slide share presentasi upaya hukum

14
UPAYA HUKUM UPAYA HUKUM Oleh YAS Oleh YAS

Upload: undip

Post on 15-Nov-2014

472 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: slide share presentasi Upaya hukum

UPAYA HUKUMUPAYA HUKUMUPAYA HUKUMUPAYA HUKUMOleh YASOleh YAS

Page 2: slide share presentasi Upaya hukum

Upaya Hukum Biasa Upaya Hukum Biasa

1. Banding1. Banding-- Dasar Hukum:Dasar Hukum:pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBg Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (UUberdasarkan pasal 3 Jo pasal 5 UU No. 1/1951 (UU--Darurat No. 1/1951), pasal188 s.d. 194 HIR dinyatakan Darurat No. 1/1951), pasal188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947 tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947 tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947 tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU Bo. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.Madura.1]1][[1]1] Riduan Syahrani, Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum,cet. 1, (Jakarta cet. 1, (Jakarta :Sinar Grafika,1994), hal. 94,:Sinar Grafika,1994), hal. 94,

Page 3: slide share presentasi Upaya hukum

TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN BANDINGBANDING

Tenggang waktu pernyataan mengajukan Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. 20/1947 jo pasal 46 UU No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 digunakan adalah pasal 46 UU No. 14 tahun 1985.tahun 1985.

Page 4: slide share presentasi Upaya hukum

PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDINGPROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING

Diajukan di Panitera PN dimana putusan tersebut dijatuhkan, Diajukan di Panitera PN dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahuku membayar lunas biaya permohonan dengan terlebih dahuku membayar lunas biaya permohonan banding.banding.Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UU No. 20/1947) oleh ybs maupun kuasanya.UU No. 20/1947) oleh ybs maupun kuasanya.Panitera PN akan membuat akte banding yang memuat hari dan Panitera PN akan membuat akte banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.Banding Perkara Perdata.Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.banding diterima.Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).Pencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undangPencabutan permohonan banding tidak diatur dalam undang--undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi undang sepanjang belum diputuskan oleh Pengadilan Tinggi pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.pencabutan permohonan banding masih diperbolehkan.

Page 5: slide share presentasi Upaya hukum

KASASIKASASIALASANALASAN--ALASAN MENGAJUKAN KASASIALASAN MENGAJUKAN KASASIDiatur dalam pasal 30 UU No. 14/1985 jo pasal 30 UU No.5 Tahun Diatur dalam pasal 30 UU No. 14/1985 jo pasal 30 UU No.5 Tahun 2005 Tentang MA jo ps. 30 UU No.4/2004 antara lain :2005 Tentang MA jo ps. 30 UU No.4/2004 antara lain :1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.

Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensiTidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensirelatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.diminta dalam surat gugatan.

2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baikYang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baikhukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex factihukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex factisalah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakusalah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlakuatau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum tersebutatau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum tersebuttidak tepat dilakukan oleh judex facti.tidak tepat dilakukan oleh judex facti.

3) Lalai memenuhi syarat3) Lalai memenuhi syarat--syarat yang diwajibkan oleh pertauran syarat yang diwajibkan oleh pertauran perundangperundang--undangan yang mengancam kelalaian itu dengan undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.batalnya putusan yang bersangkutan.

Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irahirah--irahirah

Page 6: slide share presentasi Upaya hukum

Tenggang Waktu:Tenggang Waktu:-- Pemohon Kasasi: 14 hariPemohon Kasasi: 14 hari--14 hari 14 hari

(ps.46(ps.46--47);47);-- Termohon Kasasi: 14 hrTermohon Kasasi: 14 hr

PROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASIPROSEDUR MENGAJUKAN PERMOHONAN KASASIPermohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampurkan pada berkas (pasal 46 ayat (3) UU No. yang dilampurkan pada berkas (pasal 46 ayat (3) UU No. 14/1985)14/1985)Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan (pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985kepada pihak lawan (pasal 46 ayat (4) UU No. 14/1985))

Page 7: slide share presentasi Upaya hukum

Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasanwajib membuat memori kasasi yang berisi alasan--alasan permohonan kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. alasan permohonan kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985)14/1985)Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).(pasal 47 ayat (2) UU No. 14/1985).Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasai (pasal 47 ayat (3) diterimanya salinan memori kasai (pasal 47 ayat (3) UU No. 14/1985)UU No. 14/1985)Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985)Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (1) UU No. 14/1985)

Page 8: slide share presentasi Upaya hukum

3. VERZET3. VERZET

PENGERTIANPENGERTIANVerzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat Verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri yang diputus Verstek. terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri yang diputus Verstek.

PROSEDUR MENGAJUKAN VERZET ,pasal 129 HIR/153 RbgPROSEDUR MENGAJUKAN VERZET ,pasal 129 HIR/153 RbgDalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat sendiri;kepada tergugat sendiri;Bila memungkinkan di periksa oleh Majelis Hakim yang sama.Bila memungkinkan di periksa oleh Majelis Hakim yang sama.Pembuktian berdasakan SEMA No.9/1964, walaupun sebagai Pembuktian berdasakan SEMA No.9/1964, walaupun sebagai Pembuktian berdasakan SEMA No.9/1964, walaupun sebagai Pembuktian berdasakan SEMA No.9/1964, walaupun sebagai Pelawan bukan sbg Penggugat tapi tetap Terlawan sehingga yang Pelawan bukan sbg Penggugat tapi tetap Terlawan sehingga yang membuktikan dulu adalah Terlawan/Penggugat asal.membuktikan dulu adalah Terlawan/Penggugat asal.

[1][1] Supomo, Prof. Dr. , S.H., Supomo, Prof. Dr. , S.H., Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta, Pradnjaparamita, (Jakarta, Pradnjaparamita, 1967) hal 39.1967) hal 39.

Page 9: slide share presentasi Upaya hukum

UPAYA HUKUM LUAR BIASAUPAYA HUKUM LUAR BIASA1. PK1. PK

Upaya hukum peninjauan kembali (request civil) merupakan suatu Upaya hukum peninjauan kembali (request civil) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi).

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan upaya Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka di luar hadir tergugat (verstek), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. kemungkinan untuk mengajukan perlawanan. [1][1]

[[1]1] R. Soeroso,R. Soeroso,Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan, Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan, cet. 1,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994),hal.92.cet. 1,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994),hal.92.

Page 10: slide share presentasi Upaya hukum

ALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALIALASAN PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI( pasal 67 UU No. 14/1985, jo Per MA No. 1/1982). ( pasal 67 UU No. 14/1985, jo Per MA No. 1/1982). 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu 1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu

muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada buktiatau didasarkan pada bukti--bukti yang kemudian oleh hakim bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.pidana dinyatakan palsu.

2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat--surat bukti yang surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan.ditemukan.

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih 3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.daripada yang dituntut.daripada yang dituntut.daripada yang dituntut.

4. Apabila antara pihak4. Apabila antara pihak--pihak yang sama mengenai suatu soal yang pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan sama tingkatannya, telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.satu dengan yang lain.

5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa 5. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabdipertimbangkan sebab--sebabnya.sebabnya.

6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau 6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.suatu kekeliruan yang nyata.

Page 11: slide share presentasi Upaya hukum

Tenggang Waktu (Pemohon PK) : 180 hrTenggang Waktu (Pemohon PK) : 180 hr--ps.69ps.69Ad.1: semenjakputusan pidana diberitahukan.Ad.1: semenjakputusan pidana diberitahukan.Ad.2: dihitung sejak ditemukannya surat bukti baru tsb Ad.2: dihitung sejak ditemukannya surat bukti baru tsb dimana hari dan tgl. Dinyatakan dibawah sumpah dan dimana hari dan tgl. Dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pihak yang berwenang.disahkan oleh pihak yang berwenang.Ad.3,4,5 dan 6 sejak pts tsn mempunyai kekuatan Ad.3,4,5 dan 6 sejak pts tsn mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.hukum yang tetap dan diberitahukan kepada para pihak.

Tenggang Waktu Termohon PK (ps.72 UU No.14/1985)Tenggang Waktu Termohon PK (ps.72 UU No.14/1985)30 hari setelah ada pemberitahuan.30 hari setelah ada pemberitahuan.

Page 12: slide share presentasi Upaya hukum

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEMBALIPROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN KEMBALIPermohonan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Permohonan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.perkara dalam tingkat pertama.Membayar biaya perkara.Membayar biaya perkara.Permohonan Pengajuan Kembli dapat diajukan secara lisan Permohonan Pengajuan Kembli dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.maupun tertulis.Bila permohonan diajukan secara tertluis maka harus disebutkan Bila permohonan diajukan secara tertluis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannnya dan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannnya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)perkara dalam tingkat pertama (Pasal 71 ayat (1) UU No. 14/1985)Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985)permohonan tersebut (Pasal 71 ayat (2) UU No. 14/1985)Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.sekali.

Page 13: slide share presentasi Upaya hukum

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (pasal 72 tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan (pasal 72 ayat (1) UU No. 14/1985)ayat (1) UU No. 14/1985)Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat Kontra Memori PK bila salinan permohonan untuk membuat Kontra Memori PK bila lewat maka jawaban tidak akam dipertimbangkan (pasal 72 ayat lewat maka jawaban tidak akam dipertimbangkan (pasal 72 ayat (2) UU No. 14/1985).(2) UU No. 14/1985).Kontra Memori PK diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang Kontra Memori PK diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui (pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985).diketahui (pasal 72 ayat (3) UU No. 14/1985).Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985).lambat 30 hari (pasal 72 ayat (4) UU No. 14/1985).Pencabutan permohonan PK dapat dilakukan sebelum putusan Pencabutan permohonan PK dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali (pasal 66 UU No. 14/1985)diajukan satu kali (pasal 66 UU No. 14/1985)

Page 14: slide share presentasi Upaya hukum

3.Derden Verzet3.Derden Verzet(Perlawanan Pihak Ketiga)(Perlawanan Pihak Ketiga)

Mnrt ps. 1917 KUHPerdata : pts hakim hanya mengikat Mnrt ps. 1917 KUHPerdata : pts hakim hanya mengikat para pihak yg berperkara.para pihak yg berperkara.Ps. 378 Rv: Pihak kePs. 378 Rv: Pihak ke--3 yg merasa dirugikan oleh pts 3 yg merasa dirugikan oleh pts aquo dapat mengajukan perlawanan.aquo dapat mengajukan perlawanan.Ps.382 Rv bila perlawanan dikabulkan maka pts tsb. Ps.382 Rv bila perlawanan dikabulkan maka pts tsb. Direvisi sepanjang kerugian pihak keDirevisi sepanjang kerugian pihak ke--3 tsb.3 tsb.Perlawanan thd CB, RB dan Sita Eksekusi hrs diajukan Perlawanan thd CB, RB dan Sita Eksekusi hrs diajukan Pemilik ke Pengadilan Negri yang secara nyata menyita Pemilik ke Pengadilan Negri yang secara nyata menyita (ps. 195 (6) HIR, ps.206 (6) Rbg).(ps. 195 (6) HIR, ps.206 (6) Rbg).Perlawanan tidak menunda Eksekusi, namun bila ada Perlawanan tidak menunda Eksekusi, namun bila ada alasan yang essensil maka KPN harus menunda.alasan yang essensil maka KPN harus menunda.