skripsi tinjauan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual
TRANSCRIPT
i
i
SKRIPSI
TINJAUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL (Studi Empiris pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
Wilayah XV Makassar)
VANDY ASMARA HELDATARA
NIM: K10573379212
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2015
ii
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
Judul : TINJAUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL (Studi Empiris pada Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah
XV Makassar)
Nama : VANDY ASMARA HELDATARA
No. Stambuk : K. 10573 3792 12
Jurusan : AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada hari minggu, 23 Agustus 2015.
Menyetujui:
Dosen Pembimbing I, Dosen Pembimbing II,
Dr. H. Ansyarif Khalid, SE, M.Si, Ak, CA Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA
Mengetahui:
Dekan FEB Unismuh Makassar, Ketua Jurusan Akuntansi,
Dr. H. Mahmud Nuhung, SE, MA Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA
iii
iii
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat
Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: Tahun 1436 H
/ 2015 M dan telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada hari Minggu tanggal
23 Agustus 2015 sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.
iv
iv
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الِله
Segala puji dan syukur diucapkan kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala,
karena berkat rahmat, hidayah, dan petunjukNya yang selalu memberikan
bimbingan dan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “Tinjauan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual (Studi Empiris pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi Wilayah XV Makassar)”.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Izinkanlah Penulis
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materil. Ucapan terima kasih
ini peneliti berikan kepada :
1. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., M.A selaku Dekan Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak H. Sultan Sarda, SE, MM selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas
Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
3. Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan
Akuntansi dan Abdul Salam HB, SE, M.Si, Ak, CA selaku Sekretaris
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Ansyarif Khalid, SE, M.Si, Ak, CA selaku Dosen
Pembimbing 1 Dan Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA selaku
Dosen Pembimbing 2 yang telah bersedia meluangkan waktu dan
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk
menyelesaikan skripsi ini.
v
v
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi yang
telah banyak memberi ilmu pengetahuan dan nasihat pada penulis selama
masa perkuliahan, serta
6. Seluruh Staff dan Pegawai Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadyah Makassar.
7. Ibu Ir. Husriana, MM selaku Kepala Bagian Tata Usaha Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar dan
seluruh pegawai khususnya Pak Arif, Bu Desy Handayani, Kak Ikhsan
dan kak Ira yang membantu menjelaskan dan memberikan data bagi
penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Kedua Orang Tua yang paling saya cintai, Ayahanda Drs.Samsudin dan
Ibunda Iswahyuni, Yang Telah Mencurahkan Seluruh Kasih Sayang,
Cinta, Pengorbanan, Motivasi, dan Doa yang diberikan kepada penulis.
9. Dan untuk keluarga kecil penulis, istri tercinta Ari Puspitasari and my first
boy always in hearts Arfan Rafif Muhammad Al-Fatih, terimakasih atas
doa dan support nya selama ini. Special thank’s for my best friends
Amirudin dan Anita, tidak lupa juga buat teman-teman di kampus biru
yang terus bertahan dalam kondisi apapun Kak Ira, Anci, Amel dan Yuli.
Thank’s For All guys.
Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah banyak menerima
bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi
ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan pihak-pihak yang
memberi bantuan.Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan
skripsi ini.
Makassar, 21 Agustus 2015
Penulis
vi
vi
ABSTRAK
Vandy Asmara Heldatara, 2015 “Tinjauan Sistem Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual (Studi Empiris pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi Wilayah XV Makassar)”.
Pembimbing, Ansyarif Khalid dan Ismail Badollahi
Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan perkembangan akuntansi akrual
dan kesesuaian penerapan sistem akuntansi pemerintah pada sektor publik
berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar
akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penelitian dilakukan pada Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa
penelitian kepustakaan dan penilitian lapangan yang terdiri dari observasi dan
wawancara. Skripsi ini menyoroti secara empiris perkembangan akuntansi akrual
dan pelaksanaan sistem akuntansi akrual pada instansi pemerintah.
Temuan penelitian menjelaskan bahwa akuntansi akrual merupakan konsep
yang lebih baik dibandingkan basis kas dan penerapan sistem akuntansi akrual
pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah XV Makassar
sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi akuntansi akrual masih
membutuhkan perbaikan mendasar khususnya pemahaman para pelaksana teknis
di instansi daerah agar sesuai dengan tujuan dan maksud pelaksanaan akuntansi
akrual yang sebenarnya.
Kata Kunci: Akuntansi Akrual, Sistem Akuntansi Pemerintah, Organisasi
Sektor Publik
vii
vii
ABSTRACT
Vandy Asmara Heldatara, 2015 “Review The Accrual-Based Accounting
System Of Government (Empirical studies on Balai Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah XV Makassar)”.
Adviser, Ansyarif Khalid and Ismail Badollahi
This research is done to describe the development of accrual accounting and
the suitability of the application of government accounting system at public sector
based on Government regulations number 71 year 2010 about accrual based
government accounting standart. The research is done at Balai Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi Region XV Makassar.
In this study, researchers used data collection techniques such as library
research and field research consists of observation and interview. This thesis
highlights the empirical development of accruals accounting and doing the
government accounting system at public sector.
The findings of the study explained that accrual accounting is a better
concept than cash basis and application of accrual accounting system at Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Region XV Makassar is in conformity
with applicable regulations. But accrual accounting is still in need of basic repairs
especially comprehension of the technical employee in region instance in fit the
purpose and intention of the actual implementation of accrual accounting.
Keyword: accrual accounting, government accounting system, public sector
organizations.
viii
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ……………………………………………………. i
HALAMAN PERSETUJUAN…………………………………………… ii
HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………. iii
KATA PENGANTAR …………………………………………………… iv
ABSTRAK……………………………………………………………….. vi
DAFTAR ISI …………………………………………………………….. viii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………. x
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………… 1
A. Latar Belakang Masalah ..………………………………………. 1
B. Rumusan Masalah………………………………………………. 8
C. Tujuan Penelitian……………………………………………….. 8
D. Manfaat Penelitian……………………………………………… 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA………………………………………… 10
A. Organisasi Sektor Publik……………………………………….. 10
B. Manajemen Sektor Publik Baru / New Public Management…… 18
C. Akuntansi Sektor Publik dan Basis Akuntansi………………… 21
D. Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual………………………… 27
E. Kerangka Pikir…….……………………………………………. 40
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian …………………………………… 41
B. Jenis dan Sumber Data…………………………………………. 41
C. Teknik Pengumpulan Data .…………………………………… 42
ix
ix
D. Teknik Analisis Data…………………………………………… 42
BAB IV GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH…………… 43
A. Sejarah Singkat Instansi Pemerintah…………………………….. 43
B. Struktur Organisasi.……………………………………………… 44
C. Kegiatan Utama………………………………………………… 52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…………………. 56
A. Hasil Penelitian……….……………………………………….. 56
B. Pembahasan……..……………………………………………… 80
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN…....……………………………. 97
A. Kesimpulan……….. ……….. ………………………………… 97
B. Saran…………………………………………………………… 97
DAFTAR PUSTAKA .……………………………………………………. 99
x
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Laporan Akuntansi Instansi……………………………………38
Gambar 1.2 Kerangka Pikir………………..………………………………..40
Gambar 1.3 Struktur Organisasi BP2HP Wil. XV Makassar……………….46
Gambar 1.4 Aplikasi RKAKL-DIPA 2015…………………………………58
Gambar 1.5 Aplikasi SPM 2015…………………………………………….59
Gambar 1.6 Aplikasi Bendahara 2014………………………………………69
Gambar 1.7 Aplikasi SAS-Bendahara…………………………………..…..78
Gambar 1.8 Aplikasi SAS-Operator SPM…………………………………..79
Gambar 1.9 Aplikasi Persediaan…………………………………………….71
Gambar 2.0 Aplikasi Barang Milik Negara…………………………………72
Gambar 2.1 Aplikasi SAIBA…………………………..……………………76
Gambar 2.2 Jurnal Penyesuaian pada SAIBA…………………………….…81
Gambar 2.3 Laporan Realisasi Anggaran Belanja……..……………………85
Gambar 2.4 Informasi Belanja secara Akrual……………………………….86
Gambar 2.5 Buku Kas Umum……………………………………………….87
Gambar 2.6 Rencana Kerja Anggaran Kementerian…………………….…..89
Gambar 2.7 Neraca………………………………………………………….90
1
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pemerintah sebagai tonggak berjalannya kehidupan berbangsa dan
bernegara memberikan kontribusi utama dalam pelayanan publik kepada
masyarakat. Masyarakat dijadikan sebagai objek sasaran Pemerintah untuk
ditingkatkan kesejahteraannya, sesuai tujuan Negara yang tercantum pada
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti yang dijelaskan Ermaya
Suradinata (1996:1) mengenai istilah Pemerintah sebagai lembaga atau badan-
badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan
Negara. Dalam konteks ini sesungguhnya keberadaan Organisasi Pemerintahan
tidak lebih dari sebuah alat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama
sebuah Negara dan Bangsa. Cita-cita dan tujuan itu tercermin secara yuridis
formal dalam sebuah konstitusi Negara yang kemudian dijabarkan dalam berbagai
produk perundang-undangan. Jadi bilamana tujuan Negara tidak dapat dicapai
dengan baik maka ada yang salah dalam pengelolaan lembaga publik oleh
Pemerintah, baik secara teknis maupun teoritis berupa kebijakan-kebijakan yang
tertuang dalam sebuah produk perundang-undangan.
Melihat gambaran di atas sungguh hal yang wajar bagi Negara yang
berkembang untuk terus berbenah dalam sistemnya. Masih banyaknya lembaga-
lembaga pemerintah yang bertentangan antara tugas dan fungsi yang diharapkan
konstitusi dengan kondisi organisasi sektor publik yang sebenarnya terjadi di
masyarakat. Kondisi ini sangat merugikan mengingat fakta bahwa organisasi
1
2
2
sektor publik mengelola uang yang sangat besar dari masyarakat. Buruknya
pengelolaan organisasi dan keuangan sektor publik memunculkan kritik keras
sehingga mendorong terjadinya reformasi manajemen dan keuangan sektor
publik. Reformasi sektor publik berkiblat pada keberhasilan sektor swasta dalam
menjalankan organisasinya. Sektor swasta dilihat lebih mampu mengelola sumber
dayanya diantaranya pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya
modalnya yang ada sehingga tujuan organisasi dapat diraih dengan baik, hal itulah
yang akan diterapkan dalam organisasi sektor publik. Selain itu, salah satu
keberhasilan sektor swasta yang patut ditiru oleh sektor publik adalah selalu
berorientasi pada hasil (outcome) sehingga tujuan organisasi sektor swasta dapat
dipenuhi dengan maksimal. Konsep dan tehnik di sektor swasta inilah yang
kemudian akan dicoba diterapkan dalam pengelolaan sektor publik dalam rangka
meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat.
Sejarah membuktikan bahwa Indonesia terus mengalami perbaikan-
perbaikan konstitusi sejak berdirinya Negara ini hingga sekarang ini dengan
mengalami pergantian sebanyak tiga kali dalam rezim pemerintahannya. Dimulai
dari rezim Orde Lama selanjutnya berganti oleh Orde Baru dan sebagai titik balik
segala perbaikan dan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara lahirlah Orde
Reformasi tahun 1998. Selama hampir 60 tahun itulah Pemerintah terus bergerak
dinamis menuju organisasi publik yang berdaya guna dan mencoba menjauh dari
persepsi masyarakat yang selama ini terbangun, hal ini sesuai dengan yang
dijelaskan Mardiasmo (2009:4) mengatakan organisasi sektor publik sering dinilai
sebagai sarana inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi
yang selalu merugi. Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan
3
3
untuk lebih efisien, lebih memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta
dampak negative atas aktivitas yang dilakukan.
Dari landasan semangat di atas menjadi pegangan rakyat untuk
menggulirkan semangat reformasi pada tahun 1998. Semangat reformasi untuk
memperbaiki semua tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara alhasil
memberikan dampak besar terhadap semua bidang Pemerintahan. Reformasi di
berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia sampai saat ini, telah
membawa perubahan sistem politik, sosial, hukum serta ekonomi sehingga
banyak menjawab tuntutan masyarakat yang beragam terhadap pengelolaan
Pemerintah yang baik.
Dalam pengelolaan keuangan Negara, Pemerintah melakukan reformasi
dengan mengeluarkan paket Undang-Undang di bidang keuangan Negara pada
tahun 2003 dan 2004 yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) disusun mengikuti internasional best practices yang disesuaikan dengan
kondisi Indonesia dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang
ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Sehingga terlihat jelas reformasi keuangan
Negara mencakup reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintah. Hal ini ditandai dengan kewajiban untuk menyusun laporan
pertanggungjawaban keuangan Negara berupa laporan keuangan pemerintah yang
setidak-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas
dan catatan atas laporan keuangan (CALK).
4
4
Tujuan penting reformasi akuntansi sektor publik adalah akuntabilitas dan
transparasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas
adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses
penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-
benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dapat diwujudkan dengan
penyajian laporan keuangan yang terdiri dari laporan periodik, laporan keuangan
interim dan laporan keuangan tahunan. Dari ketiga laporan keuangan tersebut,
yang wajib dipublikasikan oleh pemerintah agar dapat diakses publik adalah
laporan keuangan tahunan. Sedangkan transparasi adalah keterbukaan Pemerintah
dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan sehingga dapat diketahui dan
diawasi oleh masyarakat. Hal ini seiring dengan tuntutan masyarakat agar
organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas
publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
Tahun 2015 ini Pemerintah harus siap menyusun laporan keuangan
berbasis akrual berupa laporan operasional, neraca dan laporan perubahan ekuitas
setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Sesuai dengan kerangka
waktu implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagaimana
diatur dalam PP 71/2010, maka tahun 2014 yang lalu merupakan tahun terakhir
Pemerintah diperbolehkan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015
Pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam
penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan
basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif
5
5
dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan maupun para pengguna laporan
keuangan, hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu pengungkapan
paripurna atau full disclosure.
Pada sektor swasta perkembangan akuntansi sangat pesat dan bergerak
dinamis mengikuti perkembangan perekonomian dunia dibandingkan dengan
perkembangan akuntansi sektor publik terbukti sektor swasta lebih dahulu
menerapkan akuntansi basis akrual pada entitas bisnisnya. Terlihat jelas bahwa
akuntansi akrual sendiri merupakan konsep yang sangat popular digunakan di
sektor swasta, karena akuntansi akrual dianggap memberikan benefit yang besar
kepada penggunanya. Akuntansi akrual memberikan informasi yang lebih bisa
diandalkan karena mampu memberikan informasi tentang kewajiban dan hak yang
akan diterima di masa depan sehingga nantinya keputusan ekonomi dapat diambil
lebih baik. Akuntansi berbasis akrual telah menjadi asumsi dasar dalam kerangka
konseptual penyusunan laporan keuangan dengan International Financial
Reporting Standards (IFRS). Basis akrual menjelaskan bahwa transaksi yang
mempengaruhi keuangan perusahaan dicatat pada saat terjadinya bukan
didasarkan pada saat menerima atau mengeluarkan uang (Kieso et al, 2011:51).
Contoh lain adalah Ikatan Akuntan Indonesia (2009:5) melalui Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan No.1 (Revisi 2009) paragraf 21 mewajibkan
perusahaan untuk menyusun laporan keuangan atas dasar akrual. Adanya regulasi
ini menjelaskan bagaimana krusialnya konsep akuntansi akrual di sektor bisnis.
Siklus akuntansi pemerintah tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi
pada perusahaan. Siklus akuntansi pada pemerintah dimulai dari pencatatan
dokumen anggaran, dokumen saldo awal, dokumen penerimaan, dokumen
6
6
pengeluaran dan lain-lain, proses posting ke dalam buku besar dan penyusunan
laporan keuangan setelah dilakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang
membedakan antara lain adalah pada akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba
rugi dan laporan laba ditahan. Laporan yang mirip dengan laporan laba rugi pada
pemerintah disebut dengan laporan operasional. Pada akuntansi pemerintah juga
disusun laporan perubahan ekuitas dan neraca.
Hal ini diperkuat McKendrick (2007:2) yang menjelaskan bahwa
akuntansi akrual telah menyebar ke banyak negara seiring dengan perkembangan
New Public Management. Hal ini merupakan bagian dari bentuk adopsi proses
dan teknik manajemen swasta ke manajemen sektor publik. Dari uraian di atas
kita dapat melihat bahwa reformasi di bidang akuntansi merupakan bagian dari
konsep New Public Management. Akuntansi pada sektor publik menjadi alat
pengukuran untuk menentukan apakah sektor publik telah mencapai efisiensi.
Salah satu reformasi di akuntansi sektor publik adalah perubahan basis akuntansi.
Perubahan basis akuntansi dari akuntansi kas ke akuntansi akrual merupakan salah
satu ciri adopsi konsep New Public Management oleh sektor publik.
Organisation for Economic Co-operation and Development (2002:2)
menjelaskan bahwa penggunaan basis akuntansi akrual yang menjadi tren di
berbagai negara saat ini tentu sangat terkait dengan tujuan dan manfaat dari
penggunaanya itu sendiri. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari
praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah
dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan
menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar memperhatikan kas. Secara
7
7
umum, basis akrual telah diterapkan di negara-negara yang lebih dahulu
melakukan reformasi manajemen publik seperti New Zealand yang pertama kali
menerapkan laporan keuangan dan anggaran berbasis akrual di dunia sejak tahun
1990. Tujuan kunci akuntansi berbasis akrual adalah untuk meminta
pertanggungjawaban para manajer dari sisi keluaran (output) dan/atau hasil
(outcome) dan pada saat yang sama melonggarkan kontrol atas masukan (input).
Dalam konteks ini, para manajer diminta agar bertanggung jawab untuk seluruh
biaya yang berhubungan dengan output/outcome yang dihasilkannya, tidak
sekedar dari sisi pengeluaran kas. Karena itu, hanya basis akrual yang
memungkinkan untuk mengakui semua biaya, dengan demikian dapat mendukung
pengambilan keputusan oleh para manajer organisasi sektor publik secara efisien
dan efektif.
Sehubungan dengan penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis
akrual untuk yang pertama kalinya pada lembaga-lembaga pemerintah di pusat
dan di daerah, penulis mencoba mengambil momentum ini untuk melakukan
penelitian perihal kesiapan Pemerintah pusat, Kementerian-Lembaga serta Satuan
Kerja yang berada di daerah dalam pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual
pada laporan keuangannya. Maka penulis memilih objek penelitian pada kantor
Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar (BPPHP
Wilayah XV Makassar) yakni sebuah instansi pemerintah vertikal dibawah
naungan Kementerian Kehutanan yang berada di daerah. Selama melakukan
penelitian penulis tertarik untuk mengetahui penerapan dan implementasi sistem
akuntansi berbasis akrual yang dilakukan oleh intansi pemerintah (sektor publik)
apakah di dalam penerapannya sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
8
8
Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik mengadakan
penelitian dengan judul Tinjauan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
(Studi Empiris pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV
Makassar).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang duraikan diatas, maka yang menjadi
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sistem
akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi Wilayah XV Makassar.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi
pemerintah berbasis akrual pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
Wilayah XV Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara langsung maupun tidak
langsung bagi, antara lain:
1. Penelitian ini dapat memperkaya konsep atau teori tentang pengelolaan
keuangan negara serta menyokong Peraturan Pemerintah Nomer 71 tahun
2010 sebagai landasan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah berbasis
akrual.
9
9
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi bagi permasalahan
praktis dan dijadikan bahan dalam pengembalian keputusan atau diskusi
terkait kebijakan penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan
untuk pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan tentang
implementasi akuntansi berbasis akrual di tahun 2015.
10
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Organisasi Sektor Publik
1. Definisi dan Sejarah Organisasi Sektor Publik
Organisasi merupakan sekumpulan orang yang saling bekerja sama
secara terstruktur dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu atau sejumlah
sasaran yang telah ditetapkan bersama. Setiap organisasi memiliki tujuan yang
spesifik dan unik yang hendak dicapai dan memerlukan manajemen yang solid
agar bisa mencapai tujuan tersebut. Tujuan organisasi tersebut dapat bersifat
kualitatif ataupun kuantitatif yang dapat dibagi lagi menjadi tujuan yang bersifat
financial maupun non-financial.
Secara umum seringkali organisasi hanya dikelompokkan menjadi dua
macam, yaitu profit organization dan nonprofit organization. Walaupun di
kenyataan terdapat tipe lain dari organisasi yaitu quasi-profit organization dan
quasi-nonprofit. Hal ini disebabkan karena adanya kesulitan untuk memberi
batasan yang tegas antara tipe organisasi pure-profit organization dan quasi-profit
organization dan antara quasi-nonprofit organization dengan pure-nonprofit
organization. Dengan pengelompokan tipe organisasi secara umum tersebut maka
organisasi sektor publik merupakan nonprofit organization.
Mahsun et al (2011:5) mengatakan bahwa sektor publik seringkali
dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum
dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pendapatan
negara yang diakui oleh hukum. Bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan
11
11
transportasi adalah contoh sektor publik. Oleh karena itu area sektor publik sangat
luas. Sedangkan menurut Bastian (2009:1) “kata sektor publik dari sisi kebijakan
publik dapat dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi berlebihan, pemerintahan
yang besar dan nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam arti luas,
sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen negara.
Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan
pajak.”
Menurut Nordiawan (2009:1) sektor publik merupakan sebuah entitas
ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut sebagai entitas ekonomi
karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil. Sektor publik juga
melakukan transaksi – transaksi ekonomi dan keuangan, tetapi berbeda dengan
entitas ekonomi lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber
daya ekonomi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba).
Munculnya sektor publik ini tidak terlepas dari sejarah. Awalnya, sektor
publik ini muncul karena ada kebutuhan dari masyarakat secara bersama terhadap
barang dan layanan tertentu. Untuk menghindari terjadinya alokasi dan distribusi
barang atau layanan umum yang tidak adil maka pengaturan pengalokasian dan
pendistribusiannya diserahkan kepada pihak (pengurus) tertentu. Warga
masyarakat kemudian membayar sejumlah upeti (pajak) untuk mendukung
pengaturan barang atau layanan umum oleh pengurus tersebut (Mahsun et al,
2011:5).
Sektor publik sendiri telah hadir sejak ribuan tahun sebelum masehi.
Bastian (2009:2) menjelaskan bahwa kemunculan akuntansi sektor publik
dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi dalam masyarakat dan kekuatan sosial
12
12
dalam masyarakat. Bukti sejarah menjelaskan bahwa praktik pencatatan telah
dilakukan di zaman Mesir kuno sampai sekarang, bahkan dalam Al-Qur’an pun
tertulis pentingnya mencatat sebuah transaksi keuangan. Pada awalnya pencatatan
ini dilakukan untuk mengadministrasi laporan untuk keperluan pemerintah. Selain
itu praktik pencatatan ini juga dilakukan untuk mendukung mekanisme pajak,
pembagian pendapatan, inventaris barang dan proses perdagangan antar negara.
2. Karakteristik Organisasi Sektor Publik
Menurut Christensen et al (2007:6) menguraikan 3 karakteristik utama
sektor publik yang intisarinya sebagai berikut :
a. Pemimpin tertinggi organisasi publik seperti Presiden atau Perdana
Menteri dipilih melalui pemilu. Sehingga organisasi sektor publik yang
ada di masyarakat memiliki tanggung jawab politik. Terlepas dari apakah
organisasi publik dekat atau jauh dari kepemimpinan politik terdapat
pemimpin politik yang terpilih secara demokratis di atas organisasi yang
memiliki akuntabilitas tinggi. Berbeda dengan perusahaan swasta, yang
bertanggung jawab kepada dewan direksi yang dipilih oleh pemegang
saham, organisasi publik bertanggung jawab kepada legislatif yang
dipilih juga oleh rakyat melalui pemilu. Organisasi publik merupakan
bagian dari suatu sistem pemerintahan dan menghadapi tantangan yang
berbeda dengan sektor swasta. Sistem pemerintahan dipengaruhi oleh
sistem politik masyarakat tidak seperti organisasi swasta yang terbatas
pada orang – orang tertentu. Oleh karena itu organisasi sektor publik
13
13
memiliki tanggungjawab yang lebih besar dan banyak dibandingkan
dengan organisasi sektor swasta.
b. Model organisasi publik berbeda dari banyak organisasi sektor swasta.
Organisasi sektor publik memiliki model organisasi multifungsi. Model
Organisasi multifungsi ini membuat organisasi sektor publik sangat
rentan terhadap kritik. Ini dikarenakan dalam menjalankan organisasinya
memerlukan banyak pertimbangan yang sangat sulit, seperti politik,
partisipasi oleh pihak yang terkena dampak, penentuan sumber daya
manusia, sensitivitas pengguna, transparansi, publisitas dan wawasan
proses pengambilan keputusan, prediktabilitas, perlakuan yang sama,
ketidakberpihakan, netralitas, kualitas layanan, kemandirian profesional,
loyalitas politik, efisiensi dan efektivitas. Dalam menjalankan fungsinya
pemerintahan tidak dapat membuat aturan dengan mudah karena harus
sesuai dengan konstitusi dan disetujui oleh rakyat berbeda dengan sektor
swasta yang tidak terlalu sulit dalam membuat aturan yang digunakan di
organisasinya.
c. Sebagian besar organisasi publik berbeda dari organisasi swasta dimana
mereka tidak beroperasi dalam pasar bebas dan kompetitif. Meskipun ada
pembentukan BUMN yang ikut berkompetisi memperlihatkan ciri ini,
tetapi hal ini dapat dijelaskan oleh beberapa argumen. Salah satu jenis
argumen organisasi publik adalah ide bahwa pasar (sektor swasta)
memiliki kapasitas terbatas untuk menangani masalah-masalah sehingga
diperlukan intervensi organisasi publik. Selain itu organisasi sektor
14
14
publik juga memperbaiki atau mengatasi masalah yang diciptakan oleh
pasar, dimana pasar tidak mampu menyelesaikannya.
Sedangkan menurut Nordiawan (2006:2) organisasi menjadi berbeda dan
unik karena memiliki karakteristik sebagai berikut :
a. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan financial
b. Dimiliki secara kolektif oleh publik
c. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham
yang diperjualbelikan
d. Keputusan – keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi
didasarkan pada consensus.
Mahsun et al (2011:14) mengatakan bahwa sektor publik berada pada
batasan antara lain:
a. Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuhan masyarakat
umum.
b. Bukan konsumsi individual
c. Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah regulasi
yang mengikat
d. Harga tidak semata – mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.
Dari uraian diatas kita dapat menarik benang merah bahwa organisasi
sektor publik memiliki karakteristik yang unik karena organisasi ini melayani dan
dimiliki oleh masyarakat luas. Organisasi sektor publik juga tidak mementingkan
keuntungan melainkan pelayanan terhadap anggotanya. Sifat organisasi sektor
publik yang unik ini menyebabkan sektor publik harus memperhatikan banyak
15
15
aspek dalam pengambilan keputusan ketika menjalankan kegiatannya. Keputusan
yang diambil oleh organisasi ini harus dapat diterima oleh mayoritas anggotanya.
3. Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Sektor Swasta
Secara umum Mardiasmo (2009:8) mengatakan perbedaan signifikan
antara organisasi sektor publik dan swasta adalah :
a. Tujuan Organisasi
Sektor swasta bertujuan untuk memaksimumkan laba untuk
meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan
keuntungan sedangkan organisasi sektor publik mempunyai tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan
publik yang maksimal. Dengan kata lain, perusahaan merupakan
organisasi yang dijalankan untuk mencari laba atau profit (profit-
motive), sedangkan organisasi sektor publik merupakan organisasi yang
dijalankan bukan untuk mencari laba (non profit-motive)
b. Sumber Pendanaan
Sektor swasta didanai melalui 2 pembiayaan yaitu sumber
pembiayaan internal dan sumber pembiayaan eksternal. Sumber
pembiayaan internal terdiri atas modal pemilik dan bagian laba yang
diinvestasikan kembali ke perusahaan (laba ditahan), sedangkan sumber
pembiayaan eksternal misalnya utang bank, penerbitan obligasi dan
penerbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik. Sementara
itu, organisasi sektor publik mendanai operasinya dari pajak dan
retribusi, charging for service, laba perusahaan milik Negara, pinjaman
16
16
pemerintah berupa utang luar negeri dan obligasi pemerintah.
Kebijakan pemilihan struktur pembiayaan pada sektor publik tidak
hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga
pertimbangan politik dan sosial .
c. Pola Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan
sektor swasta, dimana sektor swasta bertanggungjawab kepada pemilik
perusahaan (pemegang saham) dan kreditor atas dana yang diberikan.
Pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat
karena sumber dana yang digunakan organisasi sektor publik dalam
rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat (public
funds). Pola pertanggungjawaban di sektor publik bersifat vertikal dan
horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban
atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi seperti kepada
parlemen (DPR) maupun kepada auditor (BPK/KPK).
Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada
masyarakat luas. Kedua jenis pertanggunjawaban sektor publik tersebut
merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik.
d. Struktur Organisasi
Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda
dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat
birokratis, kaku dan hierarki sedangkan struktur organisasi pada sektor
swasta lebih fleksibel. Struktur organisasi pada sektor swasta dapat
17
17
berbentuk datar, pyramid, lintas fungsional dan lainnya sesuai dengan
pilihan organisasi. Salah satu faktor utama yang membedakan sektor
publik dengan sektor swasta adalah adanya pengaruh politik yang
sangat tinggi pada organisasi sektor publik.
e. Karakteristik Anggaran
Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik
rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka
untuk didiskusikan dan dikritisi. Sementara itu, anggaran pada sektor
swasta bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia
perusahaan.
f. Sistem Akuntansi
Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan.
Sistem akuntansi yang biasa digunakan pada sektor swasta adalah
akuntansi berbasis akrual (accrual accounting), sedangkan pada sektor
publik lebih banyak menggunakan ssstem akuntansi berbasis kas (cash
accounting).
Sektor publik memiliki fungsi yang lebih kompleks dibandingkan sektor
privat. Kekompleksitasnya ini disebabkan oleh ruang lingkup pelayanan yang
lebih luas dan struktur organisasi yang besar dibandingkan sektor privat, seperti
melakukan intervensi dalam hal penentuan kebijakan fiskal dan moneter,
melakukan regulasi terhadap sektor swasta, pemberian barang dan pelayanan
publik serta melakukan distribusi pendapatan dan kekayaan secara adil dan
18
18
merata. Kompleksitas ini mengakibatkan keputusan yang diambil oleh sektor
publik harus dipikirkan dengan baik dan berorientasi kepentingan masyarakat
sehingga dapat mempertahankan dukungan mayoritas anggotanya. Hal ini berbeda
dengan sektor privat yang hanya berfokus pada keuntungan dan mengakibatkan
cara menjalankan organisasi sektor publik sangat berbeda dengan sektor privat.
Sementara itu Christensen et al (2007:4) menjelaskan bahwa elemen inti
dari argumen yang mendukung konsepsi bahwa organisasi publik dan swasta pada
dasarnya berbeda dalam hal-hal kunci. Pertama, bahwa kepentingan publik
berbeda dari kepentingan pribadi, karena sektor publik harus mempertimbangkan
hal yang lebih luas dari norma-norma dan nilai-nilai. Banyak pertimbangan yang
harus ditimbang terhadap satu sama lain, pertimbangan demokrasi, nilai-nilai
konstitusional dan kesejahteraan masyarakat yang diberi bobot lebih dalam
organisasi publik dari pada di organisasi-organisasi swasta. Kedua, para
pemimpin organisasi publik bertanggung jawab kepada warga negara dan pemilih
daripada kelompok-kelompok khusus. Ketiga, organisasi publik memerlukan
penekanan lebih besar pada keterbukaan, transparansi, imparsialitas perlakuan
yang sama, dan prediktabilitas.
B. Manajemen Sektor Publik Baru / New Public Management
Konsep manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil atau
yang sekarang sering diberi label sebagai manajemen publik baru atau New Public
Management (NPM) itu mengemuka pertama kali pada masa pemerintahan
Margareth Thatcher yang waktu itu menjadi Perdana Menteri Inggris. Ketika itu
konsep New Public Management digunakan untuk menjawab sejumlah kritikan
19
19
yang muncul di masyarakat sekaligus upaya untuk memecahkan persoalan
pemerintah dalam menjalankan organisasi yang mengundang ketidakpuasan
sebagai publik atau pelayanan yang disediakan oleh negara. Selain itu, New
Public Management juga lahir atas kritik terhadap in-efisiensi pelayanan sektor
publik yang diselenggarakan oleh negara.
Menurut catatan Hughes, pada dekade akhir 80-an dan terus berlanjut
hingga dekade 90-an itu bermunculan kritik yang keras ditujukan kepada
organisasi – organisasi sektor publik agar melakukan gerakan reformasi
manajemen di sektor publik. Salah satu gerakan yang muncul dari reformasi ini
adalah munculnya konsep New Public Management. Konsep ini memiliki
keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena
pengukuran kinerja merupakan salah satu prinsip New Public Management. Sejak
itu konsep New Public management telah memengaruhi proses perubahan
organisasi sektor publik secara komprehensif di hampir seluruh dunia. Penekanan
gerakan New Public Management ini adalah pada pelaksanaan desentralisasi,
devolusi dan modernisasi pemberian pelayanan publik.
Popularitas konsep New Public Management ini semakin diakui
masyarakat internasional dengan diundangkannya Government Performance and
Results Act (GPRA) oleh pemerintah Amerika Serikat tahun 1993 dan beberapa
negara lain segera mengikuti dan mengadopsinya meskipun dengan berbagai
variasi dan titik tekan sesuai dengan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. Upaya
serupa juga dilakukan pemerintah Indonesia, setidaknya hal itu terlihat dari
sejumlah perubahan dalam produk perundang-undangan, khususnya sejak periode
akhir tahun 1990-an. Alasannya kurang lebih sama dengan negara-negara yang
20
20
lebih dahulu menerapkan pendekatan manajemen kinerja atau dalam konsep yang
lebih umum disebut manajemen publik baru.
1. Hubungan New Public Management dan Penerapan Akuntansi Akrual
Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa ada keterkaitan khusus antara
New Public Management dengan akuntansi akrual. New Public Management
telah mereformasi pengelolaan keuangan sektor publik dengan menggunakan
pendekatan – pendekatan yang ada pada sektor swasta dalam rangka mencapai
efisiensi dan efektivitas. Untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan sebuah alat
yang mampu mengukur kinerja dan pertanggungjawaban. Disinilah akuntansi
yang berperan sebagai alat pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban juga
mengalami sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah penggantian
sistem kas menjadi sistem akrual yang merupakan adopsi dari sektor swasta.
Sedangkan Bunea dan Cosmina (2008:1) menjelaskan bahwa konsep New
Public Management yang berfokus pada efisiensi memaksa seluruh pemerintahan
yang mengadopsinya untuk bekerja lebih keras dan bertanggungjawab secara
akuntabel kepada masyarakat mengenai sumber daya yang digunakan, sehingga
akuntansi memainkan peranan penting dalam perkembangan New Public
Management berkaitan dengan pengukuran kinerja penggunaan sumber daya.
Dari uraian diatas tentu sangat jelas konsep akuntansi akrual adalah sebuah
konsep turunan dari New Public Management karena akuntansi akrual
merupakan bentuk sistem manajemen sektor privat yang diadopsi ke sektor
publik sebagai alat pengukuran kinerja. Bahkan Pentingnya akuntansi akrual
terhadap New Public Management diungkapkan oleh Liekerman (2003:3) yang
menjelaskan bahwa pemerintah yang mengadopsi New Public Management
21
21
maka dalam bidang akuntansi harus juga menjalankan akuntansi akrual. Tanpa
akuntansi akrual maka adopsi New Public Management akan berjalan kurang
lancar.
C. Akuntansi Sektor Publik dan Basis Akuntansi
1. Akuntansi Sektor Publik
a. Definisi Akuntansi Sektor Publik
Kebutuhan akan informasi yang akurat berguna untuk mengambil
keputusan yang tepat, hal inilah yang mendorong lahirnya akuntansi. Definisi
Akuntansi menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu)
dalam Dasar-dasar akuntansi (2012:4) dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:
1) Fungsi dan Kegunaan
Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan
informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang
bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
2) Proses Kegiatan
Akuntansi adalah proses kegiatan mencatat, mengklasifikasi dan
mengikhtisarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya
atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-
hasilnya.
Dari dua sudut pandang diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi
berperan untuk menghasilkan informasi kemudian digunakan untuk bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh entitas ekonomi. Entitas adalah
satuan yang dapat diartikan sebagai satuan organisasi. Contoh satuan organisasi
22
22
ini adalah organisasi swasta dan organisasi sektor publik. Oleh karena itu
akuntansi juga dapat digunakan di sektor publik sehingga lahirlah akuntansi sektor
publik.
Bastian (2009:6) mengatakan “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme
teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat
di lembaga – lembaga tinggi Negara dan departemen – departemen di bawahnya,
pemerintah daerah, BUMN, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek –
proyek kerjasama sektor publik dan swasta.”
b. Tujuan Akuntansi Sektor Publik
Menurut American Accounting Association dalam Mardiasmo (2012:14)
menjelaskan tujuan akuntansi sektor publik adalah :
1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat,
efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang
dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian
manajemen (management control)
2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk
melakukan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif
program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan
memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik
atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini
terkait dengan akuntabilitas (accountability)
Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok yaitu penyediaan
informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Informasi akuntansi
23
23
bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer
dalam melakukan alokasi sumber daya. Dengan informasi akuntansi, pemerintah
dapat menentukan biaya pelayanan (cost of services) yang diberikan kepada
publik dan menetapkan biaya standar. Bagi pemerintah, informasi akuntansi
digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan
strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan
kinerja. Pada tahap akhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi
dibutuhkan untuk menjadi bagian penting dari proses akuntabilitas publik yang
nantinya menghasilkan laporan keuangan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik
bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan informasi kegiatan ekonomi
sektor publik yang kemudian dijadikan alat pertanggunggungjawabkan dan
pengawasan. Akuntansi sektor publik memiliki fungsi untuk menyediakan
informasi dalam rangka mendukung keputusan manajerial agar organisasi sektor
publik dapat berjalan efisien dan efektif.
2. Basis Akuntansi
Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan basis/dasar
pencatatan. Partono dalam Halim dan Syam (2011:52) menjelaskan basis
akuntansi adalah himpunan dan standar – standar akuntansi yang menetapkan
kapan dampak keuangan dari transaksi – transaksi dan peristiwa – peristiwa
lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis – basis tersebut
berkaitan dengan penetapan waktu (timing) atas pengukuran yang dilakukan,
terlepas dari sifat pengukuran tersebut.
24
24
Terdapat dua basis pencatatan utama, yakni basis kas (cash basis) dan
basis akrual (accrual basis). Di antara kedua basis tersebut terdapat dua basis lain,
yakni basis kas modifikasian (modified cash basis) dan basis akrual modifikasian
(modified accrual basis). Basis modifikasi ini biasanya digunakan dalam transisi
dari kas menjadi akrual.
Organisasi bisnis menggunakan basis akrual, begitu pula organisasi
pemerintah yang melakukan aktivitas bisnis (misalnya BUMN/BUMD),
sementara sebagian besar organisasi pemerintah menggunakan basis kas. Untuk
penggunaan di organisasi pemerintah, basis kas dan basis akrual dapat
dimodifikasi. Pada dua dekade terakhir terjadi pergeseran basis akuntansi dan
anggaran, dari basis kas ke basis akrual dan penggunaan anggaran berbasis kinerja
di seluruh pemerintahan. Menurut Vonck dalam Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Badan Pemeriksa Keuangan (2010:46) pergeseran ini merupakan suatu langkah
maju menuju pada konteks yang lebih luas dari reformasi pengelolaan keuangan
sektor publik.
a. Basis Akuntansi Akrual
Bastian (2009:123) menjelaskan akuntansi akrual mengakui dan mencatat
transaksi dan kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan.
Elemen dasar akrual ini adalah aktiva, kewajiban, net worth, pendapatan dan
biaya. Akuntansi dasar akrual berfokus pengukuran sumber daya ekonomis dan
perubahan sumber daya pada suatu entitas. Sedangkan Komite Standar Akuntansi
Pemerintah Indonesia (2006:3) menjelaskan Akuntansi berbasis akrual adalah
suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui,
dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi
25
25
tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau
dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai
dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi
yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.
Sementara itu akuntansi akrual didefinisikan Khan dan Mayes (2009:3)
sebagai metodologi dalam akuntansi dimana transaksi diakui berdasarkan aktivitas
ekonomi bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Mengikuti metode ini
maka pendapatan akan diterima ketika pekerjaan telah diselesaikan dan beban
akan diakui sebagai utang ketika sumber daya telah digunakan. Akuntansi akrual
mengakui bahwa pembelian, memproduksi, menjual, mendistribusikan, dan
operasi lainnya dari suatu entitas selama suatu periode, serta peristiwa lain yang
mempengaruhi kinerja entitas, sering tidak bertepatan dengan penerimaan dan
pembayaran kas dari periode.
Dari beberapa uraian diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa basis
akrual akan mengakui transaksi ekonomi tidak didasarkan diterima atau
dikeluarkannya uang tetapi ketika terjadi perubahan posisi keuangan perusahaan
yang ditandai dengan adanya aliran masuk atau keluar manfaat ekonomi. Jadi
basis akrual akan memberikan informasi yang lebih akurat dan mencatat transaksi
sesuai waktunya sehingga konsep periodesasi dapat terpenuhi.
Di pihak Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (pengganti
Peraturan Pemerintah tahun 2005) mempertegas bahwa akuntansi berbasis akrual
dilaksanakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan tahun anggaran
2015. Menurut Pemerintah pengertian basis akrual adalah suatu basis akuntansi
26
26
dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan
dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa
memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan, seperti pendapatan
diakui/dicatat pada saat timbulnya hak dan tidak semata-mata pada saat kas masuk
ke kas Negara dan berlaku juga terhadap akun belanja.
Selain itu urgensi implementasi akuntansi berbasis akrual adalah sebagai
bentuk penerapan Internasional Best Practise dalam pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan Negara khususnya untuk meningkatkan keandalan
penyajian nilai hak dan kewajiban pemerintah, perhitungan biaya lebih akurat
untuk mencapai suatu output tertentu sebagai dasar penilaian kinerja
dibandingkan jika hanya berdasarkan basis kas dan penyajian asset di neraca
menjadi lebih handal, karena adanya perhitungan beban penyusutan, amortisasi
dan penyisihan piutang tak tertagih untuk dapat menyajikan asset sesuai dengan
nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value)
Manfaat akuntansi akrual menurut Bastian (2009:124) dapat dilihat dari
dua perspektif. Dari perspektif masyarakat dasar akrual dapat memperlihatkan
tingkat akuntabilitas pemerintah menjalankan pemerintahan sekaligus menilai
pemerintah. Sedangkan dari sisi pemerintah lebih menekankan pada manfaat
manajerial yang dapat didapatkan pemerintah sehingga mampu mengambil
keputusan yang tepat.
27
27
D. Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi penegas untuk segera dilaksanakan
standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penegasan ini diuraikan pada Bab II
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pasal 4 Ayat 1 “Pemerintah
menerapkan SAP Berbasis Akrual” dan Pasal 7 Ayat 1 “Penerapan SAP berbasis
akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) dapat dilaksanakan secara
bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP
berbasis akrual”.
Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual serta mengakui pendapatan, belanja dan
pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis kas yang
ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN).
Penyusunan sistem akuntansi pemerintah mengacu pada Peraturan
Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem
akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat (SAPP) akan diatur oleh Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) yang nantinya menjadi pedoman teknis bagi unit-unit
organisasi dalam lingkup pemerintahan.
Salah satu upaya untuk mewujudkan sistem akuntansi pemerintah berbasis
akrual adalah melalui bagan akun standar. Bagan akun standar merupakan daftar
kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun dan digunakan
secara sistematis sebagai pedoman dalam perancanaan, penganggaran,
28
28
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodefikasi ini
digunakan dalam sistem yang terintegrasi. Integrasi dilaksanakan dengan
penggunaan klasifikasi atau kode pengukuran yang sama untuk setiap tahapan
dalam siklus pengelolaan keuangan Negara. Dengan menggunakan klasifikasi
yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban,
bagan akun standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi
keuangan pemerintah. Selain itu, bagan akun standar digunakan sebagai pusat
aliran data dari sistem pengelolaan keuangan, alat pengendalian disiplin fiskal
melalui pengaturan pengendalian dan kerangka struktur pelaporan dan
mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah yang lebih baik.
Untuk menjurnal transaksi akrual pada aktivitas keuangan pemerintah, ada
beberapa kententuan ayat jurnal yang harus dipatuhi sesuai Peraturan Menteri
Keuangan nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada
Pemerintah Pusat dan berpedoman terhadap bagan akun standar yang sudah
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.05/2013.
Dibawah ini akan dijelaskan beberapa jurnal akrual yang menghasilkan
laporan keuangan akrual:
1. Saat diterimanya DIPA (Daftar isian Pelaksanaan Anggaran) oleh satuan
kerja, yang dilakukan satker adalah mencatat estimasi pendapatan yang
akan dialokasikan (Estimasi Pendapatan pajak yang dialokasikan,
estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan, estimasi pendapatan
hibah yang dialokasikan) sedangkan pada sisi debit dicatat allotment
belanja/transfer (allotment belanja pegawai, belanja barang, belanja
29
29
modal, belanja pembayaran bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah,
belanja bantuan social, belanja lain-lain dan allotment transfer ke daerah).
Selanjutnya jurnal standart DIPA ini dicatat dalam buku besar akrual.
2. Jurnal standar saldo awal dilakukan pada saat penyusunan neraca untuk
pertama kali oleh satuan kerja. Untuk mencatat saldo seluruh jenis aset,
ayat jurnal yang dipakai adalah aset lancar/investasi jangka panjang/aset
tetap/piutang jangka panjang/aset lainnya pada Ekuitas. Selain itu bisa
juga untuk mencatat saldo awal aset yang mempunyai akun lawan
kewajiban (kewajiban jangka pendek/kewajiban jangka panjang). Yang
terakhir mencatat saldo awal seluruh jenis kewajiban dengan ayat jurnal
berupa ekuitas pada kewajiban jangka pendek/kewajiban jangka panjang.
3. Jurnal standar realisasi dilakukan pada saat terjadinya berita acara serah
terima (BAST) atau perolehan persediaan atau aset tetap, resume tagihan,
piutang, pendapatan, penerimaan pembiayaan, belanja, pengeluaran
pembiayaan, pemakaian persediaan dan pengembalian uang persediaan.
Jadi banyak terdapat jenis jurnal pada realisasi anggaran:
a. Jurnal Standar BAST/Perolehan Aset tetap dan persediaan.
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Aset tetap/Persediaan yang belum diregister
K Utang yang belum diterima tagihannya
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan asset tetap baik yang
berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST yang belum
dilakukan verifikasi
30
30
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Aset tetap/Persediaan
K Aset tetap/Persediaan yang belum diregister
Digunakan untuk mencatat transaksi perolehan asset tetap baik yang
berdasarkan BAST maupun yang tidak melalui BAST setelah
dilakukan verifikasi
b. Jurnal standar resume tagihan
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Pengeluaran transito
K Pengeluaran transito yang masih harus dibayar
Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume
tagihan atas permintaan uang persediaan
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Piutang dari uang persediaan yang akan diterima
K Pengeluaran transito
Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume
tagihan atas permintaan uang persediaan
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Beban
K Belanja/Transfer yang masih harus dibayar
Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume
tagihan atas belanja menurut jenis belanja, kecuali belanja barang
untuk perolehan persediaan dan belanja modal.
31
31
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Utang yang belum diterima tagihannya
K Belanja barang/modal yang masih harus dibayar
Digunakan untuk mencatat transaksi pada saat adanya resume
tagihan atas belanja barang untuk perolehan persediaan belanja
modal.
c. Jurnal standar piutang pendapatan
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Piutang pendapatan
K Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya piutang dan pendapatan baik
perpajakan, PNBP dan hibah.
d. Jurnal standar realisasi pendapatan
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Diterima dari entitas lain
K Piutang pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas yang berasal
dari pelunasan piutang perpajakan, PNBP dan hibah.
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Diterima dari entitas lain
K Pendapatan
Digunakan untuk mencatat terjadinya penerimaan kas pendapatan
baik perpajakan, PNBP dan hibah, tanpa didahului adanya piutang
32
32
e. Jurnal standar realisasi belanja
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Belanja/transfer yang masih harus dibayar
K Ditagihkan ke entitas lain
Digunakan untuk mencatat pembayaran belanja/transfer, sesuai
dengan jenis belanja/transfer.
f. Jurnal standar pemakaian persediaan
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Beban persediaan
K Persediaan
Digunakan untuk mencatat realisasi beban persediaan karena
adanya pemakaian persediaan. Jurnal dibuat dalam hal pencatatan
persediaan menggunakan metode perpetual.
g. Jurnal standar penerimaan/pengeluaran transito (uang persediaan)
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Ditagihkan ke entitas lain
K Kas di bendahara pengeluaran
Digunakan untuk mencatat penyetoran uang persediaan oleh satuan
kerja.
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Pengeluaran transito yang masih harus dibayar
K Diterima dari entitas lain
Digunakan untuk mencatat penerimaan uang persediaan oleh satuan
kerja
33
33
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Kas di bendahara pengeluaran
K Piutang dari uang persediaan yang akan diterima
Digunakan untuk mencatat penerimaan uang persediaan oleh satuan
kerja
4. Penyesuaian merupakan suatu keharusan dalam akuntansi berbasis akrual.
Jurnal standar penyesuaian digunakan pada saat akhir periode pelaporan
keuangan untuk menyesuaikan akun-akun pendapatan dan beban akrual.
Jurnal standar penyesuaian terdiri dari:
a. Jurnal standar beban penyusutan asset tetap
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Beban penyusutan asset tetap
K Akumulasi penyusutan asset tetap
Digunakan untuk mencatat beban penyusutan dan akumulasi
penyusutan asset tetap sesuai dengan metode penyusutan yang telah
ditetapkan.
b. Jurnal standar beban amortisasi asset tak berwujud
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Beban amortisasi asset tak berwujud
K Akumulasi amortisasi asset tak berwujud p
Digunakan untuk mencatat beban amortisasi dan akumulasi
amortisasi asset tak berwujud sesuai dengan metode amortisasi yang
telah ditetapkan.
34
34
c. Jurnal standar beban persediaan
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Beban persediaan
K Persediaan
Digunakan untuk mencatat beban persediaan sebesar nilai
persediaan yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Jurnal ini
digunakan untuk metode periodik dalam penilaian persediaan.
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Beban persediaan
K Persediaan
Digunakan untuk menyesuaikan jumlah persediaan berdasarkan
hasil inventaris fisik dalam hal hasil inventarisasi fisik lebih kecil
dari catatan persediaan. Jurnal ini digunakan untuk metode
perpetual dalam penilaian persediaan.
d. Jurnal standar belanja yang masih harus dibayar
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Beban
K Belanja yang masih harus dibayar
Digunakan untuk mencatat beban dan belanja yang masih harus
dibayar pada tanggal pelaporan.
e. Jurnal standar belanja dibayar dimuka
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Beban dibayar dimuka
K Beban
35
35
Digunakan untuk mencatat beban dibayar dimuka dan untuk
menyesuaiakan jumlah beban yang belum menjadi kewajiban sampai
dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk
metode/pendekatan beban dalam pencatatan beban dibayar dimuka.
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Beban
K Beban dibayar dimuka
Digunakan untuk mencatat beban yang telah terjadi selama periode
pelaporan dan untuk menyesuaikan jumlah beban dibayar dimuka
yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini
digunakan untuk metode/pendekatan aset dalam pencatatan beban
dibayar dimuka.
f. Jurnal standar pendapatan diterima di muka
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Pendapatan
K Pendapatan diterima dimuka
Digunakan untuk mencatat pendapatan diterima di muka dan untuk
menyesuaikan jumlah pendapatan yang belum menjadi hak sampai
dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk
metode/pendekatan pendapatan dalam pencatatan pendapatan
diterima dimuka.
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Pendapatan diterima dimuka
K Pendapatan
Digunakan untuk mencatat pendapatan yang telah menjadi hak
selama periode pelaporan dan untuk menyesuaiakan jumlah
pendapatan diterima di muka yang masih ada sampai dengan akhir periode pelaporan. Jurnal ini digunakan untuk metode/pendekatan
kewajiban dalam pencatatan pendapatan diterima dimuka.
36
36
5. Jurnal standar pengembalian dilakukan pada saat terjadinya
pengembalian pendapatan dan belanja. Pencatatan dilakukan oleh satuan
kerja dan dicatat dalam buku besar akrual. Jurnal standar pengembalian
terdiri dari:
a. Jurnal standar pengembalian pendapatan
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Pendapatan
K Diterima dari entitas lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun
berjalan/atas pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat
sistematik/berulang, seperti pengembalian pendapatan perpajakan.
b. Jurnal standar pengembalian belanja
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Ditagihkan kepada entitas lain
K Beban
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas belanja/transfer tahun
anggaran berjalan.
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Diterima dari entitas lain
K Pendapatan lain-lain
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas belanja/transfer tahun
anggaran sebelumnya.
6. Jurnal standar penutup dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan
oleh satuan kerja. Jurnal standar penutup terdiri dari:
37
37
a. Jurnal standar penutup pendapatan
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Pendapatan
K Surplus/Defisit-LO
Digunakan untuk mencatat penutupan pendapatan ke surplus/deficit
laporan operasional (LO).
b. Jurnal standar penutup belanja/transfer dan beban
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Surplus/Defisit-LO
K Beban
Digunakan untuk mencatat penutupan beban ke surplus/deficit-LO.
c. Jurnal standar penutup surplus/defisit-LO
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Surplus LO
K Ekuitas
Digunakan untuk mencatat penutup surplus-LO.
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian
D Ekuitas
K Defisit LO
Digunakan untuk mencatat penutupan Defisit-LO
38
38
Dalam rangka menghasilkan laporan operasioanal, laporan perubahan
ekuitas dan neraca disediakan buku besar akrual. Buku besar ini menampung
semua transaksi akrual yang akan tersaji ke dalam laporan keuangan selain
laporan realisasi anggaran. Buku besar akrual akan memuat akun nominal yang
ada di laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas, serta akun riil yang ada
di neraca. Dengan demikian termasuk di dalamnya transaksi kas dan non kas.
Transaksi kas misalnya yang berkaitan dengan kas di bendahara penerima dan kas
di bendahara pengeluaran dan transaksi non kas misalnya penyusutan, amortisasi
dan transaksi akrual lainnya.
Sebelum laporan keuangan disusun dilakukan penyesuaian terhadap
transaksi pendapatan akrual maupun beban akrual, sehingga prinsip periodesitas
dapat terpenuhi untuk penyajian pos-pos dalam laporan keuangan. Proses
pelaporan dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1.1
39
39
Dapat dilihat dari penjelasan diatas, bahwa rangkaian proses akuntansi
berbasis akrual membentuk sebuah sistem akuntansi pemerintah. Jadi bisa di
definisikan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat SAPP
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen
lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis sampai dengan pelaporan
keuangan pada pemerintah pusat. Ciri-ciri pokok sistem akuntansi pemerintah
pusat (SAPP) menurut PMK nomor 213 /PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat adalah
1) Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah adalah basis akrual. Penerapan basis kas tetap digunakan
dalam penyusunan laporan realisasi anggaran sepanjang APBN disusun
menggunakan pendekatan basis kas.
2) Sistem pembukuan berpasangan
Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar
akuntansi yaitu aset = kewajiban + ekuitas. Setiap transaksi dibukukan
dengan mendebet perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.
Namun demikian untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara
single entry (pembukuan tunggal)
3) Desentralisasi pelaksanaan akuntansi
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas dilaksanakan
secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan baik
kantor pusat instansi maupun di daerah.
40
40
4) Bagan akun standar
Sistem akuntansi pemerintah pusat menggunakan bagan akun
standar yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang berlaku untuk tujuan
penganggaran maupun akuntansi.
5) Standar akuntansi pemerintahan (SAP)
Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu pada standar
akuntansi pemerintah (SAP) dalam melakukan pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan entitas
pemerintah pusat.
E. Kerangka Pikir
Bagan Kerangka pikir
BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH XV MAKASSAR
Laporan Keuangan Berbasis Akrual (PP no.71/th.2010)
Akuntansi Sektor Publik
Basis Akrual
Gambar 1.2
41
41
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
Wilayah XV Makassar yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.9
Makassar, sedangkan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :
Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan
angka-angka secara langsung atau sifat datanya adalah deskriptif misalnya
gambaran suatu objek, pedoman dan peraturan – peraturan yang berlaku. Data
kualitatif ini pada umumnya berupa variasi-variasi persepsi bisa dari para
responden atau pelanggan menurut Danang Sunyoto (2013:21). Data atau
informasi ini dapat diperoleh dari dalam instansi baik yang berupa lisan maupun
tulisan seperti sejarah terbentuknya instansi, struktur organisasi instansi serta
uraian tugas masing-masing bagian dalam instansi.
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Data primer
Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian berdasarkan
pengamatan secara langsung pada instansi serta mengadakan wawancara
dengan pimpinan dan sejumlah personil yang ada kaitannya dengan penelitian.
2. Data sekunder
41
42
42
Dalam hal ini data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya oleh
penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen
instansi yang terkait dengan masalah penelitian berupa catatan dan laporan
instansi baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.
C. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, teknik yang
dunakan dalam pegumpulan data adalah;
1. Penelitian Lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan
mengadakan observasi (pengamatan) secara langsung pada instansi serta
mengadakan interview (wawancara) berupa mengajukan pertanyaan-
pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur kepada
pimpinan balai dan sejumlah pegawai dengan tujuan untuk memperoleh
informasi secara luas mengenai objek penelitian.
2. Tinjauan Kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan
dengan mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan data-data yang
diperlukan antara lain : karangan ilmiah, pendapat para ahli serta literatur-
literatur yang membahas terkait penelitian ini.
D. Teknik Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis kualitatif yaitu metode analisis yang menjelaskan sistem akuntansi
pemerintah berbasis akrual di kementerian kehutanan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
43
43
BAB IV
GAMBARAN UMUM INSTANSI PEMERINTAH
A. Sejarah Singkat Instansi Pemerintah
Pemanfaatan sumber daya alam berupa hutan pada masa ini perlu
dilaksanakan secara bijaksana dan bertanggungjawab oleh berbagai pihak yang
berkepentingan antara masyarakat, pihak pengelola dan pemerintah, sebagai
upaya untuk mempertahankan keberadaan dan kosistensi sumber daya hutan di
negeri ini. Pemanfaatan hutan berupa kegiatan untuk memanfaatkan kawasan
hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan
kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu diharapkan dapat berjalan
secara optimal dan adil untuk kesejahteraan seluruh masyarakat secara
berkeadilan dengan tetap mejaga kelestariannya.
Dalam pengelolaan sumber daya hutan yang optimal diperlukan
teknologi yang ramah lingkugan, sumber daya manusia yang kompeten, peraturan
pemerintah yang mengatur pengelolaan sumber daya hutan secara baik dan
bertanggung jawab serta anggaran yang mencukupi. Guna mendukung usaha
tersebut, maka dalam upaya pengaturan dan pengolahan hutan yang merupakan
wilayah tugas Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (DITJEN-BUK),
dibentuklah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah
XV Makassar sesuai dengan Permenhut No. P.557/Menhut-II/2006 tanggal 29
Desember 2006 selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen BUK berkewajiban
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan berkoordinasi dengan instansi
43
44
44
daerah yang berkaitan dengan pengurusan kehutanan di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
BPPHP merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang hutan produksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina usaha
Kehutanan, yang memiliki singkatan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi (BPPHP). Adapun Tugas pokok dan fungsi BP2HP sebagaimana
keputusan Menteri Kehutanan adalah melaksanakan sertifikasi tenaga teknis
bidang bina produksi kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan
produksi, serta pengembangan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pemanfaatan hutan produksi lestari.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, BPPHP Wilayah XV Makassar
dituntut untuk dapat lebih berperan dalam pemantauan pemanfaatan hutan
produksi dan industri pengolahan hasil hutan, pembinaan teknis bagi pemegang
ijin pemanfaatan hutan produksi dan industri pengolahan hasil hutan,
pengembangan hutan tanaman rakyat (HTR), pelatihan dan pembinaan Ganis dan
Wasganis PHPL dalam rangka mendukung upaya terciptanya hutan yang
produktif dan lestari serta teroptimalisasinya penerimaan negara dari hasil hutan
negara khususnya di wilayah kerja BPPHP Wilayah XV Makassar.
B. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan kerangka yang dapat menjelaskan rincian
pembagian tugas, menunjukkan berbagai fungsi yang berkaitan antara satu
dengan yang lain dan menunjukkan tingkat spesialis dari aktivitas kerja. Secara
kelembagaan, struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku dan
45
45
hierarkis karena adanya pengaruh politik yang sangat tinggi pada organisasi
sektor publik.
Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terhadap struktur
organisasi pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV
Makassar ada sedikit yang berbeda, dimana staff memberikan masukan, saran dan
informasi yang diburuhkan kepada pimpinan sehingga tidak terlihat begitu kaku
dalam pelaksanaan tugas. Jadi penulis menyimpulkan bahwa struktur organisasi
yang ada dalam instansi pemerintah ini adalah struktur organisasi Lini dan Staff
yang merupakan kombinasi dari organisasi Lini dan organisasi fungsional, azas
komando dipertahankan tetapi kelancaran tugas pimpinan dibantu oleh para staff
yang memiliki fungsi tertentu.
Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar
memiliki pimpinan yang disebut Kepala Balai. Tahun 2015 ini Kepala Balai
dijabat oleh Bapak Ir. Hendrik Ruamba berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang
ditanda tangani oleh Direktur Jenderal (Dirjen). Kepala Balai membawahi
langsung tiga seksi/bagian yang masing-masing juga diangkat berdasarkan SK
dari Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Dirjen-BUK). Seksi/bagian yang
ada di struktur organisasi BPPHP yaitu yang pertama Subbagian Tata Usaha yang
dijabat oleh Ir. Husriana, yang kedua Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis yang dijabat
oleh Ir. Baharuddin dan yang terakhir adalah Seksi Pemantauan dan Evaluasi
Hutan Produksi yang dijabat oleh Ir. Siti Aminah, MM serta ada Kelompok
Jabatan Fungsional yang diketuai oleh Tajuddin, S.Hut, M.Sc Struktur organisasi
BPPHP secara skematis diilustrasikan dalam Gambar 1.
46
46
Gambar 1.3 Struktur Organisasi BP2HP Wilayah XV Makassar
Dengan melihat struktur organisasi tersebut di atas, maka akan diuraikan
peranan setiap bagian dalam struktur organisasi tersebut, meliputi tugas,
wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dapat diuraikan sebagai
berikut:
1. Kepala Balai
Orang yang memimpin Balai yang diangkat oleh menteri
berdasarkan SK yang keluar. Berdasarkan uraian di atas kepala balai
memiliki tugas dan tanggung jawab:
a. Menetapkan visi, misi dan rencana strategi serta rencana dan
program kerja balai berdasarkan visi, misi dan renstra Kementerian
KEPALA BALAI
Subbagian Tata Usaha
Seksi
Sertifikasi Tenaga Teknis
Seksi
Pemantauan dan
Evaluasi Hutan Produksi
Kelompok Jabatan
Fungsional
47
47
kehutanan dan Direktorat Jenderal Bina Usaha kehutanan sebagai
acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas balai.
b. Membagi tugas, melakukan pembinaan waskat, peringatan dan
teguran, menilai disiplin, mengevaluasi dan mengatur serta
mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas balai agar
sasaran dan tujuan dapat tercapai sesuai rencana dan program kerja
balai
c. Melakukan koordinasi di lingkungan Balai dengan instansi lain
yang terkait dalam rangka integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan
tugas-tugas balai agar terjalin hubungan kerja yang harmonis.
d. Menyelesaikan urusan tugas di bidang rencana dan program,
kepegawaian, keuangan dan anggaran, tata persuratan dan
perlengkapan rumah tangga di lingkup balai.
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja
usaha pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, pemasaran
hasil hutan dan dokumen peredaran hasil hutan, pemantauan
rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku industry dan kegiatan
industry primer hasil hutan dan melaksanakan pengembangan
informasi pemanfaatan hutan produksi lestari serta melaksanakan
sosialisasi dan desiminasi peraturan bidang peredaran hasil hutan,
pemanfaatan hutan, industry kehutanan dan pengembangan tenaga
teknis bidang bina usaha kehutanan.
48
48
2. Bagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha memiliki peranan dalam melakukan
penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, tata
persuratan, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Balai. Sub bagian Tata
Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian tata usaha yang memiliki
tugas dan tanggung jawab:
a. Menyiapkan konsep dan menyusun rencana sub bagian tata usaha
berdasarkan visi dan misi, renstra, renja serta membagi dan
mengatur tugas bawahan agar sasaran dan tujuan dapat tercapai
sesuai rencana dan program kerja balai.
b. Melakukan bimbingan, penilaian, peringatan, mengevaluasi
disiplin, tanggungjawab, dedikasi, loyalitas, bawahan dalam
melaksanakan tugas.
c. Menyiapkan dan mengevaluasi rencana anggaran, konsep lain
urusan administrasi keuangan.
d. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan/perawatan dan pemantauan
sarana dan prasarana kantor serta melakukan layanan kehumasan,
rumah tangga, kemanan dan ketertiban.
e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan balai meliputi laporan kegiatan
bulanan, laporan keuangan, laporan barang milik Negara (BMN),
laporan kepegawaian serta laporan realisasi DIPA,LAKIP dan
statistik.
49
49
3. Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis
Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis mempunyai kewenangan
melakukan pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina produksi
kehutanan, penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan
dan rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional serta
pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin operasional teknis
fungsional. Seksi STT dipimpin oleh seorang Kepala seksi sertifikasi
tenaga teknis yang memiliki tugas dan tanggung jawab:
a. Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi pemberian ijin
operasional tenaga teknis fungsional bidang bina usaha kehutanan
untuk diajukan kepada atasan.
b. Menyiapkan bahan dan konsep perpanjangan pengangkatan dan
kartu tenaga teknis fungsional bidang bina usaha kehutanan untuk
diajukan kepada atasan
c. Menyiapkan bahan dan menyelenggarakan pelaksanaan
penyediaan tenaga teknis bidang bina usaha kehutanan.
d. Mengevaluasi, menyusun dan menelaah data pengembangan
profesi, penyiapan tenaga teknis bidang bina usaha kehutanan serta
penyiapan rekomendasi pemberian ijin, perpanjangan dan usulan
pencabutan ijin operasional teknis fungsional bidang bina usaha
kehutanan untuk disampaikan kepada atasan.
50
50
4. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi mempunyai fungsi
melakukan penyiapan bahan penilaian sarana dan pengembangan
metode pemanfaatan hutan produksi yang digunakan oleh tenaga
teknis bidang bina produksi kehutanan, penyiapan bahan penilaian
kinerja, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha
pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, rencana pemenuhan
bahan baku industri, industri primer kapasitas di atas 6000 m3/tahun
dan dokumen peredaran hasil hutan serta pelaksanaan pengembangan
informasi pemanfaatan hutan produksi lestari. Seksi PEHP dipimpin
oleh seorang Kepala seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi
yang memiliki tugas dan tanggung jawab:
a. Menyusun rencana kegiatan lingkup seksi berdasarkan visi, misi
dan renstra serta rencana dan program kerja balai sebagai acuan
dan pedoman bagi bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas seksi.
b. Menyiapkan bahan sosialisasi dan desiminasi peraturan peredaran
hasil hutan, industry kehutanan dan pemanfaatan hutan produksi.
c. Menyiapkan konsep hasil penilaian sarana, pengembangan metode
pemanfaatan hutan produksi yang digunakan oleh tenaga teknis,
penilaian kinerja tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan
untuk diajukan kepada atasan
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan produksi
jangka panjang, pemasaran hasil hutan dan dokumen peredaran
51
51
hasil hutan, pelaksanaan pemantauan ijin-ijin usaha pemanfaatan
hutan produksi serta kegiatan pemantauan rencana dan realisasi
pemenuhan bahan baku industri.
5. Kelompok jabatan fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
bertanggung jawab langsung kepada kepala balai. Di antara tugas dan
kewajibannya kelompok jabatan fungsional adalah:
a. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan
hutan produksi lestari/fasilitasi pelaksanaan kegiatan HTR (Hutan
Tanaman Rakyat)
b. Melaksanakan penilaian persyaratan administrasi dan sketsa/peta
IUPHHK-HTR
c. Melakukan penilaian kegiatan industry hasil hutan
d. Melakukan evaluasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi
pengendalian ekosistem hutan
e. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan baik tertulis
maupun lisan.
52
52
C. Kegiatan Utama
Aktifitas Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV
Makassar termuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.557/Menhut-II/2006
tanggal 29 Desember 2006 jo. P. 24/Mehut-II/2007 tentang organisasi dan tata
kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) yaitu
melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penilaian
sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta pengembangan informasi,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi lestari pada
wilayah kerja yang terdiri dari Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat
dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,
BP2HP memiliki fungsi :
1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok
Balai,
2. Penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina
produksi kehutanan,
3. Penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan dan
penyiapan rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional,
4. Pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin operasional
teknis fungsional,
5. Penilaian sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan
produksi yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina produksi
kehutanan,
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha
pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, rencana pemenuhan
53
53
bahan baku industri, industri primer kapasitas di atas 6000 M3/tahun
dan dokumen peredaran hasil hutan,
7. Pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi
lestari,
8. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga
Selain tugas pokok, terdapat sasaran strategis Sebagaimana yang telah
dituangkan dalam Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014, Sasaran strategis
Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar yang
sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BP2HP Wilayah XV
Makassar adalah :
1. Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pemngelolaan berupa
KPHP dan atau usaha pemanfaatan [Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu-Hutan Alam/Hutan Tanaman(IUPHHK-HA/HT), IUPHH
Bukan Kayu/IUPHH Restorasi Ekosistem/IUPHH Jasa Lingkungan]
2. Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi
meningkat sebesar 5 %, terdiri dari hasil huta kayu, bukan kayu, jasa
lingkungan dan restorasi ekosistem
3. Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan
atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK-HA/RE) pada areal bekas
tebangan(logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha.
4. Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan
hutan produksi meningkat.
54
54
5. Penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan berjalan secara tertib
sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak
(PNBP) meningkat 10 %.
6. Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (laporan bulanan
rutin dikirim).
Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar tiap tahunnya
mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari anggaran DIPA. Tahun 2014
kemaren BPPHP mendapat anggaran sebesar Rp. 7.365.999.000,- (Tujuh Miliyar
Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan
Ribu Rupiah) sedangkan untuk tahun 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan
sebesar Rp. 52.153.276.00,- (Lima Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Tiga
Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam). Anggaran inilah yang nantinya akan dikelola
dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
Dilihat dari sisi tugas pokok, fungsi dan indikator kinerja utama, BPPHP
memiliki peranan penting dalam dunia kehutanan tidak hanya menghabiskan
anggaran tetapi ada tugas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan
pemanfaatan hutan produksi baik secara administrasi berupa kelengkapan izin
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) maupun secara finansial beruapa
kewajiban pembayaran berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH), Dana
Reboisasi (DR), Pengganti Nilai Tegakan (PNT) dan Ganti Rugi Tegakan (GRT)
yang kesemuanya itu masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
55
55
dimana seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan.
Sedangkan dilihat dari pengelolaan keuangan, BPPHP tidak menghasilkan
pendapatan dan hanya menjalankan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia.
Terbukti dari kegiatan BPPHP yang menghasilkan pendapatan Negara, seluruh
pembayaran di bidang kehutanan berupa Provisi sumber daya hutan (PSDH),
Dana Reboisasi (DR), Pengganti Nilai Tegakan (PNT) dan Ganti Rugi Tegakan
(GRT) tidak masuk di kas Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi tetapi
oleh pemegang izin langsung di transfer di Bendahara penerima pusat
Kementerian Kehutanan sesuai keputusan menteri kehutanan yang memberi tugas
dan wewenang untuk mengadministrasikan PSDH, DR, PNT dan GRT. Jadi di
dalam struktur keuangan instansi ini tidak ada pengelolaan pendapatan oleh
bendahara penerimaan yang ada hanya bendahara pengeluaran yang mengelola
belanja kantor.
56
56
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Pengelolaan Keuangan Instansi Pemerintah
Dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebuah laporan
keuangan pemerintah, perlu diselenggarakan pengelolaan keuangan pemerintah
yang terstuktur dan bersih. Terstuktur yang dimaksud di sini adalah pengelolaan
keuangan dijalankan sesuai tahapannya dimulai dari perencanaan anggaran hingga
pertanggungjawaban anggaran sehingga terbentuk sebuah sistem yang terpadu
sedangkan pengelolaan keuangan dikatakan bersih jika dalam sistem perencanaan
anggaran, sistem pelaksanaan anggaran dan sistem akuntansi - pelaporan anggaran
terbebas dari tindakan yang mengarah pada korupsi, kolusi dan nipotisme.
Setelah ditetapkannya PP No.71 tahun 2010 sebagai landasan utama
penerapan akuntansi akrual, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan
akuntansi pemerintah berbasis akrual di setiap unit pengelolaan keuangan instansi
pemerintah yang diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan. Implementasi
kebijakan tentang pengelolaan keuangan pemerintah berbasis akrual pada Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah XV Makassar dapat dilihat dari
beberapa sistem yang dijalankan. Terdapat tiga sistem yang mengatur pengelolaan
keuangan yaitu sistem perencanaan anggaran, sistem pelaksanaan anggaran dan
sistem akuntansi dan pelaporan anggaran. Sistem akuntansi dan pelaporan inilah
yang menjadi fokus penelitian oleh penulis tapi tidak salahnya penulis mencoba
57
57
merangkum sedikit proses pengelolaan keuangan pemerintah dari tahap awal
perencanaan sampai pelaksanaan anggarannya.
Proses pengelolaan keuangan sebuah instansi pemerintah diawali dari
penyusunan dan pengesahan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
Penyusunan anggaran di Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah
XV Makassar dimulai dari pengajuan rencana kegiatan dari tiap seksi / bidang
untuk tahun anggaran yang akan datang. Pengajuan rencana kegiatan ini harus
mengacu pada rencana kerja (Renja) kementerian kehutanan dan dilengkapi
dengan besaran anggaran dan detail kegiatan. Setelah semua rencana kegiatan dari
beberapa seksi / bidang sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah
dilakukannya proses input ke aplikasi RKAKL-DIPA oleh petugas bagian rencana
dan program. Apikasi inilah yang nantinya akan memproses seluruh usulan
kegiatan kantor dalam satu tahun menjadi data rencana kerja dan anggaran
kementerian / lembaga (RKAKL) yang siap untuk di telaah oleh kementerian
kehutanan dan selanjutnya di bahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tahap
awal inilah yang biasa disebut dengan Sistem perencanaan anggaran.
Proses yang panjang dalam penyusunan dan pengesahan rencana anggaran
BPPHP Wilayah XV berakhir dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran yang
selanjutnya disebut sebagai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) yang telah
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disahkan oleh Presiden dan
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Daftar isian
pelaksanaan anggaran tersebut memuat fungsi, subfungsi, program, hasil
(Outcome), indikator kinerja utama program, kegiatan, indikator kinerja kegiatan,
keluaran (Output), jenis belanja, alokasi anggaran dan rencana penarikan dana per
58
58
bulan tiap-tiap satuan kerja pada kementerian negara. Oleh pihak unit satuan kerja
/ instansi pemerintah, bentuk DIPA dijabarkan lagi dalam bentuk rincian kertas
kerja satuan kerja, dimana dijelaskan detil kegiatan tiap output kegiatan. Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) inilah yang menjadi dasar hukum
pelaksanaan kegiatan di kantor.
Kegiatan kantor bisa dimulai setelah DIPA diterima oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) yang dijabat oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi Wilayah XV Makassar. Tahap inilah yang disebut tahap pelaksanaan
anggaran dimana anggaran dicairkan sesuai dengan kegiatan yang tercantum pada
RKAKL. Proses pencairan anggaran ini menjadi tanggung jawab Kabag. TU
selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) mempuyai
Gambar 1.4 Aplikasi RKAKL-DIPA
2015
59
59
tugas untuk mengesahkan dan mendatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
yang dibuat oleh operator SPM.
Proses pembuatan surat perintah membayar (SPM) dimulai dari pengajuan
permintaan pencairan anggaran oleh seksi / bidang atas kegiatannya masing-
masing kepada bendahara sebagai pihak yang bertanggungjawab atas ketersediaan
dana. Bendahara selanjutnya berkoordinasi dengan verifikator/penguji keuangan
atas anggaran yang diminta, apakah sudah sesuai dengan mata anggaran kegiatan
(MAK) yang tertera di RKAKL. Jika semua dokumen sudah sesuai dengan
prosedur yang ada, segera diajukan kepada petugas pembuat SPM. Petugas ini
sering disebut operator SPM yang bertugas mengolah dokumen permintaan
anggaran menggunakan aplikasi SPM, untuk lebih jelasnya bisa melihat prosedur
permintaan anggaran dan pencairan anggaran dalam bentuk flow chart.
Gambar 1.5 Aplikasi SPM 2015
60
60
Seksi TU,PEHP,STT
Bendahara Penguji- III Operator SPM
I dan II Penguji-II
Arsip
SPM,SPP,
START
Document
(DRPP cs)
(
Mencatat uang
ygdiminta
Seleksi doc
Opr.SPM1 or2?
Membuat SPP
SPP,doc Membuat SPM
TTD,Pin SPM,stempel
SPM,SPP,
doc
Arsip
SPM,doc
Arsip
SPM,doc
Antar SPM
Ambil SPPD
END
Daftar
SPM
Daftar SPP
SPPD FC SPPD
Bagan Alur pengerjaan SPM LS Gaji,Honor,Kontrak dan Perjalanan
61
61
Seksi TU,PEHP,STT
Penguji II Penguji I Penguji III/Opr. SPM II
Bendahara
START
SPJ &
Pajak
(
Uji SPJ
Input data SPJ & Pajak
SPJ, FC
Pajak
DRPP, ADK
pajak
Membuat SPM
SPM
GU,SPP
Arsip
SPM,DRPP
END
Daftar
Pengujian
Uji SPJ SPJ,
Pajak
Arsip
SPM,DRPP
BAGAN ALUR PENGERJAAN SPM-GU
Keterangan
SPJ: Surat Pertanggungjawaban
FC : Fotocopy
DRPP : Daftar Rincian
Permintaan Pembayaran
ADK : Arsip Data Komputer
GU : Ganti Uang Persediaan
SPP: Surat Perintah Pembayaran
62
62
Model pencairan dana oleh unit satuan kerja (satker) ada 2 jenis yaitu
melalui model uang persediaan (UP) dan model langsung (LS) yang semuanya
diajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Melalui 2
model ini diharapkan pencairan dana menjadi lebih lancar dan diharapkan satker
mampu menyusun strategi perencanaan pengeluaran anggaran, mengingat kedua
model pencairan ini mempunyai aturan-aturan tertentu yang bisa menjadi penentu
kelancaran atau malah sebaliknya.
Uang persediaan ini dimaksudkan seperti uang muka kerja yang bersifat
daur ulang (revolving) dan belum membebani mata anggaran diberikan oleh pihak
KPPN kepada satker, digunakan untuk kegiatan kantor yang bersifat rutin. Uang
persediaan dapat diberikan setinggi-tingginya:
1. 1/12 dari anggaran belanja (DIPA) menurut klasifikasi belanja barang
dan belanja lain-lain yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.
50 juta untuk anggaran sampai dengan 900 juta.
2. 1/18 dari anggaran belanja (DIPA) menurut klasifikasi belanja barang
dan belanja lain-lain yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.
100 juta untuk anggaran sampai dengan Rp. 2,4 miliar.
3. 1/24 dari anggaran belanja (DIPA) menurut klasifikasi belanja barang
dan belanja lain-lain yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp
200 juta untuk anggaran diatas Rp. 2,4 miliar sampai dengan Rp. 6
miliar.
4. 1/30 dari anggaran belanja (DIPA) menurut klasifikasi belanja barang
dan belanja lain-lain yang diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp.
500 juta untuk anggaran diatas Rp. 6 miliar.
63
63
Uang persediaan (UP) dapat diberikan untuk pengeluaran seperti belanja
barang, honor dan belanja perjalanan dinas. Jika uang persediaan sudah digunakan
minimal 50% dari total dana UP yang diterima, satker bisa melakukan pengisian
kembali (revolving) uang persedian yang diajukan kepada KPPN. Melihat
kegiatan kantor yang beranekaragam jenisnya pasti suatu saat dibutuhkan
anggaran yang berlebih untuk membiayai kegiatan kantor yang besar. Maka untuk
mengatasi hal tersebut, bisa mengajukan Tambahan uang Persediaan (TUP)
kepada KPPN dengan melampirkan surat pengajuan TUP. Surat permintaan TUP
tersebut akan dibalas oleh KPPN dalam bentuk surat penolakan atau persetujuan,
jika disetujui oleh KPPN segera dibuatkan SPM-TUP untuk mencairkan dana dan
perlu diingat bahwa umur pertanggungjawaban TUP ini hanya sebulan, sebelum
mendekati jatuh tempo segera di nihilkan dengan dibuatkan SPM-TUP Nihil.
Pengelolaan uang persediaan ini berulang terus sampai akhir tahun anggaran dan
berakhir dengan pengajuan SPM-Nihil dimana sisa uang persediaan dikembalikan
ke kas negara. Pembayaran dengan menggunakan model langsung (LS) artinya
pembayaran melalui transfer dari rekening kas negara ke rekening bank penerima
setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. Pembayaran dengan menggunakan
model LS biasa dilakukan untuk pembayaran belanja barang atau modal melalui
pihak ketiga dan pembayaran gaji pegawai. Untuk semua model pencairan
anggaran baik itu Uang Persediaan (UP) maupun Langsung (LS) akan
mendapatkan bukti dari KPPN bahwa anggaran tersebut sudah ditransfer ke
rekening bendahara maupun rekening pihak ketiga berupa Surat Perintah
Pencairan Dana (SPPD). SPM dan SPPD inilah yang menjadi dokumen sah dalam
proses pelaporan keuangan.
64
64
2. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
Dalam penerapan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
pusat (SAPP) harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).
Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah merupakan amanat yang
tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 6 “Pemerintah
menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada SAP”. Sistem
akuntansi pemerintah pusat terdiri dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
bendahara umum negara (SABUN) yang dilaksanakan khusus oleh kementerian
keuangan dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi (SAI) yang
dilaksanakan oleh kementerian / lembaga negara. Sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan instansi (SAI) merupakan penjabaran siklus akuntansi yang memproses
transaksi keuangan, barang dan transaksi lainnya untuk menghasilkan laporan
keuangan pada lingkup instansi pemerintah.
Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar
merupakan instansi pemerintah di bawah kementerian kehutanan yang
menjalankan tugas sebagai unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa
pengguna anggaran (UAKPA). Unit akuntansi dan pelaporan instansi terdiri dari
unit akuntansi dan pelaporan keuangan dan unit akuntansi dan pelaporan barang
milik negara (BMN). Pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan tersebut
dimaksudkan agar penyelenggaraan pencatatan atas transaksi aset berupa kas dan
barang milik Negara (BMN) terjadi check and balance sebagai bahan dari
penyelenggaraan pengendalian internal di masing-masing unit akuntansi dan
pelaporan pada kementerian negara/lembaga.
65
65
Pembagian unit akuntansi dan pelaporan pada instansi pemerintah
merupakan bagian dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang termuat dalam
lampiran I.01 - Kerangka konseptual akuntansi pemerintah yang terinci dalam
entitas akuntansi dan pelaporan paragraph 21-23.
“Paragraph 21 - entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang
mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi
dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
Paragraph 22 – entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu
atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan
keuangan yang bertujuan umum. Paragraph 23 – dalam penetapan entitas
pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan
penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap asset, yurisdiksi, tugas dan misi
tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari
entitas pelaporan lainnya.”
Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi mengandung beberapa aktivitas
yang dimulai dari mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi-transaksi
keuangan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah serta melaporkan hasil-
hasilnya di dalam suatu laporan. Tampak unit akuntansi dan pelaporan tingkat
instansi melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan anggaran
dan penatausahaan BMN sesuai dengan tingkat organisasinya.
66
66
Pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV
Makassar dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat
dibagi menjadi tiga subsistem yaitu sistem akuntansi dan pelaporan kas, sistem
akuntansi dan pelaporan persediaan dan barang milik Negara (BMN) serta sistem
akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran. Penulis akan
menjelaskan detail sistem akuntansi dan pelaporan tiap bagiannya yaitu:
a. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Kas
Kas adalah asset yang paling liquid dan utama pada organisasi
pemerintahan yang menjadi penggerak roda kegiatan pada suatu instansi.
Karena begitu pentingnya kas maka perlu tindakan khusus dengan
menjalankan suatu sistem yaitu system akuntansi dan pelaporan kas.
Untuk bisa menjalankan sistem akuntansi dan pelaporan kas dibutuhkan
jabatan khusus untuk mengelolanya yaitu Bendahara pengeluaran yang
langsung diangkat berdasarkan SK kepala Balai dan diketahui oleh
Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan KPPN sebagai partner di
bidang keuangan.
Pada Balai pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV
memiliki satu Bendahara Pengeluaran yang memiliki tugas mencatat atau
membukukan segala transaksi kas yang berhubungan dengan kegiatan
kantor, pencatatan inilah yang menjadi dasar dalam menghasilkan laporan
pertanggungjawaban bendahara. Transaksi keuangan yang dicatat oleh
bendahara pengeluaran meliputi penerimaan kas, pengeluaran kas,
perubahan posisi kas dan perubahan kredit anggaran dalam rangka
67
67
pelaksanaan anggaran belanja dalam satuan kerja. Pencatatan transaksi
inilah yang dikenal dengan pembukuan. Pengertian bendahara juga di
jelaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbandaharaan Negara Pasal 1 angka 18 “Bendahara Pengeluaran adalah
orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja dalam rangka pelaksanaan APBN”. Pengertian menatausahakan
termasuk di dalamnya adalah dengan melakukan pembukuan.
Berdasarkan pengamatan penulis terhadap pelaksanaan sistem
akuntansi dan pelaporan kas oleh bendahara, terlihat bahwa seluruh
kegiatan bendahara dibantu oleh sebuah aplikasi. Kegiatan yang
sebelumnya dilakukan manual oleh bendahara sekarang dikerjakan secara
otomatis oleh aplikasi. Aplikasi ini bernama Silabi yang mempunyai arti
sistem laporan bendahara instansi.
Aplikasi silabi dapat dijalankan sesuai prosedur yang berlaku,
secara kronologis proses kinerjanya dimulai dengan prosedur pencatatan
berdasarkan identifikasi dokumen sumber. Hal ini disebabkan tidak semua
dokumen yang dibuat atau diterima oleh bendahara harus dicatat.
Setidaknya ada 4 (empat) pencatatan yang dilakukan yaitu mencatat
nomor SP2D sebagai bukti dari pencairan SPM, mencatat saldo awal
untuk memindahkan saldo pembukuan manual, mencatat kuintansi untuk
merekam kuintansi yang diperoleh dari penggunaan uang persediaan (UP)
dan mencatat pajak yang dipungut oleh bendahara.
68
68
Setelah itu, melakukan prosedur klasifikasi transaksi untuk
menentukan harus dicatat dimana sumber dokumen tersebut. Nantinya
transaksi akan diposting ke buku pembantu kas, buku pembantu bank,
buku pembantu kas tunai, buku pembantu BPP dan buku pembantu UP.
Prosedur terakhir adalah prosedur akuntansi pelaporan dimana dalam
prosedur ini menghasilkan laporan berupa buku kas umum, berita acara
pemeriksaan kas, buku pengawas anggaran dan Laporan
pertanggungjawaban bendahara. Buku Kas Umum (BKU) merupakan
kumpulan catatan semua transaksi keuangan berkaitan dengan penerimaan
kas, pengeluaran kas dan perubahan kas melalui bendahara pengeluaran
sedangkan penjelasan rinci dari buku kas umum ada di buku pembantu.
Laporan pertanggungjawaban merupakan amanat yang harus dilaksanakan
oleh bendahara sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Keuangan
nomor 73/PMK/2008 pasal 1 menyebutkan bahwa laporan
Pertanggungjawaban Bendahara yang selanjutnya disebut LPJ adalah
laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai
pertanggungjawaban pengelolaan uang.
Melihat proses kerja bendahara di atas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa bendahara pengeluaran hanya bertanggung jawab
sebatas uang yang dikuasainya. Pada dasarnya uang yang dikuasai
bendahara pengeluaran dapat dikelompokkan atas uang yang berasal dari
pencairan SPPD-UP (Surat Perintah Pencairan Dana-Uang Persediaan),
uang yang berasal dari pencairan SPPD-TUP (Tambahan Uang
69
69
Persediaan), uang yang berasal dari pencairan SPPD-LS Bendahara, uang
yang berasal dari pungutan pajak dan uang dari sumber lainnya yang
menjadi hak negara.
Secara proses pencatatan masih sama yaitu menggunakan single
entry bookkeeping atau pembukuan satu sisi, dimana setiap transaksi
hanya mempengaruhi dan dicatat pada salah satu sisi yaitu sisi debit untuk
transaksi penerimaan dan sisi kredit untuk transaksi pengeluaran. Single
entry dipilih karena lebih praktis mengerjakannya dan hasilnya sudah
memenuhi kebutuhan informasi bendahara.
b. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Persediaan-Barang Milik Negara
Persediaan dan barang adalah aset yang paling banyak kuantitasnya
dari segi fisik maupun nilai ekonomisnya pada Balai Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar. Melihat banyaknya
persediaan dan barang milik negara maka perlu ada pengawasan ekstra
Gambar 1.6 Aplikasi Bendahara 2014
70
70
agar terhindar dari resiko hilangnya persedian dan barang. Pengawasan
terhadap persediaan dan barang milik Negara dapat dilakukan melalui
sistem akuntansi dan pelaporan persediaan dan barang milik negara yang
dijalankan oleh Petugas bagian sistem informasi manajemen dan
akuntansi-barang milik negara (SIMAK-BMN) yang ditunjuk berdasarkan
SK kepala Balai dan tembusan kepada Dirjen-BUK dan Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai partner di bidang
pengelolaan barang milik negara.
Petugas sistem informasi manajemen dan akuntansi-barang milik
negara (SIMAK-BMN) bertugas menatausahakan persediaan habis pakai
dan aset milik negara. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi prosedur pembukuan, inventarisasi dan pelaporan persediaan dan
barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Penatausahaan yang dijalankan petugas SIMAK-BMN dibantu
oleh sebuah aplikasi juga, aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi
persediaan untuk barang habis pakai dan aplikasi BMN untuk
penatausahaan barang modal.
Bila dilihat kerja kedua aplikasi ini memiliki beberapa prosedur
yang harus dijalankan. Prosedur pertama yaitu prosedur pembukuan yang
dimulai dari perekaman (input) dokumen sumber seperti SPK, kuintansi,
faktur, SPM, BAST dan dokumen kepemilikan. Selanjutnya, prosedur
inventarisasi merupakan kegiatan verifikasi barang milik Negara dengan
melihat kode barang, nomor asset, kuintansi dan nilai asset. Memasuki
prosedur yang terakhir yaitu pelaporan barang milik negara disusun
71
71
menurut perkiraan neraca yang terdiri dari asset lancar, asset tetap dan
asset lainnya. Asset lancar berupa persediaan, asset tetap berupa tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan,
asset tetap lainnya terdiri dari asset tak berwujud. Jadi apliksi BMN ini
menghasilkan Laporan Posisi Barang Milik Negara, Laporan Barang
Kuasa Pengguna Barang dan Laporan Catatan Ringkas Barang Milik
Negara Kuasa Pengguna Anggaran, yang semuanya juga dilaporkan tiap
semester. Sehingga bisa dikatakan aplikasi ini mampu memberikan
informasi yang dibutuhkan pengguna melalui laporan yang dihasilkannya.
Khusus untuk aplikasi persediaan menghasilkan daftar transaksi
persediaan, laporan mutasi barang persediaan, laporan posisi persediaan di
neraca, laporan persediaan yang seluruhnya dilaporkan tiap semester.
Selain itu, petugas persediaan harus melakukan pemeriksaan fisik
terhadap barang persediaan yang dilaporkan dalam bentuk berita acara
pemeriksaan hasil stock opname fisik barang persediaan.
Gambar 1.9 Aplikasi Persediaan
72
72
Selain itu, aplikasi BMN inilah yang memproses seluruh data
barang milik Negara termasuk data persediaan yang sudah diolah melalui
aplikasi persediaan sehingga nantinya akan menghasilkan catatan atas
laporan barang milik Negara. Laporan persediaan dan barang milik negara
selanjutnya akan diproses dan diolah lagi oleh Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA) untuk menghasilkan Laporan Keuangan.
c. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna
Anggaran
Dari dua laporan di atas yaitu laporan pertanggungjawaban
bendahara dan laporan barang milik negara tadi akan dicatat dan kemudian
diproses menjadi laporan keuangan oleh UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran). Jadi laporan keuangan instansi disusun dengan
menggabungkan seluruh laporan yang ada selaku pengelola kas dan
barang milik negara. Terkait laporan yang dihasilkan oleh Bendahara yang
Gambar 2.0 Aplikasi Barang Milik
Negara
73
73
digunakan UAKPA adalah data Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang
terkait dengan akun kas di bendahara pengeluaran sedangkan data yang
dihasilkan dari laporan posisi barang milik negara yang digunakan adalah
persediaan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan
jaringan, asset tetap lainnya, asset tak berwujud, asset lain-lain dan
akumulasi penyusutan.
Sebelum transfer data dari kedua laporan tersebut dilakukan harus
sudah dilaksanakan prosedur rekonsiliasi data dengan UAKPA.
Rekonsiliasi data ini berkaitan dengan rekonsiliasi internal antara neraca
SAK dengan laporan pertanggungjawaban bendahara dan laporan barang
SIMAK BMN sehingga data yang diolah untuk menjadi laporan keuangan
dalam kondisi benar.
UAKPA adalah unit yang melaksanakan sistem akuntansi
keuangan pada satuan kerja. Sama halnya dengan petugas keuangan yang
lain, petugas unit akuntansi kuasa pengguna anggaran (UAKPA) dalam
menjalankan sistem akuntansi keuangan pemerintah juga dibekali aplikasi
dalam kegiatan sehari-harinya, aplikasi ini bernama SAIBA (Sistem
Akuntansi Instansi Berbasis Akrual).
Dalam menjalankan aplikasi SAIBA ada beberapa prosedur juga
yang harus dijalankan yaitu menjalankan prosedur pencatatan dokumen
sumber transaksi keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran mulai dari
input dokumen anggaran DIPA, input dokumen realisasi pendapatan
berupa surat setoran bukan pajak (SSBP) dan pengembalian belanja, input
transaksi penyesuaian, input transaksi aset dan input dokumen realisasi
74
74
belanja berupa SPM yang sudah diterbitkan SPPD-nya. Setelah itu,
melakukan prosedur posting transaksi untuk memindahkan transaksi yang
telah tercatat dan benar ke buku besar Revisi Dipa, SPM/SP2D,
penerimaan, jurnal neraca, data BMN atau koreksi. Proses posting ini
dilakukan setiap bulan, jika terdapat perubahan transaksi pada bulan yang
telah dilakukan proses posting maka transaksi pada bulan tersebut harus
dilakukan posting ulang. Prosedur pelaporan yaitu penyusunan laporan
keuangan berupa buku besar, laporan operasional, laporan perubahan
ekuitas, neraca, laporan realisasi anggaran dan Catatan atas laporan
keuangan (CaLK) berdasarkan standar akuntansi pemerintah sehingga
pencatatan realisasi yang dilakukan harus memenuhi kriteria pendapatan
dan belanja.
Unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:
1) Laporan pelaksanaan anggaran, terdiri dari Laporan realisasi
anggaran (LRA) yang merupakan salah satu komponen laporan
keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi
dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola instansi.
Satu lagi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang
menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laporan ini
hanya disajikan oleh bendahara umum Negara yang diwakili oleh
kementerian keuangan.
2) Laporan financial, terdiri dari neraca yang merupakan laporan
keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
75
75
pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode
tertentu. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan financial
yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas
selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan
arus kas (LAK) wajib disusun dan disjikan hanya oleh unit
organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Laporan operasional (LO) disusun untuk
melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full
accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan
operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai
keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3) Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari laporan keuangan dan oleh karenanya setiap
entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas
laporan keuangan. Catatan ini berisi penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan
realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca,
laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan
ekuitas serta terdapat informasi yang dianjurkan oleh Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan
lainnya yang diperlukan.
76
76
Laporan keuangan yang dihasilkan unit akuntansi kuasa pengguna
anggaran (UAKPA) dilaporkan setiap bulan dan setiap semester. Laporan
keuangan bulanan berisi laporan realisasi anggaran, neraca dan lampiran-
lampiran berupa daftar SPM-SPPD dan berita acara rekonsiliasi kas dan
barang milik Negara. Laporan keuangan semester dilaksanakan dua kali
dalam setahun yaitu akhir juni dan akhir desember. Laporan keuangan
semester berisi semua seluruh data di laporan bulanan ditambah catatan
atas laporan keuangan (CALK) beserta laporan terperinci mengenai
persediaan dan barang milik negara. Semua laporan di atas disampaikan
kepada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran - eselon 1 (UAPPA-
E1) dan unit akuntansi pembantu pengguna barang - eselon 1 (UAPPB-E1)
untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap
bulan, semester 1 dan tahunan.
Melihat dari kinerja bendahara dan petugas SAKPA (Sistem
Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran) yang keduanya sama-sama
Gambar 2.1 Aplikasi SAIBA
77
77
mencatat dokumen sumber transaksi tapi ada beberapa perbedaan yang
menonjol sehingga kedua petugas ini dibutuhkan kinerjanya. Salah satu
perbedaannya adalah saat pengakuan belanja dalam PSAP Nomor 02
Paragraf 32 dinyatakan bahwa “pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban
atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan” artinya ketika pembayaran menggunakan uang
persediaan dilakukan oleh bendahara pengeluaran, pihak UAKPA tidak
mencatat karena belum memenuhi kriteria belanja sesuai standar
akuntansi. Pihak UAKPA baru akan mencatat pengeluaran yang dilakukan
oleh bendahara pengeluaran sebagai belanja ketika SPPD GUP (ganti uang
persediaan) dari KPPN sudah diterbitkan. Sehingga menjadi kewajiban
bendahara untuk melakukan pembukuan atas pembayaran yang
dilakukannya karena tidak ada pihak lain yang membukukan kalau bukan
bendahara sendiri yang melakukannya.
Meninjau secara menyeluruh sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual,
penulis mendapatkan penjelasan bahwa sistem akuntansi pemerintah yang terdiri
dari sistem akuntansi dan pelaporan kas, sistem akuntansi dan pelaporan
persediaan dan barang milik Negara (BMN) serta sistem akuntansi dan pelaporan
keuangan kuasa pengguna anggaran menitik beratkan pada penggunaan aplikasi
keuangan dalam kinerjanya. Ini terlihat jelas ketika memasuki tahun anggaran
baru yaitu tahun 2015 ini, seluruh sistem pengelolaan keuangan sudah memakai
aplikasi dalam menjalankan proses kinerjanya.
78
78
Untuk menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan pada intansi
pemerintah, akhirnya kementerian keuangan pada akhir tahun 2014 mengeluarkan
aplikasi baru untuk bendahara pengeluaran yaitu aplikasi SILABI (Sistem
Laporan Bendahara Instansi). Bendahara yang selama ini jauh dari sentuhan
teknologi dan masih mengandalkan proses manual dalam menyelesaikan
kinerjanya dengan buku kas nya sekarang sudah sejajar dengan petugas keuangan
yang lainnya.
Selain itu ada beberapa perubahan nama pada aplikasi, yaitu pada tahun
2014 yang lalu aplikasi ini dikenal dengan aplikasi sistem akuntansi keuangan
pengguna anggaran (SAKPA) tapi memasuki tahun 2015 ini aplikasi SAKPA
diganti dengan aplikasi sistem akuntansi instansi basis akrual (SAIBA).
Penggantian aplikasi ini merupakan langkah awal pemerintah untuk menerapkan
implementasi penuh akuntansi akrual dan memasuki laporan keuangan berbasis
akrual yang akan dilaksanakan tahun ini. Pada tahun 2015 tepatnya pertengahan
Gambar 1.7 Aplikasi SAS-bendahara
79
79
maret ini, ada perubahan nama aplikasi yaitu SAS (Sistem Aplikasi Satker) yang
menyempurnakan aplikasi sebelumnya. Aplikasi SAS ini terdiri dari 2 aplikasi
yang terintegrasi yaitu aplikasi bendahara (menggantikan silabi) dan aplikasi
SPM. Dengan hanya menggunakan satu aplikasi saja bisa mengakses 2 fungsi
yang berbeda dengan menggunakan username dan password yang berbeda. Inilah
langkah awal pemerintah yang diwakilkan oleh kementerian keuangan dalam
melakukan terobosan dalam sistem akuntansi berbasis akrual. Kedepannya
seluruh aplikasi keuangan yang ada sekarang akan digabung menjadi satu aplikasi
saja yang bernama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
Hadirnya aplikasi keuangan dalam lingkup pemerintahan menjadikan
proses manual yang sebelumnya terlihat menyulitkan dan menyita waktu,
sekarang terlihat lebih sederhana dan menghemat waktu. Kesalahan – kesalahan
yang sering terjadi akibat dari kelalaian manusia saat proses manual dahulu masih
berlangsung, sekarang lebih bisa dikurangi dengan kecanggihan sebuah aplikasi.
Akan tetapi semua itu harus diimbangi dengan kemampuan personilnya baik
secara pengoperasionalan aplikasi maupun secara penguasaan ilmu akuntansinya.
Gambar 1.8 Aplikasi SAS-operator
SPM
80
80
B. Pembahasan
Sistem akuntansi pemerintah merupakan rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi
analisis sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintah. Dengan demikian sistem akuntansi merupakan suatu
wadah untuk memproses data keuangan sampai dihasilkannya informasi keuangan
yang disajikan dalam laporan keuangan. Untuk dapat menjalankan sistem
akuntansi pemerintah dengan baik dibutuhkan elemen-elemen yang mendukung
sistem akuntansi pemerintah tersebut. Penulis akan menganalisis elemen apa saja
yang mendukung kinerja sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah XV Makassar.
1. Hubungan Penggunaan Aplikasi Keuangan terhadap Sistem Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual
Melihat kinerja sistem akuntansi pemerintah yang menggerakan roda
keuangan dan akuntansi pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
Wilayah XV Makassar, terlihat jelas peranan aplikasi keuangan dalam
menyelesaikan masalah keuangan dan akuntansi di instansi tersebut. Penggunaan
aplikasi keuangan pada setiap aktivitas keuangan dan pelaporan dimulai dari
penganggaran hingga pelaporan merupakan amanat dari Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang penerapan standar akuntansi
pemerintah berbasis akrual pada pemerintah pusat. Sampai saat ini aplikasi
keuangan mampu menjalankan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
Hal ini sudah terbukti dapat mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan
81
81
berbasis akrual dan menjaga konsistensi dalam perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran dengan penggunaan
arsip data computer (ADK) RKA-KL pada setiap jenis aplikasi keuangan instansi.
Untuk bisa melihat keunggulan aplikasi SAIBA, perlu dibandingkan
dengan aplikasi yang sebelumnya yaitu aplikasi SAKPA. Perbedaan yang utama
di antara dua aplikasi ini adalah sebagai berikut.
No. SAKPA SAIBA
1. Menggunakan basis Cash Towards
Accrual.
Basis kas digunakan selama periode
transaksi. Basis akrual digunakan
ketika penyusunan Laporan
Keuangan. Sehingga proses meng-
akrual-kan transaksi dilakukan
secara manual.
Menggunakan Basis Accrual.
Basis kas digunakan selama periode
transaksi, kemudian Aplikasi
secara otomatis meng-akrual-kan
transaksi tersebut.
Gambar 2.2 Jurnal penyesuaian pada SAIBA
82
82
2. Jurnal yang digunakan:
1.Belanja (utamanya Copy
langsung dari aplikasi SPM)
2. Pengembalian Belanja (utamanya
copy langsung dari aplikasi SPM)
3. Pendapatan (Manual)
4. Pengembalian Pendapatan
(Manual)
5. Neraca (Manual, kecuali BMN &
Persediaan)
6. BMN (Copy dari Aplikasi
SIMAK-BMN)
Jurnal yang digunakan:
1.Belanja (utamanya Copy langsung
dari aplikasi SPM)
2. Pengembalian Belanja (utamanya
copy langsung dari aplikasi SPM)
3. Pendapatan (manual)
4. Pengembalian Pendapatan
(manual)
5. Neraca (manual, kecuali BMN &
Persediaan)
6. BMN (copy dari Aplikasi
SIMAK-BMN)
7. Penyesuaian
8. Penutup
3. Seluruh transaksi atas suatu akun
dapat dilihat di Buku Besar
Seluruh transaksi atas suatu akun
dapat dilihat di dua Buku Besar,
Buku Besar Kas untuk melihat
transaksi dengan basis kas, dan
Buku Besar Akrual untuk melihat
transaksi dengan basis akrual.
4. Hanya mengenal Pendapatan dan
Belanja
Selain mengakui Pendapatan dan
Belanja, SAIBA juga mengakui
"Beban" yang dicatat pada buku
besar akrual.
5. Laporan yang dihasilkan:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
Laporan yang dihasilkan:
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Keuangan yang terdiri
dari:
a. Laporan Operasional
b. Laporan Perubahan Ekuitas
c. Neraca
83
83
Keberhasilan aplikasi keuangan ini tidak meyurutkan pemerintah untuk
menyempurnakannya, kedepannya aplikasi keuangan yang ada akan
dikembangkan ke arah sistem aplikasi yang terintegrasi. Sistem aplikasi
terintegrasi adalah sistem aplikasi yang menghubungkan seluruh proses yang
terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan
dan pelaporan pada Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara dan
dipertegas oleh PMK No.270/PMK.05/2014 yang mengatakan bahwa dalam
penggunaan aplikasi yang terintegrasi itu merupakan bagian terpenting dalam
penyempurnaan proses akuntansi berbasis akrual.
2. Hubungan Unit-unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap
Sistem Akuntansi Berbasis Akrual
Selain aplikasi keuangan yang terlihat menonjol dalam sistem akuntansi
pemerintah berbasis akrual, ada juga elemen lain yang mendukung yaitu
pembagian unit akuntansi dan pelaporan keuangan lingkup kementerian negara
yang sangat detail dan terstruktur. Sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual
akan berjalan dengan baik jika dalam suatu instansi pemerintah yang
melaksanakan proses akuntansi dapat mengkoordinasikan unsur-unsur menjadi
satu kesatuan yang dilaksanakan oleh unit akuntansi dan pelaporan keuangan.
Unit akuntansi dan pelaporan pada istansi pemerintah terdiri dari unit akuntansi
dan pelaporan keuangan dan unit akuntansi dan pelaporan barang milik Negara
(BMN). Penjelasan mengenai pembentukan unit-unit akuntansi dan pelaporan
keuangan secara berjenjang beserta mekanisme pelaporannya dapat dilihat di
PMK No.213 tahun 2013. Pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan
84
84
tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pencatatan atas transaksi aset berupa
kas dan BMN dapat diungkapkan secara penuh sebagai bagian dari
penyelenggaraan akuntansi berbasis akrual.
Pembentukan unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan dilengkapi
dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, kadang terjadi perbedaan data di
antara keduanya sehingga perlu diadakan rekonsiliasi data antar unit untuk
meyakinkan data keuangan sebelum disusun menjadi laporan keuangan dan
disampaikan kepada stakeholder sesuai dengan ketentuan. Rekonsiliasi ini
merupakan kegiatan terpenting dari interaksi antara unit-unit akuntansi dan
pelaporan keuangan karena dapat meminimalisasi terjadinya perbedaan
pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam
laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan hasil yang
ingin dicapai oleh sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.
Selain itu, penulis mencoba menganalisa penerapan sistem akuntansi
pemerintah berbasis akrual dengan menggunakan pendekatan ciri-ciri pokok
sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) menurut PMK nomor 213
/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat adalah
a. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah adalah basis akrual akan tetapi dalam penerapannya basis kas
tetap digunakan dalam penyusunan laporan realisasi anggaran. Hal ini
sejalan dengan masih digunakannya pendekatan basis kas dalam
penyusunan APBN. Sedangkan untuk laporan keuangan selain laporan
85
85
realisasi anggaran seperti laporan operasional harus menggunakan
pendekatan akuntansi berbasis akrual. Melihat kondisi di atas. Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV Makassar sudah
menjalankan dengan semestinya, dimana dalam laporan keuangannya
dirancang untuk memenuhi informasi akrual sedangkan basis kas tetap
digunakan oleh bendahara dalam melakukan pembukuan dan
pelaporannya sehingga nantinya digunakan sebagai bahan pembuatan
laporan realisasi anggaran oleh UAKPA.
Gambar 2.3 Laporan realisasi anggaran belanja
86
86
b. Sistem pembukuan berpasangan
Sistem pembukuan berpasangan didasarkan atas persamaan dasar
akuntansi yaitu aset = kewajiban + ekuitas. Setiap transaksi dibukukan
dengan mendebet perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.
Namun demikian untuk akuntansi atas anggaran dilaksanakan secara
single entry (pembukuan tunggal). Untuk dapat melihat pembukuan
berpasangan dapat dilihat di neraca yg merupakan hasil dari UAKPA
sedangkan pembukuan tunggal dapat ditemukan di pencatatan bendahara.
Gambar 2.4 informasi belanja secara akrual
87
87
c. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas dilaksanakan
secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi dan pelaporan keuangan baik
kantor pusat maupun di daerah. Balai pemantauan pemanfaatan hutan
produksi wilayah XV Makassar merupakan unit akuntansi dan pelaporan
keuangan kuasa pengguna anggaran (UAKPA) yang berada pada tingkat
satuan kerja di daerah. Hasil pelaksanaan UAKPA ini yang berupa
laporan keuangan satuan kerja akan disampaikan kepada unit diatasnya
yaitu unit akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu pengguna
Gambar 2.5 Buku kas umum
88
88
anggaran eselon 1 (UAPPA-E1) yang dikelola oleh Dirjen Bina Usaha
Kehutanan. Selanjutnya laporan keuangan dari tiap Direktorat Jenderal
digabungkan untuk menghasilkan laporan keuangan Kementerian
Kehutanan oleh Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna
Anggaran (UAPA) yang berada pada tingkat Kementerian
Negara/Lembaga.
d. Bagan akun standar
Sistem akuntansi pemerintah pusat menggunakan bagan akun
standar yang ditetapkan oleh menteri keuangan yang berlaku untuk tujuan
penganggaran maupun akuntansi. Bagan akun standar merupakan daftar
kodefekasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara
sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodefikasi
akun ini sudah digunakan dalam sistem yang terintegrasi dalam
pengelolaan keuangan di balai pemantauan pemanfaatan hutan produksi
wilayah XV Makassar. tiap aplikasi yang terdapat dalam siklus
pengelolaan keuangan Negara membutuhkan data adk RKA-KL karena
terdapat bagan akun standar yang merupakan pedoman dalam pencatatan
seluruh transaksi keuangan instansi.
89
89
e. Standar akuntansi pemerintahan (SAP)
Sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu pada standar
akuntansi pemerintah (SAP) dalam melakukan pengakuan, pengukuran,
penyajian dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan entitas
pemerintah pusat. Semua laporan keuangan harus disajikan dengan
memenuhi prinsip-prinsip akuntansi dan kaidah akuntansi sesuai standar
akuntansi pemerintah. Semua standar akuntansi tertuang dalam Peraturan
Pemerintah nomor 71 tahun 2010. Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah (PSAP) nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan
menjelaskan paragraf 44 berbunyi “Neraca menggambarkan posisi
keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas
pada tanggal tertentu” sudah dilaksanakan sesuai dengan neraca di balai
pemantauan pemanfaatan hutan produksi wilayah XV Makassar.
Gambar 2.6 Rencana Kerja Anggaran Kementerian
90
90
3. Hubungan Kebijakan Akuntansi Pemerintah terhadap Sistem Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual
Menjalankan sebuah sistem akuntansi pemerintah yang baru dalam hal ini
berbasis akrual, dibutuhkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah mengenai
akuntansi sehingga dengan cepat dapat diimplementasikan dengan baik oleh
instansi pemerintah. Penulis mengambil beberapa kebijakan akuntansi pemerintah
yang tertuang pada PMK No.219/PMK.5/2013 tentang kebijakan akuntansi
Gambar 2.7 Neraca
91
91
pemerintah pusat yang diterapkan di Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi wilayah XV Makassar diantaranya :
a. Kebijakan pemerintah terkait akuntansi kas dan setara kas
Pengelolaan, penguasaan dan pertanggungjawaban kas selain oleh
bendaha umum negara yakni Menteri Keuangan dilakukan juga oleh
bendaha pengeluaran yang berada di instansi pemerintah. Kas di
bendahara pengeluaran adalah saldo uang persediaan (UP) yang
dikelola bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan
dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian. Kebijakan ini
berlaku umum bagi seluruh instansi termasuk Balai Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah XV Makassar.
b. Kebijakan pemerintah terkait akuntansi persediaan
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan
diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti / dokumen yang dapat
diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan
sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur dapat
diverifikasi dan bersifat netral. Yang kedua pada saat diterima atau hak
kepemilikannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai
pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuintansi atau berita
serah terima (BAST). Kedua hal tersebut sesuai dengan penginputan
data persediaan oleh petugas persediaan Balai Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah XV Makassar.
92
92
c. Kebijakan pemerintah terkait akuntansi aset tetap
Metode penyusutan asset tetap yang diterapkan pemerintah untuk
mengalokasikan nilai / besaran asset yang dapat didepresiasikan secara
sistematis sepanjang umur asset adalah metode garis lurus. Metode
garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode
dengan jumlah yang sama.
Penyusutan per periode = _____________________
Untuk melihat sudah sesuaikah perhitungan penyusutan asset tetap
pada Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XV
Makassar dengan peraturan yang berlaku, penulis akan mencoba
menghitung secara manual. Penulis akan mengambil data dari rincian
nilai perolehan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai
buku asset tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2015
dengan mengambil sample berupa peralatan komunikasi dan navigasi.
Perhitungan :
- Nilai Perolehan : Rp. 81,000,000
- Masa manfaat : 15 tahun
Penyusutan per tahun = _______________== Rp. 5,400,000/tahun
Penyusutan per bulan = _______________== Rp. 450,000/bulan
Nilai yang dapat disusutkan
Masa manfaat
Rp. 81,000,000
15 tahun
Rp. 5,400,000
12 bulan
93
93
Beban Penyusutan Sm. I Th. 2015 = Rp. 450.000 x 6 bulan
= Rp. 2,700,000
Nilai Buku per Sm.I Th. 2015 = Rp. 81,000,000 – Rp. 35,100,000
= Rp. 45,900,000
Rincian Penyusutan Akrual untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2015
Masa Akm. Peny. Beban Peny. Akm. Peny. Nilai Buku
Manfaat Per 31-12-2014 SMT I TA 2015 Per 30-06-2015 Per 30-06-2015
A Tanah
1 Tanah - 4,738,942,000 - - - 4,738,942,000
Jumlah 4,738,942,000 - - - 4,738,942,000
B Peralatan dan Mesin
1 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 1,012,310,800 802,989,372 54,725,000 857,714,372 154,596,428
2 Alat Ukur 5 3,948,000 3,948,000 - 3,948,000 -
3 Alat Kantor 5 278,514,253 180,817,627 16,861,076 197,678,703 80,835,550
4 Alat Rumah Tangga 5 744,009,451 600,766,411 22,068,858 622,835,269 121,174,182
5 Alat Studio 5 176,809,570 124,137,685 10,128,985 134,266,670 42,542,900
6 Alat Komunikasi 5 44,964,000 44,964,000 - 44,964,000 -
7 Peralatan Komunikasi Navigasi 15 81,000,000 32,400,000 2,700,000 35,100,000 45,900,000
8 Unit Alat Laboratorium 8 55,612,643 15,739,316 3,475,790 19,215,106 36,397,537
9 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi 10 1,100,000 1,100,000 - 1,100,000 -
10 Alat Khusus Kepolisian 4 14,244,693 3,561,174 1,780,587 5,341,761 8,902,932
11 Komputer Unit 4 431,747,784 310,966,231 33,712,422 344,678,653 87,069,131
12 Peralatan Komputer 4 221,946,949 179,806,949 7,112,500 186,919,449 35,027,500
13 Alat Eksplorasi Topografi 5 3,500,000 3,500,000 - 3,500,000 -
Jumlah 3,069,708,143 2,304,696,765 152,565,218 2,457,261,983 612,446,160
C Gedung dan Bangunan
1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 1,705,306,715 187,972,209 17,519,074 205,491,283 1,499,815,432
Jumlah 1,705,306,715 187,972,209 17,519,074 205,491,283 1,499,815,432
D Jaringan
1 Instalasi Air Bersih / Air Baku 40 10,600,000 1,766,670 176,667 1,943,337 8,656,663
2 Jaringan Listrik 20 53,950,000 6,743,750 674,375 7,418,125 46,531,875
Jumlah 64,550,000 8,510,420 851,042 9,361,462 55,188,538
E Aset Tetap Lainnya
1 Bahan Perpustakaan Tercetak 4 2,992,000 - - - 2,992,000
Jumlah 2,992,000 - - - 2,992,000
F Aset Tetap Yang Tidak Digunakan
1 Alat Bantu 7 24,300,000 19,092,857 1,735,714 20,828,571 3,471,429
3 Alat Ukur 5 2,256,000 2,256,000 - 2,256,000 -
4 Alat Kantor 5 55,056,494 51,834,946 1,073,849 52,908,795 2,147,699
5 Alat Rumah Tangga 5 59,460,200 59,460,200 - 59,460,200 -
6 Alat Studio 5 150,605,000 150,605,000 - 150,605,000 -
7 Alat Komunikasi 5 102,000 102,000 - 102,000 -
8 Komputer Unit 4 117,080,800 117,080,800 - 117,080,800 -
9 Alat Eksplorasi Topografi 5 1,600,000 1,600,000 - 1,600,000 -
10 Pengolahan Dan Pemurnian 15 49,500,000 26,400,000 1,650,000 28,050,000 21,450,000
Jumlah 459,960,494 428,431,803 4,459,563 432,891,366 27,069,128
10,041,459,352 2,929,611,197 175,394,897 3,105,006,094 6,936,453,258
No Aset Tetap Nilai Perolehan
Total
Setelah dilakukan perhitungan manual atas penyusutan peralatan
komunikasi dan navigasi terbukti sudah sesuai dengan perhitungan
yang dilakukan oleh aplikasi SAIBA.
94
94
Bentuk jurnal beban penyusutan peralatan komunikasi dan navigasi
Debit (D)/
Kredit (K) Uraian Jumlah
D Beban penyusutan peralatan
komunikasi dan navigasi Rp. 2,700,000
K Akumulasi penyusutan perlatan
komunikasi dan navigasi Rp. 2,700,000
Digunakan untuk mencatat beban penyusutan dan akumulasi
penyusutan asset tetap sesuai dengan metode penyusutan yang telah
ditetapkan.
Untuk mengetahui sejauh mana akun beban penyusutan asset tetap
dan akumulasi penyusutan asset tetap menjadi bagian dari proses
akrual maka perlu melihat Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2015.
NERACA
PER 30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
CATATAN 30 JUNI 2015 31 DESEMBER 2014
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 983,153,719 - Persediaan C.2 11,513,500 10,290,500 Jumlah Aset Lancar 994,667,219 10,290,500
Tanah C.3 4,738,942,000 4,738,942,000 Peralatan dan Mesin C.4 3,069,708,143 2,940,753,143 Gedung dan Bangunan C.5 1,705,306,715 1,705,306,715 Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.6 64,550,000 64,550,000 Aset Tetap Lainnya C.7 2,992,000 2,992,000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.8 (2,672,114,728) (2,501,179,394)
Jumlah Aset Tetap 6,909,384,130 6,951,364,464
ASET LAINNYAAset Tak Berwujud C.9 161,670,993 161,670,993 Aset Lain-Lain C.10 459,960,494 649,310,494 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.11 (432,891,366) (617,781,803) Jumlah Aset Lainnya 188,740,121 193,199,684
JUMLAH ASET 8,092,791,470 7,154,854,648
Uang Muka dari KPPN C.12 983,153,719 - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 983,153,719 -
983,153,719 -
Ekuitas C.13 7,109,637,751 7,154,854,648 JUMLAH EKUITAS 7,109,637,751 7,154,854,648
8,092,791,470 7,154,854,648
URAIAN
KEWAJIBAN
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
ASET
ASET TETAP
ASET LANCAR
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS
95
95
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE 30 JUNI 2015 DAN 31 DESEMBER 2014
Dua Laporan keuangan di atas yaitu Neraca dan Laporan
Operasional menjadi bukti bahwa akuntansi pemerintah berbasis
akrual sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Akun
nominal seperti beban penyusutan dan amortisasi masuk pada Laporan
operasional sedangkan pada neraca di isi oleh akun-akun rill termasuk
akumulasi penyusutan asset tetap yang posisinya mengurangi asset
tetap.
CATATAN 2015 2014
Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 - -
- -
Beban Pegawai D.2 1,990,668,421 -
Beban Persediaan D.3 13,780,300 -
Beban Barang dan Jasa D.4 305,200,265 -
Beban Pemeliharaan D.5 92,702,114 -
Beban Perjalanan Dinas D.6 763,251,509 -
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 - -
Beban Bantuan Sosial D.8 - -
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 175,394,897 -
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 - -
Beban Lain-lain D.11 - -
3,340,997,506 -
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (3,340,997,506) -
D.12
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar 60,770,000 -
Surplus dariKegiatan Non Opresional Lainnya 344,010 -
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL61,114,010 -
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (3,279,883,496) -
D.13
Pendapatan PNBP - -
Beban Perjalanan Dinas - -
Beban Persediaan - -
SURPLUS/DEFISIT LO (3,279,883,496) -
URAIAN
BEBAN
JUMLAH BEBAN
KEGIATAN NON OPERASIONAL
POS LUAR BIASA
KEGIATAN OPERASIONAL
JUMLAH PENDAPATAN
PENDAPATAN
96
96
d. Kebijakan pemerintah terkait pelaporan keuangan
Penyajian laporan keuangan khususnya aset disajikan berdasarkan
karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban
disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan,
realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan
perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai
ketentuan yang berlaku.
97
97
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian beserta analisis dan pembahasannya maka
kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah
1. Penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Balai
Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi wilayah XV Makassar sudah
dilaksanakan dengan baik sesuai petunjuk teknis dari Kementerian
Keuangan.
2. Penggunaan aplikasi tiap bagian akuntansi dan pelaporan merupakan hal
yang penting dan dominan dalam menjalankan sistem akuntansi
pemerintah berbasis akrual.
3. Penggunaan aplikasi menjadikan proses manual terlihat lebih sederhana
dan mengurangi tingkat kesalahan manusia (human error) dan tingkat
komunikasi antar manusia dalam pelaksanaannya.
B. SARAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan
sebelumnya maka peneliti memberikan beberapa saran baik bagi peneliti
selanjutnya, pihak lain maupun bagi Balai pemantauan pemanfaatan hutan
produksi wilayah XV Makassar sebagai berikut.
97
98
98
1. Perlu diadakan pembenahan dan perencanaan komunikasi yang baik antar
petugas keuangan agar tercipta kondisi yang tenang dan siap kerja
sehingga produktivitas kerja lebih meningkat dengan begitu laporan
keuangan selesai tepat waktu.
2. Pemahaman konsep tentang akuntansi akrual tiap-tiap petugas keuangan
harus ditingkatkan tidak hanya skill teknis dalam penggunaan aplikasi
keuangan.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperbaiki kelemahan
dalam penulisan skripsi baik dari segi isi dan tata cara penulisan. Selain itu
peneliti selanjutnya dapat meneliti hubungan antara penggunaan laporan
keuangan dalam pengembalian keputusan agar dapat melihat kesuksesan
reformasi akuntansi sector publik.
99
99
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, I. 2009. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
Christensen, T et al.2007. Organization Theory and The Public Sector,
Instrument, culture and Myth. New York: Routledge.
Dasar-Dasar Akuntansi. 2012. Jakarta: Program Percepatan Akuntabilitas
Keuangan Pemerintah.
Halim, A. dan Syam, M. 2011. Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta: Salemba
Empat.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009.
Jakarta: Salemba Empat.
Khan, A. Mayes, S. 2009. Transition to Accrual Accounting, (online), (http://blog-
pfm.imf.org/files/fad-technical-manual-2.pdf diakses 10 Desember 2014).
Kieso, D et al. 2011. Intermediate Accounting IFRS Edition. Danvers: John Wiley
& Sons.
Likierman, A., 2003. Planning and controlling UK public expenditure on a
resource basis, Public Money & Management 23, 45-50.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja sektor Publik (edisi 2). Yogyakarta : Unit
Pemerbit dan Percetakan Sekolah tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mahsun, M et al. 2011. Akuntansi Sektor Publik (edisi 3).Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi.
Mckendrick, J. 2007. Moderrnization of the Public Sector Accounting System in
Central and Eastern European Countries : The Case of Romania.
International Public Management Review,8 :165-185.
100
100
Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi
Pemerintahan di Indonesia. 2006. Jakarta: Komite Standar Akuntansi
Pemerintah.
Nawawi, Z. 2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.
Nordiawan, D. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Organisation for economic Co-Operation and Development. 2002. Accrual
Accounting and Budgeting. Makalah disajikan dalam Twenty-third Annual
Meeting of OECD Senior Budget Officials, OECD, Washington DC, 3-4
Juni.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia. 2010.
Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
Bunea, C. B dan Cosmina. 2006. Arguments for Introducing accrual based
accountinginPublicSector,(online),(http://mpra.ub.muenchen.de/18134/I/M
PRA_Paper_18134.pdf, diakses 8 Desember 2014).
Peraturan Pemerintah Replubik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2013
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013
Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
101
101
Peraturan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013
Tentang Bagan Akun Standar.
Peraturan Menteri Keuangan Replubik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2013
Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
Sunyoto, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Yogyakarta: Refika
Aditama.
Suradinata, Ermaya. 1996. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: CV.
Ramadhan.
102
102
LAMPIRAN