sosialisasi skp guru kab kota di jawa barat
TRANSCRIPT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAHPROVINSI JAWA BARAT
2016
POSISI STRATEGIS JAWA BARAT
3,7 juta Ha
27 kab/kota
46 juta jiwa
IPM 74,28
244,2 juta jiwa
Jawa Barat
IndonesiaTERWUJUDNYA INDONESIA
YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
1. MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
2. MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN BERKEADILAN
3. MENINGKATKAN KINERJA APARATUR ,PROFESIONALISME APARATUR, DANPERLUASAN PARTISIPASI PUBLIK
4. MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANGNYAMAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGISYANG BERKELANJUTAN
5. MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL, SENIBUDAYA, PERAN PEMUDA, DAN OLAHRAGASERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM BINGKAI KEARIFAN LOKAL
Kabupaten/Kota : 27 Luas : 3.709.528,44 HaKecamatan : 626 Kelurahan : 646 Desa : 5.316
PendudukIndonesia (2012) : 244.215.984 JiwaJabar (2013) : 45,340,8 Juta JiwaPenduduk Miskin (2013) : 9,61 %
PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2013) Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk
PDRB : Rp. 386,84 Trilyun (adhb)PDRB per kapita : Rp. 23,603 Juta (adhb) Inflasi : 9,15 %LPE : 6,05 %IPM : 73,40* RLS : 8,09 thAMH : 96,49 %AKI (2011) : 217 per 100.000 Kel HidupAKB (2012) : 30 per 1.000 Kel HidupAPK SD : 119,55 % APK SLTP : 95,25 % APK SLTA : 70,19 % APK PT : 17,09 %
44,3 Juta
Jumlah Penduduk Per BKPP Th 2012 : BKPP Wilayah I Bogor 12.761.297 BKPP Wilayah II Purwakarta 9.814.207 BKPP Wilayah III Cirebon 6.354.983 BKPP Wilayah IV Priangan 15.617.944 Jabar 44.548.431
45,34 Juta Jiwa
Tahun 2013
7
RPJPD 2025
ILUSTRASI JAWA BARAT TAHUN 2025
JAWA BARAT GREEN PROVINCE
Pel. Cilamaya Pel.Cirebon
RANCABUAYA
PROVINSI
BANTEN
PROVINSI
JAWA TENGAH
Waduk Jatigede
DKI
JAKARTA
Bandara Int. Jabar
Kertajati
Bandara Citarate Jalan Lintas Selatan Jabar
Tol C
ISUM
DAW
U
Tol Cikampek-PalimananTol Kanci-Pejagan
Tol Ciawi-Sukabumi
Tol Sukabumi-Cira
njangTol Ciranjang-Padalarang
Tol Bogor
Ringroad
Tol S
OROJ
A
TPI Pelabuhan Ratu
TPI Pangandaran
Pel. Tarumajaya
Bandara Nusawiru
Samudera Hindia
Metropolit
an
Bodebek
Karpur
Metropolit
an
Cirebon
Raya
Metropolit
an
Bandung
Raya
Palabuhanr
atu
Panganda
ran
BIJB
7 KARAKTER :1. SEHAT, CERDAS DAN CERMAT2. PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI3. MANDIRI DAN PANDAI MENGATUR DIRI4. BERDAYA TAHAN TINGGI DALAM PERSAINGAN5. PANDAI MEMBANGUN JEJARING DAN PERSAHABATAN GLOBAL6. BERINTEGRITAS TINGGI 7. BERMARTABAT
SOSOK MASA DEPAN JAWA BARAT 2025
SOSOK PEMBANGUNAN FISIK JAWA BARAT TAHUN 2025
PROVINSI
BANTEN
PROVINSI
JAWA TENGAH
Waduk Jatigede
Bandara Int. Jabar
Kertajati
Jalan Lintas Selatan JabarTol Ciawi-Sukabumi
Tol Sukabumi-Cira
njangTol Ciranjang-Padalarang
TPI Pelabuhan Ratu
TPI Pangandaran
Samudera
Hindia
BIJB
Metropolit
an
Bodebek
Karpur
Pel. Cilamaya
DKI
JAKARTAPel. Tarumajaya
Tol SOR OJAMetro
polit
an
Bandung
RayaTo
l CI
SUM
DAW
U
Pel.CirebonTol Kanci-Pejagan
Metropolit
an
Cirebon
Raya
PKWRANCABUAYAPKNp
Kawasan
Wisata
Palabuhanra
tu
BIJBTol Cikampek-
Palimanan
Bandara Citarate
Bandara Nusawiru
Tol Bogor
Ringroad
Metropolit
an
Cirebon
Raya
PKNp
Kawasan
Wisata
PangandaranPKNp
Kawasan
Wisata
PangandaranMetro
polit
an
Bandung
RayaMetro
polit
an
Bodebek
Karpur
PKNp
Kawasan
Wisata
Palabuhanra
tu
PKWRANCABUAYA
BIJB
Laut Jawa
5 NILAI-NILAI LUHUR :1. JUJUR DAN KONSISTEN2. TANGGUH DAN DISIPLIN3. KEPELOPORAN DAN
KETELADANAN4. RAMAH DAN BIJAKSANA5. KEBERSAMAAN DAN
KESETARAAN
RANCANGAN : SOSOK SUMBER DAYA INSANI JAWA BARAT YANG AGAMIS DENGAN PENCIRI UTAMA:
8
VISI DAN MISI RPJPD 2005-2025
VISIDENGAN IMAN DAN TAQWA, PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU
DI INDONESIAMISI 1
MEWUJUDKAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA ILMU DAN TEKNOLOGI, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING
MISI 2MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
YANG BERDAYA SAING DAN BERBASIS
POTENSI DAERAH
MISI 3MEWUJUDKAN
LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN
LESTARI
MISI 4MEWUJUDKAN TATA
KELOLA KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK
MISI 5MEWUJUDKAN PEMERATAAN
PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN
7 PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERMUTU, AKUNTABEL DAN BERBASIS PENGETAHUAN
MASYARAKAT YANG CERDAS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI
PENGELOLAAN PERTANIAN DAN KELAUTAN
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
INDUSTRI MANUFAKTUR, INDUSTRI JASA DAN INDUSTRI KREATIF
INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERIMBANG UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN MENJADI DESTINASI WISATA DUNIA
PEMBANGUNAN APARATUR
DALAM RPJPD 2025
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN APARATUR RPJPD 2005-2025
MEMPERTAHANKAN KEUNGGULAN JAWA BARAT DI SEGALA BIDANG
MENCAPAI KEUNGGULAN MASYARAKAT JAWA BARAT YANG MEMILIKI DAYA SAING TINGGI.
2023 - 2025
PENCAPAIAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT YANG PRODUKTIF DAN MEMILIKI DAYA SAING
2018 - 2023
PENYIAPAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT JAWA BARAT
2013 - 2018
PENATAAN DAN PERSIAPAN PRANATA PENDUKUNG MELALUI KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
2008 - 2013
2005 - 2008
VISI :DENGAN IMAN DAN TAQWA, PROVINSI JAWA
BARAT TERMAJU DI INDONESIA
MISI KEEMPAT :MEWUJUDKAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK
SASARAN MISI (APARATUR) :Meningkatnya
profesionalisme aparatur yang berbasis nilai-nilai
keagamaan, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah daerah yang
bermuara kepada peningkatan pelayanan
publik berbasis teknologi informasi
ARAH KEBIJAKAN:Penataan birokrasi
pemerintahan dari sisi struktur
dan budaya organisasi serta kesejahteraan
aparatur
PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DIARAHKAN UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG DITOPANG OLEH APARATUR YANG
PROFESIONAL, BERTANGGUNG JAWAB, MENGUASAI ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI SERTA MENJUNJUNG TINGGI ETIKA, DAN BEBAS KKN (KORUPSI, KOLUSI, DAN
NEPOTISME), DENGAN WADAH STRUKTUR KELEMBAGAAN DAERAH YANG MEMILIKI UKURAN
YANG TEPAT GUNA MEWUJUDKAN BIROKRASI YANG EFISIEN
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025 DENGAN IMAN DAN TAKWA,
PROVINSI JAWA BARAT TERMAJU DI INDONESIA
TUJUH BIDANG UNGGULAN SEBAGAI PENCIRI Jawa Barat TERMAJU DI INDONESIA TAHUN 2025
1. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERMUTU (BEYOND THE EXPECTATION), AKUNTABEL DAN BERBASIS ILMU PENGETAHUAN.
2. MASYARAKAT YANG CERDAS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING TINGGI.
3. PENGELOLAAN PERTANIAN DAN KELAUTAN.
4. ENERGI BARU DAN TERBAHARUKAN SERTA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.
5. INDUSTRI MANUFAKTUR, INDUSTRI JASA DAN INDUSTRI KREATIF.
6. INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERIMBANG UNTUK PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN.
7. PENGEMBANGAN BUDAYA LOKAL DAN MENJADI DESTINASI WISATA DUNIA.
VISI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005 – 2025DAN
VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 - 2018
MISIMISI PERTAMA :
MEMBANGUN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
MISI KEDUA :MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KOKOH DAN
BERKEADILANMISI KETIGA :
MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAHAN, PROFESIONALISME APARATUR, DAN PERLUASAN
PARTISIPASI PUBLIKMISI KEEMPAT :
MEWUJUDKAN JAWA BARAT YANG NYAMAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG
BERKELANJUTANMISI KE LIMA :
MENINGKATKAN KEHIDUPAN SOSIAL, SENI DAN BUDAYA, PERAN PEMUDA DAN OLAH RAGA SERTA PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM BINGKAI
KEARIFAN LOKAL
VISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA
15
JANJI GUBERNUR2013-2018
Janji Gubernur 2013-20181. PENDIDIKAN GRATIS SD, SLTP DAN SLTA DI SELURUH JAWA
BARAT SERTA PEMBANGUNAN 20.000 RUANG KELAS BARU2. BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK PEMUDA, TENAGA MEDIS,
SERTA KELUARGA ATLIT BERPRESTASI DAN GURU3. REVITALISASI POSYANDU DAN DANA OPERASIONAL KADER
POSYANDU4. MEMBUKA 2 JUTA SERAPAN TENAGA KERJA BARU DAN
MENCETAK 100.000 WIRAUSAHAWAN BARU JAWA BARAT5. ALOKASI 4 TRILIYUN UNTUK INFRASTRUKTUR DESA DAN
PERDESAAN 6. REHABILITASI 100.000 RUMAH RAKYAT MISKIN7. PEMBANGUNAN PUSAT SENI DAN BUDAYA JAWA BARAT DI
KABUPATEN/ KOTA8. PEMBANGUNAN GELANGGANG OLAHRAGA DI KABUPATEN/
KOTA
KONDISI DAN POTENSI SDM APARATUR
PROVINSI2013
JUMLAHLAKI-LAKI % WANITA %
ACEH 74.131 45 89.486 55 163.617SUMATERA UTARA 104.866 43 137.555 57 242.421
DKI JAKARTA 166.214 58 120.561 42 286.775JAWA BARAT 234.076 54 197.747 46 431.823JAWA TENGAH 238.279 54 206.263 46 444.442JAWA TIMUR 266.473 55 222.427 45 489.000KALIMANTAN TIMUR 55.593 55 44.834 45 100.427
SULAWESI SELATAN 92.900 47 105.521 53 198.421
PAPUA 59.081 62 36.254 38 95.335INDONESIA 2.260.608 52 2.102.197 48 4.362.805
JUMLAH PNS INDONESIA
KONDISI USIAAPARATUR PEMERINTAH PROVINSIKondisi Desember 2015
USIA JML<=25 26–30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 >=60
68 380 1.118 1.650 2.129 3.000 3.454 1.453 6413.316
19,58% 3,5 % 11,91 % 80,7% 62,54% 44,38% 38,55% 91,6 % 20,80 %
PENDIDIKAN TERAKHIR JMLS 3 S 2 S 1 D III DII SLTA SLTP SD57 1.418 4.904 980 480 4.504 537 471
13.3167,59 % 9,39 % 27,15 % 13,58% 2,77% 29,5 % 2,47 % 2,82 %
JUMLAH PEGAWAI YANG AKAN PENISUNPER TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019 2020TOTAL 25 571 642 649 632 706
JENJANG PENDIDIKAN PNSGURU SMAN & SMAS 23.614GURU SMKN & SMKS 1.857
PENGAWAS 456JUMLAH 25.927
JUMLAH KESELURUHAN PNS GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMAN & SMAS, dan SMKN & SMKS
Analytical Domain
Conceptual Domain
Emotional Domain
Spiritual Domain
• Atasan dipersepsikan
telahmemilikiketerampilan yang
tinggididomainSpiritual. Untuk keterampilan di
DomainAnalytical & Conceptual masihperlu dikembangkan.
• Domain Analytical : Calculating a break- event point, developing a decision tree, choosing one alternative over another. Hal ini juga berkaitan dengan pemahaman leader terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab dan wewenangnya, baikteknis maupun strategis.SedangkanConcept ual berkaitan dengan bagaimana leader mampu berpikir secara strategis dan merencanakan jangka panjang.
• Hal ini sejalan dengan hasil FGD yang menyatakan bahwa pemimpin yang idealdi Pemprov haruslah mengua sai
bidang dapat
kepadakerjanya, tupoksi,sehinggamemberikan arahan yang jela s bawahan.
PROFIL ACES LEADERSHIPKemampuan Analytical, Conceptual, Emotional, & Spiritual Keterampilan Holistik Yang Perlu Dimiliki Oleh Leader Agar Bisa Menjadi Pemimpin Yang Dapat Bertahan Dalam
Berbagai Situasi Organisasi
• Pegawai mempersepsikan bahwa iklim organisasi di Pemprov merupakan iklim yang mengutamakan Open System yang mana didalamnya membutuhkan inovasi dan fleksibilitas.
• Sementara pada dasarnya Pemprov ingin
mencapai iklim Rational Goal, yang mana ada visi yang jelas yang ingin dicapai pada tahun 2025. sehingga hal ini perlu dibenahi agar visi pimpinan Pemprov sejalan dengan visi pegawai.
Human Relation
Open System
Rational Goal
Internal Process
Profil Organizational Climate EffectivenessPersepi Terhadap Efektivitas Lingkungan Kerja Dalam
Mencapai Tujuan Organisasi.
Short Preview
Nilai Pemimpin 5-7
(dari skor 1-10)
1.Psy Stage of Change: Experiment, Decision,
Integration2. Seluruh OCEAN tinggi
2. 96.4% Servant Leadership berada di
kategori tinggi3. A=10.9%; S=45.5%; ACES=14.5%
4. To be improved: Training, Performance feedback,
Efficiency, Pressure to Produce
Mayoritas OCEAN tinggi68.5% Servant
Leadership berada di kategori tinggiNilai untuk ACES
Leadership A=10.8%; C=6.7%; E=15.2%; S=22.2%; ACES=27.4%à To be improved:Efficiency
Finding Survey 1002
Finding Change Agent
Finding FGD
Ideal Actual▪ Berintegritas▪ Teladan▪ Cerdas▪ Memiliki
managerial Skill
▪ Tidak qualified (pendidikan dan pengalaman)
▪ Tidak solutif▪ Single player▪ Inovatif,
tapi lemah eksekusi
▪ Tidak komunikatif
Kata Sifat Pemprov Jabar TIDAK EFISIEN
RAMAH PROFESIONAL
KEKELUARGAAN AGAMIS
SEJAHTERA
Harapan...
PEMPROV CURRENT CONDITIONMengakselerasi kualitas kepemimpinan untuk Visi Jabar
2025KUALITAS SAAT INI
Pimpinan kehilangan arah, tidak mampu mengawal visi strategis dan implementasi di lapangan
Tidak bisa menerima kritik, kurang bisa menjadi role model, jabatan hanya menjadi label saja
Komunikasi yang buruk, baik untuk internal tim ataupun eksternal
Tekanan pimpinan pada pekerjaan tidak diimbangi dengan budaya apresiasi pekerjaan
Keahlian teknis yang kurang menonjol, membuat anggota tim kurang self confident
Manajemen pekerjaan dan pengelolaan sumber daya tidak efisien
KUALITAS TUJUANMemiliki wawasan strategis, mampu menginterpretasikan visi Gubernur dalam unit masing-masing
Memiliki kesadaran sebagai Driver. Nilai relijius sebagai prime mover dalam komitmen di pekerjaan
Membangun interaksi yang sehat di internal. Kuat dalam komunikasi publik
Membangun fairness dalam lingkungan pekerjaan. Apresiasi menjadi kebiasaan baru yang dikembangkan
Membangun keunggulan khas individual agar bisa outstanding among the crowd
Fokus pada totalitas eksekusi dengan kontrol yang kuat
MANAJEMEN KINERJA PNS IDEAL
APLIKASI PENAJAMAN
25
Program dan Kegiatan PENINGKATAN KOMPETENSI
DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR
KEPALA BKD
BIDANG PENGEMBANGA
N KARIR
SUB BIDANG PENEMPATAN
DALAM JABATAN
SUB BIDANG KOMPETENSI DAN KINERJA
SEKRETARIS
BIDANG
PENINGKATAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN
FASILITASI DIKLATPIM DAN PENGEMBANGAN POTENSI KEPEMIMPINAN PEGAWAI MELALUI LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM YANG DITUANGKAN
DALAM DESIGN KEPEMIMPINAN JAWA BARAT 2016-2020
Analytical Domain
Conceptua l Domain
Emotional Domain
Spiritual Domain
VISI “MENUJU JABAR 2025”
I. EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAM, EXECUTIVE COACHING, MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAM (integrative)III. CHANGE AGENT DEVELOPMENT PROGRAM, CHANGE LEADERSHIP PROGRAM, PEMPROV AMBASSADOR, INNOVATION AWARD
III. MENTORSHIP PROGRAM, STAR EMPLOYEE PROGRAM (TALENT), COACHING
Enablers:PROFILE MAPPING (JOB VALUES), READINESS OF CHANGE AGENT, CULTURE
TRANSFORMATION
MISIMeningkatkan quality dari service aparatur dengan mengakselerasi kualitas
para pimpinan dengan pendekatan integratif dan sistemik
PROGRAM UTAMA
STRATEGIS & VISIONER
TELADAN & PENGGERAK PERUBAHAN
KEMAMPUAN EKSEKUSI YANG
SEMPURNA
KONVERSI KOMPETENSI
PEMETAAN KOMPETENSI PEGAWAI MELIPUTI KOMPETENSI MANAJERIAL, TEKNIS, SOSIOKULTURAL DAN PEMERINTAHAN UNTUK MENDUKUNG MANAJEMEN ASN
BERBASIS KOMPETENSI YANG TERINTEGRASI, SISTEMIK DAN MANDIRI
NAMA JABATAN
IKHTISAR JABATAN
URAIAN TUGAS
1. PEKERJAAN A. TAHAPAN 1B. TAHAPAN 2
2. PEKERJAAN A. TAHAPAN 1B. TAHAPAN 2
3. PEKERJAAN A. TAHAPAN 1B. TAHAPAN 2
BAHAN KERJA
PERANGKAT KERJA
WEWENANG KERJA
TANGGUNGJAWAB
LINGKUNGAN KERJA
RESIKO KERJA
SYARAT JABATAN
PANGKAT/GOLPENDIDIKANDIKLAT/KURSUS
PENGALAMAN KERJAPENGETAHUAN KERJA
KETERAMPILAN KERJABAKAT KERJA
TEMPERAMAN KERJAMINAT KERJAUPAYA FISIKKONDISI FISIK
FUNGSI PEKERJAAN
KORELASI JABATAN
KATA KUNCI
KEGIATAN
KEG. UTAMA
KOMPETENSI
LEVEL
KODE UNIT KOMPETENSI
JUDUL UNIT KOMPETENSI
URAIAN UNIT KOMPETENSI
RUANG LINGKUP KOMPETENSI
KRITERIA UNJUK KERJA
ELEMEN KOMPETENSI
PANDUAN PENILAIAN
RUANG LINGKUP/DAMPAK
PENGATURAN ORGANISASI
WEWENANG KEPENYELIAAN
HUBUNGAN PERSONAL
KONDISI LAIN
KESULITAN PENGARAHAN
PENGETAHUAN
PENGAWASAN PENYELIA
PEDOMAN
KOMPLEKSITAS
TUJUAN HUBUNGAN
HUBUNGAN PERSONAL
RUANG LINGKUP/DAMPAK
LINGKUNGAN PEKERJAAN
PERSYARATAN FISIK
HASIL KERJASATUAN
WAKTU
HASIL
INFORMASI JABATAN STANDAR KOMPETENSI
JABATAN STRUKTURAL
JABATAN FUNGSIONAL
EVALUASI JABATAN
ABKANJAB
PERANGKAT DAERAH
VISI DAERAH
KUALIFIKASI / KINERJA
DATA BASE A. KEB.PEG A. KEB.DIK KELAS JAB UJI KOMP P. KARIR STD. KERJA
PENDIDIKAN LANJUTAN
PENINGKATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN FORMAL PEGAWAI MELALUI MEKANISME TUGAS
BELAJAR DAN IJIN BELAJAR DENGAN MEMPERTIMBANGKAN FORMASI PRODI SESUAI
KEBUTUHAN PEMDA, PANGKAT MINIMAL, AKREDITASI PENDIDIKAN
PERGUB 62/2012
PENDIDIKAN LANJUTAN DAN RISET EDUKASI
PERGUB19/2004
IZIN BELAJAR
PERGUB45/2006
TUGAS BELAJARKEPGUB 76/2009
PENCANTUMAN GELAR
LAYA
NAN
IJIN
BEL
AJAR
O
N L
INE
1 TUNJANGAN BUKU DAN REFERENSI
DIPLOMA III RP.750.000,-/SMT DIPLOMA IV/ SARJANA RP.1.000.000,-/SMT MAGISTER RP.1.500.000,-/SMT DOKTER SPESIALIS SESUAI KEBUTUHAN DOKTOR RP.2.000.000,-/SMT
2 BIAYA SEMINAR DAN JURNAL
DIPLOMA III
DIPLOMA IV/ SARJANA
MAGISTER MAKS. RP. 20.000.000 DOKTER SPESIALIS MAKS. RP. 20.000.000 DOKTOR MAKS. RP. 20.000.000
3 TUNJANGAN PENELITIAN DAN TUGAS AKHIR
DIPLOMA III RP.4.000.000,- DIPLOMA IV/ SARJANA RP.7.500.000,- MAGISTER MAKS. RP.25.000.000,-(LN) DOKTER SPESIALIS MAKS. RP.25.000.000,-(LN) DOKTOR MAKS. RP.50.000.000,-(LN)
4 TUNJANGAN BIAYA HIDUP
DIPLOMA III RP.2.000.000,-/BLN DIPLOMA IV/ SARJANA RP.2.250.000,-/BLN MAGISTER RP.3.000.000,-/BLN DOKTER SPESIALIS RP.3.000.000,-/BLN DOKTOR RP.3.500.000,-/BLN
PENINGKATAN KOMPETENSI RISET
PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBERIKAN BANTUAN BIAYA BAGI PNS TUGAS BELAJAR, PNS IZIN BELAJAR ATAU PNS LAIN YANG MELAKUKAN RISET UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH.DIBERIKAN SECARA SELEKTIF DENGAN KRITERIA SEKURANG-KURANGNYA : RISET BERKONTRIBUSI UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH; RISET MEMILIKI INOVASI UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH;
BANTUAN RISET KOMPETISI
RISET EDUKASI RISET APLIKASI
DIPLOMA 4/SARJANA
MAGISTER/MANDIRI DOKTOR BEBAS
BANTUAN BIAYA RP. 7.500.000,00 RP. 17.500.000,00 RP. 25.000.000,00 RP. 100.000.000
PAMONG PRAJA MUDA LULUSAN CPNS IPDNFASILITASI SELEKSI CALON PRAJA IPDN DARI MASYARAKAT UMUM BERUPA TES ADMINISTRASI,
AKADEMIK (COMPUTER ASSISTED TEST-CAT), KESEHATAN, KESAMAPTAAN, PSIKOLOGI DAN PANTUKHIR DAN FASILITASI MAGANG CPNS ALUMNI IPDN SELAMA SATU TAHUN SEBELUM
DIDISTRIBUSIKAN KE PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA TERMASUK PROVINSI DI JAWA BARAT SETIAP TAHUN
FASILITASI PENERIMAAN
FASILITASI MAGANG
REKOMENDASI PENEMPATAN
PENEMPATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
• PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI (ESELON II A DAN II B) MELALUI SELEKSI TERBUKA ON LINE
SELEKSI TERBUKA JPT
• PENILAIAN PEGAWAI MELIPUTI POTENSI, BAKAT DAN KOMPETENSI DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV
ASSESMENT ESELON III
DAN IV
• EVALUASI JABATAN MELALUI UJI KOMPETENSI UNTUK PEJABAT DI ATAS 5 TAHUN DALAM JABATAN
EVALUASI KOMPETENSI
PENGARUSUTAMAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL 84 FORMASI JABATAN-50 TERISI-3.410 PEJABAT
FORMASISESUAI
KEPUTUSAN GUBERNUR OLEH BIRO
ORGANISASI
PENGANGKATAN DAN
PENEMPATAN
PENILAIAN OLEH TIM PAK
DAN PEMBINAAN
PROGRAM 300 DOKTOR LUAR NEGERI
PENYIAPAN BIROKRASI MASA DEPAN SEBAGAI MOTOR PENGGERAK
PEMBANGUNAN DALAM AKSELERASI PENCAPAIAN VISI JAWA BARAT 2025
FASILITASI BAHASA
English For Academic Purposes (EAP)
ITP TOEFL/IBT TOEFL/IELTS
GRE/GMAT
Kursus Bahasa Khusus Negara yang
dituju
FASILITASI RESEARCH PROPOSAL
Bimbingan Research Proposal
Bimbingan Pengisian Aplikasi Beasiswa
Bimbingan Perolehan Letter of Acceptance (LoA)
Bimbingan Residential Academic
FASILITASI DATA DAN INFORMASI
Akses website Program 300 Doktor
Jurnal Internasional
Isu-Isu Strategis Daerah
Seminar dan Forum Komunikasi
FASILITASI PENDANAAN
Preliminary Research
Uang Saku Kursus
Joint Research
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTRAL/FUNGSIONAL/FUNGSIONAL UMUM
INDIKATOR KINERJA OPD DALAM RKT
INDIKATOR KINERJA PROVINSI DALAM RKPD
SASARAN KERJA PEGAWAI
• ANGKA KREDIT• KUAN OUTPUT• KUAL OUTPUT• WAKTU• BIAYA
TUGAS TAMBAHAN & KREATIIVITAS
• TUGAS TAMBAHAN• KREATIVITAS
PERILAKU KERJA
• ORIENTASI PELAYANAN
• INTEGRITAS• KOMITMEN• DISIPLIN• KERJASAMA• KEPEMIMPINAN
TPP DIKLAT
KENAIKAN
PANGKAT
PROMOSI
JABATAN
HUKUMAN
DISIPLIN
PENETAPAN
TARGET KERJA
PENILAIAN
KIN
ERJATIN
DAKLAN
JUT M
SDA
PERBULAN
& AKU
MU
LASI 1 TAHUN
MERUPAKAN SISTEM MANAJEMEN PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI YANG TERINTEGRASI DENGAN KEBIJAKAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA, KENAIKAN PANGKAT, PROMOSI JABATAN, DIKLAT DAN
HUKUMAN DISIPLIN SERTA APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN BAGI 12.864 PNS PROVINSI JAWA BARAT, SECARA ON-LINE BERBASIS INTERNET DENGAN USERNAME MASING-MASING PEGAWAI
SELF APPRAISAL
VERTICAL APPRAISAL
DATA APPRAISAL
PUBLIC APPRAISAL
HORiSON TAL APPRAISAL
PENILAIAN MANDIRI TERKOMBINASI
LATAR BELAKANGKEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN
ORIENTASI KERJA
• ORIENTASI KERJA PADA KEGIATAN YANG MEMILIKI HONOR
• REALISASI ANGGARAN DIPERCEPAT PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN
• FENOMENA OPD BASAH DAN OPD KERING
• KETIMPANGAN KESEJAHTERAAN ANTAR JABATAN
BUDAYA KERJA
• PEGAWAI RAJIN ATAU MALAS PENGHASILAN SAMA
• BUDAYA 7 0 4
KINERJA PEGAWAI
KINERJA ORGANISASI
DASAR HUKUM PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PP 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 85
TAHUN 2009 TENTANG KRITERIA
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA
BARAT NOMOR 119 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN
KINERJA DALAM PEMBERIAN TAMBAHAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
841/KEP-966 ORG/2009 TENTANG
TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
841/KEP-966 ORG/2009 TENTANG
TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
< 2009 2009 2010 2011 2012 2013
PEGAWAI DIBERIKAN GAJI DAN HONOR
KEGIATAN DENGAN DILIHAT
KETERLIBATAN DALAM
KEPANITIAAN /
TIM
PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN DAN
PENGUKURAN KINERJA SERTA
MENGHAPUS SISTEM HONOR
TAHUN PERTAMA
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN DENGAN
PENGUKURAN KINERJA SESUAI
DENGAN KLASIFIKASI
OPD DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN TRIWULAN
TAHUN KEDUA
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN MENGACU
PADA PENGUKURAN
KINERJA (TUGAS
POKOK DAN TUGAS
TAMBAHAN) DENGAN
PROPORSI 80-20
TAHUN KETIGA
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN MENGACU
PADA PENGUKURAN
KINERJA (TUGAS POKOK, TUGAS
TAMBAHAN SP2D/ANGGA
RAN KAS) DENGAN
PROPORSI 70-30
TAHUN KEEMPAT
PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN MENGACU
PADA PENGUKURAN KINERJA DAN
TAHAP REFORMULASI INSTRUMEN PENILAIAN
DENGAN PP 46/2011 TTG
SASARAN KERJA
PEGAWAI (SKP)
MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI PROVINSI JAWA BARAT 2014
MANAJEMEN KINERJA PP 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
• TARGET ANGKA KREDIT• TARGET KUANTITAS
OUTPUT• TARGET KUALITAS MUTU• TARGET WAKTU• TARGET BIAYA
SASARAN KERJA PEGAWA
I
• ORIENTASI PELAYANAN• INTEGRITAS• KOMITMEN• DISIPLIN• KERJASAMA• KEPEMIMPINAN
PERILAKU KERJA
TUGAS TAMBAHANKREATIVITAS
60%
40%
KEGIATAN
TUGAS JABATAN
5 INTERVAL
PERILAKUDINILAI ATASAN
LANGSUNG UNTUK WAKTU
PENILAIAN SATU TAHUN
REKOMENDASI KEPEGAWAIAN
HUKUMAN DISIPLIN
MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR
MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTRAL/FUNGSIONAL/FUNGSIONAL UMUM
INDIKATOR KINERJA OPD DALAM RKT
INDIKATOR KINERJA PROVINSI DALAM RKPD
SASARAN KERJA PEGAWAI
• ANGKA KREDIT• KUAN OUTPUT• KUAL OUTPUT• WAKTU• BIAYA
TUGAS TAMBAHAN & KREATIIVITAS
• TUGAS TAMBAHAN• KREATIVITAS
PERILAKU KERJA
• ORIENTASI PELAYANAN• INTEGRITAS• KOMITMEN• DISIPLIN• KERJASAMA• KEPEMIMPINAN
TPP DIKLAT KENAIKAN PANGKAT
PROMOSI JABATAN
HUKUMAN DISIPLIN
PENETAPAN
TARGET KERJA
PENILAIAN
KIN
ERJATIN
DAKLAN
JUT M
SDA
60% 40%
PERBULAN
& AKU
MU
LASI 1 TAHUN
PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI
NOKEGIATAN
TUGAS JABATAN
TARGET KERJA
NILAIANGKA KREDIT
KUANTITAS OUTPUT
KUALITAS OUTPUT WAKTU BIAYA/
PENDAPATAN
A. Kegiatan APBD
B. Kegiatan APBN
C. Uraian Tugas(Jika tidak ada APBD)
D. Lain-Lain(pajak dan retribusi)JUMLAH NILAI X 60%
E. TUGAS TAMBAHAN
F. KREATIVITAS
NILAI SKP
TEKNIK PENYUSUNAN KEGIATAN TUGAS JABATAN
RENSTRA OPD 2013-2018RPJMD 2013- 18
RKPD 2014 RKT OPD 2014 (INDIKATOR KINERJA OPD)
TARGET SKP KEPALA OPD/BIRO
TARGET SKP SEKRT/BAGIAN TU
TARGET SKP BIDANG/BAGIAN
TARGET SKP UPTD/ BALAI/CAB.PELAYANAN
SUBAG KEPEGUM
SUBAG PERPROG
SUBAG KEU
SUBAG/ SUBID/ SEKSI
SUBAG/ SUBID/ SEKSI
SUBAG/ SUBID/ SEKSI
SEKSI SEKSISEKSISUB BAG TU
STAF STAFSTAF STAF STAF STAF STAF STAF STAF
TUGAS POKOK DAN FUNGSI (SOTK) ANGGARAN (DPA)
PROSES/ AKTIVITAS
SUB KEGIATAN
KEGIATAN
PROGRAM
PENILAIAN PERILAKU KERJAORIENTASI PELAYANAN
PP 46/2011
• SIKAP DAN PERILAKU KERJA
PNS DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
TERBAIK KEPADA YANG DILAYANI ANTARA LAIN
MELIPUTI MASYARAKAT,ATASAN, REKAN SEKERJA,
UNIT KERJA TERKAIT, DAN/ATAU
INSTANSI LAIN
PERKA BKN 1/2013
• MELAKSANAKAN TUGAS
PELAYANAN SEBAIK-BAIKNYA DENGAN SIKAP
SOPAN DAN MEMUASKAN BAIK UNTUK PELAYANAN INTERNAL MAUPUN
EKSTERNAL ORGANISASI
PERGUB 38/2014
• JUMLAH KEPUASAN
ATAS PELAYANAN
PENILAIAN PERILAKU KERJAINTEGRITAS
PP 46/2011
• KEMAMPUAN UNTUK
BERTINDAK SESUAI DENGAN
NILAI,NORMA DAN ETIKA
DALAM ORGANISASI
PERKA BKN 1/2013
• MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BERSIKAP JUJUR,
IKHLAS DAN TIDAK PERNAH
MENYALAHGUNAKAN WEWENANGNYA
SERTA BERANI MENANGGUNG RESIKO DARI
TINDAKAN YANG DILAKUKANNYA
PERGUB 38/2014
• HUKUMAN DISIPLIN DAN PENGHARGAAN ATAS PELAKSANAAN
DAN PRESTASI KERJA
PENILAIAN PERILAKU KERJAKOMITMEN
PP 46/2011
• KEMAUAN DAN KEMAMPUAN UNTUK MENYELARASKAN
SIKAP DAN TINDAKAN PNS
UNTUK MEWUJUDKAN
TUJUAN ORGANISASI DENGAN
MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN
DINAS DARIPADA KEPENTINGAN DIRI
SENDIRI, SESEORANG,
DAN/ATAU GOLONGAN
PERKA BKN 1/2013
•MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN BERSUNGGUH-SUNGGUH,MENGGAKKAN
IDEOLOGI NEGARA PANCASILA, UUD 1945, NKRI, BHINEKA TUNGGAL IKA, DAN
RENCANA-RENCANA PEMERINTAH DENGAN TUJUAN UNTUK DAPAT
MELAKSANAKAN TUGASNYA SECARA BERDAYAGUNA DAN
BERHASILGUNA SERTA MENGUTAMAKANKEPENTINGAN KEDINASAN DARIPADA
KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN SESUAI DENGAN
TUPOKSI DAN TANGGUNG JAWABNYASEBAGAI UNSUR
APARATUR NEGARA TERHADAP
ORGANIASASITEMPAT DIMANA DIA BEKERJA
PERGUB 38/2014
• FREKUENSI KEHADIRAN APEL
PAGI DAN UPACARA PERINGATAH HARI BERSAR NASIONAL
PENILAIAN PERILAKU KERJADISIPLIN
PP 46/2011
• KESANGGUPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNTUK MENTAATI KEWAJIBAN DAN MENGHINDARI
LARANGAN YANG DITENTUKAN DALAM
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN/ATAU PERATURAN
KEDINASAN YANG APABILA TIDAK DITAATI
ATAU DILANGGAR DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN
PERKA BKN 1/2013
• MENTAATI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN ATAU MENAATI PERATURAN
KEDINASAN YANG BERLAKU DENGAN
BERTANGGUNG JAWAB DAN MENAATI
PERATURAN JAM KERJA SERTA MAMPU
MENYIMPAN DAN ATAU MEMELIHARA BARANG-BARANG MILIK NEGARA
YANGDIPERCAYAKAN KEPADANYA DENGAN
SEBAIK-BAIKNYA
PERGUB 38/2014
• FREKUENSI KEHADIRAN HARI KERJA DAN JAM
KERJA
PENILAIAN PERILAKU KERJAKERJASAMA
PP 46/2011
• KEMAUAN DAN KEMAMPUAN PNS
UNTUK BEKERJASAMA DENGAN REKAN
SEKERJA,ATASAN, BAWAHAN DALAM UNIT
KERJANYA SERTA INSTANSI LAIN DALAM
MENYELESAIKAN SUATU TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB YANG DITENTUKAN,
SEHINGGA MENCAPAI DAYA GUNA DAN HASIL GUNA YANG SEBESAR-
BESARNYA
PERKA BKN 1/2013
• MAMPU BEKERJASAMA DENGAN REKAN KERJA, ATASAN DAN BAWAHAN BAIK DI DALAM MAUPUN
DI LUAR ORGANISASI DAN MAMPU MENERIMA PENDAPAT ORANG LAIN
SERTA BERSEDIA MENERIMA KEPUTUSAN
YANGSECARA SAH TELAH DIAMBIL BERDASARKAN
KESEPAKATAN BERSAMA
PERGUB 38/2014
• JUMLAH KEIKUTSERTAAN
DALAM TIM/PANITIA/POKJA
DAN ATAU MENGIKUTI RAPAT KERJA/PERTEMUAN
PENILAIAN PERILAKU KERJAKEPEMIMPINAN
PP 46/2011
• KEMAUAN DAN KEMAMPUAN PNS
UNTUK BEKERJASAMA DENGAN REKAN
SEKERJA,ATASAN, BAWAHAN DALAM UNIT
KERJANYA SERTA INSTANSI LAIN DALAM
MENYELESAIKAN SUATU TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB YANG DITENTUKAN,
SEHINGGA MENCAPAI DAYA GUNA DAN HASIL GUNA YANG SEBESAR-
BESARNYA
PERKA BKN 1/2013
• MAMPU BEKERJASAMA DENGAN REKAN KERJA, ATASAN DAN BAWAHAN
BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR ORGANISASI DAN
MAMPU MENERIMA PENDAPAT ORANG LAIN
SERTA BERSEDIA MENERIMA KEPUTUSAN
YANGSECARA SAH TELAH DIAMBIL BERDASARKAN KESEPAKATAN
BERSAMA
PERGUB 38/2014
• JUMLAH KEIKUTSERTAAN
DALAM TIM/PANITIA/POKJA
SEBAGAI KETUA/KOORDINAT
ORDAN ATAU MENGIKUTI RAPAT KERJA/PERTEMUAN
TATA CARA PENILAIAN KINERJATANGGAL 1-15 JANUARI 2016
PEGAWAI MENYUSUN SASARAN KERJA PEGAWAI TAHUN 2014 DAN
DIJABARKAN KE DALAM SKP BULANAN UNTUK DILAPORKAN
DAN DISAHKAN ATASAN LANGSUNG
TANGGAL 1-15 FEBRUARI 2016, DST SETIAP BULANNYA SEMUA
PEGAWAI MELAPORKAN DRAFT PENILAIAN PRESTASI KERJA
KEPADA ATASAN LANGSUNG
TANGGAL 1-17 FEBRUARI, DST SETIAP BULANNYA ATASAN
LANGSUNG MENILAI PENILAIAN PRESTASI KERJA, PEGAWAI DI
BAWAHNYA DAN MENYAMPAIKAN KE BKD
TANGGAL 17-19 FEBRUARI 2016, DST SETIAP BULAN TIM VERIFIKASI
BKD MELAKUKAN VERIFIKASI LAPORAN PENILAIAN KINERJA
PEGAWAI
TANGGAL 20 FEBRUARI 2016, DST SETIAP BULANNYA PEGAWAI YANG
TIDAK MENYETUJUI HASIL VERIFIKASI DAPAT MENGAJUKAN
BANDING KEPADA ATASAN LANGSUNG UNTUK DILAKUKAN
REVIEW
TANGGAL 20-23 FEBRUARI 2016, DST SETIAP BULANNYA, TIM
VERIFIKASI MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS HASIL REVIEW
PENILAIAN YANG DILAKUKAN OLEH ATASAN LANGSUNG
TANGGAL 24-25 FEBRUARI 2016, DST SETIAP BULANNYA BKD AKAN MENCETAK HASIL PENILAIAN DAN
MENYAMPAIKANNYA KEPADA BIRO KEUANGAN DAN OPD
TANGGAL 26-28 FEBRUARI 2016, DST SETIAP BULANNYA KASUBAG KEUANGAN OPD MENGAJUKAN
SPP PENCAIRAN TPP BULAN FEBRUARI
TANGGAL 1-10 MARET 2016, DST SETIAP BULANNYA TPP PEGAWAI BULAN FEBRUARI DIBAYARKAN
MELALUI REKENING GAJI PEGAWAI
BANDING
1 2 3
4 5 6
7 8 9
TAPKIN
TINDAK LANJUT PENILAIAN KINERJA(PERDA NO. 20 TAHUN 2012 TENTANG KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI)
SKP(60%)
PERILAKUKERJA(40%)
PRESTASI KERJA
TAMBAHAN PENGHASILAN
KENAIKAN PANGKAT
HUKUMAN DISIPLIN
DIKLAT
PROMOSI JABATAN
SKP > 76 PK > 91
SKP > 76
PK > 91
SKP > 91 PK > 91
X NILAI
JABATAN
SKP < 25 SKP 25 sd 50
APLIKASI MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI BERBASIS WEBskp.jabarprov.go.id
INSTRUMEN PENILAIAN BARUINSTRUMEN DIMENSI DEFINSI BOBOT ALAT VERIFIKASI
A. SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP
1. KEGIATAN APBD2. KEGIATAN APBN3. TUPOKSI4. PENERIMAAN
DAERAH
REALISASI DARI TARGET KEGIATAN YANG MELIPUTI :A. TARGET OUTPUTB. TARGET MUTUC. TARGET WAKTUD. TARGET BIAYAE. TARGET ANGKA
KREDIT
DIAKUMULASIKAN SELURUH REALISASI TARGET SEBESAR 60%
FORMAT SKP SESUAI DENGAN PP NO. 46 TAHUN 2011
B. PERILAKU KERJA 1. ORIENTASI PELAYANAN JUMLAH KOMPLAIN DAN LAPORAN SPJ & UKP4 DAN UPDATE WEBSITE, EFESIENSI PENGGUNAAN AIR, TELEPON DAN LISTRIK
JFU DAN JFT : 8%STRUKTURAL: 6,7%
KOTAK KOMPLAIN/APLIKASI KOMPLAIN, LAPORAN SPJ & UKP4, WEBSITE,PERHITUNGAN EFESIENSI
2. INTEGRITAS HUKUMAN DISIPLINDAN PENGHARGAAN
JFU DAN JFT : 8%STRUKTURAL: 6,7%
SURAT PENGHARGAAN ATAU SK HUKUMAN DISIPLIN
3. KOMITMEN FREKUENSI KEHADIRAN APEL DAN PHBN/TANGGAL 17
JFU DAN JFT : 8%STRUKTURAL: 6,7%
ABSEN APEL DAN PHBN/TANGGAL 17
4. DISIPLIN JUMLAH HARI KERJA DAN JAM KERJA
JFU DAN JFT : 8%STRUKTURAL: 6,7%
ABSEN INTEGRAL/MANUAL
5. KERJASAMA JUMLAH KEIKUTSERTAAN TIM ATAU RAPAT KERJA
JFU DAN JFT : 8%STRUKTURAL: 6,7%
SK TIM/POKJA /PANITIA DLL ATAU SP/ST/DIS RAKER
6. KEPEMIMPINAN JUMLAH PIMPINAN TIM ATAU NARASUMBER
JFU DAN JFT : 8%STRUKTURAL: 6,7%
SK TIM/POKJA /PANITIA DLL ATAU SP/ST/DIS NARSUM
INSTRUMEN PENILAIAN BARUINSTRUMEN DIMENSI DEFINSI BOBOT ALAT VERIFIKASI
C. TUGAS TAMBAHAN PENUGASAN DI LUAR TARGET SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
JUMLAH PENUGASAN NILAI 1 S.D 3 POIN SK/SP/ST PENUGASAN
D. KREATIVITAS TEMUAN BARUSESUAI TUPOKSIPENGAKUAN
MEMENUHI KETIGA KRITERIA DIMENSI
PRESIDEN : 12 POINGUBERNUR : 9 POINKEPALA OPD : 3 POIN
SERTIFIKAT ATAU PENGHARGAAN
CARA PERHITUNGANNILAI PRESTASI KERJA PEGAWAI
=
RATA-RATA NILAI SKP+
TUGAS TAMBAHAN+
KREATIVITASX 60%
+RATA-RATA NILAI PERILAKU X 40%
APLIKASI skp.jabarprov.go.id
APLIKASIskp.jabarprov.go.iduser name : (NIP)
Password : (bebas) pertama kali “ a “
ALUR INFORMASI
TERIMA KASIH