sosialisasi pp 99 th 2012 final a.ppsx
TRANSCRIPT
1
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIKANTOR WILAYAH MALUKUDIVISI PEMASYARAKATAN
SOSIALISASI PP 99 TAHUN 2012
AMBON, 21 JANUARI 2013
PERBANDINGAN DENGANPP NO. 32 TAHUN 1999 DAN PP NO. 28 TAHUN 2006
2
LATAR BELAKANG1. Tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika,
korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa, karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat; oleh karena itu perlu memperbaiki syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana tersebut.
2. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, dan Pembebasan Bersyarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dipandang belum mencerminkan seutuhnya kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini, sehingga perlu diubah.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak masih menjadi dasar hukum dalam Peraturan Pemerintah ini mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara efektif mulai berlaku 2 (dua) tahun setelah diundangkan, yaitu 30 Juli 2014.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3
DASAR HUKUM 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 NOMOR 225 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359 );
4
TABEL PERUBAHAN PP 32/1999, PP 28/2006 & PP 99/2012
PP 32/1999 PP 28/2006 PP 99/2012Pasal 1 s/d 33 Tidak berubah Tidak berubah
Pasal 34- Pasal 34 Diubah- Penambahan pasal 34A
- Pasal 34 diubah- Pasal 34A diubah- Penambahan Pasal 34B & 34C
Pasal 35 Pasal 35 diubah Tidak diubah lagi
Pasal 36Pasal 36 diubah - Pasal 36 diubah
- Penambahan pasal 36A
PASAL 37 DIHAPUS DIHAPUS
Pasal 38Tidak berubah - Tidak diubah
- Penambahan pasal 38A
Pasal 39 Tidak berubah Pasal 39 diubah
Pasal 40 Tidak berubah Tidak berubah
Pasal 41 Pasal 41 diubah Tidak diubah lagi
Pasal 42- Tidak diubah- Penambahan pasal 42A
Tidak diubah lagi
Pasal 43Pasal 43 diubah - Pasal 43 diubah
- Penambahan pasal 43A & 43B
Pasal 44 s/d 48 Tidak diubah Tidak diubah
PASAL 49 DIHAPUS DIHAPUS
Pasal 50 s/d 53 Tidak diubah Tidak diubah
Pasal 54- Tidak diubah- Penambahan pasal 54A
Pasal 54A diubah
Remisi
Asimilasi
CMK & CMB
PB
5
REMISI ADALAH PENGURANGAN MASA MENJALANI PIDANA YANG DIBERIKAN KEPADA NARAPIDANA DAN ANAK PIDANA YANG
MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAGIAN REMISI
6
Setiap Narapidana dan Anak
Pidana
Syarat
selama menjalani
masa pidana berkelakuan
baik
berhakmendapatka
n remisi
Diatur lebih lanjut dengan Kepres No 174
tahun 1999
REMISI DALAM PP 32 TAHUN 1999
7
REMISI DALAM PP 28 TAHUN 2006
Setiap Narapidana dan Anak
PidanaSyarat
1. berkelakuan baik
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan
berhakmendapatka
n remisi
terorisme, narkotika danpsikotropika, korupsi, kejahatan terhadapkeamanan negara dan kejahatan hak asasimanusia yang berat, dan kejahatan transnasionalterorganisasi lainnya
Syarat
1. berkelakuan baik2. Telah menjalani
1/3 masa pidana
Pertimbangan
Dirjenpas
Keputusan Menteri
Yang dimaksud dengan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya adalah Illegal Loging, Illegal Fishing, Illicit Trafficking dan Money Loundering (menurut SE Menteri No. M.HH-04.PK.01.05.04 thn 2012)
8
REMISI DALAM PP 99 TAHUN 2012
Setiap Narapidana dan Anak
Pidana
1. berkelakuan baikDibuktikan dengan tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir sejak tgl pemberian remisi dan telah mengikuti program pembinaan dgn predikat baik
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan
Syarat
terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya
1. berkelakuan baik2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan3. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannyaKesediaan untuk bekerjasama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain : a. Komisi Pemberantasan Korupsi; b. Kepolisian Negara RI ; c. Kejaksaan RI ; d. Badan Narkotika Nasional
4. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana KORUPSI
5. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar: kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana WNI, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana WNA, yang dipidana karena melakukan tindak pidana TERORISME
6. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun bagi napi yang dipidana karena melakukan tindak pidana NARKOTIKA
Syarat
Pasal 34
ayat (1)
Pasal 34A ayat (1)
Yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika (menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika)
9
TAMBAHAN PASAL 34B & 34C PP 99/2012
1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.
4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Pasal 34B
1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang: a. dipidana dengan masa pidana paling lama
1 (satu) tahun; b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
atau c. menderita sakit berkepanjangan
3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat
Pasal 34C
Penjelasan Ayat (2)Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum, dan keamanan.Yang dimaksud dengan “pimpinan lembaga terkait” antara lain Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
Penjelasan Ayat (2) huruf CYang dimaksud dengan “menderita sakit berkepanjangan” dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
10
ASIMILASI YAITU PROSES PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN YANG TELAH MEMENUHI PERSYARATAN
TERTENTU DENGAN MEMBAURKAN MEREKA KEDALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
BAGIAN ASIMILASI
11
ASIMILASI DALAM PP 32 TAHUN 1999
Setiap narapidana &
anak didik pemasyarakat
an berhak mendapatkan
Asimilasi
ketentuan
a. untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan 1/2 (satu per dua) masa pidana;
b. untuk Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama;
c. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
d. berkelakuan baik.
dilakukan pembinaan dan atau pembimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :a. untuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan,
kegiatan sosial, dan pembinaan lainnya di luar LAPAS, dilaksanakan oleh Petugas LAPAS;
b. untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, dan penempatan di LAPAS Terbuka dilaksanakan oleh Petugas LAPAS dan BAPAS.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Hakim Pengawas dan Pengamat setempat.
Dalam hal asimilasi dicabut maka :a. bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk
tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
b. dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga;
c. bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam) bulan pertama setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti kegiatan asimilasi
Melanggar
ketentuan
Pencabutan asimilasi
Pela
ksan
aan
as
imila
si
12
ASIMILASI DALAM PP 28 TAHUN 2006Setiap narapidana &
anak didik pemasyarakatan
berhak mendapatkan
Asimilasi
syarat
1. berkelakuan baik;2. dapat mengikuti
program pembinaan dengan baik;
3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
4. Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama.
MelanggarPersyarata
n
Asimilasi
dicabutterorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasionalterorganisasi lainnya
syarat
1. berkelakuan baik;2. dapat mengikuti
program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
Asimilasi diberikan
oleh Menteri setelah
mendapat pertimbangan DIRJENPAS
Pertimbangan dimaksud wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat
Melanggarketentuan
13
ASIMILASI DALAM PASAL 36 PP 99/2012Setiap
narapidana & anak didik
pemasyarakatan berhak
mendapatkan Asimilasi
syarat
1. berkelakuan baik;2. Aktif mengikuti
program pembinaan dengan baik;
3. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
4. Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak 6 (enam) bulan pertama.
MelanggarPersyarata
n
Asimilasi
dicabut
terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya
syarat
1. berkelakuan baik;2. Aktif mengikuti
program pembinaan dengan baik; dan
3. telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
Melanggar ketentuan
14
TAMBAHAN PASAL 36A PP 99/2012
Ketentuan mengenai tata cara pemberian pertimbangan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Asimilasi kepada Menteri.
Rekomendasi disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi
Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
Asimilasi bagi Narapidana yang dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (6)
Ayat (5)
Ayat (4)
Ayat (3)
15
TAMBAHAN PASAL 38A PP 99/2012
Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.
Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah:
a. selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan
b. menyatakan ikrar: 1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara
tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing.
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerja sosial, jenis lembaga sosial, dan tata cara pelaksanaan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
16
CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA ADALAH BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN BERUPA PEMBERIAN KESEMPATAN BERKUMPUL BERSAMA KELUARGA DITEMPAT KEDIAMAN KELUARGANYA
CMB ADALAH BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN YANG TELAH MENJALANI 2/3 MASA PIDANA SEKURANG-KURANGNYA 9 BULAN DAN BERKELAKUAN BAIK DENGAN LAMA CUTI SAMA DENGAN REMISI TERAKHIR YANG DITERIMANYA PALING LAMBAT 6 BULAN
BAGIAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA &CUTI MENJELANG BEBAS
17
CMK & CMB DALAM PP 32 TAHUN 1999
PASAL 411) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberikan cuti
berupa :a. cuti mengunjungi keluarga; danb. cuti menjelang bebas.
2) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.
PASAL 421) Cuti mengunjungi keluarga dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak
Didik Pemasyarakatan, berupa kesempatan berkumpul bersama keluarga di tempat kediamannya.
2) Cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
3) Izin cuti mengunjungi keluarga diberikan oleh Kepala LAPAS dan wajib diberitahukan kepada Kepala BAPAS setempat.
4) Ketentuan mengenai cuti mengunjungi keluarga diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.
18
CMK & CMB DALAM PP 28 TAHUN 2006
PASAL 411) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan
Cuti.2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Cuti Mengunjungi Keluarga; danb. Cuti Menjelang Bebas.
3) Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
4) Ketentuan mengenai Cuti Menjelang Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku bagi Anak Sipil.
PASAL 42 TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN
19
TAMBAHAN PASAL 42A PP 28/20061) Setiap Narapidana dan Anak Negara dapat diberikan CMB apabila telah memenuhi persyaratan sbb:a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
c. lamanya CMB sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.2) Bagi Anak Negara yang tidak mendapatkan PB, diberikan CMB apabila sekurang-
kurangnya telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan.
3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan CMB oleh Menteri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c. lamanya CMB sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan;d. telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
5) Pemberian CMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri
6) CMB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan CMB.
20
CMK & CMB DALAM PP 99/2012
TIDAK ADA PERUBAHAN, MAUPUN PENAMBAHAN PASAL
21
PB ADALAH PROSES PEMBINAAN DI LUAR LAPAS SETELAH MENJALANI SEKURANG-KURANGNYA 2/3 MASA PIDANANYA
MINIMAL 9 BULAN
BAGIAN PEMBEBASAN BERSYARAT
22
PB DALAM PASAL 43 PP 32/1999
Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurangkurangnya 1 (satu) tahun.
Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
23
PB DALAM PASAL 43 PP 28/20061) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan PB.
2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. telah menjalani masa pidana sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; dan
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
3) PB bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
4) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan PB oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. telah menjalani masa pidana sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga), dengan
ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; dan
c. Telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib memperhatikan
kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.6) Pemberian PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.7) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila Narapidana atau
Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat.
24
PB DALAM PASAL 43 PP 99/2012Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan PB.
PB bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.
Pemberian PB ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
PB dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan PB
Ketentuan mengenai pencabutan PB diatur dalam Peraturan Menteri.
dengan syarat: a. telah menjalani masa pidana paling
singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (6)
Ayat (5)
Ayat (4)
Ayat (3)
TAMBAHAN PASAL 43A PP 99/2012Pemberian PB untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan :
25
a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:1. kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi Narapidana WNI, atau 2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi
Narapidana WNA,yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
Kesediaan untuk bekerjasama harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukumAyat (1)
Ayat (2)
Ayat (3)
26
TAMBAHAN PASAL 43B PP 99/2012
Ketentuan mengenai tata cara pemberian PB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan PB kepada Menteri.
Rekomendasi disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi
Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan Wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
PB sebagaimana dimaksud dalamPasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
Ayat (1)
Ayat (2)
Ayat (6)
Ayat (5)
Ayat (4)
Ayat (3)
27
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan :
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Diundangkan di Jakartapada tanggal 12 November 2012
KETENTUAN PERALIHAN
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
28
TERIMA KASIHSEKIAN
DIPAPARKAN OLEH :ADJID TAHA, SH, MH(KABID KEAMANAN & PEMBINAAN)
DISUSUN OLEH :ABDILLAH HATALA, SH