skripsi pengaruh pembangunan infrastruktur … · memperoleh gelar sarjana (si) ilmu pemerintahan...
TRANSCRIPT
i
SKRIPSI
PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
TERHADAP TATA KELOLA PERKOTAAN
DI KABUPATEN SOPPENG
WIDIYAH ASTUTI
Nomor Stambuk :105640222715
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
ii
PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TATA
KELOLA PERKOTAAN DI KABUPATEN SOPPENG
SKRIPSI
Diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memenuhi persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan
Disusun dan diajukan oleh :
WIDIYAH ASTUTI
Nomor Stambuk : 105640222715
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
iii
iv
v
vi
ABSTRAK
WIDIYAH ASTUTI 2019. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap
Tata Kelola Perkotaan Di Kabupaten Soppeng. Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Universitas Muhammadiyah
Makassar.Pembimbing I Dr.Hafiz Elfiansya,ST.,M.Si dan Pembimbing II Andi
Luhur Prianto,SIP.,M.Si.
Pembangunan Infrastruktur jalan yang semakin kompleks baik didalam
maupun diluar kota,akan menimbulkan pusat-pusat kegiatan dan alih fungsi-
fungsi perkotaan baru yang menempati tempat sepanjang jalur jalan yang
ada.Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan semakin mempermudah
akses masyarakat.
Tipe penelitian adalah penelitian kuantitatif dan jumlah sampelnya
sebanyak 40 orang yang di ambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh.
Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi dan
dikembangkan dengan observasi. Data tersebut dianalisis menggunakan analisis
regresi linier sederhana.
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dari pembangunan
infrastruktur terhadap tata kelola perkotaan di kabupaten soppeng cukup
signifikan ; terdapat hubungan yang cukup positif antara variabel pembangunan
infrastruktur dengan tata kelola perkotaan yaitu sebesar 45%,sedangkan sisanya
yaitu sebesar 55%,dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Pembangunan Infrastruktur,Tata kelola Perkotaan
vii
KATA PENGANTAR
“ Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh “
Segala kerendahan hati penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah
kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan magfirah-Nya
sehingga meski harus melewati perjuangan yang cukup panjang dan cukup
melelahkan namun penulis skripsi yang berjudul “Pengaruh Pembangunan
Infrastruktur Terhadap Tata Kelola Perkotaan Di Kabupaten Soppeng” dapat di
selesaikan.
Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam
memperoleh gelar Sarjana (SI) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Sebagai bentuk karya ilmiah penulis menyadari bahwa banyak
menghadapi hambatan dan tantangan selama dalam penelitian dan penulisan
skripsi ini apalagi waktu, tenaga, biaya serta kemampuan penulis yang terbatas.
Namun berkat bantuan, arahan serta petunjuk dari Bapak Dr.Hafiz
Elfiansya,ST.,M.Si Sebagai Pembimbing I dan Bapak Andi Luhur
Prianto,S.IP.,M.Si, sebagai pembimbing II, yang dengan tulus membimbing
penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak
dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan
Kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Do’a semoga Allah
viii
tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal
kebaikan.
Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa penulis mengucapkan
penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak
yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E, M.M selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. H. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, yang telah membina Fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan,
yang telah membina Jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak Dr.Hafiz Elfiansya,ST.,M.Si sebagai pembimbing I, yang telah
membimbing penulis dan sekaligus memberi bekal ilmu pengetahuan selama
penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Andi Luhur Prianto,S.IP.,M.Si, selaku pembimbing II yang telah
membimbing penulis sampai rampungnya Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staf Tata Usaha
Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu
pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pedidikan di
lembaga ini.
7. Para pihak kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng yang telah
memberikan izin untuk melakukan penelitian.
ix
8. Kepada Orang Tua Tercinta Bapak Amir Kasse, Ibu Marhumi, yang tidak
henti-hentinya memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam
penyelesaian studi. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak henti–
hentinya untuk penulis.
9. Untuk kakak pertama saya Ammar Saputra dan kakak kedua saya Rahman,
adik saya Suriadi yang telah membantu saya berupa moral serta moril.
10. Untuk sahabat tercinta Nuryani Azwat, Zulfikran, dan Sulfiani Supardi yang
telah memberikan bantuan tenaga, masukan, motivasi dan semangat yang tak
henti-hentiya yang selalu mendampingi saya selama proses penelitian.
Terima kasih banyak atas kebersamaan dan dukungan yang selama ini
diberikan untuk mendampingi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk teman-teman 2015 program Studi Ilmu Pemerintahan terima kasih
karena sudah menjadi keluarga selama mengikuti perkuliahan, memberi
kenangan yang indah dan selalu saling memberi dukungan kepada sesama,
terkhusus untuk BIG FAMILY IP. E.
Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan
manfaat kepada para pembaca guna menambah khasanah Ilmu Pengetahuan
terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan.
Makassar, 20 November 2019
Penulis
Widiyah Astuti
x
DAFTAR ISI
Halaman Judul .......................................................................................................... i
Halaman Persetujuan ............................................................................................... ii
Halaman Penerimaan Tim ...................................................................................... iii
Pernyataan Karya Tulis Ilmiah............................................................................... iv
Pernyataan Keaslian Karya Tulis Ilmiah..................................................................v
Abstrak ................................................................................................................... vi
Kata Pengantar ...................................................................................................... vii
Daftar Isi............................................................................................................... viii
Daftar Tabel ......................................................................................................... viii
Daftar Gambar ........................................................................................................ ix
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang................................................................................................1
B. Rumusan Masalah .........................................................................................4
C. Tujuan Penelitian ..........................................................................................4
D. Manfaat Penelitian ........................................................................................5
Bab II Tinjauan Pustaka
A. Konsep,Definisi,dan Teori ..........................................................................19
1.Konsep Otonomi Daerah ............................................................................6
2.Konsep Pembangunan Daerah ...................................................................7
3.Konsep Pembangunan Infrastruktur jalan ..................................................8
4.Konsep Tata Kelola perkotaan .................................................................15
B. Tinjauan pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap tata kelola
perkotaan di Kabupaten Soppeng. ......................................................................16
C. Kerangka Pikir ............................................................................................17
D. Definisi Operasional ......................................................................................19
E. Hipotesis ......................................................................................................22
Bab III Metode Penelitian
A. Waktu dan Lokasi Penelitian ......................................................................24
B. Jenis dan Tipe Penelitian .............................................................................24
C. Populasi dan Sampel ...................................................................................25
D. Teknik Pengumpulan Data ..........................................................................26
E. Teknik Analisis Data ...................................................................................28
xi
Bab IV Hasil Penelitisn dan Pembahasan
A. Deskripsi Lokasi Penelitian……………………………………………….31
B. Hasil Penelitian
Deskriptif………………………………...……………....37
Bab V Penutup
A. Kesimpulan……………….……………………………………………….85
B. Hasil Penelitian
Deskriptif………………………………...……………....86
DaftarPustaka…………………………………………………………….………87
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Kriteria Jawaban Responden ............................................................... 39
Tabel 4.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............................... 44
Tabel 4.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur ............................................. 44
Tabel 4.3 Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Soppeng Berdasarkan Pendidikan ...................................................... 45
Tabel 4.4 Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum Menurut
Pangkat ............................................................................................. 46
Tabel 4.5 Potensi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Soppeng Menurut Eselon.................................................................... 46
Tabel 4.6 Nilai Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng .......... 47
Tabel 4.7 Distribusi Jawaban tentang Responden Pendanaan Pembangunan
Infrastruktur Jalan disusun Berdasarkan Hasil Kesepakatan
Pemerintah…………………………………………………......……..48
Tabel 4.8 Distribusi Jawaban tentang Pemerintah Menentukan Skala Prioritas
Dalam Pembangunan Infrastruktur disesuaikan dengan Anggaran yang
Tersedia. ……………………………….……………….…………....49
Tabel 4.9 Distribusi Jawaban tentang Pemerintah Menggunakan Anggaran
SebaikMungkin……………………………………………………….50
Tabel 4.10 Indikator Pendanaan…….………………………………………......51
Tabel 4.11 Distribusi Jawaban Responden tentang Pembangunan infrastruktur
jalan sudah tercapai ……………………………………………….... 52
Tabel 4.12 Distribusi Jawaban Responden tentang Pembangunan Infrastruktur
Jalan sudah sangat bagus…..……………………………………… 53
Tabel 4.13 Distribusi Jawaban Responden tentang Pembangunan infrastruktur
jalan memudahkan Akses masyarakat …………………………..... 54
Tabel 4.14 Indikator Kondisi Fisik Lingkungan………………………...………55
xiii
Tabel 4.15 Distribusi Jawaban Responden tentang Masyarakat berperan serta
dalam pengambilan keputusan ..................................................... 56
Tabel 4.16 Distribusi Jawaban Responden tentang Pemerintah Sangat
Memperhatikan Aspirasi Masyarakat……………………………..57
Tabel 4.17 Distribusi Jawaban Responden tentang Masyarakat setuju dengan
adanya pembangunan Infrastruktu jalan ………………………….58
Tabel 4.18 Indikator Peran Masyarakat………………………………………..59
Tabel 4.19 Tanggapan Responden tentang Pembangunan Infrastruktur ........ 60
Tabel 4.20 Distribusi Jawaban Responden tentang Pembangunan Infrastruktur
jalan tidak merusak keberagaman hayati yang ada di Kota Soppeng
……………………………………………………………………. 63
Tabel 4.21 Distribusi Jawaban Responden tentang Pembangunan Infrastruktur
jalan tidak berdampak pada kekeringan ....................................... 64
Tabel 4.22 Distribusi Jawaban Responden tentang Pembangunan Infrastruktur
jalan tidak berdampak pada kekeringan lahan ............................. 65
Tabel 4.24 Indikator Keberlanjutan ................................................................. 66
Tabel 4.25 Distribusi Jawaban Responden tentang Keadilan atau pemerataan
dalam pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan utama .......... 68
Tabel 4.26 Distribusi Jawaban Responden tentang Pembangunan infrastruktur
cukup manusiawi .......................................................................... 69
Tabel 4.27 Distribusi Jawaban Responden tentang Pembangunan infrastruktur
mengorbankan hak-hak masyarakat ............................................. 70
Tabel 4.28 Indikator Keadilan…………………………………………...…….71
Tabel 4.29 Lambatnya Pembangunan Infrastruktur dapat menghambat
perekonomian masyarakat ............................................................ 72
Tabel 4.30 Distribusi Jawaban Responden tentang Pembangunan infrastruktur
jalan sudah efisien ………………………………………………...73
Tabel 4.31 Distribusi Jawaban Responden tentang Pembangunan infrastruktur
dilakukan sesuai dengan hasil keputusan........................................74
xiv
Tabel 4.32 Indikator Efesiensi ....................................................................... 75
Tabel 4.33 Distribusi Jawaban Responden tentang Memberikan Informasi
Keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur khususnya jalan ................................ 76
Tabel 4.34 Sesuainya anggaran yang digunakan dalam pembangunan
infrastruktur terhadap anggaran yang masuk ............................... 77
Tabel 4.35 Distribusi Jawaban Responden tentang Laporan pertanggung
jawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu ............................. 78
Tabel 4.36 Indikator Trasnsparansi dan Akuntabilitas ................................... 79
Tabel 4.37 Distribusi Jawaban tentang Keterlibatan masyarakat pada
perumusan kebijakan .................................................................... 81
Tabel 4.38 Distribusi Jawaban Responden tentang Masyarakat ikut serta
memberikan masukan tentang rencana yang telah dirumuskan
dalam pembangunan infrastruktur ………………………………..82
Tabel 4.39 Distribusi Jawaban tentang Masyarakat ikut serta dalam pengerjaan
infrastruktur jalan dalam kurung waktu yang di tentukan ............ 83
Tabel 4.40 Indikator Keterlibatan Masyarakat Sipil ........................................ 85
Tabel 4.41 Distribusi Jawaban Responden tentang Masyarakat tidak khawatir
tentang keamanan dengan pelayanan sistem dinas PU Bina Marga ............... 84
Tabel 4.42 Distribusi Jawaban Responden tentang Dinas PU Bina MArga
menyediakan fasilitas keamanan dalam pengerjaan Pembangunan
Infrastuktur ................................................................................... 86
Tabel 4.43 Distribusi Jawaban Respnden tentang Keamanan ditempat kerja
sudah mampu membuat pekerja dengan nyaman ......................... 87
Tabel 4.44 Indikator Keamanan ...................................................................... 88
Tabel 4.45 Tanggapan Responden tentang Tata Kelola Perkotaan ................. 89
Tabel 4.46 Analisi Regresi Linear Sederhana ................................................ 92
Tabel 4.47 Uji F (Uji Simultan) ...................................................................... 93
Tabel 4.48 Uji Koefisien Determinan ............................................................. 94
xv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka pikir ................................................................................ 18
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia sampai saat ini masih dibilang sebagai negara yang aktif
dalam pembangunan dan juga budayanya. Infrastruktur merupakan roda
penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam meningkatkan perkembangan sosial
dan kegiatan ekonomi wilayah, prasarana (infrastruktur) umum merupakan hal
yang penting. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur di
pandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan
tidak dapat berjalan dengan lancar jika prasarana tidak baik. Setiap aspek
kehidupan sosial maupun ekonomi mempunyai prasarana sendiri, yang
merupakan satuan terbesar dan alat utama dalam berbagai kegiatan. Oleh karena
itu, dalam meningkatkan pembangunan tata kelola perkotaan setiap lembaga
sosial dan sektor kehidupan ekonomi harus memperhatikan infrastrukturnya.
Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup
dan kesejahteraan manusia/masyarakat, antara lain dalam peningkatan nilai
konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses lapangan kerja,
serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi ekonomi, yaitu
keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit dan pengaruhnya terhadap
pasar tenaga kerja.Menyadari pentingnya infrastruktur dalam mendorong
pembangunan tata kelola perkotaan, pemerintah sebagai pemeran utama dalam
sektor infrastruktur selayaknya menjaga kesinambungan pembangunan
infrastruktur dan memprioritaskan infrastruktur dalam rencana pembangunan
1
2
daerah, sehingga infrastruktur dapat dibenahi baik secara kuantitas maupun
kualitas. Pembangunan infrastruktur juga sepatutnya melibatkan pihak swasta
dan masyarakat demi tercapainya pembangunan berkesinambungan. Untuk itu
perlu pendekatan lebih terpadu dalam pembangunan infrastruktur sehingga
dapat diukur dengan mudah, dapat dipahami oleh pengguna, dapat dicapai dan
spesifik atau memiliki relevansi dengan konteks yang ada.
Pembangunan infrastruktur sering terjadi ketidakefisienan dan efektif
karena tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi daerah
dan permasalahan daerah, serta penyimpangan yang bersifat teknis maupun non
teknis yang tentu saja menimbulkan berbagai dampak sosial yang tidak sedikit
dalam meningkatkan tata kelola perkotaan.Begitu banyak persoalan disektor
perkotaan dan pemukiman yang semakin rumit disebabkan oleh tata kelola
perkotaan yang masih kurang, diantaranya aturan yang tidak jelas dan tidak
tegas serta pengawasan yang minim sehingga banyak masyarakat yang
melakukan pelanggaran. Salah satunya yang terlihat adalah status kepemilikan
dan penggunaan lahan di perkotaan. Selain itu, persoalan yang mengindikasi tata
kelola perkotaan yang belum efektif dan efisien.
Proses perubahan penggunaan lahan akan berlangsung terus menerus
sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan semakin meningkatnya
aktivitas masyarakat setempat. Laju pertumbuhan penduduk yang cepat
mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang, baik itu sebagai tempat
tinggal maupun untuk fungsi lain, sehingga penggunaan lahan yang tidak
terencana akan menimbulkan dampak kerusakan dimasa mendatang.
3
Perencanaan merupakan sebuah proses yang keberlanjutan, subsidiaritas,
keadilan. Efisiensi, transparansi, keterlibatan masyarakat sipil atau penduduk
dan keamanan. yang menghasilkan keputusan-keputusan, atau pilihan-pilihan,
tentang alternatif cara penggunaan sumberdaya yang memungkinkan, dengan
tujuan untuk mencapai suatu bagian dari tujuan dalam jangka waktu tertentu
dimasa yang akan datang.
Beberapa penyebab terpuruknya kondisi pembangunan infrastruktur
diantaranya permintaan yang tidak sebanding dengan penyediaan anggaran
infrastruktur dan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang masih relatif
tinggi.Bagi daerah yang memiliki sumber dana memadai, permasalahan justru
timbul pada bagaimana mengalokasikan dana dengan baik dan tepat agar
sepenuhnya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, bagi daerah
dengan sumber dana terbatas, permasalahannya menjadi rumit. Tak dapat
dihindari lagi bahwa berbagai kemajuan pembangunan di Kabupaten Soppeng
sangat berpengaruh terhadap tata kelola perkotaan.
Adapun berbagai kemajuan pembangunan dalam segala bidang telah
dicapai Kabupaten Soppeng, beberapa kurun waktu terakhir ini baik secara fisik
maupun non fisik. Kemajuan secara fisik ditunjukkan dengan semakin
lengkapnya sarana dan prasarana serta infrastruktur termasuk infrastruktur
jalanan Kabupaten Soppeng sehingga tata kelola perkotaan Kabupaten Soppeng
mulai terlihat dan berkembang. Sedangkan secara non fisik ditunjukkan dengan
adanya pembenahan di bidang birokrasi pemerintahan dan pembenahan di
bidang lainnya. Pembangunan infrastruktur jalan tersebut mempunyai pengaruh
4
yang signifikan terhadap perkembangan fasilitas kegiatan kota sebagai pusat
Bangkitan baru dan dapat membuka akses.Hal ini sangat menarik untuk diteliti
khususnya ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan
infrastruktur terhadap tata kelola peerkotaan di Kabupaten Soppeng.
Berdasarkan uraian diatas, maka peneleiti tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “ Pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap Tata Kelola
Perkotaan Di Kabupaten Soppeng”
A. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan pada
latarbelakang, maka rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian
adalah :
1. Bagaimanakah tanggapan responden tentang pembangunan infrastruktur jalan
di Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimanakah tanggapan responden tentang tata kelola perkotaan di
Kabupaten Soppeng?
3. Seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur tehadap tata kelola
perkotaan di Kabupaten Soppeng?
B. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ini di capai dalam pelaksanaan penelitian adalah :
1. Untuk mengetahui pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui tata kelola perkotaan di Kabupaten Soppeng.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur jalan
tehadap tata kelola perkotaan di Kabupaten Soppeng.
5
C. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas
pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan
terutama yang berhubungan pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap
tata kelola perkotaan di Kabupaten Soppeng.
2. Manfaat Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai
masukan bagi aparatur kota dan masyarakat dalam melaksanakan program
pembangunan infrastruktur perkotaan.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Definisi dan Teori
1) Konsep Otonomi Daerah
Otonomi daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 meliputi :
1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang
dserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah
dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum
yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada
Gubernur dan Bupati/Wali Kota,dibiayai oleh APBN.
a. Tujuan otonomi daerah, yaitu:
1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2) Untuk menurangi beban pemerintah pusat dalam mengatur suatu wilayah.
3) Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di seluruh daerah.
b. Asas-asas otonomi daerah :
1) Asas Desentralisasi
Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6
7
2) Asas Dekonsentrasi
Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat pada pemerintah daerah atau dari badan otonom yang memiliki
wewenang lebuh tinggi ke badan otonom yang wewenangnya lebih rendah.
3) Asas Tugas Pembantuan
Asas tugas pembantuan adalah suatu asas dasar hukum otonomi daerah
yang memiliki sifat membantu pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih
tinggi tingkatannya dalam menyelenggarakan Negara atau daerah melalui
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badab otonom yang dimintai
bantuannya tersebut.
2) Konsep Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari
pelbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat
lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan
dan keterkaitan aspek fisik, social ekonomi dan aspek lingkungan lainnya
sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahtaraan masyarakat daerah
dapat ditangkap secara berkelanjutan. Hal ini dapat ditempuh dengan cara:
Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan
pembangunan daerah.
a. Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah
b. Menyusun konsep straregi bagi pemecahan masalah (solusi)
c. Melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tesedia
8
3) Konsep Pembangunan Infrastruktur
a. Pengertian pembangunan menurut para ahli
Menurut Riyadi dan (Bratakusumah : 2005),pembangunan adalah proses
untuk melakukan perubahan. (Menurut Fakih : 2001),Pembangunan adalah kata
benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang di gunakan untuk
menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan
ekonomi,politik,budaya,infrastruktur masyarakat dan sebagainnya.Menurut
Galtung”Dalam (Trijono : 2007), pembangunan adalah upaya untuk memenuhi
kebutuhan dasar manusia,baik secara individual maupun kelompok,dengan cara-
cara yang tidak menimbulkan kerusakan,baik terhadap kehidupan social maupun
lingkungan alam.Menurut Katz “Dalam (Yuwono : 2001), pembangunan yang
besar dari suatu keadaan tertentu ke keadaan yang dipandang lebih
bernilai’’pada umumnya tujuan-tujuan pembangunan ialah pembinaan
bangsa’’national building’’atau perkembangan social ekonomi.Menurut
(Effendi : 2002), pembangunan ialah suatu upaya meningkatkan segenap sumber
daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya
guna yang merata dan berkeadilan.
b. Pengertian Infrastruktur menurut para ahli
Pengertian infrastruktur menurut American public Work Association
(Stone,1974 Dalam Kodoatie,R.J.,2005),adalah fasilitas-fasilitas fisik yang
dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen public untuk fungsi-fungsi
pemerintahan dalam penyediaan air,tenaga listrik,pembuangan
limbah,transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi
9
tujuan-tujuan social dan ekonomi.Jadi infastruktur merupakan system fisik yang
yan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup social
dan ekonomi.
c. Pengertian Pembangunan infrastruktur
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan
kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan adalah kita harus mampu
membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi satu sama lainnya.
Karena ini merupakan sebuah kemampuan sebuah bangsa dalam melaksanakan
pembangunan. Sering kali kita melihat jalan rusak, gedung tidak terurus,
jembatan yang rusak, akses jalan ke tol macet total.
Dalam kaitan dengan persoalan pengembangan wilayah,kegagalan
pembangunan infrastruktur lebih disebabkan karena tidak melibatkan
masyarakat sebagai pengguna ruang baik dalam hal perumusan
tujuan,perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemeliharaannya. Mengingat
infrastruktur merupakan unsur strategis dalam mewujudkan struktur
pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, dan merupakan pendukung bagi
perkembangan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial perkotaan.Dalam merumuskan
perencanaan, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan
pembangunan infrastruktur.Faktor-faktor tersebut ialah:
1) Pendanaan
2) Kondisi Fisik Lingkungan
3) Peran serta Masyarakat
10
d. Ruang Lingkup Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda
penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.Keberadaan infrastruktur
yang memadai sangat diperlukan.Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut
dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem
pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna
mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan
kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.
Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan
perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan
jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan
infrastruktur yang handal (Wirahadikusumah : 2009)
Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi
tiga bagian, yaitu :
1) Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung
peningkatan aksessibilitas masyarakat kota, yaitu: jalan, jembatan, tambatan
perahu.
2) Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu:
irigasiperdesaan.
3) Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perkotaan.
11
e. Infrastruktur Jalan
Infrastruktur jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang
meliputi segala bagian jalan,seperti bangunan pelengkap dan perlengkapannya
yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan
tanah,dibawah permukaan tanah dan/atau air,serta diatas permukaan, air kecuali
jalan kerta api,jalan lori,dan jalan kabel.
Adanya jalan yang baik merupakan persyaratan dasar yang harus
dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan suatu daerah perkotaan.Jalan juga
bertujuan untuk menunjang fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dan
mendorong pemerataan pembangunan didalam kota serta kaitan dengan
daerah belakangnya (hinterland).
Jalan memiliki tujuan dan fungsi bagi perekonomian suatu wilayah.Tujuan
dan fungsi tersebut,antara lain:
1. Jalan berfungsi untuk pelayanan masyarakat setempat (community
servicefuntion). Pada fungsi ini jalan dapat memberikan jasa-jasanya
dalam proses pendistribusian produk,pemasaran ataupun kegiatan-
kegiatan masyarakat dan ekonomi lainnya.
2. Dapat membuka akses atau jalan masuk dari suatu wilayah ke wilayah
lain,yang disebut sebagai fungsi land acces. Fungsi ini sangat penting
untuk meningkatkan PDRB dan mengurangi daerah yang tertinggal.
3. Jalan dapat memberikan pelayanan bagi angkutan masyarakat jarak jauh
dan antar kota atau wilayah,yang berfungsi sebagai interchange
community andlong distance trasportation. Fungsi jalan ini penting bagi
12
wilayah negara yang luas karena semakin berkembangnnya teknologi
kendaraan bermotor khususnya angkutan jalan jauh.
f. Bentuk kegiatan pembangunan infrastruktur dibidang pembangunan
jalan serta kendalanya
Pembagunan infrastruktur adalah sebagai sebuah pelayanan yang
diberikan oleh Negara kepada rakyat sebagai unsur pembangunan nasional, dana
infrastruktur bisa diperoleh:
1) Dana Masyarakat yaitu dari pajak.
2) Pinjaman luar negeri dengan bunga yang telah disepakati.
3) Sumber-sumber dana yang lain.
Pemerintah Pusat sendiri telah mengalokasikan APBN di bidang
infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan,
peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan
Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan
dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana
diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa:
“Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan
jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk
mewujudkan sasaran program”.
Namun jika Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan
jalan secara keseluruhan maka Pemerintah Pusat akan membantu, sebagaimana
13
diatur dalam Pasal 85 ayat (2) dan (3) PP No. 34 Tahun 2006 yang
menyebutkan:
Ayat (2) “Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai
pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan,
Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Ayat
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian
bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri”.Untuk membantu Pemerintah Daerah
dalam rangka pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan,
maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan pembiayaan yang diberikan
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur ataupun Dana
Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur ke Kabupaten. Dalam
pelaksanaan sering kali kita temui kendala khususnya pada pembangunan yang
bersifat fisik, misalnya, seringkali para pihak yang terlibat dalam proses
pembangunan mengabaikan masalah lingkungan, sehingga menyebabkan
kerusakan lingkungan baik pada saat perencanaan maupun pada saat
pengoperasiannya, hal ini karena pihak- pihak yang terlibat dalam kegiatan
pembangunan tersebut lebih mengutamakan hasil atau produk dari
pembangunan itu sendiri, sementara dampaknya terhadap lingkungan masih
diabaikan. Belum lagi terkadang dana yang seharusnya dianggarkan untuk
pembangunan jalan dan jembatan sudah ditetapkan, masih saja di manfaatkan
oleh orang yang tidak bertangung jawab untuk kepentingan pribadinya.
g. Dampak Positif dan Negatif dari Pembangunan Jalan
14
Pada dasarnya kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan
pasti mengakibatkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun
dampak negatif, sebagai contoh pembangunan jalan pada daerah yang tidak
stabil dapat mengakibatkan kejadian tanah longsor.
Adapun dampak posotif dan negatif yang sering kita temui dalam pembangunan
jalan adalah :
a. Dampak Positif
1) Kelancaran lalu lintas
Manfaat langsung dari pembangunan jalan adalah meningkatnya
kelancaran arus lalu lintas atau angkutan barang dan orang khususnya dalam
menghubungkan Daerah satu kedaerah lainnya.Dengan semakin lancarnya arus
lalu lintas berarti lebih mengefisiensikan waktu dan biaya.
2) Merangsang tumbuhnya aktivitas perekonomian
Manfaat langsung ini sudah langsung terasa ketika pertama kali jalan
dibuka.Diantaranya adalah tumbuhnya aktivitas perekonomian di sekitar jalan
yang dibangun.Sebagai contoh adanya aktivitas PKL dipinggir jalan banyak
masyarakat setempat yang mulai membuka warung.
4) Pertumbuhan PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) daerah
Semakin lancarnya transportasi akan menimbulkan dampak pergerakan
orang maupun barang. Dengan demikian akan memicu peningkatan jumlah
penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk akan merangsang naiknya
permintaan barang dan jasa. Selanjutnya akan merangsang meningkatnya
15
kegiatan perekonomian, berkembangnya usaha di sektor pertanian, industri,
perdagangan, jasa dan meningkatnya arus barang masuk ke Pulau Madura.
5) Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Sesuai fakta yaitu adanya peningkatan jumlah penduduk yang dibangun
jalan. Maka akan diimbangi dengan penyediaan infrastruktur khususnya di
Daerah tempat pembangunan tersebut dalam rangka memfasilitasi kebutuhan
penduduk.
b. Dampak Negatif
1) Pertumbuhan PKL kurang terkendali yang merusak keindahan lingkungan
jalan khususnya.
2) Jalan yang bagus, terkadang sering terjadi kecelakaan.
3) Dampak majunya suatu daerah akan berpengaruh pada Budaya lokal.
4) KonsepTata Kelola perkotaan
Tata kelola perkotaan (urban governance) semakin mengalami
perkembangan di era otonomi daerah.Berdasarkan UU No. 32 / 2004 otonomi
daerah adalah hak, wewenangdan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang undangan.Berdasarkan pengertian ini, maka
otonomi daerah memberikan ruang dan kesempatan bagi pemerintah daerah
untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan dan pembangunan daerah
yang berkelanjutan. Good Urban Governance merupakan upaya merespons
berbagai masalah pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien
16
yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan bersamasama dengan
unsure masyarakat. (Latifa: 2013)
Berdasarkan UNHCS Habitat (dalam Latifa,2013) Tata kelola
perkotaan(Urban Governance)dapat didefinisikan sebagai upaya merespon
berbagai masalah pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien
yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan bersama-sama
dengan unsur masyarakat.Tata kelola perkotaan semakin mengalami
perkembangan di era otonomi daerah.
Indikator tata kelola perkotaaan(Latifa 2013) :
1) Keberlanjutan(Sustainability)
2) Keadilan (Equity)
3) Efisiensi (Efficiency)
4) Transparansi dan akuntabilitas (Transparency and accountability)
5) Keterlibatan masyarakat sipil atau penduduk
6) Keamanan (Security)
B. Tinjauan pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap tata kelola
perkotaan di Kabupaten Soppeng.
Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini,adalah :
a. Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap penataan kawasan
kumuh pesisir kota tarakan.(Julianto, 2015)
1. Terdapat pengaruh positif variabel pembangunan infrastruktur jalan
terhadap penataan kawasan kumuh pesisir tetapi tidak signifikan.
17
2. Terdapat hubungan yang rendah antara variabel pembangunan infrastuktur
jalan dengan variabel penataan kawasan kumuh yaitu sebesar 17,6%.
3. Terdapat pengaruh sebesar 3% variabel pembangunan infrastruktur jalan
tehadap variabel penataan kawasan kumuh,sedangkan sisanya yaitu sebesar
97% dipengaruh oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam
penelitian ini.
b. Analisis pengaruh penataan ruang terhadap kinerja pembangunan wilayah
di kabupaten waropen papua Indonesia.(Ramandey, 2017)
Hasil analisis menunjukkan bahwa inkinsistensi dalam penataan ruang
menyebabkan berbagai permasalahan yang berakibat pada menurunnya kinerja
perkembangan wilayah.Demikian juga penataan ruang yang tidak
memperhatikan konstelasi dengan wilayah sekitarnya (Inter-Regional Context)
menyebabkan kinerja perkembangan yang buruk.Kondisi ini berlaku secara
umum,sehingga konsistensi dalam penataan ruang menjadi sangat penting
untuk diperhatikan dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan penataan
ruang. Masalah utama yang harus mendapatkan perhatian lebih adalah :
infrastruktur,pertumbuhanpembangunan,pertumbuhanekonomi,aspek
transportasi dan properti baru.
C. Kerangka Pikir
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda
penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.Keberadaan
infrastruktur yang memadai sangat diperlukan.Sarana dan prasarana fisik,
atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat
18
penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik
merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan
pemerintahan, tata kelola perkotaan,perekonomian, industri dan kegiatan
sosial di masyarakat dan pemerintahan.
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.
Indikator tata kelola
perkotaaan(Latifa 2013) :
1.Keberlanjutan(Sustainability)
2.Subsidiaritas(Subsidiarity)
3.Keadilan (Equity)
4.Efisiensi(Efficiency)
5.Transparansi dan akuntabilitas
(Transparency and accountability)
6.Keterlibatan masyarakat sipil atau
endudk
7. Keamanan (Security)
Indikator pembangunan
infrastruktur:
1.Pendanaan
2.Kondisi Fisik Lingkungan
3..Peran serta masyarakat
Perbaikan tata kelola perkotaan di
Kabupaten Soppeng
Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tata Kelola Perkotaan di
Kabupaten Soppeng Dinas PU Bina Marga Kabupaten Soppeng
19
D. Definisi Operasional
1. Indikator pembanguan infrastruktur
1. Pendanaan
Dana tersebut mutlak tersedia sehingga keberadaannya menjadi
prioritas utama. Dengan keterbatasan dana inilah maka muncul urutan
prioritas dari apa yang akan dibangun, sehingga perencanaan yang matang
menjadi acuan untuk menghindari kegagalan pelaksanaan pembangunan.
2. Kondisi Fisik Lingkungan
Fisik lingkungan akan mempengaruhi sistim perencanaan, topografi
yang datar akan lebih mudah direncanakan dari pada yang terlalu curam.
Selain topografi, kondisi fisik lingkungan yang mempengaruhi perencanaan
infrastruktur permukiman adalah hidrologi, curah hujan, geologi tata
lingkungan dan struktur tanah.
3. Peran serta Masyarakat
Pengembangan infrastruktur suatu kota/wilayah tidak dapat
dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, hingga pemeliharaan, walaupun penentu kebijakan masih
merupakan kewenangan pemerintah. Partisipasi masyarakat diartikan
keikutsertaan, keterlibatan, dan kesamaan anggota masyarakat dalam suatu
kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari
gagasan, perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan evaluasi.
Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut
memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan.Sedangkan
20
partispasi tidak langsung dapat berupa sumbangan pemikiran, pendanaan, dan
material yang diperlukan.
2. Indikator tata kelola perkotaaan (Latifa 2013) :
Berdasarkan UNHCS Habitat (dalam Latifa,2013) Tata kelola
perkotaan(Urban Governance)dapat didefinisikan sebagai upaya merespon
berbagai masalah pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien
yang diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan bersama-sama
dengan unsur masyarakat.Tata kelola perkotaan semakin mengalami
perkembangan di era otonomi daerah.
a. Keberlanjutan (sustainability)
Kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan
proses atau kondisi suatu system,yang terkait dengan system hayati dan
binaan.
b. Subsidiaritas (Subsidiarity)
Subsidiaritas (bantuan,penyelesaian) merupakan hubungan
fundamental ,masyarakat dengan pribadi manusiawi.Masyarakat dalam setiap
arti kata itu selalu ada hanya dalam anggota-anggotanya dan karna itu juga
bagi anggota-anggotanya. Kesejahteraan umum yang mendahului
kesejahteraan perorangan,selaku nilai fungsional bertumbuh dan berkembamg
sepantasnya hanya ketika kesejahteraan umum itu membantu anggota suatu
komunitas mengaktualisasikan sepenuhnya kemampuan yang diberikan
kepadanya oleh Sang Pencipta.
c. Keadilan (Equity)
21
Keadilan atau pemerataan dalam pembangunan berkelanjutan
menjadi tujuan utama.Pemerataan dianggap mampu meminimalisasi
disparitas baik ekonomi dan social serta kesempatan yang seimbang bagi
masyarakat.
d. Efisiensi (Efficiency)
Efisiensi merupakan anggapan bahwa tujuan yang telah ditentukan
dan berusaha untuk mencari cara terbaik dalam mewujudkan tujuan
tersebut.
e. Transparansi dan Akuntabilitas (Trans-parency and Accountability)
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka
dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundan-
undangan.
f. Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic.
g. Keterlibatan Masyarakat Sipil (civic en-gagement) / penduduk
(citizenship)
Efektifitas dalam Keterlibatan Masyarakat Sipil (civic engagement)
/ penduduk (citizen-ship) tidak tercapai sebab pelibatan masyara-kat hanya
terlihat pada sosialisasi akan kebijakan tersebut tetapi tidak dilibatkan pada
22
perumusan kebijakan. Sedangkan dalam hal efisiensi dalam keterlibatan
masyarakat sipil (civic engagement) / penduduk (citizenship) hal tersebut
tidak tercapai sebab ini merupa-kan dampak dari perumusan kebijakan
yang tidak dilakukan secara menyeluruh dan tidakadanya analisa akan
dampak terhadap kebijakan yang dilakukan sehingga pem-bangunan yang
ada malah memberikan kerugian pada sisi lainnya, seperti kemacetan,
banjir dan sengketa lahan. Sedangkan kurangnya pelibatan masyarakat
secara menyeluruh malah akan membutuhkan waktu yang lama dari segi
sosialisasi kepada masyarakat.
h. Keamanan (Security)
Efektifitas dapat diwujudkan dengan melihat langkah-langkah
strategis yang telah dilakukan oleh pihak keamanan dalam mencegah serta
efisiensi baik peran maupun kea-manan dari fasilitas yang ada penulis
merasa sudah terwujud hal ini terlihat dari minimnya personil
meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas.Sedangkan berbicara
mengenai keamanan tetapi program yang ada tetap dapat berjalan dengan
baik dalam me-nanggulangi terjadinya tindak kriminal yang ada.
3. Hipotesis
Adapun hipotesis didalam penulisan ini adalah :
H0 : Tidak ada pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap tata kelola
perkotaan di Kab.Soppeng
Ha : Ada pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap tata kelola
perkotaan di Kab.Soppeng
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini selama 2
(dua) bulan. Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Pekerjaan Umum
(PU) Kabupaten Soppeng karena peneliti melihat pembangunan
infrastruktur jalan di Kabupaten Soppeng telah mengalami berbagai
perbaikan terkhusus di jalannya .Selain itu,diperlukan sebuah informasi
dari masyarakat untuk mengetahui apa pengaruh pembangunan
infrastruktur jalan terhadap tata kelola perkotaan.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan alasan
karena penelitian yang dilakukan bersifat inferensial yaitu pengujian
hipotesis dan menyadarkan kesimpulan hasilnya pada suatu propabilitas
kesalahan penolakan hipotesis nihil.Dengan metode kuantitatif akan di
peroleh signifikan perbedaan kelompok atau signifikan hubungan antar
variable yang diteliti.
2. Tipe Penelitian
Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Alasan
peneliti menggunakan tipe penelitian ini karena tipe penelitian ini berusaha
mengambarkan data yang telah dioleh dan mengkaji secara analisis dan
sistematik berdasarkan fakta-fakta di lapangan.
23
24
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya (Sugiyono, 2018).
Populasi adalah keseluruhan objek dari penelitian dan Sampel adalah
sebagian dari populasi Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada
kantor Dinas PU Bidang Bina Marga yang berjumlah sebanyak 15 orang
dan masyarakat berjumlah 223,841 orang.
2. Sampel
Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik
yang sam dengan populasi.Teknik pengambilan sampel pada penelitian
ini menggunakan teknik probability sampling,yaitu teknik pengambilan
sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota)
populasi untuk dipilih sebagai anggota sampel. Pengambilan sampel
untuk peneliian menurut Arikunto (2010:109) , jika subyeknya besar atau
lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih.
Menurut Burhan Bungin (2010: 105) untuk menentukan jumlah
sampel dapat menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut :
Rumus Slovin :
Dimana : n : Ukuran Sampel
N : Ukuran Populasi
25
d : Estimasi Kesalahan
Jadi,jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :
= 24,9 = 25 Orang
Dari perhitungan di atas maka di peroleh besaran sampel sebesar 40
orang ( 15 Pegawai Dinas PU Bina Marga dan 25 Masyarakat )
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah dengan
menggunakan kuesioner (angket) menggunakan bentuk checklist. guna
membantu responden di Kantor Dinas PU untuk menjawab dan mengisi
kuesioner dengan mudah dan cepat dengan memberi tanda check(√) pada
tempat yang telah disediakan.
Peneliti membuat 2 (dua) buah kuesioner untuk penelitian ini, satu
kuesioner untuk memperoleh data terkait pembangunan infrastruktur
(variabel X) dan satu kuesioner untuk memperoleh data terkait tata kelola
perkotaan (variabel Y). Kedua kuesioner tersebut peneliti berikan kepada
pegawai atau responden yang berada di kantor Dinas PU dan juga
masyarakat guna mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan
infrastriktur jalan terhadap tata kelola perkotaan di Kabupaten Soppeng.
Guna mempermudah proses pembuatan kuesioner maka terlebih dahulu
peneliti membuat kisi-kisi instrumen penelitian (lihat Lampiran).
26
Kuesioner dilengkapi dengan skala pengukuran untuk menghasilkan
data kuantitatif. Skala Likert digunakan dalam penelitian ini untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi pegawai atau responden di kantor
Dinas PU tentang Pengaruh pembangunan infrastruktur dan tata kelola
perkotaan.
Ada 5 (lima) pilihan jawaban pada setiap item pertanyaan, yaitu:
1. Jawaban Sangat Setuju (SS) : diberi skor 5
2. Jawaban Setuju (S) : diberi skor 4
3. Jawaban Ragu-Ragu (RR) : diberi skor 3
4. Jawaban Tidak Setuju (TS) : diberi skor 2
5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS): diberi skor 1
Kuesioner penelitian yang dibuat oleh peneliti ini akan diuji
validitas dan reliabilitasnya sebelum dan sesudah penelitian. Uji validitas
dilakukan untuk menguji keakuratan/ kevalidan kuesioner penelitian,
sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kehandalan/
konsistensi kuesioner penelitian. Peneliti akan melakukan uji validitas
dengan menggunakan bantuan softwareSPSS version 22.0. Pengujian
validitas cukup dengan membandingkan nilai rhitung dengan nilai rtabel
Product Moment (lihat Lampiran). Jika nilai rhitung ≥ rtabel maka indikator
atau pertanyaan kuesioner dikatakan valid, begitupula sebaliknya. Data
juga dikatakan valid jika nilai sig. (2-tailed) data <0.05
Peneliti akan melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan
bantuan softwareSPS version 22.0. Pengujian realibilitas cukup dengan
27
membandingkan ralpha atau angka cronbach alpha dengan nilai 0,6. Jika
ralpha atau angka cronbach alpha ≥ 0,6 maka indikator atau pertanyaan
kuesioner dikatakan reliabel, begitupula sebaliknya.
E. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis data, yaitu:
1. Teknik Analisis Statistik Deskriptif
Teknik analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini
untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data kuesioner yang telah terkumpul dari jawaban
responden pada kantor Dinas PU sebagaimana adanya tanpa bermaksud
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (generalisasi).
Teknik analisis statistik deskriptif yang akan digunakan dalam
penelitian ini berupa tabel, perhitungan modus, median, mean (pengukuran
tendensi sentral), perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-
rata dan standar deviasi, serta perhitungan persentase (%). Penentuan
persentase dari perolehan data hasil kuesioner dari masing-masing variabel
menggunakan rumus perhitungan persentase:
% =
x 100%
Keterangan rumus:
n = Skor yang diperoleh
N = Skor ideal
% = Persentase
28
Data yang sudah dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat-
kalimat yang bersifat kualitatif, dimana hasil persentase itu dapat digolongkan
sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1:
Tabel 3.1. Kriteria Jawaban Responden
Persentase Jawaban Tafsiran Kualitatif
80% - 100%
60% - <80%
40% - <60%
20% - < 40%
0% - < 20%
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Sangat Tidak Baik
Sumber: (Arikunto, 2010: 246)
2. Teknik Analisis Regresi Linier Sederhana
Teknik analisis regresi sederhana digunakan untuk melihat besaran
pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap tata kelola perkotaan di
Kabupaten Soppeng pada kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) .Digunakan
pula untuk membangun persamaan dan menggunakan persamaan tersebut
untuk membuat perkiraan (prediction). Adapun rumus persamaan regresi
sederhana yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:
Ý = a + bX
Keterangan rumus:
Ý = Tata kelola perkotaan
X = Pembangunan infrastruktur
a = konstanta
29
b = koefisien regresi
Analisis regresi dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan
softwareSPSS version 22.0. Hasil analisis regresi dapat digunakan pula
untuk melakukan uji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Dasar
pengambilan keputusannya, adalah:
a. Jika nilai P value (sig) ≥ 0,05, maka Ho diterima dan H1 ditolak
b. Jika nilai P value (sig) ≤ 0,05 maka Ho ditolak dan H
30
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Lokasi Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kabupaten Soppeng ialah salah satu Kabupaten di Sulawesi
Selatan,Indonesia. Ibukota Kabupaten Soppeng ini terletak di
Watansoppeng.Kabupaten Soppeng memiliki luas wilayah 1.500,00 km dan
berpenduduk sebanyak kurang lebih 223,841 jiwa (2018).
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenSoppeng adalah
unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Soppeng memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. Kantor Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang terletak di jalan Salotungo no.78 ,Lalabata ,Watansoppeng,
Sulawesi Selatan,Indonesia.
2. Visi dan Misi Dinas Bina Marga
a. Visi pembangunan infrastruktur jalan Provinsi Sulsel diarahkan sebagai
berikut:
“Terwujudnya Infrastruktur Jalan yang Berkualitas sebagai Pilar Akselerasi
Pembangunan Daerah”
Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Infrastruktur jalanadalah sarana transportasi yang dapat mendukung interaksi
wilayah dan pergerakan manusia dan barang.
30
31
2. Pilar adalah gambaran tentang urgensi infrastruktur jalan dalam mendukung
kebijakan pembangunan daerah.
3. Akselerasiadalah gambaran tentang upaya percepatan capaian tujuan
pembangunan.
4. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk
mewujudkan Provinsi Sulsel sebagai pilar utama pembangunan nasional dan
simpul jejaring akselerasi kesejahteraan sebagaimana visi RPJMD.
Dengan demikian maka visi pembangunan infrastruktur jalan di
Provinsi Sulsel mengandung makna bahwa untuk mempercepat perwujudan
posisi Sulsel sebagai pilar utama pembangunan nasional dan simpul jejaring
akselerasi kesejahteraan, maka dibutuhkan infrastruktur jalan yang mampu
mendukung interkasi wilayah dan pergerakan manusia dan barang. Sehingga
kawasan-kawasan strategis (perikanan, pertanian, peridustrian, dan jasa) dapat
bertumbuh dengan cepat dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi Provinsi Sulsel.
a. Misi
Misi pembangunan infrastruktur jalan merupakan penjabaran dari misi
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dirumuskan berdasarkan hasil
deferensialisasi visi pembangunan infrastruktur jalan.
Adapun misi Renstra SKPD Bina Marga sebagai berikut:
1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur jalan yang bermutu,
berkeselamatan dan berwawasan lingkungan
2. Meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan yang mampu mendukung
interkoneknsitas kawasan strategis, meningkatkan kawasan tertinggal dan
32
menguatkan simpul-simpul jejaring pertumbuhan ekonomi pada koridor
ekonomi Sulawesi (MP3EI)
3. Meningkatkan kapasitas penyelenggara pembangunan infrastruktur jalan
yang bermoral, beretika dan berkearifan lokal.
b. Pengumpulan Data
Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh selama
penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Soppeng tepatnya di Jalan
Lapajung. Data ini diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada
40 orang yang terdiri dari 15 orang pegawai Dina PU Bidang Bina Marga dan
25 orang masyarakat. Penyajian data meliputi data-data tentang identitas
responden dan distribusi jawaban pegawai dan masyarakat terhadap
pernyataan yang akan diajukan dan yang akan diuraikan dalam tabel frekuensi.
1. Deskripsi Data Identitas Responden
Dalam penelitian ini yang menjadi respondennya adalah Pegawai
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng dan Tokoh masyarakat.
a. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin
Jenis kelamin laki-laki dan perempuan responden yang merupakan
pegawai Dinas Pekerjaan Umum (Dinas Bina Marga) jumlahnya 15
orang dan tokoh masyarakat sebanyak 25 orang, hal ini dapat dilihat
dari tabel berikut ini :
33
Tabel 4.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No.
Jenis Kelamin
Frekuensi (orang)
Persentase (%)
1. Laki – Laki 19 47,5%
2. Perempuan 21 52,5%
Jumlah 40 100%
Sumber : Hasil penelitian (data sekunder), 2019
Dari data pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa laki-laki yang
menjadi responden adalah 19 orang (47,5%) dan perempuan sebanyak
21 orang (52,5%).
b. Identitas Responden Berdasarkan Umur
Dalam penelitian ini, yang menjadi responden berada pada tingkat
umur yang berbeda-beda. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel
dibawah ini :
Tabel 4.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur
No. Umur Frekuensi (orang) Persentase (%)
1. 22 – 27 Tahun 3 7,5%
2. 28 – 33 Tahun 9 22,5%
3. 34 – 39 Tahun 12 30%
4. > 40 Tahun 16 40%
Jumlah 40 100%
Sumber : Hasil penelitian (data sekunder), 2019
34
Berdasarkan tabel di atas, responden yang paling banyak adalah
responden yang berada pada kelompok umur >40 tahun yaitu sebanyak
16 orang (40%), kemudian kelompok umur 34-39 tahun yaitu sebanyak
12 orang (30%) dan kelompok umur 28-33 tahun sebanyak 9 orang
(22,5%) dan kelompok umur 22-27 tahun berjumlah 3 orang (7,5%).
Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi responden di
dominasi oleh responden yang berumur 40 tahun ke atas.
c. Kepegawaian
Dinas Pekejaan Umum memiliki pegawai sebanyak 88 orang
dengan kualifikasi sebagai berikut :
Tabel 4.3 : Potensi sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Soppeng berdasarkan pendidikan
No. Pendidikan
Formal
Jumlah (Orang)
Sek
reta
ria
t
Bin
a M
arga
Cip
ta K
arya
Tata
Ru
an
g
Su
mb
er D
aya
Air
Op
erasi
on
al
&
Pem
eli
haraan
Tek
nik
&
Jasa
Kon
stru
ksi
Total
1. SD
2. SMP 1 1
3. SLTA 2 3 3 9 14
4. DIPOLAMA III 1 1 2 1 3
5. S1 12 9 8 8 8 5 6 43
6. S2 4 3 2 1 1 10
Jumlah 21 15 11 8 9 10 18 88
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
35
Tabel. 4.4 : Potensi sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Soppeng menurut pangkat
No. Pendidikan Formal
Jumlah (Orang)
Sek
reta
ria
t
Bin
a M
arga
Cip
ta K
arya
Tata
Ru
an
g
Su
mb
er D
aya
Air
Op
erasi
on
al
&
Pem
eli
haraan
Tek
nik
&
Jasa
K
on
stru
ksi
Total
1. Juru / Ic 1 1
2. Pengatur Muda/ IIa 1 1
3. Pengatur Muda Tk./ IIb 5 1 4 10
4. Pengatur/ IIc 1 2 5 8
5. Pengatur Tk. I/ IId 2 2
6. Penata Muda/ IIIa 2 2 3 1 3 2 10
7. Penata Muda Tk./ IIIb 3 3 3 2 3 3 11
8. Penata/ IIIc 1 3 2 3 2 2 5 14
9. Penata Tk. I/ IIId 4 2 2 2 1 2 1 11
10. Pembina/ Iva 1 2 - 1
11. Pembina Tk.I/ IVb 1 1 - 1
12. Pembina Utama Muda/ IVc 1 - - 1
Jumlah 21 21 13 11 8 10 18 88
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
Tabel 4.5 : Potensi sumber daya manusia Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Soppeng menurut eselon
No. Pendidikan Formal
Jumlah (Orang)
Sek
reta
ria
t
Bin
a M
arga
Cip
ta K
arya
Tata
Ru
an
g
Su
mb
er D
aya
Air
Op
erasi
on
al
&
Pem
eli
haraan
Tek
nik
&
Jasa
Kon
stru
ksi
Total
1. Eselon II-a (Kepala Dinas) 1 1
2. Eselon III-b (Sekretaris) 1 1
3. Eselon III-a (Kepala Bidang) 0 1 1 1 1 1 1 6
4. Eselon IV-b (Kepala Seksi) 3 3 3 3 3 3 3 21
5. Pejabat Fungsional Umum
(PFU) 16 9 7 4 4 6 14 59
Jumlah 21 13 11 8 8 10 18 88
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
2) Sarana dan Prasarana
Nilai Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Soppeng adalah sebagai berikut:
36
Tabel 4.6 : Nilai aset tetap Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng
No Nama Aset Jumlah Nilai (Rupiah)
A GOLONGAN TANAH
1 Tanah 304 m2 1.227.460.303,-
B GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN
1 Alat-alat Berat 10 unit 2.398.089.000,-
2 Alat-alat Angkutan 34 unit 1.987.871.500,-
3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 13unit 180.895.000,-
4 Alat Kantor dan Rumah Tangga 189 unit 512.826.000,-
5 Alat Studio dan Alat Komunikasi 35 unit 129.103.000,-
6 Alat Laboratorium 89 unit 156.472.850,-
C GOLONGAN GEDUNG & BANGUNAN
1 Bangunan Gedung 13 Unit 14.109.055.000,-
D GOLONGAN JALAN , BANGUNAN AIR & JARINGAN DRAINASE
1 Jalan Dan Jembatan 672 Ruas 543.472.501.085,-
2 Bangunan Air dan Drainase 156 Ruas 32.257.716.383,-
3 Instalasi 4 Unit 319.395.000,-
E GOLONGAN ASET TETAP LAINNYA
1 Aset Tetap Renovasi 16 Unit 3.346.773.000,-
F KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
1 Konstruksi Dalam Pengerjaan 11 Unit 48.816.418.901,-
TOTAL 648.964.577.022,-
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
3) Hasil Penelitian Deskriptif
Penelitian tentang pengaruh pembangunan pembangunan infrastruktur
jalan terhadap tata kelola perkotaan di Kabupaten Soppeng ini dilaksanakan pada
tanggal 29 Juli 2019 s/d 29 September 2019.Adapun yang dijadikan responden
dalam penelitian ini adalah 40 orang yang terdiri dari 15 Pegawai Dinas
Pekerjaaan Umum Bina Marga dan 25 orang masyarakat.
1. Variabel Pembangunan Infrastruktur (X)
Pembangunan infrastruktur tentu banyak di pengaruhi oleh beberapa
indikator. Banyak pendapat yang menyoroti indikator pembangunan infrastruktur
terkhususnya jalan. Untuk dapat memberikan deskripsi tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan, maka analisis di dalam
penelitian ini difokuskan pada 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi yang telah
ditentukan sebelumnya, yakni : pendanaan,kondisi fisik lingkungan dan peran
37
masyrakat, di mana dari tiap faktor tersebut masing-masing memiliki beberapa
item instrumen.
a. Indikator Pendanaan
Terkait dengan indikator pendanaan,akan dianalisis berdasarkan 3 (tiga)
dimensi, yaitu :
1. Pendanaan pembangunan infrastruktur jalan disusun berdasarkan hasil
kesepakatan pemerintah.
2. Pemerintah menentukan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur
disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
3. Pemerintah menggunakan anggaran dengan sebaik mungkin.
Adapun data hasil dari ke tiga dimensi tersebut dari indikator pendanaan
,yaitu :
Tabel 4.7 : Pendanaan pembangunan infrastruktur jalan disusun
berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 6 15,0 30
Setuju (S) 32 80,0 128
Ragu-Ragu (RR) 2 5,0 6
Tidak Setuju (TS) - - 0
Sangat Tidak Setuju (STS) - - 0
Jumlah Total 40 100 164
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden
mengenai pernyataan Pendanaan pembangunan infrastruktur jalan disusun
berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah,didominasi dengan jawaban setuju
dengan memperoleh tanggapan sebanyak 32 responden atau sebesar 80,0% dan
38
jawaban yang terendah adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 2 responden
atau sebesar 5,0%.
Adapun perolehan skor sebesar 164.Dengan skor tertinggi dari setiap
item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni sebagai
berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 164x100 = 82
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa pendanaan pembangunan infrastruktur
jalan disusun berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah.berada dalam kategori
sangat baik,dengan total 82.Artinya pendanaan pembangunan infrastruktur jalan
dominan disusun bedasarkan hasil kesepakatan pemerintah.
Tabel 4.8 : Pemerintah menentukan skala prioritas dalam pembangunan
infrastruktur disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 6 15,0 30
Setuju (S) 32 80,0 128
Ragu-Ragu (RR) 2 5,0 6
Tidak Setuju (TS) - - 0
Sangat Tidak Setuju (STS) - - 0
Jumlah Total 40 100 164
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai pernyataan Pemerintah menentukan skala prioritas
dalam pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan anggaran yang
tersedia., didominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan
39
sebanyak 32 responden atau sebesar 80,0% dan jawaban yang terendah
adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 1 responden atau sebesar 5,0%..
Adapun perolehan skor sebesar 164.Dengan skor tertinggi dari setiap
item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni sebagai
berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40 x 5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 164x100 = 80
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah menentukan skala
prioritas dalam pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan anggaran yang
tersedia kategori samgat baik, dengan total 80.
Tabel 4.9 : Pemerintah menggunakan anggaran sebaik mungkin.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 16 40,0 80
Setuju (S) 20 50,0 80
Ragu-Ragu (RR) 4 10,0 12
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS) -
- -
Jumlah Total 40 100 172
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden
mengenai pernyataan Pemerintah menggunakan anggaran sebaik
mungkin,dengan melihat anggaran yang di terahkan di laporan keunangan
sehingga didominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan
40
sebanyak 20 responden atau sebesar 50,0% dan jawaban yang terendah adalah
jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 4 responden atau sebesar 10,0%..
Adapun perolehan skor sebesar 172. Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40 x 5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 172 x 100 = 86
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah menggunakan
anggaran sebaik mungkin berada dalam kategori sangat baik, dengan total
86.
Tabel 4.10 : Indikator Pendanaan
PERNYATAAN STS
(%)
TS
(%)
RR
(%)
S
(%)
SS
(%)
JUMLAH
SKOR
P 1 - - 5,0 80,0 15,0 82
P 2 - - 5,0 80,0 15,0 80
P 3 - - 10,0 50,0 40,0 86
Rata-Rata (%) - - 6,6 70 23,3 248
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Hasil analisis deskriptif tentang indikator pendanaan dapat dilihat
bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yakni 80%
responden memberikan penilaian setuju, sedangkan penilaian rata-rata
responden paling terendah yakni 6,6% responden memberikan penilaian
ragu-ragu.
Jadi adapun hasil dari jumlah skor sub indikator peryataan pendanaan
pada variabel (X) Pembangunan Infrastruktur antara lain sebagai berikut:
41
Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor
keseluruhan sub indikator dari variabel (X) yaitu sebesar 82,6. Sehingga
dapat dikategorikan berada pada kategori sangat baik. Meskipun berada
pada kategori sangat baik, akan tetapi pembangunan infrastruktur belum
sepenuhnya dapat mempengaruhi tata kelola perkotaan.
b. Kondisi Fisik Lingkungan
Terkait dengan indikator kondisi fisik lingkungan,akan dianalisis
berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu :
1. Responden setuju dengan hasil pembangunan infrastruktur jalan.
2. Pembangunan infrastruktur jalan sudah sangat bagus.
3. Pembangunan infrastruktur jalan memudahkan akses masyarakat.
Tabel 4.11 : Responden setuju dengan hasil pembangunan infrastruktur
jalan.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 20 50,0 100
Setuju (S) 17 42,5 68
Ragu-Ragu (RR) 2 5,0 6
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2,5 1
Jumlah Total 40 100 175
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai pernyataan Responden merasa puas dengan hasil
pembangunan infrastruktur jalan, didominasi dengan jawaban setuju dengan
memperoleh tanggapan sebanyak 20 responden atau sebesar 50,0% dan
42
jawaban yang terendah adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 1
responden atau sebesar 2,5%..
Adapun perolehan skor sebesar 175.Dengan skor tertinggi dari setiap
item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni sebagai
berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 175x100 = 87,5
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Responden setuju dengan
pembangunan infrastruktur jalan kategori sangat baik, dengan total 87,5.
Tabel 4.12 : Pembangunan infrastruktur jalan sudah sangat bagus.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 12 30,0 60
Setuju (S) 20 50,0 80
Ragu-Ragu (RR) 7 17,5 21
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2,5 1
Jumlah Total 40 100 162
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai pernyataan Pembangunan Infrastruktur jalan sudah
sangat bagus., didominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh
tanggapan sebanyak 32 responden atau sebesar 80,0% dan jawaban yang
terendah adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 1 responden atau
sebesar 5,0%..
43
Adapun perolehan skor sebesar 164.Dengan skor tertinggi dari setiap
item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni sebagai
berikut :
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40 x 5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 164 x 100 = 80
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Pembangunan infrastruktur jalan sudah
sangat bagus.kategori baik, dengan total 80.
Tabel 4.13 : Pembangunan infrastruktur jalan memudahkan akses
masyarakat.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 10 25,0 50
Setuju (S) 26 65,0 104
Ragu-Ragu (RR) 4 10,0 12
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS)
- - -
Jumlah Total 40 100 166
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai pernyataan Pembangunan infrastruktur jalan
memudahkan akses masyarakat., didominasi dengan jawaban setuju dengan
memperoleh tanggapan sebanyak 26 responden atau sebesar 65,0% dan
jawaban yang terendah adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 4
responden atau sebesar 10,0%..
44
Adapun perolehan skor sebesar 166.Dengan skor tertinggi dari setiap
item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni sebagai
berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 166x100 = 83
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Pembangunan infrastruktur jalan
memudahkan akses masyarakat.kategori baik, dengan total 83.
Tabel 4.14 : Indikator Kondisi Fisik Lingkungan
PERNYATAAN STS
(%)
TS
(%)
RR
(%)
S
(%)
SS
(%)
JUMLAH
SKOR
P 1 2,5 - 5,0 42,5 50,0 87,5
P 2 2,5 - 17,5 40,0 30,0 80
P 3 - - 10,0 65,0 25,0 83
Rata-Rata (%) 1,6 - 10,8 49,1 35,0 250,5
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Hasil analisis deskriptif tentang indikator kondisi fisik lingkungan
dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yakni
65% responden memberikan penilaian setuju, sedangkan penilaian rata-rata
responden paling terendah yakni 1,6% responden memberikan penilaian
sangat tidak setuju.
Jadi adapun hasil dari jumlah skor sub indikator peryataan kondisi fisik
lingkungan pada variabel (X) Pembangunan Infrastruktur antara lain sebagai
berikut:
45
Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor
keseluruhan sub indikator dari variabel (X) yaitu sebesar 83,5. Sehingga
dapat dikategorikan berada pada kategori sangat baik. Meskipun berada pada
kategori sangat baik, akan tetapi pembangunan infrastruktur jalan belum
sepenuhnya dapat mempengaruhi tata kelola perkotaan.
c. Peran Masyarakat
Terkait dengan indikator peran masyarakat ,akan dianalisis berdasarkan 3
(tiga) dimensi, yaitu :
1. Masyarakat berperan serta dalam pengambilan keputusan.
2. Dalam pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah sangat
memperhatikan aspirasi masyarakat.
3. Masyarakat sangat puas dengan pembangunan infrastruktur jalan.
Tabel 4.15 : Masyarakat berperan serta dalam pengambil keputusan.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 20 50,0 100
Setuju (S) 17 42,5 68
Ragu-Ragu (RR) 2 5,0 6
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2,5 1
Jumlah Total 40 100 175
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai pernyataan Masyarakat berperan serta dalam pengambil
keputusan,didominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan
46
sebanyak 20 responden atau sebesar 50,0% dan jawaban yang terendah
adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 1 responden atau sebesar 2,5%..
Adapun perolehan skor sebesar 175.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 175x100 = 87,5
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Masyarakat berperan serta dalam
pengambil keputusan kategori baik, dengan total 87,5.
Tabel 4.16 : Dalam pembangunan infrastruktur jalan,pemerintah sangat
memperhatikan aspirasi masyarakat.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 11 27,5 55
Setuju (S) 28 70,0 112
Ragu-Ragu (RR) - - -
Tidak Setuju (TS) 1 2,5 3
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 170
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai pernyataan Dalam pembangunan infrastruktur
jalan,pemerintah sangat memperhatikan aspirasi masyarakat,didominasi
dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan sebanyak 28
responden atau sebesar 70,0% dan jawaban yang terendah adalah jawaban
tidak setuju yaitu sebanyak 1 responden atau sebesar 2,5%..
47
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 170x100 = 85
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah menentukan skala
prioritas dalam pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan anggaran
yang tersedia.kategori baik, dengan total 85.
Tabel 4.17 : Masyarakat setuju dengan adanya pembangunan
infrastruktur yang dilaksanakan seperti pembangunan jalan.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 10 25,0 50
Setuju (S) 21 52,5 84
Ragu-Ragu (RR) 9 22,5 27
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 161
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai pernyataan Dalam pembangunan infrastruktur
jalan,pemerintah sangat memperhatikan aspirasi masyarakat., didominasi
dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan sebanyak 21
responden atau sebesar 52,5% dan jawaban yang terendah adalah jawaban
tidak setuju yaitu sebanyak 9 responden atau sebesar 2,5%..
48
Adapun perolehan skor sebesar 161.Dengan skor tertinggi dari setiap
item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni sebagai
berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 161x100 = 80,5
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah menentukan skala
prioritas dalam pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan anggaran
yang tersedia.kategori baik, dengan total 80,5.
Tabel 4.18 : Indikator Peran Masyarakat
PERNYATAAN STS
(%)
TS
(%)
RR
(%)
S
(%)
SS
(%)
JUMLAH
SKOR
P 1 2,5 - 5,0 42,5 50,0 87,5
P 2 - 2,5 - 70,0 27,5 85
P 3 - - 22,5 52,5 25,0 80,5
Rata-Rata (%) 0,8 0,8 9,1 55 34,1 253
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Hasil analisis deskriptif tentang indikator peran masyarakat dapat
dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yakni 70%
responden memberikan penilaian setuju, sedangkan penilaian rata-rata
responden paling terendah yakni 0,8% responden memberikan penilaian
tidak setuju.
Jadi adapun hasil dari jumlah skor sub indikator peryataan peran
masyarakat pada variabel (X) Media antara lain sebagai berikut:
49
Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor
keseluruhan sub indikator dari variabel (X) yaitu sebesar 86,2. Sehingga
dapat dikategorikan berada pada kategori sangat baik. Meskipun berada
pada kategori sangat baik, akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya dapat
secara terbuka dalam memberikan informasi terkait pembangunan
infrastruktur jalan.
Tabel 4.19 : Tanggapan Responden tentang Pembangunan Infrastruktur (X)
Pertanyaan
Jawaban Responden
Skor
STS TS RR S SS
∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %
P 1 - - - - 2 5,0 32 80,0 6 15,0 164
P 2 - - - - 2 5,0 32 80,0 6 15,0 164
P 3 - - - - 4 10,0 20 50,0 16 40,0 172
P 4 - - 1 2,5 5 12,5 27 67,5 7 17,5 160
P 5 1 2,5 - - 2 5,0 17 42,5 20 50,0 175
P 6 1 2,5 - - 7 17,5 20 50,0 12 30,0 162
P 7 - - - - 4 10,0 26 65,0 10 25,0 166
P 8 - - 1 2,5 - - 28 70,0 11 27,5 169
P 9 1 2,5 - - 2 5,0 17 42,5 20 50,0 175
P 10 - - 1 2,5 - - 28 70,0 11 27,5 170
P 11 - - - - 9 22,5 21 52,5 10 25,0 161
P 12 1 2,5 - - 7 17,5 20 50,0 12 30,0 162
Total Skor 2003
Rata-Rata 166,9
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Pada tabel 4.17 di atas, tanggapan responden tentang Pembangunan
Infrastruktur dengan total skor 2.003 atau dengan rata-rata skor 166,9 dari
12 item pernyataan yang didapatkan pada ketiga indikator. Adapun skor
tertinggi dari setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap
item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui skor maximum variabel
media sosial (X) adalah sebagai berikut:
50
Skor Maximum = Skor tertinggi item pernyataan x N x Item pernyataan
= 5 x 40 x 12
= 2400
Berdasarkan dari hasil penelitian pembangunan infrastruktur di
Kabupaten Soppeng, diperoleh dari jumlah skor hasil perolehan dalam
pengumpulan data kuesioner sebanyak 2.003. Maka tanggapan dari 40
responden terhadap pembangunan infrastruktur, Kabupaten Soppeng yaitu:
Dari hasil penilaian media social 83,4% yang ditetapkan, hal ini
secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :
0 20 40 60 80 83,4 100
Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik
0 480 960 1440 1920 2400
SKB KB CB B SB
Keterangan:
Sangat Kurang Baik (SKB) = 1 = 1 40 12 = 480
Kurang Baik (KB) = 2 = 2 40 12 = 960
Cukup Baik (CB) = 3 = 3 40 12 = 1440
Baik (B) = 4 = 4 40 12 = 1920
Sangat Baik (SB) = 5 = 5 40 12 = 2400
Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Soppeng sebesar 83,4% yang menujukkan bahwa pembangunan infrastruktur pada
penilaian sangat baik. Hal tersebut menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang
mempengaruhi pembangunan infrastruktur jalan yaitu pendananaan dimana
anggaran disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan dan di gunakan sebaik
51
mungkin.Serta memudahkan akses masyarakat.Selain itu dalam pengambilan
keputusan dalam pembangunan infrastruktur jalan sangat memperhatikan aspirasi
masyarakat
2. Tata Kelola Perkotaan.
Tata kelola perkotaan merupakan upaya merespon berbagai masalah
pembangunan kawasan perkotaan secara efektif dan efisien yang
diselenggarakan oleh pemerintah yang akuntabel dan bersama-sam dengan
unsur masyarakat.Tata kelola perkotaan semakin mengalami perkembangan di
era otonomi daerah.Ada beberapa indikator yang memperngaruhi tata kelola
perkotaan yakni: keberlanjutan, subsidiaritas ,keadilan, efisiensi, transparansi
dan akuntabilitas,keterlibatan masyarakat sipil dan keamanan.
4. Keberlanjutan
Terkait dengan indikator keberlanjutan ,akan dianalisis berdasarkan 3 (tiga)
dimensi, yaitu :
1. Pembangunan infrastruktur jalan tidak merusak keberagaman hayati
yang ada di Kota Soppeng.
2. Pembangunan infrastruktur jalan tidak berdampak pada kekeringan
lahan.
3. Pembangunan infrastruktur membuka lowongan mata pencaharian
masyarakat.
52
Tabel 4.20 : Pembangunan infrastruktur jalan tidak merusak keberagaman
hayati yang ada di Kota Soppeng.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 15 37,5 75
Setuju (S) 21 52,5 84
Ragu-Ragu (RR) 3 7,5 9
Tidak Setuju (TS) 1 2,5 2
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 170
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2018
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai pernyataan. Masyarakat ikut berpartisipasi pada
program keluarga berencana karna memiliki pengetahuan dan keahlian
dasar, dominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan
sebanyak 21 responden atau sebesar 52,5% dan jawaban yang terendah
adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 1 responden atau sebesar
2,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 170x100 = 85
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Masyarakat ikut
berpartisipasi pada program keluarga berencana karna memiliki
pengetahuan dan keahlian dasar berada dalam kategori sangat baik, dengan
53
total 85. Meskipun demikian sebagian masyarakat yang mengikuti program
keluarga berencana tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dasar.
Tabel 4.22 : Pembangunan infrastruktur jalan tidak berdampak pada
kekeringan lahan.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 7 17,5 35
Setuju (S) 26 65,0 104
Ragu-Ragu (RR) 6 15,0 18
Tidak Setuju (TS) 1 2,5 2
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 159
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai pernyataanMasyarakat ikut berpartisipasi pada
program keluarga berencana karna memiliki pengetahuan dan keahlian
dasar, dominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan
sebanyak 26 responden atau sebesar 65,0% dan jawaban yang terendah
adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 1 responden atau sebesar
2,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 159.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 159x100 = 79,5
200
54
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Masyarakat ikut
berpartisipasi pada program keluarga berencana karna memiliki
pengetahuan dan keahlian dasar berada dalam kategori sangat baik, dengan
total 85. Meskipun demikian sebagian masyarakat yang mengikuti
program keluarga berencana tidak memiliki pengetahuan dan keahlian
dasar.
Tabel 4.23 : Pembangunan infrastruktur jalan tidak berdampak pada
kekeringan lahan.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 13 32,5 65
Setuju (S) 22 55,0 88
Ragu-Ragu (RR) 5 12,5 15
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 168
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai pernyataanMasyarakat ikut berpartisipasi pada
program keluarga berencana karna memiliki pengetahuan dan keahlian
dasar, dominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan
sebanyak 22 responden atau sebesar 55,0% dan jawaban yang terendah
adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 5 responden atau sebesar
12,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 168.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5.Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut.
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
55
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 168x100 = 84
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Masyarakat ikut
berpartisipasi pada program keluarga berencana karna memiliki
pengetahuan dan keahlian dasar berada dalam kategori sangat baik, dengan
total 84. Meskipun demikian sebagian masyarakat yang mengikuti
program keluarga berencana tidak memiliki pengetahuan dan keahlian
dasar.
Tabel 4.24 : Indikator Keberlanjutan
PERNYATAAN STS
(%)
TS
(%)
RR
(%)
S
(%)
SS
(%)
JUMLAH
SKOR
P 1 - 2,5 7,5 52,5 37,5 85
P 2 - 2,5 15,0 65,0 17,5 79,5
P 3 - - 12,0 55,0 32,5 84
Rata-Rata (%) - 1,6 11,5 57,5 65,8 248,5
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Hasil analisis deskriptif tentang indikator keberlanjutan dapat
dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yakni 65,0%
responden memberikan penilaian setuju, sedangkan penilaian rata-rata
responden paling terendah yakni 1,6% responden memberikan penilaian
tidak setuju.
Jadi adapun hasil dari jumlah skor sub indikator peryataan
ktberlanjutan pada variabel (Y) Tata Kelola Perkotaan antara lain sebagai
berikut:
56
Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor
keseluruhan sub indikator dari variabel (Y) yaitu sebesar 82,8. Sehingga
dapat dikategorikan berada pada kategori sangat baik. Meskipun berada
pada kategori sangat baik, akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya dapat
secara terbuka dalam memberikan informasi terkait tata kelola perkotaan.
2. Keadilan
Terkait dengan indikator keadilan,akan dianalisis berdasarkan 3
(tiga) dimensi, yaitu :
1. Keadilan atau pemerataan dalam pembangunan berkelanjutan
menjadi tujuan utama.
2. Pembangunan infrastruktur jalan cukup manusiawi.
3. Pembangunan infrastruktur mengorbankan hak-hak
masyarakat.
Tabel 4.25 : Keadilan atau pemerataan dalam pembangunan
berkelanjutan menjadi tujuan utama
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 14 35,0 70
Setuju (S) 18 45,0 72
Ragu-Ragu (RR) 7 17,5 21
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2,5 1
Jumlah Total 40 100 164
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai Keadilan atau pemerataan dalam pembangunan
berkelanjutan menjadi tujuan utama, dominasi dengan jawaban setuju
dengan memperoleh tanggapan sebanyak 18 responden atau sebesar 45,0%
57
dan jawaban yang terendah adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 1
responden atau sebesar 2,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 164x100 = 82
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Keadilan atau pemerataan dalam
pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan utama karna memiliki
pengetahuan dan keahlian dasar berada dalam kategori sangat baik, dengan
total 82. Meskipun demikian sebagian masyarakat yang mengikuti program
keluarga berencana tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dasar.
Tabel 4.26 : Pembangunan infrastruktur cukup manusiawi.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 9 22,5 45
Setuju (S) 25 62,5 100
Ragu-Ragu (RR) 6 15 18
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 163
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai Pembangunan infrastruktur cukup manusiawi., dominasi
dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan sebanyak 25
58
responden atau sebesar 62,5% dan jawaban yang terendah adalah jawaban
tidak setuju yaitu sebanyak 6 responden atau sebesar 15%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari setiap
item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni sebagai
berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 163x100 = 81,5
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Masyarakat
mengenai Pembangunan infrastruktur cukup manusiawi.karna memiliki
pengetahuan dan keahlian dasar berada dalam kategori sangat baik, dengan
total 81,5.
Tabel 4.27 : Pembangunan infrastruktur mengorbankan hak-hak
masyarakat.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 11 27,5 55
Setuju (S) 20 50,0 88
Ragu-Ragu (RR) 8 20,0 24
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2,5 1
Jumlah Total 40 100 168
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai pembangunana infrastruktur mengorbankan hak-hak
masyarakat, dominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh
tanggapan sebanyak 18 responden atau sebesar 37,5 % dan jawaban yang
59
terendah adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 1 responden atau
sebesar 2,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 168x100 = 84
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Masyarakat
mengenai Pembangunan infrastruktur mengorbankan hak-hak masyarakat
berada dalam kategori sangat baik, dengan total 84.
Tabel 4.28 : Indikator Keadilan
PERNYATAAN STS
(%)
TS
(%)
RR
(%)
S
(%)
SS
(%)
JUMLAH
SKOR
P 1 2,5 - 17,5 45,0 35,0 82
P 2 - - 15 62,5 22,5 81,5
P 3 2,5 - 20,0 50,0 27,5 84
Rata-Rata (%) 1,6 - 17,5 52,5 28,3 247,5
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Hasil analisis deskriptif tentang indikator keadilan dapat dilihat
bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yakni 62,5%
responden memberikan penilaian setuju, sedangkan penilaian rata-rata
responden paling terendah yakni 1,6% responden memberikan penilaian
sangat tidak setuju.
60
Jadi adapun hasil dari jumlah skor sub indikator peryataan keadilan
pada variabel (Y) Tata kelola perkotaan antara lain sebagai berikut:
Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor
keseluruhan sub indikator dari variabel (Y) yaitu sebesar 82,5. Sehingga
dapat dikategorikan berada pada kategori sangat baik. Meskipun berada
pada kategori sangat baik, akan tetapi masyarakat belum sepenuhnya dapat
secara terbuka dalam memberikan informasi terkait tata kelola perkotaan.
3. Efisiensi
Terkait dengan indikator efisiensi ,akan dianalisis berdasarkan 3
(tiga) dimensi, yaitu :
1. Lambatnya pembangunan infrastruktur dapat menghambat
perekonomian masyarakat.
2. Pembangunan infrastruktur jalan sudah efisiensi.
3. Pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai dengan hasil
keputusan.
Tabel 4.29 : Lambatnya pembangunan infrastruktur dapat menghambat
perekonomian masyarakat.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 9 22,5 45
Setuju (S) 22 55,0 88
Ragu-Ragu (RR) 9 22,5 45
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 178
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
61
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai Lambatnya pembangunan infrastruktur dapat
menghambat perekonomian masyarakat., dominasi dengan jawaban setuju
dengan memperoleh tanggapan sebanyak 22 responden atau sebesar 55% dan
jawaban yang terendah adalah jawaban ragu-ragu yaitu sebanyak 9 responden
atau sebesar 22,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170. Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 178x100 = 89,0
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Lambatnya pembangunan
infrastruktur dapat menghambat perekonomian masyarakat berada dalam
kategori sangat baik, dengan total 89,0.
Tabel 4.30 : Pembangunan infrastruktur jalan sudah efisien
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 12 30,0 60
Setuju (S) 21 52,5 84
Ragu-Ragu (RR) 6 15,0 18
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2,5 1
Jumlah Total 40 100 163
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
Pembangunan infrastruktur jalan sudah efisien, dominasi dengan jawaban
62
setuju dengan memperoleh tanggapan sebanyak 21 responden atau sebesar
52,5% dan jawaban yang terendah adalah jawaban sangat tidak setuju yaitu
sebanyak 1 responden atau sebesar 2,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 163x100 = 81,5
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Pembangunan
infrastruktur jalan sudah efisien berada dalam kategori sangat baik, dengan
total 81,5.
Tabel 4.31 : Pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai dengan hasil
keputusan
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 11 27,5 55
Setuju (S) 20 50,0 80
Ragu-Ragu (RR) 8 20,0 24
Tidak Setuju (TS) - - -
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 2,5 1
Jumlah Total 40 100 168
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai Pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai dengan
hasil keputusan, dominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh
tanggapan sebanyak 20 responden atau sebesar 50% dan jawaban yang
63
terendah adalah jawaban sangat tidak setuju yaitu sebanyak 1 responden atau
sebesar 2,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari setiap
item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni sebagai
berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 168x100 = 84
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Pembangunan
infrastruktur dilakukan sesuai dengan hasil keputusan berada dalam kategori
sangat baik, dengan total 84.
Tabel 4.32 : Indikator Efesiensi
PERNYATAAN STS
(%)
TS
(%)
RR
(%)
S
(%)
SS
(%)
JUMLAH
SKOR
P 1 - - 22,5 55,0 22,5 89
P 2 2,5 - 15,0 52,0 30,0 81,5
P 3 2,5 - 20,0 50,0 27,5 84
Rata-Rata (%) 1,6 - 19,1 52,3 26,6 254,5
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Hasil analisis deskriptif tentang indikator efesiensi dapat dilihat
bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yakni 52,3%
responden memberikan penilaian setuju, sedangkan penilaian rata-rata
responden paling terendah yakni 1,6% responden memberikan penilaian
sangat tidak setuju.
64
Jadi adapun hasil dari jumlah skor sub indikator peryataan efisiensi
pada variabel (Y) tata kelola perkotaan antara lain sebagai berikut:
Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor
keseluruhan sub indikator dari variabel (Y) yaitu sebesar 84,8. Sehingga
dapat dikategorikan berada pada kategori sangat baik.
4. Transparansi dan Akuntabilitas
Terkait dengan indikator transparansi dan akuntabilitas ,akan dianalisis
berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu :
1. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada
masyarakat dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan.
2. Sesuainya anggaran yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur
terhadap anggaran yang masuk.
3. Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu.
Tabel 4.33 : Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 13 32,5 65
Setuju (S) 22 55,0 88
Ragu-Ragu (RR) 3 7,5 9
Tidak Setuju (TS) 2 5 4
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 166
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
65
kepada masyarakat dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan,
dominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan sebanyak 22
responden atau sebesar 55% dan jawaban yang terendah adalah jawaban tidak
setuju yaitu sebanyak 2 responden atau sebesar 5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 166x100 = 83
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Memberikan
informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur khususnya jalan berada dalam kategori sangat
baik, dengan total 83.
Tabel 4.34 : Sesuainya anggaran yang digunakan dalam pembangunan
infrastruktur terhadap anggaran yang masuk.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 9 22,5 45
Setuju (S) 18 45,0 72
Ragu-Ragu (RR) 10 25,5 30
Tidak Setuju (TS) 3 7,5 6
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 153
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
66
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai Sesuainya anggaran yang digunakan dalam
pembangunan infrastruktur terhadap anggaran yang masuk., dominasi
dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan sebanyak
18responden atau sebesar 45,0% dan jawaban yang terendah adalah
jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 3 responden atau sebesar 7,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 153x100 = 76,5
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Sesuainya anggaran
yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur terhadap anggaran yang
masuk. berada dalam kategori baik, dengan total 76,5.
Tabel 4.35 : Laporan pertanggung jawaban tahunan anggaran selalu
tepat waktu.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 9 22,5 45
Setuju (S) 18 45,0 72
Ragu-Ragu (RR) 10 25,5 30
Tidak Setuju (TS) 3 7,5 6
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 153
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
67
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai Laporan pertanggung jawaban tahunan anggaran selalu
tepat waktu., dominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan
sebanyak 18 responden atau sebesar 45,0% dan jawaban yang terendah
adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 3 responden atau sebesar 7,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari setiap
item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni sebagai
berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 153x100 = 76,5
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Laporan pertanggung
jawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu.berada dalam kategori baik,
dengan total 76,5.
Tabel 4.36 : Indikator Transparansi dan Akuntabilitas.
PERNYATAAN STS
(%)
TS
(%)
RR
(%)
S
(%)
SS
(%)
JUMLAH
SKOR
P 1 - 5 7,5 55,0 32,5 83
P 2 - 7,5 25,5 45,0 22,5 76,5
P 3 - 7,5 25,5 45,0 22,5 76,5
Rata-Rata (%) - 6 19,1 48,3 25,8 236
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Hasil analisis deskriptif tentang indikator Transparansi dan
Akuntabilitas.dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling
tinggi yakni 48,3% responden memberikan penilaian setuju, sedangkan
68
penilaian rata-rata responden paling terendah yakni 6% responden
memberikan penilaian tidak setuju.
Jadi adapun hasil dari jumlah skor sub indikator peryataan
Transparansi dan akuntabilitas pada variabel (Y) Tata kelola perkotaan
antara lain sebagai berikut:
Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor
keseluruhan sub indikator dari variabel (Y) yaitu sebesar 78,6. Sehingga
dapat dikategorikan berada pada kategori baik.
5. Keterlibatan Masyarakat Sipil
Terkait dengan indikator keterlibatan masyarakat sipil ,akan dianalisis
berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu :
1. Keterlibatan masyarakat hanya terlihat pada sosialisasi akan
kebijakan tersebut tetapi tidak dilibatkan pada perumusan
kebijakan.
2. Masyarakat ikut serta memberikan masukan tentang rencana yang
telah dirumuskan dalam pembangunan infrastruktur.
3. Masyaraat ikut serta dalam pengerjaan infrastruktur jalan dalam
kurung waktu yang ditentukan.
69
Tabel 4.37 : Keterlibatan masyarakat hanya terlihat pada sosialisasi akan
kebijakan tersebut tetapi tidak dilibatkan pada perumusan kebijakan
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 13 32,5 65
Setuju (S) 22 55,0 88
Ragu-Ragu (RR) 3 7,5 9
Tidak Setuju (TS) 1 2,5 2
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 164
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai Keterlibatan masyarakat hanya terlihat pada sosialisasi
akan kebijakan tersebut tetapi tidak dilibatkan pada perumusan kebijakan,
dominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan sebanyak
22 responden atau sebesar 55% dan jawaban yang terendah adalah jawaban
tidak setuju yaitu sebanyak 1 responden atau sebesar 2,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170 .Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 164 x100 = 82
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Keterlibatan
masyarakat hanya terlihat pada sosialisasi akan kebijakan tersebut tetapi
tidak dilibatkan pada perumusan kebijakan berada dalam kategori sangat
baik, dengan total 82.
70
Tabel 4.38 : Masyarakat ikut serta memberikan masukan tentang
rencana yang telah di rumuskan dalam pembangunan infrastruktur.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 8 20,0 40
Setuju (S) 20 50,0 80
Ragu-Ragu (RR) 10 25,0 30
Tidak Setuju (TS) 2 5,0 4
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 153
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai Masyarakat ikut serta memberikan masukan tentang
rencana yang telah di rumuskan dalam pembangunan infrastruktur,
dominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan sebanyak
20 responden atau sebesar 50% dan jawaban yang terendah adalah
jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 1 responden atau sebesar 5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 153 x100 = 76,5
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Masyarakat ikut
serta memberikan masukan tentang rencana yang telah di rumuskan dalam
pembangunan infrastruktur berada dalam kategori sangat baik, dengan
total 76,5.
71
Tabel 4.39 : Masyarakat ikut serta dalam pengerjaan infrastruktur jalan
dalam kurung waktu yang ditentukan.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 13 32,5 65
Setuju (S) 18 45,0 72
Ragu-Ragu (RR) 4 1,0 12
Tidak Setuju (TS) 5 1,25 10
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 159
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan
responden mengenai Masyarakat ikut serta dalam pengerjaan infrastruktur
jalan dalam kurung waktu yang ditentukan.,dominasi dengan jawaban
setuju dengan memperoleh tanggapan sebanyak 18 responden atau sebesar
45,5% dan jawaban yang terendah adalah jawaban tidak setuju yaitu
sebanyak 4 responden atau sebesar ,125%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 159 x100 = 79,5
200
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Masyarakat ikut serta dalam pengerjaan
infrastruktur jalan dalam kurung waktu yang ditentukan.berada dalam
kategori sangat baik, dengan total 79,5.
72
Tabel 4.40 : Indikator Keterlibatan Masyarakat Sipil
PERNYATAAN STS
(%)
TS
(%)
RR
(%)
S
(%)
SS
(%)
JUMLAH
SKOR
P 1 - 2,3 7,5 55,0 32,5 82
P 2 - 5,0 25,0 50,0 20,0 76,5
P 3 - 1,25 1,0 45,0 32,5 79,5
Rata-Rata (%) - 2,8 11,1 50,0 28,3 238
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Hasil analisis deskriptif tentang indikator Keterlibatan Masyarakat
Sipil dapat dilihat bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi
yakni 50,0% responden memberikan penilaian setuju, sedangkan penilaian
rata-rata responden paling terendah yakni 2,8% responden memberikan
penilaian tidak setuju.
Jadi adapun hasil dari jumlah skor sub indikator peryataan
keterlibatan masyarakat sipil pada variabel (Y) Tata kelola perkotaan
antara lain sebagai berikut:
Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor
keseluruhan sub indikator dari variabel (Y) yaitu sebesar 79,3. Sehingga
dapat dikategorikan berada pada kategori baik.
6. Keamanan
Terkait dengan indikator keamanan,akan dianalisis berdasarkan 3
(tiga) dimensi, yaitu :
1. Masyarakat tidak khawatir tentang keamanan dengan pelayanan
sistem dinas pekerjaan umum bina marga.
73
2. Dinas PU Bina Marga menyediakan fasilitas keamanan dalam
pengerjaan pembangunan infrastruktur.
3. Kemanan ditempat kerja sudah mampu membuat pekerja dengan
nyaman.
Tabel 4.41 : Masyarakat tidak khawatir tentang keamanan dengan
pelayanan system dinas PU Bina Marga.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 9 22,5 45
Setuju (S) 19 47,5 76
Ragu-Ragu (RR) 9 22,5 45
Tidak Setuju (TS) 3 7,5 6
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 172
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden
mengenai Masyarakat tidak khawatir tentang keamanan dengan pelayanan
system dinas PU Bina Marga., dominasi dengan jawaban setuju dengan
memperoleh tanggapan sebanyak 19 responden atau sebesar 47,5% dan
jawaban yang terendah adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 3
responden atau sebesar 7,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari setiap
item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni sebagai
berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 172x100 = 86
200
74
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Masyarakat tidak khawatir
tentang keamanan dengan pelayanan system dinas PU Bina Marga berada
dalam kategori sangat baik, dengan total 86.
Tabel 4.42 : Dinas PU Bina Marga menyediakan fasilitas keamanan
dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 10 25,0 50
Setuju (S) 24 60,0 96
Ragu-Ragu (RR) 5 12,5 15
Tidak Setuju (TS) 1 2,5 2
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 163
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden
mengenai Dinas PU Bina Marga menyediakan fasilitas keamanan dalam
pengerjaan pembangunan infrastruktur., dominasi dengan jawaban setuju
dengan memperoleh tanggapan sebanyak 24 responden atau sebesar 60% dan
jawaban yang terendah adalah jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 1
responden atau sebesar 2,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari setiap
item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni sebagai
berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 163x100 = 81,5
200
75
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Dinas PU Bina Marga
menyediakan fasilitas keamanan dalam pengerjaan pembangunan
infrastruktur.berada dalam kategori sangat baik, dengan total 81,5.
Tabel 4.43 : Keamanan ditempat kerja sudah mampu membuat pekerja
dengan nyaman.
Item Pertanyaan Jumlah Persentase (%) Skor
Sangat Setuju (SS) 11 27,5 55
Setuju (S) 22 55,0 88
Ragu-Ragu (RR) 5 12,5 15
Tidak Setuju (TS) 1 2,5 2
Sangat Tidak Setuju (STS) - - -
Jumlah Total 40 100 160
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tanggapan responden
mengenai Keamanan ditempat kerja sudah mampu membuat pekerja dengan
nyaman,dominasi dengan jawaban setuju dengan memperoleh tanggapan
sebanyak 22 responden atau sebesar 55% dan jawaban yang terendah adalah
jawaban tidak setuju yaitu sebanyak 1 responden atau sebesar 2,5%.
Adapun perolehan skor sebesar 170.Dengan skor tertinggi dari
setiap item pernyataan diberi skor 5. Sehingga diperoleh skor ideal yakni
sebagai berikut:
Skor ideal = jumlah responden x item pernyataan
= 40x5= 200
= Skor perolehan x100
Skor ideal
= 160x100 = 80
200
76
Jadi penulis menyimpulkan bahwa Tanggapan Keamanan ditempat kerja
sudah mampu membuat pekerja dengan nyaman berada dalam kategori
sangat baik, dengan total 80.
Tabel 4.44 : Indikator Keamanan
PERNYATAAN STS
(%)
TS
(%)
RR
(%)
S
(%)
SS
(%)
JUMLAH
SKOR
P 1 - 7.5 22,5 47,5 22,5 86
P 2 - 2,5 12,5 60,0 25,0 81,5
P 3 - 2,5 12,5 55,0 27,5 80
Rata-Rata (%) - 4,1 15,8 54,1 25 247,5
Sumber : Hasil Penelitian (data primer), 2019
Hasil analisis deskriptif tentang indikator Keamanan dapat dilihat
bahwa penilaian rata-rata dari responden paling tinggi yakni 54,1%
responden memberikan penilaian setuju, sedangkan penilaian rata-rata
responden paling terendah yakni 4,1% responden memberikan penilaian
tidak setuju.
Jadi adapun hasil dari jumlah skor sub indikator peryataan keamanan
pada variabel (Y) antara lain sebagai berikut:
Dari hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah skor
keseluruhan sub indikator dari variabel (Y) yaitu sebesar 86,2. Sehingga
dapat dikategorikan berada pada kategori sangat baik.
77
Tabel 4.45 : Tanggapan Responden tentang Tata Kelola Perkotaan (Y)
Pertanyaan
Jawaban Responden Skor
STS TS RR S SS
∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ %
P 1 - - 2 2,5 3 7,5 4 10,0 15 37,5 170
P 2 - - 1 2,5 3 15,0 21 65,0 7 17,5 159
P 3 - - 1 - 6 12,0 26 55,0 13 32,5 168
P 4 - - - 5 12,5 22 55,0 11 27,5 160
P 5 1 2,5 - - 8 20,0 20 50,0 14 45,0 164
P 6 1 - - - 7 17,5 18 45,0 9 22,5 163
P 7 - - - - 6 15,0 25 62,5 11 32,5 160
P 8 1 2,5 - - 8 20,0 20 50,0 10 20,0 164
P 9 - - 2 5,0 2 5,0 26 55,0 9 22,5 160
P 10 1 2,5 - - 9 22,5 22 55,0 11 32,5 160
P 11 1 2,5 1 2,5 8 20,0 20 20,0 12 22,5 160
P 12 - - - 0 6 12,0 21 53,0 10 27,5 164
P 13 - - 3 7,5 5 5,0 22 55,0 13 25,0 159
P 14 - - 2 5,0 3 7,5 22 55,0 9 22,5 166
P 15 - - 3 7,5 10 25,0 18 37,5 9 22,5 153
P 16 - - 3 7,5 10 25,0 18 22,5 12 27,5 153
P 17 - - 4 10,0 9 22,5 15 17,5 13 30,0 153
P 18 1 2,5 1 2,5 3 7,5 22 30,0 8 20,0 173
P 19 - - 2 5,0 10 25,0 20 50,0 13 30,0 153
P 20 - - 5 12,5 4 10,0 18 22,5 9 21,5 169
P 21 - - 2 5,0 7 17,5 22 20,0 9 21,5 158
P 22 - - 3 7,5 9 22,5 19 47,5 10 22,5 152
P 23 - - - - 5 12,5 24 60,0 11 25,0 163
P 24 1 2,5 2 5,0 2 12,5 26 55,0 10 27,5 164
Total Skor 3842
Rata-Rata 160,08
Sumber : Hasil penelitian (data primer), 2019
Pada tabel 4.42 di atas, tanggapan responden tentang tata kelola
perkotaan dengan total skor 3.842 atau dengan rata-rata skor 160,08 dari
24 item pernyataan yang didapatkan pada keenam indikator. Adapun skor
tertinggi dari setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap
item pernyataan diberi skor 1. Untuk mengetahui skor maximum variabel
partisipasi masyarakat (Y) adalah sebagai berikut:
78
Skor Maximum = Skor tertinggi item pernyataan x N x Item pernyataan
= 5 x 40 x 24
= 4.800
Berdasarkan dari hasil penelitian tata kelola perkotaaan di
Kabupaten Soppeng, diperoleh dari jumlah skor hasil perolehan dalam
pengumpulan data kuesioner sebanyak 3.842. Maka tanggapan dari 150
responden terhadap tatan kelola perkotaan di kabupaten soppeng yaitu:
Dari hasil penilaian partisipasimasyarakat 80,0% yang ditetapkan,
secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut :
\ 0 20 40 60 80 100
Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Sangat Baik
0 800 1600 2400 3200 4800
SKB KB CB B SB
Keterangan:
Sangat Kurang Baik (SKB) = 1 = 1 40 24 = 960
Kurang Baik (KB) = 2 = 2 40 24 = 1920
Cukup Baik (CB) = 3 = 3 40 24 = 2880
Baik (B) = 4 = 4 40 24 = 3840
Sangat Baik (SB) = 5 = 5 40 24 = 4800
Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Tallo kota Makassar
sebesar 80% yang menujukkan bahwa tata kelola perkotaan sudah sangat
baik. Hal tersebut menunjukan bahwamasyarakat sudah mampu ikut
berperan aktif dalam pelaksanaan program pemerintah sehingga dalam
pelaksanaan program keluarga berencana telah mampu dioptimalkan oleh
79
masyarakat. Namun berdasarkan pengamatan peneliti,masih terdapat
beberapa hal yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan program
keluarga berencana tersebut yakni kurangnya kerjasama pemerintah
setempat dalam mensosialisasikan program KB langsung ke lingkungan
masyarakat setempat. Sehingga masyarakat selain memperoleh informasi
melalui layanan media sosial, mereka juga harus mendatangi puskesmas
terdekat untuk memperoleh informasi atau pelayanan terkait program KB.
A. Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis ini dilakukan sebagaimana yang telah disampaikan
pada Bab 2 tentang kemungkinan adanya pengaruh positif dan signifikan
atau tidak adanya pengaruh positif dan signifikan antara variabel
independen dengan dependen
1. Analisis Regresi Linear Sederhana
Penelitian ini memiliki dua fokus utama yaitu untuk melihat pengaruh
antara variabel (X) pembangunan infrastruktur dan variabel (Y) tata kelola
perkotaan, apakah terdapat pengaruh yang positif atau negatif dan
pengaruh yang signifakan. Untuk memudahkan peneliti dalam mengetahui
arah hubungan antara variabel X dan variabel Y apakah diperoleh positif
atau negatif, maka dilakukan analisis regresi linear sederhana. Analisis
regresi linear sederhana ini dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 22.
80
Adapun hasil analisis regresi linear sederhana dapat diperoleh seperti pada
tabel 4.45 sebagai berikut:
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) 16.554 14.175 1.168 .250
Pembangunan
Infrastruktur 1.591 .283 .674 5.629 .000
a. Dependent Variable: Tata Kelola Perkotaan
Sumber: Hasil Penelitian (data primer dari kuesioner), data diolah oleh penulis
dengan SPSS, 2019)
Adapun rumus model persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam
menentukan besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam penelian ini
sebagai berikut:
Y = a + bX
Y = 16.554+ 1,591X
Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat diinterprestasikan bahwa
nilai koefisien regresi (b) nilainya sebesar 16.554 yang menyatakan bahwa
variabel independen atau pembangunan infrastruktur (X) berpengaruh positif
terhadap variabel dependen atau tata kelola perkotaan (Y).
Berdasarkan hasil t hitung pada tabel di atas diperoleh nilai t sebasar 1.168
dan diperoleh t tabel dari distribusi nilai t tabel yakni1,686, sehingga t hitung >t
tabel (5,548>1,686) atau signifikan (Sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari < 0,05,
menunjukan hipotesis (Ha) diterima. Hal ini berarti hipotesis pertama (Ha)
81
pembangunan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap tata kelola
perkotaan di Kabupaten Soppeng.
2. Uji F (Uji Simultan)
Uji F digunakan dengan tujuan untukmelihat apakah penggunaan media
sosialsebagai variabel independen secara bersama-sama (simultan)
mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai variabel dependennya.Untuk
melihat simultannya, dapat melihat Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada
tabel 4.46 sebagai berikut:
ANOVAa
Model
Sum of
Squares Df
Mean
Square F Sig.
1 Regression 1885.088 1 1885.088 31.685 .000b
Residual 2260.812 38 59.495
Total 4145.900 39
a. Dependent : Tata Kelola Perkotaan
b. Predictors: Pembangunan Infrastruktur
Hasil Penelitian (data primer dari kuesioner), data diolah oleh penulis dengan
SPSS, 2019)
Pengaruh pembanunan infrastruktur terhadap tata kelola perkotaan dapat
ditentukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Pembuatan regresi
sederhana dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh linear sederhana
antara satu variabel independen yaitu pembangunan infrastruktur (X) terhadap
variabel dependen yaitu tata kelola perkotaan (Y) di Kabupaten Soppeng.
Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana mengacu pada dua
hal yakni;
82
a. Jika nilai signifikan lebih kecil < 0,05, artinya variabel X berpengaruh
terhadap variabel Y, maka Hipotesis (Ha) diterima.
b. Jika nilai signifikan lebih besar > 0,05, artinya variabel X tidak
berpengaruh terhadap variabel Y, maka Hipotesis (Ha) ditolak.
Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 4.60 Annova di atas
digunakan untuk menentukan model pesamaan regresi sederhana yang
diketahui bahwa nilai F hitung = 31.685 dengan tingkat signifikan sebesar
0,000 lebih kecil <0,05 maka variabel media sosial (X) berpengaruh terhadap
variabel partisipasi masyarakat (Y).
3. Uji Koefisien Determinan
Uji koefisien determinan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan
persentase total variasi dalam variabel partisipasi masyarakat sebagai variabel
dependent yang diterangkan oleh variabel media sosial sebagai variabel
independent. Karena penelitian ini menggunakan analisis regresi linear
sederhana, maka untuk melihat nilai koefisien determinan adalah nilai R
Square. Berikut ini tabel 4.47 yang menyajikan hasil uji determinan,
Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square
Std. Error of
the Estimate
1 .674a .455 .440 7.71330
a. Predictors: (Constant), Pembangunan Infrastruktur
Hasil Penelitian (data primer dari kuesioner), data diolah oleh penulis
dengan SPSS, 2019)
Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 4.47 model sumarry
di atas, menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar
83
0,674. Dari besar pengaruh variabel independen atau pembangunan
infrastruktur terhadap variabel dependen atau tata kelola perkotaan
ditunjukkan oleh nilaiR Square sebesar 0,455 artinya 45% besar pengaruh
variabel independen atau pembangunan infrastruktur (X) terhadap variabel
dependen atau tata kelola perkotaan (Y) di Kabupaten Soppeng. Dari hasil
output tersebut berada pada tingkatan baik.Sedangkan sisanya (100% – 45%
= 55%) dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.Melihat masih terdapat
angka 55% yang merupakan variabel diluar penelitian maka untuk dilakukan
penelitian lanjutan oleh peneliti selanjutnya untuk mengetahui variabel yang
belum masuk pada penelitian kali ini. Sesuai dengan hasil observasi yang
dilakukan oleh peneliti ditemukan variabel lain di luar penelitian yang
mempengaruhi.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Pengaruh
Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tata Kelola Perkotaan di Kabupaten
Soppeng, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pembangunan infrastruktur terhadap tata kelola perkotaan dapat
dikatakan sudah maksimal, hal ini sesuai dengan data pada tabel 4.17
yang menujukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan pada penilaian
sangat baik dengan perolehan 83,4%. Hal tersebut menunjukan bahwa
ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur
jalan sehingga dalam penggunaannya sudah mampu dimanfaatkan
dengan sangat baik oleh masyarakat dalam hal ini tata kelola perkotaan.
2. Tata kelola perkotaan dapat dikatakan sudah baik, hal ini terlihat dari
data pada tabel 4.56 diperoleh sebesar 84,6% yang menujukkan bahwa
partisipasi masyarakat di kecamatan Tallo sudah baik. Hal tersebut
menunjukan bahwamasyarakat sudah mampu ikut berperan aktif dalam
pelaksanaan program pemerintah sehingga dalam pelaksanaan program
keluarga berencana telah mampu dioptimalkan oleh masyarakat.
3. Hasil perhitungan uji determinan memberikan hasil bahwa besarnya
koefisien determinasi atau angka R square adalah sebesar 0,674 maka,
besarnya pengaruh variabel bebas atau pembangunan infrastruktur
terhadap variabel terikat atau tata kelola perkotaan adalah 0,455%. Data
2
tersebut menunjukan bahwa pengaruh pembangunan infrastruktur
terhadap tata kelola perkotaan di Kabupaten Soppeng cukup baik.
B. Saran
1. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan di atas, menyatakan
bahwa terdapat pengaruh tata kelola perkotaan terhadap tata kelola
perkotaan di Kabupaten Soppeng yang dikategorikan sudah cukup baik,
maka disarankan kepada Pemerintah setempat untuk terus memberikan
inovasi terkait tata kelola perkotaan yang diberikan kepada masyarakat
dengan memanfaatkan pembangunan infrastruktur.
2. Masyarakat diharapkan untuk dapat turut bekerjasama dalam
berpartisipasi pada program pemerintah sehingga tujuan dari dibuatnya
program dapat tercapai secara maksimal.
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meneruskan dan
mengembangkan penelitian yang lebih mendalam tentang pengaruh
3
DAFTAR PUSTAKA
Riyadi & Bratakusumah.2005.Perencanaan Pembangunan Daerah.Jakarta:
PT.Gramedia Pustaka Utama.
Fakih.2001.Analisis Gender & Transformasi Sosial.Pustaka Belajar.Yogyakarta.
Adisasmita,Rahardjo.2010,Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang,Graha
Ilmu,Yogyakarta.
Budiharjo,Eko.1995.Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang dan Pembangunan
daerah untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional.Yogyakarta.Gadjah
Mada University Press.
Budiharjo,Eko.1997.Tata Ruang Perkotaan.Bandung.Pt.Alumni
Ernawi, I. S. (2009). Penataan Ruang Perkotaan yang Berkelanjutan, Ber-daya
Saing, dan Berotonomi, DirjenPenataan Ruang Departemen PU, Jakarta
Hardjoesmantri,Koesnadi,1993.Hukum Tata Lingkungan,Gadjah Mada University
Press.Yogyakarta
Karim,Gaffar,Abdul.Persoalan Otonomi Daerah.Jakarta:PustakaPelajar. 2006.
Kuswartojo,Tjuk.1997,Perumahan dan Permukiman di Indonesia.Penerbit
ITB,Bandung
Nugroho, I & R. Dahuri (2004).Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi,
Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.
PA 2110-1: Governance: Definition (April, 2010)
Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang
Kab.Soppeng tahun 2016
Rosales, N. (2011). Towards A Design of Sustainable Cities: Incorporating
Sustainability Indicators In Urban Planning. Nairobi: 46th ISOCARP
Congress 2010.
Ruhaida,dan sunarti,2012.Pemberdayaan masyarakat daam peningkatan kualitas
permukiman kumuh pada kegiatan PNPM di Kelurahan muareja kota
tegal.Jurnal Teknik PWK,1:46-56
Kodoatie,R,J,2005,Pengantar Manajemen Infrastruktur,Manajemen Lingkungan.
Pustaka Pelajar,Yogyakarta.
4
Trijono.2007.Pembangunan Sebagai Perdamaian,Rekonstruksi Indonesia Pasca-
Konflik.Yayasan Obor Indonesia.Jakarta
Yuwono,2001,Manajemen Otonomi Daerah,Pusat Kajian otonomi Daerah dan
Kebijakan Publik (Puskodak),UNDIP,Semarang.
Setiawati, E., Notodarmodjo. S.,Soewondo,P., Efendi, A.J. Otok, B.W. 2013.
Infrastructure Development Strategy for Sustainable Waste Water
System by Using SEM Method (Case Study: Setia Budi and Tebet
District, South Jakarta). Procedia Environmental Sciences. 17 685-692
Yapa,M.B.,Nguyen,H.O.dan Chen,S.L.2013.Determinants of Port Infrastucture
Pricing.The Asian Journal of Shipping and Logistics.Volume
29,No.2,p.187-206.
Yunus,H,S.2005.Manajemen Kota:Prespektif spasial.Pustaka pelajar.Yogyakarta.
Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
UU No. 32 / 2004 otonomi daerah.
UNHCS Habitat (dalam Latifa,2013) Tata kelola perkotaan(Urban Governance)
5
LAMPIRAN
Hasil Uji Validitas Variabel Pembangunan Infrastruktur dan Tata Kelola
Perkotaan.
Variabel
No.Item (
No.
Pertanyaan
pada
Kuisioner
Corrected
Item- Total
Correlation
R Standar Keterangan
Pembangunan
Infrastruktur
(X)
X-1 .427**
0,31
Valid
X-2 .427** Valid
X-3 .337** Valid
X-4 .385** Valid
X-5 .643** Valid
X-6 .771** Valid
X-7 .356** Valid
X-8 .511** Valid
X-9 .643** Valid
X-10 .511** Valid
X-11 .547** Valid
X-12 .777** Valid
Tata Kelola
Perkotaan (Y)
Y-1 .424**
0,31
Valid
Y-2 .351** Valid
Y-3 .505** Valid
Y-4 .543** Valid
Y-5 .616** Valid
Y-6 .363** Valid
Y-7 .543** Valid
Y-8 .616** Valid
Y-9 .363** Valid
Y-10 .543** Valid
Y-11 .469** Valid
Y-12 .362** Valid
Y-13 .543** Valid
Y-14 .327** Valid
Y-15 .443** Valid
Y-16 .348** Valid
6
Y-17 .778** Valid
Y-18 .778** Valid
Y-19 .778** Valid
Y-20 .778** Valid
Y-21 .778** Valid
Y-22 .433** Valid
Y-23 .555** Valid
Y-24 .469** Valid
Sumber: Hasil Penelitian (data primer dari kuesioner), data diolah oleh penulis
dengan SPSS, 2019)
REALIBILITAS VARIABEL X PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
REALIBILITAS VARIABEL YTATA KELOLA PERKOTAAN
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 40 100.0
Excludeda 0 .0
Total 40 100.0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.780 12
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 40 100.0
Excludeda 0 .0
Total 40 100.0
a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.894 24
7
Foto bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga dan
Sekertarinya
Pembagian kuisioner Kepada Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga
Pengisian Kuisioner Oleh Masyarakat
8
Foto Jalan Sebelum di Perbaiki
Foto Jalan Dalam Proses Perbaikan
Foto Jalan Setelah di Perbaiki
9
KUISIONER
PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP TATA
KELOLA PERKOTAAN DI KABUPATEN SOPPENG
I. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Usia : Tahun
4. Pendidikan Terakhir: a. a SD b. SMP
c. SMA d. Sarjana
5. Masa Kerja : a . 1 Tahun ke bawah b. 1-3 Tahun
c. 3-5 Tahun d. Di atas 5 Ttahun
6. Golongan :
10
II. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER
Kuesioner di bawah ini memuat sejumlah pernyataan. Silahkan Anda
memberikan tanda checklist (√) pada kotak jawaban yang Anda pilih yang
menunjukkan seberapa besar tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan Anda
terhadap tersebut.
Keterangan :
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
KS = Kurang Setuju
TlS = Tidak Setuju.
STS = Sangat Tidak setuju
NO. PERNYATAAN JAWABAN
SS S KS TS STS
Variabel Pembangunan Infrastruktur
A. Indikator Pendanaan
1. Pendanaan pembangunan infrastruktur kota disusun
berdasarkan hasil kesepakatan pemerintah.
2. Pemerintah telah menyusun skala prioritas program dan
kegiatan dalam perencanaan pembangunan.
3. Pemerintah menggunakan dana untuk kegiatan untuk
kepentingan pribadi.
4. Pendanaan Infrastruktur tidak digunakan secara efisien.
B. Indikator Kondisi Fisik Lingkungan
5. Pembangunan infrastruktur berpengaruh terhadap tata
kelola perkotaan.
6.
Penyebab terpuruknya kondisi pembangunan
infrastruktur diantaranya permintaan yang tidak sebanding dengan penyediaan anggaran.
7. Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan daya tarik masyarakat.
8. Ketersediaan fasilitas serta prasarana fisik seperti jalan raya di Kota Soppeng siap dan layak untuk digunakan.
C. Indikator Peran Masyarakat
9. Masyarakat berperan serta dalam pengambilan
keputusan.
10.
Masih rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam
memberikan informasi tentang program-program
pembangunan yang dilaksanakan sehingga masyarakat
merasa pembangunan yang dilakasanakan tersebut tidak
memperhatikan aspirasinya.
11.
Masyarakat sangat puas dengan pembangunan
infrastruktur yang dilaksanakan seperti pembangunan
jalan,dan sarana prasarana yang lainnya.
12.
Kurang terbukanya para pelaku pembangunan dalam
menyelenggarakan proses pembangunan yang menganggap masyarakat hanya sekedar obyek
pembangunan.
Variabel Tata Kelola Perkotaan
11
A. Indikator Keberlanjutan (Sustainability)
13. Pembangunan infrastruktur yang efisien tanpa menganggu dan merusak keberagaman hayati yang ada
di Kota Soppeng.
14. Pembangunan infrastruktur tidak berdampak pada
kekeringan lahan.
15. Pembangunan infrastruktur membuka lowongan mata
pencaharian masyarakat.
16. Pembangunan infrastruktur tidak menghilangkan ciri
khas Kota Soppeng.
B. Indikator Keadilan (Equity)
17. Keadilan atau pemerataan dalam pembangunan
berkelanjutan menjadi tujuan utama.
18. Pembangunan infrastruktur cukup manusiawi.
19. Pembangunan infrastruktur mengorbankan hak-hak
masyarakat.
20. Infrastruktur bias dinikmati seluruh masyarakat.
C. Indikator Efisiensi
21. Lambatnya pembangunan infrastruktur dapat
menghambat perekonomian masyarakat.
22. Pembangunan infrasturktur tidak efisien.
23. Pembangunan infrastruktur dilakukan sesuai dengan hasil keputusan.
24 Pembangunan infrastruktur sudah efisien.
D. Indikator Transparansi dan Akuntabilitas
25.
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan
jujur kepada masyarakat dalam pembangunan
infrastruktur khususnya jalan.
26.
Tidak sesuainya dana yang digunakan dalam
pembangunan infrastruktur terhadap anggaran yang masuk.
27. Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu.
28. Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.
E. Indikator Keterlibatan Masyarakat Sipil
29.
Keterlibatan masyarakat hanya terlihat pada sosialisasi
akan kebijakan tersebut tetapi tidak dilibatkan pada perumusan kebijakan.
30.
Masyarakat ikut serta memberikan masukan tentang
rencana yang telah di rumuskan dalam pembangunan
infrastruktur.
31. Masyarakat ikut serta dalam pengerjaan infrastruktur
jalan dalam kurung waktu yang ditentukan.
32. Masyarakat tidak berperan penting dalam perencanaan
pembangunan infrastruktur.
F. Indikator Keamanan (Security)
33. Masyarakat tidak khawatir tentang keamanan dengan pelayanan system dinas PU Bina Marga.
34. Dinas PU menyediakan fasilitas keamanan kepada pekerja jalan/para karyawan mendapatkan perlakuan
secara adil.
35. Keamanan ditempat kerja sudah mampu membuat
pekerja dengan nyaman.
36. Sudah merasa nyaman dengan suasana kerja yang ada
dilapangan.
12
13
14
15
16
RIWAYAT HIDUP
Peneliti dengan nama lengkap Widiyah Astuti lahir di
Watansoppeng,Soppeng, 31 Desember 1996. Penulis adalah
anak ketiga dari empat bersaudara, putri kandung dari
pasangan suami istri, Bapak Amir Kasse dan Ibu Marhumi.
Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar
Negeri 6 Ujung Baru Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng pada tahun 2009,
kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3
Soppeng dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Soppeng dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, pada
tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya
di Universitas Muhammadiyah Makassar (UMM) dan menjadi mahasiswi pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan.
Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya berkat
dukungan dan partisipasi dari berbagai pihakpenulisbisa menyelesaikan skripsi ini
yang berjudul “Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Tata Kelola
Perkotaan Di Kabupaten Soppeng”.