PEMOTONGAN & PELAPORANPPh PASAL 21

Dasar Hukum1. Pasal 21 Undang-Undang PPh

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 REVISI Perdirjen Nomor PER-31/PJ/2009

SEKILAS PAJAK

– Pajak Negara :• Pajak Penghasilan• Pajak Pertambahan Nilai• Pajak Bumi dan Bangunan

– Pajak Daerah :• Pajak Daerah Tingkat I• Pajak Daerah Tingkat II

Pajak Penghasilan :

- PPh pasal 21 - PPh pasal 22 - PPh pasal 23 - PPh pasal 26 - PPh pasal 25 - PPh pasal 29 - PPh pasal 4 ayat 2

PENGERTIAN PPH PASAL 21/26

Pemotongan Pajak Penghasilan Sehubungan

Dengan• Pekerjaan atau jabatan• Jasa, dan • Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak

Orang Pribadi

Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran

lain dengan nama/bentuk apapun

Subjek Pajak DN Subjek Pajak LN

PPh Pasal 21 PPh Pasal 26

Pemotong PPh Pasal 21/26

• pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan

• Bendahara atau pemegang kas pemerintah • dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial

Tenaga Kerja dan badan-badan lain• Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas serta badan• Penyelenggara kegiatan

Pasal 2 ayat (1)

Tidak Termasuk Pemberi Kerja Sebagai Pemotong PPh Pasal 21/26

• Kantor perwakilan negara asing

• Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan

• Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Pasal 2 ayat (2)

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 (Pasal 3)• Pegawai • Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT,

termasuk ahli warisnya• Bukan pegawai :

– Tenaga ahli– Seniman/pekerja seni, pembawa acara– Olahragawan– Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator– Pengarang, peneliti, penerjemah– Pemberi jasa dalam segala bidang– Agen iklan– Pengawas dan pengelola proyek– Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara– Petugas penjaja barang dagangan– Petugas dinas luar asuransi– Distributor MLM, Direct Selling

• Peserta kegiatan– Peserta perlombaan– Peserta rapat, konferensi,

sidang, pertemuan, kunjungan kerja

– Peserta/anggota kepanitiaan

– Peserta pendidikan, pelatihan dan magang

– Peserta kegiatan lainnya

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 (Pasal 3)

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26

• Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur• Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur• Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan

sehubungan pensiun yang diterima sekaligus• Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang

dibayarkan secara bulanan• Imbalan kepada bukan pegawai• Imbalan kepada peserta kegiatan

TERMASUK

Natura/Kenikmatan dari :

• Bukan Wajib Pajak• Wajib Pajak PPh Final• Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus

Pasal 5

Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

• Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa

• Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah

• Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja

• Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah

• Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh (PMK 246/2008 stdd PMK 154/2009)Pasal 8 ayat (1)

PPh Pasal 21: Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Berkala

Penghasilan Bruto

Pegawai Tetap Penerima Pensiun

Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja

Uang Pensiun Berkala

Dikurangi Dengan

1. Biaya Jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulan

2. Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri

Dikurangi Dengan

Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 perbulan

PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

Dikurangi: PTKP

Penghasilan Kena PajakDikenakan Tarif Pasal 17

Rp. 24.300.000

Rp. 2.025.000

Rp 2.025.000

UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN

TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG

PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER

ATAUAWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER

(Pasal 11 ayat (5) dan (6)

BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK(PTKP) Tahun 2003 Peng-11/PJ.09/2012 berlaku per 1januari2013

PTKP UTK KARYAWATI (Pasal 11 ayat (3) dan (4))

HANYA UTK DIRISENDIRI

STATUS KAWINSTATUS TDK

KAWIN

- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG

SYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT

SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN

STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA / MEMPEROLEH

PENGHASILAN

- UTK DIRI SENDIRISEBAGAI WP- STATUS KAWIN- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG

TARIF PPh (Ps. 17 ayat (1) huruf a UU PPh )

SAMPAI DENGANRp 50 JUTA

DIATAS Rp 250 JUTA SAMPAI DENGAN

Rp 500 JUTA

5%

15%

25%

TARIFLAPISAN PENGHASILAN

KENA PAJAK

DI ATAS Rp 50 JUTASAMPAI DENGAN

Rp 250 JUTA

30%DI ATAS Rp 500 JUTA

Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan

Setiap masa pajak, kecuali masa pajak

terakhir

Masa Pajak terakhir

Perkiraan Penghasilan neto yang akan diperoleh selama setahun

Penghasilan teratur sebulan dikali 12

Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan yang telah dipotong masa-masa sebelumnya.

D i h i t u n g d a r i

PEGAWAI

TETAP

TIDAK TETAP

Ph NETO (setahun) - PTKP

BULANAN

HARIAN

Ph BRUTO (setahun) - PTKP

Ph BRUTO (sehari) – 150 RIBU

Ph BRUTO(>1,32jt s.d.6jt) – PTKP Harian

Resume DPP PPh PASAL 21

Ph BRUTO(>6jt) – PTKP

Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP

DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20%

TIDAK BERLAKU UNTUK PPh PASAL 21 FINAL

DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 120% DARI PPh PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER

NPWP

DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA

JIKA PEGAWAI TETAP, BER- NPWP SEBELUM PEMOTONGAN BULAN

DESEMBER

Saat Terutang PPh Pasal 21/26

Bagi Penerima Penghasilan

SAAT DILAKUKAN PEMBAYARAN ATAU SAAT

TERUTANGNYA PENGHASILAN

Bagi Pemotong PPh Pasal 21/26

UNTUK SETIAP MASA PAJAK

AKHIR BULAN DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ATAU

AKHIR BULAN TERUTANGNYA PENGHASILAN

Pasal 21

Kewajiban Pemotong• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP

• Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.

• PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.

• Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

• Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak

• Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan

• Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21• Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala:

– dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2)

– diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti

• Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala:

– Dibuat setiap kali ada pemotongan

– Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan

• Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21

Kewajiban Penerima Penghasilan• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP• Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan

Pegawai tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri

• Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai Pensiun

• Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum Mulai Tahun Kalender Berikutnya

TERIMAKASIHDi olah dari berbagai sumber.