skripsi pemberian izin linkungan terhadap …
TRANSCRIPT
SKRIPSI
PEMBERIAN IZIN LINKUNGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA
YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN
DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Oleh:
DIRGA BARLIANA DE ALVIRA
C100170251
HALAMAN JUDUL
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
iii
HALAMAN PENGESAHAN
iv
PERNYATAAN
v
MOTTO
Harapan itu tetap ada, harapan itu selalu ada, dan dia hidup bersama usaha kita.
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q.S. Al-Baqarah:286)
“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam
perbuatan.”
(Pramoedya Ananta Toer)
“Hidup ini sungguh sederhana. Yang hebat-hebat hanya tafsiranya.”
(Pramoedya Ananta Toer)
“Semakin tinggi sekolah bukan berarti semakin menghabiskan makanan orang
lain. Harus semakin mengenal batas.”
(Pramoedya Ananta Toer)
“Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum sebaiknya
dia jadi tukang sapu jalanan.”
(Pramoedya Ananta Toer)
“Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu
tinggi dan pintar untuk melebur bersama masyarakat yang bekerja dengan
cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik
pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.”
(Tan Malaka)
vi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:
1. Allah SWT yang telah memberikan jalan
kemudahan, kelancaran, kesehatan, serta
rezeki yang berlimpah, bagi penulis
sehingga dapat menyelesaikan studi ini
dengan alhamdulillah baik.
2. Papah dan Mamah tercinta tersayang
tersegalanya yang tak henti-hentinya
memberikan semangat dukungan
materiil maupun non materiil serta doa
untuk anak laki-laki pertamanya.
3. Untuk adik dan nenek yang turut
memberikan semangat dan membantu
hingga terselesainya skripsi ini
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum
2017 Universitas Muhamamdiyah
Surakarta.
vii
PEMBERIAN IZIN LINKUNGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA
YANG WAJIB MEMILIKI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN
DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ABSTRAK
Izin lingkungan berdasarkan Undang-Undang Tentang Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah syarat untuk mendapatkan izin
usaha dan/atau kegiatan. Berfungsi sebagai instrumen pencegahan kerusakan
dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan milik makhluk hidup,
substansi, energi dan/atau komponen lain yang tercemar oleh aktivitas manusia
yang lebih besar dari kualitas standar lingkungan hidup yang ditetapkan.
Pengendalian diperlukan untuk memantau insiden pencemaran lingkungan hidup.
Pengendalian atau pengendalian lingkungan hidup singkat adalah rangkaian
kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung oleh Pejabat Pengendali
Lingkungan Hidup (PPLH) untuk mengetahui, memastikan, dan menentukan
tingkat kepatuhan penjamin usaha dan/atau kegiatan yang diatur dalam lisensi
evironmental dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan
perlindungan lingkungan hidup. Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah
dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin
adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang
membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan
hukum untuk melakuan sesuatu kegiatan.Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat berbagai
aspek hukum diantaranya Hukum Administrasi Negara (HAN) yang terdiri dari
Pasal 4 sampai kepada Pasal 82 yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Hal ini juga
terjabar dalam berbagai bentuk peraturan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kegiatan pengendalian tersebut
dimaksudkan untuk mengembangkan penguatan hukum. Penguatan hukum
lingkungan administrasi adalah pengendalian dan penerapan sanksi administratif
yang sifatnya preventif (pengendalian) dan represif (sanksi administratif). Menurut
UUPPLH tindak pidana merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang
terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau pemberian izin lingkungan
hidup. Ketentuan pidana tersebut menurut UUPPLH untuk menerapkan sanksi
pidana terkait izin lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 109, Pasal
111, dan Pasal 112 UUPPLH.
Kata Kunci: Izin Lingkungan, AMDAL, Hukum
viii
GRANTING ENVIRONMENTAL LICENSE TO BUSINESS ACTIVITIES
THAT MUST HAVE ENVIRONMENTAL IMPACT
ABSTRACT
An environmental permit based on the Law on Environmental Management and
Protection (UUPPLH) is a requirement for obtaining a business and/or activity
permit. Function as an instrument for preventing environmental damage and/or
pollution in the context of environmental protection and management. Pollution of
the environment belonging to living things, substances, energy and/or other
components polluted by human activities is greater than the quality of the
stipulated environmental standards. Control is needed to monitor incidents of
environmental pollution. Short environmental control or control is a series of
activities that are directly or indirectly carried out by the Environmental
Controlling Officer (PPLH) to determine, ensure, and determine the level of
compliance of business guarantors and/or activities regulated in environmental
licenses and laws and regulations in the field of environmental protection.
environmental management and protection. Licensing is a form of government
decision in state administrative law. As a government decision, a permit is a
government legal action based on public authority that allows or allows according
to the law for a person or legal entity to carry out an activity. In Law Number 32 of
2009 concerning Environmental Protection and Management, there are various
legal aspects including Law State Administration (HAN) which consists of Article 4
to Article 82 which includes planning, utilization, control, maintenance,
supervision, and law enforcement. This is also embodied in various forms of
regulations, including Government Regulation Number 27 of 2012 concerning
Environmental Permits. The control activities are intended to develop legal
strengthening. The strengthening of administrative environmental law is the
control and application of administrative sanctions that are preventive (control)
and repressive (administrative sanctions). According to UUPPLH, a criminal act
is a violation committed by a person against statutory regulations and/or granting
environmental permits. The criminal provisions according to UUPPLH are to
apply criminal sanctions related to environmental permits as stipulated in Article
109, Article 111, and Article 112 of the UUPPLH.
Keyword: Environmental Permit, AMDAL, Law
ix
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga
tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PEMBERIAN IZIN
LINGKUNGAN TERHADAP KEGIATAN USAHA YANG WAJIB
MEMILIKI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN DITINJAU DARI
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”
Skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi syarat guna
mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Meskipun penulis menyadari bahwa
dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang
dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan
atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan
kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Univesitas Muhammadiyah
Surakarta
2. Bapak Dr.Kelik Wardiono, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., P.h.D selaku Kepala Program Studi
(KAPRODI) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Ibu Dr. Rizka, S.Ag.,M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah
memberikan bimbingan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan
skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu serta memberikan arahan
x
kepada penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan
penulisan skripsi.
6. Orang tua tercinta yaitu Papah Alfian Idrus dan Mamah Ranti Mustika,
yang tanpa henti memberikan dukungan, semangat serta do’a yang tulus
untuk anak tercintanya.
7. Nenekku tercinta yaitu Enin Yayat yang juga tanpa henti memberikan
dukungan, serta do’a untuk cucunya yang tersayang, panjang umur sehat
selalu ya Enin
8. Adik Perempuanku satu-satunya yang paling ku sayangi Amalia Puspa De
Alvira yang selalu ada menjadi tempat berbagi senang maupun sedih
selama proses penulisan skripsi ini
9. Orang yang selalu ada dan menemani dalam setiap proses penulisan
skripsi ini dan merupakan orang tersayang Ima Bella Avilia.
10. Keluarga besar bapak Budi Rahardjo selaku keluarga dari Ima Bella Avilia
yang turut membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku yang menemani, dan menjadi tempat berbagi cerita
Ivan Andhika, Rahmawan Agustian, Fahma Pantria, Frida Rahmawati, dan
Novera yang turut memotivasi agar segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-Teman Kelas dan Organisasi di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan
karya ilmiah yang jauh dari sempurna, penulis berharap, penulisan ini dapat
menjadi proses pembelajaran dan pengembangan diri bagi penulis.
Surakarta, Agustus 2021
Penulis
DIRGA BARLIANA DE ALVIRA
C100170251
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ iii
PERNYATAAN ..................................................................................................... iv
MOTTO................................................................................................................... v
PERSEMBAHAN .................................................................................................. vi
ABSTRAK ............................................................................................................ vii
ABSTRACT ......................................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ix
DAFTAR ISI .......................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xiii
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang .............................................................................................. 1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah .............................................................. 7
C. Tinjauan Pustaka........................................................................................... 7
D. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 10
E. Manfaat Penelitian ...................................................................................... 10
F. Kerangka Pemikiran ................................................................................... 11
G. Metode Penelitian ....................................................................................... 19
H. Sistematika Penulisan ................................................................................. 24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 26
A. Tinjauan Umum mengenai Hukum Lingkungan Hidup ............................. 26
B. Tinjauan Umum mengenai Izin Lingkungan Hidup ................................... 32
C. Hukum Lingkungan Perspektif Dari Hukum Administrasi Negara ........... 37
D. Tinjauan Umum mengenai AMDAL .......................................................... 39
E. Tinjauan Umum mengenai Hubungan Perizinan Lingkungan dengan
AMDAL...................................................................................................... 41
xii
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................................... 44
A. Pemberian Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Atau Usaha Wajib
AMDAL dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara .......................... 44
B. Prosedur dan Kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Izin Lingkungan
terhadap Kegiatan atau Usaha Wajib Amdal .............................................. 58
BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 67
A. Kesimpulan ................................................................................................. 67
B. Saran ........................................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 70
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 11