KORELASI EFEKTIFITAS PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DENGAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN Oleh YULITA ARFIANA NIM:105082002689 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/2008 M KORELASI EFEKTIFITAS PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN KINERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GROGOL PETAMBURAN SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syaratsyarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Oleh YULITA ARFIANA NIM:105082002689 Di Bawah Bimbingan Pembimbing I Pembimbing II DR. Yahya Hamja, MMYessi Fitri, SE, Ak., M.Si NIP:130 676 334NIP:150 377 440 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H / 2008 M Hari ini Kamis, Tanggal 19 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Yulita Arfiana NIM: 105082002689 dengan judul Skripsi KORELASIEFEKTIFITASPENERAPANTEKNOLOGIINFORMASI DALAMSISTEMADMINISTRASIPERPAJAKANMODERNDENGAN KINERJAKANTORPELAYANANPAJAKPRATAMAJAKARTA GROGOLPETAMBURAN.Memperhatikankemampuankeilmuanmahasiswa tersebutselamaujianberlangsung,makaskripsiinisudahdapatditerimasebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 19 Juni 2008 Tim Penguji Ujian Skripsi DR. Yahya Hamja, MMYessi Fitri SE, Ak., M.Si KetuaSekretaris Afif Sulfa, SE, Ak., M.Si Penguji Ahli DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI NamaYulita Arfiana Jenis KelaminPerempuan Tempat/Tanggal LahirJakarta, 11 Juli 1986 AgamaIslam AlamatJl. Nurul Huda No. 30 RT/RW 001/04 Kampung Utan KelurahanCempaka Putih Kecamatan Ciputat Tangerang Telepon/ Hp(021) 7425930/ (021) 99225957 E-mailiul_wonderwoman@yahoo.com RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL 1.TK Melati CiputatLulus tahun 1992 2.SD Negeri Kampung Utan 1 CiputatLulus tahun 1998 3.SMP Negeri 2 CiputatLulus tahun 2001 4.SMA Negeri 108 JakartaLulus tahun 2004 5.S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Lulus tahun 2008 PENGALAMAN ORGANISASI 1.BEM FEISANGGOTA DIVISI KESENIAN DAN OLAH RAGA (KESORGA) 2004-2005 3.KINEKLUB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sekretaris2005-2006 4.UKM FORSABendahara Divisi Basket2005-2006 5.BEM FEISAnggotaDivisiKesenian dan Olah Raga (Kesorga) Basket 2006-2007 6.FACTORY (Festival Akustik Cinta Anak Negeri dan Kampanye Anti NARKOBA) FEIS Ketua2006 i Correlation OfThe Effective Of Application Information Of Technology In Modern Tax Administration System With KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan AbilityPerformance By: Yulita Arfiana ABSTRACT The purpose of this research is to know how big correlation of the effective of application information of technology in modern tax administration system with KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan abilityperformance. Thevariableusedinthisresearcheffectiveofapplicationinformationof technologyinmoderntaxadministrationsystem(X)asanindependentvariable andKPPPratamaJakartaGrogolPetamburanabilityperformance(Y)asa dependent variable. The research has been done by means of filling out questionnaires by tax employees and to used to secondary data too. The responders are tax employees inKPPPratamaJakartaGrogolPetamburan,thesamplesincludedare70 responders. For analyzing the data researcher usageSPSS version 12. The result of this research shows that the correlation between the effective of application information of technology in modern tax administration system with KPPPratamaJakartaGrogolPetamburanabilityperformancehaveavalue coefficientscorrelation0,734whichmeanscoefficientscorrelationbetweenthe effectiveofapplicationinformationoftechnologyinmoderntaxadministration systemwithKPPPratamaJakartaGrogolPetamburanability performanceis significant positive. Keywords: TheEffectiveOfApplicationInformationOfTechnologyInModern Tax Administration System and KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan AbilityPerformance. ii Korelasi Efektifitas Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Oleh: Yulita Arfiana ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar korelasi efektifitaspenerapanteknologiinformasidalamsistemadministrasiperpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. Variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah efektifitas penerapanteknologiinformasidalamsistemadministrasiperpajakanmodern(X) sebagai variabelbebas dankinerja KantorPelayananPajakPratamaJakarta Grogol Petamburan (Y) sebagai variabel terikat. Penelitiandilakukanmelaluipengisiankuesionerolehaparatpajakdan datasekunderyangdapatmendukungpenelitian.Respondenpenelitianadalah paraaparatKantorPelayananPajakPratama JakartaGrogolPetamburan,sampel diambil sebanyak 70 responden. Untuk metode analisis dan uji hipotesis menggunakankorelasi,laluperhitungannyamenggunakanprogramSPSSversi 12. Darihasilpenelitiandapatdiketahuibahwakorelasiantaraefektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor PelayananPajakPratamaJakartaGrogol Petamburan memilikinilaikoefisienkorelasisebesar0,734yangberartikoefisienkorelasi antara efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan adalah kuat. Kata kunci: Efektifitaspenerapanteknologiinformasidalamsistemadministrasi perpajakanmoderndankinerjaKantorPelayananPajakPratama Jakarta Grogol Petamburan. iii KATA PENGANTAR Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yangtelah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. ShalawatsertasalamsenatiasatercurahkepadaNabiMuhammadSAWbeserta keluarga dan para sahabatnyayang selalu dijadikan suri tauladan bagi umat Islam di muka bumi ini yang mengubah keadaan dunia menjadi damai dan tentram. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat meraihgelarSarjanaEkonomiFakultasEkonomidanIlmuSosialUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1.Kedua orangtuatercinta,hartakuyangpalingberhargaatas kesejukancinta dankasihsayangyangselaludiberikandisetiaphembusannafasnya,serta limpahandoayangslaludipanjatkandisetiapuntaiankalimatnya.Senyum sertasemangatdaripapadanmamayangmemotivasipenulisuntukselalu mejadi anak yang lebih baik. Terima kasihya Ma., Pa. 2.KakakkuMayaEvasari,SyaifulAnwar(alm)danJamilahyangsekaligus menjadi guru, sahabat serta pelindung bagiku. Kasih sayang, semangat, serta tawa canda kalian yang membuat penulis menjadi adik bungsu paling beruntung didunia.I love You all.TeruntukAbangku,yang selalumemberi semangat dan memotivasi penulis hingga akhir hayatnya serta cita-cita terakhir beliau agar penulis dapat menyelesaikan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terima kasih BangWe miss you so much 3.Bapak DR. Yahya Hamja MM, selaku pembimbing I yang telah memberikan perhatian dan waktunya dengan segala profesionalitas dan kesabaran, semoga segala kebaikan yang Bapak berikan menjadi amal jariah. 4.Ibu Yessi Fitri, SE, Ak, M.Si, selaku pembimbing II atas segala motivasi dan waktuyangtelahdiberikan,semogailmuyangIbuberikanmenjadiilmu yang bermanfaat. 5.BapakDrs.Moh.FaisalBadroen,MBA,selakuDekanFakultasEkonomi dan Ilmu Sosial. iv 6.Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS, selaku Pudek bidang akademik. 7.Bapak Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak, MBA selaku ketua jurusan akuntansi. 8.Bapak Amilin, SE, Ak, M.Si, selaku sekretaris jurusan akuntansi. 9.Seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak dan Ibu. 10. Staf Akademik FEIS atas pelayanan yang diberikan, sukses untuk kalian. 11. TempatpenelitianyaituKPPPratamaJakartaGrogolPetamburandanKPP Pratama Jakarta Cempaka Putih yang telah memberikan izin penelitian terutamakepadaBuKewa,MbaLila,PakZaini,PakDedi,PakJoko,Bu Tuti, Mas Utsin, Bu Rini serta para aparat pajak yang menyediakan waktunya dalam mengisi kuesioner. 12. Keponakanku tersayang (my little angels) Firyal Naifa Mayendra dan Khansa Syahirahyang selalu membuat hari-hari penulis menjadi lebih ceria, hope all can be a betterpersoninthe future.SertakakakiparkuBangHenddanDa Andi terima kasih untuk semangat, doa, serta perhatian yang diberikan. 13. Spesial untuk yang terindah Satrioku, yang selalu setia mendoakan, mendampingi dan memberi semangat kepada penulis. Kiranya Tuhan memberikan rencana yang indah untuk kita. 14. Sahabat-sahabatku tersayang, serta rekan sejawat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosialyangtidakbisapenulissebutkansatupersatu.Tetapsemangatuntuk kalian. Takadagadingyangtakretak.Penulismenyadarisepenuhnyabahwa skripsi ini masih belum mendekati kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Jakarta, Juni 2008 Yulita Arfiana v DAFTAR ISI DAFTAR RIWAYAT HIDUPi ABSTRACT.. ii ABSTRAK....iii KATA PENGANTAR.....iv DAFTAR ISI....vi DAFTAR TABELix DAFTAR GAMBAR . xii DAFTAR LAMPIRANxiii BAB IPENDAHULUAN A.Latar Belakang Penelitian...1 B. Perumusan Masalah7 C.Tujuan dan Manfaat8 BAB IITINJAUAN PUSTAKA A.Sistem Administrasi Perpajakan Modern10 1.Pengertian Administrasi.10 2.Administrasi Perpajakan11 3.Reformasi Administrasi Pajak13 B. Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern16 C.Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern..21 D.Program Penerapan Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern....27 1.Struktur Organisasi.....28 2.Modernisasi Prosedur Organisasi...31 3.Sistem Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak (e- Payment)...34 4.Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (e-Registration)35 vi 5.Pelaporan Surat Pemberitahuan (e-SPT) .......35 6.Pengiriman Atau Panyampaian Surat Pemberitahuan (e- Filing) ...36 7.Modernisasi Budaya Organisasi.....36 E. Kinerja.38 1.Pengertian Kinerja..38 2.Standar Kinerja...39 3.Aspek-Aspek Kinerja.....40 F. Efektifitas Organisasi Kantor Pelayanan Pajak...43 G.Kerangka Pemikiran....46 BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN A.Ruang Lingkup Penelitian...47 B. Metode Pemilihan Sampel.47 C.Metode Pengumpulan Data.48 1.Data Primer48 2.Data Sekunder49 D.Metode Analisis dan Pengolahan Data...50 1.Metode Analisis..50 2.Uji Kualitas Data....51 3.Uji Hipotesis...53 E. Variabel dan Pengukurannya..54 1.Variabel Independen (X)54 2.Variabel Dependen (Y)..54 BAB IVPENEMUAN DAN PEMBAHASAN A.Gambaran Umum Objek Penelitian60 1.Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan...60 2.Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Modern....61 3.Wilayah Kerja....62 vii B. Bagan Organisasi dan Uraian Tugas... C.Struktur Pegawai Kantor Pelayanan PajakPratama Jakarta Grogol Petamburan. D.Hasil Uji Instrumen Penelitian 1.Hasil Try Out...... 2.Pasca Try Out. E. Hasil Pembahasan... 1.Deskripsi Data 2.Analisis dan Pembahasan... 3.Hasil Korelasi Pearson... 4.Hasil Uji Hipotesis Korelasi Pearson. 63 66 67 67 72 75 75 78 119 120 BAB VPENUTUP A.Kesimpulan..... B. Implikasi. C.Saran... 121 121 123 DAFTAR PUSTAKA...125 viii DAFTAR LAMPIRAN Lampiran1Kuesioner.............................................................................................128Lampiran2Skor Jawaban Responden Try Out.......................................................133Lampiran3Skor Jawaban Responden Pasca Try Out ............................................135Lampiran4Uji Validitas dan Reliabilitas Data Try Out ........................................139Lampiran5Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pasca Try Out ..............................143Lampiran6Uji Korelasi Pearson ............................................................................147Lampiran7Surat Keterangan Riset ........................................................................148Lampiran8Surat Pernyataan Wawancara ..............................................................151Lampiran9Nilai r tabel ..........................................................................................155 xiii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Sejakawaltahun1980-an,pajakmerupakanprimadonapenerimaan negara dan mempunyai peranan yang dominan dalam pos penerimaan negara.AnggaranPendapatanBelanjaNegara(APBN)terdiridari penerimaanminyakdangasbumi,penerimaanpajakdanpenerimaanbukanpajak,sedangkanpenerimaannegaradariminyakdangasbumi tidakdapatdiharapkankarenapadaawal1980-anhargaminyakbumidi pasaranduniasulitdiprediksidancenderungmenurun,pemakaiandalam negerisudahtinggidanminyakbumi merupakansumberdayaalamyangtidakdapatdiperbaharui(nonrenewal resources). Setiappemerintahdilihatdarizamankezamanumumnya selalumemberlakukan pajak kepada warga negaranya untuk dana pelaksanaankegiatanpemerintahan. Pemerintah dalamhaliniDirektoratJenderalPajakmendesainsuatusistemperpajakanbarudengan menerapkanreformasiperpajakandalampemungutanpajakgunameningkatkanpenerimaanpajak,sertameningkatkanpelayanandankepatuhanWajibPajak.Tugasmuliaadministrasiperpajakan,diemban olehDirektoratJenderalPajaksebagaisalahsatuinstansipemerintahyang secarastrukturalberadadibawahDepartemenKeuangan.Visimenjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistemdan dibanggakanmasyarakat,DirektoratJenderalPajakmenetapkansalahsatu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeridarisektorpajakyangmampumenunjangkemandirianpembiayaan pemerintahberdasarkanundang-undangperpajakandengantingkatefektifitas dan efisiensi yang tinggi. DirektoratJenderalPajakmengumpulkanpenerimaannegaradarisektor pajakdenganmembawahiKantorPelayananPajakyangmelaksanakantugas di lapangan dan berhubungan langsung dengan Wajib Pajak. Organisasi Kantor Pelayanan Pajak dahulu menggunakan pasal-pasal dalam undang- undang sebagai dasar pembentukan seksi. Seiring dengan arus globalisasi yang menghendaki pelayanansecaracepatdantepatkepadapelanggan (Wajib Pajak) Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan perubahan struktur organisasiKantorPelayananPajakberdasarkanfungsiagarsetiapseksidapat melayani secara optimal kepada Wajib Pajak. Strukturorganisasi Kantor Pelayanan Pajak yang lama terdiri dari8 (delapan)seksi,yaitusubbagianumum,seksitatausahaperpajakan,seksi pengolahan data dan informasi, seksi penerimaan dan keberatan, seksi penagihan,seksipajakpenghasilanorangpribadidanseksipemotongandan pemungutan,seksipajakpenghasilanbadandanseksipajakpertambahan nilai.Padastrukturtersebutadministrasipelayanantersebardiseluruhseksi menyebabkanpelayanandanpengawasankepadaWajibPajakkurangefektif danefisien.Untuksatuurusandibidangperpajakandenganurusanlainakan dilayani oleh seksi yang berbeda. 2 Berdasarkan permasalahan di atas, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukanperubahanadministrasidanorganisasidengantujuanagardapat memberikanpelayananprimakepadaWajibPajaksekaligusmengawasihak dan kewajiban pajak secara komperehensif. Perubahan administrasi dan organisasi dikenal dengan sistem administrasi perpajakan modern yang memilikikarakteristikantaralain:strukturorganisasidirancangberdasarkan permasalahanfungsiyangjelasantaraKantorWilayahdanKantorPelayanan Pajak bertanggung jawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan,danpemeriksaansedangkanKantorWilayahbertanggungjawab melaksanakanfungsipengawasanterhadappelaksanaanoperasionalKantor Pelayanan Pajak, keberatan dan banding serta penyidikan. Perubahanbaikdarisisiorganisasimaupunteknologiinformasi yang dilakukanolehDirektoratJenderalPajakpadadasarnyasudahmulaisejak tahun1983sebagaititikbalikperubahansistemofficialassesmentkesistem self assesment. Perubahan tersebut sebagai wujud reformasi kebijakan perpajakanyangpadasaatinisampaipadareformasiadministrasiperpajakan berupamodernisasiadministrasiperpajakanjangkamenengahdengantujuan tercapainyatingkatkepatuhansukarelayang tinggidanproduktifitaspegawai perpajakan yang tinggi. (Subiyantoro dan Riphat, 2004:218). Salah satu sistem pemungutan pajak adalah official assesmentyaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kapada aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau pajak yang terhutang oleh WajibPajak,sedangkanselfassesmentyaitusistempemungutanpajakyang 3 memberiwewenangkepadaWajibPajakuntukmenentukansendiribesarnya pajak terhutang. (Mardiasmo, 2003:12). Pada saatyangsama, dunia terus berubah seiringdengan bergulirnya arus globalisasiyang membawa perubahan di segala sisi kehidupanyang menuntut peran serta semua pihak baik masyarakat sebagai individu maupun pemerintah Indonesia. Reformasi sistem administrasi perpajakan dilakukan karena banyaknya kelemahan pada sistem administrasi yang berlaku. Upaya ini dilakukan guna mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat di dunia bisnis maupun sektor publik, sebagai layanan administrasisecaramanualmenjadiketinggalan,disampingitujugaakan meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat Wajib Pajakyang diharapkan akan mendorong akselerasi pertambahan jumlah Wajib Pajak dan pada akhirnya efek yang terjadi secara tidak langsung adalah meningkatnya penerimaan pajak bagi negara serta terciptanya prinsip Good Governance. LangkahterobosanyangtelahdilakukanolehDirektoratJenderalPajak adalah reformasi teknologi informasi dalam perpajakan yang diharapkan terciptanyapeningkatankepatuhansukareladanmenumbuhkankepercayaan WajibPajakterhadapadministrasiperpajakansertameningkatkan produktifitas aparat pajak. Teknologi informasi yang canggih merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan diharapkan mampumeningkatkanmutupelayanankepadamasyarakatWajibPajakdan menjamin peningkatan penerimaan pajak negara. 4 Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalampenerapansistemadministrasiperpajakanmodernyangmemilikiciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagisetiapWajibPajakmelaluipembentukanAccountRepresentativedan complaintcenteruntukmenampungkeberatanWajibPajak.Sistem administrasiperpajakanmodernjugamerangkulkemajuanteknologiterbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) denganpendekatanfungsimenjadiSistemAdministrasiPerpajakanTerpadu (SAPT)yangdikendalikanolehcasemanagementsystemdalamworkflow system dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-filing, e-payment, Taxpayers Account, e-registration, dan e-Counceling dan sistem modern yang lainnya yang diharapkanmeningkatkanmekanismekontrolyanglebihefektifditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. (Sofyan, 2005:4). Penelitiansebelumnya yangdilakukanolehHernita(2006:14)dengan judulAnalisisEfektifitasPemanfaatanTeknologiInformasiDalamSistem AdministrasiPerpajakanModernTerhadapKepatuhanWajibPajak. perumusan masalah apakah penerapan e-payment memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, apakah penerapan e-SPT memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, apakah penerapan e-filing memiliki pengaruh terhadapkepatuhanWajibPajak,apakahpenerapane-registrationmemiliki pengaruhterhadapkepatuhanWajibPajak,danapakahterdapatpengaruhe- 5 payment,e-SPT,e-filing,dane-registrationsecarabersama-samaterhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sofyan(2006:8)denganjudulPengaruhPenerapanSistemAdministrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan PajakdiLingkunganKantorWilayahDirektoratJenderalPajakWajibPajak Besar. Perumusan masalah sejauh mana penerapan sistem administrasi perpajakanmodernpadaKantorPelayanan Pajakdi LingkunganKanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan bagaimana pengaruh penerapansistemadministrasiperpajakanmodernyangmeliputimodernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi,danmodernisasibudayaorganisasiKantorPelayananPajakdi LingkunganKanwilDirektoratJenderalPajakWajibPajakBesarterhadap kepatuhanWajibPajakpadaKantorPelayananPajakdilingkunganKanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Witarto(2006:12)denganjudulMemahamiSistemAdministrasi PerpajakanModern(studikasuspadaKantorPelayananPajakPenanaman ModalAsingTiga).Pokokpermasalahandalampenelitianiniadalahapakah penerapan sistem administrasi perpajakan modern telah mendorong kepatuhan WajibPajak,apakahpenerapansistemadministrasiperpajakanmoderntelah membantupelaksanaantugasaparatpajakdankonsultanpajak,bagaimana kinerja sistem administrasi perpajakan modern dan apa kendalanya, dan upaya apakahyang perlu dilakukan dalam memperbaiki sistem administrasi 6 perpajakanmoderngunameningkatkankepatuhanWajibPajakdan penerimaan pajak. Penelitianyangsudahdilakukanolehpenelitisebelumnyamenyimpulkan sistemadministrasi perpajakan modern yangdilakukandengan mengimplementasikanteknologiinformasimutakhir diharapkan dapat mendukungkinerjaKantorPelayananPajakPajakPratamaJakartaGrogol Petamburanserta dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan pelayanan serta pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sistem informasi modern (mutakhir) mempunyai korelasi yang positif terhadap kinerjaKantorPelayananPajak,namunseberapabesarkorelasidimaksud belumdiketahuisecarapasti,untukitupenulismencobamenelitinyadalam bentukskripsiyangberjudul,KorelasiEfektifitasPenerapanTeknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. B. Perumusan Masalah Berdasarkanlatarbelakangyangtelahdiuraikandiatas,makaperumusan masalahyangdapatpenulisrumuskan yaituuntukmembuktikanseberapa besar korelasi efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan? 7 C. Tujuan dan Manfaat 1. Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuiseberapabesarkorelasi penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan moderndengankinerjaKantorPelayananPajakPratamaJakartaGrogol Petamburan. 2. Manfaat penelitian Penulismengharapkanpenelitianinidapatmemberikanmanfaat diantaranya adalah: a. Bagi Penulis 1) Untukmemenuhisyaratmendapatkangelarsarjanaekonomipada program studi akuntansi. 2) Sebagai langkah penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangkukuliahyangberupateori-teoridengankenyataanyang terjadidilapangan,sehinggateoriyangdiperolehdapatdigunakan pada kondisi yang sesungguhnya. 3) Untukmenambahpengetahuandanwawasanbagipenulis berkaitan dengan korelasi efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan KantorPelayananPajakPratamaJakartaGrogolPetamburan,yaitu dapatmeningkatkankinerjaaparatpajakkhususnya dalam memaksimalkanpenerapanteknologi informasidalamsistem 8 administrasi perpajakan modern dan memberikan kontribusi bagi organisasiKantorPelayananPajakPratamaJakartaGrogol Petamburanagardapatmelaksanakanperbaikanadministrasidengan lebih baik untuk meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak. c. Bagi Pembaca 1) Memberikangambaran mengenaikorelasi efektifitas penerapan teknologiinformasidalamsistemadministrasiperpajakanmodern dengankinerjaKantorPelayananPajakPratamaJakartaGrogol Petamburan. 2) Sebagai informasi danreferensibagi penelitian selanjutnya terutamayangberkaitandenganSistemAdministrasiPerpajakan Modern. d. Bagi Lembaga Pendidikan DalamhaliniUniversitasIslamNegeriSyarifHidayatullahJakarta khususnyaFakultasEkonomidanIlmuSosial,penulisdapat memberikansumbanganpikirantentangkorelasiefektifitaspenerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern dengan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. 9 10 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Sistem Administrasi Perpajakan Modern 1. Pengertian Administrasi Administrasi menurut pendapat Dunsire (1989)yang telah dikutip oleh DonovandanJackson(1991)dikemukakankembaliolehKeban(2004:2) yaitu: Administrasidiartikansebagaiarahan,pemerintahan,kegiatan, implementasi,mengarahkan,penciptaanprinsip-prinsipimplementasi kebijakan,kegiatanmelakukan analisis,menyeimbangkandan mempresentasikankeputusan,pertimbangan-pertimbangankebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barangdanjasapublik,dansebagaiarenabidangkerjaakademikdan teoritis. Mengutip pendapat Trecker (1990): Administrasimerupakansuatuprosesyangdinamisdan berkelanjutan,yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama. Definisi-definisidi atasmenunjukkanbeberapabatasanistilah administrasiyangsecaralangsungmenepisanggapanbahwaadministrasi selaludiartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yangberkaitandengan pekerjaanmengatur berkas,membuatlaporanadministratif,dan sebagainya. Mengutip Chandler and Plano (1988), dalam The Public Aministration Dictionary definisi administrasi adalah proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan. (Keban, 2004:2). 10 2. Administrasi Perpajakan MenurutEnsiklopediperpajakanyangditulisolehHarahap(2004:94), administrasiperpajakan(TaxAdministration)ialahcara-caraatau prosedur pengenaandanpemungutanpajak. Mengenaiperanadministrasi perpajakan,Jantscher(1997)sepertidikutipGunadi,menekankanperan pentingadministrasiperpajakandenganmenujupadakondisiterkini,dan pengalamandiberbagai negaraberkembang,kebijakanperpajakan(tax policy)yangdianggapbaik(adildanefisien)dapatsajakurangsukses menghasilkan penerimaan atau mencapaisasaran lainnyakarena administrasi perpajakantidakmampumelaksanakannya. (http://www.infopajak.com/berita/170504bil.htm). Administrasiperpajakan memerlukansistem informasi yangefektif untuk menghindari ketimpangan, dan sistem administrasi perpajakan berdasarkanundang-undangperpajakanIndonesiamenurutHarahap (2004:96) meliputi: a. Identifikasi dan registrasi (pendaftaran) Wajib Pajak; b. Perhitungan pajak yang terhutang; c. Pemungutan pajak dari Wajib Pajak; d. Penegakan hukum; e. Pencatatan dan pemeriksaan; f.Pelaporan yang dilakukan dengan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Silvani (1992) seperti dikutip Gunadi, administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah: 11 a. Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers) Administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakatyang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnyayang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlahWajib Pajak secara signifikanakanmeningkatkanjumlahpenerimaanpajak,dalamhalini penerapansanksiyangtegasperludiberikanterhadapmerekayang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. b. WajibPajakyangtidakmenyampaikanSuratPemberitahuan(SPT) MenyikapiWajibPajakyangsudahterdaftartetapitidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), ataudisebut juga stop filing taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak. c. Penyelundup pajak (tax evaders) Penyelunduppajak(taxevaders)yaituWajibPajak yang melaporkanpajaklebihkecildariyangseharusnyamenurutketentuan perundang-undangan.Keberhasilansistemselfassessment yang memberikepercayaan sepenuhnyakepadaWajibPajakuntuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak. d. Penunggak pajak (delinquent tax pavers) Daritahunketahuntunggakanpajakjumlahnyasemakinbesar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif. 12 Apabilakebijakanperpajakanyangadamampumengatasimasalah- masalahdiatassecaraefektif,makaadministrasiperpajakannyasudah dapat dikatakan baik sehingga tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsipmanajemenmodernyaituPlanning,Organizing,Actuating danControlling,terdapatnyakebijakanperpajakan yangjelasdan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya,tersedianyapegawaipajakyangberkualitasdanjujurserta pelaksanaanpenegakanhukumyangtegasdankonsisten. (http://www.infopajak.com/berita/170504bil.htm). 3. Refomasi Administrasi Pajak Reformasiadministrasibertujuanuntukmemperbaikiadministrasidan mengantisipasiperbaikanuntukmencapaihasilyanglebihbaik.Motivasi dilakukannya reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan negara yangdigunakanuntukmembiayaipengeluarannegara.Definisi reformasiadministrasisangatluas karena adanyaberbagaimacam aktifitas terlibat di dalamnya. MenurutNasucha (2004:37)reformasiadministrasiperpajakanadalah penyempurnaanatauperbaikankinerjaadministrasi,baiksecaraindividu, kelompok,maupunkelembagaanagarlebihefisien,ekonomis,dancepat. Bird dan Jantscer (1992) seperti dikutip Nasucha (2004:63) mengemukakan bahwaagarreformasiadministrasiperpajakandapatberhasil,dibutuhkan: 13 (1) struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, dan administrasi,(2)strategireformasiyangcocokharusdikembangkan,(3) komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan. Gunadi (2002:2)mengemukakan bahwa tujuan reformasi pajak adalah: (1)peningkatan dan responsivitasdan stabilitaspenerimaan; (2)lebih meningkatkankeadilan;(3)mengurangiinefisiensidandistorsiekonomi; (4)penyederhanaanadministrasidanstrukturpajak;(5)mengurangibiaya kepatuhandanpeningkatankesadaranmasyarakat;dan(6)mengurangi dorongan penghindaran dan penyelundupan pajak. TanzidanPallechio(1995)dalamOtt(2001)sepertidikutipNasucha (2004:66)berkenaandenganelemendasarreformasiadministrasi perpajakan dinyatakan syarat-syarat sebagai berikut: a. Komitmen politik yang berkelanjutan. b. Staf yang mampuberkonsentrasi terhadappekerjaan dalam jangka panjang. c. Strategiyangtepatdandidefinisikandenganbaikkarenatidakada strategi yang cocok untuk semua negara. d. Pendidikan dan pelatihan pegawai. e. Tersedia dana dan sumber daya lain yang cukup. DuatugasutamareformasiadministrasiperpajakanmenurutNasucha (2004:67)denganmengutipOtt(2001)adalahuntukmencapaiefektifitas yangtinggi,yaitukemampuanuntukmencapaitingkatkepatuhanyang tinggidanefisiensiberupa kemampuanuntukmembuat biayaadministrasi 14 per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Efektifitas dan efisiensi kadang-kadangmenciptakankontradiksisehinggadiperlukankoordinasi, diperlukan ukuran-ukuran khusus untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensiadministrasiperpajakan.Dalammeningkatkanefektifitas digunakan ukuran: a.Kepatuhan pajak sukarela. b. Prinsip-prinsip self assessment. c. Menyediakan informasi kepada Wajib Pajak. d. Kecepatan dalam menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran. e. Peningkatan dalam kontrol dan supervisi. f.Sanksi yang tepat. Peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dapat distimulasi dengan: a. Penyediaan unit-unit khusus untuk perusahaan besar. b. Peningkatan perpajakan khusus untuk Wajib Pajak kecil. c.Penggunaan jasa perbankan untuk pemungutan pajak, dan lain-lain. DenganmendasarkanpadateoriCaiden(1991),menurutNasucha (2004:69), empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu: a. Struktur organisasi Mengutip Adiwisatra (1998), dijelaskanNasucha(2004:69) bahwa struktur organisasi adalah unsuryang berkaitan dengan pola-pola peran yangsudahditentukandanhubunganantarperan,alokasikegiatan 15 kepadasubunit-subunitterpisah,pendistribusianwewenangdiantara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal. b. Prosedur organisasi Prosedurorganisasiberkaitandenganproseskomunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karir. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur. c. Strategi organisasi Strategiorganisasidipandangsebagaisiasat,sikappandangandan tindakanyangbertujuanmemanfaatkansegalakeadaan,faktor, peluang,dansumberdayayangadasedemikianrupasehinggatujuan organisasidapat dicapai denganberhasildanselamat.Strategi berkembangdariwaktukewaktusebagaipolaaruskeputusanyang bermakna. d. Budaya organisasi Budayaorganisasididefinisikansebagai sistempenyebaran kepercayaandannilai-nilai yangberkembangdalamorganisasidan mengarahkanperilaku anggota-anggotanya.Budayaorganisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi. B Teknologi Informasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Kurzweil (1999:20) mengemukakan teknologi berasal dari bahasa Yunani, tekhe,yangberarti:alatatausenidankatalogia,yang berartistudiatau 16 ilmutentangsesuatu.Teknologikemudiandimaknaisebagaiilmutentang peralatan,dimanakataperalatantersebutmengacupadapembentukandan pemanfaatansumber dayauntukkepentinganpraktis.Dalam perkembangannya,teknologijugakerapdimaknaisebagaipenciptaanalat untukmeningkatkankendaliataslingkungan.AnthonydanDearden(1980) dalamHernita(2006:18)mendefinisikaninformasisebagaidatayangdiolah menjadibentukyang lebih berguna danlebih berarti bagiyang menerimanya. Sumber dari informasi adalah data. Data sendiri merupakan bentuk jamak dari bentuktunggaldatumataudata-item. Dataadalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata. AnthonydanDearden(1980)dalamHernita(2006:18)mengemukakan Saatinidandimasamendatang,kegiatanadministrasipemerintahantanpa dapatdihindarkan,akanmakinbanyakdilakukandenganmemanfaatkanjasa jaringankomputerdantelekomunikasielektrik.Jasakomputerdan telekomunikasielektronikininantinyaakanmakinmemperolehposisiyang sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari. MenurutWahyudi(1992)dalamHernita(2006:18)teknologikomputer memiliki dua aspek sebagai berikut: 1. Aspekperangkatkeras(hardware),komputermerupakansuatuperangkat elektronik yangbekerja secaraotomatis, terintegrasi dan terkoordinasi sehinggadenganprosedur dapatmengingatdanmenampilkanhasilproses tersebut. 17 2. Aspekperangkatlunak(software),yangmeliputidasarinformasiuntuk menggerakkanperangkatkerastersebut.Tanpasoftware,sebuahkomputer tidakakanberguna.Komputermembutuhkansoftwareuntukberoperasi danmembutuhkansistemoperasiatauprogram-programuntukmembuat komponen-komponen bekerja sama dengan baik. Purnomo, dalam Subiyantoro dan Riphat (2004:219) mengemukakan bahwasejaktahun2001DirektoratJenderalPajaktelahmemulaibeberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat.Reformasimoraldanetikauntukseluruhpegawai,kampanye sadar danpedulipajak,pembangunanKantorWilayahdanKantorPelayanan Pajakpercontohan,penerapanteknologiinformasiterkinidalampelayanan perpajakan (online payment, e-SPT, e-registration, dan Sistem Informasi DirektoratJenderalPajak(SIDJP)).Seiringdenganitu,DirektoratJenderal Pajakjuga melakukankampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank datasertalangkah-langkahlainnya yangsedangdanterusdikembangkan merupakanbeberapalangkahreformasiyangtelahdimulaiolehDirektorat Jenderal Pajak. Sejalandengansemakinberkembangnyapemanfaatansisteminformasi padaorganisasi pemerintahan, dengan penerapannya untuk meningkatkan efektifitasdanefisiensinya,makadarisinilahdikenalistilahe-Government. Tuban et al (2002:451) memberikan pengertian e-Government dengan menyatakan sebagi berikut: 18 e-Governmentencompassesapplicationsofvarioustechnologiesto provide citizens and organizations with more convenient access to governmentinformationandservices;andtoprovidedeliveryofpublic services to citizens, business partners and suppliers, and those working in the public sector. e-Governmentmeliputiaplikasi-aplikasidariberbagaimacam teknologi untuk memberikan warga negara dan organisasi-organisasi mendapatkaninformasidanpelayananpemerintahyanglebihbaikdan juga untuk memberikan penerimaan pelayanan publik untuk warga negara, partner-partner bisnis, dan juga yang bekerja dalam sektor publik itu. e-Governmentmenjadisangatpopulerbersamaandenganberkembangnya teknologiinformasidankomunikasi(informationandcommunication technologyICT). E-Government bertujuan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahanterutamadalamlingkuppelayananmasyarakatsehinggadapat bermanfaat bagi segenap warga negaranya. McFarlandanMcKenny(1983) dalamHernita(2006:22)mengemukakan penerapan e-Government menjanjikan setidaknya tiga perubahan dasar: 1. Prosesotomatisasi:mengubahperanmanusiadalammenjalankanproses yangmeliputimenerima,menyimpan,processing,output,dan mengirimkan informasi. 2. Prosesinformasi:mendukungperanmanusiadalammenjalankanproses informasi, misalnya mendukung alur proses pengambilan keputusan, komunikasi dan implementasi. 3. Proses transformasi: membuat ICT baru untuk menjalankan proses informasi. Contohnya adalah membuat metode baru dalam pelayanan publik. 19 Manfaat langsung yang diperoleh oleh organisasi pemerintah dalam penggunaan ICT, yaitu: 1. Internal:memperbaikicitrapublikdanataumenyediakanmanfaatdalam memotivasi staf pemerintahan dan kontrol publik yang lebih baik. 2. Eksternal:ICTdapatdinikmatiolehpopulasiyangluaskarena penyampaiannya yang murah serta pelayanan yang baik. Teknologiinformasidalamsistem administrasiperpajakanmodern mempunyaiciri-ciriberikut (http//:www.taxone- info.com/modernisasi_pajak.ppt): 1. Seluruh Wajib Pajak diwajibkan membayar melalui kantor penerima pembayaran online. 2. SeluruhWajibPajakdiwajibkanuntukmelaporkankewajiban perpajakannya dengan menggunakan media komputer (e-SPT) atau dengan menggunakan jaringan komunikasi data (e-filing). Training danaplikasi e-SPT akan diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta. (http//:www.taxone-info.com/modernisasi_pajak.ppt) 1. SeluruhkegiatanadministrasidilaksanakanmelaluiSistemAdministrasi Perpajakan Terpadu (SAPT). 2. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) menerapkan konsep monitoring secara terpadu mulai dari pelayanan, pengawasan, pembayaran, danpelaporanyangdikontrololehcasemanagementsystem(workflow system). 20 3. DenganSistemAdministrasiPerpajakanTerpadu(SAPT),masing-masing Wajib Pajak dapat diawasi secara berkesinambungan dalam rekening khusus yang disebut dengan Taxpayers Account. Adapunkeunggulanteknologiinformasidalam sistemadministrsi perpajakanmodernadalahsebagaiberikut(http//:www.taxone- info.com/modernisasi_pajak.ppt): 1. Penerimaan pembayaran pajak dapat dimonitor lebih cepat dan akurat. 2. E-SPTakanmengurangicostofcomplianceWajibPajak,menghilangkan kegiatan perekaman SPT, dan mempercepat ketersediaan data Wajib Pajak pada administrasi perpajakan. 3. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) akan mempercepat pengolahandata,memeliharaakurasidataadministrasiperpajakan,serta meningkatkan efektifitas pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 4. Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) akan menciptakan tambahanalatpengawasaninternalyanglebihefektifdanmeningkatkan produktivitas serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. C.Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Strukturorganisasiberdasarkanfungsi,perbaikanpelayananbagisetiap WajibPajakmelaluipembentukanAccountReperesentativedancomplaint center untuk menampungkeberatanWajib Pajakmerupakancirikhususyang dimilikiolehprogramdankegiatanreformasiperpajakanyangdiwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern. 21 Purnomo, dalam Subiyantoro dan Riphat (2004:219) menambahkan bahwa reformasi administrasi yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak diarahkanakanmendukungpencapaianvisiDirektoratJenderalPajakyang menjadimodelpelayananmasyarakat yangmenyelenggarakansistemdan manajemen perpajakankelas dunia,yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat,sertamisifiskalDirektoratJenderalPajakyaitumenghimpun penerimaannegaradarisektorpajakyangmampumenunjangkemandirian pembiayaanefektifitasyangtinggi.Secaragarisbesar,adatigatujuanyang secaraspesifikhendakdicapaiolehreformasiadministrasiperpajakandalam jangka menengah, yaitu: 1. Tercapainya kepatuhan perpajakan yang tinggi. 2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan. 3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Ketiga tujuan ini dipilih menjadi tujuan reformasi administrasi perpajakan berdasarkanpengkajianyangdilakukanataskondisidankeberadaan Direktorat Jenderal Pajak saat ini serta prioritas yang hendak dicapai. Program-program dan kegiatan yang dicanangkan akan dirancang untuk mendukung ketiga tujuan diatas. Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah DirektoratJenderalPajakmenurutPurnomodalamSubiyantorodanRiphat (2004:230) adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kepatuhan perpajakan. a. Meningkatkan kepatuhan sukarela. 22 1) Program kampanye sadar dan peduli pajak. 2) Program pengembangan pelayanan perpajakan. b. Memelihara (Maintaining) tingkat kepatuhan Wajib Pajak patuh. 1) Program pengembangan pelayanan prima. 2) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan. c. Menangkal ketidakpatuhan perpajakan (Combatting Non-Compliance). 1) Program merevisi pengenaan sanksi. 2) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh. 3) Program meningkatkan efektifitas pemeriksaan. 4) Programmodernisasiaturan danmetodepemeriksaanserta penagihan. 5) Program penyempurnaan ekstensifikasi. 6) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT masterplan. 7) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data. 2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan. a. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak. 1) Program merevisi UU KUP. 2) Program penerapan Good Corporate Governance. 3) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding. 4) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan. b. Melanjutkan pengembangan administrasi Large Taxpayer Office (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Pajak Wajib Pajak Besar. 23 1) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan, dan penagihan pada LTO. 2) Programpeningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD. 3) ProgrampenerapansistemadministrasiLTOpadaKanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. 4) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya. 3. Meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. a. Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak. b. Programpeningkatankemampuanpengawasandanpembinaanoleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak. c. Programpenyusunankebijakanbaruuntukmanajemensumberdaya manusia. d. Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja. e. Program penyusunan rencana kerja operasional. DijelaskanolehPurnomobahwaprogramdankegiatandalamkerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia. Reformasi perangkatlunakadalahperbaikanstrukturorganisasidankelembagaan,serta penyempurnaandanpenyederhanaansistemoperasimulaidaripengenalan danpenyebaraninformasiperpajakan,pemeriksaandanpenagihan, pembayaran,pelayananhinggapengawasanagarlebihefektifdanefisien. 24 Keseluruhanoperasiberbasisteknologiinformasidanditunjangkerjasama operasi denganinstansilain.Revisiundang-undangperpajakandanperaturan terkaitlainnya,jugapenerapanpraktektatapemerintahanyangbersihdan berwibawa (Good Governance) dilaksanakan dalam konteks penegakan hukumdankeadilanyangmemayungisemualinidantahapanoperasional. Reformasiperangkatkerasdiupayakanpengadaansaranadanprasaranayang memenuhipersyaratanmutudanmenunjangupayamodernisasiadministrasi perpajakan di seluruh Indonesia. Penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional merupakan program reformasi aspeksumber daya manusia,antaralainmelaluipelaksanaanfitandpropertestsecaraketat, penempatan pegawai sesuai kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan, dan pogram pengembangan self capacity. DalamnotakeuangandanAPBNtahunanggaran2005 padaBabIII juga disebutkanlangkah-langkahreformasidanmodernisasiadministrasi perpajakan yang dikutip oleh Sofyan (2005:30) antara lain mencakup: 1. Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan. 2. PerluasanKantorPelayananPajakkhususWajibPajakBesar,antaralain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasiperpajakanyangterintegrasidenganpendekatanfungsi,dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance). 25 3. Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak khusus Wajib Pajak menengah dan KantorPelayananPajakkhususWajibPajakkecildiKanwilDirektorat Jenderal Pajak Jakarta I. 4. Pengembanganbasisdata,pembayaranpajak,danpenyampaianSurat Pemberitahuan (SPT) secara online. 5. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak. 6. PeningkatanefektifitaspenerapankodeetikdijajaranDirektorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam jangka menengah, upaya- upaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, tidak hanya kepatuhan perpajakan(taxcompliance),akantetapijugakepercayaanmasyarakat terhadap aparat pajak, dan produktivitas aparat pajak. Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern menurut Pandiangan (2004) adalah: 1. Maksimalisasi penerimaan pajak. 2. Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan Wajib Pajak. 3. Memberikan jaminan kepadapublik bahwa DirektoratJenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi. 4. Menjagarasakeadilandanpersamaanperlakuandalamproses pemungutan pajak. 5. Pegawai pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional. 6. Peningkatan produktivitas yang berkesinambungan. 26 7. WajibPajakmempunyaialatdanmekanismeuntukmengaksesinformasi yang diperlukan. 8. Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. Sadhani(http://www.pajak2000.com/news)mengemukakanDirektorat Jenderal Pajak merencanakan mengimplementasikan program administrasi perpajakanmodernsecarakomprehensifyangmencakupsemualinioperasi organisasisecaranasional.Programinidilakukanuntukmencapaiempat sasaran utama, yakni: 1. Optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan tax base, minimalisasi tax gap dan stimulus fiskal. 2. Peningkatan kepatuhan sukarelayaitu melalui pemberian pelayanan prima dan penegakan hukum yang konsisten. 3. Efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. 4. Terbentuknyacitrayangbaikdankepercayaanmasyarakatyangtinggi yaitukapasitassumber dayamanusiayangprofesional,budayaorganisasi yang kondusif dan pelaksanaan Good Governance. D. Program Penerapan Teknologi Infomasi Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern Penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern melalui program dan kegiatan dalamkerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah berikut ini diuraikan, yakni: 27 1. Struktur Organisasi a. PembentukanorganisasiberdasarkanfungsimenurutPakpahan (2004:53). Sebagaiwujudpembenahanfungsipelayanan,pengawasandan pemeriksaan,struktur organisasiyang berdasarkanKeputusan Menteri KeuanganNomor443/KMK.01/2001disusunmenurutjenispajak,di mana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak TidakLangsungLainnya(PPN/PTLL)dilayanidiKantorPelayanan Pajak, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan HakatasTanahdanBangunan(BPHTB)dilayaniKantorPelayanan PajakBumidanBangunan(KPPBB),denganditerapkannyasistem administrasiperpajakanmodernstrukturorganisasidirancangdengan paradigmaberdasarkanfungsidenganpemisahanfungsiyangjelas antara Kanwil dan Kantor Pelayanan Pajak, di mana Kantor Pelayanan Pajakbertanggungjawabmelaksanakan fungsipelayanan, pengawasan,penagihan,danpemeriksaan,sedangkanKanwil bertanggungjawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan operasionalKantorPelayananPajak,keberatandanbanding,serta penyidikan,denganpembentukanorganisasiberdasarkanfungsimaka di Kanwil tidak dijumpailagi bidang Pajak Penghasilan (PPh), bidang PajakPertambahanNilaidanPajakTidakLangsungLainnya (PPN/PTLL), dan bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tidak lagi dibedakan pelayanan menurut jenis pajak Pajak Penghasilan (PPh) dan 28 PajakPertambahanNilaidanPajakTidakLangsungLainnya (PPN/PTLL)denganPajakBumidanBangunan(PBB)danBPHTB, melainkan hanya diberikan oleh satu Kantor Pelayanan Pajak saja. b. Spesifikasi tugas dan tanggung jawab menurut Sofyan (2005:37), antara lain: 1) Account Representative (AR); Penunjukan Account Representativeyangkhusus melayani dan mengawasipemenuhankewajibanperpajakanWajibPajaksecara langsung.Denganpembagiantugasdisesuaikandengankelompok usahaWajibPajak,AccountRepresentativememilikipemahaman tentangbisnisdankebutuhanpemenuhankewajibanperpajakan Wajib Pajak. Account Representative bertanggungjawab untuk memberikanjawabanatassetiappertanyaanyangdiajukanWajib Pajaksecaraefektifdanprofesional,terutamamengenai:rekening Wajib Pajak (Taxpayers Account) untuk semua jenis pajak, kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, interpretasi dan penegasanatassuatuperaturan(ruling),perubahandataidentitas Wajib Pajak, tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak, kemajuan proses keberatan dan banding, perubahan peraturanyang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Lebih rincinya Account Representative (AR) akan memberikan informasi mengenai: 29 a) Rekening Wajib Pajak untuk semua jenis pajak. b) Kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi. c) Interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan. d) Perubahan data identitas Wajib Pajak. e) Tindakan pemeriksaan dan penagihan Wajib Pajak. f)Kemajuan proses keberatan dan banding. g) Perubahanperaturanperpajakanyangberkaitandengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 2)MenurutPurnomodalamSubiyantorodanRiphat(2004) yang dikutip oleh Sofyan(2005:37) pemeriksaan pajakhanya dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa dengan alokasi tenaga fungsional pemeriksa disesuaikan dengan tingkat risiko pemeriksaan dan dilakukan pelatihan teknisyang mendukung profesionalisme tenaga pemeriksa berdasarkan kelompok usaha Wajib Pajak. 3) Spesialisasipegawailainnyasepertijurusitapajakdanprogamer teknologi informasi. c. MenyelesaikandanmenyempurnakanimplementasiSistemInformasi Perpajakan(SIP)menjadiSistemAdministrasiPerpajakanTerpadu (SAPT) menurut Sofyan (2005:38) yaitu: SistemInformasiPerpajakan(SIP)dikembangkanmenjadiSistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh manajemenkasus(casemanagementsystem)dalamsistem pemantauan proses administrasiperpajakan(workflowsystem) 30 mengacupadaotomatisasikantormencakuppelayanan, pengawasan pembayarandanpemeriksaandenganpengendalianproses,otorisasi, pengawasanpelaksanaantugassertapelaporanyangdirancangsesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. d. Monitoringrutin melaluiRekening Wajib Pajak (Taxpayers Account) menurut Sofyan (2005:38) yaitu: Transparansi pelayanan dan pemenuhan kewajiban perpajakan WajibPajakdidukungdenganTaxpayersAccountyangberfungsi untuk mencatat secara otomatis setiap perubahanyang terjadi terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak sebagai akibat dari pembayaran pajak, penetapan,keberatan,pemindahbukuan,SuratPemberitahuan(SPT), dandokumenperpajakanlainnyasehinggamemudahkanpengawasan atas hak dan kewajiban perpajakan bagi masing-masing Wajib Pajak. e. JalurpengawasantugaspelayanandanpemeriksaanmenurutSofyan (2005:39) yaitu: Menetapkanstandarkinerjadanpelayananperpajakan, menerapkankodeetikpegawaibagipegawaipajakdandibentuknya komite kode etik serta kerjasama dengan Komite Ombudsman Nasionalsemakinmelengkapiperangkatpengawasantugaspelayanan dan pemeriksaan. 2. Modernisasi prosedur organisasi a. PelayanansatupintumelaluiAccountRepresentativemenurutSofyan (2005:39) yaitu: 31 Penunjukkan Account Representative yang bertanggung jawab secara khusus melayani dan mengawasi administrasi perpajakan beberapa Wajib Pajak dengan mengembangkankonsep pelayanan satu pintusehinggamengurangipersinggunganantaraWajib Pajakdengan petugaspajakyangkemungkinandapatmenimbulkanaksesnegatif. Account Representative juga menanganipemohonan SuratKeterangan Bebas(SKB)pajak,Pemindahbukuansetoranpajak(Pbk),ruling dan penerbitan produk hukum. b. Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar waktudankualitaspelayanandanpemeriksaanpajakmenurutSofyan (2005:39) yaitu: 1) Menyederhanakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT). 2) Mempercepat proses penyelesaian keberatan dan banding atas produk pajak. 3) PengukuhanWajibPajakPatuhuntukmempercepatpermohonan restitusi. 4) MeninjaukriteriaWajibPajakpungutuntukmengurangi permohonan restitusi. 5) Meninjau kembali kewajiban pemeriksaan atas setiap Surat PemberitahuanLebihBayar(SPTLB)danmempercepatrestitusi Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT LB) yang berisiko rendah. 6) Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 32 c. Dukunganteknologiinformasimodern dalammemberikanpelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak menurut Sofyan (2005:40), antara lain: 1) Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) terintegrasi denganpendekatanfungsidanproseduradministrasiyangtelah diaturdalamcasemanagementdanworkflowsystemdidukunge- system,terutamae-payment,e-SPT,dane-filingyangmembantu kecepatan, ketepatan dan keamanan proses perekaman data administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 2) Otomatisasiprosespemeriksaandenganbantuanworkflow management dalam Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT)membantumenghindariduplikasidata,kesalahan pencatatan dan pengawasan proseduralpemeriksaansesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangandidukungjugadengan aplikasi Audit Command Language (ACL). 3) Pembangunan bank data dalamkonsep masterplan secara nasional dankerjasamapertukarandatadenganinstansilainmewujudkan transparansi data. 4) OtomatisasipenagihanpajakmelaluiSistemAdministrasi PerpajakanTerpadu(SAPT)sehinggaprosedurpengawasandan administrasitunggakanpajakdapatselaludilakukan.Pelaksanaan penagihandilakukanjurusitapajakdenganmetodeharddansoft 33 collection, dimanasoftcollection dapat dilakukan denganbantuan Account Representative. 5)Melaksanakan pelatihan teknologi informasi; 6) Penggunaan teknologi informasi dan e-system lainnya: Dalam menjalankan administrasi perpajakan dan meningkatkan pelayanandikembangkanaplikasisepertie-regristation,e- Counseling, Complain Center, Help Desk, Call Center, Touch Screen yangdidukungKnowledgeBase yangberisi FrequentlyAsked Question (FAQ), SMS tax, dan saluran komunikasi dan penyuluhan yang lebihintensif melalui berbagai saranaseperti telepon,e-mail, portalwebsite,pencatatandanpenyimpanandokumenyanglebih dapat diandalkanmenggunakanSistemManajemenArsipTerpadu (SMArT), dukunganperalatanperkantoranyangmodern,lengkap, dimanatiappegawaidilengkapipersonalcomputerdanakses informasiyanglebihcepatbaikdalamlingkunganinternmaupun kepadaWajibPajakdimanatiapterdapatperubahanketentuan menyangkut Wajib Pajak akan segera dikonsolidasikan secara internal,diinterpretasikandanselanjutnyasegeradiinformasikan kepada Wajib Pajak. 3. Sistem Monitoring Pelaporan dan Pembayaran Pajak(e-Payment) menurut Purnomo dalam Subiyantoro dan Riphat (2004:218); SisteminidikenalsebagaisistemMonitoringPelaporandan PembayaranPajak(MP3).KeuntunganmenggunakansistemMP3adalah 34 pada kecepatan (realtime) dan keakuratan (precise) data penerimaan pajak yangdibayarkanolehWajibPajakmelaluibankdankantorpossecara online.Kendala geografis dalam pembayaran pajak dapat meminimalisasi, datapenerimaanpajakakandapatdiketahuidenganmengaksesdatabase Direktorat Jenderal Pajak melalui internet. IstilahrekonsiliasidikenaldalamMP3.Rekonsiliasiadalahproses identifikasi perbedaan dan persamaan data pembayaran setoran pajakyang tercatatdalamsistemkomputerDirektoratJenderalPajakdenganKantor Penerima Pembayaran setiap hari pada jam tertentu (cut off) yang disepakati antara Direktorat Jenderal dengan Kantor Penerima Pajak. 4. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak(e-Registration) menurut Purnomo dalam Subiyantoro dan Riphat (2004:218); E-Registrationmerupakansistempendaftaran,perubahan,dataWajib PajakdanpenghapusanNomorPokokWajibPajak(NPWP),melaporkan usahauntukdikukuhkansebagaiPengusahaKenaPajak(PKP)melalui internet. Bagi Wajib Pajakyang telah terdaftar dapat mengakses informasi perpajakannya melalui sebuah account yang telah disediakan. 5. PelaporanSuratPemberitahuan(e-SPT)menurutPurnomodalam Subiyantoro dan Riphat (2004:218); Pelaporan Surat Pemberitahuan (e-SPT), e-SPT atau penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk digital adalah pelaporan Surat Pemberitahuan masa secara elektronik. Electronic SPT atau disebut e-SPT adalah aplikasi (sofware) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 35 digunakanolehWajibPajaksebagaialternatifdalampenyampaianSPT dimana data-datanya telah direkam sendiri oleh Wajib Pajak dengan bantuanaplikasie-SPTmenjadidataelektronik yangdapatlangsung dimuat (upload) sistem dan data base yang ada di Kantor Pelayanan Pajak. 6. PengirimanataupenyampaianSuratPemberitahuan(e-Filing)menurut Purnomo dalam Subiyantoro dan Riphat (2004:218); E-Filing adalah sebuah layanan yang disediakan di kantor pusat DirektoratJenderalPajakagarWajibPajakdapatmenyampaikanSurat Pemberitahuan (SPT) beserta lampirannya secara elektronik melalui sistemonlinedanrealtimemelauiaplikasipenerimaanSurat Pemberitahuan (SPT) berbasis web. 7. Modernisasi budaya organisasi menurut Sofyan (2005:42) terdapat beberapa kegiatan modernisasi budaya organisasi yaitu: a. Programpenerapanpemerintahanyangbersihdanberwibawa(Good Governance)tatapemerintahanyangbersihdanberwibawa(Good Governance) dicirikan oleh adanya kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002tanggal14Mei2002sebagaimanatelahdiubah terakhirdenganKeputusanMenteriKeuanganNomor 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002, adanya komite kode etik DirektoratJenderalPajakberdasarkanKeputusanMenteriKeuangan Nomor 223/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002, adanya divisi Perpajakan dan Bea Cukai pada Komite Ombudsman Nasional, adanya 36 kerjasamadenganInspektoratJenderalDepartemenKeuangandan konsolidasi internal. 1) Menerapkan kode etik terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pembentukan komite kode etik, meningkatkan efektifitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional. 2) Penyiapansumber daya manusiayang berkualitasdanprofesional, antaralainmelaluipelaksanaanfitandpropertestsecaraketat, penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan dan pogram pengembanganselfcapacity,rewardandpunishment,reformasi moral dan etika. b. PemberianTunjangan KegiatanTambahan(TKT)kepadaPegawai Pajak Pemberian TKT selain tunjangan lain yang telah diberikan berdasarkanKeputusanMenteriKeuanganNomor269/KMK.03/2004 tanggal31Mei 2004.BesarnyaTKT dibedakanberdasarkan golongan/eselonuntukTKTPelaksanadanPejabatStruktural sedangkanTKTPejabatFungsionaldibedakanuntukpemeriksapajak ahli dan pemeriksa pajak terampil. c. Fasilitas perkantoran modern Perkantoran modern dengan keseluruhan operasi berbasis teknologi denganpengadaansaranadanprasaranayangmemenuhipersyaratan 37 mutudanmenunjangupayamodernisasiadministrasiperpajakandi seluruh Indonesia. E.Kinerja 1. Pengertian Kinerja Menurut Ilyas (2002:7) kinerja adalah hasil karya personel baik kuantitasmaupunkualitasdalamsuatuorganisasi.Kinerjadapat merupakan penampilan individu maupun kelompok kerja personel. Penampilanhasilkaryatidakterbataskepadapersonel yangmengaku jabatan fungsional maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Tiffin dan Mc Cormick (1979) dalam Wicaksono(2002:25)bahwaindividuyangberbedaakanmenghasilkan kinerjayangberbeda pula.Halinidisebabkankinerja individu berhubungandenganindividualvariabledansituationalvariable. Individualvariableadalahvariabelyangberasaldaridalamdiriindividu yangbersangkutan,misalnya:kemampuan,kepentingandankebutuhan- kebutuhantertentu.Sedangkansituationalvariableadalahvariabelyang bersumberdarisituasipekerjaanyanglebihluas(lingkunganorganisasi) misalnya: pelaksanaan, supervisi, iklim organisasi, hubungan dengan rekan kerja dan sistem pemberian imbalan atau kompensasi. 38 2. Standar Kinerja MenurutSuprihanto (1987) dikutip oleh Wicaksono(2002:26) standar kinerja adalah suatu alat ukur terhadap suatu perbandingan antara apa yang diharapkan atau ditargetkan dengan apa yang telah dilakukan sesuai denganpekerjaanataujabatanyangtelahdipercayakanolehseseorang. Standarkinerjadapatpuladijadikansebagaialatpertanggungjawaban terhadap apa yang telah dikerjakan atau yang telah dilakukan. MenurutPeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor10tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai NegeriSipil(PNS)sepertidikutipSuprihanto(1987)dalamWicaksono (2002:26) standar yang digunakan untuk mengukur kinerja seorang pegawai negeri sipil adalah: a. Kesetiaan,yangmeliputiunsurkesetiaan,ketaatan,danpengabdian kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. b. Prestasikerja,adalahhasilkerjayangdicapaiolehseorangpegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. c. Tanggungjawab,adalahkesanggupanseorangpegawainegerisipil menyelesaikanpekerjaanyangdiserahkankepadanyadengansebaik- baiknyadantepatpadawaktunyasertaberanimemikulrisikoatas keputusan yang diambilnya atau tindakanyang dilakukannya. d. Ketaatan, adalah kesanggupanseorangpegawai negerisipiluntuk menaatisegalaperaturanperundang-undangandanperaturan kedinasanyangberlaku,menaatiperintahkedinasanyangdiberikan 39 oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan tidak melanggar larangan yang ditentukan. e. Kejujuran,adalahketulusanhatiseorangpegawainegerisipildalam melaksanakantugasdankemampuanuntuktidakmenyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. f.Kerjasama,adalahkemampuanseorangpegawainegerisipiluntuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tindakan yang diperlukandalammelaksanakan tugaspokoktanpa menunggu perintah dari atasan. g. Kepemimpinan, adalah kemampuan seorang pegawai negeri sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. 3. Aspek-aspek kinerja Menurut Furtwengler (2002:86), aspek-aspek yang terdapat dalam kinerja meliputi: a. Kecepatan Kecepatanterkaitdenganunsur-unsurtindakanpegawai mengindikasikanpemahamanmengenaipentingnyakecepatandalam lingkungan persaingan, kemampuan melakukan pekerjaan dengan bagus, kemampuan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal dan kemampuan mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan rutin dengan lebih cepat. Kecepatan sangat penting bagi keunggulan bersaing perusahaan atau organisasi. 40 b. Kualitas Kualitastidakdapatdikorbankandemikecepatan.Kualitaspekerjaan pegawaidapatdilihatdaribeberpaunsurseperti:pegawaibangga terhadap pekerjaannya, pegawai melakukan pekerjaannya dengan benarsejakawaldanpegawaimencaricara-carauntukmemperbaiki kualitas pekerjaannya. c. Pelayanan Aspek pelayanan dapat dilihat melalui hal-hal berikut: tindakan pegawaimengindikasikanpemahamanmengenaipentingnyamelayani para pelanggan, pegawai menunjukkan keinginan untuk melayani oranglaindenganbaik,pegawaimeresponpelanggandengantepat waktudanpegawaimemberikansesuatulebihdaripadayangdiminta oleh pelanggan. d. Nilai Pemahamanmengenainilaisangatpentingdalamkeputusan pembelian, penetapan sasaran, menyusun prioritas dan efektifitas kerja. Palingtidakadaduahal yangtercakupdalamaspeknilai, yaitu: tindakan pegawai mengindikasikan pemahaman mengenai konsep nilai dan nilai merupakan sesuatu yang dipertimbangkan oleh pegawai dalam mengambil keputusan. e. Keterampilan interpersonal Keterampilaninterpersonal dapat ditinjau darihal-hal,seperti: pegawaimenunjukkanperhatiankepadaperasaanoranglain, pegawai 41 menggunakan bahasa yang memberi semangat kepadaorang lain, pegawai bersedia membantu orang lain dan pegawai merayakan keberhasilan orang lain dengan tulus. f.Mental untuk sukses Hal ini mencakup unsur-unsur antara lain: pegawai memiliki sikap can do(yakinbahwaiadapatmelakukanapapun),pegawaimencaricara untuk menambah pengetahuan-pengetahuannya,pegawaimencaricara untuk memperbanyak pengalamannya dan pegawai realistis dalam mengukur kemampuannya. g. Terbuka untuk berubah Kondisi ini terkait dengan hal-hal berikut: pegawai bersedia menerima perubahan,pegawaimencaricarabaruuntukmenyelesaikantugas lama, tindakan pegawaimengindikasikan sifatingin tahu dan pegawai memandang peran yang dilakukan sebagai peran yang berarti. h. Kreativitas Kreativitas pegawai dapat dilihat dari beberapa hal, seperti:kreativitas dalam pemecahan masalah, kemampuan melihat hubungan antara masalah-masalah yang kelihatannya tidak berkaitan, kemampuan untuk membuat konsep abstrak dan mengembangkannya menjadi konsepyangdapatditerapkandankemampuanmenerapkan kreativitasnya dalam pekerjaan sehari-hari. 42 i.Keterampilan berkomunikasi Keterampilanberkomunikasipegawaimeliputi:penampilangagasan logisdalambahasayangmudahdipahami,kemampuanmenyatakan ketidaksetujuantanpamenciptakankonflik,menulisdengan menggunakankata-katayangjelasdantepatdanpenggunaanbahasa yang bernada optimis. j.Inisiatif Inisiatifpegawaimencakuphal-halseperti:selalubersediamembantu oranglainjikapekerjaannyatelahselesai,inginselaluterlibatdalam proyekbaru,selaluberusahamengembangkanketerampilannyadiluar tempat kerja dan menjadi sumber gagasan untuk perbaikan kerja. k. Perencanaan organisasi Kemampuanperencanaanpegawaimisalnya:selalumembuatjadwal personal,bekerjaberdasarkanjadwaltersebutdanselalumemutuskan lebihdahulupendekatanyangdigunakanpadasuatutugassebelum memulainya. F. Efektifitas Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Gibson,Ivancevich, Donelly (1996) dalam Hernita (2006:43) mengatakan efektifitas adalah penilaian yang kita buat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi. Apabila makin dekat prestasiyang dicapai terhadapprestasiyangdiharapkandikatakanlebihefektif,sedangkanSteers (1980:1) dalamHernita(2006:43) mengatakanefektifitasadalahkemampuan 43 organisasi dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersediadalam tugas mencapai dan memelihara suatu tingkat operasi yang efektif. Menurut Yuwono (2002:23) pengukuran efektifitas atau kinerja adalah: Tindakanpengukuran yangdilakukanberbagaiaktifitasdalamrantai yang ada pada perusahaan atau organisasi,yang hasil pengukurannya akan digunakansebagaiumpanbalikyang akan memberikaninformasitentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan tingkat saat organisasi memerlukan penyesuaian atas perencanaan dan pengendalian. Menurut Yuwono (2002:23) Pengukuran efektifitas organisasi dapat dilakukandenganmenggunakanberbagaipendekatanyangberbeda, mengasumsikanbahwaorganisasiakanmenugaskaninputyangberasaldari lingkungannya melalui suatu proses internal menjadi output yang akan dilemparkan kembali ke lingkungannya. Pengukuran efektifitas dilakukan melalui: 1. Pendekatansasaran(goalapproach)dalampengukuranefektifitas memusatkanpadaoutputyaitumengukurkeberhasilanorganisasidalam mencapai tingkatan output yang telah direncanakan. 2. Pendekatansumber(resourcesapproach)lebihmemusatkanperhatian padainputyaitumengukurkeberhasilanorganisasidalammendapatkan sumber yang dibutuhkan untuk pencapaian performa yang baik. 3. Pendekatanproses(prosesapproach)lebihmemusatkanperhatianpada aspek kegiatan internal organisasi dan mengukur efektifitas melalui berbagai indikator internal. Effendi mengemukakan keberhasilan sebuah organisasi/instansi sangat ditentukandalammendapatkanorang-orangdenganpengetahuan, 44 keterampilan,dansikapyangbermuarakepadalahiryakinerjayangbaik. Terlebihkompetensikaryawanyangbekerjadisebuahinstansipemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak yang mengurusi dan mengatur income negara. (http://www.sinarharapan.co.id). Organisasi harus mendorong semangat pegawai dalam memanfaatkan keahliandankemampuanindividusertamengembangkannyakarenahalini tidakdapatdiingkaribahwasumberdayamanusiaadalahasetperusahaan yangharusdipeliharadandikembangkan,haltersebutperludipahamibahwa kedudukan sumberdaya manusiadalam suatu lembaga organisasi baik instansipemerintahan,BUMN,ataupunorganisasimilikswastatidaklagi sebagaipelengkapdalamkegiatanpencapaiantujuansajatetapisudahharus menjadifaktorpenentukeberhasilanaktivitasyangdilakukan,dari meningkatnyakualitaskerja pegawai, organsasi mendapat keuntungan sehingga kinerja dalam organisasi meningkat dan organisasi akan dapat bertahan secara terus menerus. 45 G. Kerangka Pemikiran Berdasarkankerangkateoriyangtelahdikemukakansebelumnya,penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut: Reformasi Administrasi Perpajakan Korelasi Efektifitas Penerapan TI dalam Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X) Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan (Y) Hipotesis: H0 : tidak terdapat hubungan signifikan Ha : terdapat hubungan signifikan Gambar. 2.1 Kerangka Pemikiran 46 47 BAB III METODOLOGI PENELITIAN A.Ruang Lingkup Penelitian TempatyangdigunakansebagaitujuanpenelitianiniadalahKantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan yang merupakan struktur organisasidibawahDirektoratJenderalPajakDepartemenKeuangan,untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian iniditujukanuntukmengetahuiseberapabesarkorelasiefektifitaspenerapan teknologiinformasidalamsistemadministrasiperpajakanmoderndengan kinerjaKantorPelayananPajakPratamaJakartaGrogolPetamburan.Objek penelitiandalamskripsiiniadalahaparatKantorPelayananPajakPratama Jakarta Grogol Petamburan. B.Metode Pemilihan Sampel Populasiadalahsekelompokorang,kejadianatausegalasesuatuyang mempunyaikarakteristiktertentu.IndriantodanSupomo(1999:115). Banyaknya objek populasi disebut ukuran populasi (dilambangkan dengan N). Ukuran populasi ada yang tidak terhingga (karena besarnya tidak dapat dihitung). Populasi penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, dengansampel penelitiannya adalah seluruh aparat pajak yangbekerjapadaKantorPelayananPajakPratamaJakartaGrogol 47 Petamburan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik convenience sampling, yaitu menurutHamid(2007:30) istilahumum yang mencakup variasiluasnyaprosedurpemilihanresponden.Conveniencesamplingberarti unitsampelyang ditarikmudahdihubungi,tidakmenyusahkan,mudahuntuk mengukur, dan bersifat kooperatif. C.Metode Pengumpulan Data Jenispenelitianyangdigunakanadalahdeskriptifanalisis.Beberapahal yang perlu dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu mempersiapkan instrumen,sumberdata, operasionalinstrumendanmelaksanakan pengumpulandata.Sumberdatapenelitianmerupakanfaktorpentingyang menjadipertimbangandalampenentuanmetodepengumpulandata,dalam penulisanskripsiini,penulismenggunakanbeberapametodeyangdigunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan tujuan agar bisa memberikan gambaran yang jelas tentang korelasi efektifitas panerapan teknologi informasi dalamsistemadministrasiperpajakanmoderndengankinerjaKantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan, sehingga memiliki dasar yang benar. Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 1. Data Primer (Primary Data) Merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan langsung dari lapangan(tidakmelaluimediaperantara),berupaopinisubjek(orang) secaraindividualataukelompok,hasilobservasiterhadapsuatubenda 48 (fisik),kejadianataukegiatan,danhasilpengujian.Adapundataprimer yang digunakan dalam penelitian ini: a. Kuesioner Kuesioner merupakan penelitian dengan cara mengajukan daftar pertanyaan langsung kepada responden,yaitu aparat Kantor Pelayanan PajakPratamaJakartaGrogolPetamburan.Agardapatmemperoleh data yang relevan. b. Observasi Observasidilakukan dengan cara penelitian lapanganlangsung terhadapobyek yangsedangditeliti yaituKantorPelayananPajak PratamaJakartaGrogolPetamburanuntukmengadakanpengamatan dan pengambilan data objek penelitian. c. Wawancara Adalah teknik pengumpulan datayang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pimpinan dan pegawai Kantor PelayananPajakPratamaJakartaGrogolPetamburanyang berhubungan dengan penelitian. 2. Data Sekunder (Secondary Data) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penelitisecaratidaklangsungmelaluimediaperantara(diperolehdan dicatat oleh pihak lain). Adapun data sekunder yang penulis pakai yaitu: 49 a. Riset kepustakaan Kepustakaan (library research) adalah penelitian yang datanya diambil terutamaatauseluruhnyadarikepustakaan(buku,dokumen,artikel, jurnal, laporan, internet dan lain sebagainya). b. Teknik dokumentasi Teknik dokumentasi yang dilakukan adalah dengan megumpulkan data dengancaramengutiplangsungdatayangdiperolehdarilembaga (instansi)terkait,yangberhubungandenganpenelitianyangpenulis lakukan. D.Metode Analisis dan Pengolahan Data 1. Metode Analisis Dalampenelitianinimetodeanalisisyangdigunakanadalahkoefisien korelasi,yaitusuatuanalisisyangdigunakanuntukmenentukansuatu besaran yang menyatakan bagaimana korelasi suatu variabel dengan variabel lain. Adapun koefisien korelasi dapat dirumuskan sebagai berikut: r= X'.Y (X1.Y) Keterangan: Y = Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan X=Efektifitaspenerapanteknologiinformasidalamsistemadministrasi perpajakan modern 50 r= koefisien korelasi, dengan ketentuan -1 < r < 1, yaitu: r > 0 berarti terdapat hubungan yang positif (+) antara X dan Y r < 0 berarti tidak terdapat hubungan yang positif ataupun negatif antara X dan Y. 2. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Pengujianvaliditasdilakukanuntukmembuktikansejauhmana datayangterdapatdalamkuesionerdapatmengukurtingkat kevaliditasan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakanvalid apabila respondendapatmenjawabdengancermatmengenaivariabelyang diukur. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yangdiperolehdariperhitunganlebihbesaratau samadenganrtabel. Untuk menentukan r hitung didapatkan dari perhitungan dengan rumus teknik korelasi karl pearson dengan menggunakan SPSS. b. Uji Reliabilitas Suatu alat ukur dapat dikatakan reliabel apabila jawaban dari suatu pertanyaan merupakan bebas dari kesalahan dengan memberikan jawaban atau keterangan secara konsisten meskipun diuji beberapa kali danstabildariwaktukewaktu.(Ghozali,2005:45).Ujireliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya.Pengujianreliabilitasdalampenelitianiniuntuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah alpha cronbachkarena 51 menggunakanjenisdatalikert.Rumuscronbachsalpha(Sugiyono, 2005:283) sebagai berikut, K b r=1- (k-1)t Keterangan: r= reliabilitas k= banyaknya pertanyaan t= varians total b = mean kuadrat kesalahan PenelitianmenggunakanbantuanprogramSPSS12.0didalam menghitungalphacronbachuntukmenginterpretasikan nilaialpha yangdiperoleh,digunakankriteriakorelasimenurutSugiyono (2005:183) yaitu, Tabel.3.1. Kriteria korelasi 0,00-0,200=Korelasi sangat rendah 0,20-0,399=Korelasi rendah 0,40-0,599=Korelasi sedang 0,60-0,799=Korelasi kuat 0,80-1,00=Korelasi sangat kuat 52 3. Uji Hipotesis a. Analisis koefisien korelasi sederhana Analisis koefisien korelasi adalah suatu analisisyang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara dua variabelyaitu variabel bebas dan terikat, yang dirumuskan sebagai berikut: r= X'. Y (X1.Y) Keterangan: Y = Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan X= Efektifitaspenerapanteknologiinformasidalamsistem administrasi perpajakan modern r=koefisien korelasi, dengan ketentuan -1 < r < 1, yaitu: r > 0 berarti terdapat hubungan yang positif (+) antara X dan Y r 0.05, H0diterima Jika probabilitas < 0.05, H0ditolak. E.Variabel dan Pengukurannya MenurutSugiono(2005:2),variabelpenelitian adalahsuatuhal yang berbentukapasajayangditetapkanolehpenelitiuntukdipelajarisehingga diperoleh informasi, kemudianditarik kesimpulannya. Padapenelitian ini terdapatduabuahvariabel.Satuvariabelbebas(independentvariable)dan satu variabel terikat (dependent variable). 1. Variabel independen (X) Variabelindependenadalahvariabelyangmempengaruhivariabellain. Variabelindependendalampenelitianiniadalahefektifitaspenerapan teknologiinformasidalamsistemadministrasiperpajakanmodern.Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 2. Variabel dependen (Y) Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independenatauvariabelterikat.Variabeldependendalampenelitianini adalahkinerjaKantorPelayananPajakPratamaJakartaGrogol Petamburan.Skalapengukurandalampenelitianinimenggunakanskala likert. 54 Tabel.3.2. Operasional Variabel Penelitian VariabelSubvariabelIndikatorSkala 1. Optimalisasi penerimaan pajak. a. Peningkatan penerimaan pajak. b. Menghindari keterlambatan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. c. Meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. d. Meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. e. Proses pemungutan pajak lebih cepat, tepat, mudah, dan akurat. Interval Efektifitas penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan modern. (variabel X) 2. Peningkatan kepatuhan sukarela yaitu melalui pemberian pelayanan prima dan penegakan hukum yang konsisten. a. Perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan. b. Mendukung kecepatan administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan. c.Memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. d. Memudahkan Wajib Pajak dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. e. Memberikan pelayanan secara efisien baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya. f.Penyelesaian masalah Wajib Pajak lebih cepat. g.HakdanKewajibanperpajakan Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Interval 55 3. Terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu: a. SDM profesional. b. Budaya organisasi. c. Good governance a. Budaya kerja yang optimal memberikan pelayanan yang maksimal. b. Kinerja aparat pajak yang profesional. c. Peningkatan (optimalisasi) pelayanan Wajib Pajak. d. Tingkat kompetensi tinggi. Interval 4. Penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. a. Data Wajib Pajak tersimpan secara akurat. b. Peningkatan kualitas administrasi perpajakan. c. Penurunan cost of compliance. d. Proses perpajakan yang tidak birokratis. e. Informasi perpajakan yang akurat. Interval 5.Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. a. Mampu mendukung program transparansi dan keterbukaan. b. Memungkinkan tidak terjadinya KKN. c. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. d. Menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak. Interval 56 Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan. (variabel Y) 1. Pengetahuan.a. Mengetahui tentang reformasi SAPM. b. Pemahaman tentang pengoperasian SAPM. c. Penerapan SAPM membantu dalam melaksanakantugassebagaiaparat pajak. d. Pemahaman SAPM, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dengan mudah, cepat, dan akurat. e. Pengetahuan yang tinggi dalam mengoperasikan SAPM. f.Pelatihan SAPM perlu dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja aparat pajak. Interval 57 2. Keterampilan.a. Penerapan SAPM dalam teknologi informasi perlu disosialisasikan melalui semua KPP yang telah menerapkan , agar Wajib Pajak memahami kemudahan yang diberikan. b. Perlu adanya penyempurnaan program dalam SAPM dalam rangka meningkatkan keterampilan. c. Penerapan SAPM mempermudah pekerjaan aparat pajak. d. Penerapan SAPM, membantu aparat pajak menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. e. Penerapan SAPM meneliti kompetensi yang baik, sehingga dapat menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari. f.Keterampilan dalam pengoperasian SAPM membantu Ditjen pajak untuk terus memenuhi tuntutan perkembangan zaman. g. Kecanggihan teknologi informasi dalam SAPM akan memperoleh manfaat yang lebih besar bila aparat pajak yang mengoperasikan memiliki kemampuan dan keterampilan yang paripurna. h. Penerapan SAPM meningkatkan keahlian dan kualitas dalam bekerja. i.Penerapan SAPM akan berjalan dengan efektif, didukung adanya pegawai yang terlatih dan berketerampilan tinggi. j.Penerapan SAPM dapat meminimalisir tingkat kesalahan yang terjadi. k. Penerapan SAPM meningkatkan kecepatan dalam penyelesaian pekerjaan aparat pajak. Interval 58 3. Sikap.a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam SAPM mampu memberikan pelayanan lebih cepat. b. Dengan adanya penerapan SAPM, DitjenPajaktelahmemilikiSDM yang profesional. c. Penerapan SAPM meminimalisir adanya kecurangan dalam perpajakan. d. Penerapan SAPM akan berjalan dengan efektif, didukung adanya pegawai yang sopan dan menerapkan kode etik. e. Perubahan pelayanan dalam penerapan teknologi informasi SAPM memberikan motivasi dan semangat kerja. f.Penerapan SAPM melahirkan organisasi yang lebih terbuka dan transparan. g. Penerapan SAPM mampu meningkatkan disiplin dan integritas aparat pajak. h. Penerapan SAPM dapat melahirkan kerjasama yang baik antara Wajib Pajak dan aparat pajak. Interval 59 60 BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Grogol Petamburan berdiri pada tanggal 1 Januari 2002 dan terletak di Jalan Letjen S. Parman Nomor 102, JakartaBaratsertadibentukberdasarkanKMKNo.443/KMK.01/2001, kemudiansebagaimanadiatur dalamPeraturanMenteriKeuanganNomor 132/PMK.01/2006tentangOrganisasidanTataKerjaInstansiVertikal DirektoratJenderalPajaksebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 Kantor Pelayanan Pajak JakartaGrogolPetamburanberubahnamanyamenjadiKantorPelayanan PajakPratamaJakartaGrogolPetamburanpadatanggal26Juni2007. KantorPelayananPajakPratamaJakartaGrogolPetamburanmenerapkan organisasidantatakerjaKantorPelayananPajakPratamadanKantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan. KantorPelayanan PajakPratamaJakartaGrogolPetamburanmerupakansalahsatuunsur pelaksanaDirektoratJenderalPajakyangberadadibawahdan bertanggungjawabkepadaKepalaKantorWilayahJakartaII.Penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membawa konsekuensi terjadinyaperubahanyangmendasar baikmenyangkutstruktur organisasi 60 maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga meningkatkan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan prinsip-prinsip Good Governance. 2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Modern Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas dalam Kantor Pelayanan Pajak Modern menyelenggarakan fungsi: a. Pengumpulan,pencarian,danpengolahandata,pengamatanpotensi perpajakan,sertapenyajianinformasiperpajakan,khususnyaKantor Pelayanan Pajak Pratama ada tambahan fungsi berupa pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan. b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. c. Pengadministrasiandokumendanberkasperpajakan,penerimaandan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. d. Penyuluhan perpajakan. e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. f.Pelaksanaan ekstensifikasi. g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihanpajak. h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. i.Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. j.Pelaksanaan konsultasi perpajakan. k. Pelaksanaan intensifikasi. l.Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak modern. 61 Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan fungsi organisasi,DirektoratJenderalPajakmembuatkebijakanpenggabungan beberapakantorpajakyangmemilikifungsiyangberbeda.Penyusunan strukturorganisasiKantorPelayananPajakmodernberdasarkanfungsi membuat struktur organisasi lebih ramping, di mana untuk Kantor PelayananPajakPratamapadahakekatnyaadalahmergerantaraKantor PemeriksaandanPenyidikanPajak(Karikpa),KantorPelayananPajak (KPP)danKantorPelayananPajakPBB(KPPBB),sedangkanKantor PelayananPajakMadyapadahakekatnyaadalahmergerantaraKantor Pelayanan Pajak dan Karikpa. Dengan penggabungan ini diharapkan terjadi efektifitas dan efisiensi organisasi dalam menjalankan fungsi- fungsinya. 3. Wilayah Kerja Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol PetamburanmeliputisatuwilayahkecamatanGrogolPetamburanyang terdiri dari tujuh kelurahan, yaitu: a. Kelurahan Tomang dengan luas wilayah 188 Ha. b. Kelurahan Grogol dengan luas wilayah 122 Ha. c. Kelurahan Jelambar dengan luas wilayah 144 Ha. d. Kelurahan Wijaya Kusuma dengan luas wilayah 261 Ha. e. Kelurahan Jelambar Baru dengan luas wilayah 144 Ha. f.Kelurahan Tanjung Duren Utara dengan luas wilayah 133 Ha. g. Kelurahan Tanjung Duren Selatan dengan luas wilayah 137 Ha. 62 B.Bagan Organisasi dan Uraian Tugas SejakberubahnamanyamenjadiKantorPelayananPajak Pratama Jakarta GrogolPetamburan,makastrukturorganisasinyapunikutberubah.Kantor PelayananPajakPratamaJakartaGrogolPetamburanmerupakan penggabunganKPP,KPPBBdanKARIKPA,berikutstrukturorganisasi beserta uraian tiap-tiap bagian: Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan Kepala Kantor Subbagian Umum Seksi Ekstensifika si Perpajakan Seksi PDI Seksi Pelayanan Seksi Pengawasan dan Konsultasi I - IV Seksi Pemerik saan Seksi Penagi han Kelompok Jabatan Fungsional Gambar.4.1. Bagan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan Sumber: Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 63 1. Kepala Kantor Kepala Kantor Pelayanan pajak yang berhubungan secara langsung dengan kepalasubbagianumum yangmembawahitigakoordinatorpelaksana yaitu koordinator pelaksana tata usaha dan kepegawaian, koordinator pelaksana keuangan dan kordinator pelaksana rumah tangga. 2. Kasubbag Umum Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. 3. Seksi Pelayanan Data dan Informasi (PDI) Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan,penyajianinformasiperpajakan,perekamandokumen perpajakan,pelayanandukungantekniskomputer,pemantauanaplikasie- SPT dan e-filing, serta penyiapan laporan kinerja. 4. Seksi Pelayanan Seksipelayananmempunyaitugasmelakukanpenetapandanpenerbitan produk hukum perpajakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SuratPemberitahuan (SPT), serta penerimaansuratlainnya,penyuluhanperpajakan,pelaksanaanregistrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. 5. Seksi Pemeriksaan Seksi pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan 64 penyaluransuratperintahpemeriksaanpajaksertaadministrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 6. Seksi Penagihan Seksi penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. 7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Seksi ekstensifikasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dansubjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi. 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon I IV) Masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajibanperpajakanWajibPajak,bimbingan/himbauankepadaWajib Pajakdankonsultasiteknisperpajakan,penyusunanprofilWajibPajak, analisiskinerjaWajibPajak,melakukanrekonsiliasidataWajibPajak dalam rangka melakukan intensifikasi serta melakukan hasil banding. 9. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompokjabatanfungsionalbertugasmelakukankegiatansesuaidengan jabatanmasing-masingberdasarkanperaturanperundang-undanganyang berlaku. 65 C. Struktur Pegawai Kantor Pelayanan Pajak PratamaJakarta Grogol Petamburan PegawaiKantorPelayananPajakPratamaJakartaGrogolPetamburan berjumlah93pegawaiper26Juni2007.Pegawaiyangditempatkanadalah pegawaiyanglulusdalambeberapatahapanprosesseleksiyangdilakukan agar pegawaiyang terpilih memiliki kualifikasi tepat dalam mengemban tugas dan misi Direktorat Jenderal Pajak dengan baik. Berikutadalahkomposisisumberdayamanusiaberdasarkan pangkat/golongan, tingkat pendidikan dan jabatan. Tabel.4.1. Komposisi Sumber Daya Manusia Pangkat/ Golongan JumlahTingkat Pendidikan JumlahJabatanJumlah IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a 1Orang 1Orang 8Orang 5Orang 26 Orang 15 Orang 15 Orang 10 Orang 2Orang 10 Orang SLTP SMA Sederajat D1 D3 S1 S2 1Orang 33 Orang 14 Orang 20 Orang 18 Orang 7Orang Kepala KPP Kasubag Kepala Seksi AR Fungsional Pemeriksa Pelaksana 1Orang 1Orang 9Orang 17 Orang 5Orang 60 Orang Sumber:BahanLaporanSubbagianUmumKantorPelayananPajakJakarta Grogol Petamburan KantorPelayananPajakPratamaJakartaGrogolPetamburanmelakukan banyak penyuluhan dan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan karir pegawai,dalamrangkameningkatkankemampuanteknisperpajakantelah dilaksanakanberbagaipendidikandanpelatihan,baikyangdiselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pihak luar, seperti: operator consuler,pelatihanAccountRepresentative,pelatihanfungsional,pelatihan 66 menualternatif,transaksiderivatif,sosialisasiperubahanKUPke-3Und