kesehatan.kaltimprov.go.idkesehatan.kaltimprov.go.id/asset/files/draf spp 02062016... · web...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATANJalan Abdul Wahab Syahranie No.16 Telp. (0541) 743908 Fax. (0541) 743810website : www.kesehatan.kaltimprov.go.id email : [email protected]
SAMARINDA 75124
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATANPROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 040/ /SEKRETARIAT/III/2016TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIKDINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANATAN TIMUR
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan
pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
tentang standar pelayanan publik Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur.
MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
nomor 75, Tambahan Lebaran Negara nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004
nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.
10. Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 9 tahun 2013,
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2
Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 78
Tahun 2013, tentang penjabaran APBD tahun 2014
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : Standar Pelayanan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
Aparatur Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini;
Kedua : Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur KESATU meliputi :
1. Pelayanan Perijinan/Rekomendasi Tenaga Kesehatan
1.1. Usulan Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR)
1.2. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga
Teknis Kefarmasian (STRTTK)
1.3. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Kesehatan
2. Rekomendasi Perijinan Sarana Rumah Sakit
2.1. Rekomendasi Perijinan Sarana Rumah Sakit
Kelas B
3. Legalisasi
3.1. Legalisasi Ijazah Tenaga Kesehatan
3.2. Legalisasi STR/STRTTK
4. Pelayanan Perijinan Kefarmasian
4.1. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi
(PBF) Pusat
4.2. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi
3
(PBF) Cabang
4.3. Rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional
(UKOT)
4.4. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
Pusat
4.5. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
Cabang
5. Pelayanan Humas/Pengaduan
Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus
dilaksanakan oleh petugas/aparat Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur;
Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur tahun 2016 sesuai peraturan yang
berlaku.
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.
Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Maret 201 6
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur,
dr. Hj. Rini Retno Sukesi, M.Kes . Pembina Utama Muda NIP. 19590602 198709 2 001
4
LAMPIRAN - ISURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR :
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
I. GAMBARAN UMUMDinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu
instansi teknis dalam membantu Gubernur Kalimantan Timur melaksanakan
kegiatan pemerintahan.
Sebagaimana diamanatkan secara tegas di dalam Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap
penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun dan
menetapkan Standar Pelayanan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur
dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.
Dinas Kesehatan sebagai institusi pelayanan publik maka sebagai
jawabanya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
mutu atau kualitas yang baik. Salah satu komponen dari mutu adalah adanya
standar yang harus dilaksanakan oleh individu dan atau bersama-sama oleh
penyelenggaranya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 maka standar pelayanan
yang disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait dengan
tujuan untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan
kebutuhan dan kondisi lingkungan guna mengefektifkan penyelenggaraan
pelayanan yang berkualitas.
Dalam menerapkan Standar Pelayanan ini Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur memiliki tujuan dan arah yang jelas sesuai dengan Visi,
Misi, Motto dan tidak lepas dari Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit
kerja.
5
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur berlokasi Jl. A.W.
Syahranie No. 16 Samarinda dengan telpon nomor; 0541-743908 , fax
nomor: 0541-743810, serta alamat e-mail; dinkeskaltim16 @gmail.com
Dalam menerapkan Standar Pelayanan ini Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur memiliki tujuan dan arah yang jelas sesuai dengan Visi,
Misi, Motto dan tidak lepas dari Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing unit
kerja.
a. VISI
“Meningkatkan Derajat dan Mutu Kesehatan Masyarakat Kalimantan
Timur Yang Merata dan Berkeadilan”
b. MISI
1. Menjamin pemeliharaan dan peningkatan upaya kesehatan yang
bermutu, terjangkau dan berkeadilan
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan
membangun kemitraan dengan lintas sektor
3. Menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan yang memadai
dan berkesinambungan
c. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan:
a) Tersedianyan upaya kesehatanyang bermutu, terjangkau dan
berkeadilan
b) Terwujudnya perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat serta
berkembangnya kemitraan lintas sektor dan lintas program.
c) Tersedianya SDM kesehatan , sarana kesehatan, ketersediaan
farmakmin dan alkes serta pembiayaan kesehatan yang
memadai dan berkesinambungan.
6
2. Sasaran:
a) Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat
danmenurunnya angka kesakitan.
b) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan
sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat.
c) Terpenuhinya sumber daya kesehatan yang merata, bermutu
dan berstandar kompetensi
d. STRATEGI
1. Menfasilitasi peningkatan dan pemerataan jumlah
sarana/fasilitas/jaringan dan kualitas pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
tidak menular dan wabah sejak dini dengan penguatan sistem
surveilan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya
penyehatan lingkungan.
3. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat di bidang
kesehatan melalui peningkatan pemahaman, kesadaran,
kemauan masyarakat untuk hidup sehat
4. Menfasilitasi pemerataan dan pengembangan sumber daya
kesehatan.
e. MOTTO DAN JANJI LAYANAN
1. MOTTO
Kami siap melayani anda secara SEHAT “ Senyum, Empati, Humanis,
Akuntable, Tanggap
2. JANJI LAYANAN
“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan
sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak
menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku”
7
f. RUANG LINGKUP TUGAS
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor
45 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Kalimantan Timur kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :
1. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di
bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta
peraturan perundang-undangan;
2. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah;
3. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan
desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang
kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya.
Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimatan Timur
sebagai berikut:
1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Sekretariat
2.1. Sub Bagian Umum
2.2. Sub Bagian Keuangan
2.3. Sub Bagian Perencanaan Program
3. Bidang Pelayanan Kesehatan
3.1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan
3.2. Seksi Kesehatan Dacil dan Gakin
3.3. Seksi Kesehatan Khusus
4. Bidang Sumber Daya Kesehatan
4.1. Seksi Jaminan Kesehatan
4.2. Seksi Tenaga dan Sarana
4.3. Seksi Farmakmin dan Alkes
5. Bidang Kesehatan Masyarakat
5.1. Seksi Gizi
5.2. Seksi Promosi Kesehatan
5.3. Seksi Kesehatan Keluarga
8
6. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
6.1. Seksi Pengendalian Penyakit Menular
6.2. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Bencana
6.3. Seksi Kesehatan Lingkungan
1. Dasar HukumPenyelenggaraan pelayanan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur berdasarkan pada:
1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);
5. Peraturan Meneteri kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi
dan perijinan rumah sakit.
6. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi
Rumah Sakit
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1144/Menkes/VIII/2010 Tentang
Oraganisasi Kementrian Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2010
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357 Tahun
2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
512/MENKES/PER/ IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
9
780/MENKES/PER/ VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Radiologi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1464/MENKES/ PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik
Bidan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/ 148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan
Praktik Perawat;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar pelayanan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pekerjaan kefarmasian;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/
Per/IV/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga
Kefarmasian;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1144/Menkes/VIII/2010 Tentang
Oraganisasi Kementrian Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2010
19. Permenkes no 147/menkes/per/ 1/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
147/Menkes/Per/ I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit
21. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian
22. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang
Perdagangan Besar Farmasi
23. Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan
Permenkes No.1148/Menkes/Per/VI/2011
24. Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK.03.1.34.11.12.742 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
25. Peraturan Menteri Kesehatan No. 006 Tahun 2012 tentang Industri dan
usaha Obat Tradisional
26. Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 Tahun 2012 tentang Registrasi
Obat Tradisional
10
27. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 35 Tahun
2013 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional
yang Baik
28. Peraturan Menteri kesehatan No. 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
29. Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
30. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang
Penyalurann Alat Kesehatan
31. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi
Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB)
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1239/Menkes/
SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik
Fisioterapis.
34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1392/MENKES/SK/XII/ 2001 tentang registrasi dan Izin Kerja Perawat
Gigi;
35. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1424/MENKES/ SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
36. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
375/MENKES/SK/ III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer
37. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/Menkes/
SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
38. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor
666/Menkes/SK/VI/ 2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan
Medik Dasar;
39. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor
666/Menkes/SK/VI/ 2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan
Medik Dasar,
11
2. Sarana, prasarana
Sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam rangka
percepatan pelayanan sebagai usaha peningkatan kualitas pelayanan publik.
Secara umum sarana dan prasarana di Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur yaitu :
a. Front Office : meja informasi, kursi, PC komputer, layar monitor
b. Sarana ruang kerja terdiri dari : meja, kursi, dan lemari arsip.
a. Sarana perangkat IT terdiri dari : Laptop, PC Komputer, Printer, dan
Faximili.
b. Sarana perangkat lainnya : AC, Kamera CCTV, Kamera
c. Sarana pada ruang tunggu terdiri dari : meja dan kursi
d. Sarana kantor lainnya : WC, tempat Parkir Kendaraan, dan papan
informasi, musholla.
3. Jumlah SDM
Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan
dalam proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah
Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur adalah:
No Pendidikan Kesehatan Non Kesehatan
1 Pasca Sarjana (S-2) 14 5
2 Sarjana (S-1) 25 19
3 Diploma Empat (D4) - -
4 Diploma Tiga (D3) 3 -
5 Diploma Satu (D1) 11 -
6 Sekolah Lanjutan Atas (SMA) 4 26
7 Sekolah Lanjutan Pertama (SMP) - 2
8 Sekolah Dasar (SD) - 2
TOTAL 57 54
12
3. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi petugas dan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses
pemberian/penyelesaian pelayanan masing-masing unit kerja di, antara lain :
1. Pelayanan Perizinan Rekomendasi Tenaga Kesehatan
1.1. Usulan Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR)
Jumlah Pegawai : 1 Orang
Kompetensi : Memahami peraturan terkait dengan penerbitan
STR
1.2. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian
(STRTTK)
Jumlah Pegawai : 1 Orang
Kompetensi : Memahami peraturan terkait dengan penerbitan
STRTTK
1.3. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
Jumlah Pegawai : 1 Orang
Kompetensi : Memahami peraturan terkait dengan penetapan
angka kredit jabatab fungsional keehtan
2. Rekomendasi Perizinan sarana Rumah Sakit
2.1. Rekomedasi Perizinan Sarana Rumah Sakit Kelas B
Jumlah Pegawai : 1 Orang
Kompetensi : Memahami peraturan terkait dengan Perizinan
Rumah Sakit Kelas B
3. Legalisasi
3.1. Legalisasi Ijazah Tenaga Kesehatan
Jumlah Pegawai : 1 Orang
13
Kompetensi : Memahami peraturan terkait dengan Legalisasi
Ijazah
3.2. Legalisasi STR/STRTTK
Jumlah Pegawai :1 Orang
Kompetensi : Memahami peraturan terkait dengan Legalisasi
STR/STRTTK
4. Pelayanan Rekomendasi Perizinan Kefarmasian
4.1. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat
Jumlah Pegawai : 1 Orang
Kompetensi : Memahami peraturan terkait dengan Izin Dagang
Besar Kefarmasian
4.2. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
Jumlah Pegawai : 1 Orang
Kompetensi : Memahami peraturan terkait dengan Izin Dagang
Besar Kefarmasian
4.3. Rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
Jumlah Pegawai : 1 Orang
Kompetensi : Memahami peraturan terkait dengan Izin Usaha
Kecil Tradisional (UKOT)
4.4. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat
Jumlah Pegawai : 1 Orang
Kompetensi : Memahami peraturan terkait dengan Penyalur
Alat Kesehatan (PAK) Pusat
4.5. Rekomendasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang
Jumlah Pegawai : 1 Orang
14
Kompetensi : Memahami peraturan terkait dengan Penyalur
Alat Kesehatan (PAK) Cabang
5. Rekomendasi Pelayanan Humas/Pengaduan
Jumlah Pegawai : 1 Orang
Kompetensi : Memahami peraturan terkait dengan pelayanan
humas/pengaduan
6. Satuan Pengawas Internal (SPI)
Pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk usaha peningkatan
kualitas pelayanan, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur
organisasi yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur.
Pengawasan pelayanan dilakukan melalui monitoring dari masing –
masing unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat
untuk mengetahui kesesuaian waktu pelayanan, permasalahan/kendala yang
dihadapi, sehingga dapat dirumuskan formulasi atau solusi yang tepat dalam
mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk perbaikan dan peningkatan
pelayanan selanjutnya.
7. Jaminan pelayananJaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap
kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada
semua pelanggan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur yang
diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang didukung oleh petugas yang
kompeten di bidang tugasnya dengan prilaku pelayanan yang terampil,
cepat, tepat dan santun
8. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di lingkungan Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Yaitu:
a. Prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku
15
b. Surat jaminan pelayanan dibubuhi tanda tangan, sehingga dijamin
keasliannya
c. Kompetensi TTP yang ditugaskan dijamin kehandalannya
9. Evaluasi kinerja PelaksanaEvaluasi kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar
pelayanan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali
16
Ditetapkan di Samarindapada tanggal 02 Juni 2016
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
dr. Rini Retno Sukesi, M. Kes. Pembina Utama MudaNIP. 19590602 198709 2 001
LAMPIRAN - IISURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 0148
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1. Standar Pelayanan1.1. PelayananPerijinan Rekomendasi Tenaga Kesehatan
1.1.1. Usulan Penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan 1) Usulan Baru
1. Surat permohonan penerbitan STR dari
Organisasi Profesi (IBI, PPNI,
IAKMI...dll) atau Institusi Pendidikan
2. Fotocopy ijazah di legalisir cap basah
3. Fotocopy sertiikat hasil ujian
kompetensi, untuk lulusan mulai
Agustus 2013 (Perawat, Bidan dan
Ners)
4. Pas foto 4x6 latar belakang merah, 3
(tiga) lembar dan 2x3, 2 (dua) lembar
5. Asli dan fotocopy Resi bukti setor yang
telah diverifikasi Bank dan tidak diperkenankan transfer melalui ATM
6. Softcopy data permohonan STR (untuk
usulan kolektif) sesuai format
2) Perpanjangan
1. Surat permohonan perpanjangan STR
dari Organisasi Profesi (IBI, PPNI,
IAKMI... dll) atau sarana kesehatan
yang bersangkutan
17
2. STR Asli
3. Pas foto 4x6 latar belakang merah, 3
(tiga) lembar dan 2x3, 2 (dua) lembar
4. Asli dan fotocopy Resi bukti setor yang
telah diferifikasi Bank tidak diperkenankan transfer melalui ATM
5. Surat rekomendasi dari Organisai
Profesi bahwa telah memenuhi syarat
kecukupan SKP, tidak melanggar etik
hukum
2. Mekanisme
Prosedur
Pelayanan
a. Registrasi
1. Pemohon mengisi formulir permohonan
dan diserahkan ke petugas front office
beserta berkas persyaratan
2. Petugas front office menyerahkan berkas
kepada Tim Teknis Perizinan
3. Tim Teknis Perizinan menverifikasi
berkas dan softcopy serta menyerahkan
tanda terima berkas usulan
b. Pengusulan ke MTKI
1. Tim Teknis perrizinan membuat surat
pengantar dan menempelkan pas foto
sesuai format MTKI
2. Pengiriman berkas ke MTKI secara
berkala Soft dan Hardcopy
18
3. Jangka
Waktu
Penyelesaian
7 (tujuh) hari kerja sejak diterima
4. Biaya
Pelayanan
Usulan penerbitan STR tidak dipungut biaya
(gratis)
5. Produk
pelayanan
Usulan penerbitan STR (Surat Keterangan
Registrasi)
6. Penanganan
pengaduan
1. Email: [email protected]
2. Kotak saran
1.1.2. Penerbitan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian
(STRTTK)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan 1. Surat permohonan
2. Fotocopy ijazah di legalisir cap basah, bagi
lulusan SMK di tambah Sertifikat
Kompetensi
3. Surat keterangan sehat fisik dan mental
4. Surat pernyataan mematuhi Peraturan
Perundangan dan melaksanakan etika
kefarmasian diatas materai 6000
5. Surat rekomendasi kemampuan dari
Apoteker yang memiliki STRA atau
Pimpinan Institusi Pendidikan atau
Organisasi Profesi
6. Pas foto 4x6 latar belakang merah, 3 (tiga)
lembar dan 2x3, 2 (dua) lembar
7. Fotocopy Perpanjangan melampirkan
STRTTK yang asli
19
2. Mekanisme
Prosedur
Pelayanan
a. Registrasi
1. Pemohon mengisi formulir permohonan
dan diserahkan ke petugas front office
beserta berkas persyaratan
2. Petugas front office menyerahkan
berkas kepada Tim Teknis Perizinan
3. Tim Teknis Perizinan menverifikasi
berkas serta membuat tanda terima
berkas usulan
b. Pembuatan STRTTK
1. Tim Teknis Perizinan menginput data dan
mencetak STRTTK
2. Pengajuan penandatanganan STRTTK
3. Jangka
Waktu
Penyelesaian
14 (empat belas) hari sejak berkas lengkap
diterima
4. Biaya
Pelayanan
Penerbitan STRTTK tidak dipungut biaya
(gratis)
5. Produk
pelayanan
STRTTK
6. Penanganan
pengaduan
1. Email: [email protected]
2. Kotak saran
1.1.3. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan
20
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan 1. Penilaian PAK untuk UPTD dan Dinas
Kesehatan Kabupaten yang belum
mempunyai TIM Penilai Jabfung
2. Surat pengantar dari Instansi
3. Laporan harian
4. Laporan bulanan
5. Daftar usulan penetapan angka kredit
6. SK Pangkat terakhir
7. SK Jabfung
8. Fotocopy Ijazah
9. DP3
10. Fotocopy PAK yang lama jika sudah punya
11. Fotocopy Sertifikat jika ada
12. Makalah (untuk Gol IVA dst)
2. Mekanisme
Prosedur
Pelayanan
1. Pemohon mengajukan Berkas
permohonan ke front office
2. Petugas front ofice menyerahkan berkas
ke Tim Teknis Penetapan Angka Kredit
Jabfung
3. Tim Teknis Penetapan Angka Kredit
Jabfung menverifikasi berkas dan
melakukan penilaian
4. Penerbitan PAK
3. Jangka
Waktu
14 (empat belas) hari sejak berkas lengkap
21
Penyelesaian diterima
4. Biaya
Pelayanan
Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
Kesehatantidak dipungut biaya (gratis)
5. Produk
pelayanan
Penetapan Angka Kredit
6. Penanganan
pengaduan
1. Email: [email protected]
2. Kotak saran
1. Rekomendasi Perijinan Sarana Rumah Sakit
2.1. Rekomendasi Perijinan Sarana Rumah Sakit Kelas B
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan 1. Permohonan dari Rumah Sakit
2. Surat pengantar dari Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
3. Self Assesment
4. Profil Rumah Sakit
5. Data SDM
6. Data Sarana dan Prasarana
7. Dokumen UPL/UKL
2. Prosedur
Pelayanan
1. Badan Perijinan dan Penanaman Modal
Daerah/BPPMD meminta untuk
ditindaklanjuti berkas usulan
2. Tim Teknis menverikasi berkas dan
22
melakukan visitasi
3. Tim Teknis Perizinan membuat berita acara
hasil visitasi dan membuat rekomendasi
3. Jangka
Waktu
Penyelesaian
14 (empat belas) hari kerja
4. Biaya
Pelayanan
Rekomendasi Izin Sarana Rumah Sakit kelas
B tidak dipungut biaya (gratis)
5. Produk
pelayanan
Rekomendai untuk diberi izin Sarana Rumah
Sakit kelas B
6. Penanganan
pengaduan
1. Email : [email protected]
2. Kotak Saran
3. Legalisasi1.1. Legalisasi Ijazah Tenaga Kesehatan
NO. KOMPONEN URAIAN1. Persyaratan Ijazah pendidikan tenaga kesehatan yang
dibina oleh Pusat Pendidikan Tenaga
Kesehatan Kemenkes
2. Mekanisme
Prosedur
Pelayanan
Pendaftaran
1. Pemohon menyerahkan fotocopy ijazah
max. 6 lembar dan menunjukkan ijazah
asli kepada petugas front office
2. Petugas front office menyerahkan ijazah
keTim Legalisasi Ijazah
23
3. Tim Legalisasi Ijazah memproses
(penendatanganan/pengesahan
fotocopy ijazah oleh pejabat yang
berwenang
3. Jangka
Waktu
Penyelesaian
1 (satu) hari sejak berkas lengkap diterima
dan pejabat ada ditempat
4. Biaya
Pelayanan
Legalisasi ijazah tidak dipungut biaya (gratis)
5. Produk
pelayanan
Legalisasi Ijazah
6. Penanganan
pengaduan
1. Email : din k [email protected]
2. Kotak saran
1.2. Legalisasi STR/STRTTK
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan Fotocopy STR yang diterbitkan oleh MTKI
2. Mekanisme
Prosedur
Pelayanan
Pendaftaran
1. Pemohon menyerahkan fotocopy
STR/STRTTK max. 5 lembar dan
menunjukkan ijazah asli kepada petugas
front office
2. Petugas front office menyerahkan STR/
STRTTK ke Tim Legalisasi STR/
STRTTK
a. Tim Legalisasi memproses
(penendatanganan/pengesahan fotocopy
24
STR/STRTTK oleh pejabat yang
berwenang
3. Jangka
Waktu
Penyelesaian
1 (satu) hari sejak berkas lengkap diterima
dan pejabat ada ditempat
4. Biaya
Pelayanan
Legalisasi STR tidak di pungut biaya (gratis)
5. Produk
pelayanan
Legalisasi STR
6. Penanganan
pengaduan
2. Email : [email protected]
3. Kotak saran
4. Pelayanan Perijinan Kefarmasian4.1. Rekomendasi Izin Pedagang Besar
Farmasi (PBF) Pusat
NO. KOMPONEN URAIAN1. Persyaratan 1. Surat Permohonan
2. Nama Direktur
3. Alamat Kantor
4. Alamat Cabang
5. Akte Pendirian Badan Hukum yang telah
di sahkan oleh Depkeh (PT)
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP)
7. Susunan Direksi dan Anggota
8. Pernyataan Direksi dan Angggota tidak
terlibat pelanggaran Peraturan
Perundang-Undangan di Bidang
Farmasi
9. Nama Apoteker Penanggung Jawab
10. Fotocopy Ijazah dan SIK/STRA
Penaggung Jawab
11. Pernyataan Penanggungjawabbekerja
full time
25
12. Surat perjanjian keja penanggungjawab
dengan direktur
13. Denah Ruangan/Peta Lokasi
14. Sertifikat tanah/IMB
15. Surat sewa/kontrak
16. Izin HO/UUG/SITU
17. Surat Izi dagang (SIUP)
18. Surat Tanda daftar Perusahaan
19. Berita Acara Pemeriksaan setempat Tim
Dinkes Provinsi
20. Surat dari BPPMD-PTSP Kaltim
1. Mekanisme
Prosedur
Layanan
1. Pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada Petugas Front Office
2. Petugas Front Office menyerahkan
berkas permohonan kepada Tim Teknis
Perizinan
3. Tim teknis perizinan menerima dan
memeriksa berkas permohonan. Jika
memenuhi persyaratan akan
ditindaklanjuti, jika tidak maka akan
dikembalikan kepada pemohon.
4. Tim teknis akan menyerahkan berkas
kepada tim pemeriksaan setempat untuk
melakukan pemeriksaan sarana dan
prasarana Pedagang Besar Farmasi
5. Tim teknis perijinan menerima dan
mengevaluasi hasil pemeriksaan sarana
dan prasarana dari tim pemeriksaan
26
setempat dan membuat dra surat
rekomendasi izin BPF dan menyerahkan
kepada kepala seksi
6. Kepala seksi memeriksa draf surat
rekomendasi izin PBF. Jika setuju
memberi paraf dan menyerahkan kepada
kabid, jika tidak mengembalikan kepada
tim teknis perizinan untuk diperbaiki
7. Kepala bidang memberi paraf dan
diserahkan kepada sekretaris
8. Sekretaris memberi paraf dan diserahkan
kepada kepala dinas
9. Kepala Dinas menandatangani surat
rekomendasi izin PBF dan dan
diserahkan kepada kepala seksi untuk
didokumentasikan
10. Kepala seksi memerintahkan tim teknis
perizinan untuk mendokumentasian surat
rekomendasi izin PBF
11. Subag Umum/pengantar untuk dikirim ke
BPPMD atau pemohon dan arsip
diserahkan kepada petugas arsip
3. Jangka
Waktu
Penyelesaian
14 (empat belas) hari kerja
4. Biaya
Pelayanan
Tidak di pungut biaya (gratis)
5. Produk
pelayanan
Surat Rekomendasi Izin PBF
6. Penanganan
pengaduan
1. Email: dinkesprov.kal t [email protected]
2. Kotak saran
27
4.2. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Prosedur
Pelayanan
1. Surat permohonan
2. Nama Direktur
3. Alamat Kantor
4. Alamat Cabang
5. Akte Pendirian Badan Hukum yang telah
disahkan oleh Depkeh (PT)
6. Rekomendasi dari Dines Kabupaten/Kota
7. Nomor Wajib Pajak(NPWP)
8. Susuna Direksi dan Anggota
9. Pernyataan Direksi dan Anggota tidak
terlibat pelanggaran PeraturanPerundang-
Undangan di Bidang Farmasi
10. Nama Apoteker Penanggung jawab
11. Fotocopy ijazah dan SIK/ASTRA
Penanggung Jawab
12. Pernyataan Penanggung Jawab bekerja ull
time
13. Surat perjanjian kerja Penanggung Jawab
dengan Direktur
14. Domisili Perusahaan
15. Denah Lokasi
16. Denah Bangunan
17. Sertiikat Tanah/IMB
18. Surat sewa/kontrak
19. Izin HO/UUG/SITU
20. Surat Izin Usaha Dagang (SIUP)
21. Surat Tanda Daftar Perusahaan
22. Berita Acara Pemeriksaan setempat
Dinkes Prov. Kaltim
2. Mekanisme
28
Prosedur
pelayanan
1. Pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada Petugas Front Office
2. Petugas Front Office menyerahkan berkas
permohonan kepada Tim Teknis Perizinan
3. Tim teknis perizinan menerima dan
memeriksa berkas permohonan. Jika
memenuhi persyaratan akan
ditindaklanjuti, jika tidak maka akan
dikembalikan kepada pemohon.
4. Tim teknis akan menyerahkan berkas
kepada tim pemeriksaan setempat untuk
melakukan pemeriksaan sarana dan
prasarana Pedagang Besar Farmasi
5. Tim teknis perijinan menerima dan
mengevaluasi hasil pemeriksaan sarana
dan prasarana dari tim pemeriksaan
setempat dan membuat dra surat
rekomendasi izin BPF dan menyerahkan
kepada kepala seksi
6. Kepala seksi memeriksa draf surat
rekomendasi izin PBF. Jika setuju
memberi paraf dan menyerahkan kepada
kabid, jika tidak mengembalikan kepada
tim teknis perizinan untuk diperbaiki
7. Kepala bidang memberi paraf dan
diserahkan kepada sekretaris
8. Sekretaris memberi paraf dan diserahkan
kepada kepala dinas
29
9. Kepala Dinas menandatangani surat
rekomendasi izin PBF dan dan diserahkan
kepada kepala seksi untuk
didokumentasikan
10. Kepala seksi memerintahkan tim teknis
perizinan untuk mendokumentasian surat
rekomendasi izin PBF
11. Subag Umum/pengantar untuk dikirim ke
BPPMD atau pemohon dan arsip
diserahkan kepada petugas arsip
3. Jangka
Waktu
Penyelesaian
14 (empat belas) hari kerja
4. Biaya
Pelayanan
Rekomendasi Izin cabang BPF Tidak di
pungut biaya (gratis)
5. Produk
pelayanan
Surat Rekomendasi Izin Cabang PBF
6. Penanganan
pengaduan
1. Email: [email protected]
2. Kotak saran
4.3. Rekomendasi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan 1. Permohonan
2. Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum
Perorangan yang sah sesuai Ketentuan
Perundang-Undangan yang berlaku
3. Susunan Direksi/Pengurus dan
Komisaris/Badan Pengawas dalam hal
permohonan bukan perseorangan
4. Fotocoopy KTP/Identitas Pemohon
dan/Direksi/Pengurus dan Komisaris/
Badan
30
5. Pernyataan Pemohon dan/atau Direksi/
Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas
tidak pernah terlibat pelanggaran
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang
Kefarmasian
6. Fotocopy bukti penguasaan tanah dan
bangunan
7. Surat tanda daftar perusahaan dalam hal
permohonan bukan perseorangan
8. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan
dalam hal permohonan bukan
perseorangan
9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
10. Fotocopy Surat Keterangan Domisili
11. Persetujuan lokasi dari pemerintah daerah
Kab/Kota
12. Asli surat pernyataan kesediaan bekerja
penuh dari tenaga teknis kefarmasian
sebagai penanggung jawab
13. Fotocopy surat pengangkatan penanggung
jawab dari Pimpinan Perusahaan
14. Fotocopy surat tanda registrasi tenaga
teknis kefarmasian
15. Daftar peralatan dan masing-masing yang
digunakan
16. Diagram/alur proses produksi masing-
masing bentuk sediaan obat tradisional
yang akan dibuat
17. Daftar jumlah tenaga kerja dan tempat
penugasannya
18. Rekomendasi dari Kepala Balai setempat
19. Rekomendasi dari Kepala Dinas
Kesehatan Kab/Kota
20. Surat dari BPPMD-PTSP Kaltim perihal
31
proses tindak lanjut
2. Mekanisme
Prosedur
Pelayanan
1. Pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada Petugas Front Office
2. Petugas Front Office menyerahkan
berkas permohonan kepada Tim Teknis
Perizinan
3. Tim teknis perizinan menerima dan
memeriksa berkas permohonan. Jika
memenuhi persyaratan akan
ditindaklanjuti, jika tidak maka akan
dikembalikan kepada pemohon.
4. Tim teknis akan menyerahkan berkas
kepada tim pemeriksaan setempat untuk
melakukan pemeriksaan usaha kecil obat
tradisional
5. Tim teknis perijinan menerima dan
mengevaluasi hasil pemeriksaan sarana
dan prasarana dari tim pemeriksaan
setempat dan membuat surat
rekomendasi izin usaha kecil obat
tradisional dan menyerahkan kepada
kepala seksi
6. Kepala seksi memeriksa draf surat
rekomendasi izin usaha kecil obat
tradisional. Jika setuju memberi paraf dan
menyerahkan kepada kabid, jika tidak
mengembalikan kepada tim teknis
32
perizinan untuk diperbaiki
7. Kepala bidang memberi paraf dan
diserahkan kepada sekretaris
8. Sekretaris memberi paraf dan diserahkan
kepada kepala dinas
9. Kepala Dinas menandatangani surat
rekomendasi izin usaha kecil obat
tradisional dan dan diserahkan kepada
kepala seksi untuk didokumentasikan
10. Kepala seksi memerintahkan tim teknis
perizinan untuk mendokumentasian surat
rekomendasi izin usaha kecil obat
tradisional
11. Subag Umum/pengantar untuk dikirim ke
BPPMD atau pemohon dan arsip
diserahkan kepada petugas arsip
3. Jangka
Waktu
Penyelesaian
14 (empat belas) hari kerja
4. Biaya
Pelayanan
Tidak di pungut biaya (gratis)
5. Produk
pelayanan
Surat Rekomendasi Izin Usaha Kecil Obat
Tradisional
6. Penanganan
pengaduan
1. Melalui email: [email protected]
2. kotak sara
4.4. Rekommndasi Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat
NO. KOMPONEN URAIAN1. Persyaratan 1. Permohonan ke Menteri Kesehatan
c.q. Direktur Jendral Kearmasian
dan Alat Kesehatan melalui Dinkes
Prov. Kaltim (mencantumkan alamat
jelas dan No. Telp/fax)
33
2. Berita acara pemeriksaan dari
Dinkes Prov. Kaltim
3. Rekomendasi dari Dinkes Prov.
Kaltim/Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu
4. Memiliki Badan Hukum/Akte
Perusahaan (mencantumkan Usaha
di Bidang Perdagangan Alkes)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Usaha Izin Perdagangan dan tanda
datar perusahaan
7. Izin Usaha dari BKPM (untuk PMA)
8. UUG/HO (sesuai ketentuan Daerah)
9. Surat Keterangan Domisili Usaha
10. Peta Lokasi
11. Denah Bangunan
12. Status Bangunan (sewa atau milik
sendiri) dan bukti pendukung (jika
sewa minimal 2 (dua) tahun)
13. Daftar jenis alat yang diedarkan
14. Brosur/katalog alat kesehatan yang
akan diedarkan
15. Daftar peralatan dlm gudang
16. Daftar peralatan benkel (khusus
yang menyalurkan alat kesehatan
elektromedik)
17. Surat pernyataan jaminan purna jual
(khusus yang menyalurkan alat
kesehatan elektomedik)
18. Strutur organisasi
19. Uraian tugas dari setiap pegawai
20. Fotocopy KTP Direktur
21. Fotocopy Penanggung jawab Teknis
(PJT)
22. Fotocopy ijazah PJT (min D3)
34
23. Surat penyataan PJT sanggup
bekerja full time
24. Surat pejanjian kerjasama antara
PJT dan perusahaan (legalisir
notaris)
25. Daftar nama teknisi (jika perlu)
26. Fotocopy ijazah teknis (jika perlu)
27. Petugas Proteksi Radiasi, salinan
Surat Izin Bekerja (khusus yang
menyalurkan alat kesehatan
elektomedik radiasi)
28. Daftar buku perpustakaan (tentang
Alkes yang disalurkan dan
peraturan)
29. Contoh kelengkapan administrasi
(PO, Faktur, kwitansi, Kartu Stok dll)
30. Salinan Izin penyalur alat kesehatan
yang lama (untuk
perubahan/addendum PAK)
31. Surat penguduran diri Penanggung
jawab teknis lama (untuk pergantia
PJT)
32. Berita acara serah terima tugas dari
PJT lama ke PJT baru (untu
penggantian PJT)
33. Akte Notaris perubahan Direktur/
Pimpinan (untuk perubahan
pimpinan)
35
2. Mekanisme
Prosedur
Pelayanan
1. Pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada Petugas Front
Office
2. Petugas Front Office menyerahkan
berkas permohonan kepada Tim
Teknis Perizinan
3. Tim teknis perizinan menerima dan
memeriksa berkas permohonan. Jika
memenuhi persyaratan akan
ditindaklanjuti, jika tidak maka akan
dikembalikan kepada pemohon.
4. Tim teknis akan menyerahkan
berkas kepada tim pemeriksaan
setempat untuk melakukan
pemeriksaan penyalur alat
kesehatan
5. Tim teknis perijinan menerima dan
mengevaluasi hasil pemeriksaan
sarana dan prasarana dari tim
pemeriksaan setempat dan membuat
surat rekomendasi izin penyalur alat
kesehatan dan menyerahkan kepada
kepala seksi
6. Kepala seksi memeriksa draf surat
rekomendasi izin penyalur alat
kesehatan. Jika setuju memberi
paraf dan menyerahkan kepada
36
kabid, jika tidak mengembalikan
kepada tim teknis perizinan untuk
diperbaiki
7. Kepala bidang memberi paraf dan
diserahkan kepada sekretaris
8. Sekretaris memberi paraf dan
diserahkan kepada kepala dinas
9. Kepala Dinas menandatangani surat
rekomendasi izin penyalur alat
kesehatan dan dan diserahkan
kepada kepala seksi untuk
didokumentasikan
10. Kepala seksi memerintahkan tim
teknis perizinan untuk
mendokumentasian surat
rekomendasi izin penyalur alat
kesehatan
11. Subag Umum/pengantar untuk
dikirim ke BPPMD atau pemohon
dan arsip diserahkan kepada
petugas arsip
3. Jangka
Waktu
Penyelesaian
12 (dua belas) hari kerja
4. Biaya
Pelayanan
Tidak di pungut biaya (gratis)
5. Produk
pelayanan
Surat Rekomendasi Izin Penyaluran Alat
Kesehatan (PAK)
6. Penanganan
pengaduan
1. Email: [email protected]
2. Kotak saran
4.5. Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang
NO. KOMPONEN URAIAN
1. Persyaratan 1. Permohonan bermaterai, Nomor,
37
Tanggal dengan mencantumkan
alamat jelas dan No. Telp/fax,
alamat gudang
2. Akte notaris pendirian perusahaan
(PT)
3. Pernyataan permohonan tidak
terlibat pelanggaran Peraturan
Perundang-Undangan di bidang
farmasi
4. Fotocopy KTP pimpinan
perusahaan
5. Rekomendasi dari dinas kesehatan
kaupaten/kota
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
8. Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP)
9. Status bangunan
10. Denah lokasi
11. Denah bangunan (serta ukurannya)
12. Asisten Apoteker
penanggungjawab/tenaga teknis
13. Fotocopy ijazah
14. Fotocopy SIK
15. FotocopySTRTTK
16. Fotocopy KTP assisten apoteker
17. Akte perjanjian perusahaan dan
penaggungjawab
18. Fotocopy KTP surat izin PAK
19. Tenis/macam alat kesehatan yang
diedarkan
20. Fotocopy Domisili perusahaan
38
2. Mekanisme
Prosedur
Pelayanan
1. Pemohon menyerahkan berkas
permohonan kepada Petugas Front
Office
2. Petugas Front Office menyerahkan
berkas permohonan kepada Tim
Teknis Perizinan
3. Tim teknis perizinan menerima dan
memeriksa berkas permohonan. Jika
memenuhi persyaratan akan
ditindaklanjuti, jika tidak maka akan
dikembalikan kepada pemohon.
4. Tim teknis akan menyerahkan
berkas kepada tim pemeriksaan
setempat untuk melakukan
pemeriksaan sarana dan prasarana
penyalur alat kesehatan
5. Tim teknis perijinan menerima dan
mengevaluasi hasil pemeriksaan
sarana dan prasarana dari tim
pemeriksaan setempat dan membuat
dra surat rekomendasi izin penyalur
alat kesehatan dan menyerahkan
kepada kepala seksi
6. Kepala seksi memeriksa draf surat
rekomendasi izin penyalur alat
kesehatan. Jika setuju memberi
paraf dan menyerahkan kepada
kabid, jika tidak mengembalikan
39
kepada tim teknis perizinan untuk
diperbaiki
7. Kepala bidang memberi paraf dan
diserahkan kepada sekretaris
8. Sekretaris memberi paraf dan
diserahkan kepada kepala dinas
9. Kepala Dinas menandatangani surat
rekomendasi izin penyalur alat
kesehatan dan dan diserahkan
kepada kepala seksi untuk
didokumentasikan
10. Kepala seksi memerintahkan tim
teknis perizinan untuk
mendokumentasian surat
rekomendasi izin penyalur alat
kesehatan
11. Subag Umum/pengantar untuk
dikirim ke BPPMD atau pemohon
dan arsip diserahkan kepada
petugas arsip
3. Jangka
Waktu
Penyelesaian
14 (empat belas) hari kerja
4. Biaya
Pelayanan
Izin cabang PAK Tidak di pungut biaya
(gratis)
5. Produk
pelayanan
Surat Rekomendasi Izin cabang
Penyaluran Alat Kesehatan (PAK)
10 Penanganan
pengaduan
1. Email: [email protected]
2. Kotak saran
40
5. STANDAR PELAYANAN HUMAS /PENGADUAN
NO KOMPONEN URAIAN1. Persyaratan 1. Pengaduan secara lisan maupun
tertulis2. Identitas resmi pengadu
2. Mekanisme Prosedur Pelayanan
Pengadu Staf informasi
Bidang terkait Penelaahan awaloleh Ka Unit Humas
Penyampaian tanggapan
Keterangan:1. Pengadu menyampaikan pengaduan
nya secara lisan atau tertulis2. Staf informasi dan pengaduan
menerima dan mencatat pengaduan.3.Ka.Unit Humas melakukan penelaahan
awal.4.Pengaduan didistribusikan ke bidang
terkait untuk dilakukan penelusuran /pemeriksaan lebih lanjut.
5. Penyampaian tanggapan kepada pengadu.
4. Waktu pelayanan
Maksimal 5 hari kerja tergantung berat/ringannya pengaduan.
41
5. Biaya /tarif Pelayanan Humas/pengaduan tidak dipungut biaya (gratis)
5. Produk layanan
Penanganan pengaduan masyarakat
6. Pengelolaan pengaduan
1. Email : [email protected]. Kotak saran
42