sosialisasi sema 1 tahun 2014 - ditjenmiltun.net filepengiriman e-dokumen, praktek penggandaan...
TRANSCRIPT
PEMBERKASANDOKUMEN ELEKTRONIK
MENURUT SEMA 1 TAHUN 2014
Oleh :
ASEP NURSOBAH| Hakim Yustisial Mahkamah Agung RI
Permasalahan Implementasi SEMA 1 Tahun 2014
Tidak Mengirim Dokumen elektronk
Mengirim e-
Dokumen tapi tidak lengkap
Mengirim e-Dokumen Lengkap,
tapi format tidak sesuai
Pengiriman
menggunakan CD
Pengiriman menggunakan Direktori
Putusan Tapi tidak menggunakan Barcode
Pengadilan Gagal Cetak
Barcode
E-Dokumen Berbeda dengan
dokumen di Berkas
Bundel B
AkibatPengabaian SEMA 1 Tahun 2014
Tidak Mengirim
e-Dokumen
Berkas dinyatakan Tidak lengkap
Registrasi Ditunda
Berkas Harus DigandakanDistribusiPerkara ke Majelis Terlambat
Mengirim e-
Dokumen tapi tidak lengkap
Mengirim e-Dokumen Lengkap,
tapi format tidak sesuai
Pengiriman
menggunakan CD
Pengadilan TdkBisa tracking Berkas
Majelis Tidak Bisa Akses e-Dokumen via SIAP
Pengiriman menggunakan Direktori
Putusan Tapi tidak
menggunakan Barcode
Pengadilan TdkBisa tracking Berkas
E-dokumen diakses manual dg no surat pengantar
Pengadilan Gagal Cetak
Barcode
E-Dokumen Berbeda dengan
dokumen di Berkas
Bundel B
Fakta Hukum Keliru, Pendapat Keliru
Hipotesis Faktor Penyebab
• Supervisi Tidak Efektif
• Sebagian e-dokumen Tidak TersediaE-Dokumen Tidak
Lengkap
• Surat Pengantar bukan File PDF
• Tanggal Surat Pengantar Tidak DiisiBarcode Tdk Tercetak
• Tidak dibuat instrumen QCBeda Content antara e-Dokumen dan Berkas
• Jaringan Internet Tidak Tersedia, Direktori Putusan Tidak Bisa Diakses
E-Dokumen Dikirim Dengan CD
Kondisi Publikasi dan Pengiriman e-DokumenPengadilan Militer
No Pengadilan MiliterJml Upload Putusan
Jml Upaya Hukum
1 DILMILTI II JAKARTA 212 102 DILMIL II 08 JAKARTA 207 273 DILMIL I 01 BANDA ACEH 158 254 DILMIL I 02 MEDAN 139 985 DILMIL II 09 BANDUNG 124 226 DILMILTI III SURABAYA 117 87 DILMIL III 12 SURABAYA 107 328 DILMIL III 18 AMBON 77 129 DILMIL II 11 YOGYAKARTA 71 5
10 DILMIL I 03 PADANG 68 1311 DILMIL I 07 BALIKPAPAN 61 1412 DILMIL III 16 MAKASSAR 55 1613 DILMIL III 17 MANADO 55 414 DILMIL III 14 DENPASAR 41 915 DILMIL II 10 SEMARANG 38 1016 DILMIL III 13 MADIUN 33 1417 DILMIL I 05 PONTIANAK 29 618 DILMILTAMA 27 019 DILMIL I 06 BANJARMASIN 17 220 DILMIL I 04 PALEMBANG 13 3221 DILMILTI I MEDAN 12 322 DILMIL III 15 KUPANG 11 223 DILMIL III 19 JAYAPURA 3 5
SEMA 1 TAHUN 2014
Perubahan atas SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
SUBSTANSI PERUBAHAN
• ada penambahan e-dokumen yang wajib diserahkan selain dari yang ditentukan oleh SEMA 14 Tahun 2010
Ruang lingkup
e-dokumen
• Tidak ada pilihan media pengiriman
• Komunikasi Data Direktori Putusan sebagai satu-satunya media pengiriman e-dokumen dari pengadilan ke Mahkamah Agung
Media Pengiriman
Latar Belakang Perubahan
SEMA 1 2014
Perubahan Sistem Pemeriksaan Berkas
di MA
Pengiriman e-dokumen de ngan
CD tidak efektif, tidak terbaca, pecah,
kosong , salah format
Perubahan Sistem Pemeriksaan Berkas di MA
• Diterbitkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI yang berlaku sejak 1 Agustus 2013. SK tersebut membawa perubahan dalam sistem penanganan perkara di MA, antara lain merubah sistem membaca bergiliran menjadi membaca bersamaan/serentak;
• Sistem Pembacaan Serentak mensyaratkan masing-masing hakim agung memiliki “dokumen utama” dari bundel B untuk bahan yang bersangkutan memberikan pendapat;
• Untuk efektifitas dan efisiensi, proses penggandaan “dokumen utama” harus dilakukan secara elektronik dan menjadi bagian integral dengan prosedur administrasi pengajuan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali
• Sebelum berlaku efektif pengiriman e-dokumen, praktek penggandaan secara paper based saat ini dilakukan oleh setiap Panmud, mengakibatkan:
beban kerja di Panmudbertambah, sehingga mengharuskan mereka lembur setiap hari;
Konsumsi kertas meningkat hingga puluhan kali lipat
Proses distribusi berkas ke majelis tersendat
Proses penyusunan ulang berkas rentan keliru dan dokumen tercecer
P-1
P-2
P-3
JIKA PENGGANDAAN MANUAL•Rata-rata perkara masuk=
12.000 berkas;• rata-rata berkas bundel B =
50 halaman•untuk dua orang anggota
majelis, diperlukan 1.200.000 lembar ( 2.400 rim./tahun)
• satu rim kertas = 2,27 kg, •Tiap tahun MA akan
mengkonsumsi 5,4 ton kertas YANG AKAN DIBUANG.
PENGGANDAAN
Harus Beralih ke elektronik
• Monitoring implementasi SEMA 14 Tahun 2010 diperoleh informasi sebagai berikut:
• Sebagian besar pengadilan menggunakan media compact disc dalam pengiriman dokumen elektronik;
• Sebagian besar CD yang dikirim bermasalah, antara lain: CD pecah, kosong, tidak terbaca, salah format;
• Pengadilan tidak bisa memanfaatkan keuntungan dari fitur yang disediakan Direktori Putusan, seperti: pemberitahuan otomatis dari sistem, mencetak barcode untuk surat pengantar dan amplop, mendapat informasi penerimaan berkas di MA
Pengiriman e-dokumen dengan banyak pilihan media tidak efektif
Pemanfaatan e-Dokumenmenurut SEMA 14/2010 dan SEMA 1/2014
• digunakan di akhir proses (setelah perkara putus)
• untuk mempercepat penyusunan draft putusan (minutasi)
SEMA 14/2010
• Digunakan sejak awal proses pemeriksaan perkara
• sebagai bahan hakim agung untuk memberikan pendapat
• Sebagai bahan untuk mempercepat penyusunan putusan (minutasi)
SEMA 1/2014
RUANG LINGKUP e-DOKUMENJENIS PERKARA KASASI PENINJAUAN KEMBALI
PERKARA
PERDATA/PERDATA
KHUSUS/PERDATA
AGAMA/TATA USAHA
NEGARA/PAJAK
• Relaas Pemberitahuan
Putusan Banding;
• Akta Permohonan
Kasasi;
• Tanda Terima Memori
Kasasi;
• Putusan Pengadilan
Tingkat Pertama;
• Putusan Pengadilan
Tingkat Banding;
• Memori Kasasi;
• Kontra Memori Kasasi,
• Akta Permohonan
Peninjauan Kembali;
• Putusan Pengadilan
Tingkat Pertama;
dan/atau
• Putusan Pengadilan
Tingkat Banding;
dan/atau
• Putusan Tingkat
Kasasi;
• Memori Peninjauan
Kembali;
• Kontra Memori
Peninjauan Kembali;
• Berita Acara Sumpah
Bukti Baru (Novum).
RUANG LINGKUP e-DOKUMENJENIS PERKARA KASASI PENINJAUAN KEMBALI
PERKARA
PIDANA/PIDANA
KHUSUS/PIDANA
MILITER
Relaas Pemberitahuan
Putusan Banding
Akta Permohonan
Kasasi;
Tanda Terima Memori
Kasasi;
Putusan Pengadilan
tingkat pertama;
dan/atau
Putusan Pengadilan
tingkat banding;
Surat Dakwaan Jaksa;
Memori Kasasi;
Kontra Memori Kasasi,
• Akta Permohonan
Peninjauan Kembali;
• Putusan Pengadilan
tingkat pertama;
dan/atau
• Putusan Pengadilan
tingkat banding;
dan/atau
• Putusan tingkat kasasi;
• Memori Peninjauan
Kembali;
• Kontra Memori
Peninjauan Kembali;
• Berita Acara Pendapat
Hakim.
MEDIA PENGIRIMAN
2. Penyertaan dokumen
elektronik tersebut
harus dilakukan
melalui fitur
komunikasi data
(menu upaya hukum)
pada Direktori
Putusan Mahkamah
Agung.
KEDUDUKAN DOKUMEN
ELEKTRONIK3. Keberadaan
dokumen elektronik
tersebut menjadi
kelengkapan dari
Bundel B, sehingga
apabila dokumen
elektronik tidak
disertakan dalam
berkas permohonan,
Mahkamah Agung
akan menyatakan
berkas tersebut
tidak lengkap.
• Sebagai pelengkap bukan menggantikan
• Dokumen yang jenis dan susunannya telah diatur dalam Buku II tetap wajib disampaikan
e-DOKUMEN
• cetak halaman komunikasi data direktori putusan yang menunjukan telah diunggahnyae-dokumen yang diharuskan
• lampirkan halaman direktori putusan tersebut pada bundel B
Bukti Kirim via Direktori Putusan
Peranserta Pengadilan
4. Ketua Pengadilan diharuskan menyusun prosedur
standar (SOP) permohonan upaya hukum yang
memastikan terpenuhinya dokumen elektronik
sebagaimana disebutkan dalam poin 1.
5. Ketua Pengadilan bertanggung jawab atas
penyediaan dokumen elektronik putusan, termasuk
bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen
elektronik serta kepatuhan terhadap kelancaran
proses pengelolaan dan pengiriman dokumen
elektronik tersebut.
ATURAN PERALIHAN
6. Dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan
tidak dapat terpenuhinya pengiriman dokumen
elektronik melalui Direktori Putusan, maka
Pengadilan dapat menggunakan media
pengiriman lain (misalnya compact disc dan/atau
email) yang paling memungkinkan.
PETUNJUK TEKNIS SEMA 1 TAHUN 2014Keputusan Panitera MA
Nomor : 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014
1. Setiap permohonan kasasi atau peninjauan kembali
yang diajukan mulai tanggal 1 Maret 2014,
Pengadilan Pengaju harus menyertakan seluruh jenis
dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam
Surat Edaran.
2. Dokumen elektronik yang disertakan harus sesuai
dengan ketentuan format dokumen sebagai berikut.
Jenis e-dokumen perkara : perdata/perdata
agama/tata usaha negara/ pajak
Permohonan Kasasi Format Permohonan PK Format
Relaas pemberitahuan
putusan pengadilan
tingkat banding
PDF • Akta permohonan
peninjauan kembali
Akta permohonan kasasi PDF • Berita acara sumpah
bukti baru/novum
(dalam hal PK diajukan
karena alasan adanya
bukti baru)
Tanda terima memori
kasasi
PDF • Memori peninjauan
kembali
RTF
Memori kasasi RTF • Kontra memori
peninjauan kembali
RTF
Kontra memori kasasi RTF • Putusan Pengadilan
tingkat pertama
RTF
Putusan Pengadilan
tingkat Pertama
RTF • Putusan Pengadilan
tingkat banding
RTF
Putusan Pengadilan
tingkat Banding
RTF • Putusan tingkat kasasi RTF
Untuk jenis perkara pidana/pidana khusus/pidana militer
Permohonan Kasasi Format Permohonan PK Format
• Relaas pemberitahuan
putusan pengadilan tingkat
banding
PDF • Akta permohonan
peninjauan kembali
• Akta permohonan kasasi PDF • Berita acara Pendapat
Hakim
• Tanda terima memori
kasasi
PDF • Memori peninjauan kembali RTF
• Memori kasasi RTF • Kontra memori peninjauan
kembali
RTF
• Kontra memori kasasi RTF • Putusan Pengadilan tingkat
pertama
RTF
• Surat Dakwaan Jaksa RTF • Putusan Pengadilan tingkat
banding
RTF
• Putusan Pengadilan tingkat
Pertama
RTF • Putusan tingkat kasasi RTF
• Putusan Pengadilan tingkat
Banding
RTF
3. Dokumen elektronik yang jenis dan formatnya yang telah disebutkan dalam poin nomor 2 di atas merupakan bagian dari kelengkapan berkas Bundel B pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali. Berkas-berkas Bundel B permohonan kasasi/peninjauan kembali yang jenis dan susunannya telah diatur dalam Buku Pedoman Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) tetap harus dikirimkan ke Mahkamah Agung.
4. Penyertaan dokumen yang berformat *.pdf (dokumen akta dan/atau relaas) dapat digabung dalam satu file, dengan ketentuan diberikan keterangan mengenai dokumen-dokumen yang terdapat di dalamnya.
5. Apabila perkara yang diajukan kasasi sebelumnya adalah perkara verstek yang diajukan verzet, maka dokumen elektroniknya meliputi putusan verstek dan putusan verzet.
6. Apabila terdapat permohonan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi, maka pengadilan tidak perlu melampirkan dokumen elektronik putusan kasasi.
7. Apabila para pihak menyerahkan memori/kontra memori dalam format tulis tangan atau format lain yang tidak memungkinkan adanya file elektronik, maka Pengadilan Pengaju melakukan pemindaian (scanning) terhadap dokumen tersebut dan menyimpannya dalam format *.pdf.
8. Dalam hal tidak tersedia dokumen elektronik memori kasasi dikarenakan pemohon kasasi tidak menyampaikan memori kasasi, maka panitera pengadilan memberi keterangan terkait hal ini.
9. Kewajiban menyertakan dokumen elektronik kontra memori kasasi/peninjauan kembali timbul apabila pihak termohon menyerahkan kontra memori kasasi/peninjauan kembali. Dalam hal tidak terdapat dokumen kontra memori kasasi/peninjauan kembali dikarenakan termohon kasasi tidak menyampaikan kontra memori kasasi/peninjauan kembali, maka panitera pengadilan memberi keterangan terkait hal ini.
10. Kewajiban menyertakan dokumen elektronik berita acara sumpah bukti baru (novum) timbul apabila permohonan peninjauan kembali didasarkan pada alasan ditemukannya bukti baru (novum).
11. Dalam hal perkara yang dimohonkan kasasi/peninjauan kembali adalah perkara yang berdasarkan SK KMA Nomor1-144/KMA/SK/I/2011harus dilakukan prosedur anonimisasi sebelum dipublikasikan (misalnya: perkara asusila, perceraian, dll), maka dokumen elektronik yang disertakan sesuai Surat Edaran adalah versi asli (yang bukan anonim).
12. Untuk memastikan kesesuaian antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B maka panitera pengadilan melakukan pencocokan antara dokumen elektronik dengan berkas dalam Bundel B untuk selanjutnya membuat surat keterangan yang menginformasikan bahwa dokumen elektronik yang dikirim adalah sama dan sesuai dengan berkas dalam Bundel B.
13. Pengadilan meminta pemohon dan termohonkasasi/peninjauan kembali untuk menyerahkan dokumen elektronik atas setiap dokumen permohonan upaya hukum yang diserahkan, guna memastikan penyiapan dokumen elektronik sebagaimana disebutkan dalam angka 2.
14. Kewajiban menyertakan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran harus tetap memperhatikan ketentuan jangka waktu pengiriman berkas upaya hukum ke Mahkamah Agung sesuai peraturan perundangan yang berlaku.Dalam keadaan para pihak tidak menyertakan dokumen elektronik berkas perkara (dakwaan/memori/kontra memori) hingga batas waktu yang ditentukan, pengadilan pengajumelakukan alih media berkas tersebut kedalam format *.pdf.
Bagaimana Pengadilan Bisa
Memproduksi Barcode ?
• Pengadilan harus menggunakan aplikasi komunikasi data
direktori putusan dalam pengiriman dokumen elektronik;
• Pengadilan harus mengupload surat pengantar pengiriman
berkas kasasi/pk dalam format pdf ke dalam aplikasi
direktori putusan;
• Pengadilan mencetak surat pengantar dari sistem
direktori putusan, oleh sistem akan dibubuhkan barcode
secara otomatis;
• Print out barcode ditempelkan pada amplop berkas
perkara
Langkah Mencetak Barcode dari
Aplikasi Direktori Putusan
• Pengadilan membuka Admin Direktori Putusan
• Pilih menu upaya hukum pada putusan yang telah terupload
• Isi formulir yang tersedia
• Upload file surat pengantar berformat [.pdf]
• Print surat pengantar tersebut, sistem akan membubuhkan barcode di surat pengantar;
• Sistem juga akan mencetak barcode untuk ditempelkan di amplop berkas perkara
Lakukan Transaksi Data Upaya Hukum Kasasi/PK dan Upload Surat Pengantar
Surat Pengantar berformat
Tempelkan Barcode Di Sampul Amplop
PENGADILAN TATA USAHA NAGARA………………………………….
Kepada Ketua MA RIc/q Direktur Pranata
PENGADILAN MILITER………………………………….
KepadaKetuaMARIc/qDirekturPranata
BIRO UMUM SCAN BARCOD
SISTEM MANAMPILKAN INFORMASI PENERIMAAN BERKAS DI BIRO UMUM
Bagaimana Membuat Surat Pengantar
Berformat PDF
• Scan Surat Pengantar yang sudah ditandatangani, lalu simpan dalam format PDF
Bagaimana Membuat Surat Pengantar
Berformat PDF
• Scan Tanda tangan dan Stempel (saja), tempelkan di dokumen surat Pengantar, kemudian save as pdf
Untuk jenis perkara pidana/pidana khusus/pidana militer
Permohonan PK Format
• Akta permohonan
peninjauan kembali
• Berita acara Pendapat
Hakim
• Memori peninjauan kembali RTF
• Kontra memori peninjauan
kembali
RTF
• Putusan Pengadilan tingkat
pertama
RTF
• Putusan Pengadilan tingkat
banding
RTF
• Putusan tingkat kasasi RTF
Standar Nama File
1_Akta ermohonan peninjauan
kembali
2_Berita acara Pendapat
Hakim
3_Memori peninjauan kembali
4_Kontra memori peninjauan
kembali
5_Putusan Pengadilan tingkat
pertama
4_Putusan Pengadilan tingkat
banding
• Putusan tingkat kasasi
Standar Penamaan File Dokumen Elektronik
Permohonan Kasasi Format
• Relaas pemberitahuan
putusan pengadilan tingkat
banding
• Akta permohonan kasasi PDF
• Tanda terima memori
kasasi
• Memori kasasi RTF
• Kontra memori kasasi RTF
• Surat Dakwaan Jaksa RTF
• Putusan Pengadilan tingkat
Pertama
RTF
• Putusan Pengadilan tingkat
Banding
RTF
Format Penamaan File
1_Relaas PBT Putusan
Banding_Pkr…………
2_Akta permohonan kasasi …….
3_Tanda terima memori
kasasi…….
4_Memori kasasi…….
5_Kontra memori kasasi……
6_Surat Dakwaan Jaksa…….
7_Putusan Pengadilan tingkat
Pertama……
8_Putusan Pengadilan tingkat
Banding…..