalam hal pelayanan terhadap masyakarat
menjadi lebih mudah dan membantu, seperti Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
Mutu adalah suatu sistem yang sangat di dambakan oleh setiap Pengadilan Agama
dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat para pencari keadilan atau
pihak yang mendapatkan jasa pelayanan di Pengadilan Agama. Pengertian mutu dalam
konteks pelayanan di Pengadilan Agama dapat didefinisikan melalui beberapa
pendekatan, tetapi pada prinsipnya adalan conformance to requirement, yaitu suatu hasil
yang dikerjakan sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan.
10 Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Cet, 2 (Jakarta : Kencana
Prenada Media Group, 2006), h. 67
6
Pengadilan Agama yang banyak menangani persoalan masyarakat pencari keadilan,
terutama masyarakat yang jauh dari kantor Pengadilan Agama. sudah saatnya untuk
menjalankan sistem manejemen mutu ISO 9001:2008, tetapi bukan berarti dalam
menjalankan dan menerapkan Sistem Manajemen Mutu itu akan berjalan dengan mulus,
tetapi akan ada beberapa yang menjadi masalah dalam penerapannya.
Biasanya yang menjadi faktor dalam kendala penerapan Manajemen Mutu ISO
9001:2008 adalah faktor tenaga kerja (SDM), metode atau prosedur kerja, dan berbagai
dokumen yang yang harus disiapkan lengkap. Pada saat ini ISO 9001:2008 menjadi
pilihan utama bagi instansi pemerintah atau swasta, karena sistem ini diakui secara
nasional ataupun internasional. Banyak saat ini instansi pemerintah atau swasta yang telah
mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008. Instansi yang sudah menerapkan ISO 9001:2008
, standar sistem pelayanan jauh lebih baik dari pada yang belum menerapkan standar
Sistem Manajemen Mutu, Pengadilan Agama yang dalam kegiatannya banyak
bersentuhan dengan kegiatan publik, tentu penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO
merupakan hal keperluan yang penting dan mendesak untuk diterapkan.11
Namun di dalam penelitian ini penulis ingin meneliti hal-hal yang berkaitan dengan
Implementasi Manajemen International standard Organisation (ISO) dalam penyelesian
Perkara pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama
Kabupaten Cianjur. Dari hasil data yang saya dapatkan di Pengadilan Agama Cianjur,
pada bulan Mei 2016 ada 95 perkara yang disidangkan, dan 89 mendapatkan akta nikah,
11 Sulitijo Sidarto Mulyono Dkk, Panduan Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001:2000,
(Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2008) h.5-6.
7
12 orang mendapatkan akta kelahiran dan 6 perkara gugur, adapun sumber dana yang
dipakai yaitu dari APBN/.12 Sedangkan di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur pada
tahun 2016, total perkara yang disidangkan dalam sidang keliling adalah 105 perkara, dan
1.338 perkara dalam sidang terpadu, jadi total jumlah perkara pada tahun 2016 yang
disidangkan adalah 1.443 perkara. sumber data yang telah direkap dari
Pengadila Agama Kabupaten Cianjur13, dan sebagian besar dari hasil Sidang Keliling
yang di putus adalah sidang perkara istbat nikah.
B. Identifikasi Masalah
Dari latar belakang di atas, penulis mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut.
1. Bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang
keliling?
2. Bagaimana manajemen ISO terhadap penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan
biaya ringan ?
3. Bagaimana manajemen ISO dalam penyelesaian perkara ?
4. Faktor apa saja yang menjadi pendukung penerapan asas peradilan cepat, sederhana
dan biaya ringan dalam sidang keliling di PA Cianjur ?
5. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan sidang keliling ?
12 Rekap data dari Pengadilan Agama Cianjur 13 Rekap Data dari Pengadilan Agama Cianjur
8
C. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan
kurang mengarah dari pokok permasalahan yang sulit untuk mendapatkan satu
kesimpulan yang kongkrit, maka penulis merasa perlu adanya batasan-batasan yang jelas
yaitu hanya mendeskripsikan tentang Implementasi Manajemen ISO terhadap
penyelesaian perkara dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur.
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan berbagai permasalahan yang
ingin diteliti oleh penulis, yaitu:
1. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling
di Pengadilan Agama Cianjur ?
2. Bagaimana efektifitas sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur ?
3. Bagaimana implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dalam
penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Cianjur ?
E. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang
keliling di Pengadilan Agama Cianjur.
2. Untuk mengetahui efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur.
9
3. Untuk mengetahui Sistem Manajeman Mutu ISO 9001:2008 dalam penyelesaian
perkara di Pengadilan Agama Cianjur.
F. Manfaat Penelitian
Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil diperoleh nantinya dapat
bermanfaat bagi penulis khususnya bagi masyarakat pada umumnya. Disini ada dua
manfaat yaitu teoritis dan praktis.
Secara teoritis penelitian ini bisa membawa dan menambah wawasan yang lebih
luas mengenai efektivitas peran sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat dan biaya
ringan. Penelitian ini bisa memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu ibadah dan
memberikan kontribusi terhadap semuanya.
1. Memberikan manfaat bagi pihak yang terkait, yang dalam hal ini para pihak yang
khususnya konsen mengkaji hukum perdata dan acara perdata.
2. Untuk menambah serta memperdalam ilmu pengetahuan penulis akan hal hukum
perdata dan acara perdata.
3. Sebagai bahan pertimbangan untuk dijadikan ucapan pembuatan penelitian yang
serupa dimasa mendatang.
G. Riview Studi Terdahulu
Penelitian sidang keliling sebelumnya telah dilakukan oleh Machrus Ni’amilah,
mahasiswa UIN Jakarta Jurusan Peradilan Agama. Yaitu berbentuk skripsi yang berjudul
“Efektivitas Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di
10
Pengadilan Agama Jakarta Utara”.14 Dalam penelitiannya ini diungkapan bagaimana
prosedur yang baik dan informasi yang baik dan informasi dalam pelaksanaannya
kemudian disosialisasikan dengan baik pula di masyarakat. Di dalam salah satu
penelitiannya ditemukan susahnya bagi mereka yang miskin untuk mengangakses
Pengadilan Agama, dikarenakan biaya untuk mengangakses peradilan tersebut begitu
besar.
Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini lebih difokuskan kepada
implementasi manajemen Peradilan Agama Cianjur yang menerapkan Sistem Manajemen
Mutu terhadap penyelesaian perkaranya. Lokasi penelitian di daerah pelosok Cianjur
yang mempunya karakter berbeda dengan Kepulauan Seribu.
Penelitian Sidang keliling juga sebelumnya pernah di lakukan oleh Mahasiswi UIN
Jakarta jurusan Peradilan Agama yaitu Ratna Khuzaemah, yaitu skripsi dengan judul
“Efektifitas Sidang Keliling di Pengadilan Agama Cibinong“ , dalam penelitiannya ini
pun diungkapkan bagaimana prosedur beracara di Pengadilan Agama yang baik, dan
informasi dalam pelaksanaannya, kemudian diasoliasikan dengan baik di masyarakat. Di
dalam salah satu penelitiannya ini ditemukan susahnya bagi meraka yang miskin untuk
mengakses ke Pengadilan Agama tersebut dan biaya yang cukup mahal. Dalam
kesimpulannya Pengadilan Agama Cibinong seharusnya melakukan sosialisasi yang
lebih lanjut agar hambatan informasi tentang adanya pelaksanaan sidang keliling tidak
terpaku di satu tempat dan kemudian dapat di jangkau oleh masyarakat sekitarnya.
14 Machrus Ni'amilah, “Efektivitas Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya
Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Utara” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Jakarta, 2014). h. 15.
11
Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang bagaimana penerapan asas
peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling di Pengadilan Agama
Cianjur.
H. Metode Penelitian
Pada penyusunan skripsi ini penulis menggunakan data kualitatif, yaitu data yang
berupa nilai, artinya yang tidak bisa diukur secara langsung misalnya data seperti tentang
keterampilan, kreatifitas dan sikap. Kemudian untuk memperoleh data yang dibutuhkan
untuk menyusun skripsi ini, maka penulis menggunakan metode:
1. Jenis penelitian, Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah:
a. Penelitian yurudis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk megkaji
penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.15
b. penelitian kepustakaan (Library Research ) yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara mengkaji, menganalisa serta merumuskan buku-buku, literarur dan
lainya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.
Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini yaitu
Pendekatan perundang-undangan (Statute opproach) ialah pendekatan dengan melakukan
pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema
sentral penelitian skripsi ini.16
15 Afifi fauzi Abas, Metodelogi Penelitian, ( Jakarta: Adelina Offest, 2010), h. 158. 16 Johny Ibrahim, Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: bayumedia
Publising, 2008), h. 294.
12
2. Sumber Bahan Hukum
Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengggunakan 2 jenis sumber data yaitu :
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan
perundang-undangan yang mana dalam hal ini KUH per atau BW (Burgelijk Wetbook),
HIR, dan PERMA No. 01 Tahun 2014 tentang pedoman bantuan hukum.
b. Bahan Hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku
kepustakaan17. Bahan hukum yang terdari dari atas buku buku yang ditulis para ahli
hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum,
yurispudensi, dan hasil-hasil simposium muktahir yang berkaitan dengan topik penelitian
skripsi ini.
I. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder, serta
bagaimana bahan hukum tersebut diinveterasisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan
masalah yang dibahas.
Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan, diperlukan metode sebagai berikut:
a. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel atau catatan, transkip,
buku, surat kabar, media online dan lain-lain.
17 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), h. 51.
13
b. Metode Interview Wawancara
Proses wawancara ini akan diajukan kepada narasumber, antara lain yaitu Hakim
Pengadilan Agama Cianjur, Ketua Pengadilan Agama Cianjur atau yang di tunjuk sebagai
penggatinya, dan pihak KUA sebagai fasilitator penyelenggaraan sidang keliling di Kab
Cianjur.
c. Tehnik Penulisan
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman kepada prinsip-prinsip yang
telah diatur dan dibukukan dalam buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
J. Sistematika Penulisan
Pendahuluan dalam sub bab ini berisikan tentang latar belakang masalah,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian,
teknik dan sistematika penulisan.
Sedangkan dalam bab ke-dua menjelaskan tentang pengertian sidang keliling,
kemudian menjelaskan pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan,
dalam sistem peradilaran, dan yang terakhir menjelasan tentang Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2008.
Dalam bab ke-tiga mendeskripsikan tentang sejarah dan profil Pengadilan Agama
Kabupaten Cianjur, kemudian menguraikan tentang wilayah hukum Pengadilan Agama
Kabupaten Cianjur dan yang terakhir proses beracara di Pengadilan Agama Kabupaten
Cianjur.
14
Dalam bab ke-empat ini penulis menganalisis penerapan asas peradilan sederhana,
cepat dan biaya ringan dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur,
kemudian menjelaskan tentang proses sidang keliling di Pengadilan Agama Kabupaten
Cianjur, dan menganalisis tentang implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 900:2008
yang di terapkan di Pengadilan Agama Cianjur, dan yang terakhir tentang analisis penulis.
Sedang dalam bab ke-lima, terakhir penulis memberikan kesimpulan dan saran-saran
dalam skripsi ini.
15
BAB II
SIDANG KELILING DAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM)
ISO 9001:2008
A. Sidang Keliling
1. Sejarah Singkat Persidangan Di Indonesia
Hukum Islam di Indonesia, akan sangat menarik jika dilihat dengan kacamata
historis. Ini akan memungkinkan kita memahami hukum Islam secara memadai. Bukan
saja dari isi yang banyak di bingkai dengan perbedaan pendapat itu. Sebelum hukum
Islam masuk ke Indonesia, di kepulauan nusantara ini sudah ada perdaban dan
kebudayaan yang dibangun oleh kerajaan Hindu dan Budha. Agama Islam di Nusantara
ini berasal dari jazirah Arab langsung. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa para
pedagang Arab menyebarkan Islam ketika melakukan perdagangan.18
Kehadiran Peradilan Agama di Indonesia telah ada jauh sebelum Indonesia
merdeka. Meskipun dalam bentuknya yang sangat sederhana dan penanaman
penyebutannya berbeda-beda, namun eksistensinya tetap dibutuhkan oleh masyarakat
muslim Indonesia. Hal ini mengingat, ia tidak hanya berpungsi sebagai medan akhir
dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat, namun sekaligus juga
sebagai penjaga eksistensi dan keberlangsungan pelaksanakan hukum Islam di Indonesia.
Itulah sebabnya di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia, keberadaannya
18 Yayan Sopyan, Islam Negara, (Jakarta, PT Semesta Rakyat Merdeka, 2012) cet-II, h.20 22.
16
merupakan coditio sine qua non dan melekat serta berbanding lurus dengan eksistensi
masyarakat muslim itu sendiri. 19
Sejak agama Islam dikenal dan diterima di wilayah Nusantara, sejak itu pula
Peradilan Agama telah ada dan proses persidangannya telah berjalan. Satu contoh di
kerajaan Mataram kurang lebih pada tahun 1610-1645 dikenal peradilan serambi, karena
tempat mengadili (persidangan) diadakan di serambi masjid, dan hakim-hakimnya
diangkat oleh sultan.20
Kita melihat kepada zaman Rasullulah SAW, ketika ada suatu masalah didalam
bidang apaun terutama bidang Munakahat, orang-orang pada zaman itu akan
mengadukan permasalahan tersebut langsung kepada Rasul dan diselesaikan langsung
oleh Rasul, karena Rasul dikenal dengan sifatnya yang adil dan tidak memihak, dan
keputusannyapun mengacu kepada Al-Qur’an, yang kemudian menjadi bahan acuan
orang-orang muslim untuk merujuk jika ingin memberikan keputusan. Kemudian dari
situlah dikenal lembaga Tahkim yaitu apabila anggota masyarakat yang tidak mengetahui
hukum agama terhadap peristiwa yang mereka hadapi, dan mereka tidak perlu untuk
mengadukan perkara tersebut kepada Hakim (pengadilan).21
Seiring dengan berjalannya waktu pencari keadilan yang beragama Islam
membutuhkan Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangan
yang dipunyai Peradilan Agama. Pada tahun 1989, telah di Undangkan oleh Undang-
19 Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai reformasi hukum di Indonesia, ( Jakarta:
Kencana, 2012 ) cet-2, h.2,. 20 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 33 21 Sultan Lubis dkk, Hukum Acara Perdata peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2006 ) h.9
17
Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini
disempurnakan atau diubah pada tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama. 22
Pengadilan Agama salah satu badan peradilan pelaku Kekuasaan Kehakiman untuk
menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam
perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris,
Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sedekah, dan Ekonomi Syariah. dengan kewenangan
Peradilan Agama tersebut di maksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tersebut, termasuk pelanggaran atas
Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan memperkuat landasan
hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah
berdasarkan qanun. 23
2. Pengertian Sidang Keliling
Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan yang
diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor
pengadilan karena alasan jarak. Transportasi dan biaya. Semua orang dapat mengajukan
perkaranya untuk disesesaikan perkaranya melalui pelayanan sidang keliling yang
22 Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai reformasi hukum di Indonesia, h. 229. 23 Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai reformasi hukum di Indonesia, h. 230.
18
dilakukan oleh pengadilan setempat. Tidak semua pengadilan melakukan sidang keliling
terutama pengadilan yang berada di wilayah ibukota Provinsi.
Sidang di luar gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap,
berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah
hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang
Keliling atau Sidang di tempat Sidang tetap.24
Sebagai badan yang melakukan peradilan, Pengadilan Agama tentunya harus
mempunyai tempat di mana persidangan akan di langsungkan dan kemudian dapat
memutus perkara, ada beberapa macam sidang keliling diantaranya adalah sidang keliling
dan sidang keliling terpadu. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan di
luar tempat pengadilan itu, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan atau di
balai desa.
Sidang keliling atau sidang di tempat, prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat
dan biaya ringan. Adapun manfaat sidang keliling ini adalah lokasi sidang lebih dekat
dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara, biaya transportasi ringan dan
menghemat waktu.
Sidang keliling merupakan bentuk bantuan hukum dari peradilan yang ada di
Indonesia, karena yang datang ke tempat sidang adalah para petugas pengadilan. Hal ini
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia,
24 Lihat PeraturanMahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu. pasal 1 ayat (5).
19
menyatakan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan
dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana,
perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak
memihak. Sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh
Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) dijelaskan
pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan meliputi layanan bebas
perkara, Sidang diluar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan
Pengadilan Umum, Peradilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.25
Umumnya sidang keliling itu sama halnya seperti persidangan umum lainnya,
hanya saja yang membedakan adalah sidang ini diadakan diluar kantor ruang persidangan
resmi, dan para penegak hukumnya yang mendatangi para masyarakat yang berperkara,
pengadilan biasanya melakukan persidangan di balai sidang pengadilan, kantor
kecamatan, kantor KUA, atau tempat fasilitas umum yang mudah di jangkau masyarakat
yang tinggal jauh dari kantor pengdilan.
Dalam Pasal 16 PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu disebutkan bahwa Pengadilan dapat
Menyelenggarakan Sidang di luar Gedung Pengadilan, khusus perkara yang mudah atau
pembuktiannya sederhana. .Pada dasarnya semua perkara dapat diajukan melalui sidang
25 Lihat Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu. pasal 1 ayat (1) .
20
keliling, akan tetapi karna ada keterbatasan pada pelayanan sidang keliling, maka perkara
yang dapat diajukan diantaranya adalah :
a. Istbat Nikah
b. Cerai Gugat
c. Cerai Talak
d. Penggabungan perkara Isbat Nikah dan cerai gugat/ cerai talak apabila pernikahan
tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian
e. Hak asuh anak
f. Penetapan ahli waris.
B. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan
1. Pengertian
Asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, dan diatur juga dalam
Pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Peradilan
dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan selanjutnya pada pasal 4
ayat (2) diterangkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan26
26 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
21
2. Makna dan Tujuan
Makna dan tujuan asas ini bukan sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan
biaya ringan. Bukan pula bertujuan menyuruh Hakim memeriksa dan memutuskan
perkara perceraian dalam waktu satu atau dua jam. Yang di cita-citakan adalah suatu
proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai bertahun-tahun,
sesuai dengan kesederhanaan Hukum acara itu sendiri. Apabila Hakim atau pengadilan
sengaja mengulur-ngulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka Hakim tersebut
tidak bermoral dan tidak propesional, serta telah melanggar asas peradilan sederhana,
cepat dan biaya ringan, jadi yang dituntut dari Hakim dalam menerapkan asas ini adalah
(1) sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa, dan tidak pula
sengaja di lambat-lambatkan.
Pemeriksaan dilakukan secara seksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara
memberi kesempatan yang berimbang dan sepantasnya kepada masing-masing pihak
yang bersengketa. (2) tidak boleh mengurangi ketetapan pemeriksaan dan penilaian
menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan, tidak boleh di
manipulasi untuk membelokan hukum, kebenaran, dan keadilan. Munurut M Yahya
Harahap, agar penerapan ini mempunyai nilai keadilan yang hakiki tidak terlepas
kaitannya dengan fungsi pelayanan yang baik, sopan, rendah hati, dan manusiawi, jadi
dalam melaksanakan fungsi pelayanan ini hakim harus benar-benar menyadari bahwa
dirinya adalah pejabat yang mengabdi bagi kepentingan penegak hukum. Apalagi bagi
Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama, sudah sewajarnya harus lebih mulia dan
22
lebih luhur penampilan dan pelayanannnya. Hal ini sesuai dengan predikat keagamaan
yang mereka anut.27
3. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama
Dalam undang-undang No. 07 Tahun 1989 tentang peradilan agama terdapat
delapan asas-asas umum, yatitu:
1. Asas Personalia keislaman
Asas ini diatur dalam pasal 2, penjelasan umum angka 2 alinea ke 3 dan pasal 49
ayat 1. Menurut M. Yahya Harahap, dari ketiga keterangan tersebut dapat dilihat bahwa
asas personalia keislaman sekaligus dikaitkan dengan perkara perdata bidang tertentu
sepanjang mengenai sengketa perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Oleh
karena itu, ketundukan personalia muslim kepada Pengadilan Agama, tidak merupakan
ketundukan yang bersifat umum, meliputi semua bidang perdata.
Asas personalia keIslaman ini penerapannya menjadi sempurna dan mutlak, apabila
didukung dan tidak terpisahkan dengan unsur hubungan hukum yang berdasarkan hukum
Islam. Adapun patokan yang dipakai pada asas ini berdasar pada patokan umum dan
patokan saat terjadi hubungan hukum. 28
2. Asas Tidak Boleh Menolak Perkara
Dikenal dengan asas ‘ ius curia novit ‘, hakim di anggap tahu akan hukum. Sehingga
setiap permasalahan yang diajukan kepadanya maka ia wajib mencarikan hukumnya. Ia
27 Sulaikin Lubis dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, ( Jakarta: Kencana,
2006 ), h.68 28 Sulaikin Lubis dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, h. 62.
23
wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dengan kata lain “ Hakim
berperan sebagai pembentuk hukum dan padanya tidak di perkenankan hanya sebagai
corong Undang-Undang. 29
3. Asas Wajib Mendamaikan
Asas Hakim wajib mendamaikan anatar pihak-pihak yang berperkara sejalan
dengan tuntutan dan tuntutan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh setiap perselisihan
diselesaikan melalui perdamaian atau islah. Perdamaian dapat dilakukan saat sebelum
perkara mulai disidangkan maupun setelah perkara di sidangkan sepanjang belum diambil
putusan. Apabila perdamaian telah dicapai dapat dibuat dalam bentuk akta yang dapat
mengikat para pihak.30
4. Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan
Asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989, dan diatur juga
dalam Pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa
Peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan selanjutnya pada
pasal 4 ayat (2) diterangkan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha
mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan31
29 Jaenal arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam di Indonesia, h. 351. 30 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 07 Tahun
1989, h. 73. 31 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
24
5. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum
Dalam pasal 13 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 dijelaskan tentang asas persidangan
terbuka untuk umum. Dalam pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa sidang pemeriksaan
pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
Kemudian dalam pasal 13 ayat (3) nya disebutkan tidak dipenuhinya ketentuan
sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan putusan batal demi Hukum.32
6. Asas Kebebasan
Kebebasan dimaksud adalah tidak boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan
dalam suatu perkara yang dapat mempengaruhi putusan yang akan diambil oleh Majelis
Hakim. Dalam menangani kasus yang diperiksanya, Hakim bebas dalam menerapkan
hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan secara tepat dan juga
melakukan penemuan-penemuan hukum. Sehingga putusannya diharapkan benar dan
para pihak mendapat keadilan.
7. Asas Legalitas
Asas legalitas tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 yang
menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang. Rumusan ini dapat dipahami bahwa asas legalitas terkandung di dalamnya
sekaligus berbarengan dengan penegasan persamaan hak dan derajat setiap orang yang
berperkara di depan sidang Pengadilan. Baik asas legalitas maupun persamaan hak,
32 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 ayat (1) dan (3).
25
keduanya mengandung hak asasi setiap orang. Asas legalitas meliputi hak asasi yang
berkenaan dengan hak perlindungan hukum dan asas persamaan hubungan dengan
persamaan di depan hukum atau asas equality.33
C. Manajemen International Standard Organisation (ISO) 9001:2008
1. Pengertian ISO 9001:2008
ISO 9001 adalah standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Suatu
lembaga/organisasi yang telah mendapatkan akreditasi (pengakuan dari pihak lain yang
independen) ISO tersebut, dapat dikatakan telah memenuhi persyaratan internasional
dalam hal manajemen penjaminan mutu produk/jasa yang dihasilkannya..
Sistem manajemen mengacu pada apa yang organisasi lakukan untuk mengelola
proses, atau aktivitas, sehingga produk atau jasanya memenuhi tujuan yang telah di
tetapkanya sendiri, seperti :
a. Memenuhi persyaratan kualitas pelanggan.
b. Sesuai dengan peraturan, atau
c. Tujuan lingkungan.
ISO 9001:2008 dikeluarkan oleh International Organisation for Standardization
(ISO), berkedudukan di Genewa, Swiss. ISO 9001:2008 disusun oleh Technical Commite
(TC) 176, dikeluarkan pertama kali pada tahun 1987 dan telah mengalami
33 Sulaikin Lubis dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, h. 72.
26
perubahan/revisi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 1994 dan 2008, diadopsi oleh
seluruh negara anggota ISO menjadi standar pada masing-masing negara tersebut.34
2. Prinsip-prinsp ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 fokus pada efektifitas proses continual improvement dengan pilar
utama pola berfikir PDCA, dimana dalam setiap proses senantiasa melakukan
perancangan yang matang, implementasi yang terukur dengan jelas, dilakukan evaluasi
dan analisis data yang akurat serta tindakan perbaikan yang sesuai dan monitoring
pelaksanaan agar benar-benar bisa menuntaskan masalah yang terjadi di organisasi.
Pilar berikut yang digunakan demi mensukseskan program Sistem Manajemen
Mutu ini, maka ditetapkanlah 8 prinsip manajemen mutu yang bertujuan untuk
mengimprovipasi kinerja sistem agar proses yang berlangsung sesuai dengan fokus utama
yaitu effectivitas continual improvment, 8 prinsip manajemen yang dimaksud adalah :
1. Costumer focus : semua aktifitas perencanaan dan implementasi system semata-maya
untuk memuaskan costumer.
2. Leadership : top manajemen berfungsi sebagai leader dalam mengawal implementasi
system bahwa semua gerak organisasi selalu terkontrol dalam satu komando dengan
kommitment yang sama dan gerak sinergi pada setiap elemen organisasi.
3. Keterlibatan semua orang : semua element dalam organisasi terlibat dalam concern
dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu sesuai fungsi kinerja masing-masing,
34 https://sertifikatiso.wordpress.com/2015/04/06/pengertian-iso-90012008/
27
bahkan hingga office boy sekalipun hendaklah senantiasa melakukan yang terbaik dan
membuktikan kinerjanya layak serta berqualitas, pada fungsinya sebagai office boy.
4. Pendekatan proses : aktivitas implementasi system selalu mengikuti proses yang
terjadi dalam organisasi. Pendekatan pemgelola proses dipetakan melalui bussines
proses. Dengan demikian, pemborosan karena proses yang tidak perlu bisa dihindari
atau sebaiknya, ada proses yang tidak terlaksana karna pelaksanaan yang tidak sesuai
dengan flow process itu sendiri yang berdampak pada hilangnya kepercayaan.
5. Pendekatan Sistem Manajemen : implementasi sistem mengedepankan pendekatan
pada cara pengelolaan proses bukan sekedar menghilangkan masalah yang terjadi.
Karena itu konsep kaizen, continual improvement sangat ditekankan. Pola
pengelolaan bertujuan memperbaiki cara dalam menghilangkan akar masalah dan
melakukan improvement untuk menghilangkan potensi masalah.
6. Perbaikan berkelanjutan : improvement, adalah roh implementasi ISO 9001:2008.
7. Pendekatan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan : setiap keputusan pada
implementasi sistem selalu didasarkan pada fakta dan data. Tidak ada data sama
dengan tidak dilaksanakannya sistem ISO 9001:2008.
8. Kerjasama yang saling menguntungkan. 35
3. Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008
Keberhasilan implementasi Majanemen Mutu dalam proses operasional dapat
diukur dengan kinerja secara menyeluruh. Penelitian kerja dimaksudkan untuk
35 Artikel Wawan Setiawan, Prinsip-Prinsip Dasar ISO 9001:2008, diakses pada tanggal 25 juli
2011.
28
mengetahui apakah manajemen telah bekerja sesuai dengan rencana atau standar yang
telah ditetapkan.36
Mutu atau kualitas memiliki definisi yang bervariasi dari yang konvensional sampai
yang lebih startegis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan
karakteristik langsung suatu produk, seperti performa, keandalan, mudah dalam
menggunakan, estetika dan sebagainya. definisi strategis dari kualitas adalah segala
sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan.
Pada dasarnya Manajemen Mutu didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan
performa secara terus menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area
fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan
modal yang tersedia. (Vincent Gaspersz, 2001). Sistem mutu merupakan bagian dari
praktek, tanggung jawab, kebijakan, dan prosedur yang digunakan sebuah organisasi
untuk melaksanakan dan mempertahankan tingkatan mutu dalam produk, proses, dan
jasa.37
Manfaat Sistem Manajemen Mutu bagi pelanggan, antara lain sedikit atau bahkan
tidak memiliki masalah dengan produk atau jasa. Kepedulian terhadap pelanggan menjadi
lebih baik atau pelanggan lebih di perhatikan. dan kepuasaan pelanggan terjamin untuk
terpenuhi. Sedangkan manfaat Sistem Manajemen Mutu bagi perusahaan antara lain
terdapat perubahan kualitas produk dan jasa, staf lebih termotifasi, produktifitas
36 Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.2, September 2014 (92-102) ISSN: 2087-9334,
h.92 37 Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.2, September 2014 (92-102)
29
meningkat, biaya turun, produk cacat berkurang, dan permasalahan dapat diselesaikan
dengan cepat.38
Lembaga ISO yang berdiri sejak 1974 adalah organisasi yang merangkum sejumlah
kepentingan dalam perumusan standar secara independen. Walaupun pada awalnya
lembaga ISO tidak khusus merancang stnadar yang dipakai pada perdagangan, namun
dalam perjalanannya kebutuhan standar tidak terlepas dari persyaratan dunia
perdagangan. Keberhasilan ISO 9001:2008 pada tahun 1987 menjadikan ISO sebagai
standar yang dinilai paling fair dalam perdagangan dunia (Thaheer, 2005). Menurut LPJK
(2005), sistem akreditasi dan sertifikiat ISO merupakan pengakuan atas konsentrasi
standar SMM.
Tanggung jawab dan wewenang pemberian akreditasi dan sertifikasi secara
internasional dilakukan oleh suatu badan dunia, yaitu International Accreditation Forum
(IAF). Merupakan badan federasi, badan akreditasi nasional lebih dari 30 negara di dunia,
diantaranya Komite Akreditasi Nasional (KAN) indonesia. Menurut Gaspersz (2005),
ISO 9001 adalah suatu standar ISO 9000 untuk SMM (Quality Management Sistem atau
QSM) adalah struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur-prosedur, proses-proses dan
sumber-sumber daya untuk penerapan manajemen mutu. ISO 9001 menetapkan
persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dan suatu SMM,
38 Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.2, September 2014 (92-102)
30
yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi akan memberikan produk (barang dan
jasa) yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan.39
Sistem Manajemen Mutu ISO menurut Brown & Van der Wiele (1998), Mears &
Voehl (1995), Meyer & Allen (1997), Zink (1994) dalam Mei Feng et al. (2006)
dikelempokan dalam tiga Framework yaitu: (1) perencanaan sertifikat ISO, (2) komitmen
organisasi atau perusahaan terhadap mutu, dan (3) penerapan prosedur standar yang telah
ditetapkan.
39 Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.13 No.2, September 2011: 162-176, h.163
31
BAB III
WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA DAN PROSES BERACARA DI
PENGADILAN AGAMA
A. Sejarah dan Gambaran Umum Pengadilan Agama Cianjur
1. Sejarah
Pengadilan Agama merupakan salah satu badan Peradilan pelaku Kekuasaan
Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari
keadilan dalam perkara teretnentu antara orang-orang yang beragama Islam dibidang
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Sodaqoh, Dan Ekomoni Syariah.
dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut di maksudkan untuk
memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara
tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan
Pelaksanaan dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan
kewenangannya dibidang jinayah berdasarkan qanun40.
Kata Peradilan berasal dari akar kata “adil”, dengan awal “per” dan dengan
imbuhan “an”. Kata Peradilan sebagai terjemahan dari “qadha”, yang berarti
memutuskan, melaksanakan, menyelesaikan. Dan adapula yang menyatakan bahwa
umumnya kamus tidak membedakan antara Peradilan dengan Pengadilan.41
40 Jaenal Arifin, Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia, ( Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet-2, h. 230. 41 Erfainiah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia, ( Malang: Uin-Malang Press, 2008 ), Cet-I,
h.1.
32
Berbicara tentang perjalanan Peradilan Agama yang telah dilalui dalam rentan
waktu yang demikian panjang, berarti kita berbicara tentang masa lalu yakni sejarah
Peradilan Agama. Hal tersebut dianggap penting untuk rencana melangkah ke masa yang
akan datang, guna terhindar dari sandungan yang berulang pada lubang yang sama.
Namun diakui bahwa data sejarah Peradilan Agama tidak mudah mendapatkannya,
seperti yang dikatakan para ahli mengakui bahwa, sumber rujukan Pengadilan Agama
sangatlah minim karena sengaja dilewatkan oleh para cerdik pandai muslim masa lalu,
yang selalu memandang remeh dan malah cenderung menganggapnya sebagai wujud
kemunduran sisa masa kejayaan Islam.
Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam Peradilan
yakni Peradilan perdata dan Peradilan padu. Peradilan perdata mengurus perkara-perkara
yang menjadi urusan raja, sedang Peradilan padu mengurusi perkara-perkara yang bukan
menjadi urusan raja.
Dalam perkembangan berikutnya Peradilan perdata diubah menjadi Peradilan
surambi yang tidak lagi dipimpin oleh raja tetapi dipimpin oleh penghulu yang
didampingi oleh alim ulama sebagai anggota Majlis. Dinamakan Peradilan surambi
karena sidang-sidangnya dilakukan di surambi Masjid Agung. Walaupun telah terjadi
perubahan nama, namun tugas, wewenang kekuasaannya tetap tidak berbeda dengan
Peradilan perdata.42
42 Jaenal Arifin, Peradilan Agama dalam Bingkai reformasi hukum di Indonesia, ( Jakarta:
Kencana, 2012 ), h. 354
33
2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Cianjur
Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur berada di daerah Cianjur, tepatnya di Jalan
Karang Tengah, Jl Raya Bandung, menuju jalan ke arah Bandung. Pengadilan Agama
Cianjur telah ada sejak lama, sehingga pada awal mulanya gedung pengadilan ini masih
menggunakan Masjid Kaum Cianjur, meskipun pada waktu itu struktur organsasinya
telah terbentuk, tetapi belum mempunyai gedung Pengadilan seutuhnya.
Indonesia adalah negara yang dibangun oleh pilar-pilar keragaman. Baik itu etnik,
budaya, adat maupun agama. Untuk yang terakhir, agama Indonesia hadir dan
berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Selanjutnya,
norma ini dianggap mulai menyerap dalam institusi masyarakat.43
Komposisi karyawan Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur ketika itu berjumlah 4
orang sebagai berikut, yaitu : K.H.R.A Bustomi, sebagai ketua, HR.Moch. Soleh sebagai
juru tulis, Madani sebagai kewedaan Ciranjang, Hambali sebagai juru muda dan RI
Abdurrohim sebagai Pengantar TU.
Adapun Hakim yang menyidangkan berbagai kasus yang ada di Pengadilan Agama
Cianjur pada waktu itu semuanya sebagai hakim tidak tetap (honorer) yaitu: KH. Amin
sebagai hakim anggota tidak tetap, kemudian HR. Moch. Soleh sebagai hakim anggota
tidak tetap, Madani anggota tidak tetap, KHR Marzuki anggota tidak tetap, KH. Djazuli
43 Yayan Sopyan, Islam Negara, (Jakarta: Rmbooks, 2012), cet-2, h.11
34
anggota tidak tetap, KH pandi anggota tidak tetap, KH. Solehudin anggota tidak tetap,
dan yang terakhir adalah KH R. Abdul Halim anggota tidak tetap.
Inventaris kantor Pengadilan Agama ketika itu hanya mempunyai 2 mesin ketik, yakni
sebuah mesin ketik besar dan sebuah mesin ketik kecil, 1 buah mesin stensil dan satu
buah sepeda. Demikian pula Pegawai belum memakai seragam. Meja sidang yang
dipergunakan adalah meja biasa.
Pengadilan Agama Cianjur sejak awal pembentukannya (tahun 1882) mengalami
banyak perkembangan dan dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1980 telah dipimpin
oleh beberapa orang pimpinan (hoof penghulu/ketua) yaitu : (1) KRHA. Bustomi (1945-
1954); (2) KHR Hasan (1954-1959); (3). KRH. Moh. Saleh (1959-1963); (4). KR. Ahmad
Mukhtar (1963-1965); (5). KR. Moh. Basri (1965-1968); (6.) KRH. Zaini Dahlan (1968-
1970); (7). KR. Ahmad Mukhtar (1970-1974); (8). KRI. Abdurrahim (1974-1977); (9).
Drs. A. Kalyubi Kosasih (1977-1987).
Kemudian setelah raad Agama berubah nama menjadi Pengadilan Agama pada
tanggal 28 Januari 1980, maka Pengadilan Agama Cianjur sesuai dengan Keputusan
Menteri Agama nomor : 71/1983 tanggal 15 September 1983 menjadi Pengadilan Agama
Cianjur kelas II A dan pada tahun 1997 dinaikkan kelasnya menjadi Pengadilan Agama
Cianjur kelas I B sampai sekarang, berikut ini secara berturut-turut sosok yang pernah
memimpin Pengadilan Agama Cianjur sejak Pengadilan Agama Cianjur di tetapkan
sebagai Pengadilan Agama Cianjur kelas II A beserta periode masa bhaktinya sampai
sekarang yang sudah menjadi kelas 1B, yaitu : S. H. A. Kalyubi Kosasih (1977-1987),
Drs. Ahmad Oji Ridwan (1987-1996 ), Drs. E. Saepudin (1997-2001 ), Drs. H. Dadang
35
Dimyati, S.H (2001-2002 ), S. H. Musani Nur Ali, MH (2001-2002 ), S. H. Musani Nur
Ali, MH (2002-2006). ,
3. Struktur Pengadilan Agama Cianjur
Adapun Pejabat Struktural Pengadilan Agama Cianjur hari ini yang menjabat dalam
beberapa jabatan penting yaitu :
Ketua : Drs. H. Saefuddin Turmudzi, MH.,
Wakil ketua : Drs. Faizal Kamil, SH, MH.,
Panitera : Misbahul Bahri, S.Ag.,
Sekertaris : Indra Ari Setiawan, SH.,
Panitera Muda Hukum : Drs. Fauziah.
Panitera Muda Gugatan : Didin Jamaludin, SH, MH.,
Panitera Muda Permohonan : Drs. Ayi Farihat Afiati, MH.,
Kepala bagian kepegawaian : Yani Mardiyani, S.Pdi, SH,i.,
Kepala bagian keuangan : M. Arif Hanif Juriansyiah, SH.44
44Struktur Pengadilan Agama Cianjur masih mengunakan struktur yang lama, belum
menggunakan struktur yang sesuai dengan PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepanitraan dan Keseketariatan Peradilan
36
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Cianjur
Adapun Visi Pengadilan Agama Cianjur adalah Terwujudnya Pengadilan yang
Berwibawa dan Bermartabat. Sedangkan yang menjadi Misi dari Pengadilan Agama
Cianjur adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan pelayanan prima yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pengadilan untuk mewujudkan
pelayanan prima bagi pencari keadilan.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manjemen dengan dukungan sistem teknologi
informasi.45
B. Gambaran Umum Wilayah Hukum Pengadilan
Secara geografis Kabupaten Cianjur berada di tengah Propinsi Jawa Barat, dengan
jarak ± 65 km. dari ibu kota Propinsi Jawa Barat (Bandung) dan ± 120 km. dari ibu kota
negara (Jakarta) yang terletak pada posisi 6º 21’ – 7º 25’ Lintang Selatan (LS) dan 106º
42’ – 107º 25’ Bujur Timur (BT). Luas Kabupaten Cianjur mencapai 350.148 hektar.
dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten
Bogor dan Purwakarta sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi,
45 diakses pada tanggal 10 Juli 2013, 13.09 WIB
37
sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah Timur berbatasan
dengan wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut. Keadaan alam
Kabupaten Cianjur terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :
1. Cianjur Bagian Utara : Daerah ini merupakan dataran tinggi yang terletak di kaki
Gunung Gede dengan ketinggian 2.962 meter. Derah ini sebagian besar merupakan
dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran yang dipergunakan
untuk areal perkebunan dan pesawahan. Di daerah ini tumbuh subur tanaman sayuran,
teh dan tanaman hias.
2. Cianjur Bagian Tengah : Daerah ini merupakan daerah yang berbukit-bukit kecil
dikelilingi dengan struktur tanahnya yang labil sehingga sering terjadi tanah longsor
dan daerah ini pun merupakan daerah gempa bumi, dataran lainnya di wilayah ini
terdiri dari areal perkebunan dan pesawahan. Di daerah ini tumbuh subur tanaman
padi, teh, kelapa dan buah-buahan.
3. Cianjur Bagian Selatan : Daerah ini merupakan dataran rendah, akan tetapi banyak
terdapat bukit-bukit kecil yang diselingi oleh pegunungan yang melebar sampai ke
daerah pantai Samudera Indonesia. Seperti halnya wilayah Cianjur bagian Tengah,
wilayah bagian Selatan pun tanahnya labil, sering terjadi longsor dan daerah gempa
bumi. Di wilayah ini terdapat pula areal untuk perkebunan dan pesawahan, tetapi tidak
begitu luas. Di daerah ini tumbuh subur tanaman palawija, perkebunan teh, karet,
aren, coklat, kelapa dan tanaman buah-buahan.
38
Wilayah hukum Pengadilan Agama Kab Cianjur meliputi seluruh wilayah Kab
Cianjur, terdiri dari 1 (satu) kabupaten admintratif, 32 kecamatan, dan meliputi 335 desa,
berikut wilayah-wilayahnya.
Adapun kabupaten Cianjur memiliki 32 kecamatan, yang di setiap kecamatannya
itu terdapat beberapa desa yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur.
Antara lain : Kec Agrabinta memiliki 10 desa yaitu, Sirnalaut, Bojongkaso, Sukamanah,
Wanasari, Karangsari, Neglasarai, Mulyasari, Bunisari, Mekarsarai, Tanjungsari. Setelah
itu ada Kec. Leles, yang mempunyai 11 desa, anatar lain: Pusakasari, Nagasari, Sukajaya,
Sukamulya, Purabaya, Sukasirna, Walahilir, Puncakwangi, Sirnasari, Karyamukti, Dan
Mandalawangi.
Selanjutnya yaitu Kec Sindangbarang yang mempunyai 09 desa, yaitu: Hegarsari,
Jatisari, Kertasari, Talagasari, Sirnagalih, Saganten, Jayagiri, Muaracikadu, Dan
Girimukti. Kemudian Kecamatan yang berdampingan dengan Kec Sindangbrang adalah
Kec Cidaun yang memiliki 13 desa, yaitu : Karyabakti, Sukapura, Cisalak, Jayapura,
Kertajadi, Cidamar, Karangwangi, Cimaragang, Gelarpawitan, Neglasari, Cibuluh,
Puncakbaru, Dan Mekarjaya. 46
Kecamatan Naringgul memiliki 10 Desa, yaitu : Cinerang, Wangunjaya, Mekarsari,
Wangunsari, Malati, Sukamulya, Naringgul, Wanasari, Sukabakti, Dan Balagede.
Selanjutnya ada Kecamatan Cibinong, yang memiliki 13 Desa, yaitu : Panyindangan,
46 diakses pada tanggal 19 Juli 2011, 16.25 WIB
39
Wargalutu, Hamerang, Pananggapan, Girijaya, Sukajadi, Sukamekar, Batulawang,
Cikangkerang, Pamoyanan, Cimaskara, Padasuka, Mekarmukti.
Kecamatan selanjutannya yaitu Kecamatan Cikadu yang memiliki Desa yang tak
terlalu banyak dari Kecamatan sebelumnya, yaitu hanya 09 Desa, antara lain :Padaluyu,
Sukaluyu, Mekarlaksana, Cikadu, Kalapanungal, Mekarwangi, Cisaranten, Sukamulya
Dan Mekarjaya. Disusul dengan Kecamatan selanjutnya yaitu Kecamatan Pasirkuda,
dengan 13 Desa yang menjadi wilayahnya, yaitu: Pasirdalem, Sukaraja, Kadupandak,
Talagasari, Neglasari, Sukakerta, Sukarahaja, Bojongkasih, Sukasari, Wargasari,
Wargaasih, Sukaresmi Dan Gandasari.
Kecamatan Cijati memiliki 09 Desa, yaitu: Padaasih, Sukaluyu, Sirnabakti,
Bojonglarang, Sukamahi, Cijati, Cibodas, Caringin Dan Parakatugu. Setelah itu barulah
Kec Takokak, memiliki 09 Desa yaitu: Waringinsari, Simpang, Pasawahan,
Sindangresmi, Sukgalih, Bumbungansari, Sindanghayu, Hegermanah, Cinujen.
Ditambah lagi dengan Kec. Sukanegara yang memiliki 10 Desa, yaitu: Sukanegara,
Sukamekar, Sukalaksana, Sukakarya, Sukarami, Sukajember, Gunungsari, Sindangsari,
Jayagiri Dan Ciguha.
Selanjutnya Kec. Pagelaran, memiliki banyak sekali Desa, ada sekitar 17 Desa,
yaitu: Pagelaran, Padamaju, Simpang, Sindangkerta, Karanghajar, Kertaraharja,
Gelaranyar, Mekarsari, Salagedang, Pangandegan, Pasirbaru, Situhiang, Buniwangi,
Bunijaya, Kalibaru, Pusakajaya Dan Karangjaya. Seteleah itu wilayah yang berdekatan
dengan dengan Kecamatan ini adalah kec Cempaka Mulya, termasuk pecahan dari Kec
40
Cempaka, yang hanya memiliki 05 Desa, yaitu: Cibangala, Campakawarna,
Campakamulya, Sukabungah Dan Sukasari.
Kecamatan Cibeber, yang memiliki Desa yang cukup banyak menjadi wilayah
hukum Pengadilan Agama Cianjur, sekitar 18 Desa terdapat di Kec Cibeber ini, yaitu :
Cihaur, Cibaregbeg, Sukaraharja, Peuteuycondong, Mayak, Cikondang, Cisalak, Cipetir,
Salagedang, Sukamanah, Sukamaju, Karangnunggal, Kanoman, Cibadak, Girimulya,
Cibokor Dan Salamnunggal.
Daerah-daerah yang telah dipaparkan diatas adalah Wilayah hukum yang termasuk
dalam lingkup Pengadilan Agama Cianjur, dan daerah tersebut termasuk kedalam
wilayah bagian Cianjur selatan. Selain daerah-daerah di atas masih ada beberapa lagi yang
menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur yang akan di uraikan dibawah ini.
Kecamatan Warungkondang, memiliki 11 Desa yang menjadi wilayah hukumnya,
yaitu : Cisarandi, Sukamulya, Cikoraya, Jambudipa, Mekarwangi, Tegallega, Bunikasih,
Bunisari, Cieeundeur, Ciwalen Dan Sukawangi. Setelah itu, kecamatan selanjutnya
adalah kecamatan Gekbrong yang tidak begitu mempunyai banyak Desa, karena tertelak
di daerah perkotaan Cianjur, hanya memilki 08 Desa yaitu: Cintaasih, Cikencana,
Sukaratu, Bangbayang, Songgom, Cikahuripan, Gekbrong Dan Kebonpeuteuy.
Ketiga Kecamatan di atas termasuk wilayah yang tidak begitu jauh dari Pengadian
Agama Cianjur, disusul dengan Kec Cilaku yang mempunya 10 desa antara lain :
Rancagoon, Sukasari, Sukakerta, Sirgagalih, Cibinonghilir, Rahong, Munjul,
41
Sindangsari, Ciharashas Dan Mulyasarai. Daerah daerah ini termasuk kedalah wilayah
Cianjur Barat, yang letaknya cukup stategis dan dekat dengan puat keramaian Cianjur.
Selain daerah yang telah di sebutkan diatas, masih ada beberapa daerah yang menjai
wilayah hukum Pengadilan Agama Kab Cianjur sendiri, selanjutnya yaitu Kec Sukaluyu
yang mempunyai 10 Desa, antara lain : Salajambe, Sukamulya, Panyusuhan, Tanjungsari,
Sindangraja, Mekarjaya, Sukasirna, Sukaluyu, Babakansari Dan Hegermanah.
Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Bojongpicung yang mempunyai 11 Desa,
yaitu: Bojongpicung, Hegermanah, Jati, Cikondang, Cibarengkok, Sukarama, Kemang,
Jatisari, Sukaratu, Neglasari Dan Sukajaya.
Kecamatan haurwangi mempunyai 08 Desa, tidak begitu banyak seperti Kecamatan
yang lainnya, yaitu : Haurwangi, Ramasari, Kertasari, Sukatani, Cihea, Mekarwangi,
Kertamukti, Cipeuyeum. Selanjutnya yang berbatasan dengan Kecamatan Haurwangi
adalah Kecamatan Ciranjang, yang memilki 12 Desa yaitu : Ciranjang, Sindangjaya,
Cipeuyeum, Cibiuk, Gunungsari, Karangwangi, Nangglamekar, Kertajaya, Sindangsari,
Kertamukti, Mekarwangi Dan Mekargalih.
Daerah-daerah tersebut termasuk dalam wilayah Cianjur Timur, yang berbatasan
dengan Kab Bandung barat. Selanjutnya Kecamatan Mande, yang mempunyai 12 Desa
yaitu : Mande, Bobojong, Kademangan, Cikidang Bayabang, Mulyasari, Jamali,
Ciandam, Sukamanah, Leuwikoja, Kutawaringin Dan Murnisari. Berdampingan atau
berbatasn dengan Kecmatan Mande adalah Kecamatan Karang Tengah, mempunyai
cukup banyak Desa, yaitu 16 Desa antara lain: Sukamanah, Bojong, Sindanglaka,
42
Maleber, Ciherang, Sukamantri, Sukasari, Babakancaringin, Sabandar, Sindangasih,
Sukataris, Langansari, Hegermanah, Sukajadi Dan Sukamulya.
Beralih kedaerah yang dekat dengan pusat kota, ada beberapa kecamatan yang dan
desa-desa di dalamnya, yaitu Kecamatan Cianjur yang memiliki 11 Desa antara lain:
Sayang, Muka, Pamoyanan, Bojongherang, Sawahgeda Solokpandan, Babakankaret,
Limbangsari, Nagrak, Mekarsari Dan Sukamulya. Selanjutnya Kecamatan Cugenang
yang mempunyai 16 Desa, yaitu : Sukamanah, Gasol, Cijedil, Cibeureum, Nyalindung,
Mangunkerto, Sarampad, Talaga, Sukajaya, Cibulakan, Benjot, Sukamulya, Wangunjaya,
Cirumput, Padaluyu Dan Galudra.
Kecamatan selanjutnya yang menjadi salah satu Wilayah hukum Pengadilan Agama
Kabupaten Cianjur adalah Kecamatan Pacet yang hanya mempunyai 07 Desa, yaitu :
Ciputri, Ciherang, Cipendawa, Cibodas, Gadog, Sukatani Dan Sukanagaih. Kemudian
Kecamatan Cipanas yang hanya mempunyai 07 Desa di dalamnya, yaitu : Cipanas,
Cimacan, Ciloto, Sindanglaya, Sindang Jaya, Batulawang Dan Palasarai.
Kecamatan selanjutnya adalah Kecamatan Sukaresmi, yang mempunyai 11 Desa,
yaitu : Sukaresmi, Cikanyere, Cikencana, Ciwalen, Kawungluwuk, Cibadak, Sukamahi,
Cibanteng, Kubang, Pakuon, Dan Rawabelut. Dan yang terakhir adalah kecamatan
Cikalong kulon, yang mempunyai paling banyak Desa, yaitu 18 Desa di dalamnya antara
lain: Sukagalih, Mekargalih, Gudang, Cinangsi, Mentengsari, Cijagang, Majalaya,
43
Kamurang, Warudoyong, Cirama Girang, Mekarmulya, Neglasari, Lembahsari,
Mekarjaya, Mekarsari, Padajaya, Sukamulya Dan Cigunung Herang.47
C. Proses Beracara di Pengadilan
Perancang Hukum Acara Perdata adalah Mr. H.L. Wichers, seorang presiden
Hoggereschtshof, yaitu Badan Pengadilan Tertinggi di Indonesia di zaman kolonial
Belanda, dengan surat keputusan Gubernur Jendral Rochussen tertanggal 5 desember
1846 Nomor 3 Mr. Wichers tersebut diberi tugas untuk merancangkan sebuah reglement
(peraturan) tentang adminitrasi, polisi dan proses perdata serta proses pidana bagi
golongan bumi putra.48
Dalam Hukum Acara perdata orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar
disebut Penggugat, sedangkan bagi orang yang ditarik di hadapan persidangan atau
pengadilan, karena ia di anggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang disebut
Tergugat, maka mereka disebut Penggugat 1, Penggugat II dan seterusnya. Demikian juga
haknya bila tergugat lebih dari satu orang, maka masing-masing tergugat disebut dengan
Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya.
Hukum Acara Perdata Pada Hakikatnya mengikat bukan hanya para pihak saja,
termasuk kuasa hukumnya, hakim yang memerisa perkara tersebut. Pada tahap awal
47www.pa-cianjur.go.id diakses pada tanggal 19 Juli 2011, 16.25 WIB
48 Faizal Kamil, Asas Hokum Acara Perdata, (Jakarta: badan Penerbit IBLAM, 2005), h.1
44
Hukum Acara Perdata tampaknya bersifat hanya mengatur para pihak, namun ada tahap
selanjutnya justru berubah sifatnya menjadi memaksa (imperatif) terhadap para pihak. 49
Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentu
harus dijadikan acuan dan pedoman dalam beracara di Pengadilan. Oleh karena, untuk
berposes di pengadilan khususnya Peradilan Agama harus dilakukan beberapa langkah
atau proses sebagai berikut :
1. Setelah perkara di daftarkan, pemohon atau penggugat, dan pihak termohon atau
tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunnggu surat panggilan dari
jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Kab Cianjur untuk menghadiri
persidangan.
2. Tahapan Persidangan
a. Upaya perdamaian ( Mediasi )
b. Pembacaan permohonan atau gugatan
c. Jawaban termohon atau tergugat
d. Replik pemohon atau penggugat
e. Duplik termohon atau tergugat
f. Pembuktian ( pemohon/penggugat dan termohon/tergugat )
g. Kesimpulan ( pemohon/penggugat dan termohon/tergugat )
h. Musyawwarah majlis Hakim
49 Faizal Kamil, Asas Hokum Acara Perdata, h.9-10
45
i. Pembacaan putusan/penetapan.50
3. Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat
mengajukan upaya hukum (verset, banding, peninjauan kembali) selambat-lambatnya
14 hari setelah perkara diputus atau diberitahukan.
4. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, khusus untuk pemohonan talak,
Pengadilan Agama kabupaten Cianjur :
a. Menetapkan hari sidang ikrar talak.
b. Memanggil pemohon dan termohon dalam sidang ikrar talak.
c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak di tetapkan sidang ikrar talak,
suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka
gugurlah penetapan hukum tersebut dan perceraian tidak dapat di ajukan dengan
perkara hukum yang sama.
d. Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat di keluarkan akta cerai.
5. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka
dapat di keluarkan akta cerai.
6. Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka
pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusannya.
50 M Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), cet-2, h.20-26.
46
7. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian
tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan
eksekusi ke Pengadilan Agama Kab Cianjur untuk memutus perkara tersebut.51
51 M Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di
Indonesia,h.20-26.
47
BAB IV
ASAS PERADILAN AGAMA DAN MANAJEMEN ISO TERHADAP
EFEKTIVITAS PROSES MENYELESAIKAN PERKARA PADA SIDANG
KELILING DI PENGADILAN AGAMA CIANJUR
A. Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Sidang
Keliling
Peradilan Agama adalah sebutan ( titelatur ) resmi bagi salah satu di antara empat
lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga
lingkungan peradilan lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan
Tata Usaha Negara. Sedang dalam Undang-Undang yang baru yaitu UU No.48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 18 disebutkan bahwa Kekuasaan
Kehakiman dilakukan Oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada dibawahnya
dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata
Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.52
Peradilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan khusus di Indonesia. Dua
peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama hanya berwenang di bidang
perkara tertentu, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di
52 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 18 ayat (1)
48
Indonesia, serta dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu dan tidak mencakup seluruh
perdata Islam.53
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Perkara tertentu yang
dimaksud adalah yang termaktub didalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006. Yaitu : Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh,
Ekomoni syariah54
Para pencari keadilan membutuhkan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan
perkaranya, terlebih bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dengan Pengadilan Agama
setempat, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dan kemungkinan besar tidak
memungkinkan untuk datang dan menyelesaikan perkara mereka dalam waktu satu hari
saja.
Implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan menurut Drs. Faizal Kamil
SH, MH., artinya tidak bertele-tele, tidak berlarut larut, dan juga tidak mempersulit para
pihak yang akan berperkara dalam sidang keliling tersebut. sesuai dengan peraturan
Mahkamah Agung, tidak boleh ada perkara di sidangkan dalam jangka waktu lebih dari
5 bulan, tapi hanya ada beberapa hal yang dikecualikan.55
53 Basiq Djalil, Peradilan Islam, (jakarta: Amzah, 2012), cet-1, h.7. 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama. 55 Wawancara dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul 11:00
49
Menurut M. Yahya Harahap, agar penerapan asas ini mempunyai nilai keadilan
yang hakiki, tidak terlepas dengan sistem pelayanan yang baik, sopan, rendah hati, dan
manusiawi. Jadi dalam melaksanakan fungsi pelayanan ini hakim harus benar-benar
menyadari bahwa dirinya adalah pejabat yang mengabdi kepada kepentingan penegak
hukum. Apalagi bagi hakim yang bertugas di Pengadilan Agama, sewajarnya harus lebih
mulia dan lebih luhur penampilan dan pelayanannya. Hal ini sesuai dengan predikat
keagamaan yang mereka anut.
Sidang keliling menjadi salah satu alternatif dari Pengadilan Agama untuk
menyelesaikan perkara masyarakat yang mencari keadilan, beberapa Pengadilan Agama
melakukan program sidang keliling untuk mempermudah masyarakat yang berada di
wilayah hukum pengadilan tersebut termasuk Pengadilan Agama Cianjurpun melakukan
program sidang keliling itu sendiri.
Dari rekap data Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2015 telah melakukan
sidang keliling sebanyak 6 kali di beberapa daerah yang telah di tentukan, dengan jumlah
perkara sebanyak 361 perkara yang berhasil di sidangkan, kemudian pada tahun 2016
angkat itu bertambah lebih meningkat dan sidang keliling pun hampir setiap bulan
dilakukan di Pengadilan Agama Cianjur.
Asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang telah di jelaskan diatas
harus di implementasikan dalam setiap penyelesaian perkara, agar masyarakat
mendapatkan pelayanan yang baik. Sehingga mereka tidak merasakan adanya kesulitan
birokrasi dan pelayanan, sehingga pengadilan wajib menerapkan asas ini.
50
Asas sederhana memberikan kesederhanaan terhadap para pencari keadilan, tidak
berbelit-belit dan tidak mempersulit para pencari keadilan sehingga hak-hak meraka
terpenuhi.56 Dalam artian bahwa pengadilan harus melakukan pelayanan yang tidak
berbelit-belit terhadap para pencari keadilan dengan mengimplementasikan asas
sederhana ini.
Penyelesaian perkara di lingkungan peradilan haruslah dilakukan dengan
sesederhana mungkin. Tetapi kadang secara teori tidak singkron dengan praktek yang
terjadi dilapangan. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang asas seperti
ini, karena kebanyakan masyar akat umum masih kurang mengerti tentang hukum-hukum
seperti ini.57
Selain dari pada kewajiban dari pengadilan untuk melakukan pelayanan yang
sesederhana mungkin, sehingga masyarakat merasa sangat terbatu dengan pelayanan di
pengadilan dalam menyelesaikan perkara mereka. Pengadilan pun harus melakukan
pelayanan yang cepat.
Dalam persidangan perdata kapan suatu perkara dapat di selesaikan, secara normatif
tidak ada aturan yang jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama
menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad
baik akan semakin banyak menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu sistem yang
56 Wawancara dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul 11:00 57 Wawancara dengan bapak muhammad iqbal, pegawai KUA Kec cempaka pada hari Kamis,
19-01-2017 di rumah bapak iqbal Pukul 20:00.
51
tidak berjalan dengan semestinya. Menurut Yahya Harahap, seorang hakim yang selama
39 tahun berkarier dari tingkat pengadilan negeri sampai hakim Mahkamah Agung RI,
menggambarkan bagaimana lambatnya perkara mulai dari tingkat pertama sampai dengan
kasasi di Indonesia yang membutuhkan waktu 5-12 tahun. 58
Dalam hal ini Pengadilan Agama Cianjur yakin telah melakukan dan menerapkan
asas cepat ini, alasannya karena telah mencoba melakukan solusi bagi para pencari
keadilan yang berada jauh dari kantor pengadilan, sehingga pengadilan melakukan
beberapa alternatif seperti melakukan sidang terpadu, dan sidang keliling yang telah
dilakukan beberapa kali dalam setahun, bahkan bisa 12 kali dalam setahun Pengadilan
Agama Cianjur melakukan sidang keliling atau sidang terpadu tergantung surat
permintaan yang masuk.
Menurut penulis, asas ini tidak hanya diukur hanya dengan instansi yang
bersangkutan telah melakukan berapa kali sidang terpadu dan sidang keliling, tetapi harus
juga dilakukan penelitian atau wawancara kepada masyarakat oleh instansi itu sendiri
terhadap kepuasan pelayanan para pencari keadilan. Pada dasarnya sidang keliling bisa
menjadi sebuah alternatif untuk penerapan asas cepat ini tetapi tergantung pada instansi
yang bersangkutan dalam menerapkan asas ini.
Cepat yang di maksud adalah tidak berbelit belit. Tidak memakan waktu yang lama
dalam proses beracara di pengadilan, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, bahwa
tidak boleh ada perkara yang di sidangkan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan, tetapi
58 M Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 233
52
hanya dalam beberapa hal yang di kecualikan, seperti tergugatnya berada di luar negri
dan lain-lain.59
Panjar biaya di Pengadilan Agama Cianjur di golongkan dalam beberapa radius,
setidaknya ada III radius, radius I, radius II, radius III. Yang mana radius ini dihitung dari
jarak per kilometer dari kantor Pengadilan Agama Cianjur. Sehingga panjar biaya perkara
di sesuaikan dengan jarak wilayah hukumnya masing-masing. Dan setiap perkara
mempunyai panjar biaaya masing-masing yang terhitung cukup mahal di Pengadilan
Agama Cianjur.
a. Perkara biaya cerai gugat tingkat pertama pada radius I mencapai 511.000., radius II
616.000., radius III 686.000., dan radius khusus 791.000.,
b. Panjar biaya cerai talak tingkat pertama untuk radius I 631.000., radius II 766.000.,
radius III 856.000., dan radius Khusus 991.000.,
c. Panjar biaya verzet atas putusan verstek para radius I 431.000., radius II 536.000.,
radius III 606.000., dan radius Khusus 711.000.,
d. Panjar biaya permohonan istbat nikah untuk radius I 391.000., radius II 466.000.,
radius III 516.000., dan radius Khusus 591.000.,.
e. Panjar biaya perkara permohonan pada radius I 211.000., radius II 241.000., radius
III 261.000., dan untuk radius khusus 291.000.,.
Dari data panjar biaya perkara diatas menurut penulis terhitung mahal, meskipun
pada jarak-jarak tertentu memang dibutuhan biaya yang cukup besar, tapi perlulah
59 Wawancara dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul 11:00
53
dicarikan solusi baru untuk membantu para pencari keadialan yang kurang mampu di
wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur.
Program sidang keliling dan sidang terpadu menjadi sebuah solusi bagi para pencari
keadilan di wilayah Cianjur, khususnya wilayah yang cukup jauh dan memerlukan biaya
serta waktu yang cukup lama menempuh pejalanan untuk sampai di kantor pengadilan.
Selain progam sidang keliling dan sidang terpadu yang manjadi solusi untuk
membantu para pencara keadilan yang letaknya jauh dari kantor Pengadilan Agama
Cianjur, berperkara secara prodeo pun menjadi salah satu solusi untuk membantu para
pencari keadilan yang kurang mampu.
Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Cianjur telah melakukan sebanyak 21 kali
sidang keliling/terpadu dengan jumlah total jumlah perkara 1.443 perkara. Dan semuanya
adalah perkara permohonan isbat nikah.60 Dari data ini dapat dilihat bahwa banyaknya
perkwaninan dibawah tangan menjadi suatu masalah tertentu di Kabupaten Cianjur
sendiri, sehingga perlu dilakukan sosialisasi yang lebih dalam dan intens kepada
masyarakat akan hal seperti ini.
Panjar biaya pada perkara permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Cianjur
hanya 56.000., 6000 untuk materai dan 50.000 untuk biaya persidangan.61 perkara pada
sidang keliling dan terpadu di Pengadilan Agama Cianjur masih hanya sebatas perkara
isbath nikah saja. Oleh karena itu penulis berpendapat seharusnya bukan hanya perkara
isbath nikah saja, tetapi perkara-perkara yang lainpun harus bisa disidangkan dalam
60 Data diambil dari Pengadilan Agama Cianjur, rekap perkara sidang keliling/terpadu di PA
Cianjur pada tahun 2016 61 Wawancara oleh dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul 11:00.
54
sidang terpadu dan keliling, untuk membantu masyarakat yang berada jauh dari kantor
pengadilan, dan memerlukan biaya serta waktu yang cukup lama untuk menempuh jarak
ke kantor Pengadilan Agama Cianjur.
Menurut penulis, hal inipun menjadi sebuah gejala baru dan bisa saja menimbulkan
efek negatif dari Persidangan diluar gedung Pengadilan itu sendiri saat perkara yang di
sidangkan hanya perkara isbath nikah saja. Ini bisa menjadi peluang bagi masyarakat
untuk melakukan nikah dibawah tangan, karena akan menggampang hal-hal administratif
seperti buku nikah dan lain sebagainya. oleh karena itu penulis berpendapat bahwa
seharusnya sidang diluar gedung Pengadilan itu pun bisa dalam perkara-perkara yang
lain.
Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penerapannya di Pengadilan Agama
Cianjur sebelum dan sesudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
menurut penulis masih sama saja, tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan
karena dalam hal penerapan asas ini selalu ada halangan ketika dilapangan.
B. Efektivifitas Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Cianjur
Pengadilan Cianjur adalah salah satu Pengadilan yang ada di daerah Jawa Barat,
berada di kabupaten Cianjur yang wilayah hukumnya masih banyak yang sulit di tempuh
karna beberapa daerah wilayah hukum Pengadilan Agama Cianjur cukup jauh untuk
sampai ke kantor Pengadilan Agama Cianjur, memerlukan waktu sekitar 6 jam bahkan 9
jam untuk sampai ke kantor Pengadilan Agama Cianjur. Oleh karena itu sangat sulit bagi
55
para pencari keadilan untuk melakukan proses persidangan di kantor Pengadilan Agama
Cianjur.
Pengadilan Agama Cianjur yang telah berhasil mendapatkan sertifikat atau
penghargaan International Standard Organisation (ISO) pada tanggal 1 Juni 2016,
tentunya Sistem Manajemen Mutu ini harus di implemetasikan dengan baik sehingga
sidang keliling maupun siding keliling terpadu harus berjalan dengan efektif dan baik
karena sudah teruji.
Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Cianjur telah melakukan 21 kali persidangan
keliling dan terpadu di berbagai daerah yang menjadi skala prioritas untuk merealisasikan
program itu. Dengan jumlah perkara sidang keliling 105 perkara dan sidang terpadu
dengan jumlah perkara 1.338. Tentunya dengan beberapa prosedural dan bekerjasama
dengan KUA setempat.
Perlu dibedakan antara sidang terpadu dan sidang keliling, adalah suatu program
yang memiliki payung hukum yang berbeda, adapun sidang terpadu dilaksanakan sesuai
Perma No 1 Tahun 201562, dan proses pelaksanaannya pun di lapangan berbeda. Sidang
keliling dilakukan dengan sistem majelis hakim ada 3 ( tiga ) hakim yang menyidangkan
perkara, dengan 1 (satu) hakim ketua dan 2 (dua) hakim anggota.
62 Perma No 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Sidang keliling Terpadu
56
Sedangkan sidang terpadu hanya menggunakan sistem hakim tunggal dan pada
pelasanannya bekerja sama dengan tiga lembaga, yaitu Pengadilan Agama Cianjur,
DISCAPIL, dan Kementrian Agama.
Pengadilan Agama mempuyai asas pasif (menunggu), dalam artian Pengadilan
Agama tidak boleh mencari-cari perkara, tetapi menunggu perkara sehingga Prosedural
pelaksanaan sidang keliling maupun sidang terpadu dilakukan dengan cara menunggu
surat-surat dari dinas yang bersangkutan dan menggunakan sistem skala prioritas, sidang
keliling yang terpadu biasanya anggaran yang di keluarkan sesuai jumlah perkara, dan
selalu berkoordinasi dengan dinas yang terkait dalam artian Pengadilan Agama
menunggu surat masuk dari KUA yang bersangkutan dengan data nama yang sudah ada
di daerah itu untuk dilakukan sidang keliling dan terpadu. Kemudian dijadwalkan
persidangan di daerah itu.63
Pengadilan Agama Cianjur bekerjasama dengan KUA untuk melakukan
persidangan keliling ataupun terpadu, adapun prosedural yang dilakukan oleh KUA
sebelum menyampaikan surat permohonan sidang keliling yaitu dengan
mensosialisasikan tentang agenda sidang keliling kemudian mendata masyarakat yang
akan ikut berperkara, tetapi diperlukan kehatia-hatian karena suka terjadi penipuan
63 Wawancara dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul 11:00
57
pernikahan. Kemudian setelah di data, KUA menyerahkan surat dan data itu ke
Pengadilan Agama untuk di proses.64
Efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur dapat diukur dan dilihat
dari data perkara yang pernah di sidangkan, setiap bulan atau setiap persidangan memiliki
perkara yang berbeda-beda termasuk pula produk hukum yang berbeda, ada yang berupa
putusan dan penetapan. Pada bulan februari 2016 jumlah perkara yang disidangkan 44
perkara, 39 pasutri mendapatkan akta nikah 11 akta kelahiran, 5 perkara gugur. Pada
bulan maret 2016, 110 perkara yang disidangkan, 99 pasutri mendapat akta nikah, 76
jumlah akta lahir, 1 perkara ditolak, 9 perkara gugur dan 1 perkara dicabut.
Pada bulan april 2016 sekitar 109 perkara disidangkan, 98 jumlah nakta nikah yang
keluar, 30 akta lahir dan 5 perkara ditolak dan 5 perkara gugur. Kemudaian pada bulan
mei 2016, 95 perkara disidangkan, 89 mendapatkan akta nikah 12 mendapatkan akta lahir
dan 3 perkara gugur.65
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sidang diluar Pengadilan Agama telah
dilakukan dan telah lama dilaksanakan dari tiap tahun ketahunnya. Tetapi yang perlu kita
lihat efektivias sidang diluar gedung Pengadilan setelah dan sebelum menerapkan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pengadilan Agama
64 Wawancara dengan muhammad iqbal, pegawai KUA Kec cempaka pada hari Kamis, 19-01-
2017 di rumah bapak iqbal Pukul 20:00. 65 Rekap data sidang terpadu/sidang keliling Isbath nikaj Pengadilan Agama Cianjur Tahun
2016.
58
Cianjur telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada tanggal 1 Juni
2016, terhitung masih cukup baru.
Dari rekap data Pengadilan Agama Cianjur pada tahun 2015 telah melakukan
sidang keliling sebanyak 6 kali di beberapa daerah yang telah di tentukan, dengan jumlah
perkara sebanyak 361 perkara yang berhasil di sidangkan, kemudian pada tahun 2016
angka itu bertambah lebih meningkat dan sidang keliling pun hampir setiap bulan
dilakukan di Pengadilan Agama Cianjur. dengan jumlah perkara sidang keliling reguler
105 dan sidang terpadu 1.338, total persidangan dalam reguler maupun terpadu pada
tahun 2016 adalah 1.443 perkara isbath nikah.66
Data diatas menunjukan bahwa efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama
Cianjur dengan jumlah perkara tiap bulan dan tahun berbeda-beda, Pengadilan Agama
yang telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO pada perkara sidang keliling
reguler ternyata jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebelum
menerapkan Sistem Manajemen Mutu. Masyarakat lebih memilih sidang terpadu, meski
banyak kekurangan dan hambatan yang hampir sama dalam pelaksanaan sidang terpadu
itu sendiri.
Melihat data persidangan diluar gedung Pengadilan Agama Cianjur pada tahun
2015, sebelum Pengadilan Agama Cianjur menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008, perkara sidang keliling yang telah berhasil sidangkan adalah 361 perkara
dengan melakukan 6 kali persidangan diluar gedung Pengadilan. kemudian pada tahun
66 Rekap Data Pengadilan Agama Cianjur
59
2016 ketika Pengadilan Agama Cianjur telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008 ada beberapa perubahan dan peningkatan jumlah perkara yang di sidangkan
diluar gedung pengadilan menjadi 1.443 perkara yang disidangkan dalam sidang keliling
dan terpadu67
Menurut penulis, hal ini menunjukan ada perkembangan dalam proses pelaksanaan
penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan. Namun hanya perkara isbath nikah saja
yang bisa di sidangkan dalam sidang keliling reguler maupun yang terpadu. Menunjukan
bahwa dalam beberapa hal masih kurang efektif, karena setelah dan sebelum menerapkan
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 masih perkara isbath nikah saja yang di
sidangkan diluar gedung pengadilan.
Hal tersebut menjadi sebuah kendala tersendiri bagi para pencari keadilan yang
perkaranya bukan isbath nikah, perkara seeperti cerai talak, cerai gugat dan lain
sebagainya. tentu masyarakat membutuhkan dan berhak mendapatkan pelayanan sesuai
dengan apa yang telah ditetapkan.
Secara prosedural, agenda sidang keliling reguler atau terpadu dilakukan
berdasarakan permohonan dari tiap KUA yang mengajukan surat kepada Pengadilan
Agama Cianjur, demi mengefektifkan sidang keliling ini seharusnya perlu diberikan
kuota yang seragam dari setiap daerah, sehingga bisa memerata semua dan mendapatkan
67 Rekap data sidang terpadu dan sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur.
60
hak yang sama dalam proses penyelesaian perkara pada sidang keliling khususnya bukan
hanya perkara isbath nikah.
C. Implementasi Manajemen ISO Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan
Agama Cianjur.
1. Costumer Focus
Keberlangsungan suatu lembaga termasuk lembaga Pengadilan Agama sangatlah
bergantung kepada pelanggannya atau orang yang berperkara. Oleh karena itu, pelanggan
menjadi salah satu fokus penting yang harus diperhatikan. Lembaga yang menerapkan
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 diharuskan memiliki strategi khusus untuk terus
menerus memantau kepuasan pelanggan. Beberapa hal yang harus dilakukan terkait
prinsip ini adalah meneliti dan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan.
Memastikan bahwa visi dan misi organisasi atau lembaga harus selaras dengan
kebutuhan dan harapan pelanggan.68
Costumer focus sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, adalah
prinsip ISO 9001:2008 yang mengedepankan fokusnya terhadap pelayanan pelanggan,
dalam hal ini tentu terhadap orang yang berperkara di Pengadilan Agama Cianjur untuk
menyelesaikan perkaranya, ataupun ketika sidang itu dibawa keluar gedung Pengadilan
dalam bentuk sidang keliling reguler atau terpadu. 69
Peradilan Agama Cianjur sebagai salah satu lembaga yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat pasti selalu memfokuskan segala sesuatu hal terhadap pelanggan atau
68 Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.2, September 2014 (92-102) 69 Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.2, September 2014 (92-102)
61
para pencari keadilan, tetapi setelah menerapkan sistem majanemen mutu ISO 9001:2008
tentu fokus terhadap pelanggan lebih ditingkatkan karena klausul ISO 900:2008 salah
satunya adalah Costumer focus.
Implementasi sistem manajemen mutu ini dalam hal fokus terhadap pelanggan,
Pengadilan Agama Cianjur telah yakin melakukan dan mengimplementasikan hal ini
dengan baik, karna telah mencari solusi bagi mereka yang termarjinalkan dengan cara
melakukan upaya bantuan hukum sesuai dengan PERMA No 01 Tahun 201470, yaitu
dengan melakukan persidangan diluar gedung Pengadilan.
Hambatan dan halangan dalam penerapan prinsip ini dalam sidang keliling reguler
ataupun terpadu selalu ada. Penerapan prinsip ini belumlah berjalan dengan baik karena
masih banyak perkara dan terbatasnya kuota perkara yang membuat pelanggan atau
pencari keadilan kesulitan. Terutama ketika meraka yang jauh berdomisili dalam radius
khusus jika hanya perkara isbath nikah saja yang dapat dilakukan diluar gedung
Pengadilan. Penulis berpendapat, seharusnya prinsip costumer focus ini dapat
diimplementasikan dalam segala perkara yang telah ditetapkan berdasarkan kewenangan
Pengadilan Agama.71
2. Leadership
Pemimpin merupakan elemen terpenting di dalam suatu organisasi. Keberhasilan
suatu organisasi biasanya dimulai dari kecakapan pemimpin dalam memaksimalkan
potensi sumber daya yang dimilikinya. Beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan
70 PERMA NO 01 TAHUN 2014 71 Wawancara oleh dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul 11:00
62
prinsip ini adalah, Memperhatikan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan termasuk
pelanggan, pemilik, karyawan, masyarakat lokal dan masyarakat secara keseluruhan.
Membangun visi yang jelas tentang masa depan organisasi. Menetapkan tujuan dan target
yang SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Target). Menyediakan
Sumberdaya yang diperlukan baik Sumber daya manusia atau assset. Memberikan
pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan lembaga yang
bersangkutan.72
Prinsip kepemimpinan ini sebagai salah satu klausul ISO 9001:2008 tentu lah
Pengadilan Agama Cianjur telah yakin melakukan hal-hal dalam manajemen dikelola
secara baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat Pengadilan Agama Cianjur
menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, ada yang di sebut dengan MR.
Yang menadi MR ini adalah wakil ketua Pengadilan Agama Cianjur sendiri. Dalam
pelaksanaan manajemen ini didalam Pengadilan Agama Cianjur tentu sudah merasa
berjalan dengan baik, karena segala permasalah yang ada di dalam lembaga dilaporkan
langsung kepada MR tersebut, atau MR ini langsung mengontrol nya sendiri.73
Menurut penulis prinsip kepemimpinan ini harus terimplementasi dengan baik
meskipun Pengadilan Agama Cianjur yakin telah memenarapkan prinsip ini secara
menyeluruh dan baik. Tetapi dalam hal kepemimpinan ini diterapkan dalam pelayanan
sidang terpadu atau sidang keliling prinsip ini tidak bisa diterapkan sepenuhnya,
mengingat keterbatasan waktu dan hari serta anggaran, sehingga pelayanan sidang
72 Artikel Wawan Setiawan, Prinsip-Prinsip Dasar ISO 9001:2008, diakses pada tanggal 25 juli
2011 73 Wawancara oleh dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul 11:00.
63
terpadu ini harus dilaksanakan dalam waktu satu hari. Tentu hal ini akan menghambat
penerapan prinsip ini karna akan terkesan Pengadilan melakukan penyesesaian perkara
secara terburu-buru.
3. Keterlibatan Semua Orang
Sebaik apapun strategi yang ditetapkan pihak manajemen tidak akan ada gunanya
bila tidak disetujui oleh seluruh karyawan atau masyarakat luas yang dalam hal ini sebagai
pelanggan dan keterlibatan semua yang ada di organisasi. Oleh karena itu, peran aktif dari
karyawan sangat dibutuhkan untuk keberhasilan implementasi Sistem Manajemen Mutu
yang dapat membantu semua orang, sehingga penting sekali semua orang yang ada dalam
organisasi telibat.
Setiap karyawan harus memahami pentingnya kontribusi dan peran mereka dalam
Setiap karyawan harus memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Setiap karyawan
harus secara aktif mencari kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan
pengalaman. Setiap karyawan bebas berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada yang
lainya, sehingga bisa saling menutupi dan melengkapi. 74
Sebelum Pengadilan Agama Cianjur menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008, setiap karyawan yang bekerja hanya sesuai dengan tupoksinya masing-
masing, bekerja sesuai pekerjaan dibidangnya masing masing. Tentu hal ini tetap
melibatkan semua orang dalam proses menjadikan pelayanan di Pengadilan Agama
Cianjur menjadi lebih baik.75
74 Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.13 No.2, September 2011. 75 Wawancara oleh dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul 11:00
64
Kemudian setelah menerapkan Sistem Manajemen Mutu Keterlibatan semua orang
sebagai bentuk prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 harus
diimpelemntasikan di Pengadilan Agama Cianjur. Dalam hal ini tentu prinsip ini di
Pengadilan Agama Cianjur telah diterapkan, karena bagaimanapun lembaga pengadilan
adalah salah satu lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga
prinsip ini secara otomatis bisa terimplementasi dalam Pengadilan Agama Cianjur.
Pada prosesnya sebagai sebuah bentuk kesetiaan maka seluruh karyawan disumpah
baiat76 untuk bersama-sama menyukseskan Sistem Manajemen Mutu ISO ini. Berbeda
dengan penyelesaian perkara pada sidang diluar Pengadilan Agama. Sidang keliling
reguler maupun yang terpadu. Karena dalam hal ini keterlibatan semua orang menurut
penulis terbatasi oleh jumlah kuota yang berperkara, artinya hanya beberapa orang saja
yang dapat terlibat dalam sidang ini. Sesuai dengan prosedural pelaksanaan sidang diluar
pengadilan, pengadilan yang mempunya asas pasif tentu tidak mencari-cari perkara tetapi
menunggu laporan dan permintaan KUA yang bersangkutan dalam pelaksaannyanya.
Jumlah perkara yang tidak merata dalam pelaksanaan sidang keliling reguler atau
terpadu menurut penulis menjadi sebuah hambatan dalam penyelesaian perkara bagi
masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor Pengadilan Agama Cianjur, terutama dalam
sidang di luar gedung pengadilan ini hanya perkara isbath nikah saja yang dapat di
sidangkan. Hambatan lain adalah ketika masyarakat yang sudah terdaftar dalam sidang
keliling ini tidak hadir, tentu ini menjdi masalah juga, karena kouta yang terpenuhi
76 Wawancara oleh dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul 11:00
65
menjadi kosong. Penulis berpendapat hal-hal seperti ini pastinya adalah karena kurangnya
sosialisai dan penekanan untuk hadir dalam sidang yang telah ditetapkan itu kurang
efektiv. Sehingga menjadi sebuah masalah baru, dalam hal ini penulis berpendapat prinsip
keterlibatan semua orang belum terimplementasi dengan baik.
4. Pendekatan Proses
Sebuah hasil yang hendak dicapai akan lebih efisien diraih ketika kegiatan-kegiatan
dan sumberdaya terkait dikelola sebagai suatu kesatuan proses yang tidak dapat
dipisahkan. Ini juga berarti bahwa yang terpenting dalam Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008 adalah proses bukan hasil. Artinya, target yang tidak tercapai bukanlah
masalah majour yang tidak dapat dimaafkan selama kegagalan tersebut dianalisis dan
dilakukan perbaikan ke depannya.77
Prinsip pendekatan proses yang menurut penulis adalah cara pendekatan yang
dilakukan lembaga Peradilan Agama Cianjur dalam hal penyelesaian perkara. Hal ini
tentu sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Cianjur. Seperti mengimplemtasikan
bantuan hukum bagi yang tidak mampu secara Prodeo, pelaksanaan sidang keliling
ataupun terpadu dan lain sebagainya.
Sebagai lemabaga peradilan yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008, tentu Pengadilan Agama Cianjur melakukan berbagai Proses pendekatan
diatas dengan progam-programnya tersendiri, tetapi menurut penulis ketika prinsip
pendekatan ini diimplementasikan dalam sidang keliling reguler ataupun yang terpadu
77 Artikel Wawan Setiawan, Prinsip-Prinsip Dasar ISO 9001:2008, diakses pada tanggal 25 juli
2011
66
masih kurang berjalan dengan baik dalam penerapan prinsip ini. Artinya, penulis
berpendapat bahwa masalah ketidak hadiran masyarakat yang sudah terdaftar dalam
persidangan itu dikarenakan kurangnya pendekatan proses dalam segi sosialisasi dan
penyuluhan tentang program sidang keliling itu sendiri yang akibatnya masyarakat akan
menggampangkan hal tersbut.
Sosialisasi harus lebih sering dilakukan dan demi melancarkan program tersebut
harus lebih ditegaskan dan diketatkan kepada masyarakat yang akan mengikuti program
sidang keliling.
5. Pendekatan Sistem Manajemen
Sistem Manajemen Mutu ini dapat diterapkan di lembaga apa saja termasuk
lembaga peradilan khususnya lembaga Peradilan Agama. Karna sistem ini menyangkut
kepada tingkat kenyamanan dan tingkat pelayanan kepada para pihak atau dalam suatu
perusahan di sebut dengan konsumen, sehingga mereka puas akan pelayanan yang di
berikan oleh lembaga Peradilan Agama.
Peradilan Agama Cianjur telah bersertifikat ISO sejak tanggal 1 juni 2016.78
Sehingga penulis berpendapat bahwa dalam tingkat sistem pelayanan manajemennya pun
harusnya menjadi lebih baik dan lebih bagus dalam praktek di lapangannya, terutama
dalam proses penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan di Pengadilan Agama
Cianjur. Tentu dalam proses pelaksanaanya menjadi cukup sulit karena mewajibkan
78 Wawancara oleh dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul 11:00.
67
kepada seluruh pegawai pengadilannya untuk ikut dalam mensukseskan Sistem
Manajamen Mutu (SMM) itu sendiri.
Implementasi manajemen ISO terhadapa penyelesaian perkara pada silang keliling
di Pengadilan Agama Cianjur dalam beberapa hal cukup membantu, karena secara teori
dan praktik sama, karena produk pengadilan pada waktu itu juga selesai dan keluar semua,
dan pastinya kami di dalam ISO tersebut bekerja sama dengan 2 lembaga swasta, yang
satu sebagai konsultan dan satu lagi sebagai pengawas, kemudian dalam sidang yang
bentuknya terpadu, kami bekerja sama dengan 3 instansi, yaitu Dinas Catatan Sipil,
Kementrian Agama dan Pengadilan Agama.79
Tetapi pada praktik kenyataan di lapangan masih ada yang belum terimplentasi
dengan baik, lembaga peradilan yang sudah bersertifikat ISO ini harusnya lebih baik
dalam pelayanannya, tapi masih ada beberapa hal yang belum bisa terealisasi dalam
proses penyelesaian perkaranya, seperi kurangnya kendaraan operasional, tempat yang
memadai untuk sidang keliling dan lain-lain. Kemudian keterbatasan kuota untuk para
pencari keadilanpun menjadi masalah utama dalam hal ini.
Penulis berpendapat, untuk lebih mengefektifkan Sistem Manajemen Mutu ini perlu
ditingkatkan kembali pengawasan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan
manajemen ISO ini, sehingga Pengadilan Agama dapat mengimplementasikan hal ini
dengan baik dan membatu para pencari keadilan khususnya masyarakat yang
termarjinalkan.
79 Wawancara oleh dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul 11:00.
68
6. Perbaikan Berkelanjutan
Perbaikan berkesinambungan dari kinerja keseluruhan organisasi harus menjadi
tujuan tetap organisasi. Ini juga berarti bahwa organisasi tidak boleh puas terhadap hasil
yang dicapai. Harus selalu ada peningkatan performa dari tahun ke tahun. Beberapa hal
yang harus dilakukan tekait prinsip ini adalah secara periodik melakukan pemeriksaan
sistem seperti menjalankan kegiatan internal audit. Secara periodik mengadakan rapat
khusus yang membahas masalah yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu (biasa
disebut rapat tinjauan manajemen).80
Pengadilan Agama Cianjur dalam hal ini sebelum dan sesudah menerapkan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008 selalu melakukan evaluasi demi memperbaiki sistem
majanemen dan pelayanan. Tetapi, perbaikan sebagai roh dari sistem ini harus lebih
sering dilakukan dan dilaksanakan sehingga Sistem Manajemen Mutu ini berjalan sesuai
dengan prinsipnya, bukan hanya evaluasi saja tetapi langsung diterapkan.
Penulis berpendapat bahwa dalam penerapan prinsip ini masih kurang
terimplementasi dengan baik, meskipun pada kenyataan di lapangan tentu evaluasi dan
perbaikan tentu sering dilakukan oleh Pengadlan Agama Cianjur. Hanya saja menurut
penulis masih belum bisa dilaksanakan dari pada hasil-hasil evaluasi tersbut sehingga
masalah-masalah yang sudah ada masih tetap belum bisa menjadi lebih baik.
Prinsip perbaikan berkelanjutan ini adalah Roh dari pada Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2008. Karena Manajemen Mutu ini haruslah Pengadilan Agama Cianjur lebih
8080 Artikel Wawan Setiawan, Prinsip-Prinsip Dasar ISO 9001:2008, diakses pada tanggal 25
juli 2011
69
berfokus pada pelanggan dan penyelesaian perkara yang disidangkan dalam sidang diluar
gedung Pengadilan. Penulis berpendapat bahwa perbaikan dari sertiap kendala dan
masalah yang terjadi di lapangan khususnya dalam penyelesaian perkara dalam
persidangan diluar pengadilan bukan hanya di evaluasi saja, tetapi harus direalisasikan
sehingga masalah-masalah yang telah terjadi tidak terulang kembali, dan implementasi
dari prinsip inipun bukan hanya sekedar wacana dan pastinya akan lebih membantu
masyarakat para pencari keadilan.
7. Pendekatan Fakta dan Data
Setiap keputusan dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
selalu harus di dasarkan pada fakta dan data yang ada. Tidak ada data sama dengan tidak
dilaksanakannya sistem ISO 9001:2008. Artinya, bahwa setiap lembaga yang sudah
menerapkan Sistem Manajemen Mutu ini tentu segala sesuatu harus berdasarkan kepada
fakta dan data dalam setiap mengambil langkah.81
Pengadilan Agama Cianjur salah satu lembaga yang telah menerapkan Sistem
Manajemen Mutu ini tentu mempunyai harapan bisa mengimplementasikan segala
prinsip dasar ISO 9001:2008. Sebagai suatu lembaga peradilan maka dalam hal data
pastilah ada dan setiap pengambilan keputusan sesuatu baik itu dalam perkara ataupun
dalam sistem manajemennya sendiri berdasarkan fakta dan data yang ada.
Penulis berpendapat bahwa dalam hal ini tidak boleh sewenang-wenang dan sesuka
hati dalam menentukan langkah-langkah kemanjuan sistem Pengadilan Agama Cianjur
81 Artikel Wawan Setiawan, Prinsip-Prinsip Dasar ISO 9001:2008, diakses pada tanggal 25 juli
2011.
70
sendiri, semua harus berdasarkan data. Tetapi masih banyak kekurangan dalam hal data
administratif yang belum tersusun rapih dan masih berceceran dan manual. Oleh karena
itu penulis berpendapat bahwa implementasi prinsip ini akan lebih berjalan dengan baik
ketika didukung oleh teknologi informasi yang memadai di Pengadilan Agama Cianjur.
Sehingga data yang ada dapat tersusun rapih dan ketika saat dibutuhkan tidak sulit untuk
dicari demi melancarkan prinsip pendekatan fakta dan data ketika akan diambil sebuah
keputusan.
8. Kerjasama Yang Saling Menguntungkan
Suatu organisasi dan pemasoknya adalah saling tergantung dan hubungan yang
saling menguntungkan dan meningkatkan kemampuan keduanya untuk mencapai target.
Mutu produk atau jasa yang diberikan oleh pihak ketiga. sangat mempengaruhi mutu
akhir produk (barang maupun jasa) suatu organisasi. Oleh karena itu, memantau kinerja
pemasok merupakan hal yang sangat ditekankan dalam Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008. Membangun hubungan yang menyeimbangkan keuntungan jangka pendek
dengan pertimbangan jangka panjang. Melakukan seleksi dan evaluasi terhadap semua
pemasok produk (barang / jasa) yang mempengaruhi hasil akhir produk (barang/jasa)
organisasi.82
Pada tahun 2015 sebelum Pengadilan Agama Cianjur menerapkan Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang didalamnya terdapat beberapa prinsip yang harus
dijalankan, Pengadilan Agama Cianjur sendiri tentu tidak terikat dengan lembaga apapun
82 Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.2, September 2014 (92-102)
71
sehigga dalam proses manajemen ataupun penyelesaian pekara tetap dilaksanakan sesuai
prosedur yang ada. Tetapi pada saat tahun 2016 tanggal 1 Juni Pengadilan Agama Cianjur
telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ini harus menerapkan prinsip-prinsip yang
ada.
Pengadilan Agama Cianjur sebagaimana telah dijelaskan bahwa lembaga ini telah
menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Tentu untuk mendapatkan
penghargaan ini secara proserudal lembaga pengadilan ini telah melakukan kerja sama
dan MOU dengan pemenuhan syarat standar ISO, dalam hal ini penulis melakukan
wawancara dengan wakil ketua Pengadilan Agama Cianjur terkait bagaimana cara
mendapatkan penghargaan ini. Menurut Drs. Faizal Kamil, SH, MH., untuk mendapatkan
ISO 9001:2008 ada beberapa prosedural dan syarat tertentu, seperti SOP, dokumen-
dokumen dan sumpah setia semua karyawan dan pejabat Pengadilan untuk bersama-sama
melakukan dan melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.83
Implemtasi Sistem Manajemen Mutu ini dalam sidang diluar pengadilan tentu
sangat berpengaruh, terutama dalam hal sidang keliling yang terpadu. Pengadilan Agama
Cianjur dalam melaksanakan sidang terpadu ini bekerja sama dengan beberapa lembaga
lain, yaitu Discapil ( dinas penduduk dan catatan sipil ), dan juga Kementrian Agama
Cianjur. Tentu secara prosedural ketika para pencari keadilan mengikuti sidang terpadu
ini segala hal hasil produk pengadilan putusan dan ketetapan bisa selesai pada hari itu
juga.
83 Wawancara oleh dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul 11:00.
72
Penulis berpendapat bahwa masih banyak hal yang belum terimplementasi dengan
baik dalam prinsip kerjasama yang saling menguntungkan ini, karena pada kenyataan
praktik dilapangan bahwa hal ini tidak sesuai dengan prosedural yang ada. Masih ada saja
kendala dan hambatan untuk mendapatkan hasil dari prodak Pengadilan Agama Cianjur
itu sendiri yang tidak selesai pada hari itu juga seperi akta nikah, kartu keluarga, akta
kelahiran dan lain-lain84. Sehingga perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam agar
kerja sama antara beberapa pihak seperi Pengadilan Agama, Disdukcapil dan Kementrian
Agama Cianjur bisa saling menguntungkan satu sama lain.
84 Wawancara dengan bapak muhammad iqbal, pegawai KUA Kec cempaka pada hari Kamis,
19-01-2017 di rumah bapak iqbal Pukul 20:00.
73
BAB V
PENUTUP
1. KESIMPULAN
Dari keseluruhan rangkaian dalam pembahasan srkipsi diatas, mengenai
Implementasi International Standard Organisation dalam penyelesaian perkara pada
sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur, penulis dapat mengambil beberapa
kesimpulan, Setidaknya ada 3 kesimpulan yang penulis dapatkan dari skripsi dan
penjelasan di atas.
Pertama, Asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Cianjur
belum terealisasi dengan baik dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur, karena
beberapa faktor penghalang dalam proses pelaksanaannya. Terutama bagi masyarakat
yang masih beranggapan bahwa pergi ke pengadilan adalah suatu hal yang menakutkan.
Kedua, Efektivitas sidang keliling yang dilakukan di Pengadilan Agama Cianjur
dalam segi pelaksanaan sering dilakukan, tergantung permintaan dari KUA daerah yang
membutuhkan, karena dalam hal ini pengadilan haruslah bersifat pasif, tidak boleh
mencari-cari perkara. Tetapi dalam hal pelaksanaan masih belum terlihat efektif karena
keterbatasan alat operasional, anggaran dana, sosialisasi dan lain sebagainya masih
menjadi penghambat dalam proses pelaksanaannya.
Ketiga, penerapan Prinsip-prinsip Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yang
mempunyai 8 prinsip, belum terealisasi sepenuhnya dengan baik dalam penyelesaian
perkara pada sidang di luar gedung pengadilan di Pengadilan Agama Cianjur. yang sudah
terealisasi dari prinsip-prinsip tersebut adalah Costumer Focus, Leadership, perbaikan
74
berkelanjutan, pendektatan sistem manajemen. Adapun yang belum terealisasi dengan
baik sepenuhnya adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pelaksanaannya
masih ada beberapa kendala seperti tidak terlibatnya semua orang, kendaraan operasional
yang masih kurang dan evaluasi yang masih harus terus dilakukan serta di jalankan.
2. SARAN-SARAN
Setelah menelaah yang terdapat dalam tulisan ini, maka ada beberapa hal yang penulis
rekomendasikan antara lain :
1. Perlu dilakukan pengawasan dan pengujian oleh pihak ke 3 dalam manajamen ISO
9001:2008, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa terus di evaluasi dan di
perbaiki.
2. Perlu adanya kuota tambahan bagi para pencari keadilan di setiap wilayah yang
memang memerlukan proses sidang terpadu atau keliling, sehingga jumlah
masyarakat yang tidak mempunyai akta nikah, akta kelahiran dan Kartu Keluarga.
3. Untuk mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001;2008
terhadap penyelesaian perkara pada sidang keliling di Pengadilan Agama Cianjur
tentu harus diberikan fasilitas yang lebih, seperti kendaraan yang dibutuhkan, karna
sampai saat ini hanya disediakan 3 mobil saja. Kemudian fasilitas untuk para hakim
yang akan menyidangkan perkara tersebut haruslah lebih diperhatikan.
75
DAFTAR PUSTAKA
www.pa-cianjur.go.id. diakses pada tanggal 19 Juli 2011, 16.25 WIB
Abas, Afifi fauzi, Metodelogi penelitian, Jakarta: Adelina Offest, 2010.
Ali S, Muhammad Daud, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Cet. 2, Jakarta: PT Raja
Grafindo, 2002.
Ali, Zaenudin ,Hukum Perdata Islam Indonesia, cet ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Arifin, Jaenal, Peradilan Agama dalam Bingkai reformasi hukum di Indonesia,
Jakarta: Kencana, 2012.
Data dari Pengadilan Agama Cianjur, rekap perkara sidang keliling/terpadu di PA
Cianjur pada tahun 2016.
Dewi, Gemala, dkk. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,
jakarta:Kencana, 2005.
Faizal, Liky, Sosilogi Hukum dalam paradigma sosial, Jurnal TAPIs Vol. 5 No. 10 Juli
Desember 2010.
Fauzan, M, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syariah Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005.
Hadikusuma, Hilaman Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: CV Mandar Maju,
2007.
Hakim, Nurul, “Efektivitas Pelakannan sistem Arbitrase dan Alternatif penyelesaia
sengketa lembaga peradilan”, www.badilag.net,. Di akses pada tanggal 14 juni
2013, Pkl 19:00
Halim. Abdul ¸Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan perkembangan Kritik
kritiknya, Jurnal Asy-Syiri’ah Vol. 42 No. II, 2008.
Harahap, M Yahya, Hukum Acara Perdata, jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Hasan Bisri, Cik Peradilan Agama di Indonsia, cet ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo,
2000.
http://konsultaniso.web.id/sistem-manajemen-mutu-iso-90012008/prinsip-sistem
Manajemen-Mutu-Iso-90012008/. Di akses pada tanggal 02 desember 2011
pukul 03:12.
Ibrahim, Johny, Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Malang:bayumedia
Justice for all, diambil dari www.badilag.net. Di akses pada tanggal 15
76
Agustus 2010 pukul 15:45 WIB.
Kamil, Faizal, asas hokum acara perdata, Jakarta: badan Penerbit IBLAM, 2005.
Lubis, Sulaikin, dkk, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia,Jakarta:
Kencana, 2006.
Marzuki, Wahid, Rumadi, Fiqh Mazhab Negara; kritik atas Politik Hukum Indonesia,
Cet ke-1, (Yogyakarta: LKIS, 2011).
PERMA No. 1 Tahun 2015.
Publising, 2008.
Rekap data dari Pengadilan Agama Cianjur
Setiawan, Wawan Prinsip-Prinsip Dasar ISO 9001:2008, diakses pada tanggal 25 juli
2000.
Sopyan, Yayan, Islam Negara, Jakarta: Rmbooks, 2012.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974, Jakarta: Galang Press, 2009.
Wawancara dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH , wakil ketua Pengadilan Agama
Cianjur. Pada hari kamis 19-01-2017 di Pengadilan Agama Cianjur pada pukul
11:00
Wawancara dengan bapak muhammad iqbal, pegawai KUA Kec cempaka pada hari
Kamis, 19-01-2017 di rumah bapak iqbal Pukul 20:00.
www.pa-cianjur.go.id diakses pada tanggal 10 Juli 2013, 13.09 WIB
Zuhriah, Erfainiah, Peradilan Agama di Indonesia, Malang: Uin-Malang Press, 2008.
FORMAT WAWANCARA
A. Untuk ketua Pengadilan Agama Cianjur
1. Sejak kapan PA Cianjur mendapatkan sertifikat ISO ?
2. Bagaiaman prosedural Untuk dapat sertifikat ISO 9001:2008 ?
3. Bagaimana efektifitas sidang keliling sebelum PA cianjur bersertifikat ISO ?
4. Bagaimana manajemen ISO terhadap penyelesaian perkara di sidang keliling ?
5. Apakah asas sederhana cepat dan biaya ringan terealisasi dengan baik dalam sidang
keliling ? berapa biayanya ? berapa lama waktunya ?
6. Bagaimana prosedural sidang keliling di PA cianjur ?
7. Faktor apa saja yang menjadi penghambat sidang keliling ?
8. Bagaimana Implementasi dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang
keliling di PA cianjur ?
9. Apakaha sistem manajemen mutu ( SMM ) ISO berfungsi dengan baik terhadap
penyelesaian perkara dalam sidang keliling di PA Cianjur ?
10. Faktor pendukung apa saja yang di butuhkan dalam sidang keliling ?
B. Untuk Pegawai KUA.
1. Bagaimana Prosedur Sidang keliling Pengadilan Agama Cianjur yang bekerjasama
dengan KUA ?
2. Apakah masyarakat merasa terbatu dengan adanya program sidang keliling ?
3. Apa yang menjadi factor penghambat KUA dalam proses sidang keliling ?
4. Bagaimana implementasi Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sidang
keliling di PA Cianjur ?
5. Apakah anda tau system manajemen mutu (SMM) ISO ?
6. Bagaimana peran KUA dalam proses sidang keliling PA ?
7. Bagaimana prosedur pemberiaan surat nikah setelah melakukan sidang keliling ?
HASIL WAWANCARA
Informan : Drs. Faizal Kamil SH, MH., Hari/Tgl/Thn :Kamis, 19-01-2017
Tempat :Pengadilan Agama Cianjur Pukul : 11.00 WIB
Usia : 55 Tahun Jabatan :Wakil Ketua
1. Sejak kapan PA Cianjur dapat ISO ?
Jawaban: 1 juni 2016
2. Bagaiaman prosedural Untuk dapat sertifikat ISO 9001:2008 ?
jawaban: pastinya SOP paling penting, kemudian regulasi yang dibuat
oleh lembaga, dan yang ketiga itu adalah baiat dari seluruh SDM
pengadilan atau sumpah kesetiaan dalam menjalankan ISO
3. Bagaimana efektifitas sidang keliling sebelum PA Cianjur bersertifikat
ISO ?
Jawaban: sidang keliling adalah siding reguler, sistemnya hakim majlis,
kemudian ada namanya sidang terpadu, sistemnya hakim tunggal, dan
pada waktu itu prodaknya selesai semua, seperti buku nikah. Dan
semuanya efektif karena hampir dalam setahun kita melakukannya 12 kali
dalam artian bisa sebulan sekali”
4. Bagaimana manajemen ISO terhadap penyelesaian perkara di sidang
keliling ?
Jawaban: manajemen ISO sangat membantu, karna secara teori dan
praktik sama, karena produk kita pada waktu itu selesai dan keluar
semua, dan pastinya kami di dalam ISO tersebut bekerjasama dengan 2
lembaga swasta, yang satu sebagai konsultan dan yang satulagi sebagai
pengawas, kemudian dalam sidang yang bentuknya terpadu, kami
bekerjasama dengan 3 instansi, yaitu Dinas Catatan Sipil, Kementrian
Agama kemudian Pengadilan Agama” ”
5. Apakah asas sederhana cepat dan biaya ringan terealisasi dengan baik
dalam sidang keliling ? berapa biayanya ? berapa lama waktunya ?
Jawaban: relative, tapi menurut saya sudah baik, sesuai dengan peraturan
Mahkamah Agung, tidak boleh ada perkara di sidangkan dalam jangka
waktu lebih dari 5 bulan, tapi hanya ada beberapa hal yang dikecuialikan.
Biayanya hanya 56.000 per perkara, waktunya hanya 10 menit dalam
persidangan keliling“
6. Bagaimana prosedural sidang keliling di PA cianjur ?
Jawaban: sidang keliling yanhg terpadu biasanya anggaran yang di
keluarkan sesuai jumlah perkara, dan selalu berkoordinasi dengan dinas
yang terkait. Menunggu surat dari dinas-dinas yang bersangkutan, dan
kita memakai skala prioritas, dan system kuota per kecamatannya”
7. Faktor apa saja yang menjadi penghambat sidang keliling ?
Jawaban: pihak tidak datang, karna itu mempengaruhi kepada anggaran,
asalnya anggaran itu terserap jadi tidak terserap dan harus di
kembalikan.
8. Bagaimana Implementasi dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan
dalam sidang keliling di PA cianjur ?
Jawaban: tentu sudah terimlementasi dengan baik, tapi kadang ada
beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan asas itu di
lapangan.
9. Apakaha sistem manajemen mutu ( SMM ) ISO berfungsi dengan baik
terhadap penyelesaian perkara dalam sidang keliling di PA Cianjur ?
Jawaban: sangat mebantu sekali, tapi ada beberapa juga yang menjadi
masalah terhadap sistem menejemen mutu ini sendiri, terrutama terhadap
KUA, DISDUCAPIL, ia tiak bisa dilakukan ISO seperti Pengadilan
Agama Cianjur.
10. Faktor pendukung apa saja yang dibutuhkan dalam sidang keliling ?
Jawaban: protokoler dalam persidangan pastinya menjadi faktor
pendukung, operasional, kendaraan, dan alat pengolah data yang
berbasis IT.
Ttd
Drs. Faizal Kamil SH, MH
Informan
HASIL WAWANCARA
Informan : iqbal Hari/Tgl/Thn : Kamis, 19-01-2017
Tempat : Rumah Bpk Iqbal Pukul : 19.00 WIB
Usia : 21 Tahun Pekerjaan : Pegawai KUA
1. Bagaimana Prosedur Sidang keliling Pengadilan Agama Cianjur yang
bekerjasama dengan KUA ?
jawaban: prosedur yang dilakukan yaitu dengan mendata para pencari
keadilan, tapi tentu kami harus hati-hati karna terkadang sering banyak
penipuan, kemudian kami membuat surat untuk di serahkan kepengadilan
2. Apakah masyarakat merasa terbatu dengan adanya program sidang keliling
?
Jawaban: ya, masyarakat merasakat kemudahan, tapi masih ada juga
yang belum tau tentang program itu
3. Apa yang menjadi factor penghambat KUA dalam proses sidang keliling ?
Jawaban: ketidak jelasan pernikahan, dalam artian apakah dia benar-
benar sudah menikah atau belum, dan harus di bawakan saksi-saksinya
4. Bagaimana implementasi Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam
sidang keliling di PA Cianjur ?
Jawaban: Tidak seluruhnya masyarakat tau tentang asas ini, tetapi kalaw
dilihat sih masih ada beberapa hal yang belum berjalan baik, karena
masih ada beberapa yang berperkara harus nunggu putusan itu dalam
waktu yang lama, terus ada juga hasil dari sidang itu seperti akta nikah
harus menunggu dulu.
5. Apakah anda tau system manajemen mutu (SMM) ISO ?
jawaban: saya tidak tahu.
6. Bagaimana peran KUA dalam proses sidang keliling PA ?
Jawaban: sebagai fasilitator, kemudian mendata warga yang akan
mengikuti persidangan, setelah itu kita panggil orang-orang yang telah
kami data untuk melakukan persidaangan pada hari H nya.
7. Bagaimana prosedur pemberiaan surat nikah setelah melakukan sidang
keliling ?
Jawaban: menunggu putusan pengadilan, kemudian disampaikan suratnya
kepada KUA, setelah itu baru di berikan surat nikah kepada yang
bersangkutan, biasanya waktunya seminggu.
Ttd
Muhammad Iqbal
Informan
Foto Wawamcara dengan Muhammad Iqbal Pegawai KUA Kecamatan Cempaka
di rumah kediaman Muhammad Iqbalt pada tanggal 19 Januari 2017.
Foto Wawancara dengan bapak Drs. Faizal Kamil SH, MH.,(wakil ketua
Pengadilan Agama Cianjur) di Pengadilan Agama Cianjur, pa da tanggal 19
Januari 2017.
Foto Sertifikat dari Perusahan Swasta yang diberikan kepada Pengadilan Agama
Cianjur untuk memperoleh sertifikat ISO di kantor Pengadilan Agama Cianjur 19
januari 2016.