skripsi perbandingan alat bukti keterangan...
TRANSCRIPT
SKRIPSI
PERBANDINGAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI PADA HUKUM ACARA
PERDATA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA DENGAN SINGAPURA
(STUDI KASUS BECKKETT PTE. LTD MELAWAN DEUTSCHE BANK Ag.)
Diajukan dalam rangka memenuhi tugas akhir Untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Disusun Oleh:
Winotia Ratna Nomor Pokok Mahasiswa: 0504002332
Bidang Studi Hukum Acara
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Depok 2008
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
i
BIDANG STUDI HUKUM ACARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
NAMA : Winotia Ratna NPM : 0504002332 Program Kekhususan : III (Hukum Acara) Judul Skripsi : Perbandingan Alat Bukti
Keterangan Saksi Pada Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia dengan Singapura (Studi Kasus Beckkett Pte. Ltd. Melawan Deutsche Bank Ag.)
Depok, Juli 2008 Disetujui oleh:
Pembimbing I Pembimbing II
(Chudry Sitompul,S.H.,M.H) (Hening Hapsari,S.H.,M.H.)
Mengetahui, Ketua Bidang Studi Hukum Acara
(Chudry Sitompul, S.H., M.H.)
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
ii
ABSTRAK
Letak geografis antara Indonesia dan Singapura yang sedemikian dekat pada praktiknya membuat terciptanya hubungan hukum, baik antar negara maupun antar warga negaranya. Dewasa ini, hubungan hukum tersebut acapkali terjadi di lapangan hukum bisnis. Hubungan keperdataan tersebut mengandung unsur pertautan antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum Singapura. Dalam hal terjadi sengketa perdata, maka para pihak dapat memilih forum penyelesaian sengketa; melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Atas dasar demikian akan dibahas perbandingan prosedur berperkara di pengadilan, khususnya pada acara perdata antara Singapura dan Indonesia, yakni di bidang keterangan saksi. Dengan adanya kasus perdata di pengadilan Singapura yang melibatkan orang atau badan hukum Indonesia, begitupula sebaliknya, maka dibutuhkan suatu penelitian komprehensif mengenai perbandingan prosedur berperkara di peradilan di kedua negara. Di dalam prosedur acara perdata di kedua negara, pembuktian merupakan elemen yang penting, karena dalam proses ini berbagai fakta yang ada dihadirkan di hadapan pengadilan dan di muka hakim untuk diuji kebenarannya. Pada penulisan ini akan dibahas mengenai sistem hukum acara perdata yang mengatur mengenai alat bukti keterangan saksi dalam perkara perdata di Indonesia dan Singapura, serta hal-hal yang menjadi persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Penulisan ini membahas 1(satu) studi kasus yang sangat menarik perhatian kalangan pelaku usaha baik di dalam maupun di luar negeri, yaitu sengketa gadai saham antara Beckkett Pte. Ltd. Dengan Deutsche Bank Ag. Sengketa gadai saham ini melibatkan 2 (dua) pengadilan dari yusrisdiksi yang berbeda, yaitu Singapore High Court dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas selesainya studi dan penulisan skripsi ini.
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Chudry
Sitompul, S.H., M.H. dan Ibu Hening Hapsari, S.H., M.H.,
selaku pembimbing materi dan tehnis penulisan, karena berkat
bimbingan dan pengarahan mereka, maka penulisan skripsi ini
dapat selesai disusun untuk memenuhi syarat penulis dalam
mencapai gelar sarjana.
Kepada orang tua penulis, Bimo Wicaksono dan Marida
Christina B. W. yang memberikan inspirasi dan dukungan penuh
kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum
Universitas Indonesia. Alexander Ramadan, sumber kekuatan dan
semangat penulis untuk terus maju. Cinta dan kasih sayang
mereka merupakan ikatan terindah dalam hidup penulis.
Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Andi
Jatmiko, S.H. dan Danang Martosriwardoyo, S.H. serta Mr.
Hamidul Haq yang telah memberikan kesempatan kepada penulis
untuk melihat praktek dalam dunia hukum dan atas segala
bantuannya demi kelengkapan penulisan skripsi ini.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
iv
Kepada teman-teman angkatan 2004. Anikha Soetoyo,
Zhafira Athirah,S.H., Haznah Najla, Jessica Jasmin, Aimee
Malik, Nanda Mahardika, Ninda Hippy, RA Sabrina, Yasmine
Nurul, Aji Satrio, Imam Heikal, M. Ikhsan, Fridoun Chee, M.
Taufik, Norman Ibnu Aji, Mahareksa S.D., Christian F.S.,
Nasser Kemal, Reginaldi, dan Imamanuele Alexander. yang
selalu memberikan dukungan moril. Denia I.P., Fika Fawzia,
dan Tri Wahyuni Herlambang; ingat perjuangan kita masih
panjang untuk membentuk Fish & Partners. Teman-teman di
Perwira & Co. : Ichsan Perwira K., Fitria Chairani, Sesha
Putri, dan Sukma Dwi.
Teman-teman ALSA dan Lasalle yang selalu menjadi teman
diskusi dan teman seperjuangan untuk mengharumkan nama
Fakultas Hukum UI; M. Riza, Wanda B., Bianca Ayasha, Karima
Mustika, Deska Nadia, Nurul Mahadewi, Indria Prasastia, dan
teman-temanku yang lain yang tidak dapat kusebutkan satu per
satu.
Teman-teman di BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia
periode 2007/2008 yang telah memberikan banyak inspirasi dan
pengalaman dalam menghadapi dunia nyata. Teddy Anggoro, S.H.
senior yang selalu mendukung dan membimbing. Tanpanya,
penyusunan skripsi yang sederhana ini tidak akan lengkap.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
v
Teristimewa kepada M. Ajisatria Suleiman atas
kehadirannya dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas
perhatian, kesabaran, kepercayaan, dan ketulusan yang
diberikan selama 4 tahun ini. Thanks for all the love you
gave to me, with all my heart I will cherish your love and I
will treasure it.
Akhir kata, penulis berharap skripsi yang berjudul
“Perbandingan Alat Bukti Keterangan Saksi Pada Hukum Acara
Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia dengan Singapura (Studi
Kasus Beckkett Pte. Ltd. Melawan Deutsche Bank Ag.)” ini
dapat berguna bagi pembaca dan praktek hukum di Indonesia.
Semoga Tuhan memberkati kita semua.
Jakarta, 30 Juni 2008
Winotia Ratna
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
vi
DAFTAR ISI
Lembar Persetujuan i Abstrak ii Kata Pengantar iii Daftar Isi vi BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Pokok Permasalahan 11
C. Tujuan Penulisan 12
D. Kerangka Konsepsional 13
E. Metode Penelitian 16
F. Sistematika Penulisan 19 BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN
DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA DAN SINGAPURA
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Acara Perdata di Indonesia 21
1. Landasan Hukum Acara Perdata di Indonesia 21
2. Hierarki Peradilan di Indonesia 26
3. Proses Berperkara Perdata di Indonesia 28
B. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia 32
1. Sistem Pembuktian 34
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
vii
2. Beban Pembuktian 36
3. Alat Bukti 37
C. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Acara Perdata di Singapura 41
1. Landasan Hukum Acara Perdata di Singapura 41
2. Sistem Peradilan di Singapura 48
3. Proses Berperkara Perdata di Singapura 55
D. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Singapura 60
1. Sistem Pembuktian 60
2. Beban Pembuktian 62
3. Sumber Hukum Pembuktian Singapura 63
4. Alat Bukti 64
BAB III ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM ACARA PERDATA
BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA A. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara
Perdata di Indonesia 67
1. Landasan Hukum 69
2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi 70
3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi 78 4. Kekuatan Pembuktian 81 B. Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Perdata
di Singapura 82
1. Landasan Hukum 82
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
viii
2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi 85
3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi 93
4. Kekuatan Pembuktian 99 BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI
ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM ACARA PERDATA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA.
A. Perkara Secara Umum 104 1. Gambaran Perkara di Indonesia 104 2. Gambaran Perkara di Singapura 109
3. Perkembangan Kasus di Indonesia 113
B. Analisis 116
1. Proses Pemeriksaan Saksi Pada Singapore High Court 116
2. Proses Pemeriksaan Saksi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 128
3. Persamaan dan Perbedaan Proses Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Perdata di Singapura dan Indonesia 133
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 143
B. Saran 146
DAFTAR PUSTAKA 148
Lampiran-lampiran
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia dan Singapura merupakan negara tetangga.
Kedekatan letak geografis antara kedua negara ini menyebabkan
banyaknya hubungan yang terjadi, baik antar negara maupun antar
warga negaranya. Banyak dari hubungan yang terjadi tersebut
merupakan hubungan hukum. Berbagai macam hubungan hukum
demikian acapkali terjadi di lapangan hukum perdata. Dalam hal
ini dapat diberikan beberapa ilustrasi.
Salah satu hubungan hukum perdata yang sering timbul
adalah di bidang hukum keluarga, misalnya perkawinan,
perceraian, pengasuhan anak. Permasalahan hukum ini terjadi
karena adanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang membangun
keluarga dengan warga negara Singapura, baik pria maupun
wanita. Implikasi dari hal ini juga adalah timbulnya
permasalahan hukum di bidang hukum waris, yakni menyangkut
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
2
permasalahan pewarisan yang timbul dari keluarga campuran
antara warga negara keduanya.
Namun demikian, hubungan kerjasama antara kedua negara
yang telah banyak terbina adalah hubungan di bidang ekonomi,
baik kerjasama bilateral maupun multilateral. Pada dasarnya
hubungan bilateral Indonesia – Singapura memiliki fondasi yang
sangat kuat. Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya
berbagai perjanjian antara kedua negara. Adapun perjanjian yang
dimaksud, antara lain:
a. Basic Agreement on Economic and Technical Cooperation
(1974)
b. Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman
Modal (16 Februari 2005)
c. Framework Agreement on Economic Cooperation in The
Island of Batam, Bintan, and Karimun (2006).1
Hubungan kerja sama ini pun tidak hanya sampai pada tahap
negara saja, melainkan juga kepada individu–individu atau
badan–badan hukum kedua belah negara. Menurut data Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Singapura menempati urutan
1 “Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia Singapura,” http://
www.kbrisingapura.com/bilateral_ relation_2006.php?lang=eng (23 Januari 2007).
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
3
teratas negara asal penanam modal di Indonesia, dengan nilai
investasi mencapai US$ 806 juta (per 1 Januari –Juni 2006).
Singapura berhasil menggeser kedudukan Jepang sebagai investor
peringkat satu di Indonesia. Sebagian besar investasi Singapura
tersebar di Batam, Bintan, Riau, dan Sumatera.2
Dengan meningkatnya investasi yang masuk ke Indonesia,
maka permasalahan hukum bisnis yang timbul juga semakin banyak.
Permasalahan hukum dalam perancangan, penerapan, dan penafsiran
kontrak dagang yang timbul di antara orang perseorangan atau
badan hukum kedua negara merupakan masalah yang banyak terjadi.
Begitupula permasalahan lain di bidang bisnis seperti hak
kekayaan intelektual, regulasi perbankan, pasar modal, dan
berbagai dinamika baru dalam kehidupan ekonomi global semakin
menambah kompleksitas hubungan hukum yang terjadi yang
mengandung unsur pertautan antara sistem hukum Indonesia dengan
sistem hukum Singapura. Hubungan bisnis demikian memacu pula
hubungan perburuhan akibat WNI yang bekerja di Singapura, atau
warga negara Singapura yang bekerja di Indonesia.
Sebagaimana layaknya permasalahan hukum pada umumnya,
dalam hal terjadi sengketa perdata maka hukum menyediakan
2 Loc.cit.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
4
mekanisme penyelesaian, baik melalui jalur formal maupun jalur
informal. Bahkan dalam bidang hukum perikatan, dianut “asas
kebebasan berkontrak” dan kebebasan para pihak (partij
autonomie), yang mana para pihak dapat secara bebas memilih
forum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara para
pihak.3 Forum tersebut beragam mulai dari konsolidasi,
negosiasi, mediasi, arbitrase, sampai dengan pengadilan. Tren
saat ini yang berkembang adalah pengadilan tidak menjadi
prioritas pilihan para pihak karena dianggap lebih lambat dan
tidak efektif jika dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian
sengketa di luar pengadilan.4
Namun demikian, tidak semua permasalahan hukum dapat
diselesaikan di luar pengadilan. Beberapa bidang hukum tetap
membutuhkan peran yang besar dari pengadilan untuk memberikan
putusan yang adil karena pilihan forum tidak tidak dimungkinan.
Pada akhirnya pun sengketa hukum tidak dapat lepas sepenuhnya
dari pengadilan karena eksekusi putusan tetap membutuhkan
kekuasaan negara, yang mana pengadilan merupakan pemegang
kekuasaan di bidang yudikatif.
3 Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung:
Refina Aditama, 2007), hal. 140. 4 Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, (Jakarta: PT
Gramedia Pusataka Utama, 2006), hal. 3.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
5
Atas dasar demikian akan dibahas perbandingan prosedur
berperkara di pengadilan, khususnya pada acara perdata antara
Singapura dan Indonesia, yakni di bidang keterangan saksi.
Dengan adanya kasus perdata di pengadilan Singapura yang
melibatkan orang atau badan hukum Indonesia, begitupula
sebaliknya, maka menjadi dibutuhkan suatu penelitian
komprehensif mengenai perbandingan prosedur berperkara di
peradilan di kedua negara. Di dalam prosedur acara perdata di
kedua negara, pembuktian merupakan elemen yang penting, karena
dalam proses ini berbagai fakta yang ada dihadirkan di hadapan
pengadilan dan di muka hakim untuk diuji kebenarannya.
Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat
bukti yang utama dalam suatu perkara.5 Di dalam perkara
perdata, selain bersandar pada alat bukti tertulis (akta),
keterangan saksi juga memberikan peran yang signifikan. Dengan
kata lain, di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih
selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan
saksi.6
5 Yahya Harahap(a), Pembahasan Perrmasalahan dan Penerapan KUHAP,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 286.
6 Ibid., hal 286.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
6
Dalam sistem hukum Indonesia, pembuktian dengan saksi
haruslah diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan.
Keterangan saksi harus diberitahukan sendiri, tidak diwakilkan,
dan tidak boleh dibuat secara tertulis.7 Alat bukti kesaksian
di Indonesia diatur dalam pasal 139 – 152, 168 – 172 HIR, 388 –
382 HIR, dan Pasal 1895, 1902 – 1912 KUHPerdata.
Hukum Singapura yang menggunakan sistem common law
memiliki pengaturan yang berbeda terhadap pembuktian dengan
saksi. Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuat
affidavits yang merupakan keterangan setiap saksi yang akan
dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan yang
dibuat secara tertulis di bawah sumpah.8
Tujuan dari pembuatan affidavit ini adalah untuk
memberikan penjelasan kepada hakim dan pihak lawan tentang
duduk perkara yang sebenarnya. Pengadilan di Singapura tidak
menghendaki adanya hal-hal yang “mengejutkan” yang terjadi di
persidangan tanpa diketahui oleh siapapun.9 Sistem pembuktian
dengan saksi di Indonesia tidak mengenal keterangan tertulis di
7 Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia,
(Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998), hal. 167. 8 “Conducting A Civil Trial in Person,” http://app.subcourts.
gov.sg/civil/page.aspx?pageid=10872, (18 Januari 2007).
9 Chin Tet Yung, Evidence, (Singapore: Butterworths, 1997), hal. 193.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
7
bawah sumpah (affidavits). Hal ini diatur dalam Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38 K/Sip/1954 tanggal 10
Januari 1957.
Melakukan penelitian mengenai perbandingan sistem hukum
harus memiliki pijakan teoritis mengenai ilmu perbandingan
hukum, suatu ilmu yang relatif muda karena baru tumbuh pesat
pada awal abad XX.10 Perkembangan perbandingan hukum disebabkan
karena tumbuhnya suatu kebutuhan di kalangan para ahli hukum
untuk kembali kepada suatu prinsip universalisme yang inheren
selalu melekat pada semua cabang ilmu pengetahuan, termasuk
ilmu hukum, setelah mengalami masa ketika prinsip nasionalisme
menguasai alam pikiran manusia.11 Sebagaimana dapat dilihat
dalam Kongres Pertama mengenai Ilmu Perbandingan Hukum tahun
1900 bahwa tujuan perbandingan hukum adalah,
“To achieve the creation of a droit común legislative, the law of the 20th century, shared by all civilized humanity legal science, founded again on universalism was to create this common law.”12
10 H.R. Sardjono dan. Frieda Husni Hazbullah, Bunga Rampai
Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Indo-Hill, 2003), hal. 2. 11 Ibid., hal. 2. 12 Ibid., hal. 3.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
8
Tujuan perbandingan prosedur berperkara dalam hukum acara
perdata dalam penelitian ini adalah bukan untuk menciptakan
suatu unifikasi kaedah hukum Singapura dan Indonesia, melainkan
untuk kebutuhan praktis yakni agar dapat dimanfaatkan oleh
berbagai pihak yang terlibat dalam hubungan hukum yang
bersinggungan dengan sistem hukum Indonesia dengan Singapura.
Oleh sebab itu, penelitian di dalam penulisan skripsi ini akan
mengelaborasi persamaan-persamaan serta perbedaan-perbedaan
yang ada dalam hukum pembuktian, khususnya pada prosedur
pemeriksaan saksi dalam perkara perdata.
Dalam membuat perbandingan ini, maka hal pertama yang
harus diperhatikan adalah adanya perbedaan sistem hukum di
antara Indonesia dan Singapura. Indonesia merupakan negara
bekas jajahan Belanda sehingga berdasarkan teori resepsi
menganut hukum Belanda yang memiliki tradisi Eropa Kontinental.
Teori resepsi bersandar pada Three Elements of Legal System13
13 Lihat Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science
Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975). “The Three Elements of Legal System” menurut Friedman terdiri dari:
1. Struktur, yaitu: bagian yang memberi bentuk dan batasan terhadap keseluruhannya. Termasuk dalam bagian ini adalah sturktur institusi penegakan hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 2. Substansi, yaitu: produk aturan yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum tersebut. 3. Kultur hukum, yaitu: apa saja atau siapa saja yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
9
atau Tiga Unsur Sistem Hukum yang terdiri dari struktur hukum,
substansi hukum, dan tradisi atau kultur hukum yang disusun
oleh Lawrence Meir Friedman. Menurut Friedman tradisi hukum
atau legal culture adalah
”Legal culture refres, then, to tose parts of general culture-costums, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces to ward or Hawai from the law and in particular ways.”14
Jadi dengan kata lain, tradisi hukum adalah suasana
pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana
hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.15
Struktur hukum dan tradisi peradilan yang sampai sekarang
masih berlaku di Indonesia sebagian besar bersumber dari sistem
hukum civil law yang banyak berlaku di negara Eropa
Kontinental.16 Sedangkan secara substansi, hukum Belanda era
kolonial masih berlaku sesuai dengan Pasal I Aturan Peralihan
UUD 1945. Dengan demikian, bangsa Indonesia telah memutuskan
14 Ibid., hal. 20. 15 Prof. Dr. Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Bogor:
Ghalia Indonesia, 2005), hal. 2. 16 Naoyuki Sakamoto and Hikmahanto Juwana, Reforming Laws and
Institutions in Indonesia 1998-2006, (Jakarta: IDE-JETRO, 2006), hal. 2.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
10
untuk menggunakan Hukum Belanda untuk membentuk sistem hukumnya
sendiri.
Secara ekonomi, substansi hukum Indonesia banyak
berorientasi pada pembangunan, sementara secara politik banyak
yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan Orde Baru.17
Kemudian sejak era reformasi, sistem hukum di Indonesia
mengalami perombakan besar-besaran yang ditandai dengan
amandemen konstitusi (1999-2002), munculnya banyak peraturan
perundang-undangan baru, dan kehadiran lembaga-lembaga baru
dengan segala kewenangannya.
Sementara itu, Singapura sebagai negara jajahan Inggris
Raya merupakan negara penganut sistem common law yang secara
tegas diterima berdasarkan teori resepsi dalam Second Charter
of Justice, 1826.18 Berdasarkan sistem hukum ini, titik berat
sumber hukum adalah pada hukum tidak tertulis dan hukum
kebiasaan dari Inggris yang termuat dalam putusan-putusan
hakim. Penerimaan atas putusan hakim Inggris terus berlanjut
pasca tahun 1826 di bidang perdagangan (merchant law).19
17 Ibid. 18 Myint Soe, Principle of Singapore Law (Including Business Law), 3rd
ed, (Singapore: Institute Banking and Finance, 1996), hal. 17. 19 Ibid., hal. 26.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
11
Selain itu, sebagai mantan persemakmuran dari Kerajaan
British India, Singapura memiliki hubungan dengan Penang,
Malaka, dan juga India. Dengan demikian, untuk beberapa
permasalahan-permasalahan hukum tertentu, hakim di Singapura
terikat dengan pengadilan Malaysia dan India, tidak hanya
Inggris. Kesulitan timbul karena hierarki pengadilan di antara
tiga negara tersebut berbeda, sementara putusan pengadilan yang
dapat diikuti oleh hakim adalah yang berasal dari pengadilan
yang lebih tinggi (doktrin stare decisis). Kejelian untuk
membandingkan hierarki pengadilan di antara keempat negara ini
merupakan kunci dalam memahami konsep dasar yurisprudensi
Singapura.20
B. POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas,
dapat diberikan rumusan permasalahan dalam penelitian pada
skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana hukum acara perdata mengatur mengenai alat
bukti keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem
hukum Indonesia?
20 Ibid., hal. 27.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
12
2. Bagaimana hukum acara perdata mengatur mengenai alat
bukti keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem
hukum Singapura?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai alat bukti
keterangan saksi antara sistem hukum Indonesia dengan
Singapura.
C. TUJUAN PENULISAN
1. Tujuan Umum
Adapun yang menjadi tujuan umum penulisan skrispi ini
adalah untuk menambah pemahaman yang komprehensif dalam bidang
keterangan saksi, serta memberikan pengetahuan mengenai
perbedaan dan persamaan proses pemberian keterangan saksi
antara hukum Indonesia dengan Singapura.
2. Tujuan Khusus
Selain memperbandingkan sistem hukum secara umum,
penulisan skripsi ini terfokus pada proses pembuktian dalam
perkara perdata, yaitu pemeriksaan keterangan saksi dalam
proses peradilan di Singapura dan Indonesia. Oleh sebab itu,
menurut hemat penulis, dengan membaca skripsi ini akan
diperoleh manfaat sebagai berikut.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
13
1. Memberikan pengetahuan bagaimana hukum mengatur mengenai
keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem hukum
Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan bagaimana hukum mengatur mengenai
keterangan saksi dalam perkara perdata pada sistem hukum
Singapura.
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai pemeriksaan
keterangan saksi antara sistem hukum Indonesia dengan
Singapura.
D. KERANGKA KONSEPSIONAL
Kerangka konsepsional merupakan kerangka yang
menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin
atau akan diteliti.21 Di dalam penelitian ini, dirumuskan
serangkaian definisi operasional sebagai berikut.
1. Perbandingan Hukum
Pada hakikatnya perbandingan hukum merupakan suatu metode
penelitian yang dilakukan dengan jalan membanding-
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,
2005), hal.132.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
14
bandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain.22
Penelitian perbandingan hukum dapat dilakukan terhadap
berbagai sistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat
tertentu, atau membandingkan pengertian dasar dalam tata
hukum tertentu. Dari penelitian ini akan diperoleh
persamaan dan perbedaan berbagai sistem hukum.23
2. Hukum Acara Perdata
Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan
yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap
dan di muka Pengadilan dan cara bagaimana Pengadilan itu
harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan
berjalannya peraturan Hukum Perdata.24
3. Pembuktian
Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah
menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara
22 Sardjono dan Hazbullah, Op.Cit., hal 6. 23 Sri Mamudji, et al, Metode penelitian dan Penulisan Hukum, (Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 11.
24 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Bandung: Sumur Bandung, 1978), hal. 13.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
15
guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang
dikemukakan.25
4. Saksi
Orang yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengar
sendiri kejadian yang diperkarakan.26 Sementara itu, saksi
dalam sistem hukum Common Law adalah witness yang berarti:
“one who sees, knows, or vouches for something or one who gives testimony under oath or affirmation in person, by oral or written deposition, or by affidavit.”27
5. Affidavit adalah:
“A voluntary declaration of facts written down and sworn to by the declarant before an officer authorized to administer oaths, such as a notary public.”28
Di dalam sistem hukum Indonesia, affidavits merupakan
suatu bentuk keterangan saksi yang diberikan di luar
persidangan, dibuat secara tertulis dan di bawah sumpah.29
25 Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 93.
26 Pasal 171 HIR/308 RBg/1907 KUHPerdata. 27 Bryan A. Garner, ed., Black’s Law Dictionary 8th Edition, (Thomson
West, 2007). 28 Ibid.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
16
E. METODE PENELITIAN
Di dalam penulisan ilmiah selalu ada metode penelitian.
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,
metodologis, dan konsisten.30 Adapun yang dimaksud dengan
metode adalah cara kerja yang memiliki sistem untuk memudahkan
pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang
ditentukan.31
Penelitian ilmu hukum terbagi atas penelitian normatif dan
penelitian empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data
sekunder.32 Sedangkan penelitian empiris terdiri atas
29 Yahya Harahap (b), Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal.638.
30 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.1. 31 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 580. 32 Soekanto dan Mamudji, Op.Cit. hal. 13.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
17
penelitian tentang identifikasi hukum tidak tertulis dan
efektifitas hukum.33
Penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif dan
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kepustakaan. Tipologi penelitian yang digunakan menurut
sifatnya adalah penelitian deskriptif, menurut bentuknya adalah
penelitian preskriptif, menurut tujuannya ialah penelitian
problem identification, menurut penerapannya ialah penelitian
berfokus masalah, dan menurut ilmu yang dipergunakan ialah
penelitian monodisipliner.
Jenis pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang dipergunakan dalam
penelitian ini mencakup:
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan.
Dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-
undangan mengenai hukum acara perdata, yaitu HIR, Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Evidence Act of
33 Mamudji, et al, Op.Cit., hal.11.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
18
Singapore, Rules of Court of Singapore, dan ketentuan
hukum lainnya yang terkait.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat
kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu
menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum
primer, yaitu buku-buku hukum acara perdata Indonesia,
buku-buku hukum acara perdata Singapura, khususnya
mengenai pembuktian. Artikel-artikel dalam jurnal
ilmiah hukum dan artikel-artikel internet yang dapat
menunjang dan memberikan informasi mengenai bahan hukum
primer.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang
menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, seperti kamus hukum.
Mengenai alat pengumpulan data, penulis memakai studi
pustaka (studi dokumen) dan wawancara dengan narasumber. Metode
pendekatan analisis data yang dipergunakan adalah metode
kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data
yang disajikan dalam bentuk kalimat, tidak dalam bentuk data
statistik. Uraian yang dilakukan penulis terhadap data yang
terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
19
berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para
pakar termasuk yurisprudensi yang ada. Adapun bentuk penelitian
ini adalah berbentuk penelitian deskriptif-analitis.
F. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, yang masing-
masing bab dirinci kembali menjadi beberapa sub bab.
Sistematika penulisan iniakan diuraikan sebagai berikut.
Bab Pertama merupakan Pendahuluan, yang mana pada bab ini,
penulis akan membahas mengenai apa yang menjadi latar belakang
dilakukannya penelitian ini, sekaligus juga apa yang menjadi
pokok permasalahan dan tujuan penelitian. Bab ini juga
dilengkapi dengan kerangka konsepsional dan metode penelitian
serta metode pengumpulan data.
Selanjutnya, Bab Kedua berjudul ”Tinjauan Umum Mengenai
Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia dan
Singapura.” Bab ini akan membahas mengenai sistem hukum acara
perdata Indonesia dan sistem hukum acara perdata Singapura
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
20
secara umum, termasuk di dalamnya terdapat penjelasan tentang
sistem pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti.
Bab Ketiga, berjudul ”Alat Bukti Keterangan Saksi dalam
Acara Perdata Berdasarkan Hukum Indonesia dan Singapura,” akan
membahas mengenai pengaturan pembuktian, khususnya pembuktian
dengan alat bukti keterangan saksi menurut hukum Indonesia dan
Singapura yang meliputi: landasan hukum, syarat alat bukti
keterangan saksi, dan tata cara pemeriksaan saksi.
Bab Keempat kemudian berjudul ”Analisis Perbandingan Hukum
Mengenai Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Acara Perdata Antara
Indonesia dan Singapura.” Dalam bab ini, penulis akan
menguraikan mengenai sengketa yang terjadi disertai dengan
proses pembuktian di persidangan, khususnya dalam pemeriksaan
saksi-saksi yang dilakukan oleh Singapore High Court dan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan doktrin-doktrin ahli.
Terakhir dalam Bab Kelima sebagai ”Penutup”, penulis akan
menguraikan kesimpulan dari penulisan ini dan saran terkait
dengan pokok permasalahan yang diteliti.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
21
BAB II
TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI
INDONESIA DAN SINGAPURA
A. TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
1. Landasan Hukum Acara Perdata di Indonesia
Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur
begaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil
dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain, hukum acara perdata
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
22
adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya
menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil.34
Sejarah hukum acara perdata Indonesia, yaitu sejarah
ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum acara di
peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia dimulai
sejak zaman penjajahan Belanda dan terus berkembang hingga
memasuki era globalisasi dewasa ini. Pada praktik peradilan
perdata di Indonesia, sumber atau dasar penerapan hukum acara
perdata terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan.
Hal ini terjadi karena belum adanya produk nasional tentang
hukum acara perdata seperti halnya pada hukum acara pidana.35
Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 5 ayat (1)36 Undang-Undang
34 Mertokusumo, Op.Cit., hal. 2. 35 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik
Peradilan di Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 9 – 10.
36 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1/Drt/1951 menyatakan:
Susunan, kekuasaan, acara dan tugas Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang dimaksudkan dalam pasal 2 bab d tersebut dilakukan, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan peraturan ini, menurut peraturan-peraturan Republik Indonesia dahulu yang telah ada dan berlaku untuk Pengadilan Negeri dan Kejaksaan dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu, dengan ketentuan, bahwa segala Pegawai pada Pengadilan-pengadilan dan pada alat-alat Penuntutan Umum padanya yang dihapuskan menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) bab d tersebut, dianggap pada saat peraturan ini diundangkan telah diangkat dalam jabatan yang sama pada Pengadilan Negeri dan Kejaksaan yang diadakan baru itu, dan dengan ketentuan pula, bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri yang diadakan baru itu, adalah sama dengan daerah hukum pengadilanpengadilan yang dihapuskan itu, selama tiada penetapan lain dari Menteri Kehakiman.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
23
Nomor 1/Drt/Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara
untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan dan Acara
Pengadilan Sipil, maka dapatlah disimpulkan bahwa sumber dasar
penerapan Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan adalah
sebagai berikut.
1. Herziene Indonesische Reglement (HIR)
HIR semula merupakan IR atau Inlandsch Reglement, yang
berarti Reglemen Bumiputra. IR ditetapkan dengan
Gouvernements Besluit (Keputusan Pemerintah) pada tanggal
5 April 1848 dan mengatur tentang administrasi, polisi,
proses perdata, serta proses pidana. Selanjutnya, dengan
berlakunya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pasal-pasal yang
mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakan tidak
berlaku lagi,37 sedangkan ketentuan-ketentuan dalam HIR
yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata tetap berlaku38
37 Mohammad Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta:
PT Rineka Cipta, 2004), hal. 1.
38 Lihat Mulyadi, Op.Cit., hal 11. HIR berlaku di dalam wilayah Jawa dan Madura. Pengaturan terhadap hal ini dapat dilihat dalam:
1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 19/1964 2. Putusan Mahkamah Agung No. 1099 K/Sip/1972 dalam perkara Masuda
Durachim melawan Hasbullah Surachim, Lien Durachim, dkk.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
24
dan diatur dalam Bab IX tentang “Perihal Mengadili Dalam
Perkara Perdata Yang Diperika Oleh Pengadilan Negeri.39
2. Reglement Voor de Buitengewesten, Staatsblad 1927
Nomor:227 (RBg)
Bab II RBg memuat Bagian Hukum Acara Perdata yang terdiri
dari 7 (tujuh) titel. Dewasa ini, hanya Titel IV dan V
yang masih berlaku, yaitu tentang pemeriksaan perkara
dalam persidangan, putusan, eksekusi putusan, dan tentang
bukti.40
3. Reglement op de Burgelijke Rechtsvondering (RV)
Pada dasarnya Rv merupakan reglemen yang berisi ketentuan-
ketentuan hukum acara perdata berlaku khusus bagi golongan
Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan untuk berperkara
di Raad van Justitie dan Residentiegerecht. Dalam praktik
peradilan, eksistensi ketentuan dalam Rv oleh Yudex Facti
39 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Mandar Maju, 2005), hal. 7 – 9.
40 Mulyadi, Op.Cit., hal. 12 - 13. RBg berlaku untuk wilayah di luar
Jawa dan Madura. Pengaturan terhadap hal ini dapat dilihat dalam: 1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1965 2. Putusan Mahkamah Agung No. 1099 K/Sip/1972.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
25
(Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) serta Mahkamah
Agung RI tetap dipergunakan dan dipertahankan.41
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (Burgerlijke Wetbook voor Indonesia dan
Wetboek van Koepenhandel, Stb. 1906 Nomor 348)
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
pengaturan mengenai hukum acara perdata terdapat dalam
Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa. Sedangkan di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pengaturan
mengenai hukum acara perdata terdapat di dalam Pasal
7,8,9,22,23,255,258,272,273,274,dan 275.42
5. Undang-Undang khusus yang mengatur bidang tertentu
seperti Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga,43 Undang-
41 Ibid., hal. 12 sebagaimana dikutip dari Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Pengadilan Buku I dan II, (Penerbit: Mahkamah Agung RI, 1993/1994), hal. 60 dan dal. 126.
42 Mulyadi, Op.Cit., hal. 13. 43 Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
26
Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya,44 Undang-
Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa,45 dan lain-lain.
6. Yurisprudensi, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia, adat kebiasaan, dan doktrin.
Terdapat berbagai macam yurisprudensi yang mengatur
mengenai hukum acara perdata Indonesia. Selain itu,
berbagai Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran
Mahkamah Agung kerap dijadikan acuan oleh para pihak dan
hakim dalam perkara perdata, meskipun keduanya tidak dapat
dianggap sebagai peraturan perundang-undangan yang
mengikat umum.
Dalam hal tidak ada peraturan tertulis yang mengatur
mengenai prosedur beracara, adat kebiasaan dan doktrin
juga dapat dijadikan landasan.
2. Hierarki Peradilan di Indonesia
44 Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
45 Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
27
Pada zaman Hindia Belanda, sesuai dengan dualisme hukum,
maka pengadilan dibagi atas peradilan gubernemen dan peradilan
pribumi. Peradilan gubernemen berkedudukan di Jawa, Madura, dan
di luar Jawa dan Madura. Peradilan ini dibedakan menjadi
peradilan untuk golongan Eropa dan untuk Bumiputra. Sedangkan
peradilan pribumi dikenal dengan pengadilan Districtgerecht,
Pengadilan swapradja, landgerecht, dan lain-lain.46
Pada zaman pendudukan Jepang, tidak terjadi perubahan
sistem peradilan, kecuali hapusnya perbedaan golongan penduduk.
Berdasarkan Usamu Serei No. 3 Tahun 1942 sistem peradilan di
Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,
dan Pengadilan Agung.47
Sesudah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, keadaan
tersebut dipertahankan dengan Pasal II Aturan Peralihan UUD
1945 yang berbunyi:
“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”
Dalam UUD 1945, dasar peradilan terdapat dalam Pasal 24.
Kemudian sebagai perwujudan dari Pasal 24 UUD 1945, disusunlah
46 Makarao, Op.Cit., hal.3. 47 Ibid., hal. 4.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
28
UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No. 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pengaturan pada
Undang-Undang tersebut, hierarki peradilan di Indonesia terdiri
dari Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama,
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.48
3. Proses Berperkara Perdata di Indonesia
48 Sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang
Kekausaan Kehakiman yang menyatakan:
Pasal 10 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 11 Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). Pasal 21 (1)Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 22 Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
29
Dalam perkara perdata terdapat perkara gugatan dan
permohonan. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah sebagai
berikut.49
1. Dalam perkara gugatan ada suatu sengketa yang harus
diselesaikan dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam
permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan.
2. Dalam suatu gugatan ada dua atau lebih pihak, yaitu
Penggugat dan Tergugat yang merasa hak-haknya dilanggar,
sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak, yaitu
Pemohon.
3. Suatu gugatan dikenal sebagai pengadilan contentiosa atau
pengadilan sungguh-sungguh, sedangkan suatu permhonan
dikenal sebagai pengadilan voluntair atau pengadilan
pura-pura.
4. Hasil perkara gugatan adalah putusan / vonis, sedangkan
hasil suatu permohonan adalah penetapan.
Proses beracara atau proses litigasi pada perkara perdata
di Indonesia, khususnya dalam hal gugatan terbagi atas beberapa
tahap. Adapun tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut.
49 Yahya Harahap (b), Op.Cit., hal. 46 – 48. Baca juga Makarao,
op.cit., hal 16 – 17.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
30
1. Mengajukan gugatan
Pasal 118 ayat (1) HIR mengatur tentang tuntutan perdata
(burgerlijke vordering). Adapun yang dimaksud dengan
tuntutan perdata adalah tuntutan hak yang mengandung
sengketa dan lazimnya disebut dengan gugatan.50 Gugatan
dapat diajukan baik secara tertulis51 maupun secara
lisan.52
Gugatan pada pokoknya harus memuat identitas para pihak,
fundamentum petendi atau dalil tentang adanya hubungan
hukum yang merupakan dasar atau alasan adanya gugatan, dan
petitum atau tuntutan yang diminta oleh Penggugat agar
dikabulkan oleh hakim.53
50 Mertokusumo, Op.Cit., hal. 53. 51 Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan: Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat tingla atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tenpat diam sebetulnya. 52 Pasal 120 HIR menyatakan: Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya. 53 Harahap (b), Op.Cit., hal. 57 dan 63. Lihat juga Mertokusumo,
Op.Cit., hal. 54; Pengaturan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 angka (3) Rv.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
31
2. Jawaban Tergugat
Dalam berperkara, Tergugat diberi hak untuk mengajukan
jawaban atas gugatan baik secara tertulis atau secara
lisan. Jawaban tergugat dapat terdiri dari tiga macam,
yaitu:
a. Eksepsi/tangkisan yaitu jawaban yang tidak langsung
mengenai pokok perkara54
b. Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara
c. Rekonvensi atau gugat balas yang diajukan oleh
Tergugat kepada Penggugat.55
3. Replik dan Duplik
Replik diajukan oleh Penggugat untuk meneguhkan
gugatannya dengan mematahkan dalil-dalil yang dikemukakan
oleh Tergugat di dalam jawaban. Sama halnya dengan
replik, duplik diajukan oleh Tergugat untuk meneguhkan
jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap
gugatan Penggugat.56
54 Eksepsi tentang kekuasaan relatif pengadilan diatur dalam Pasal 133 HIR / 159 RBg dan eksepsi tentang kekuasaan absolute diatur dalam pasal 134 HIR / 160 RBg.
55 Pasal 132 a ayat (1) HIR.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
32
4. Pembuktian
Pasal 163 HIR menentukan bahwa barang siapa mengaku
mempunyai hak atau memajukan suatu peristiwa untuk
menguatkan pengakuan haknya atau untuk membantah haknya
orang lain, maka orang itu harus membuktikan benar adanya
hak atau peristiwa itu. Dalam persidangan, tahap ini
disebut dengan tahap pembuktian. Mengenai poin ini akan
dijabarkan di dalam sub bab berikutnya.
5. Kesimpulan
Pada tahap persidangan ini para pihak mengajukan konklusi
dari hasil-hasil selama tahap persidangan sebelumnya.
Pada dasarnya setiap pihak akan mengemukakan hal-hal yang
menguntungkan dirinya dan hal-hal yang tidak dapat
dibuktikan oleh lawannya.
6. Putusan pengadilan
56 Pada dasarnya pengaturan mengenai Replik dan Duplik dapat ditemukan
dalam Reglement op de Rechtsverordering, Stb. 1847-52 jo. 1849-63.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
33
Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses
sebagaimana yang disebutkan di atas, maka hakim akan
menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.
B. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA
PERDATA DI INDONESIA
Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran
dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu
persengketaan. Dengan demikian, tampak bahwa pembuktian hanya
diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau
pengadilan.57 Hukum pembuktian (law of evidence) dalam
berperkara merupakan bagian yang kompleks dalam proses
litigasi. Hal ini disebabkan karena pembuktian berkaitan dengan
kemampuan mengkonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu
sebagai suatu kebenaran.58 Kesulitan menemukan dan mewujudkan
kebenaran disebabkan faktor-faktor sebagai berikut yang dianut
dalam sistem hukum di Indonesia.
1. Faktor sistem adversarial
57 Mertokusumo, Op.Cit., hal 134 – 135. 58 John J. Cound, cs. Civil Procedure: Cases & Material, (West
Publishing, St Paul Minn, 1985), hal. 867. Sebagaimana dikutip oleh Harahap, Op.cit., hal 496.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
34
Sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada
para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan
kebenaran, serta mempunyai hak untuk saling membantah
kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan
proses adversarial.59
2. Hakim bersifat pasif
Pengertian pasif dalam hal ini berarti hakim tidak
menentukan luas dari pokok sengketa. Hanya peristiwa
yang disengketakan sajalah yang harus dibuktikan dan
hakim terikat pada hal tersebut.60 Namun demikian, hakim
tetap harus aktif dalam memimpin persidangan demi
tercapainya kebenaran dan keadilan.
3. Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit
disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak
tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli.61
59 Harahap (b), Op.Cit., hal. 496.
60 Mertokusumo, Op.Cit., hal. 12 – 13. Hal ini sejalan dengan pengaturan pada Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.
61 Harahap (b), Op.Cit., hal 497.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
35
Pembuktian dalam sistem hukum Indonesia dapat ditinjau
dari beberapa aspek sebagai berikut.
1. Sistem Pembuktian
Hukum Pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal
yang sangat penting, karena tugas hukum acara adalah menentukan
kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan.62 Untuk
menentukan kebenaran yang dimaksud, hukum pembuktian mengenal
beberapa teori pembuktian, yaitu sistem pembuktian semata-mata
berdasarkan keyakinan hakim (conviction intime),63 sistem
pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan logis (la
conviction raisonee /conviction raisonee),64 sistem pembuktian
berdasarkan undang-undang secara positif (positief wettelijk
62 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (Bandung:
Alumni, 1992), hal. 26. 63 M. Yahya Harahap (a), Op.Cit., hal 277. Sistem ini menentukan salah
atau tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Hakim memiliki subyektivitas yang absolut karena hanya keyakinan dan penilaian subyektif hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Sumber/asal dari mana hakim mendapatkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan hakim merupakan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.
64 Ibid,. Dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi
di mana keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas. Keyakinan hakim harus disertai dengan alasan-alasan logis yang dapat diterima oleh akal sehat. Teori jalan tengah ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim diberi kebebasan untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewijstheorie).
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
36
bewijstheorie),65 dan sistem pembuktian undang-Undang secara
negatif (negatief wettelijk bewijstheori)66
Di dalam hukum acara perdata Indonesia, sistem pembuktian
yang dianut adalah positief wettelijke bewijsleer atau sistem
pembuktian positif. Seorang hakim terikat pada alat-alat bukti
yang sah dan hanya dapat membuat keputusan berdasarkan alat-
alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.67
Yurisprudensi juga merupakan sumber hukum. Namun demikian,
ini tidak berarti bahwa hakim terikat pada putusan mengenai
perkara yang sejenis yang pernah diputuskan. Suatu putusan itu
hanyalah mengikat para pihak (Pasal 1917 KUHPerdata). Lain
halnya dengan negara yang menganut asas ”the binding force of
precedents” atau ”stare decisis,” maka putusan pengadilan tidak
65 Samudera, Op.Cit., hal. 27. Sistem ini merupakan kebalikan dari
sistem pembuktian conviction in time. Dalam sistem ini, keyakinan hakim tidak diperlukan karena cara pembuktian semata-mata hanya didasarkan pada alat bukti yang diakui secara sah oleh Undang-Undang.
66 Sistem pembuktian ini menggabungkan antara faktor hukum positif sesuai ketentuan perundang-undangan dan faktor keyakinan hakim. Sistem ini dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
67 Sistem pembuktian positif terkandung dari ketentuan dalam HIR,
yaitu Pasal 138 (2), 150 (3), 154 (1), 155 (1), dan 156 (1). Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 1974 Nomor 290k/Sip/1973.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
37
hanya mengikat para pihak, tetapi juga hakim. Di Indonesia pada
asasnya tidak dikenal asas ”the binding force of precedents.”68
2. Beban Pembuktian
Yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah kewajiban
yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta
di depan umum demi membuktikan fakta tersebut di depan hakim
yang sedang memeriksa kasus tersebut di persidangan.
Beban Pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia
diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg yang menyebutkan bahwa
setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau
guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain,
menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau
peristiwa tersebut.69
Dari ketentuan di atas, hakim yang memeriksa dan mengadili
suatu perkara perdata harus bersikap arif dan bijaksana. Beban
pembuktian harus dilakukan dengan adil dan bijaksana. Dengan
demikian, kedua belah pihak yang berkepentingan atau yang
berperkara baik Penggugat maupun Tergugat dapat dibebani dengan
68 Mertokusumo, Op.Cit., hal. 204. 69 Pasal 163 HIR.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
38
pembuktian.70 Penggugat yang menuntut suatu hak wajib
membuktikan adanya hak atau peristiwa yang menimbulkan hak
tersebut, sedangkan Tergugat yang membantah adanya hak orang
lain wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau
membantah hak Penggugat tersebut.71
3. Alat Bukti
Menurut HIR, dalam sistem hukum pembuktian hukum acara
perdata, seorang hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah,
sehingga ia hanya dapat membuat keputusan berdasarkan alat-alat
bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti
menurut Pasal 164 HIR / 284 RBg adalah sebagai berikut.
a. Surat
Alat bukti surat atau tulisan diatur dalam Pasal 165 – 167
HIR / 282 – 305 RBg. Adapun yang dimaksud alat bukti
tulisan atau surat adalah segala sesuatu yang memuat
tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung
suatu pikiran tertentu. Alat bukti tulisan atau surat
70 Mertokusumo, Op.Cit., hal 139. 71 Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 April 1972 Nomor 985K/Sip/1971
jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 April 1972 Nomor 1121K/Sip/1971.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
39
terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu akta (akta otentik72 dan
di bawah tangan73) dan tulisan atau surat-surat lain.74
b. Saksi
Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 169 – 172 HIR/
306–309 RBg. Pembuktian dengan saksi – saksi diperkenankan
dalam segala hal jika hal tersebut tidak dikecualikan
dengan Undang-Undang.75
c. Persangkaan
Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR / 310 RBg.
Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau
72 Berdasarkan Pasal 165 HIR, akta otentik adalah surat yang dibuat
oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segal ahal yang disebut di dalam surat itu.
73 Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja sibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Jadi semata-mata dibuat di antara para pihak yang berkepentingan (Mertokusumo, Op. Cit., hal. 158)
74 Samudra, Op.Cit., hal. 37. Baik HIR, RBg maupun KUHPerdata tidak mengatur tentang kekuatan pembuktian dari surat-surat yang bukan akta. Surat di bawah tangan yang bukan akta dapat dilihat dalam Pasal 1881 dan Pasal 1883 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa buku register, surat-surat rumah tangga, dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh kreditur pada suatu alas hak yang dipegangnya adalah surat di bawah tangan yang bukan akta. Dengan demikian, kekuatan pembuktiannya bergantung pada pertimbangan hakim.
75 Mulyadi, Op.Cit., hal. 168.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
40
oleh hakim ditariknya suatu peristiwa yang terang nyata
kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya.76
d. Pengakuan
Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR /
311 – 313 RBg. Pengakuan yang dikemukakan oleh suatu pihak
ada yang dilakukan di hadapan hakim dan ada yang dilakukan
di luar siding pengadilan.77
Pengakuan dengan lisan di luar sidang pengadilan di
serahkan kepada pertimbangan hakim untuk menentukan
gunanya.78 Di dalam praktek dikenal suatu pengakuan di
luar sidang yang dilakukan secara tertulis yang mempunyai
kekuatan pembuktian bebas. Pengakuan di luar sidang secara
tertulis ini dapat dimasukkan ke dalam tulisan-tulisan
atau surat-surat yang bukan akta.79
76 Menurut ilmu pengetahuan, persangkaan terbagi 2, yaitu Persangkaan
berdasarkan kenyataan dan persangkaan berdasarkan hukum. Persangkaan berdasarkan kenyataan adalah hakim memutus berdasarkan kenyataan apakah mungkin dan hingga seberapa jauh kemungkinan untuk membuktikan suatu peristiwa dengan membuktikan peristiwa lainnya. Pada persangkaan berdasarkan hukum, undang-undanglah yang menetapkan hubungan antar peristiwa yang diajukan.
77 Pasal 1923 KUHPerdata.
78 Pasal 175 HIR / 312 RBg. 79 Makarao, Op.Cit., hal. 113.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
41
e. Sumpah
Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155 – 158 dan Pasal
177 HIR / 182 – 185 dan 314 RBg. Sumpah pada umumnya
adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau
diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan
mengingat sifat Mahakuasa dari Tuhan, serta percaya bahwa
siapa yang memberikan keterangan atau janji yang tidak
benar akan dihukum oleh-Nya.80
Di dalam sistem peradilan perdata, terdapat dua macam
sumpah yang diucapkan di hadapan hakim, yaitu: sumpah
decisoir dan sumpah supplitoir.81
C. TINJAUAN UMUM HUKUM ACARA PERDATA DI SINGAPURA
1. Landasan Hukum Acara Perdata di Singapura
80 Mertokusumo, Op.Cit., hal. 130.
81 Samudera, Op.Cit., hal. 95.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
42
Secara singkat, sejarah Negara Singapura dimulai sejak
zaman pendudukan Inggris pada tahun 1819 oleh Sir Stamford
Raffles82 yang dilanjutkan dengan penggabungan Singapura dengan
Prince of Wales Island dan Mallaca untuk membentuk Straits
Settlements pada tahun 1826.83 Pada akhirnya, Singapura menjadi
sebuah negara Republik yang merdeka pada tahun 1965 setelah
memisahkan diri dari Federation of Malaya.84
Pendudukan Inggris selama kurang lebih 150 tahun di
Singapura, membuat Singapura mengadopsi sistem common law
Inggris ke dalam sistem hukumnya. Adopsi ini melahirkan hukum
tertulis/written law dan hukum tidak tertulis unwritten law di
dalam sistem hukum Singapura.85
Adopsi terhadap sistem hukum common law Inggris dapat
dilihat dalam Pasal 3 Application of English Law Act (AELA),
yang menyatakan:
82 Turnbull C M, A History of Singapore 1819 – 1988, 2nd edition,
(Singapore: Oxford University Press, 1989), sebagaimana dikutip oleh Benny S Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, Singapore Bussiness Law, 4th Edition, (Singapore: Bussiness Law Asia, 2006), hal. 21.
83 Introduction of Singapore Law and Legal System, (www.sma.org. sg/whatsnew/ethics/Y1_S2_siva_article.doc (18 Januari 1008).
84 Loc.Cit.
85 Leonard Goh Choon Hian, Legal System in ASEAN – Singapore,
http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp2.pdf (3 Februari 2008).
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
43
Application of common law and equity.86 3. —(1) The common law of England (including the principles and rules of equity), so far as it was part of the law of Singapore immediately before 12th November 1993, shall continue to be part of the law of Singapore. (2) The common law shall continue to be in force in Singapore, as provided in subsection (1), so far as it is applicable to the circumstances of Singapore and its inhabitants and subject to such modifications as those circumstances may require.
Pengertian written law dapat dilihat dalam Section 2(1)
Singapore’s Interpretation Act (Cap. 1) yang menyatakan bahwa:
“The Constitution and all previous Constitutions having
application to Singapore and all Acts, Ordinances and enactments by whatever name called and subsidiary legislation made thereunder for the time being in force in Singapore.”
Dengan demikian, hukum tertulis/written law Singapura
terdiri dari:
1. The Constitution
86 Application of English Law Act (AELA) dapat diakses melalui
www.singaporestatutes.gov.sg.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
44
Konstitusi Singapura mulai berlaku pada 9 Agustus 1965,
yaitu hari kemerdekaan Singapura, ketika Singapura
melepaskan diri dari Federation of Malaya. Konstitusi
ini merupakan sumber hukum yang tertinggi dan mengatur
prinsip dasar dan pola kerja dari organ-organ negara di
Singapura.87
2. Acts of Parliament
Biasa disebut dengan statutes atau legislation. Acts
dibuat oleh Singapore Parliement dan memiliki hierarki
di bawah The Constitution. Acts memberikan pengaturan
dasar terhadap suatu kebijakan pemerintah, sedangkan
aturan mengenai segi administratif dan operasionalnya
diatur lebih lanjut oleh peraturan pelaksana yang
disebut dengan subsidiary legislation.88
87 Benny S. Tabalujan dan Valerie Du Toit-Low, Singapore Bussiness
Law, 4th Edition,(Singapore: Bussiness Law Asia, 2006), hal. 23. Lihat juga Article 4 The Constitution of Singapore (http://statutes.agc.gov.sg): Supremacy of Constitution 4. This Constitution is the supreme law of the Republic of Singapore and any law enacted by the Legislature after the commencement of this Constitution which is inconsistent with this Constitution shall, to the extent of the inconsistency, be void.
88 Choon Hian, Loc.Cit.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
45
Pengaruh hukum Inggris dalam bidang ini sangat kental,
terutama dalam commercial statutes atau statuta
perdagangan. Berdasarkan teori receptie, Singapura
mengadopsi dan memberlakukan hukum Inggris ke dalam
sistem hukum Singapura, antara lain:89
a. Territorial Waters Jurisdiction Act
b. Maritime Convection Acts
c. Mercantile Law Amandment Act
d. Civil Law Act
e. Penal Code
f. Partnership Act
g. Sale of Goods Act
Parlemen Singapura juga mempertimbangkan yurisdiksi
negara Commonwealth lainnya dalam membuat dan
memberlakukan sebuah statutes, misalnya Singapore’s
Companies Act memiliki klausul-klausul dari United
Kingdom’s Companies Legislation dan Australian’s
Companies Legislation, Singapore’s Penal Code (Hukum
Pidana Singapura) diadopsi dari Indian’s Penal Code.90
89 Soe, Op.Cit., hal. 63 – 68.
90 Choon Hian, Loc.Cit.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
46
3. Ordinances
Ordinances merupakan hukum yang telah berlaku sebelum
Singapura merdeka. Saat ini, perlemen Singapura telah
mengubah sebagian Ordinances menjadi Acts.91
4. Subsidiary Legislation
Merupakan peraturan pelaksana atau perpanjangan dari
Acts atau Ordinances dan menempati kedudukan terakhir
dari hierarki written laws di Singapura. Oleh sebab
itu, ia tidak boleh bertentangan dengan Acts dan tidak
boleh mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Acts.
Subsidiary legislation juga lebih mudah untuk
diamandemen. Hal ini disebabkan karena Subsiadiary
legislation tidak perlu diundang-undangkan oleh
Parlemen, melainkan hanya dilaporkan kepada
Presidential Council for Minority Acts untuk diperiksa
apakah terdapat aturan yang merugikan kelompok orang
tertentu. Adapun bentuk subsidiary legislation yang
dikenal adalah sebagai berikut.
o Regulations, yaitu pengaturan umum dan substansif.
91 Loc.Cit.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
47
o Rules, yaitu peraturan prosedural, misalnya aturan
dalam hukum acara peradilan.
o Orders, yaitu aturan khusus yang berlaku bagi
suatu hal tertentu atau sekelompok orang tertentu.
o Notifications / notices, yaitu informasi yang
diperuntukkan bagi publik.
o By-laws, yaitu pengaturan mengenai aktivitas
tertentu di wilayah tertentu.92
Sementara itu, hukum tidak tertulis atau unwritten law di
Singapura terdiri dari:
a. Case Law
Dalam sistem common law, yurisprudensi merupakan suatu
judge made law dimana yurisprudensi berperan tidak hanya
sebagai pelaksanaan hukum, melainkan juga berperan sebagai
pembentuk hukum.93 Hal ini merupakan perwujudan dari
doktrin stare decisis dimana penerapannya di Singapura
adalah sebagai berikut.
1. Putusan dari pengadilan yang tinggi mengikat putusan
pengadilan yang ada di bawahnya.
92 Loc.Cit.
93 Sardjono dan Hasbullah, Op.Cit.,hal. 134.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
48
Putusan Hakim pada High Court Singapura terikat pada
putusan hakim Court of Appeal dan putusan hakim pada
Subordinate Court terikat pada putusan hakim pada
High Court.94
2. Putusan hakim sebelumnya pada tingkat pengadilan yang
sama tidak mengikat.
Setiap hakim pada tingkat pengadilan yang sama, tidak
terikat dengan putusan hakim sebelumnya. Namun
demikian, di dalam praktek, para hakim tetap dapat
memilih mengikuti.95
3. Hakim dapat mengikuti putusan hakim pada negara
persemakmuran lainnya.
Dalam hal ini, apabila terdapat kekosongan hukum,
hakim pada pengadilan Singapura dapat mengacu pada
case law Inggris maupun negara-negara Commonwealth
94 Soe, Op.Cit., hal 36 – 38. 95 Ibid., hal. 39. High Court judges are bound by the decisions of superior court. However, they are not bound by each other’s decisions, although in practice they are generally followed. Other courts are bound by the decision of superior courts but not bound by each other’s rulings.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
49
lainnya apabila terdapat perkara yang belum memiliki
aturan hukum di Singapura.96
b. Custom Law
Penduduk di Singapura merupakan penduduk yang multi
etnik dimana terdapat suku Cina, India, dan Melayu.
Oleh sebab itu, di Singapura juga diberlakukan
pengaturan tersendiri untuk masyarakat Muslim dan
adanya Shariah Court.97
2. Sistem Peradilan di Singapura
Dengan diadopsinya hukum Inggris oleh Singapura, maka
sistem peradilan dan hukum acara yang berlaku juga merupakan
hasil adopsi dari sistem common law Inggris, sebagaimana dikuti
oleh Mynt Soe:
“The system of trials is still the old British system. It is the adversary system. That is, where the two parties (or opposite parties) to a dispute actively take part in the trial and the judge sits more or less as a referee or umpire.”98
96 Soe, Op.Cit., hal. 58. 97 Soe, Op.Cit., hal. 87. 98 Soe, Op.Cit., hal. 69.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
50
Sistem peradilan di Singapura secara garis besar terbagi
menjadi dua, yaitu Supreme Court dan Subordinate Court. Supreme
Court terdiri dari High Court dan Court of Appeal. Sementara
itu, Subordinate Court terdiri dari Distric Courts,
Magistrates’ Courts, Juvenile Courts,99 Coroners’ Courts,100 dan
Small Claims Tribunals. Penjelasan dari peradilan tersebut
dapat dilihat dalam tabel berikut.
99 Juvenile Court mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anak-
anak dan mereka yang masih di bawah umur, yaitu mereka yang berumur di bawah 16 tahun. Pengadilan ini dibentuk pada tahun 1949 dengan berlandaskan pada Children and Young Persons Ordinance.
100 Coroners’ Court merupakan pengadilan yang memeriksa dan memberikan putusan atas penyebab kematian yang tidak normal pada seseorang. Pengadilan ini telah dikenal di Singapura sejak tahun 1878 (Ordinance Number 111 of 1878). Inggris yang pada waktu itu menduduki Singapura merasa penting untuk memiliki pejabat pengadilan yang memiliki wewenang untuk memberikan pernyataan mengenai sebab kematian seseorang yang tidak wajar.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
51
Tabel 1: The Court System in Singapore101
1. Supreme Court
Supreme Court Singapura berdiri atas dasar Constitution of
Singapore dan Supreme Court of Judicature Act 1969 yang
diberlakukan pada 9 Januari 1970 dan diamandemen pada tahun
1993.102 Supreme Court merupakan Court of Record, yaitu
pengadilan yang memperbaiki penerapan hukum dari putusan
101 ”Enter Singapore Bussiness – Singapore Court System,”
http://www.entersingaporebusiness.info/images/Court-System-Singapore.jpg., (20 Juni 2008).
102 Supreme Court of Judicature Act, www.supremecourt.gov.sg.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
52
pengadilan sebelumnya dengan hanya memeriksa berkas-berkas
pengadilan.103
2. The High Court
High Court merupakan salah satu divisi dari Supreme Court.
Yurisdiksi dari High Court adalah sebagai pengadilan
tingkat pertama (original jurisdiction) dan pengadilan
tingkat banding (appellate jurisdiction). Hal ini berarti,
High Court dapat bertindak memeriksa dan mengadili suatu
perkara baik sebagai pengadilan tingkat pertama maupun
sebagai pengadilan tingkat banding dari District Court dan
Magistrates’ Court untuk perkara pidana dan perdata.104
Yurisdiksi perkara perdata bagi High Court dibatasi oleh
Section 17 Act to the High Court:
o Divorce and matrimonial causes (perceraian dan kasus
keluarga)
o Admiralty matters (perkara kemaritiman)
o Bankruptcy and company matters (kepailitan dan
perkara perusahaan)
103 Soe, Op.Cit., hal. 71.
104 Soe, Op.Cit., hal. 72 – 74.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
53
o Matters relating to infants (including guardianship)
{permasalahan yang terkait dengan anak, termasuk
pemeliharaan anak}
o Matters relating to mentally disordered or unsound
persons (permasalahan yang terkait dengan orang
penyandang cacat)
o Matters relating to wills and intestacy (permasalahan
terkait dengan pewarisan)
Namun demikian, berdasarkan Section 20 dan 21 Subordinate
Courts Act, nilai kasus yang dapat langsung diadili pada
High Court harus lebih dari $250.000.
3. The Court of Appeal
The Court of Appeal merupakan pengadilan tingkat terakhir
untuk perkara perdata maupun pidana. Adapun syarat-syarat
perkara perdata yang dapat diperiksa pada Court of Appeal
adalah sebagai berikut.105
o Perkara tersebut telah diperiksa oleh High Court
o Nilai perkara yang telah diperiksa oleh subordinate court
tidak boleh kurang dari $5000. High Court akan bertindak
105 Lihat http://www.supremecourt.gov.sg. (21 Maret 2008).
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
54
sebagai pengadilan tingkat terakhir apabila perkara
tersebut tidak mencapai $5000.
4. Subordinate Courts
Subordinate Court menempati hierarki terakhir dalam susunan
hierarki peradilan di Singapura, namun pengadilan ini
merupakan pengadilan dengan jumlah kasus yang sangat
banyak. Pada tahun 2004, terdapat 450.000 kasus yang harus
ditangani oleh pengadilan ini.106 Jumlah ini jauh lebih
besar dibanding dengan perkara yang diadili pada tingkat
Supreme Court, yaitu hanya berjumlah 20.000 per tahunnya.107
Sebanyak 60% kasus di Subordinate Court adalah kasus
pidana, sedangkan sisanya 40% adalah perkara perdata.108
5. The District Court
Sebagai bagian dari Subordinate Courts, District Court
memiliki yurisdiksi terluas dimana ia dapat memeriksa dan
106 Subordinate Court, Annual Report 2004, www.subcourts.gov.sg., (20
Februari 2008).
107 Supreme Court, Annual Report 2004, www.supremecourt.gov.sg., (20 Februari 2008).
108 Tabalujan dan Toit-Low, Op.Cit., hal.37.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
55
mengadili perkara perdata dan pidana.109 Perkara perdata
yang menjadi wewenang District Court adalah yang memiliki
nilai sampai dengan $250.000. District Court dapat
memeriksa perkara yang memiliki nilai melebihi $250,000
apabila pihak yang bersengketa menyetujuinya.110
5. Magistrates Courts
Dengan adanya Subordinate Courts Act, Magistrates Court
hanya diberi wewenang yang terbatas dalam menangani perkara
perdata, yaitu hanya terhadap perkara yang memiliki nilai
sebesar $60.000.111
6. Small Claims Tribunals
Small Claims Tribunals diatur oleh Small Claims Tribunals
Act. Adapun perkara perdata yang termasuk dalam jurisdiksi
pengadilan ini adalah perkara yang memiliki nilai tidak
lebih dari $10.000.112 Dalam Small Claims Tribunals, para
109 Singapore, Section 19 dan Section 50 Subordinate Court Acts, http://statutes.agc.gov.sg.
110 Singapore, Section 23 Subordinate Court Acts.
111 Singapore, Section 2 Subordinate Court Acts. 112 Tabalujan dan Toit-Low, Op.Cit., hal.38.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
56
pihak tidak dapat diwakilkan oleh kuasa hukum dan proses
penyelesaian lebih mengutamakan negosiasi di hadapan
Registrar hingga disepakati penyelesaiannya oleh kedua
belah pihak.
3. Proses Berperkara Perdata di Singapura
Proses litigasi perkara perdata di Singapura diatur oleh
Rules Of Court (“RC”) yang berlaku untuk Supreme Court maupun
Subordinate Courts.113 Di dalam Rules of Court, proses litigasi
memiliki enam tahap yang dapat dilihat melalui diagram berikut.
ENFORCEMENT
↑
JUDGMENT
↑
TRIAL
↑
DISCOVERY
↑
PLEADINGS
↑
COMMENCEMENT
113 Singapore, Section 1(1) dan Section 2(1) Rules of Court.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
57
1. Commencement
Seseorang yang ingin mengajukan gugatan terhadap orang
lain, harus memiliki advokat (penasehat hukum) yang akan
mengajukan “originating process” ke pengadilan. Dalam hal ini
terdapat dua jenis “originating process,” yaitu:
a. Writ of Summons
Dalam hal ini, Penggugat mengajukan “tuntutan”
pelanggaran atas hak-haknya. Sengketa mengenai kontrak
dan/atau perbuatan melawan hukum (tort) diawali oleh
proses ini. Adapun sengketa lain yang menjadi ruang
lingkup proses ini adalah sebagai berikut.
o Claim for relief or remedy in/for any tort, other
than trespass to land (klaim ganti rugi untuk
perbuatan melawan hukum selain pelanggaran batas
tanah)
o Claim based on allegation of fraud (klaim atas
tuduhan penipuan)
o Claim for damages for breach of duty where the
damages claimed include damages in respect of death,
personal injury or damage to property (klaim atas
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
58
kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran kewajiban
termasuk dalam kaitannya dengan kematian, cedera
fisik atau kerusakan properti)
o Claim in respect of the infringement of a patent
(klaim atas pelanggaran hak paten)114
b. Originating Summons
Suatu tindakan dilaksanakan melalui Originating Summos
apabila diperintahkan oleh undang-undang atau apabila
dalam sengketa hanya terkait dengan perbedaan penerapan
hukum dan tidak ada perbedaan yang substantif mengenai
fakta.
“An action is commenced by way of Originating Summons where required by statute or if the dispute is concerned with matters of law where there is unlikely to be any substantial dispute of fact. Compared to a writ, the Originating Summons is a simpler and swifter procedure as pleadings and many interlocutory proceedings are not required.”115
114 Tabalujan dan Toit-Low, Op.Cit., hal.49. 115 Lihat di http://app.supremecourt.gov.sg.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
59
2. Pleadings
Pada tahap ini, terjadi “balas-membalas” surat antara
Penggugat dengan Tergugat seperti dalam proses beracara
pada perkara perdata di Indonesia. Namun demikian, pada
tahap ini persidangan yang sesungguhnya belum terjadi.
Advokat dari pihak Penggugat akan menyampaikan “Statement
of Claim”116 atau surat gugatan kepada pihak Tergugat.
Kemudian, advokat Tergugat diberikan hak untuk mengajukan
“Defence”117 atau jawaban yang isinya dasar-dasar penolakan
terhadap dalil Penggugat. Selain hak untuk mengajukan
jawaban, Tergugat juga diberikan hak untuk mengajukan
tuntutan balas atau counterclaim atau Rekonpensi dalam
hukum acara perdata Indonesia.118
3. Discovery and Interrogatories
Pada tahap ini, para pihak akan mencari dan mengumpulkan
dokumen terkait. Proses ini melibatkan tahap pendataan
seluruh dokumen yang ada pada para pihak dan penyediaan
116 Singapore, Order 18 rule 1 of The Rules of Court.
117 Singapore, Order 18 rule 2 of The Rules of Court. 118 Singapore, Order 18 rule 3 of The Rules of Court.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
60
dokumen-dokumen tersebut agar dapat dilihat atau diteliti
oleh para pihak.119 Tujuan dari proses ini adalah memberikan
jaminan agar tidak ada salah satu pihak yang memberikan
atau membeberkan hal yang tidak terduga atau yang tidak
diketahui oleh pihak lain selama persidangan.
Sebagai pelengkap, dalam tahap ini juga dilakukan
interogasi terhadap pihak lawan sehubungan dengan perkara
yang diajukan.120 Pihak yang sedang dimintai keterangannya,
harus memberikan keterangan di bawah sumpah. Dokumen
sebagai hasil interogasi ini disebut dengan affidavits.
4. Trial
Sebelum memasuki tahap persidangan, pengadilan dapat
meminta para pihak untuk menghadiri pre-trial conference di
hadapan Registrar of the supreme court.121 Tujuan dari pre-
trial adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara. Apabila para pihak tidak bersedia berdamai,
maka perkara dilanjutkan ke dalam tahap persidangan. Kuasa
hukum dari para pihak akan memberikan oral argument atau
119 Singapore, Order 24 rule 1 and 10 of The Rules of Court.
120 Singapore, Order 26 of The Rules of Court.
121 Singapore, Order 34ª rule 1 of The Rules of Court.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
61
argumentasi lisan berdasarkan alat bukti dan barang bukti
yang telah diserahkan kepada pengadilan.122
5. Judgement and Enforcement
Setelah melalui keseluruhan tahap persidangan, maka
pengadilan akan menjatuhkan putusannya. Apabila putusan
telah berkekuatan hukum tetap, maka para pihak diwajibkan
untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
D. TINJAUAN UMUM MENGENAI PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA
PERDATA DI SINGAPURA
Pembahasan mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata
di Singapura dijabarkan ke dalam aspek berikut ini.
1. Sistem Pembuktian
Evidence Act Singapura yang merupakan adopsi dari Evidence
Ordinance India mengatur secara rinci mengenai alat bukti yang
dapat dihadirkan di dalam persidangan, baik untuk perkara
perdata maupun pidana. Atas dasar tersebut, hakim dalam membuat
putusannya wajib menyertakan pertimbangan yang terikat pada
122 Tabalujan dan Toit-Low, Op.Cit., hal.51.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
62
alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Doktrin stare decisis dan asas preseden dalam sistem hukum
Singapura sangat mempengaruhi bentuk putusan pengadilan, baik
untuk perkara pidana maupun perdata. Meskipun hakim tidak
diwajibkan untuk mengutarakan pertimbangan-pertimbangannya dari
putusan yang mereka jatuhkan, namun dalam prakteknya para hakim
lazim mengutarakan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan
dasar dari putusan mereka. Dalam pertimbangan tersebut, hakim
akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang peraturan yang
mereka terapkan dalam memutus perkara tersebut.
Pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar putusan
tersebut dapat dibedakan antara:123
a. Ratio decendi
Memuat norma-norma hukum yang dijadikan dasar dari
putusan pengadilan dan harus diterapkan oleh para hakim
yang memutus perkara kemudian (selanjutnya) dalam
perkara-perkara sejenis.124
123 Sardjono dan Hasbullah, Op.Cit., hal. 136.
124 Choon Hian, Loc.cit.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
63
b. Obiter dictum
Merupakan pertimbangan-pertimbangan yang tidak mengikat
para hakim dalam memutus perkara kemudian, namun
mempunyai kekuatan yang meyakinkan atau persuasive
value.125
Dengan demikian, putusan dalam perkara perdata di
Singapura, selain terikat oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku, juga terikat dengan pertimbangan-pertimbangan
hakim (juga meliputi pertimbangan hakim yang sebelumnya dalam
kasus yang serupa).
2. Beban Pembuktian
Sama halnya dengan proses litigasi di dalam sistem hukum
di Indonesia, untuk perkara pidana maupun perdata, Singapura
juga menggunakan adversarial system dimana setiap pihak
diberikan beban pembuktian untuk mendukung atau memperkuat
dalilnya. Dengan kata lain, pihak yang mendalilkan adanya suatu
hak atau tanggung jawab hukum harus membuktikan fakta-faktanya.
Beban untuk membuktikan fakta berada pada pihak tersebut,
125 Loc.cit.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
64
sehingga dengan kata lain dianut pula prinsip dasar yang
relatif sama dengan sistem hukum Indonesia, bahwa “siapa
mendalilkan, ia membuktikan.” Hal ini diatur dalam Section 103
Evidence Act:
Burden of proof126 103. —(1) Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability, dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. (2) When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.
3. Sumber Hukum Pembuktian Singapura
Sumber hukum yang utama dalam pembuktian di pengadilan
Singapura adalah Evidence Act. Evidence Act merupakan Evidence
Ordinance yang diperundang-undangan oleh Parlemen pada tahun
1893 dan merupakan adopsi dari Indian Evidence Act 1872.127
Dalam hukum acara peradilan perdata di Singapura,
pengaturan lebih lanjut mengenai proses pembuktian dapat
ditemukan dalam Rules of The Supreme Courts dan Rules of The
126 Singapore, Section 103 Evidence Act. 127 Jeffrey Pinsler, Approaches to the Evidence Act: The Judicial
Development of a Code, (Singapore Academy of Law Journal, 2002), hal. 365.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
65
Subordinate Courts yang merupakan Subsidiary legislation atau
aturan pelaksana dari Evidence Act.128
4. Alat Bukti
Hukum pembuktian di Singapura mengutamakan pembuktian
terhadap fakta yang ada. Fakta tersebut terbagi menjadi dua,
yaitu facts in issue (fakta dalam permasalahan) dan facts
relevant to the facts in issue (fakta yang relevan untuk
dikaitkan dengan permasalahan).129 Klasifikasi selanjutnya
adalah pembagian bukti atau evidence menjadi tiga bagian besar,
yaitu: oral, documentary, dan real evidence.
1. Oral Evidence
Oral evidence merupakan alat bukti keterangan saksi. Dalam
hal ini termasuk keterangan ahli atau expert evidence.
Berdasarkan Section 3(1)(a) Evidence Act, oral evidence adalah:
“Statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry.”
128 Yung, Op.Cit. hal . 7. 129 Ibid., hal. 10.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
66
2. Documentary Evidence
Di dalam Chapter 11 Evidence Act, Documentary Evidence
didefinisikan sebagai all documents produced for the inspection
of the court. Sementara itu, definisi dokumen adalah:
“Any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures, or marks or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter.”
Dengan demikian, documentary evidence adalah segala
dokumen yang terdiri dari huruf, angka, atau tanda atau
kombinasi dari ketiga elemen tersebut yang bertujuan untuk
digunakan atau akan digunakan mendokumentasikan suatu kejadian.
Dalam hal ini, alat bukti elektronik termasuk ke dalam
documentary evidence selama diperoleh dengan cara yang diatur
oleh peraturan perundang-undangan menurut sistem hukum
Singapura.130
130 Charles Lim, Information Technology and The Law of Evidence –
Recent Legislative Initiatives, (Singapore Academy of Law Journal, 1997), hal. 119 – 126.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
67
3. Real Evidence
Real Evidence biasa diterjemahkan sebagai barang bukti
atau material objects or things produced for the court’s
inspection and which are not documents. Dalam hal ini, barang
bukti adalah segala materi atau benda yang diperiksa di
pengadilan dan bukan berupa dokumen.131
131 Yung, Op.Cit., hal. 12.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
68
BAB III
KETERANGAN SAKSI DALAM ACARA PERDATA BERDASARKAN HUKUM
INDONESIA DAN HUKUM SINGAPURA
A. KETERANGAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA
Kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan
penting. Hal ini karena sudah sewajarnya di dalam pemeriksaan
suatu perkara di persidangan diperlukan keterangan dari pihak
ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari pihak yang
berperkara.132 Menurut Pasal 1902 KUHPerdata, dalam hal suatu
peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat
dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan
tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian
tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan
saksi.
132 Samudera, op.cit. hal 58. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa
kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
69
Saksi adalah pihak yang memberikan keterangan mengenai apa
yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Di dalam Hukum
Acara Perdata Indonesia, tidak ada pemisahan antara alat bukti
saksi biasa dan alat bukti saksi ahli. Saksi ahli termasuk
dalam golongan bukti dengan saksi. Hal ini dapat dilihat dalam
Pasal 164 HIR yang mengatur alat-alat bukti dalam perkara
perdata, yaitu:
1. Bukti dengan surat
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah
Seorang saksi ahli diangkat atas dasar pertimbangan oleh
Hakim atau atas permintaan para pihak yang berperkara.133
Berbeda dengan saksi biasa, saksi ahli mengemukakan
keterangannya berdasarkan keahliannya terhadap suatu peristiwa,
yang berguna untuk membantu Hakim dalam menilai suatu peristiwa
hukum.
133 Pasal 154 ayat (1) HIR.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
70
Hukum Acara Perdata Indonesia tidak membuat pemisahan
antara saksi biasa dengan ahli. Walaupun ahli memiliki peran
yang berbeda dengan saksi biasa, namun ketentuan mengenai tata
cara pemeriksaan saksi biasa juga berlaku bagi ahli, yaitu:
a. Pihak yang tidak dapat diangkat menjadi saksi biasa
juga tidak dapat diangkat sebagai ahli.
b. Sebelum memberikan keterangannya, ahli harus disumpah
menurut agamanya.
c. Apabila terdapat lebih dari satu orang ahli, maka
pemeriksaan terhadap ahli-ahli tersebut dilakukan
secara satu per satu.
Dengan demikian, dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yang
mengatur tentang alat bukti saksi, ketentuan tersebut memiliki
cakupan baik untuk saksi biasa maupun ahli.
Alat bukti keterangan saksi dalam sistem hukum Indonesia
dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.
1. Landasan Hukum
Pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 168 – 172 HIR /
306 – 309 RBg. Selain itu, terdapat yurisprudensi Mahkamah
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
71
Agung Republik Indonesia yang juga mengatur tentang alat bukti
keterangan saksi.
2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi
Pembuktian dengan saksi – saksi diperkenankan dalam segala
hal jika hal tersebut tidak dikecualikan dengan undang-
undang.134 Seperti halnya alat bukti lainnya dalam perkara
perdata, alat bukti keterangan saksi pun mempunyai syarat
formil dan materiil. Antara kedua syarat ini bersifat
kumulatif, bukan alternatif. Oleh sebab itu, apabila salah satu
syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah
sebagai alat bukti saksi.135
a. Syarat formil alat bukti saksi
Menurut undang-undang, terdapat beberapa syarat formil yang
melekat pada saksi, antara lain:
134 Pasal 168 HIR / 1895 KUHPerdata. Dalam pembuktian adanya suatu
Firma, diperlukan suatu akta (Pasal 22 KUHD), demikian juga dalam pembuktian adanya suatu Perseroan Terbatas, juga diperlukan akta pendirian.
135 Harahap(b), Op.Cit., hal 633. Apabila syarat formil terpenuhi
menurut hukum, namun salah satu syarat materiil tidak terpenuhi, maka saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu syarat formil tidak terpenuhi, namun syarat materiil terpenuhi, maka saksi terbut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
72
1. Orang yang cakap menjadi saksi
Berdasarkan prinsip umum, setiap orang dianggap cakap
menjadi saksi, kecuali undang-undang sendiri menentukan lain.
Orang yang dilarang didengar sebagai saksi diatur dalam Pasal
145 HIR, Pasal 172 RBg, dan Pasal 1909 KUHPerdata.
Pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi
adalah:
o Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan
(semenda) menurut keturunan yang lurus dari salah
satu pihak136
o Istri/suami salah satu pihak meskipun sudah
bercerai.137
o Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah umurnya
sudah cukup 15 tahun138
136 Namun demikian, orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam perkara
khusus, yaitu: perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak, perkara nafkah termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendudukan seorang anak belum dewasa, perkara pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua / wali, dan perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan(Pasal 172 ayat 2 RBg / Pasal 145 ayat 2 HIR). Lihat juga Subekti, op.cit., hal 40 dan Putusan MA Nomor 840/K/Sip/1971 tanggal 19 Januari 1972.
137 Putusan MA Nomor 140 K/Sip/1974: Bekas suami menurut hukum acara
yang berlaku tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi. 138 Batas umur yang dianggap cakap menjadi saksi menurut Pasal 145 ayat
(3) HIR dan dipertegas kembali oleh Pasal 1912 KUHPerdata adalah 15 tahun. Pengadilan negeri tetap berwenang memeriksa dan mendengar keterangan anak-anak tersebut tanpa disumpah. Keterangan mereka hanya dapat dianggap
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
73
o Orang gila meskipun kadang-kadang terang
ingatannya.139
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan
Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi
di persidangan. Kesaksian tersebut harus diberitahukan sendiri
dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara
tertulis.140 Keterangan yang diberikan saksi di luar sidang atau
out of court tidak memenuhi syarat, sehingga tidak sah sebagai
alat bukti, oleh karena itu tidak memiliki kekuatan
pembuktian.141 Keterangan yang diberikan di luar sidang,
meliputi keterangan tertulis di bawah sumpah, yang sering
disebut sebagai affidavit. Menurut Putusan MA No. 38K/Sip/1954:
“Suatu affidavit atau keterangan tertulis di bawah sumpah dari seseorang tidak layak dianggap berkualitas atau
sebagai penjelasan atau petunjuk saja (Pasal 145 ayat 4 HIR / Pasal 172 ayat 4 RBg).
139 Dalam Pasal 1912 KUHPerdata, yang termasuk dalam kategori ini
adalah orang yang berada di bawah pengampuan karena dungu dan orang yang sakit ingatan atau mata gelap. Mereka hanya boleh didengar keterangannya tanpa sumpah dan keterangan yang mereka berikan hanya sebagai penjelasan.
140 Mertokusumo, Op.Cit., hal 167. Pasal 140 ayat (1) HIR dan 148 HIR
menentukan bahwa terhadap saksi yang telah dipanggil dengan patut dan tidak dating akan diberi sanksi dab terhadap saksi yang telah dating di persidangan, namun enggan memberi keterangan dapat juga diberi sanksi.
141 Harahap(b), Op.Cit., hal 638.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
74
bernilai seperti keterangan saksi yang diberikan di dalam persidangan.”
Selain tidak layak dipersamakan dengan keterangan saksi di
depan pengadilan, Affidavits juga tidak diakui sebagai alat
bukti berupa akta. Oleh karena itu, affidavits menurut hukum
acara perdata Indonesia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan
pembuktian.142
3. Saksi diperiksa satu per satu
Para saksi yang hadir dalam hari sidang yang telah
ditentukan, dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi
seorang. Pemanggilan ini tidak boleh dilakukan secara bersama-
sama agar para saksi tidak saling menyesuaikan keterangan satu
dengan lainnya.143
4. Mengucapkan sumpah
Pengucapan sumpah merupakan kewajiban hukum bagi saksi.
Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1911 KUHPerdata:
142 Ibid., hal. 606. 143 Pasal 144 ayat (1) HIR / Pasal 171 RBg.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
75
”Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.”
Pada pokoknya, isi sumpah atau janji adalah akan
menerangkan apa yang sebenarnya, meliputi apa yang dialami,
dilihat, atau didengar mengenai perkara yang disidangkan atau
voir dire (berkata benar).144
Keterangan saksi yang diberikan tidak di bawah sumpah
hanya dinilai sebagai petunjuk untuk menambah keterangan-
keterangan saksi di bawah sumpah lainnya.145
b. Syarat materiil alat bukti saksi
1. Keterangan seorang saksi saja tidak sah sebagai alat bukti
Jika bukti tulisan tidak ada, maka dalam perkara perdata
orang berusaha mendapatkan saksi-saksi yang dapat membenarkan
atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka sidang
hakim.146 Namun demikian, keterangan seorang saksi saja tanpa
144 Terhadap siapa yang dengan sengaja memberikan suatu keterangan
palsu di atas sumpah, diancam suatu pidana menurut Pasal 242 KUHP, sebagai seorang yang melakukan sumpah palsu.
145 Putusan MA Nomor 90 K/Sip/1973 tanggal 29 Mei 1975. 146 Subekti, Op.Cit., hal 37. Suatu alat pembuktian dengan saksi pada
umumnya selain karena alat pembuktian dengan tulisan tidak ada, juga karena pembuktian dengan alat bukti tulisan tersebut tidak cukup.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
76
alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup
atau dengan kata lain, seorang saksi bukan saksi, unus testis
nullus testis.147
Pengertian dan penerapan unus testis nullus testis tidak
boleh ditafsirkan secara harafiah. Artinya, tidak boleh hanya
diartikan pada kasus yang benar-benar absolut pada bilangan
saksi yang diajukan hanya satu orang saja, tetapi meliputi
pengertian kualitas saksi.148
Namun demikian, kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang
saksi saja tidak boleh dianggap sebagai sempurna oleh hakim.
Gugatan harus ditolak kalau Penggugat dalam mempertahankan
dalilnya hanya mengajukan seorang saksi tanpa alat bukti
lainnya.149 Adapun alat bukti lain yang dapat menambah atau
menyempurnakan alat bukti keterangan saksi adalah alat bukti
tulisan (akta), persangkaan, pengakuan, atau sumpah tambahan.
147 Pasal 169 HIR, 306 RBg, 1905 BW. Jika ada alat bukti lain yang
mendukung keterangan saksi, dapat dianggap bahwa dalil yang diajukan sudah terbukti. Menurut Prof. Subekti, dalam sistem hukum Indonesia, dikenal kemungkinan membuktikan suatu dalil dengan persangkaan-persangkaan dan pembuktian berantai (Pasal 1906 KUHPerdata / 170 RIB), yaitu diperbolehkan untuk membuktikan peristiwa – peristiwa yang berdiri sendiri dengan keterangan satu orang saksi.
148 Harahap(b), Op.Cit., hal 648.
149 P.T Makasar 30 November 1971 Nomor 175/69/PT/Pdt, Law Report 1973
I, hal. 108 sebagaimana dikutip dari Mertokusumo, Op.Cit., hal 171.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
77
2. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan150
Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata mengatur
bawa tiap-tiap kesaksian harus berisi tentang segala sebab
pengetahuan dan bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya
tersebut. Berdasarkan teori dan praktik, landasan sumber
pengetahuan yang dianggap sah dan memenuhi syarat terbatas
pada:
o Berdasarkan pengalaman saksi sendiri
Saksi mengalami sendiri hal-hal yang diterangkannya di
persidangan, dan apa yang dialaminya itu benar-benar
berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.
o Berdasarkan penglihatan saksi sendiri
Saksi yang melihat secara fisik akan dapat menerangkan
secara spesifik mengenai waktu, tempat, dan pihak yang
terlibvat saat saksi melihat fakta atau peristiwa itu.
o Berdasarkan pendengaran saksi sendiri
150 Berdasarkan Putusan MA Nomor 803 K/ Sip/1970 tanggal 15 Mei 1971,
pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain tidak perlu dipetimbangkan oleh pengadilan, sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan alat bukti yang sah.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
78
Pendengaran yang dimaksud harus spesifik. Saksi harus
dapat menjelaskan waktu, tempat, dan pihak yang ada
pada saat saksi mendengar hal-hal yang diterangkannya
dalam persidangan. Kemudian keterangan yang dijelaskan
yang bersumber dari pendengaran tersebut harus relevan
dengan masalah yang disengketakan.
Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan
pengalaman sendiri tidak akan dinilai memiliki kekuatan
pembuktian. Demikian juga dengan kesaksian seseorang
berdasarkan cerita dari pihak ketiga atau testimonium de
auditu. Hal tersebut tidak diperkenankan karena keterangan
tersebut tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialaminya
sendiri.151
3. Saling persesuaian antar keterangan saksi
Persesuaian keterangan saksi diatur dalam Pasal 170 HIR dan
Pasal 1908 KUHPerdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa:
151 Menurut M. Yahya Harahap (”Hukum Acara Perdata”), penentangan
menerima de auditu sebagai saksi atau alat bukti adalah suatu hal yang bersifat fundamental. Hal ini disebabkan karena apa yang diterangkan oleh saksi tersebut mengandung bahaya kesalahan yang dapat memutarbalikkan keadaan. Sulit diharapkan saksi itu dapat melakukan repetisi atau pengulangan cerita atau pernyataan yang persis sama dengan apa yang disampaikan oleh tangan pertama.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
79
o Terjadi saling persesuaian antara keterangan saksi yang
satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi
dengan alat bukti yang lain, barulah keterangan itu sah
sebagai alat bukti dengan nilai kekauatan pembuktian
bebas (vrij bewijskracht)
o Jika keterangan antara saksi yang satu dengan yang lain
terpisah-pisah dan saling berdiri sendiri atau antara
keterangan saksi dengan alat bukti yang lain saling
bertentangan, maka keterangan tersebut tidak memenuhi
syarat materiil sebagai alat bukti. Oleh sebab itu, ia
tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian.
3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi
Tata cara pemeriksaan saksi diatur dalam Pasal 150, 151,
dan 152 HIR. Adapun hal-hal yang diatur dalam pasal-pasal
tersebut adalah sebagai berikut.
a. Hak para pihak untuk mengajukan pertanyaan
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 150 ayat (1) HIR yang
menentukan bahwa pihak yang berperkara dapat mengajukan
pertanyaan kepada saksi. Mengajukan pertanyaan merupakan hak
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
80
yang diberikan oleh undang-undang, bukan kewajiban hukum.152
Adapun tata urutan bertanya dalam persidangan adalah sebagai
berikut.
1. Pihak yang mengajukan saksi lebih dulu bertanya
Dari segi teori dan praktik, yang aktif mengajukan
pertanyaan kepada saksi adalah dari pihak yang menghadirkan
saksi itu sendiri. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk
membuktikan kebenaran dalil gugatannya.153
2. Pemeriksaan silang/cross-examination
Kesempatan melakukan pemeriksaan silang kepada saksi baru
diberikan kepada pihak lawan setelah pihak yang
menghadirkan saksi selesai mengajukan pertanyaan. Tujuan
utama dari pemeriksaan silang adalah untuk memberikan
kesempatan kepada pihak lawan untuk menguji keakurasian
keterangan yang diberikan saksi pada pemeriksaan yang lalu.
152 Dengan demikian, para pihak yang bersangkutan diberikan pilihan
untuk mempergunakan haknya. Masing-masing pihak tidak boleh dihalangi atau dilarang untuk menggunakan haknya, dan tidak boleh dipaksa untuk menggunakan haknya.
153 Harahap(b), Op.Cit., hal 673.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
81
3. Hakim dapat mengajukan pertanyaan
Pasal 150 ayat (2) HIR memberikan hak dan wewenang kepada
hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi. Hakim diberikan
hak untuk mengambil bagian dalam mencari dan menemukan
kebenaran formil melalui keterangan saksi. Dalam mengajukan
pertanyaan, hakim dapat mengajukan segala pertanyaan kepada
saksi sesuai atas kemauannya sendiri.154 Adapun kewenangan
hakim yang lain adalah untuk menolak pertanyaan-pertanyaan
yang tidak ada hubungannya dengan perkara.155
b. Saksi didampingi juru bahasa
Pasal 151 jo. Pasal 284 jo. Pasal 285 HIR mengatur
pengangkatan juru bahasa untuk mendampingi saksi dalm sidang
pengadilan dalam hal:
o Saksi tidak mengerti dengan bahasa yang dipakai
o Saksi bisu tuli dan tidak pandai menulis
c. Keterangan saksi dituangkan dalam berita acara
154 Pasal 150 ayat (3) HIR. Menurut Yahya Harahap, hal ini artinya
secara ex-officio hakim dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi. Jika hal itu dilakukannya, pihak yang berperkara tidak boleh mengajukan keberatan dan saksi wajib menjawabnya.
155 Pasal 150 ayat (1) HIR.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
82
Pasal 152 HIR mengatur bahwa keterangan saksi yang
diperiksa dalam persidangan dituliskan dalam proses-perbal
persidangan itu oleh panitera pengadilan negeri. Berita acara
tersebut akan digunakan oleh hakim dalam menilai dan memutuskan
kasus. Para pihak yang berperkara dapat meminta salinan berita
acara pemeriksaan saksi kepada pantera pengadilan negeri yang
bersangkutan.
d. Khusus untuk ahli, pada hari pemeriksaan di pengadilan, ahli
yang bersangkutan wajib menyerahkan laporan hasil
pemeriksaannya secara tertulis kepada hakim. Keterangan yang
ditulis oleh ahli di dalam laporan tersebut dikuatkan dengan
kesaksian yang ia berikan di bawah sumpah di pengadilan.156
4. Kekuatan Pembuktian
Penilaian beberapa saksi yang masing-masing berdiri
sendiri dan terpisah satu sama lain tentang pelbagai peristiwa
yang digunakan untuk membuktikan suatu perbuatan diserahkan
kepada pertimbangan hakim.157 Hakim dalam memberikan
156 Pasal 154 ayat (2) HIR. 157 Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1906 KUHPerdata yang
mengatur bahwa: Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
83
penilaiannya dapat mengacu pada Pasal 1908 KUHPerdata jo. Pasal
172 HIR yang menyatakan bahwa:
Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.
Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli di
persidangan juga diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan
hakim. Hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat ahli
jika hakim memiliki penilaian yang berbeda. Berdasarkan uraian
di atas, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi sebagai alat
pembuktian hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.
Dalam hal ini, kekuatan pembuktiannya bergantung kepada
penilaian hakim.
peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksiankesaksian yang berdiri sendiri itu.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
84
B. KETERANGAN SAKSI DALAM HUKUM ACARA PERDATA SINGAPURA
1. Landasan Hukum
Secara umum hukum pembuktian Singapura diatur dalam
Evidence Act. Evidence Act berlaku bagi seluruh proses
peradilan baik sebelum maupun di dalam persidangan, termasuk
mengenai alat bukti keterangan saksi, kecuali untuk affidavits
atau arbitral proceedings.158 Dalam perkara perdata, terdapat
aturan tambahan mengenai pembuktian, yaitu Rules of The Supreme
Court dan Rules of The Subordinate Court. Di dalam kedua
perangkat aturan tersebut dapat ditemukan pengaturan mengenai
affidavits. Lebih lanjut, sistem hukum common law Inggris yang
diadopsi oleh Singapura, memberikan ruang bagi aplikasi common
law negara Inggris maupun negara-negara Commonwealth apabila
tidak ditemukan pengaturannya di dalam perangkat hukum
Singapura.159
158 Singapore, Section 2 (1) Evidence Act.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
85
Hukum Singapura menempatkan alat bukti keterangan saksi ke
dalam oral evidence. Oral evidence mencakup keterangan saksi
berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri, dan
keterangan ahli. Hukum Acara Perdata Singapura juga tidak
mengenal pemisahan antara saksi biasa dan saksi ahli. Keduanya
digabungkan ke dalam alat bukti kesaksian atau oral evidence.
“Oral evidence must be direct160 62. —(1) Oral evidence must in all cases whatever be direct — (a) if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw that fact; (b) if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard that fact; (c) if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived that fact by that sense or in that manner; (d) if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds.”
Ahli di dalam hukum acara perdata Singapura memiliki
definisi sebagai berikut.
Opinions of third persons when relevant Opinions of experts
159 Tet Yung, Op.Cit., hal. 7. 160 Singapore, Section 62 of Evidence Act.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
86
47. —(1) When the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art, or as to the identity or genuineness of handwriting or finger impressions, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or in questions as to the identity or genuineness of handwriting or finger impressions, are relevant facts. (2) Such persons are called experts.
2. Syarat Alat Bukti Keterangan Saksi
Di dalam sistem hukum acara perdata, juga terdapat syarat
formil dan materiil agar sebuah kesaksian dapat secara sah
menjadi alat bukti keterangan saksi. Adapun yang menjadi syarat
formil adalah sebagai berikut.
a. Orang yang cakap menjadi saksi
Pada dasarnya, setiap orang memiliki kompetensi untuk
menjadi saksi, kecuali ditentukan lain oleh pengadilan.
Pengadilan dapat menilai kompetensi seseorang berdasarkan
kemampuan untuk memberikan jawaban yang rasional. Hal yang
menjadi tolak ukur adalah kondisi di bawah umur atau sangat
tua, penyakit tertentu atas fisik maupun psikis, dan hal-hal
lainnya. Sebagaimana dikutip dari Section 120 Evidence Act:
Who may testify
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
87
120. All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or from giving rational answers to those questions by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind. Explanation.—A lunatic is not incompetent to testify unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them.
Bagi saksi yang tuna wicara, dimungkinkan untuk memberikan
kesaksian secara tertulis ataupun dengan bahasa isyarat.
Apabila saksi tersebut memberi kesaksian dengan tulisan, maka
hal tersebut dilakukan di dalam pengadilan, dan saksi tersebut
harus menandatangani kesaksiannya di hadapan hakim. Kesaksian
yang dilakukan dengan cara demikian tetap dianggap sebagai oral
evidence, bukan documentary evidence. Sebagaimana dikutip dari
Section 121 Evidence Act:
Dumb witnesses 121. —(1) A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as, for example, by writing or by signs; but such writing must be written and the signs made in open court. (2) Evidence so given shall be deemed to be oral evidence.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
88
Dalam perkara perdata, para pihak yang bersengketa juga
memiliki kecakapan untuk memberikan kesaksian, demikian juga
dengan suami atau istri dari pihak yang berpekara, juga
dianggap cakap untuk bersaksi. Sebagaimana diutip dari Section
122 (1) Evidence Act:
Parties to civil suit and their wives or husbands, and husband or wife of person under criminal trial 122. —(1) In all civil proceedings, the parties to the suit, and the husband or wife of any party to the suit, shall be competent witnesses
Hal ini berbeda dengan sistem hukum pembuktian di
Indonesia. Pihak yang cakap untuk menjadi saksi tidak termasuk
pihak yang berperkara dan bukan suami atau istri meskipun sudah
bercerai. Prof. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesaksian
adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan
tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan
secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak
dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.161 Sementara itu,
Pasal 145 HIR, Pasal 172 RBg, dan Pasal 1909 KUHPerdata
161 Mertokusumo, Op.Cit., hal 112.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
89
mengatur larangan mengenai suami atau istri dari para pihak
untuk menjadi saksi.
b. Menyusun affidavits
Affidavits adalah,
“A voluntary declaration of facts written down and sworn to by the declarant before an officer authorized to administer oaths, such as a notary public.”162
Adapun syarat penyusunan Affidavits antara lain: 163
1. Affidavits yang diserahkan melalui media elektronik164
a. Affidavit ini wajib untuk memiliki lebar margin yang tidak
kurang dari 35 mm dari ke empat sisi halaman
b. Beberapa hal di bawah ini merupakan ketentuan yang harus
ditulis di pojok kanan atas dari halaman pertama setiap
affidavit:
o Pihak yang berperkara : Penggugat atau Tergugat.
o Nama dari deponent.
162 Black’s Law Dictionary, Op.Cit. 163 The Subordinate Courts Practice Directions, E-Practice Direction
Number 3 of 2007, “Legislation and Directions” section of the Subordinate Courts website at http://www.subcourts.gov.sg. (11 Januari 2008).
164 Pengadilan di Singapura telah menerapkan teknologi Singapore Judicial Electronic Filing Service (EFS) untuk memudahkan pengurusan administratif pengadilan. Sistem ini memperkenalkan nation-wide paperless court system. Lihat http://info.efs.com.sg/default.htm.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
90
o Nomor urut affidavit, dalam file, berdasarkan susunan
kasus atau permasalahan yang diungkap oleh deponen.
o Tanggal affidavit dibuat, dan
o untuk data affidavit yang berhubungan dengan
proceedings di bawah Section 59 dan Part X dalam the
Women’s Chapter (Cap. 353, 1997 Edisi Revisi),
proceedings di bawah the Admistration of Muslim Law
Act (Cap.3, 1999 Edisi Revisi), section 17A of the
Supreme Court of Judicature Act (Cap. 323, 1999 Edisi
Revisi) atau the Guardianship of Infants Act (Cap.
122, 1985 Edisi Revisi):
Di pojok kanan atas dari halaman pertama untuk setiap
affidavit, harus di jelaskan apakah data affidavit
dikumpulkan berdasarkan, contested divorce (“CD”),
uncontested divorce (“UD”), summons (“SUM”),
ancillary matters (“AM”) atau originating summons
(“OS”) hearing, dan jika data affidavit dikumpulkan
berkenaan dengan summons hearing, maka the number of
the said summons harus di sebutkan, berdasarkan
jumlah angka yang tersedia.
Contoh, ““Defendant: Tan Ah Kow: 4th:
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
91
15.4.2000: AM hearing”; and “Defendant: Tan
Ah Kow: 4th: 15.4.2000: SUM hearing: SUM no.
1234 of 2000"
c. Setiap halaman dalam affidavit (termasuk separators dan
barang bukti) harus disusun secara berurutan, dan nomor
halaman harus diletakkan di atas tengah halaman.
2. Affidavit yang tidak diserahkan secara elektronik
a. Format affidavit secara umum
o Affidavit di siapkan dalam kertas A4-ISO yang
berkualitas tinggi dengan lebar margin yang tidak
kurang dari 35 mm dari ke empat sisi halaman.
o Kertas yang di gunakan harus lah berwarna putih.
o Affidavit disiapkan dalam bentuk printing, litografi
atau bentuk ketikan, dan tanpa pengecualian, tidak
disiapkan melalui carbon copying. Data dokumen yang
diserahkan dalam bentuk fotografik atau proses
sejenis yang nantinya akan memberikan gambaran yang
permanen dan bebas dari kesalahan akan diterima, hal
ini pun berlaku untuk data dalam bentuk fax yang
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
92
mengandung ketentuan sama seperti proses diatas.
Photographic copies yang tidak jelas akan ditolak.
o Affidavit haruslah dalam bentuk print atau ketikan,
double-spaced dan hanya pada satu sisi halaman saja
b. Pemberian tanda dalam affidavits
Dalam pojok kanan atas dari halaman pertama dari setiap
affidavit, dan juga pada halaman belakang harus tercantum:
o Pihak yang berperkara (Penggugat atau Tergugat).
o Nama dari deponent.
o Jumlah affidavit yang berkaitan dengan para deponen,
dan
o tanggal pembuatan data.
Contoh, “2nd Deft: Tan Ah Kow: 4th: 23.08.2005”.
c. Penjilidan affidavit
o Affidavit yang memiliki 30 halaman atau kurang
(termasuk barang bukti, pembagian halaman, dan lembar
belakang) dapat di staple di bagian pojok kanan atas
kertas.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
93
o Affidavit apapun (termasuk barang bukti, pembagian
halaman, dan lembar belakang) yang lebih dari 30
halaman di sarankan untuk di jilid menggunakan
plastic ring binding atau plastic spine thermal
binding (warna merah untuk plaitiff/appellant, dan
warna biru untuk defendants/respondents) dengan
diberi lapisan plastik berwarna bening pada halaman
depan dan belakang.
d. Pembuatan halaman pada affidavit
Pembuatan halaman dalam setiap lembar tertulis pada
affidavit harus disusun secara berurutan, dan nomor halaman
diletakkan di atas tengah halaman.
Perubahan terhadap isi affidavit hanya dapat dilakukan
sebelum affidavit tersebut diserahkan kepada pengadilan.
Perubahan ini harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh
pihak yang bersangkutan, dan disumpah kembali oleh juru sumpah.
Pada bagian keterangan yang telah diubah harus ditambahkan kata
“re-sworn.”165
165 Singapore, Order 41, Rule 7 of The Rules of Court.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
94
c. Mengucapkan sumpah
Sumpah atau oaths wajib diucapkan oleh setiap saksi yang
akan memberikan kesaksian di pengadilan walaupun mereka telah
menyusun affidavits yang juga dibuat di bawah sumpah.
Sumpah dalam affidavits dilakukan untuk menjamin isi dari
affidavits tersebut. Sementara itu, sumpah saksi di hadapan
pengadilan untuk menjamin bahwa saksi akan memberikan kesaksian
yang benar sehingga kesaksian dirinya dapat dinilai sebagai
alat bukti keterangan saksi.166
3. Tata Cara Pemeriksaan Saksi
Pemeriksaan saksi dalam sistem peradilan perkara perdata
Singapura telah dimulai dalam tahap Discovery and
Interrogatories. Dalam tahap ini, para pihak telah melalui
pleadings / tahap balas-membalas surat berperkara, namun belum
memasuki sidang / trials. Dalam persidangan, saksi-saksi
tersebut akan dipanggil secara sah untuk memberikan
166 Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara antara penulis dengan
advokat dari Rajah & Tann yang menjadi pembela Beckkett Pte. Ltd., yaitu Mr. Hamidul Haq Pada 15 April 2008: “Did all of the witnesses have to swear in front of the court before their examination? I understand that affidavits were already made under oath, so what is the purpose of making such oath again?
Yes. Witnesses have to either make oath or afffirmation before they can give evidence at trial. The oath/ affirmation made for the affidavit is to affirm the contents of the affidavit evidence. The oath/ affirmation at the trial is to affirm the contents of whatever evidence the witnesses will be giving testimony on at the trial.”
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
95
keterangannya di hadapan hakim. Dengan demikian, pemeriksaan
saksi terbagi ke dalam dua tahap, yaitu:
a. Sebelum Trials/persidangan
Penggugat/Plaintiff yang telah mengisi formulir gugatan di
pengadilan diwajibkan untuk membuat affidavits of evidence-in-
chief. Adapun yang dimaksud dengan affidavits of evidence-in-
chief adalah keterangan setiap saksi pertama yang akan
dihadirkan oleh para pihak yang dibuat secara tertulis dan
dibuat di bawah sumpah.167 Tujuan dari pembuatan affidavit ini
adalah untuk memberikan penjelasan kepada hakim dan pihak lawan
tentang duduk perkara yang sebenarnya.
Tergugat juga diwajibkan untuk menyusun affidavit of
evidence-in-chief terhadap semua saksi yang akan dihadirkannya.
Pada hari yang ditentukan oleh Pengadilan, para pihak akan
melakukan pertukaran affidavits, sehingga seluruh pihak,
termasuk hakim dapat melihat persoalan dari setiap sudut
pandang.
Pengadilan di Singapura tidak menghendaki adanya hal-hal
yang “mengejutkan” yang terjadi di persidangan tanpa diketahui
167 Lihat http://app.subcourts.gov.sg/civil dalam bagian “Explanatory
Notes for a general overview of a civil action from commencement till final disposal of action.”
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
96
oleh siapapun.168 Selain itu, dengan adanya affidavits
pemeriksaan di persidangan akan lebih kondusif dan efisien
karena para pihak telah siap dengan materi pembelaan masing-
masing.
b. Saat trials / persidangan
Di dalam Evidence Act Section 139 dijelaskan bahwa tahap
pemeriksaan saksi di pengadilan terdiri dari 3 bagian, yaitu:
1. Examination-in-chief
Examination-in-chief merupakan pemeriksaan pertama
terhadap saksi yang dihadirkan oleh pihak yang memintanya.169
Dengan demikian, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh
Penggugat maupun Tergugat akan diperiksa pertama kali di
pengadilan dengan prosedur ini. Adapun tujuan dari tahap ini
168 Dalam praktek, advokat dari para pihak diberikan hak untuk bertanya
lebih dahulu kepada saksi-saksi yang akan dihadirkan. Sebagai upaya untuk mencegah pernyataan yang berlawanan dari saksi saat di persidangan, dibuatlah affidavits atau pernyataan di bawah sumpah di hadapan notaris. Lihat http://research.lawyers.com/ Depositions-and-Affidavits.html (18 Januari 2008).
169 Tet Yung, Op.Cit., hal. 193. Lihat juga Section 139 (1) Evidence
Act.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
97
adalah agar saksi dapat membenarkan atau memperkuat dalil-dalil
dari para pihak.
Prinsip dasar dari tahap ini adalah larangan untuk
menanyakan leading questions.170 Terdapat dua tipe leading
questions. Pertama, pertanyaan yang mengarahkan saksi untuk
menjawab sesuai keinginan Penggugat. Kedua, pertanyaan yang
mengasumsikan sebuah fakta yang belum tentu benar adanya.171
Examination-in-chief menempatkan saksi untuk menceritakan
duduk perkara, sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar, atau
alami secara bebas, bukan untuk didikte oleh Penggugat atau
Kuasanya.172 Dalam sistem hukum Singapura, leading questions
dilarang untuk diajukan, kecuali dengan persetujuan
pengadilan.173
Pemeriksaan saksi pertama diawali dengan pengucapan sumpah
dan pemeriksaan identitas (nama, nomor kartu identitas,
pekerjaan, dan alamat). Sesudah itu, saksi akan diminta untuk
170 Sebagaimana dikutip dari Section 143 Evidence Act: “Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive or suggesting disputed facts as to which the witness is to testify, is called a leading question.”
171 Roderick Munday, Evidence, (London: Butterworths Core Text Series, 2001) hal. 104.
172 Ibid. 173 Singapore, Section 144 paragraph 1 Evidence Act.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
98
menyampaikan dan mengkonfirmasi keterangan yang telah ia buat
di bawah sumpah dalam affidávit of evidence in chief.174
2. Cross-examination
Tahap selanjutnya adalah Cross-examination, yaitu
pemeriksaan saksi oleh pihak lawan setelah saksi diperiksa
dalam examination-in-chief.175 Pihak lawan yang tidak melakukan
pemeriksaan ini dianggap menerima kesaksian yang diberikan
dalam tahap pertama.176 Tujuan dari tahap pemeriksaan ini adalah
untuk mencari kelemahan pihak lawan atau untuk membuktikan
kebenaran dalil pihaknya.
Evidence Act juga mengatur lebih jauh mengenai jenis
pertanyaan yang dapat diajukan dalam cross-examination, antara
lain:
174 Conducting A Civil Trial in Person, http://
app.subcourts.gov.sg/civil/page.aspx?pageid=10872 (18 Januari 2008). 175 Singapore, Section 139(2) Evidence Act. Lihat juga Chin Tet Yung,
hal 197. 176 Chin Tet Yung, Op.Cit., hal 197.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
99
a. Leading questions
Pertanyaan leading questions yang dapat diajukan dalam
tahap memiliki batasan-batasan sebagai berikut:177
o Pertanyaan tidak menyebabkan saksi menjawab dengan
mengulang kalimat tepat seperti kalimat dalam
pertanyaan yang diajukan, dan
o Pertanyaan tidak boleh mengasumsikan bahwa suatu fakta
telah terbukti, padahal fakta tersebut belum atau telah
tidak terbukti.
b. Pertanyaan menyangkut kredibilitas saksi
Berbeda dengan pemeriksaan pertama, dalam tahap ini, pihak
yang bersangkutan dapat menanyakan tentang isu yang
terkait dengan kasus maupun hal yang menyangkut
kredibilitas saksi. Seperti yang diatur dalam Section 148
Evidence Act, yaitu:
177 Section 145 paragraph 1 Evidence Act menyatakan bahwa,
(1) Leading questions may be asked in cross-examination, subject to the following qualifications: (a) the question must not put into the mouth of the witness the very words which he is to echo back again; and (b) the question must not assume that facts have been proved which have not been proved, or that particular answers have been given contrary to the fact.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
100
Questions lawful in cross-examination 148. When a witness may be cross-examined, he may, in addition to the questions hereinbefore referred to, be asked any questions which tend — (a) to test his accuracy, veracity or credibility; (b) to discover who he is and what is his position in
life; or (c) to shake his credit by injuring his character,
although the answer to such questions might tend, directly or indirectly, to criminate him, or might expose or tend, directly or indirectly, to expose him to a penalty or forfeiture.
3. Re-examination.
Tahap terakhir pemeriksaan saksi adalah re-examinating.
Pada tahap ini, Penggugat / Plaintiff diberikan kesempatan
untuk menanyai saksinya kembali.178 Adapun hal-hal yang dapat
ditanyakan pada pemeriksaan ini terbatas pada hal-hal yang
muncul pada cross-examination yang bertujuan untuk melakukan
klarifikasi.179 Apabila Penggugat menanyakan hal-hal baru maka
terhadapnya akan dikenakan sanksi yudisial, yaitu pemberian hak
pada pihak lawan untuk melakukan cross-examination ulang dan
pemeriksaan akan diulang kembali secara keseluruhan.180
178 Singapore, Section 139 paragraph (3) Evidence Act. 179 Munday, Op.Cit., hal. 116. 180 Singapore, Section 40 paragraph (3) Evidence Act.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
101
Hakim yang memimpin jalannya persidangan, setiap saat
memiliki kewenangan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-
saksi yang diajukan oleh para pihak mengenai fakta yang relevan
maupun tidak relevan dengan duduk perkara guna memperoleh
bukti. Dalam hal ini, tidak ada satu pihak maupun kuasanya yang
memiliki hak keberatan terhadap pertanyaan tersebut.181
3. Kekuatan Pembuktian
Keterangan saksi dimaksudkan untuk menjelaskan setiap
fakta, kecuali terhadap isi dari dokumen.182 Evidence Act
Singapura mengatur secara rinci mengenai alat-alat bukti yang
dapat diajukan dalam persidangan. Evidence Act juga memberikan
panduan bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian atas
keterangan saksi. Keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian
apabila keterangan tersebut menjabarkan fakta yang terkait
dengan perkara (facts in issue) dan fakta tersebut dianggap
relevan (relevant fact).183
181 Singapore, Section 167 paragraph (1) Evidence Act. 182 Singapore, Section 61 Evidence Act. 183 Evidence Act memberikan empat kategori fakta, yaitu:
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
102
Selanjutnya, suatu keterangan saksi memiliki kekuatan
pembuktian apabila berkaitan langsung (direct) dengan perkara.
Sesuai Section 62 Evidence Act, Hal mengandung pengertian
bahwa:
a. Apabila keterangan saksi merujuk pada sesuatu yang
dapat terlihat, maka hal tersebut harus berupa pembuktian dari
saksi yang melihat langsung fakta tersebut;
b. Apabila keterangan saksi merujuk pada sesuatu yang
dapat terdengar, maka hal tersebut harus berupa pembuktian dari
saksi yang mendengar langsung fakta tersebut;
c. Apabila keterangan saksi merujuk pada sesuatu yang
dapat diterima melalui metode lainnya, maka hal tersebut harus
“Relevant” (2) One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this Act relating to the relevancy of facts. “Proved” (3) A fact is said to be “proved” when, after considering the matters before it, the court either believes it to exist or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. “Disproved” (4) A fact is said to be “disproved” when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist. “Not proved” (5) A fact is said to be “not proved” when it is neither proved nor disproved.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
103
berupa pembuktian dari saksi yang melakukan metode lain
tersebut;
d. Apabila keterangan saksi merujuk pada opini, maka hal
tersebut harus berupa pembuktian dari saksi yang memiliki opini
tersebut;
e. Apabila keterangan saksi merujuk pada sesuatu benda
selain dokumen, maka Pengadilan dapat meminta agar benda
tersebut dihadirkan ke hadapan sidang pengadilan.
Prinsip utama dalam sistem hukum di Singapura adalah bahwa
alat bukti yang terbaik harus dihadirkan di dalam persidangan
(the best evidence must be made available to the court),
misalnya, ketika ketentuan-ketentuan dalam suatu transaksi
dituangkan ke dalam dokumen, maka dokumen itulah yang menjadi
alat bukti yang terbaik (best evidence) dalam membuktikan
ketentuan-ketentuan tersebut.184
184 Berdasarkan hasil wawancara penulis melalui email dengan advokat
Rajah & Tann yang menjadi pembela Beckkett Pte. Ltd., yaitu Mr. Hamidul Haq pada 30 April 2008:
“The overriding principle is that the best evidence must be made available to the court. When the terms of a transaction are set out in the form of a document, the document is usually the best evidence of those terms. Therefore when the terms of a contract are set out in a document, no evidence except the document itself will be allowed to prove its contents unless there are facts which would invalidate the
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
104
Selain itu, dalam civil procedure Singapura dikenal asas
”preponderance of evidence.” Menurut Black’s Law Dictionary,
preponderance of evidence adalah:
“The greater weight of the evidence, not necessarily established by the greater number of witnesses testifying to a fact but by evidence that has the most convincing force; superior evidentiary weight that, though not sufficient to free the mind wholly from all reasonable doubt, is still sufficicient to incline a fair and impartial mind to one side of the issue rather than the other.”185
Dalam perkara perdata, asas ini merupakan pedoman hakim
untuk menimbang dan menentukan pihak mana yang memiliki alat
bukti yang lebih kuat. Sebagaimana dikutip dari Balck’s Law
Dictionary:
“This is the burden of proof in most civil trials, in which the jury is instructed to find for the party that, on the whole, has th stronger evidence, however slight the edge may be.”186
document or which involves the existence of a separate oral agreement as to any matter on which the document is silent”
185 Bryan A. Garner, ed., Op. Cit., hal. 1220. 186 Ibid.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
105
Dengan demikian, ketika perkara menyangkut kontrak yang
dituangkan ke dalam suatu dokumen tertulis, tidak ada alat
bukti selain dokumen tertulis itu sendiri yang dapat
membuktikan legalitas suatu ketentuan dalam kontrak, kecuali
terdapat fakta-fakta lain yang dapat membatalkan dokumen
tersebut, atau terdapat suatu perjanjian lisan (oral) yang
terkait dengan dokumen tersebut dan tidak disebutkan di dalam
dokumen.
BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI KETERANGAN SAKSI DALAM
ACARA PERDATA ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA
A. PERKARA SECARA UMUM
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
106
1. Gambaran Perkara di Indonesia187
Kasus ini diawali dengan perjanjian kredit, dimana pada
bulan Oktober 1997, PT. Asminco (Asminco) yang saat itu
memiliki 15% saham di PT. Adaro (Adaro)188, menandatangani
perjanjian kredit dalam bentuk Bridge Facility Agreement189
dengan Deutsche Bank Aktien Gesellschaft sebesar US$ 100 Juta.
Jangka waktu pinjaman tersebut cukup singkat, yaitu hanya
sekitar 10 bulan, dengan jatuh tempo pada bulan Agustus 1998.
Tujuan kredit tersbut adalah untuk pembelian 25% saham Adaro
yang dimiliki oleh PT. Tietamas Majutama dan PT. Panca Muspan,
sehingga Asminco memiliki 40% saham Adaro.190
187 Dirangkum dari berbagai sumber oleh Teddy Anggoro, Upaya Hukum Yang
Dapat Diajukan Terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri (Studi Kasus Deutsche Bank Ag. Singapore Lawan Beckket PTE. LTD Tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengenai Eksekusi Gadai Saham Oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003).
188 PT. Adaro adalah Perusahaan Pertambangan Batubara terkemuka di
Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Sukanto Tanoto dan Hasjim Djoyohadikusumo.
189 Dalam perjanjian ini disepakati bahwa pelaksanaan perjanjian
tersebut dijamin dengan Beckket dan SME sebagai Corporate Guarantee dan saham dengan Lembaga Gadai yang didasarkan pada Share Pledge Agreement sebagai perjanjian assesoirnya.
190 Selain untuk pembelian saham, fasilitas kredit tersebut juga digunakan untuk membiayai modal kerja Asminco.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
107
Perjanjian kredit tersebut disertai dengan perjanjian
gadai saham, sebagai jaminan pelunasan hutang dengan
menggadaikan beberapa saham, yaitu:
a. Sebanyak 40% saham Asminco di Adaro
b. Sebanyak 40% saham Asminco di PT Indonesia Bulk Terminal
(IBT)
c. Sebanyak 74,2% saham Beckkettt di PT. Swabara Mining and
Energy (SME), dan
d. 100%-1 saham SME di Asminco.
Pada saat perjanjian kredit tersebut jatuh tempo pada
bulan Agustus 1998, Asminco belum dapat mengembalikan hutangnya
kepada Deutsche Bank. Kemudian atas permintaan Asminco,
Deutsche Bank menyetujui penjadwalan kembali (reschedulling)
pelunasan hutang hingga 31 Desember 2000. Namun demikian,
hingga batas waktu yang telah disepakati, Asminco belum juga
melunasi hutangnya, sehingga Deutsche Bank mengirim somasi
sebanyak 4 kali.
Tidak adanya itikad baik dari Asminco untuk membayar, maka
pada Desember 2001, Deutsche Bank memohon penetapan eksekusi
gadai saham ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
108
Dalam waktu singkat, hakim PN Jaksel mengabulkan permohonan
Deutsche Bank dengan mengeluarkan penetapan mengenai eksekusi
saham-saham yang dijaminkan dengan gadai tersebut. Penjualan
tersebut dilakukan di bawah tangan (private selling). Adapun
penetapan yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1. Untuk Eksekusi 40% saham milik Asminco di IBT191:
o Penetapan No. 335/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel,
o Penetapan No. 336/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel,
o Penetapan No. 337/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel
2. Untuk Kesekusi 40% saham milik Asminco di Adaro192:
o Penetapan No. 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel,
o Penetapan No. 333/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel,
o Penetapan No. 334/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel
3. Untuk Eksekusi 74,2% saham milik Beckkettt di SME193:
o Penetapan No. 338/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel,
o Penetapan No. 339/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel,
o Penetapan No. 340/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel
4. Untuk Eksekusi 100%-1 saham milik SME di Asminco194:
191 Masing-masing tanggal 11 Desember 2001. 192 Masing-masing tanggal 11 Desember 2001 . 193 Masing-masing tanggal 11 Desember 2001 .
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
109
o Penetapan No. 341/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel,
o Penetapan No. 342/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel,
o Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel
Penjualan saham dilakukan pada 15 Februari 2002 dan saham
tersebut dibeli oleh beberapa pihak, yaitu PT. Dianlia
Setyamukti (DSM), PT. Akabiluru (Akabiluru), dan PT. Mulhendi
Sentosa Abadi (MSA).
Tiga tahun kemudian, Beckkett yang merupakan perusahaan
induk Asminco mengajukan gugatan kepada Deutsche Bank melalui
PN Jaksel untuk meminta pengadilan agar penjualan saham
tersebut dinyatakan batal demi hukum. Namun demikian, Beckkett
mencabut gugatannya karena telah mengajukan Permohonan
Pembatalan Penetapan PN Jaksel tentang Eksekusi Gadai Saham
tersebut ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta melalui Ketua Pengadilannya mengabulkan Permohonan
Beckkett dengan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut.
Penetapan PT Jakarta195:
194 Masing-masing tanggal 11 Desember 2001 . 195 ”Deutsche Bank Kembali Digugat,” www.hukumonline.com (25 Maret
2008).
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
110
1. Penetapan PT Jakarta No. PTJ.KPT.02.2005 tertanggal 25 Februari 2005 yang menetapkan batal demi hukum penetapan-penetapan PN Jakarta Selatan sebagai berikut: Penetapan No. 335/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 336/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 337/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel masing-masing tanggal 11 Desember 2001 dan Penetapan No. 35/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel tanggal 19 Februari 2002
2. Penetapan PT Jakarta No. PTJ.KPT.03.2005 tertanggal 25 Februari 2005 yang menetapkan batal demi hukum penetapan-penetapan PN Jakarta Selatan sebagai berikut: Penetapan No. 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 333/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 334/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel masing-masing tanggal 11 Desember 2001 dan Penetapan No. 36/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel tanggal 19 Februari 2002
3. Penetapan PT Jakarta No. PTJ.KPT.04.2005 tertanggal 25 Februari 2005 yang menetapkan batal demi hukum penetapan-penetapan PN Jakarta Selatan sebagai berikut: Penetapan No. 341/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 342/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel, Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel masing-masing tanggal 11 Desember 2001 dan Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN.Jak.Sel tanggal 19 Februari 2002
Dalam hal ini, Beckkett mempermasalahkan penjualan secara
private tersebut dilakukan dengan harga yang jauh di bawah
harga pasar. Hal ini (menurut Beckkett) bertentangan dengan
pengaturan eksekusi obyek gadai yang diatur dalam KUHPerdata.
Deutsche Bank beragumen bahwa harga US$ 46 juta tersebut
sudah merupakan harga pasar pada saat saham tersebut dijual.
Mekanisme penjualan secara private tersebut berdasarkan cara
yang ditentukan oleh hakim, berdasarkan Penetapan PN Jaksel
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
111
tersebut, yang menurut Deutsche Bank telah sesuai dengan
pengaturan eksekusi objek gadai dalam KUHPerdata. Selain itu,
Deutsche Bank mempermasalahkan kompetensi Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding dalam membatalkan
Penetapan PN Jaksel. Menurut Deutsche Bank, berdasarkan undag-
undang dan yurisprudensi, pembatalan Penetapan PN harus
dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawas tertinggi
yudisial.
2. Gambaran Perkara di Singapura196
Penjualan saham secara private selling yang dilakukan oleh
Deutsche Bank pada 15 Februari 2002 kepada beberapa pihak,
yaitu PT. Dianlia Setyamukti (DSM), PT. Akabiluru (Akabiluru),
dan PT. Mulhendi Sentosa Abadi (MSA), dinilai telah melanggar
hukum oleh Beckkett.
Pada 27 April 2004, Beckkett mengajukan gugatan kepada
Deutsche Bank di High Court Singapore.197 Perkara ini diajukan
oleh Beckkett ke pengadilan di Singapura karena “The Share Sale
196 Dihimpun dari Singapore High Court Decision on Beckkett Pte Ltd v
Deutsche Bank AG and Another (Suit No. 326/2004), 21 September 2007. 197 Dalam hal ini, High Court bertindak sebagai pengadilan tingkat
pertama karena nilai perkara mencapat US$ 100 milion. Berdasarkan Section 20 dan 21 Subordinate Courts Act, nilai kasus yang dapat langsung diadili pada High Court harus lebih dari $250.000.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
112
Agreement” antara Deutsche Bank dan DSM memilih Singapura
sebagai choice of law.
Terdapat 3 hal yang mendasari Beckkett mengajukan gugatan
kepada Deutsche Bank dan DSM, yaitu;
a. Bahwa Deutsche Bank telah gagal untuk melakukan
perannya sebagai Penerima Gadai / Pledgee;198 penjualan
private selling antara Deutsche Bank dengan DSM
dilakukan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu
kepada Beckkett selaku Penjamin atau Guarantee.
b. Bahwa saham yang dijaminkan dengan hak gadai telah
dijual dengan harga di bawah pasar;
c. Bahwa penjualan saham yang dibebani dengan hak gadai
tersebut dilakukan dengan konspirasi yang bertentangan
dengan hukum.199
198 Beckkett claimed that Deutsche Bank owed duties to it as pledge /
mortgages of the SME shares and, as the creditor of the Bridging Loan secured by the guarantee executed by Beckkett, a duty to exercise its power of sale over the Pledged Shares by taking reasonable care to obtain a true value for the shares.
199 Beckkett alleged that the sale of The Pledged Shares by Deutsche
Bank to DSM and its nominees (PT Mulhendi Sentosa and PT Akabiluru) was carried out in pursuance of conspiracy between Deutsche Bank and DSM by unlawful means and/or with the predominant purpose to injure Beckkett by Deutsche Bank selling to DSM the Pledged Shares at an undervalue, and thereafter to windup Beckkett.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
113
Dalam gugatannya, Beckkett meminta hal-hal sebagai berikut
ke Pengadilan.
“The remedies Beckkett sought in this action were:
(a) a declaration that the sales of the Pledged Shares pursuant to the share sale agreement are invalid, null and void and that it be set aside,
(b) a declaration that the equity of redemption over the Pledged Shares be restored to Beckkettt, SME and Asminco,
(c) an order that Deutsche Bank and DSM return the Pledged Shares to Beckkettt, SME and Asminco and restore their percentage shareholdings in SME, Asminco, Adaro and IBT, and
(d) damages to be assessed.”
High Court Singapore yang memeriksa dan mengadili perkara
ini dipimpin oleh hakim tunggal, yaitu Judge Kan Ting Chiu J.
Pada tanggal 21 September 2007, setelah High Court menjatuhkan
putusan sebagai berikut.
152 Having so reviewed the issues of law and fact raised by the parties, I find and order on the claims and the counterclaim that:
(a) Beckkett has made out a case that Deutsche Bank failed to discharge its duties as pledgee when it sold the SME shares, but has failed to show that Deutsche Bank had in fact sold those shares at an undervalue, so I award to Beckkettt nominal damages of $1000;
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
114
(b) Beckkett’s claim for conspiracy against Deutsche Bank and DSM is dismissed; and
(c) Deutsche Bank’s counterclaim against Beckkettt is dismissed.
153 On costs, I order that:
(a) as Beckkett has established Deutsche Bank’s liability but failed to prove its loss in the claim against Deutsche Bank as pledgee, each party is to bear its own costs;
(b) Beckkett is to pay Deutsche Bank and DSM costs in the claim on conspiracy;
(c) Deutsche Bank is to pay Beckkettt costs in the counterclaim; and
(d) all the costs to be paid are to be taxed for two counsel.
3. Perkembangan Kasus di Indonesia200
Pasca 3 hari dikeluarkannya Putusan Pengadilan Tinggi
Singapura yang menolak gugatan Beckkett, terdapat pihak baru
yang mengajukan gugatan terhadap Deutsche Bank dan DSM. Pihak
tersebut adalah Wienfield International Investments Ltd.201
200 Disusun berdasarkan pengumpulan dari berbagai sumber, yaitu media
cetak dan wawancara dengan aparat pengadilan yang menjadi Panitera dalam perkara ini, yaitu Supandi, S.H. pada 22 Mei 2008.
201 “Deutsche Bank Kembali Digugat,” Loc.cit.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
115
Wienfield202 telah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan
hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan
pada 24 September 2007. Gugatan itu ditujukan ditujukan kepada
beberapa pihak, yaitu:
a. Deutsche Bank Ag. sebagai Tergugat I
b. PT. Akabiluru sebagai Tergugat II
c. PT. Dianlia Setyamukti sebagai Tergugat III
d. PT. Swabara Mining Energy sebagai Turut Tergugat I
e. PT. Asminco Bara sebagai Turut Tergugat II
f. PT. Adaro Indonesia sebagai Turut Tergugat III
g. PT. Indonesia Bulk Terminal sebagai Turut Tergugat IV,
dan
h. Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH. Sebagai Turut Tergugat V.
Gugatan perdata No. 1411/Pdt.G/2007/PN.JAK.SEL tersebut
diajukan sehubungan dengan dikeluarkannya penetapan dari
202 Menurut Kantor Berita Antara (http://jurnalnasional.com), Winfield
diketahui sebagai pemegang 10 persen saham Swabara Mining & Energy, sejajar dengan Beckkett Pte. Ltd. yang sebelumnya memiliki 74,2 persen saham dalam Swabara. Informasi yang didapatkan Antara menyebutkan bahwa Winfield dulunya adalah milik pengusaha Hasyim Djojohadikusumo.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
116
Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta terhadap 12 penetapan PN Jakarta
Selatan dalam kasus jual beli saham-saham SME di Asminco, dan
saham-saham Asminco di Adaro dan IBT. PT Jakarta sendiri
menyatakan 12 penetapan itu batal demi hukum.203
Dalam petitum gugatannya, Winfield meminta pengadilan
menyatakan perbuatan Deutsche Bank, Akabiluru, dan DSM dalam
eksekusi gadai dan jual beli saham secara private sebagai
perbuatan melawan hukum. Kemudian, mereka juga meminta jual-
beli tersebut dibatalkan, dan saham yang dialihkan dalam jual
beli dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu Weinfield juga
meminta ganti rugi materiil sebesar US$4,5 juta dan imateriil
Rp 500 miliar.204
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan205 yang
memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan pada 29 April 2008
dengan amar putusan sebagai berikut.206
203 “Soal Eksekusi Gadai Saham, Gugatan Ke Deutsche Bank Kembali
Disidangkan”, www.hukumonline.com (25 Maret 2008). 204 Loc. Cit. 205 Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terdiri dari 3 orang hakim
yang diketuai oleh Eddy Risatanto, SH. Adapun 2 hakim anggota lainnya adalah Erfan Basuning, SH. Dan Syafrullah, SH.
206 Berdasarkan wawancara penulis dengan Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang menjadi Panitera dalam kasus ini, yaitu Supandi, S.H.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
117
DALAM PROVISI:
- Menolak tuntutan provisi Penggugat
DALAM EKSEPSI:
- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya
DALAM POKOK PERKARA:
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul hingga kini dinilai sebesar Rp. 1.089.000,00 (Satu juta delapan puluh sembilan ribu Rupiah)
B. ANALISIS
1. Proses Pemeriksaan Saksi Pada Singapore High Court207
Sebelum Beckkett, Deutsche Bank, dan DSM bertemu di dalam
persidangan, seluruh saksi yang akan mereka hadirkan telah
yang dilakukan pada Kamis, 22 Mei 2008 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
207 Disusun berdasarkan Singapore High Court Decision on Beckkett Pte
Ltd v Deutsche Bank AG and Another [2007] SGHC 153, Suit 326/2004, 21 September 2007.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
118
terlebih dahulu membuat Affidavits of-evidence-in chief.
Affidavits ini dibuat secara tertulis sesuai dengan format yang
berlaku dan dibuat di hadapan juru sumpah atau Commisioner
Oaths. Setiap pihak memiliki Commisioner Oaths yang berbeda-
beda.
Setelah seluruh pihak siap dengan affidavits dari setiap
saksinya, maka sesuai dengan hari yang ditetapkan oleh hakim
pada Singapore High Court, para pihak melakukan pertukaran
affidavitsnya atau exchange of affidavits di pengadilan.
Pertukaran affidavits harus dilakukan pada hari yang sama untuk
menghindari kecurangan. Pertukaran affidavits dilakukan
bersamaan dengan pertukaran alat bukti atau barang bukti
lainnya. Waktu penukaran affidavits disebut dengan Summons for
Directions.
Adapun tujuan dari pertukaran affidavits sebelum
persidangan adalah sebagai berikut.
“Exchanging before trial all of the evidence a party intends to rely on enables all the parties to th action to evaluate their prospects of success earlier than they otherwise could. By analyzing the exchanged documents, each side can see final extent of the dispute over a
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
119
particular issue; what evidence they face and therefore what the result is likely to be.”208
Pada hari yang telah ditentukan, seluruh pihak hadir untuk
mengikuti persidangan. Dikarenakan tahap jawab-menjawab surat
atau pleadings telah dilakukan di luar persidangan dan belum
dicapai kesepakatan damai antara para pihak, maka inti dari
persidangan adalah langsung kepada tahap pembuktian, termasuk
pemberian oral evidence atau pembuktian dengan saksi. Adapun
tahapan dalam proses pemeriksaan saksi untuk kasus ini terbagi
dalam pemeriksaan saksi pihak Penggugat dan pemeriksaan saksi
pihak Tergugat.
a. Pemeriksaan saksi Pihak Penggugat (Beckkett Pte. Ltd.)209
Sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Rule of High Court,
pembuktian dengan oral evidence atau saksi oleh pihak Penggugat
meliputi tahap:
208 Lihat John O’Hare dan Kevin Brown, Civil Litigation 13th Edition,
(London: Sweet & Maxwell, 2007), hal. 236 209 Disusun berdasarkan hasil wawancara penulis melalui email dengan
advokat Rajah & Tann yang menjadi pembela Beckkett Pte. Ltd., yaitu Mr. Hamidul Haq pada 15 April 2008 dan 30 April 2008.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
120
1. Opening of Plaintiff’s case
2. Evidence-in-chief (or oral testimony) of Plaintiff’s
witness
3. Cross-examination of Plaintiff witness
4. Process (b) and (c) are repeated till all the Plaintiff
witnesses have taken the stand
5. Close of Plaintiff's case
Dalam sidang yang terbuka untuk umum, pertama-tama
Beckkett sebagai Penggugat diwajibkan untuk memberikan
penjelasan mengenai duduk perkara atau dalil gugatannya.
Setelah itu, Beckkett diberikan hak untuk mengajukan saksi-
saksinya, sesuai dengan affidavits yang telah disusun. Setiap
saksi dihadirkan secara satu per satu ke dalam ruang
persidangan.
Untuk membuktikan keseluruhan dalil di dalam gugatannya,
Beckkett mengajukan 12 saksi (termasuk ahli), yaitu:
1. Arthur Ling Ping Shuan, Direktur Beckkett yang memberikan
bukti dalam hal penyusunan bridge loan, restrukturisasi
utang, dan hal-hal lain sehubungan dengan perbuatan hukum
Beckkett;
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
121
2. Ian Wayne Spence, Komisaris Adaro yang ditunjuk oleh
Djojohadikusumo dan Sukanto yang memberikan bukti tentang
perjanjian dengan Management Group dan masalah menyangkut
Shareholder Group;
3. Anthony Jeffrey D’Cruz, Direktur Beckkett yang memberikan
bukti perihal perjanjian dengan Management Group;
4. Josef Kristiadi, merupakan ahli yang memberikan
keterangan perihal situasi politik Indonesia antara tahun
1999 – 2001;
5. Faisal Basri, merupakan ahli yang memberikan keterangan
perihal situasi ekonomi dan politik antara tahun 1999 –
2001;
6. Ambyo Mangunwidjaja, merupakan ahli yang memberikan
keterangan perihal efek Pajak Pertambahan Nilai (Value
Added Tax) dalam PP No. 144/2000;
7. Muhammad Yahya Harahap, merupakan ahli yang memberikan
keterangan perihal penerapan Pasal 1156 KUHPerdata;
8. Mariam Darus, merupakan ahli yang memberikan keterangan
perihal tanggung jawab direksi dalam sistem hukum
Indonesia;
9. Claude Arthur Jugmans, merupakan ahli yang memberikan
keterangan perihal perhitungan saham Adaro dan IBT;
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
122
10. James Schaeffer Jr., merupakan ahli yang memberikan
keterangan perihal harga saham yang dapat diperoleh
Adaro;
11. Ian Laurence Alexander, merupakan ahli yang memberikan
keterangan perihal perhitungan Discounted Cash Flow Adaro
dan IBT yang dilakukan oleh dirinya;
12. Victor Sim Mong Seng, Senior Legal Counsel of Deutsche
Bank, memberikan keterangan tentang keterlibatannya dalam
penjualan saham – saham yang dibebani dengan hak gadai.
Setiap saksi yang dihadirkan oleh Beckkett wajib
mengucapkan sumpah di hadapan pengadilan. Lafal sumpah
diucapkan oleh Hakim dan setiap saksi wajib mengikutinya.
”It is vital to remember that a witness statement will be the maker’s evidence at trial. As a general rule he will enter the witness box, take the oath or affirm and give his name and address.”210
Dalam hal ini, Beckkett diberikan hak untuk bertanya
terlebih dahulu kepada saksi yang dihadirkannya. Tahap ini
disebut dengan evidence-in-chief. Setiap saksi dari Beckkett
menjelaskan fakta yang ia tulis di dalam affidavits. Saat
210 John O’Hare dan Kevin Brown, Ibid., hal. 236.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
123
memberikan keterangannya, saksi diperkenankan untuk membuka
affidavits yang telah dibuatnya. Saksi juga diperkenankan untuk
membuka dokumen-dokumen lain yang relevan untuk mendukung
keterangannya.
”The role of a witness statement at trial is to tell a story. The facts should run in chronological order. There must be no confusing flash backs. A witness will be given a copy of his statement and confirm that it is true. He will then be cross examined by the other side.211
Tahap selanjutnya adalah cross-examination oleh pihak
Tergugat. Deutsche Bank dan PT. Dianlia Setyamukti yang telah
menerima affidavits-of-evidence-in chief dari seluruh saksi
yang dihadirkan Beckkettt memiliki hak untuk bertanya kepada
setiap saksi tersebut. Di dalam cross examination ini, Deutsche
Bank dan DSM berupaya untuk mematahkan dalil Beckkett.
Setelah tahap cross-examination, Beckkett diberikan
kesempatan untuk bertanya kembali kepada saksinya (re-
examination). Tahap ini bertujuan untuk meluruskan fakta.
Ketika Deutsche Bank dan DSM belum puas dengan pemeriksaan
terhadap satu orang saksi dari Beckkett, maka keduanya
diberikan hak untuk melakukan cross-examination kembali. Tahap
211 Ibid.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
124
ini dapat dilakukan berkali-kali kepada satu orang saksi hingga
seluruh pihak merasa cukup.
b. Pemeriksaan Saksi Pihak Tergugat (Deutsche Bank dan PT.
Dianlia Setyamukti)
Tidak berbeda dengan tahap pemeriksaan saksi dari pihak
Penggugat, tahap pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat juga
melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.
a. Opening of Defence's case
b. Evidence-in-chief (EIC or oral testimony) of Defense’s
witness
c. Cross-examination of Defense witness
d. Process (b) and (c) are repeated till all the Defense
witnesses have taken the stand.
e. Close of Defense’s case
Deutsche Bank
Setelah Close of Plaintiff’s Case dari Beckkettt, Deutsche
Bank memiliki 2 opsi, yaitu memilih untuk melanjutkan
perlawanan atau rebuttal atau memilih ”No case to answer.”
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
125
Deutsche Bank sebagai Tergugat I memilih untuk tidak memberikan
oral evidence di pengadilan atau ”No case to answer.”
“77 At the close of Beckkett’s case, Deutsche Bank submitted that there was no case to answer, and elected not to enter its defence. Consequently, it did not rely on the affidavits of evidence-in-chief that were filed by its intended witnesses, and did not call any of them to give evidence.”212
Deutsche Bank menilai bahwa Beckkett tidak dapat
membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya konspirasi dalam
penetapan harga dan penjualan saham PT. Adaro yang telah
dijaminkan dengan hak gadai, sehingga permintaannya agar saham-
saham tersebut dikembalikan kepada pemilik sebelumnya adalah
tidak masuk akal.
Konsekuensi dari tindakan Deutsche Bank tersebut
menyebabkan pihaknya kehilangan hak untuk mengajukan oral
evidence. Dengan demikian, semua affidavits of evidence-in-
chief yang telah disusun oleh Deutsche Bank tidak digunakan,
sebab saksi-saksi dari pihak Deutsche Bank tidak akan
dihadirkan di dalam persidangan untuk memberikan keterangannya.
212 Singapore High Court Decision, Ibid., point number 77.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
126
Affidavits yang tidak diuji melalui cross-examination tidak
memiliki nilai dan akan diabaikan oleh pengadilan. Mulai dari
titik ini, Deutsche Bank hanya bergantung kepada argumen hukum
atau legal argument dan bukan kepada alat bukti keterangan
saksi.213
Namun demikian, Deutsche Bank tetap memiliki hak untuk
mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang diajukan oleh
Beckkett maupun DSM.
PT. Dianlia Setyamukti (DSM)
213 Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara penulis dengan advokat Rajah & Tann, Mr. Hamidul Haq:
Since Deutsche Bank not calling their witnesses, what is the value of their affidavits in relation to evidence? The AEICs were made before the trial, and exchanged before the trial. However, since the Defence chose to make a submission of no case to answer at the trial itself, they were barred from calling further evidence from their witness. By calling a witness to the stand and having them undergo cross-examination, the effect is that the evidence which has been contained in the affidavit has been tested and the court may now attach the corresponding weight to the evidence based on, among others, the reliability and consistency of evidence given at trial. Since, however, the Defence made a submission of "no case to answer", the Defence was not entitled to rely on the affidavit evidence should the submission fail. Thus, not only was such evidence not tested via cross-examination, but such evidence was in fact given no weight and disregraded by the Court. The Defence's entire case would therefore be based on legal arguments, and not witness testimony.”
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
127
DSM merupakan Tergugat II di dalam kasus ini. Setelah
Deutsche Bank memilih ”No case to answer,” tidak demikian
dengan DSM. DSM memilih untuk memberikan oral evidence melalui
11 saksi. Dalam memberikan oral evidence, DSM juga melalui
tahap-tahap yang sama dengan Beckkett. Adapun saksi-saksi yang
dihadirkan oleh DSM adalah sebagai berikut.
1. Edwin Soeryadjaya, Komisaris Utama PT. Dianlia
Setyamukti memberikan keterangan sebagai berikut.
o Ia merupakan pihak utama yang memutuskan agar DSM
membeli saham yang telah dijaminkan dengan hak gadai
dengan harga US$ 46 juta dari Deutsche Bank.
o Ia merupakan salah satu pihak pengendali PT. Astra
International (”Astra”).
o Astra secara tidak langsung terlibat dalam kontraktor
pertambangan Adaro. Ketika ia mengetahui bahwa saham
Adaro dan Indonesia Bulk Terminal tersedia di
pasaran, ia tertarik untuk membeli saham tersebut,
namun memiliki keraguan karena ketertarikan Sukanto
Tanoto terhadap saham yang dijaminkan dengan hak
gadai tersebut.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
128
2. Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur DSM dan rekan dari
Soeryadjaya memberikan keterangan sebagai berikut.
b. Ia memberi informasi kepada Soeyadjaya mengenai
eksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank dan membuat 2
penawaran awal sebesar US$ 25 juta dan US$ 40 juta.
c. Setelah tercapai kesepakatan harga sebesar US$ 46
juta, ia menyusun rencana pembelian dengan dibantu
oleh Agus Sutopo, advokat dari Indonesia.
d. Ia juga bekerja sam adengan Indra Aman yang merupakan
contact person antara Deutsche Bank dan DSM.
e. Ia memberikan bukti mengenai pembiayaan DSM untuk
Bank Mandiri dan kontrak transportasi antara DSM dan
Adaro.
3. Chia Ah Hoo, Direktur Adaro, yang memberikan keterangan
perihal kontrak transportasi dengan DSM.
4. Budi Rachman, General Manager Operasi DSM, yang
memberikan keterangan perihal implementasi kontrak
transportasi batu bara dengan Adaro.
5. Angelien Menokathy Jacob, Kepala Seksi Akuntan DSM, yang
memberikan keterangan mengenai pembukuan akuntansi yang
berkaitan dengan jasa transportasi batu bara.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
129
6. Inghie Kwik, merupakan ahli yang memberikan keterangan
perihal kondisi makroekonomi, sosial, dan politik di
Indonesia pada 2001 ketika DSM membeli saham yang
dijaminkan dengan hak gadai tersebut.
7. Peh Yudie Prawira Paimanta, merupakan ahli yang
memberikan keterangan mengenai isu pajak dan
ketidakpastian yang terkandung dalam Peraturan
Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan
Nilai.
8. Shiv Kumar Dave, merupakan ahli yang memberikan
keterangan mengenai Badan Penyehatan Perbankan Nasional
yang berperan dalam pemulihan asset bank.
9. Fred B.G Tumbuan, merupakan ahli yang memberikan
keterangan mengenai Pasal 1156 KUHPerdata.
10. Mohammad Idwan Ganie, merupakan ahli yang memberikan
keterangan tentang hukum Indonesia yang menyangkut tugas
dan kewenangan direksi, komisaris, dan hak pemberi gadai
saham untuk memperoleh kembali sahamnya yang telah
dijual.
11. Colin Victor Gubbins, merupakan ahli yang memberikan
keterangan mengenai harga batu bara di Indonesia.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
130
2. Pemeriksaan Saksi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Guna membuktikan dalil gugatannya, Winfield mengajukan 2
orang saksi ahli dan 1 orang saksi. Adapun ahli yang dihadirkan
adalah sebagai berikut.
a. Prof. Erman Radjagukguk214
Prof. Erman Radjagukguk merupakan ahli pertama yang
dihadirkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
menetapkan hari Selasa, 25 Maret 2008 sebagai hari untuk
mendengar keterangan ahli.
Setelah disumpah menurut agamanya (Islam) oleh juru sumpah
tersendiri, ahli memberikan keterangan tertulis mengenai hal-
hal yang berhubungan dengan perkara yang telah ia susun
sebelumnya dan memberikan keterangan secara langsung di
pengadilan, antara lain:
214 Disusun berdasarkan wawancara penulis dengan Supandi, S.H., aparat
pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjadi panitera perkara ini pada 22 Mei 2008. Dalam kesempatan wawancara tersebut, penulis diberikan kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Prof. Erman Radjagukguk yang telah ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
131
1. Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, yang meliputi:
struktur PT, kedudukan PT, karakteristik PT, harta
kekayaan PT, dan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Perseroan Terbatas;
2. Saham, yang meliputi: kepemilikan saham secara umum dan
beneficial ownership secara khusus.
Dalam persidangan ini, semua pihak menggunakan haknya
untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli, kecuali Turut Tergugat
II. Kuasa Turut Tergugat II telah memandang cukup keterangan
yang diberikan oleh ahli.
b. M. Yahya Harahap215
Dalam persidangan selanjutnya, yaitu pada Selasa, 1 April
2008, Penggugat menghadirkan ahli kedua. Setelah ahli disumpah
215 Disusun berdasarkan pengamatan penulis pada hari persidangan di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 April 2008 dan wawancara dengan Supandi, S.H. selaku Panitera. Penulis juga diberi kesempatan untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama M. Yahya Harahap yang telah ditandatangani Ketua Majelis Hakim dan Panitera.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
132
menurut agamanya (Islam) oleh juru sumpah, ahli memberikan
keterangan yang telah ia susun sebelumnya dan memberikan
keterangan secara langsung, antara lain mengenai:
1. Perbedaan gugatan voluntair dan contensius
2. Eksekusi gadai saham menurut hukum di Indonesia, serta
penerapan Pasal 1150, 1156, dan 1156 KUHPerdata
3. Fungsi pengawasan dan kewenangan yang dimiliki oleh
Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pembatalan penetapan
Pengadilan Negeri
4. Upaya hukum terhadap pembatalan penetapan Pengadilan
Negeri.
Dalam persidangan ini, hanya Turut Tergugat V yang tidak
menggunakan haknya untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli.
Selanjutnya, Penggugat dalam persidangan ini hanya
mengajukan satu orang saksi, yaitu Andi Kelana. Pemeriksaan
terhadap saksi ini dilangsungkan pada Selasa, 8 April 2008, pk.
10.00 WIB.216 Baik Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut
Tergugat hanya dihadiri oleh Kuasanya.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
133
Dalam awal persidangan, Majelis Hakim mengatakan bahwa
Majelis masih memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk
mengajukan bukti saksi. Penggugat menyatakan bahwa pihaknya
hanya akan mengajukan 1 orang saksi dan saksi telah siap untuk
dihadirkan di dalam persidangan. Majelis Hakim kemudian meminta
saksi untuk dihadirkan ke dalam ruangan persidangan.
Andi Kelana kemudian memasuki ruang persidangan,
menyerahkan kartu identitas kepada Ketua Majelis Hakim, dan
duduk di kursi saksi. Ketua Majelis Hakim memeriksa identitas
saksi dan menanyakan apakah saksi memiliki hubungan darah,
semenda, ataupun pekerjaan dengan Penggugat, Para Tergugat, dan
Para Turut Tergugat. Saksi menjawab tidak.
Saksi Andi Kelana memeluk agama Katholik. Oleh sebab itu,
berdasarkan keyakinan dan ajaran agamanya, maka saksi hanya
diwajibkan untuk berjanji. Saksi wajib mengikuti lafal janji
yang diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dengan sikap berdiri
dan tangan kanan menghadap ke atas dengan dua jari, yaitu
telunjuk dan jari tengah membentuk simbol janji. Setelah saksi
216 Penulis melakukan observasi secara langsung ke Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan untuk melihat proses pemeriksaan saksi. Penulis juga melakukan wawancara dengan Supandi, S.H. selaku Panitera dan melihat Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Andi Kelana.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
134
berjanji, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat
untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi terlebih dahulu.
Dalam pemeriksaannya, saksi memberikan keterangan mengenai
pemberian kuasa untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) di PT. Swabara Mining Energy pada tanggal 22 Desember
2007, materi dan proses RUPS, serta risalah RUPS.
Setelah para pihak menyatakan tidak ada lagi pertanyaan
yang hendak diajukan kepada saksi, maka hakim menanyakan kepada
Penggugat apakah masih ada saksi atau ahli lainnya yang hendak
diajukan. Penggugat menjawab tidak. Selanjutnya, Majelis Hakim
memberikan kesempatan kepada Para Tergugat dan Para Turut
Tergugat untuk mengajukan saksi atau ahli. Atas kesempatan yang
diberikan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat
menyatakan bahwa mereka tidak menggunakan haknya untuk
mengajukan saksi dan memohon kepada Majelis Hakim agar
melanjutkan persidangan ke tahap kesimpulan.
3. Persamaan dan Perbedaan Proses Pemeriksaan Saksi dalam
Perkara Perdata di Singapura dan Indonesia
1. Persamaan
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
135
1.1 Beban pembuktian
Dalam perkara perdata, hukum Singapura dan Indonesia
memiliki beban pembuktian yang sama, yaitu siapa yang
mendalilkan maka ia harus membuktikan. Pasal 163 HIR/283 RBg
menyatakan:
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”
Sementara itu, Section 103 Evidence Act menyatakan:
“(1) Whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability, dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist. (2) When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.”
Beckkett sebagai Penggugat dalam Singapore High Court
dibebankan kewajiban untuk memberikan pembuktian terlebih
dahulu. Sama halnya dengan Winfield International, selaku
Penggugat dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ia memiliki
kewajiban untuk membuktikan dalilnya.
1.2. Pengertian alat bukti saksi
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
136
Berdasarkan hukum acara perdata Indonesia, alat bukti
berupa kesaksian mencakup alat bukti keterangan saksi (biasa)
dan alat bukti keterangan ahli. Saksi dan ahli merupakan pihak
ketiga di luar para pihak yang didengar keterangannya untuk
memberikan kejelasan mengenai suatu peristiwa yang
disengketakan.
Hukum acara perdata Singapura juga tidak memisahkan alat
bukti keterangan saksi (biasa) dengan alat bukti keterangan
ahli. Evidence Act menempatkan keterangan saksi dan keterangan
ahli ke dalam oral evidence.
Oral evidence must be direct217 62. —(1) Oral evidence must in all cases whatever be direct — (a) if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw that fact; (b) if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard that fact; (c) if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived that fact by that sense or in that manner; (d) if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds.
217 Singapore, Section 62 of Evidence Act.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
137
1.3. Keterangan saksi yang dinilai sebagai alat bukti adalah
keterangan yang diberikan di dalam persidangan.
Di dalam perangkat hukum Indonesia, hal ini diatur dalam
Pasal 140 ayat (1) HIR dan Pasal 148 HIR. Saksi harus
memberikan keterangan secara lisan dan pribadi di persidangan
dan tidak diwakilkan. Sementara itu, dalam Section 62 (1) of
Evidence Act di Singapura diatur bahwa oral evidence must in
all cases whatever be direct.
Pembuktian dalam persidangan di High Court Singapura,
terutama dalam memberikan oral evidence dilakukan oleh para
pihak dengan cara memanggil seluruh saksi-saksinya yang telah
membuat affidavits. Saksi-saksi dari pihak Beckkett dan Dianlia
Setyamukti memiliki kekuatan pembuktian sebagai oral evidence
setelah dinilai memenuhi persyaratan formil dan materiil oleh
hakim. Keterangan dari para saksi tersebut yang dibuat di bawah
sumpah di dalam persidangan merupakan keterangan yang dinilai
sebagai alat bukti.
Berbeda halnya dengan Deutsche Bank yang memilih untuk
tidak menghadirkan saksi-saksinya walaupun affidavits telah
disusun dan ditukarkan. Hakim pada High Court tidak
mempertimbangkan dan tidak menilai affidavits yang dibuat oleh
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
138
Deutsche Bank sebagai alat bukti keterangan saksi. Hal ini
dilandasi oleh pengaturan bahwa oral evidence must be direct
atau alat bukti saksi harus diberikan secara langsung di
hadapan sidang.
1.4. Saksi wajib mengucapkan sumpah.
Sumpah diucapkan sebelum saksi memberikan keterangannya di
hadapan persidangan dan diucapkan sesuai dengan agama yang
dianut. Di dalam hukum Singapura, affidavits juga dibuat di
bawah sumpah. Namun demikian, affidavits tanpa cross-
examination saksi tidak akan bernilai sebagai oral evidence.
Sumpah dalam pembuatan affidavits bertujuan untuk menjamin
kebenaran dalam pernyataan tertulis yang dibuat oleh saksi.
Sumpah sebelum saksi diperiksa di pengadilan adalah untuk
menjamin kebenaran dari kesaksian yang ia berikan.
1.5. Proses pemeriksaan saksi di pengadilan.
Secara keseluruhan proses pemeriksaan saksi menurut hukum
Singapura dan Indonesia adalah sama. Pihak yang menjadi
Penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan
saksinya dan bertanya kepada saksi tersebut. Setelah itu,
Tergugat diberikan kesempatan untuk bertanya dan hakim akan
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
139
memberikan kesempatan kepada Penggugat kembali untuk bertanya.
Di dalam hukum Singapura, sistem ini disebut dengan cross-
examination. Selain itu, saksi juga diperiksa secara satu
persatu.
2. Perbedaan
2.1. Sistem Pembuktian
Hukum acara perdata Indonesia menganut sistem pembuktian
positif. Dengan sistem pembuktian ini, hakim dalam membuat
keputusan terikat dengan alat-alat bukti yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Lain halnya dengan Singapura. Hakim selain terikat dengan
alat-alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,
juga terikat dengan yurisprudensi atau case law yang dibuat
oleh hakim yang lebih tinggi. Hal ini karena Singapura sebagai
negara common law memiliki doktrin stare decisis.
2.2. Kekuatan alat bukti keterangan saksi
Saksi dalam perkara perdata di Indonesia memiliki peran
yang cukup signifikan, yaitu: untuk memperkuat alat bukti surat
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
140
atau apabila tidak ada alat bukti surat, maka saksi menjadi
alat bukti yang penting. Selain itu, Indonesia menganut doktrin
unus testis nullus testis, yaitu satu saksi saja tidak akan
dianggap sebagai alat bukti. Hakim baru dapat menilai apabila
terdapat 2 atau lebih saksi yang memberikan keterangan secara
independen, namun berhubungan. Dengan demikian, kekuatan alat
bukti kesaksian adalah bebas, yaitu tergantung dari penilaian
hakim.
Dalam sistem hukum di Singapura, terutama dalam perkara
perdata, hakim mengacu pada asas preponderance of evidence atau
the best evidence must be presented before the court. Alat
bukti yang terbaik harus dihadirkan oleh para pihak untuk
membuktikan dalilnya. Selain itu, tidak ada pengaturan mengenai
berapa jumlah saksi yang harus dihadirkan di dalam Evidence
Act.
2.3. Proses pemeriksaan saksi
Rules of Court Singapura mewajibkan setiap pihak yang
berperkara untuk membuat affidavits of evidence-in-chief bagi
setiap saksi yang akan dihadirkannya. Affidavits dibuat di
bawah sumpah dan akan diberikan kepada semua pihak yag
berpekara sebelum hari sidang. Hal ini bertujuan agar seluruh
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
141
pihak mendapatkan gambaran jelas mengenai duduk perkara dan
para pihak dapat mempersiapkan alat bukti lainnya untuk
mematahkan dalil lawan. Affidavits akan “diuji” di dalam
persidangan melalui cross-examination saksi.
Setiap saksi yang dihadirkan oleh Beckkett dan Dianlia
Setyamukti telah terlebih dahulu menyusun affidavits. Demikian
halnya bagi saksi dari pihak Deutsche Bank. Walaupun Deutsche
Bank memilih no case to answer, merek atelah menyusun
affidavits dari setiap saksi dan ahli yang akan mereka
hadirkan. Keseluruhan affidavits tersebut telah ditukarkan
(exchanging), sehingga seluruh pihak (termasuk hakim) telah
memiliki gambaran mengenai duduk perkara.
Indonesia tidak mengenal affidavits.218 Keterangan
tertulis di bawah sumpah dari seorang tidak dapat disamakan
dengan keterangan saksi di muka hakim dan tidak ada kewajiban
bagi para pihak yang berperkara untuk membuat affidavits bagi
setiap saksi yang akan dihadirkannya. Dengan demikian, pada
waktu persidangan pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi
218 Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 10 Januari 1957 no. 38
K/Sip/1954.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
142
atau ahli, maka pihak lawan tidak dapat mengetahui keterangan
apa yang akan diberikan oleh saksi tersebut.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
ahli-ahli dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak
menyusun affidavits. Namun demikian, sebelum menghadirkan
ahlinya, Penggugat telah terlebih dahulu memberitahukan di
hadapan sidang yang terbuka untuk umum bahwa mereka akan
menghadirkan ahli di bidang hukum perusahaan dan ahli di bidang
eksekusi gadai saham.
2.4. Pihak yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi.
Dalam sistem hukum Singapura, ruang lingkup pihak yang
dapat dihadirkan sebagai saksi adalah luas. Para pihak yang
bersengketa dalam perkara perdata juga memiliki kecakapan untuk
memberikan kesaksian, demikian juga dengan suami atau istri
dari pihak yang berpekara, juga dianggap cakap untuk
bersaksi.219
Pada tahap pembuktian dengan pemeriksaan saksi, Beckkett
sebagai Penggugat menghadirkan Arthur Ling Ping Shuan dan
219 Singapura, Section 122 (1) Evidence Act.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
143
Anthony Jeffrey D’Cruz yang merupakan direktur Beckkett
sendiri. Demikian halnya dengan Dianlia Setyamukti yang
menghadirkan saksi-saksi dari pihaknya, yaitu:
a. Edwin Soeryadjaya, Komisaris Utama PT. Dianlia
Setyamukti
b. Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur DSM
c. Budi Rachman, General Manager Operasi DSM
d. Angelien Menokathy Jacob, Kepala Seksi Akuntan DSM
Berbeda halnya di Indonesia. Pasal 139 HIR dan Pasal 145
HIR melarang keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut
keturunan yang lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri
meskipun sudah bercerai untuk menjadi saksi. Adapun tujuan
pengaturan ini adalah untuk mencegah pemberian keterangan yang
tidak objektif dan untuk tetap menjaga huungan keluarga yang
baik.
Pihak yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi
dalam sistem hukum acara perdata Indonesia adalah pihak ketiga
dan bukan salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian,
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
144
pihak yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi
juga tidak boleh didengar keterangannya sebagai ahli.
Pihak yang menjadi ahli dan saksi dalam persidangan di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pihak ketiga di
luar para pihak yang berperkara dan tidak memiliki larangan
untuk menjadi saksi. Prof. Erman Radjaguguk dan M. Yahya
Harahap memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi ahli oleh
Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara. Andi Kelana yang
dihadirkan sebagai saksi tidak memiliki hubungan darah,
semenda, atau pekerjaan upah-mengupah dengan para pihak yang
berperkara, sehingga ia dapat dihadirkan sebagai saksi di dalam
persidangan.
BAB V
PENUTUP
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
145
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Alat bukti keterangan saksi menurut hukum acara perdata
Indonesia adalah pihak yang memberikan keterangan
berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, atau alami.
Keterangan ahli juga termasuk di dalamnya. Keterangan saksi
yang dapat dinilai sebagai alat bukti adalah keterangan
saksi yang diberikan di bawah sumpah dan disampaikan secara
langsung di dalam sidang pengadilan. Keterangan saksi di
bawah sumpah yang dibuat secara tertulis di luar sidang
pengadilan (affidavits) tidak diakui sebagai alat bukti
keterangan saksi.
2. Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Hukum Acara Perdata
Singapura adalah pihak yang memberikan keterangan
berdasarkan apa yang ia lihat, ia dengar, atau apa yang ia
alami, dan keterangan ahli. Keterangan saksi yang dinilai
sebagai alat bukti diberikan di bawah sumpah dan
disampaikan secara langsung dalam sidang pengadilan. Dalam
prosesnya, saksi dan ahli diwajibkan untuk membuat
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
146
affidavits. Penyusunan affidavits wajib mengikuti syarat
dan format yang diatur dalam Rules of Court.
3. Perbandingan keterangan saksi antara hukum acara perdata
Indonesia dengan Singapura adalah sebagai berikut.
Persamaan dalam prosedur pemeriksaan saksi dapat dilihat
dalam beberapa aspek, yaitu;
a. Beban pembuktian
Dalam perkara perdata, pihak yang mendalilkan wajib
membuktikan dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti
yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
b. Pengertian alat bukti keterangan saksi
Saksi adalah pihak yang memberikan keterangan tentang
peristiwa yang dilihat atau dialaminya sendiri, dan termasuk
keterangan ahli.
c. Proses pemeriksaan saksi di pengadilan
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
147
Keterangan saksi harus disampaikan secara langsung. Dengan
demikian, affidavits bukan merupakan suatu alat bukti
keterangan saksi. Dalam sistem hukum Singapura, saksi yang
tidak jadi dihadirkan, affidavitsnya tidak akan dipertimbangkan
oleh hakim dan tidak akan dinilai sebagai alat bukti.
Perbedaan yang dapat ditemukan mengenai alat bukti
keterangan saksi, terlihat dari pihak yang dapat diajukan
menjadi saksi. Di Singapura, para pihak yang bersengketa dalam
perkara perdata, suami atau istri dari pihak yang berperkara
tetap memiliki kecakapan untuk memberikan kesaksian. Di
Indonesia, keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan
(semenda) menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak
dan istri/suami dari salah satu pihak (meskipun sudah
bercerai), serta pihak yang berperkara tidak dapat menjadi
saksi.
Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan saksi menurut
hukum acara perdata Indonesia adalah bebas (tergantung
penilaian hakim) dan menganut asas unus testis nullus testis.
Sementara itu, hukum acara perdata Singapura menganut asas
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
148
preponderance of evidence dan tidak ada pengaturan mengenai
jumlah saksi yang harus dihadirkan di dalam persidangan.
Aspek lain yang berbeda adalah adanya kewajiban saksi
untuk menyusun affidavit sebelum diperiksa di persidangan. Hal
ini tidak berlaku dalam sistem hukum Indonesia.
B. SARAN
Satu rekomendasi yang dapat diberikan adalah menyangkut
proses pemeriksaan saksi di pengadilan, khususnya mengenai
penyusunan affidavits. Hukum acara perdata Indonesia
direkomendasikan untuk menggunakan sistem penyusunan affidavits
pula. Secara tidak langsung, hukum acara di Indonesia sudah
mengenal konsep yang serupa dengan affidavits. Sebagai contoh,
keterangan saksi dalam hukum acara pidana mengacu pada
keterangan yang disusun di dalam Berita Acara Pemeriksaan
(BAP). Sementara itu, dalam hukum acara perdata, keterangan
tertulis juga harus disusun oleh ahli sebelum memberikan
keterangannya di persidangan dan keterangan tersebut diperkuat
dengan sumpah sebelum ahli memberikan keterangannya di
persidangan. Dengan demikian, konsep affidavits dalam pemberian
keterangan saksi di Indonesia dapat memberikan manfaat yang
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
149
signifikan tanpa mengubah kekuatan pembuktian alat bukti
keterangan saksi sebagaimana diatur di dalam HIR dan
KUHPerdata.
DAFTAR PUSTAKA
I. Buku
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
150
Adolf, Huala. Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional. Bandung: Refina Aditama, 2007.
Ali, Achmad. Keterpurukan Hukum di Indonesia. Bogor: Ghalia
Indonesia, 2005. Black, Henry Campbell. Black’s Law Dictionary 8th Edition.
Thomson West, 2007. Friedman, Lawrence. The Legal System: A Social Science
Perspective. New York: Russel Sage Foundation, 1975). John, O’Hare dan Kevin Browne. Civil Litigation 13th Edition.
Sweet & Maxwell, 2007. Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
______ . Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta:
Sinar Grafika, 2005. Lim, Charles. “Information Technology and The Law of Evidence–
Recent Legislative Initiatives.” Singapore Academy of Law Journal (1997).
Makarao, Moh. Taufik. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta:
Rineka Cipta, 2004. Mamudji, Sri et al. Metode penelitian dan Penulisan Hukum.
Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia.
Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1998. Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktik
Peradilan di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2002.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
151
Pinsler, Jeffrey. “Approaches to the Evidence Act: The Judicial Development of a Code.” Singapore Academy of Law Journal (2002).
Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Perdata di Indonesia.
Bandung: Sumur Bandung, 1978. Sakamoto, Naoyuki and Hikmahanto Juwana. Reforming Laws and
Institutions in Indonesia 1998-2006. Jakarta: IDE-JETRO, 2006.
Samudera, Teguh. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. Bandung:
Alumni, 1992. Sardjono, H.R. dan. Frieda Husni Hazbullah. Bunga Rampai
Perbandingan Hukum Perdata. Jakarta: Indo-Hill, 2003. Soe, Myint. Principle of Singapore Law (Including Business
Law). 3rd ed. Singapore: Institute Banking and Finance, 1996.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI
Press, 2005. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
Soepomo, R. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Cet. Ke-17. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.
Soesilo, R. RIB/HIR Dengan Penjelasan. Bogor: Politea, 1995.
Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama, 2006.
Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara
Perdata dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Mandar Maju, 2005.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
152
Tabalujan, Benny S. dan Valerie Du Toit-Low. Singapore
Bussiness Law. 4th Edition. Singapore: Bussiness Law Asia, 2006.
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
Yung, Chin Tet. Evidence. Singapore: Butterworths, 1997. II. Skripsi dan Artikel
Teddy Anggoro. Upaya Hukum Yang Dapat Diajukan Terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri (Studi Kasus Deutsche Bank Ag. Singapore Lawan Beckket PTE. LTD Tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mengenai Eksekusi Gadai Saham Oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2003.
III. Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU No. 14. LN No. 74 Tahun 1970. TLN No. 2591.
________ .Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN. No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443.
________ .Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun
1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
153
________ .Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.
________ .Undang-Undang Tentang Peradilan Umum. UU No. 2, LN No. 20 Tahun 1986. TLN N0. 3327. sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet.8. Jakarta; Pradnya Paramitha, 1976.
Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
IV. Internet
Goh Choon Hian, Leonard. Legal System in ASEAN–Singapore. <http://www.aseanlawassociation.org/papers/sing_chp2.pdf> (3 Februari 2008).
”Beckkett Gugat Adaro Dalam Sidang Pekan Depan,” <http://
mediaindonesia.com> (3 Juni 2008).
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
154
“Conducting A Civil Trial in Person,” <http://app.subcourts.gov.sg/civil/page.aspx?pageid=10872,> (18 Januari 2007).
”Deutsche Bank Kembali Digugat,” <www.hukumonline.com> (25 Maret 2008).
“Dianlia Siap Hadapi Beckkett,” <http://inilah.com
/berita/2007> (25 Maret 2008).
”Giliran Beckkett Gugat Deutsche Bank di PN Jaksel”,
<www.hukumonline.com> (26 Mei 2008). “Introduction of Singapore Law and Legal System,”
<www.sma.org.sg/whatsnew/ethics/Y1_S2_siva_article.doc> (18 Januari 1008).
”Pengadilan Singapura Tolak Gugatan Beckkett,”
<www.hukumonline.com>(25 Maret 2008).
“Perkembangan Hubungan Bilateral Indonesia Singapura,” <http://www.kbrisingapura.com/bilateral_relation_2006.php?lang=eng> (23 Januari 2007).
“Singapore, Section 19 dan Section 50 Subordinate Court Acts,”
<http://statutes.agc.gov.sg.> (23 Januari 2007).
“Soal Eksekusi Gadai Saham, Gugatan Ke Deutsche Bank Kembali Disidangkan”, <http://www.hukumonline.com> (25 Maret 2008).
“Subordinate Court, Annual Report 2004,”
<www.subcourts.gov.sg.> (20 Februari 2008). “Supreme Court, Annual Report 2004,” <www.supremecourt.gov.sg>
(20 Februari 2008).
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008
155
http://www.singaporestatutes.gov.sg. http://app.supremecourt.gov.sg.
Perbandingan alat..., Winotia Ratna, FH UI, 2008