standar mutu...2019/10/10 · 1.3 pelaksanaan standar mutu it telkom keberhasilan pelaksanaan...

Standar Mutu Institut Teknologi Telkom Purwokerto

Jl. DI Panjaitan 128 Purwokerto

Nomor Dokumen : IT-TEL/DPI/SPM/003 Tanggal Pembuatan : 5 Oktober 2017

Status Revisi : 00 Halaman : 1 dari 109

1

DAFTAR ISI

BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPM ..................................................... 3

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 3

1.2 Komponen Standar Mutu IT Telkom.................................................................. 4

1.3 Pelaksanaan Standar Mutu IT Telkom .............................................................. 5

BAB 2 STANDAR PENDIDIKAN .................................................................................... 8

2.1 Standar Kompetensi Lulusan ............................................................................ 8

2.2 Standar Isi Pembelajaran ................................................................................ 13

2.3 Standar Proses Pembelajaran ........................................................................ 24

2.4 Standar Penilaian Pembelajaran ..................................................................... 30

2.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ...................................................... 37

2.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ................................................ 51

2.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran ................................................................ 60

2.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran ................................................................ 62

BAB 3 STANDAR PENELITIAN ................................................................................... 64

3.1 Standar Hasil Penelitian .................................................................................. 64

3.2 Standar isi penelitian ....................................................................................... 67

3.3 Standar proses penelitian ............................................................................... 68

3.4 Standar penilaian penelitian ............................................................................ 69

3.5 Standar peneliti ............................................................................................... 71

3.6 Standar sarana dan prasarana penelitian ....................................................... 72

3.7 Standar pengelolaan penelitian ....................................................................... 74

3.8 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ............................................. 78

BAB 4 STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ........................................ 80

4.1 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat ................................................ 80





2

4.2 Standar isi pengabdian kepada masyarakat.................................................... 81

4.3 Standar proses pengabdian kepada masyarakat ............................................ 83

4.4 Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ......................................... 86

4.5 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ....................................... 89

4.6 Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat .................... 90

4.7 Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat .................................... 91

4.8 Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. ......... 95

BAB 5 STANDAR KEMAHASISWAAN ........................................................................ 97

BAB 6 STANDAR KERJASAMA ................................................................................ 107





3

BAB 1

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPM

1.1 Latar Belakang

Pada level Perguruan Tinggi, penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan

pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan,

sehingga pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa

standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang

ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan

mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi

yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan Tinggi.

IT Telkom memiliki keleluasaan dalam mengatur pemenuhan SNPT dengan mengacu

pada peraturan yang ada yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia UU No. 4 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut

IT Telkom memiliki standar mutu yang berfungsi sebagai:

1. Sebagai acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan dalam rangka

mewujudkan visi dan menjalankan misi IT Telkom

2. Memacu seluruh unit dalam peningkatan kinerja sehingga dapat memberikan

layanan yang bermutu dalam penyelenggaraan tugas pokok

3. Sebagai standar minimal yang dapat diukur dan diuraikan menjadi beberapa

parameter yang dituntut dari lulusan IT Telkom





4

Adapun pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara

berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

1.2 Komponen Standar Mutu IT Telkom

Komponen yang menjadi jaminan mutu ditetapkan sebagai Standar Mutu IT Telkom.

Standar mutu tersebut berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP

dan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Standar mutu yang ditetapkan merupakan

hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur

masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem

Penjaminan Mutu Internal IT Telkom mencakup komponen-komponen yang

mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang

bermutu. Pemenuhan komponen dalam standar mutu di IT Telkom yang mengacu pada

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 digunakan dan selalu diupayakan agar dapat

mencerminkan mutu terbaik IT Telkom. Berikut komponen Standar Mutu yang

digunakan:

I. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

a. Standar kompetensi lulusan;

b. Standar isi pembelajaran;

c. Standar proses pembelajaran;

d. Standar penilaian pembelajaran;

e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;

f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;

g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan

h. Standar pembiayaan pembelajaran.

II. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:





5

a. Standar hasil penelitian;

b. Standar isi penelitian;

c. Standar proses penelitian;

d. Standar penilaian penelitian;

e. Standar peneliti;

f. Standar sarana dan prasarana penelitian;

g. Standar pengelolaan penelitian; dan

h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;

b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;

c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;

d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;

f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan

h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

1.3 Pelaksanaan Standar Mutu IT Telkom

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat

dipengaruhi oleh kultur/ budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen,

karyawan dan mahasiswa/peserta didik di IT Telkom. Untuk itu, sangat diperlukan

kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan

perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya,

penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan

mulai dari tingkat institusi hingga unit-unit terkait sehingga tercipta suasana akademik

yang diharapkan.





6

Institusi menetapkan standar mutu yang akan dicapai dan melakukan sosialisasi ke

unit-unit yang terkait untuk membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan

yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur,

persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang

dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Dengan komitmen tersebut, diharapkan

pelaksanaan 24 komponen Standar Mutu IT Telkom dapat berjalan sesuai dengan

penetapan target yang telah dibuat.

1.4 Pemantauan Standar Mutu IT Telkom

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk

menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem

adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan,

mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang

tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi

identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan

koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian

ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada

tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan

perbaikan.

1.5 Perbaikan Standar Mutu IT Telkom

Langkah yang dilakukan setelah proses pemantauan yaitu melakukan evaluasi

berdasarkan komponen terkait dengan tujuan perbaikan berkelanjutan. Hal ini perlu

dilakukan agar keberhasilan sistem penjaminan mutu tetap sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan. Identifikasi masalah merupakan tahap awal untuk menentukan





7

kegiatan yang akan dievaluasi untuk menentukan penyebab ketidaksesuaian, serta

menentukan langkah koreksi yang perlu dilakukan. Langkah selanjutnya adalah

melakukan dan memantau hasil perbaikan untuk melihat koreksi antara perencanaan

dan solusi yang diberikan. Langkah akhir adalah implementasi perbaikan berdasarkan

solusi penyelesaian masalah yang dapat dijadikan dan digunakan sebagai standar yang

akan digunakan selanjutnya.





8

BAB 2

STANDAR PENDIDIKAN

2.1 Standar Kompetensi Lulusan

2.1.1 Daftar Istilah

2.1.2 Rationale

2.1.3 Isi Standar dan Indikator

2.1.4 Strategi Pencapaian

2.1.5 Pihak yang Terlibat

2.1.6 Dokumen Terkait

2.1.7 Referensi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, Kompetensi

merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki

seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam

melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan digunakan sebagai

pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana

dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok

mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh

Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 dan Permendikbud No 73 tahun 2013.





9

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam

rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan

dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama

pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar

penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan

prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan

pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan dapat dicapai dengan mengacu

pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan pada KKNI





10

2.1.8 Standar dan Indikator

Standar Kriteria Indikator

Program Studi

menghasilkan lulusan

bermutu baik sesuai

kebutuhan dunia kerja

dan standar KKNI

a. Program studi memiliki Standar

Kompetensi Lulusan (SKL) yang memuat

Capaian Pembelajaran (CP) lulusan

sesuai deskripsi CP KKNI

b. Deskripsi CP lulusan (Sikap;

Pengetahuan; dan Keterampilan umum

dan keterampilan khusus) yang dimiliki

program studi memiliki kesetaraan

dengan jenjang kualifikasi KKNI level 5

(lima) untuk program studi Diploma dan

level 6 (enam) untuk program Studi

Sarjana

c. Program studi memiliki SKL yang bersifat

link and match dengan kebutuhan dunia

kerja

a. Dalam penyusunan Kurikulum,

Program studi mengacu pada

Kompetensi Lulusan yang memuat

Capaian Pembelajaran/Profil Lulusan

sesuai dengan kualifikasi jenjang

KKNI dan profil SKKNI

b. Institusi memiliki dokumen standar

penyusunan kurikulum institusi yang

digunakan acuan oleh tiap program

studi mengacu pada SNPT dan KKNI

c. Dalam penyusunan Kompetensi

lulusan maupun Kurikulum program

studi melibatkan dan

mempertimbangkan masukan seluruh

stakeholder (Dunia Usaha dan





11

d. Program studi harus menetapkan SKL

yang memuat CP lulusan sebagai dasar

penentuan isi pembelajaran dan

penilaian pembelajaran

e. Program studi menyusun sasaran mutu

yang menjamin ketercapaian lulusan

sesuai dengan kompetensi lulusan dan

kebutuhan dunia kerja

f. Institusi memiliki sistem informasi tracer

study untuk mengelola database lulusan

dan dunia kerja

g. Program studi memberikan sertifikasi

kompetensi mahasiswa/lulusan

h. Institusi memberikan sertifikasi

kompetensi berbahasa asing dengan

skor minimal tertentu

i. Institusi memberikan surat keterangan

pendamping ijasah yang

Industri, pemerintah, asosiasi profesi,

alumni, dan lainnya), Knowledge Area

(Body of Knowledge), maupun

standar internasional (ACM, IEEE,

ABET, IABEE, JABEE, dan lainnya)

d. Program Studi memiliki dokumen

standar mutu (kurikulum) yang di

dalamnya mengatur ketercapaian

kompetensi lulusan

e. Institusi memiliki sistem informasi

yang digunakan untuk menggali data

dan informasi terkait lulusan dan

dunia kerja

f. Program studi memberikan minimal

satu sertifikasi kompetensi bagi

lulusannya

g. Program studi memberikan sertifikasi

kompetensi bahasa asing minimal





12

merepresentasikan kompetensi lulusan bahasa inggris dengan skor minimal

dientukan oleh masing-masing unit

prodi

h. Institusi mengeluarkan Surat

Keterangan Pendamping Ijazah

(SKPI) bagi tiap lulusan dimulai tahun

2018





13

2.2 Standar Isi Pembelajaran

2.2.1 Pengertian

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan

materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada

capaian pembelajaran lulusan. Standar Isi Pembelajaran merupakan standar tentang

kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup

standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi Pembelajaran

sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran,

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan IT Telkom harus

mengacu pada tujuan IT Telkom yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Oleh karena

itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang

mulai dari tingkat institusi hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum

program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi IT Telkom harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional

Pendidikan yang harus memiliki:

a. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;

b. Peta kurikulum;

c. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;

d. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan

dengan peta kurikulum;

e. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang

diajarkan;

f. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum; Fleksibilitas

matakuliah pilihan;





14

g. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;

h. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan

praktikum.





15



Program Studi memiliki

dokumen kurikulum

yang

ditinjau/dimutahirkan

secara periodik,

beriorientasi ke masa

depan, sejalan dengan

visi, misi, tujuan dan

sasaran.

a. Kurikulum harus disesuaikan dengan

Standar Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI) dan Internasional

b. Kurikulum harus diimplementasikan ke

dalam bentuk GBPP (RPS) dan SAP

(RPP).

c. Kurikulum harus selaras dengan tujuan

pendidikan dan jenjang pendidikan

setiap program studi.

d. Kurikulum harus disusun secara

berimbang dan susunan matakuliah

mencakup setiap jenjang institusi.

e. Perangkat pembelajaran harus

dikembangkan secara periodik

f. Kurikulum ditinjau/dimutahirkan secara

rutin dengan melibatkan industri, alumni,

a. Semua unit prodi mengacu pada

dokumen kurikulum dengan Standar

Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI)

b. Prosentase ketersediaan GBPP

(RPS) dan SAP (RPP) sebesar

100%

c. Kurikulum selaras dengan visi, misi,

tujuan dan sasaran prodi dan

institusi

d. Susunan matakuliah dalam

kurikulum terdiri dari:

Matakuliah Dasar

Matakuliah Lanjutan

Matakuliah Keahlian

Jenjang matakuliah dalam kurikulum





16

dosen dan stakeholder lainnya meliputi:

Matakuliah Umum/Institusi

Matakuliah Fakultas

Matakuliah Program Studi

minimal 60%

Presentase pembagian

matakuliah per bidang

e. Peninjauan pembaruan perangkat

pembelajaran dilakukan setiap tahun

(review minor)

f. Peninjauan kurikulum (mayor)

dilakukan maksimal setiap lima

tahun sekali untuk program sarjana

dan diploma dengan melibatkan

stakeholder internal dan eksternal

Tingkat kedalaman dan

keluasan materi

pembelajaran

a. Sistem pembelajaran harus dirancang

secara efektif dengan memperhatikan

kebutuhan mahasiswa dan masyarakat,

a. Alumni tracer dilaksanakan minimal

satu tahun sekali

b. Matakuliah yang wajib diberikan





17

pengguna lulusan.

b. Kurikulum harus memuat matakuliah

Wajib

c. Kurikulum harus membekali lulusan

dengan kemampuan untuk mencapai

kompetensi yang ditetapkan dan

mengikuti pendidikan seumur hidup,

untuk mengembangkan kemampuan diri

dan untuk dapat menerapkan

keahliannya.

d. Jumlah SKS dalam setiap program studi

harus mengikuti ketentuan Peraturan

Pemerintah dan mengacu pada Undang-

undang yang berlaku.

e. Jumlah SKS dalam satu semester yang

diambil mahasiswa, disesuaikan dengan

Indeks Prestasi Komulatif (IPK) dan tidak

melebihi 24 sks

yaitu:

Pendidikan agama

Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

c. Tugas akhir/Skripsi mempunyai

keterkaitan dengan visi, misi, tujuan

dan sasaran program studi

d. Jumlah SKS untuk program studi

sarjana minimal 144 SKS dan untuk

program studi diploma tiga minimal

108 SKS

e. IPK 3,00-4,00 dapat mengambil

maksimal 24 SKS

IPK 2,50-2,99 dapat mengambil

maksimal 21 SKS

IPK 2,00-2,49 dapat mengambil





18

f. Rencana pembelajaran seharusnya

dibagikan kepada mahasiswa pada awal

perkuliahan dalam bentuk kontrak

pembelajaran

g. Kualitas dan kuantitas kegiatan tatap

muka selama satu semester mencukupi

h. Hasil evaluasi pembelajaran

diinformasikan kepada mahasiswa

i. Komponen evaluasi pembelajaran

memuat penilaian tentang tugas besar,

projek besar, makalah dan sejenisnya.

j. Dosen harus mengisi berita acara

perkuliahan dan mengunggah hasil

evaluasi pembelajaran ke sistem

akademik.

maksimal 18 SKS

IPK < 2,00 maksimal dapat

mengambil 16 SKS

f. Ketersediaan kontrak pembelajaran

mencapai 100% dan didistribusikan

kepada mahasiswa

g. Jumlah kegiatan tatap muka selama

satu semester paling sedikit 16 kali

pertemuan, termasuk di dalamnya

dua kali kegiatan evaluasi capaian

pembelajaran (UTS dan UAS)

h. Hasil evaluasi pembelajaran (UTS

dan UAS) diinformasikan kepada

mahasiswa maksimal 7 hari kerja

setelah ujian berakhir

i. Komponen evaluasi pembelajaran

yang memuat penilaian tentang

tugas besar, projek besar, makalah





19

dan sejenisnya memiliki bobot

penilaian minimal sebesar 20%

j. Berita acara perkuliahan dan

mengunggah hasil evaluasi

pembelajaran ke sistem akademik

maksimal 7 (tujuh) hari kalender

setelah perkuliahan

Program studi

menentukan dosen

pembimbing akademik

bagi setiap mahasiswa

dan melakukan proses

pengendalian

pembimbingan

akademik mahasiswa

setiap semester

a. Program studi memiliki mekanisme

penentuan dosen pembimbing akademik

dan mekanisme monitoring/pelaksanaan

pembimbingan.

b. Distribusi jumlah mahasiswa bimbingan

akademik setiap dosen merata.

a. Adanya PSM mengenai penentuan

dosen pembimbing kademik dan

masing-masing dosen pembimbing

akademik melakukan

monitoring/pelaksanaan bimbingan

minimal 3 (tiga) kali per semester.

Waktu pelaksanaan bimbingan

akademik (Masa KRS, Sebelum

UTS, dan Sebelum UAS)

b. Jumlah mahasiswa bimbingan

akademik setiap dosen pembimbing





20

maksimal 20 mahasiswa.

Program studi

menentukan dosen

pembimbing tugas

akhir/skripsi bagi setiap

mahasiswa dan

melakukan proses

monitoring penyelesaian

tugas akhir/skripsi

mahasiswa

a. Program studi memiliki mekanisme

penentuan dosen pembimbing tugas

akhir/skripsi dan mekanisme monitoring

penyelesaian tugas akhir/skripsi

mahasiswa

b. Seluruh dosen pembimbing tugas

akhir/skripsi memiliki kualifikasi akademik

dan sesuai dengan bidang keahliannya.

c. Distribusi jumlah mahasiswa bimbingan

tugas akhir/skripsi setiap dosen merata

d. Kualitas dan kuantitas

pertemuan/pembimbingan selama

penyelesaian tugas akhir/skripsi cukup

baik

e. Waktu penyelesaian tugas akhir/skripsi

mahasiswa mencukupi.

a. Adanya PSM Penentuan

Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi

b. Adanya kualifikasi dosen

pembimbing tugas akhir meliputi

Jabatan Fungsional dan Kompetensi

Keahlian di PSM Penentuan

Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi

dan berpendidikan minimal S2

c. Jumlah mahasiswa per dosen

pembimbing tugas akhir/skripsi

maksimal 10 orang per semester

sebagai pembimbing 1 (satu) dan

terdapat aturan mengenai kuota

jumlah mahasiswa bimbingan per

dosen

d. Rata-rata jumlah

pertemuan/pembimbingan selama





21

penyelesaian tugas akhir/skripsi

minimal 8 (delapan) kali

e. Rata-rata Waktu penyelesaian tugas

akhir/skripsi mahasiswa selama 6

(enam) bulan

Program studi

menerapkan kebijakan

dan memiliki program

tentang peningkatan

suasana akademik yang

baik

a. Program studi memiliki rencana

operasional dalam menyelenggarakan

kegiatan yang dapat mendorong

peningkatan suasana akademik (seperti

seminar, simposium, lokakarya, atau

bedah buku)

a. Kegiatan untuk mendorong

peningkatan suasana akademik

(seperti seminar, simposium,

lokakarya, atau bedah buku)

dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam

satu semester

Kalender Akademik a. IT Telkom harus menyusun kalender

akademik setiap awal tahun akademik

dengan keputusan Ketua

b. Satu tahun akademik harus dibagi dalam

2 (dua) semester yang terdiri dari

semester ganjil dan semester genap

c. Cakupan Kalender Akademik sangat

a. Adanya PSM dan Team

Penyusunan Kalender Akademik

b. Adanya kalender akademik yang

berlaku selama satu tahun

(semester ganjil dan genap)

c. Kalender Akademik memuat

informasi berikut:





22

lengkap

d. Semua kegiatan dalam satuan

pendidikan harus mengacu dan mengikuti

jadwal dalam Kalender Akademik

Waktu Pelaksanaan Registrasi

Waktu Kegiatan Pra-Perkuliahan

Waktu Pengisian Kartu Rencana

Studi

Waktu Perwalian Akademik

Waktu pelaksanaan Proses

Belajar Mengajar

Waktu pelaksanaan Ujian

Tengah Semester

Waktu pelaksanaan Hari Tenang

Waktu pelaksanaan Ujian Akhir

Semester

Waktu pelaksanaan Ujian

Susulan

Waktu pelaksanaan Praktik Kerja

Lapangan

Waktu pelaksanaan Pendadaran

Waktu pelaksanaan Yudisium





23

Waktu pelaksanaan Wisuda

Informasi kegiatan non-akademik

d. Adanya laporan kegiatan akademik

setiap semester





24

2.3 Standar Proses Pembelajaran

2.3.1 Pengertian

Standar Proses Pembelajaran IT Telkom merupakan keseluruhan tolok ukur

pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses

pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan

pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu

pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran IT Telkom mengacu kepada PP No. 19

Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/SNP, BAN-PT, dan ketentuan atau

prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan

pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

Terdapat 4 (empat) cakupan dari standar proses yaitu, karakteristik proses

pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,

dan beban belajar mahasiswa.





25



Perencanaan dan

Kualitas Pembelajaran

a. Wakil Ketua bidang akademik dan

kemahasiswaan bersama-sama

dengan ketua program studi harus

melakukan perencanaan proses

pembelajaran agar pelaksanaan

pembelajaran dapat berjalan dengan

lancar sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan.

b. Program studi di bawah koordinasi

Wakil Ketua bidang akademik dan

kemahasiswaan harus menyusun

proses pembelajaran yang

memberikan kesempatan kepada

mahasiswa terlibat secara aktif dan

mandiri serta harus mampu

mengembangkan kemampuan

a. Adanya hasil koordinasi berupa Rapat

pembahasan proses pembelajaran

minimal 6 kali / semester

b. Waket 1 dengan Prodi menetapkan,

kehadiran tiap matkul, minimum 92%

untuk Dosen,dan 75% untuk Mahasiswa

c. Adanya pedoman penilaian surat

keterangan pendamping ijazah (SKPI)

d. Adanya dokumen pembelajaran meliputi

RPS yang disusun oleh dosen

pengampu mata kuliah

e. Disampaikan untuk awal perkuliahan

oleh dosen pengampu mata kuliah

dengan target 100%

f. Adanya rapat evaluasi antara Waket

bidang Akademik dan Kemahasiswaan





26

berpikir kreatif dan inovatif sehingga

dapat melaksanakan aktivitas

intelektual secara maksimal

c. Program studi di bawah koordinasi

Wakil Ketua bidang akademik dan

kemahasiswaan harus menyusun dan

mengukur proses pembelajaran yang

memberikan kesempatan kepada

mahasiswa dalam mengembangkan

jiwa yang berkarakter sesuai visi dan

misi IT Telkom

d. Dosen Pengampu harus melakukan

sosialisasi kepada seluruh

mahasiswa terkait dengan rencana

pembelajaran di awal semester

(kontrak perkuliahan)

e. Wakil Ketua bidang akademik dan

kemahasiswaan bersama-sama

dengan Prodi minimal 3 kali dalam satu

semester





27

dengan Ketua Program Studi harus

melakukan evaluasi pembelajaran

dan kinerja dosen

Program studi

menyelenggarakan

proses pembelajaran

berdasarkan karakteristik

proses pembelajaran

(bersifat interaktif,

holistik, integratif,

saintifik, kontekstual,

tematik, efektif,

kolaboratif, dan berpusat

pada mahasiswa)

a. Jadwal kuliah dan praktikum harus

diatur dengan ketentuan tersendiri

sesuai dengan kalender akademik.

b. Setiap pendidik harus melakukan

review perangkat pembelajaran

(RPS), menandatangani kesediaan

mengajar pada setiap awal semester

dan menyampaikan RPS kepada

program studi sebelum pelaksanaan

semester berjalan berlangsung.

c. Jumlah mahasiswa per kelas minimal

10 dan maksimal 40 mahasiswa

d. Dosen harus melaksanaan

perkuliahan minimal 13 kali

pertemuan dari jumlah keseluruhan

a. Adanya jadwal kuliah dan praktikum

yang dikeluarkan setiap awal semester

b. Adanya RPS diawal perkuliahan

dengan target semua dosen pengampu

melaksanakan. target 100%

c. Ploting mahasiswa tiap kelas minimal

10 dan maksimal 40 mahasiswa dengan

target 100%

d. Target minimal kehadiran dosen 93%

dari jumlah total pertemuan 14 kali per

semester

e. Adanya monitoring pergantian jadwal

perkuliahan per semester

f. Adanya dosen pengganti maksimal 7

hari kerja





28

kuliah yang diwajibkan dalam

semester yang bersangkutan sebagai

syarat untuk dapat melaksanakan

ujian

e. Dosen harus melakukan perkuliahan

pada waktu dan tempat yang telah

ditentukan sesuai dengan jadwal

kuliah.

f. Program studi harus segera

melakukan pergantian dosen jika

yang bersangkutan berhalangan

tetap

g. Mahasiswa harus hadir minimal 75%

dari total jumlah pertemuan per

semester untuk dapat mengikuti Ujian

Akhir Semester (UAS)

h. Jumlah kelulusan dalam satu mata

kuliah dengan nilai akhir minimal C

g. minimal kehadiran mahasiswa 75 %

dari total jumlah pertemuan

h. Dengan nilai C minimal 65 % dan Nilai

D Maksimal 10%

i. Adanya sarana dan prasarana

penerapan sistem pembelajaran e-

learning





29

seharusnya minimal 65% dari jumlah

mahasiswa yang mengikuti mata

kuliah tersebut.

i. Penerapan perkuliahan dengan

sistem e-learning.

Program studi wajib

menerapkan beban

belajar mahasiswa sesuai

aturan yang berlaku

a. Jumlah beban belajar seorang

mahasiswa disesuaikan dengan

standar nasional perguruan tinggi

b. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan

secara penuh sesuai dengan

perencaan yang terdapat dalam RPS

dan sesuai dengan beban kreditnya.

c. Kegiatan praktikum dilaksanakan

secara penuh dan sesuai dengan

jumlah modul per praktikum

d. Kegiatan praktikum mahasiswa

menggunakan fasilitas laboratorium

yang dimiliki oleh IT Telkom

a. Target D3 adalah minimal 108 sks

maksimal 111 sks, target S1 minimal

144 sks maksimal 160 sks

b. Target dalam pengajaran perkuliahan

semua topik pembelajaran terlaksana

c. Target dalam praktikum minimal

memiliki 5 modul praktikum

d. Semua kegiatan praktikum

dilaksanakan di laboratorium dan/atau

lingkungan kampus IT Telkom





30

2.4 Standar Penilaian Pembelajaran

2.4.1 Pengertian

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses

dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama

menempuh pendidikan di IT Telkom, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses

pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses

pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan

oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap

dosen. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup beberapa aspek yaitu,

prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian,

pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.

Sedangkan hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam bentuk

nilai, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh satuan

penjaminan mutu. Berdasarkan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang

pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil

belajar oleh satuan pendidikan tinggi.





31



Program studi

menyelenggarakan

penilaian proses dan

hasil belajar mahasiswa

mencakup prinsip

penilaian, teknik dan

instrumen penilaian,

mekanisme dan

prosedur penilaian,

pelaksanaan penilaian,

dan pelaporan penilaian

a. Program studi menyelenggarakan

penilaian proses dan mengikuti prinsip

edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan

transparan yang dilakukan secara

terintegrasi

b. Teknik penilaian terdiri atas observasi,

partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes

lisan, dan angket.

c. Dosen memberikan umpan balik dan

kesempatan untuk mempertanyakan

hasil penilaian kepada mahasiswa

d. Dosen mendokumentasikan penilaian

proses dan hasil belajar mahasiswa

secara akuntabel dan transparan.

e. Dosen melakukan prosedur penilaian

mencakup tahap perencanaan, kegiatan

a. Adanya Dokumen Evaluasi

Pembelajaran Mahasiswa yang

memuat rubrik penilaian standar

institusi

b. Rubrik penilaian dapat meliputi

observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes

tertulis, tes lisan dan/atau angket

c. Minimal 1x umpan balik untuk setiap

hasil penilaian.

d. Adanya rekap penilaian akhir setiap

mata kuliah pada setiap semester.

e. Tersedianya kontrak perkuliahan

yang memuat komponen dan

persentase penilaian.

f. Tersedianya Buku Pedoman

Akademik yang mengatur penetapan





32

pemberian tugas atau soal, observasi

kinerja, pengembalian hasil observasi,

dan pemberian nilai akhir.

f. Institusi harus menetapkan nilai ujian

dengan range angka antara 0-100

g. Insititusi harus menetapkan pedoman

nilai akhir dalam bentuk huruf dalam

suatu keputusan Ketua berdasarkan

komponen penilaian yang meliputi

proses pembelajaran dan hasil evaluasi

h. Institusi harus mengatur reward dan

punishment kepada tenaga pendidik

yang mendapatkan hasil kinerja

pendidikan baik

i. Prodi melakukan evaluasi tingkat

dengan memperhatikan indeks prestasi

kumulatif (IPK) dalam penetapan

keberlanjutan studi

nilai ujian dengan range 0-100.

g. Tersedianya Buku Pedoman

Akademik yang mengatur komponen

penilaian dan konversi nilai angka ke

dalam huruf.

h. Adanya dokumen yang mengatur

penilaian kinerja dosen

i. Dilakukan evaluasi di akhir tahun

akademik sebanyak satu kali





33

Tanda Kelulusan a. Institusi harus memberikan ijazah

kepada mahasiswa yang telah

menyelesaikan semua kewajiban dan

atau tugas yang dibebankan dalam

suatu program studi sebagai tanda

kelulusan sesuai aturan yang berlaku

b. Institusi harus mencantumkan gelar

akademik dan sebutan profesional gelar

atau sebutan lulusan dalam ijazah

sesuai aturan yang berlaku

c. Ijazah harus dibuat dalam bahasa

Indonesia, bila diperlukan dapat

diberikan terjemahan ijazah resmi

d. Transkrip akademik dibuat dalam

bahasa Indonesia dan bahasa inggris

e. Ketua harus menetapkan bentuk,

ukuran, isi, dan bahan ijazah dalam

bentuk surat keputusan

a. Tersedianya ijazah 100% sesuai

jumlah mahasiswa yang dinyatakan

lulus.

b. 100% ijazah mencantumkan gelar

akademik dan sebutan profesional

gelar.

c. 100% ijazah dibuat dalam bahasa

indonesia dan ijazah bahasa inggris

sesuai kebutuhan lulusan.

d. 100% transkrip dibuat dalam bahasa

indonesia dan bahasa inggris.

e. Adanya Surat Keputusan

Ketua/Rektor yang menetapkan

bentuk, ukuran, isi dan bahan ijazah.

f. 100% ijazah ditandatangani

Ketua/Rektor.

g. Adanya pedoman penerbitan ijazah.

h. Adanya dokumen syarat kelulusan





34

f. Ketua harus menandatangani ijazah

sebagai bentuk pengesahan

g. Ketua harus menetapkan pedoman

penerbitan ijazah dan transkrip

akademik dalam bentuk keputusan

h. Ketua harus menetapkan syarat seorang

mahasiswa dinyatakan lulus Program

(Sesuaikan dengan standar dua)

Diploma III:

Mengumpulkan jumlah kredit

maksimum berkisar antara 110 - 120

sks, yang dijadwalkan untuk 6 (enam)

semester dan dapat ditempuh dalam

sekurang-kurangnya 5 (lima)

semester dan selama-lamanya 10

(sepuluh) semester.

Memenuhi komposisi mata kuliah dan

SKS sesuai dengan tuntutan

yang ditetapkan Ketua/Rektor.





35

kurikulum program studi yang

bersangkutan.

IP Kumulatif sama dengan atau lebih

besar dari 2.00 (IPK>= 2.00)

Sarjana:

Mengumpulkan jumlah kredit minimal

144 SKS, yang dijadwalkan untuk 8

(delapan) semester dan dapat

ditempuh dalam sekurang-kurangnya

7 (tujuh) semester dan selama-

lamanya 14 (empat belas) semester.

Memenuhi komposisi mata kuliah dan

SKS sesuai dengan tuntutan

kurikulum program studi yang

bersangkutan

IP Kumulatif sama dengan atau lebih

besar dari 2,00 (IPK>= 2,00)

Predikat Kelulusan a. Institusi harus menetapkan yudisium a. Satu kali yudisum program studi





37

2.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

2.5.1 Daftar Istilah

a. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

b. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang

kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian

pembelajaran lulusan.

c. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,

dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan.

d. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi

sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya

disebut tenaga penunjang.

e. Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas

mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang

dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan

pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.

f. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu

Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah

serta menyebarluaskannya.

g. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau

buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah

sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya

akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.





38

2.5.2 Rationale

Program studi di lingkungan IT Telkom mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi

kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras

dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi

mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa

dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan IT Telkom juga mendayagunakan tenaga kependidikan,

seperti pustakawan, laboran, staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja,

serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program

studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan

pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan

penjaminan mutu program akademik.

2.5.3 Isi Standar dan Indikator


Dosen wajib memiliki

kualifikasi akademik

dan kompetensi

pendidik, serta

memiliki kemampuan

untuk

menyelenggarakan

pendidikan dalam

rangka pemenuhan

capaian pembelajaran

Dosen program diploma tiga

dan sarjana harus berkualifikasi

akademik paling rendah lulusan

magister atau magister terapan

yang relevan dengan program

studi, dan dapat menggunakan

dosen bersertifikat profesi yang

relevan dengan program studi

dan berkualifikasi paling rendah

setara dengan jenjang 8

a. Prodi memiliki

dokumen PSM

pengajuan

kebutuhan dosen

sesuai dengan

kualifikasi

akademik yang

dipersyaratkan

dalam SNPT

(minimal 1





39

kelulusan (delapan) KKNI). sertifikat keahlian)

b. Unit Kepegawaian

memiliki dokumen

PSM rekrutmen

dosen yang

sesuai dengan

kualifikasi

akademik yang

dipersyaratkan

dalam SNPT dan

aturan rekrut

Yayasan (KEP

0819/2016

tentang Sistem

Rekrut)

Dosen wajib

melakukan

penghitungan Beban

Kerja Dosen (BKD)

secara periodik dan

teratur.

a. Penghitungan Beban Kerja

Dosen didasarkan antara

lain pada:

1. Kegiatan pokok dosen

yang mencakup:

Perencanaan,

pelaksanaan, dan

pengendalian proses

pembelajaran;

Pelaksanaan evaluasi

hasil pembelajaran;

a. Prodi memiliki

PSM penilaian

kinerja dosen

secara berkala

minimal dua kali

dalam setahun

(per semester).

b. Prodi memiliki

PSM pembuatan

beban kinerja

dosen secara





40

Pembimbingan dan

pelatihan;

Penelitian; dan

Pengabdian kepada

masyarakat;

2. Kegiatan dalam bentuk

pelaksanaan tugas

tambahan; dan

3. Kegiatan penunjang.

b. Beban Kerja Dosen paling

sedikit 40 Jam/Minggu,atau

setara dengan mengelola 12

sks beban belajar

mahasiswa, bagi dosen

yang tidak mendapatkan

tugas tambahan.

c. Beban kerja pada kegiatan

pokok dosen disesuaikan

dengan besarnya beban

tugas tambahan, bagi dosen

yang mendapatkan tugas

tambahan.

d. Beban kerja dosen dalam

membimbing penelitian

terstruktur dalam rangka

penyusunan skripsi/tugas

berkala minimal

dua kali dalam

setahun (per

semester) yang

disesuaikan

dengan SNPT.

c. Prodi memiliki

PSM

penunjukaan

dosen sebagai

pembimbing

skripsi/tugas

akhir.

d. Prodi memiliki

PSM penunjukan

dosen sebagai

pembimbing PKL

e. Adanya pedoman

dan dokumentasi

mengenai beban

kerja dosen





41

akhir, tesis, disertasi, atau

karya desain/seni/bentuk

lain yang setara paling

banyak 10 mahasiswa.

Dosen tetap wajib

memiliki keahlian di

bidang ilmu yang

sesuai dengan disiplin

ilmu pada program

studinya.

a. Pendidik minimal harus

berjenjang pendidikan S2

b. Pendidik harus mengampu

mata kuliah yang sesuai

dengan latar belakang

pendidikan yang

dikuasainya

c. Pendidik seharusnya

menguasai minimal satu

bahasa asing yang

dibuktikan dengan sertifikat

hasil tes bahasa asing

tersebut

d. Kualifikasi pendidik yang

mengajar di IT Telkom harus

menunjang upaya

pencapaian visi dan misi IT

Telkom

e. Pendidik harus melakukan

penelitian dan menyusun

karya ilmiah secara terus

menerus untuk dijadikan

a. Bidang

Kepegawaian dan

Prodi memiliki

dokumen yang

mengatur standar

minimal

kompetensi dosen

tetap ataupun

dosen luar biasa

dan kualifikasi

bidang keilmuan

sesuai dengan

pengampuan

mata kuliah yang

akan dibebankan.

b. Bidang

Kepegawaian

memiliki PSM

pembinaan

terhadap dosen

secara berkala

dalam upaya





42

penilaian kinerja

f. Seluruh pendidik

seharusnya memiliki jenjang

kepangkatan minimum

Asisten Ahli

g. Pendidik yang tidak tetap

harus memiliki pengalaman

yang dianggap sesuai dan

disetujui oleh program studi

h. Pendidik seharusnya sudah

memiliki kepangkatan

akademik dan NIDN

i. Pendidik harus memiliki

kemampuan

mengembangkan berbagai

metode pengajaran dan

harus mampu mengikuti

perkembangan teknologi

serta mengaplikasiannya

dalam kegiatan akademik

j. Pendidik harus mencapai

Indeks Kepuasan

Mahasiswa minimal CUKUP

untuk setiap matakuliah

pada setiap semester

k. Institusi harus memberikan

pencapaian visi

dan misi

c. Kemampuan

bahasa asing

untuk TOEFL >

499

d. Kesesuaian

kualifikasi dosen

dengan visi misi

institusi

e. LPPM dan Prodi

memiliki dokumen

yang mengatur

kewajiban

penelitian dan

pengabdian

masyarakat bagi

dosen.

f. Unit kepegaiawan

memiliki

aturan/kebijakan

mengenai jabatan

funsional dosen

g. Unit kepagawaian

memiliki

aturan/kebijakan





43

imbalan yang sesuai dengan

ketentuan dan bersifat

kompetitif kepada tenaga

pendidik

l. Institusi harus menyediakan

sarana dan prasarana

pembelajaran yang

memudahkan tenaga

pendidik dalam

melaksanakan proses

belajar mengajar

m. IT Telkom harus

menciptakan suasana yang

aman dan menyenangkan

kepada tenaga pendidik

dalam melaksanakan

kegiatan proses belajar

mengajar

n. IT Telkom harus

memberikan kebebasan

akademik kepada tenaga

pendidik dalam

melaksanakan kegiatan

proses belajar mengajar

o. IT Telkom harus

memberikan kemudahan

mengnai kriteria

dosen non tetap

h. Bidang

Kepegawaian

memiliki PSM

yang mengatur

penjenjangan

karir dosen dalam

kepangkatan

akademik dan

NIDN serta

pembiayaan gaji

dan honorarium.

i. Bidang Akademik

memiliki PSM

pengembangan

metode

pengajaran bagi

dosen tetap dan

dosen luar biasa.

j. Prodi dan SPM

memiliki dokumen

yang mengatur

penilaian tingkat

kepuasan

mahasiswa





44

kepada tenaga pendidik

untuk memperoleh akses

ilmiah dengan sumber dari

dalam dan dari luar IT

Telkom

secara berkala

minimal 2 kali

dalam 1

semester).

k. Bidang

Kepegawaian

memiliki PSM

yang mengatur

pembiayaan gaji

dan honorarium

l. Bagian Logistik

memiliki dokumen

yang mengatur

penjaminan

ketersedian

sarana dan

prasarana

pendukung

kegiatan

pembelajaran.

m. Bidang

kepegawaian

memiliki kebijakan

tentang budaya

institusi

n. Adanya aturan





45

institusi mengenai

kepegawaian

yang menyatakan

keberbasan

tenaga pendidik

dalam

melaksanakan

proses belajar

mengajar

o. Institusi

menyediakan

sarana untuk

memperoleh

akses ilmiah

dengan sumber

dari dalam dan

dari luar IT

Telkom

Tenaga Kependidikan

wajib memiliki

kualifikasi akademik

dan kompetensi serta

memiliki kemampuan

untuk

menyelenggarakan

administrasi

a. Bidang kepegawaian harus

menetapkan sistem

rekrutmen dan

pengembangan tenaga

kependidikan berdasarkan

kebutuhan dan upaya

pencapaian mutu sesuai

dengan visi dan misi IT

a. Bidang

kepegawaian

memiliki dokumen

yang mengatur

perekrutan,

penjenjangan

karir, pemberian

penghargaan dan





46

pendidikan dalam

rangka layanan

pendidikan.

Telkom

b. Bidang kepegawaian harus

mengatur secara jelas

program pengembangan,

pembinaan dan penjaminan

kesejahteraan tenaga

kependidikan

c. Bidang kepegawaian harus

menyusun secara jelas

tugas, tanggung jawab, dan

kewenangan tenaga

kependidikan dengan

mengacu kepada peraturan

perundang-undangan yang

berlaku

d. Bidang kepegawaian harus

menyusun secara jelas hak

dan kewajiban tenaga

kependidikan dengan

mengacu kepada peraturan

perundang-undangan yang

berlaku

pemberian

hukuman yang

meliputi standar

kompetensi

minimal dosen

b. Bidang

kepegawaian

memiliki dokumen

yang mengatur

pengembangan

kualifikasi dan

kompetensi

dosen,

c. Adanya dokumen

legal mengenai

deskripsi

pekerjaan

d. Bidang

kepegawaian

memiliki aturan

dasar

kepegawaian dan

remunerasi

Program Studi

didukung dengan

sumberdaya dosen

a. Program studi memiliki

program pengembangan

dosen untuk meningkatkan

a. Prodi memiliki

PSM

pengembangan





47

tetap yang mencukupi

dan memenuhi

kualifikasi pendidikan

minimal sesuai bidang.

kualifikasi dan kompetensi

yang sesuai dengan

kebutuhan bidang di

program studi

b. Proses seleksi, perekrutan,

penempatan,

pengembangan, retensi dan

pemberhentian dosen

sesuai dengan peraturan/

pedoman yang berlaku.

c. Institusi harus menetapkan

rasio pendidik dan

mahasiswa berdasarkan

pertimbangan efisiensi yang

sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan

d. Institusi harus menetapkan

rasio pendidik dan

mahasiswa berdasarkan

pertimbangan jenjang

pendidikan dan spesifikasi

program studi

kompetensi

dosen.

b. Bidang

kepegawaian

memiliki aturan

tentang

rekrutmen,

pengangkatan

jabatan dan

pemberhentian

c. Prodi memiliki

dokumen yang

mengatur

kualifikasi dan

kebutuhan dosen.

d. Adanya

ketetapan/kebijak

an terkait rasio

tenaga pendidik

dan mahasiswa

Program studi memiliki

program untuk

mengundang tenaga

ahli/ pakar sebagai

Jumlah tenaga ahli/pakar

sebagai pembicara dalam

seminar/pelatihan, pembicara

tamu dari luar IT Telkom

Program studi

memiliki dokumen

yang mengatur

kuliah umum atau





48

pembicara dalam atau

luar negeri pada

seminar, pelatihan

atau sebagai dosen

tamu dalam proses

pembelajaran.

kuliah tamu dengan

pakar dari luar.

Program studi memiliki

mekanisme monitoring

dan evaluasi kinerja

dosen dalam bidang

tridarma dan

mendokumentasikan

rekam jejaknya yang

mampu telusur.

a. Rata-rata beban dosen per

semester atau Rata-rata

FTE (Fulltime Teaching

Equiva-lent): 12-16 SKS.

b. Rata-rata tingkat kehadiran

dosen tetap dalam mengajar

13-14 kali.

c. Setiap dosen tetap

mengikuti kegiatan (sebagai

pembicara/ peserta) seminar

ilmiah/ lokakarya/ penataran/

workshop/ pagelaran/

pameran/ peragaan

(nasional/internasional)

minimal sekali dalam

setahun.

a. Prodi melakukan

monitoring kinerja

dosen yang

dilaporkan

kepada bagian

kepegawaian

b. Program studi

memiliki PSM

monitoring dan

evaluasi kinerja

dosen dan

pemenuhan

tridarma

perguruan tinggi

secara berkala

minimal 2 kali (

per semester)

Program studi

didukung dengan

tenaga kependidikan

a. PS memiliki perencanaan

dan program

pengembangan untuk

a. Prodi memiliki

PSM

pengembangan





49

yang mencukupi dan

pendidikan/kompetensi

yang sesuai.

meningkatkan kompetensi

tenaga kependidikan

(melalui pemberian

kesempatan

belajar/pelatihan, pemberian

fasilitas, dan jenjang karir)

b. Adanya tenaga pustakawan

dengan latar belakang

pendidikan yang sesuai di

tingkat institusi.

c. IT Telkom memiliki jumlah

tenaga teknisi/laboran

minimal 1 orang yang

kompeten/kualifikasi yang

sesuai di setiap

laboratorium.

d. IT Telkom memiliki jumlah

tenaga administrasi yang

kompeten/kualifikasi yang

sesuai minimal 1 orang per

program studi

kompetensi tenga

kependidikan.

b. Bidang

kepegawaian

memiliki dokumen

yang mengatur

standar kualifikasi

tenaga

kependidikan

yang disesuaikan

dengan SNPT

2.5.4 Strategi Pencapaian

a. Ketua Program Studi berkoordinasi dengan stakeholder internal untuk

memastikan visi misi Institusi telah terakomodasi dalam bahan kurikulum

b. Ketua Program Studi meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku

kepentingan yang meliputi kalangan industri, pemerintah, alumni, dan





50

organisasi profesi dalam rangka menjaring berbagai masukan terkait

penyusunan CPL dan Kurikulum.

2.5.5 Pihak yang Terlibat

Ketua Program Studi, Tim Penyusun Kurikulum, Lembaga Penjaminan Mutu,

Wakil Rektor 1

2.5.6 Dokumen Terkait

Prosedur Sistem Mutu, seperti:

a. PSM ...

b. PSM ...

c. PSM ...

2.5.7 Referensi

a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi

d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan

Pengelolaan Perguruan Tinggi

e. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI

f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI

g. Statuta IT Telkom

h. Rencana Induk Pengembangan IT Telkom

i. Rencana Strategis IT Telkom

j. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Permendikbud

Nomor 49 tahun 2014 Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29.





51

2.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

2.6.1 Pengertian

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang

sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam

rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar prasarana pembelajaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Permendikbud No 49 tahun 2014 paling sedikit

terdiri atas:

a. lahan;

b. ruang kelas;

c. perpustakaan;

d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;

e. tempat berolahraga;

f. ruang untuk berkesenian;

g. ruang unit kegiatan mahasiswa;

h. ruang pimpinan perguruan tinggi;

i. ruang dosen;

j. ruang tata usaha; dan

k. fasilitas umum.

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud antara lain: jalan, air, listrik, jaringan

komunikasi suara dan data





52



Program Studi didukung

dengan prasarana

pendidikan yang

memadai dan bermutu

baik (ruang kantor,

ruang dosen, ruang

kelas, ruang sidang)

a. IT Telkom harus menyediakan sarana

ruang dosen dengan ukuran minimal 4

m2 per dosen

b. IT Telkom harus memastikan kelayakan

operasional dari sarana prasarana yang

tersedia

c. IT Telkom harus menyediakan fasilitas

akses internet dengan kecepatan

minimal 10 Kbps

d. IT Telkom seharusnya menempati lahan

pendidikan berdasarkan pertimbangan

keamanan, kenyamanan, dan kesehatan

lingkungan, serta peraturan pemerintah

setempat dengan luas minimal 10.000

m2

e. IT Telkom harus menyediakan sarana

a. Bagian logistik memiliki kebiijakan

sarana ruang dosen

b. Bagian logistik memiliki PSM

mengenai pemeliharaan sarana dan

prasarana

c. Bagian Sisfo menyediakan dan

memastikan kecepatan akses internet

sesuai dengan ketentuan

d. Tersedianya dokumen kepemilikan

lahan

e. Bagian logistic memiliki

ketetapan/kebijakan mengenai

spesifikasi kebutuhan sarana dan

prasarana

f. Pimpinan menetapkan ketentuan

penyediaan saran pembelajaran





53

perkuliahan ruang kelas yang

memberikan kenyamanan kepada

pengguna dengan ukuran minimal 2m2

per mahasiswa.

f. IT Telkom harus menyediakan sarana

pembelajaran berbasis ICT di setiap

ruang kelas

berbasis ICT di setiap ruang kelas.

Institusi didukung

dengan prasarana air

dan listrik yang

mencukupi

a. Perlengkapan listrik: memenuhi

persyaratan teknis dengan kondisi baik,

ramah lingkungan, dipelihara secara

rutin, dan tersedia setiap saat.

b. Fasilitas air: Sistem penyediaan air

bersih, reservoir, perpipaan, dan

perlengkapannya memenuhi persyaratan

teknis, kualitas air memenuhi

persyaratan air bersih, dan air tersedia

setiap saat di seluruh bangunan.

a. Baian logistik memilki kebijakan

tentang standar perlengkapan listrik

dan aturan pemeliharaannya

b. Baian logistik memilki standar

persyaratan penyediaan fasilitas

sumber daya air

Ruang Perpustakaan a. IT Telkom harus menyediakan ruang a. Bagian perpustakaan memiliki





54

dan Peralatan

Perpustakaan

perpustakaan yang memberikan

kenyamanan, ketenangan, dan

kelengkapan

b. IT Telkom harus menyediakan ruang

perpustakaan berdasarkan azas

kebutuhan dan keefektifan penggunanya

c. Perpustakaan harus menyediakan

semua buku referensi yang digunakan

dalam kurikulum program studi

d. Perpustakaan harus menyediakan buku

teks untuk masing-masing program studi

minimal 400 judul dan jumlah eksemplar

tiap judul minimal tiga

e. Perpustakaan harus menyediakan bahan

pustaka berupa tesis, skripsi, dan tugas

akhir minimal 200 judul

f. Perpustakaan harus menyediakan bahan

pustaka berupa jurnal ilmiah terakreditasi

standar pelayaan kepustakaan

b. Bagian logistik harus menyediakan

ruang perpustakaan sesuai dengan

kebutuhan

c. Perpustakaan memiliki program

pengadaan buku secara berkala yang

sesuai dengan kebutuhan

d. Perpustakaan memiliki daftar buku

teks yang tersedia per prodi

e. Perpustakaan memiliki

PSM/kebijakan mengenai

pengumpulan laporan tugas

akhir/skripsi dari mahasiswa

f. Perpustakaan memiliki program

pengadaan jurnal ilmiah nasional

terakreditasi DIKTI dan melakukan

inventarisasi

g. Perpustakaan memiliki program





55

Dikti minimal tiga judul dengan edisi

lengkap

g. Perpustakaan harus menyediakan bahan

pustaka berupa jurnal ilmiah International

minimal dua judul dengan edisi lengkap

h. Perpustakaan harus menyediakan bahan

pustaka berupa prosiding seminar dalam

tiga tahun terakhir

i. Bahan pustaka seharusnya tersedia

melalui proses interlibrary loan dengan

institusi lain yang terkoneksi

pengadaan jurnal ilmiah internasional

dan melakukan inventarisasi

h. Perpustakaan memiliki program

pengadaan prosiding seminar dan

melakukan inventarisasi

i. Adanya kerjasama dengan lembaga

penyedia bahan pustaka

Fasilitas Penunjang a. IT Telkom harus menyediakan lahan

untuk tempat ibadah, olahraga, dan

fasilitas mahasiswa dengan

mempertimbangkan keamanan,

kenyamanan, dan kesehatan lingkungan

serta azas pemanfaatannya

a. Bagian logistik memiliki kebijakan

pengelolan dan pemeliharaan sarana

penunjang mahasiswa

b. Bagian logistik memeiliki

perencanaan pembangunan ruang

khusus untuk aktifitas mahasiswa





56

b. IT Telkom harus menyediakan ruang

khusus mahasiswa untuk aktifitas Badan

Eksekutif Mahasiswa (BEM) beserta Unit

Kegiatan Mahasiswa (UKM)

(BEM maupun UKM)

Proses belajar mengajar

di program studi

didukung sarana

laboratorium yang

bermutu baik dan dapat

diakses oleh mahasiswa

untuk praktikum dan

penelitian tugas akhir

a. IT Telkom harus menyediakan sarana

laboratorium yang memberikan

kenyamanan kepada mahasiswa dengan

ukuran minimal 2m2 per mahasiswa

b. IT Telkom harus menyediakan sarana

pembelajaran berbasis ICT di setiap

laboratorium

a. Bagian logistik memiliki standar

penyediaan saran laboratorium yang

disesuaikan dengan kebutuhan

b. Bagian logistik memiliki

persyaratan/kebijakan dalam

menyediakan sarana pembelajaran

berbasis ICT di Laboratorium.

Ruangan untuk kegiatan

akademik

(kuliah/praktikum/

penelitian tugas

akhir/seminar

mahasiswa/ujian sidang

a. Setiap kelas yang digunakan untuk

kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan

sarana belajar yang mencukupi (kursi,

meja, papan tulis, spidol, penghapus,

LCD, dekstop/laptop, AC, sound system,

dan internet/Wifi), serta dapat digunakan

a. availablity sarana prasarana 100%

b. availablity sarana prasarana 100%

c. Tingkat kecelakaan kerja 0%

d. ruang kerja 4m2 / tpa

e. peralatan kerja tersedia 100%





57

sarjana) didukung

peralatan utama yang

mencukupi, bermutu

baik dan dapat

digunakan setiap saat.

setiap hari (minimal 20 jam/minggu)

b. Setiap ruangan yang digunakan untuk

kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir

dilengkapi dengan sarana praktikum

(kursi, meja kerja, papan tulis, spidol,

peralatan praktikum dan bahan habis)

yang mencukupi, bermutu baik dan

dapat dugunakan setiap hari.

c. IT Telkom harus menyediakan ruang

kerja yang memberikan kenyamanan,

ketenangan dan keamanan dalam

bekerja

d. IT Telkom harus menyediakan ruang

kerja yang sesuai dengan rasio yang

telah ditetapkan

e. IT Telkom harus menyediakan peralatan

kerja yang sesuai dengan tugas dan

fungsi dengan mempertimbangkan





58

kebutuhan dan keefektifan penggunanya

Proses belajar mengajar

didukung oleh sistem

pengelolaan data dan

informasi tentang

penyelenggaraan

program akademik di

program studi yang

mudah diakses

a. Adanya kebijakan pemeliharaan dan

modernisasi komputer serta didukung

dana yang memadai

b. Ketersediaan sarana e-learning yang

didukung oleh piranti keras, piranti lunak

dan manual yang memadai dan dapat

dioperasikan, serta dipelihara secara

layak.

c. IT Telkom harus menyediakan fasilitas

akses internet dengan kecepatan

minimal 10 Kbps

a. Tersedianya dokumen perencanan

dan pengembangan sarana e-

learning

b. Jumlah MK yang mendukung E

learning sebanyak 20%

c. Fasilitas akses internet 100 kbps/mhs

Pemeliharaan a. IT Telkom memiliki unit kerja khusus

yang memilki tanggung jawab secara

penuh terhadap pemeliharaan sarana

dan prasarana

b. Unit pelaksana pemeliharaan harus

berpedoman pada standar pemeliharaan

a. IT Telkom memiliki unik kerja urusan

Logistik, Sarana dan prasarana.

b. Tersedia instruksi kerja 100%

c. Pemeliharaan sesuai jadwal 100%

d. Tersedia pedoman pengelolaan,

pemanfaatan, dan sanksi-sanksi





59

yang ditetapkan

c. Unit pelaksana pemeliharaan harus

mengikuti check list di jadwal rutin

pemeriksaan sarana dan prasarana

d. IT Telkom harus menetapkan pedoman

pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-

sanksi perusakan terhadap sarana dan

prasarana

perusakan terhadap sarana dan

prasarana 100%

Pemanfaatan Sarana

dan Prasarana

a. IT Telkom dapat melakukan kerjasama

dengan pihak lain untuk mengadakan

dan atau memanfaatkan sarana dan

prasarana lain bagi kepentingan

pendidikan

b. IT Telkom harus menetapkan peraturan

yang jelas terhadap penggunaan sarana

dan prasarana yang dimiliki sehingga

dapat dimanfaatkan secara efisien dan

efektif

a. Adanya dokumen kerjasama dalam

pengadaan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana

b. Adanya peraturan penggunaan

sarana dan prasarana yang tersedia.





60

2.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran

2.7.1 Pengertian

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus

mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses

pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan

prasarana pembelajaran.



Program studi

wajib melakukan

perencanaan,

pelaksanaan,

pengendalian,

pemantauan dan

evaluasi, serta

pelaporan kegiatan

pembelajaran.

a. Program studi wajib

melakukan penyusunan

kurikulum dan rencana

pembelajaran dalam setiap

mata kuliah.

b. Program studi wajib

menyelenggarakan program

pembelajaran sesuai standar

isi, standar proses, standar

penilaian yang telah

ditetapkan institusi dalam

rangka mencapai capaian

pembelajaran lulusan.

c. Program studi wajib

melakukan kegiatan terstruktur

yang menciptakan suasana

a. Program studi

memiliki dokumen

penyusunan

kurikulum secara

berkala maksimal 5

tahun dan

penyusunan

rencana

pembelajaran

secara berkala

sebanyak 2 kali

setahun (per

semester)

b. Program studi

memiliki dokumen

yang mengatur





61

akademik dan budaya mutu

yang baik.

d. Program studi wajib

melakukan kegiatan

pemantauan dan evaluasi

secara periodik dalam rangka

menjaga dan meningkatkan

mutu proses pembelajaran.

e. Program studi wajib

melaporkan hasil program

pembelajaran secara periodik

sebagai sumber data dan

informasi dalam pengambilan

keputusan perbaikan dan

pengembangan mutu

pembelajaran.

f. Dosen harus melakukan

proses input nilai secara

online melalui Dions

pelaksanaan

program

pembelajaran,

monitoring dan

evaluasi program

pembelajaran

secara berkala

sebanyak 2 kali

setahun (per

semester)

c. Unit akademik

memiliki dokumen

yang mengatur

proses pendukung

kegiatan

pembelajaran

seperti

pelaksanaan UTS /

UAS, penyerahan

nilai akhir,

Skripsi/TA.





62

2.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran

2.8.1 Pengertian

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan

besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan

capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari

biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan

dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi

adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan

kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya

bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.



Program studi

memperoleh dana

operasional

penyelenggaraan

tridarma secara

memadai

a. IT Telkom harus

merancang dan merinci

sumber dana untuk

mendukung

penyelenggaraan

program-programnya

b. IT Telkom harus memiliki

sistem alokasi dana yang

efektif dan efisien yang

berbasis kinerja serta

mengacu kepada

peraturan yang berlaku

c. IT Telkom harus

mengalokasikan

a. Tersedianya dokumen

RKA Tahunan

b. Tersedianya pedoman

alokasi keuanan

berbasis kinerja

c. Adanya norma

keuangan

d. Penetapan kebijakan

target keuangan setiap

tahun

e. Bidang keuangan

memiliki dokumen

yang mengatur

pedoman pengelolaan,





63

anggaran yang cukup dan

proporsional untuk

pendidikan, penelitian,

dan pengabdian

masyarakat yang

menunjang peningkatan

mutu dan pencapaian visi

dan misi IT Telkom

d. IT Telkom harus

menetapkan satuan biaya

penyelenggaraan

pendidikan per

mahasiswa pertahun

berdasarkan kebutuhan

dan kewajaran dan

dievaluasi secara periodik

e. IT Telkom harus dapat

menjamin keberlanjutan

pengadaan dana dan

pengalokasiannya untuk

menjamin keberlanjutan

setiap kegiatan

pemanfaatan, dan

sanksi-sanksi

terhadap pelaksanaan

keuangan.

f. Prodi memiliki

dokumen yang

mengatur

perencanaan

anggaran dan

pelaksanaan

pembiayaan sesuai

dengan pedoman

yang ditetapkan oleh

bidang keuangan

secara berkala.





64

BAB 3

STANDAR PENELITIAN

3.1 Standar Hasil Penelitian

3.1.1 Pengertian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil

penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya

saing bangsa. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang

dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara

sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil penelitian mahasiswa

harus memenuhi ketentuan dalam hal capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan

peraturan di perguruan tinggi.

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak

membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara

diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan

untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.





65

3.1.2 Standar dan Hasil


Kode etik penelitian Adanya komisi etik penelitian yang

indikatornya berupa tujuan (review) aspek

etik penelitian

a. SK penunjukan komisi etik penelitian

b. Dokumen panduan komisi etik

Penelitian harus

memiliki kegunaan dan

relevansi dengan

pendidikan dan ilmu

pengetahuan

Keterkaitan penelitian dengan pendidikan

berupa:

a. Jumlah mahasiswa yang terlibat dlm

penelitian

b. Jumlah produk penelitian per prodi per

tahun

a. Jumlah mahasiswa yang terlibat

penelitian minimal 10 mahasiswa per

prodi

b. Minimal 2 produk per prodi per tahun

Penelitian harus

memiliki nilai komersial

a. Jumlah hasil penelitian yang

dikomersialisasi

b. Jumlah pendapatan non tuition fee dari

komersialisasi hasil penelitian

a. Minimal 10% dari total jumlah

penelitian dapat dikomersialisasikan

b. Kenaikan pendapatan NTF minimal

10% per tahun

Hasil penelitian

dipublikasikan dalam

bentuk artikel ilmiah

a. Jumlah tulisan ilmiah per tahun

b. Jumlah HKI per tahun

a. Minimal 1 tulisan ilmiah setiap

penelitian per tahun

b. Minimal 1 HKI per prodi per tahun





66

(buku, prosiding, jurnal

nasional dan

internasional,

HaKI/paten)

Mahasiswa memperoleh

layanan bimbingan

penelitian

a. Jumlah pertemuan tatap muka

bimbingan penelitian

b. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa

a. Jumlah pertemuan tatap muka

minimal 8 kali per penelitian

b. Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa

minimal 1 paper penelitian

Dosen di program studi

yang melaksanakan

kegiatan penelitian

dengan melibatkan

mahasiswa

Jumlah dosen yang melibatkan mahasiswa

dalam penelitian

Minimal 50% dosen per prodi





67

3.2 Standar isi penelitian

3.2.1 Pengertian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan

materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada

penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi

pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi

suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian

terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat,

dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan

mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian

dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran,

dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3.2.2 Pengertian


Penelitian dilaksanakan

sesuai dengan mandate

program studi

Jumlah penelitian yang

sesuai dengan mandate

program studi

Minimal 50% penelitian

sesuai mandate prodi

Penelitian dilaksanakan

harus bermutu

a. Jumlah publikasi ilmiah

di Jurnal bereputasi

b. Adanya keterbaruan

dan inovasi penelitian

a. Jumlah publikasi

ilmiah yang

terakreditasi nasional

atau bereputasi

internasional minimal

30% dari semua

publikasi ilmiah dalam

satu tahun.





68

b. Referensi yang

digunakan tidak lebih

dari 5 tahun terakhir

3.3 Standar proses penelitian

3.3.1 Pengertian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang

terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan

kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan

otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan

standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti,

masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam

rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi

ketentuan yaitu, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan

tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran

sks.



Perencanaan penelitian a. Ada perencanaan

penelitian (road map)

di prodi/kelompok

penelitian.

b. Adanya proposal

penelitian setiap kali

mengusulkan

a. 1 roap map

penelitian per

prodi/riset grup

b. Jumlah pengusulan

penelitian tanpa

proposal sebesar

0%





69

penelitian

Pelaksanaan penelitian

Adanya kesesuaian

pelaksanaan penelitian

dengan rencana

penelitian (proposal).

a. Penyerapan

anggaran sebesar

100% dan tepat

sasaran

b. Jumlah penelitian

yang dilaksanakan

tepat waktu sebesar

100%.

Monitoring dan evaluasi

penelitian

Adanya monitoring dan

evaluasi terhadap


a. Monitoring

dilakukan 1 x dalam

setahun

b. Kemajuan

penelitian mencapai

70% dalam satu

tahun

3.4 Standar penilaian penelitian

3.4.1 Pengertian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan

hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara

terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus

meningkatkan mutu penelitiannya;

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari

pengaruh subjektivitas;





70

c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan

kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan

d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses

penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan

instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja

proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan

oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau

disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.



Perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi,

dan perbaikan

a. Adanya rencana

jangka panjang,

menengah dan

tahunan, dan adanya

perencanaan

anggaran/dana yang

memadai dan

berkelanjutan

b. Adanya kesesuaian

pelaksana penelitian,

isi penelitian, waktu

a. Ketidakserapan

anggaran sebesar

maksimal 20%

b. Ketidaksesuaian

rencana penelitian

dengan

pelaksanaan

penelitian maksimal

sebesar 20%





71

penelitian, dan

anggaran

c. Ada checklist

penilaian kesesuaian

dan tindakan koreksi

terhadap

ketidaksesuaian

3.5 Standar peneliti

3.5.1 Pengertian

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan

penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi

penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat

kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan

berdasarkan:

a. kualifikasi akademik; dan

b. hasil penelitian.

Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan

melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.



Profesionalisme peneliti Ada kesesuaian bidang

keilmuan peneliti

Tingkat

ketidaksesuaian





72

dengan tema peneliti sebesar 0%

Capaian peneliti

Adanya Luaran

penelitian yang

dipublikasikan di Jurnal

bereputasi

Jumlah publikasi

ilmiah minimal 1

paper per tahun di

Jurnal bereputasi

Sumberdaya dosen

yang memenuhi

kualifikasi pendidikan

Adanya jenjang

pendidikan peneliti

minimal S2

Jumlah peneliti

dengan minimal

jenjang S2 sebesar

100%.

Peneliti wajib memiliki

kemampuan tingkat

penguasaan metodologi

penelitian yang sesuai

dengan bidang

keilmuan, objek

penelitian, serta tingkat

kedalaman penelitian

dalam melaksanakan

penelitian

Adanya penelitian dan

publikasi

Jumlah penelitian

dan publkasi ilmiah

minimal 1 kali setiap

tahun

3.6 Standar sarana dan prasarana penelitian

3.6.1 Pengertian

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan

prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam





73

rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas

perguruan tinggi yang digunakan untuk:

a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;

b. proses pembelajaran; dan

c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus

memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan

peneliti, masyarakat, dan lingkungan.



Ketersediaan sarana dan

prasarana yang

mendukung kegiatan

penelitian

Adanya sarana dan

prasarana penelitian

meliputi laboratorium,

perpustakaan, bengkel

dan peralatan dengan

jumlah yang memadai

dan kualitas yang baik

a. Minimal 80 %

sarana dan

prasarana telah

memenuhi standar

SNI dan

Keselamatan

kerja.

b. 100% peralatan

dapat bekerja

dengan baik.

c. Tingkat kecelakan

kerja sebesar 0%.

Dana operasional

penelitian

Adanya biaya penelitian

minimal sesuai dengan

Rata-rata dana

penelitian dosen >





74

standar akreditasi

perguruan tinggi

Rp. 3.000.000,- per

dosen tetap per tahun

Kontrak penelitian

Ada kontrak penelitian

antara peneliti dengan

penyandang dana

penelitian yang

didokumentasikan di

Lembaga Penelitian

Kontrak harus ada :

a. Berita acara

pembayaran

b. Berita acara serah

terima hasil

pekerjaan

c. Surat perjanjian

penugasan

3.7 Standar pengelolaan penelitian

3.7.1 Pengertian

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan

penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk

kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga

penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain

yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Kelembagaan

wajib:

a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan

rencana strategis penelitian perguruan tinggi;

b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan

mutu internal penelitian;

c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;





75

e. melakukan diseminasi hasil penelitian;

f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,

penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);

g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan

h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

Perguruan tinggi wajib:

a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana

strategis perguruan tinggi;

b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut

aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian

dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian

dalam melaksanakan program penelitian;

e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil,

standar isi, dan standar proses penelitian;

f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui

program kerja sama penelitian;

g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi

sarana dan prasarana penelitian; dan

h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam

menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data

pendidikan tinggi.





76



Perencanaan penelitian Adanya rencana strategis

penelitian

Disusun setiap 5

tahun sekali dengan

mengikuti trend

perkembangan

teknologi terkini

Pelaksanaan penelitian Adanya pelayanan


a. Workshop

penulisan

proposal

penelitian 1 kali

dalam setahun

b. Workshop

penulisan artikel

ilmiah bereputasi

minimal 1 kali

dalam setahun

c. Lokakarya

mengenai HKI 1

kali dalam

setahun

Pengendalian penelitian a. Adanya Gugus Penjamin

atau Kendali Mutu dengan

tugas dan tanggung jawab

yang jelas dalam

pengendalian mutu

a. Pelaksanaan audit

internal 2 kali

setahun

b. Pelaksanaan audit

eksternal 2 kali





77

penelitian.

b. Adanya peraturan dan

pedoman penelitian

setahun

c. Sosialisasi

peraturan dan

pedoman

penelitian

dilakukan 2 kali

setahun

Pemantauan dan

Evaluasi


evaluasi terhadap


a. Kegiatan

monitoring

dilakukan 1 kali

dalam setahun

b. Pemberian

penghargaan

terhadap peneliti

berprestasi

minimal 1 kali

dalam setahun

Pelaporan kegiatan Adanya pelaporan hasil

penelitian ke lembaga

penelitian dan pangkalan

data pendidikan tinggi

Minimal 1 kali

presentasi dan

penyerahan laporan

kemajuan penelitian

serta 1 kali presentasi

dan penyerahan

laporan akhir

penelitian ke LPPM

dan pangkalan data





78

pendidikan tinggi

3.8 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3.8.1 Pengertian

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan

mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Perguruan tinggi wajib

menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal

perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama

dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

a. perencanaan penelitian;

b. pelaksanaan penelitian;

c. pengendalian penelitian;

d. pemantauan dan evaluasi penelitian;

e. pelaporan hasil penelitian; dan

f. diseminasi hasil penelitian

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan

tinggi.



Dana penelitian

yang memenuhi

kriteria minimal

Akreditasi

Adanya dana penelitian sesuai

denga kriterian minimal

akreditasi

Rata-rata dana penelitian

dosen > Rp 3 juta per

dosen tetap per tahun





79

Pendanaan yang

berasal dari

kerjasama

kegiatan penelitian

dengan instansi di

dalam/luar negeri

yang relevan

dengan mandate

Adanya hibah penelitian dari

pihak luar institusi

Jumlah dosen penerima

hibah dg instansi luar

sebanyak 25%.





80

BAB 4

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

4.1.1 Pengertian

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil

pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian masyarakat yang

dimaksud seperti di atas adalah.

a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan

keahlian sivitas akademika yang relevan;

b. pemanfaatan teknologi tepat guna;

c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau

d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.



Penyelesaian

masalah yang

dihadapi

masyarakat

dengan

memanfaatkan

keahlian sivitas

Adanya program pengabdian

masyarakat sebagai problem

solving di masyarakat

a. Tingkat kepuasan

masyarakat terhadap

program abdimas

mencapai 80%.

b. Minimal 5 desa atau

mitra per semester





81

akademika yang

relevan

Pemanfaatan

teknologi tepat

guna, bahan

pengembangan

ilmu, pengetahuan

dan teknologi yang

dapat

meningkatkan

kesejahteraan

masyaraat.

Adanya teknologi tepat guna

yang digunakan untuk

kegiatan pengabdian

masyarakat.

75% penggunaan

teknologi tepat guna di

masyarakat

Pengembangan

ilmu pengetahuan

dan teknologi

Adanya publikasi ilmiah hasil

pengabdian masyarakat

Minimal 20% kegiatan

pengabdian

menghasilkan publikasi

ilmiah.

Bahan ajar atau

modul pelatihan

untuk pengayaan

sumber belajar

Adanya bahan ajar ataupun

modul pelatihan yang

dihasilkan dari kegiatan



pengabdian

manghasilkan bahan

ajar atau modul

pelatihan

4.2 Standar isi pengabdian kepada masyarakat

4.2.1 Pengertian

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan

keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil





82

pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

sebagaimana dimaksud di atas meliputi.

a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat

pengguna;

b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan

masyarakat;

c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf

hidup dan kesejahteraan masyarakat;

d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan

yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri,

dan/atau Pemerintah; atau

e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat,

dunia usaha, dan/atau industri.



Hasil penelitian yang

dapat diterapkan

langsung dan

dibutuhkan

masyarakat

Adanya hasil-hasil penelitian

yang diterapkan dalam

program pengabdian

masyarakat



merupakan penerapan

langsung dari hasil

penelitian

Pengembangan ilmu

pengetahuan dan

teknologi dalam

Adanya program untuk

pemberdayaan masyarakat


merupakan program

pemberdayaan





83

rangka

memberdayakan

masyarakat

masyarakat.

Model pemecahan

masalah, rekayasa

sosial, dan/atau

rekomedasi

kebijakan yang

dapat diterapkan

langsung oleh

masyarakat, dunia

usaha, industri,

dan/atau

Pemerintah;

Adanya program yang

merupakan penerapan

model pemecahan masalah

yang dapat diterapkan

langsung oleh masysrakat


adalah penerapan model

yang dapat langsung

digunakan untuk

pemecahan masalah di

masyarakat

Kekayaan intelektual

(KI) yang dapat

diterapkan langsung

oleh masyarakat,

dunia usaha,

dan/atau industri

Adanya program pengabdian

masyarakat yang merupakan

penerapan HKI di

masyarakat

Minimal 1 produk HKI

per tahun yang dapat

diterapkan di masyarakat

4.3 Standar proses pengabdian kepada masyarakat

4.3.1 Pengertian

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,

dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

a. pelayanan kepada masyarakat;





84

b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;

c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau

d. pemberdayaan masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu,

menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana,

masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan

oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan

di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh

mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester . Kegiatan pengabdian

kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.



Perencanaan:

a. Perencaaan

program

pengabdian

masyarakat

b. Penilaian proposal

kegiatan

pengabdian

masyarakat

c. Adanya perencanaan

yang jelas dan terperinci,

termasuk juga

perencanaan

anggarannya

d. Adanya penilaian

terhadap setiap usulan

kegiatan pengabdian

masyarakat

a. Setiap kegiatan harus

melengkapi form

pengajuan kegiatan

dan juga proposal

kegiatan, termasuk

juga rencana

anggarannya.

b. Setiap kegiatan

pengabdian

masyarakat harus

dinilai atau direview





85

kelayakkannya oleh

tim reviewer (tim etik)

dari aspek standar

mutu, aspek

kebermanfaatannya,

aspek keselamatan

kerja dan kecukupan

anggarannya.

Pelaksanaan:

a. Kegiatan

pengabdian

masyarakat harus

dilaksanakan

dengan

perencanaan yang

baik

b. Kegiatan

pengabdian

masyarakat harus

melibatkan

mahasiswa dalam

pelaksanaannya

a. Adanya kegiatan yang

terarah, terukur dan

terprogram

b. Adanya mahasiswa yang

terlibat dalam kegiatan


a. Pelaksanaan kegiatan

pengabdian

masyarakat harus

jelas rumusan

masalahnya, tujuan

kegiatannya dan

sasaran yang hendak

dicapai.

b. Minimal ada 10

mahasiswa per tahun

per prodi yang terlibat

dalam kegiatan

pengabdian

masyarakat

Pelaporan kegiatan:

Monitoring dan

evaluasi kegiatan

serta penyusunan


evaluasi kegiatan serta

penyusunan laporan

kegiatan

a. Monitoring dan

evaluasi dilaksanakan

1x dalam satu periode.

b. Laporan kegiatan yang





86

laporan kegiatan harus disusun antara

lain laporan kemajuan,

laporan akhir dan

dokumentasi kegiatan

monitoring dan

evaluasi

c. Evaluasi laporan akhir

kegiatan serta

penggunaan dana

dilakukan pada akhir

kegiatan pengabdian

masyarakat dengan

melampirkan berita

acara,daftar

hadir,bukti

penggunaan dana,

dokumentasi kegiatan

4.4 Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang

penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses

dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip

penilaian paling sedikit:

4.4.1 Pengertian

a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus

meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;





87

b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari

pengaruh subjektivitas;

c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan

prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada

masyarakat; dan

d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip

penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan

standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil

pengabdian kepada masyarakat meliputi:

a. tingkat kepuasan masyarakat;

b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat

sesuai dengan sasaran program;

c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara

berkelanjutan;

d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan

sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

atau

e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan

oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan

metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran

ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada

masyarakat.





88



Tingkat kepuasan

masyarakat

Adanya survey kepuasan

masyarakat terhadap

kegiatan pengabdian

masyarakat

Tercapainya tingkat

kepuasan pada level 4

(skala 1-5) (hasil survey)

Terjadinya

perubahan sikap,

pengetahuan, dan

keterampilan pada

masyarakat

Adanya penilaian perubahan

sikap, pengetahuan, dan

keterampilan

Minimal 50% peserta

mengalami perubahan

sikap, pengetahuan dan

keterampilan (hasil

survey)

Terciptanya

pengayaan sumber

belajar dan/atau

pembelajaran serta

pematangan sivitas

akademika sebagai

hasil pengembangan

ilmu pengetahuan

dan teknologi

Adanya sumber belajar dan

atau pembelajaran dari hasil

pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

Minimal 1 sumber

pembelajaran per prodi

per semester

Teratasinya masalah Adanya solusi dan Minimal 1 rekomendasi





89

sosial dan

rekomendasi

kebijakan yang dapat

dimanfaatkan oleh

pemangku

kepentingan

rekomendasi kebijakan

untuk pemangku

kepentingan

kebijakan per tahun

4.5 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat

4.5.1 Pengertian

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi

penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat

kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian

kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian

kepada masyarakat.



Kualifikasi akademik

dan kompetensi

pelaksana

pengabdian kepada

masyarakat untuk

dosen

Adanya kualifikasi akademik

dan kompetensi pelaksana


a. Pelaksana kegiatan

adalah dosen tetap

yang tidak sedang

studi.

b. Kualifikasi kelimuan

dosen pelaksana

pengabdian





90

masyarakat sesuai

dengan tema kegiatan

masyarakat.

c. Kualifikasi Pendidikan

dosen pelaksana

pengabdian

masyarakat minimal

S2.

d. Pelaksana mahasiswa

adalah mahasiswa

aktif yang

direkomendasikan

oleh Program Studi

Kualifikasi akademik

dan kompetensi

pelaksana

pengabdian kepada

masyarakat untuk

mahasiswa

a. Berstatus mahasiswa

aktif

b. Dilaksanakan secara

berkelompok atau

organisasi

Keikutsertaan Mahasiswa

dalam program


minimal 1 (satu) kali tiap

semester secara

berkelompok

4.6 Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat

4.6.1 Pengertian

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria

minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses

pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada

masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan





91

fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada

masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola

perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian di

perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian.

Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi

standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti,

masyarakat dan lingkungan.



Ketersediaan sarana

dan prasarana yang

mendukung kegiatan

pengabdian

masyarakat

Adanya sarana dan prasarana

meliputi laboratorium,

perpustakaan, bengkel dan

peralatan dengan jumlah yang

memadai dan kualitas yang

baik

Ketersediaan sarana

dan prasarana yang

sesuai standar

mutu,keselatan

kerja.kesehatan,

kenyamanan, dan

keamanan untuk

pengabdian

masyarakat sebesar

80 %

4.7 Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat

4.7.1 Pengertian

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal

tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada

masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas





92

untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian

kepada masyarakat sebagaimana dimaksud diatas adalah lembaga pengabdian kepada

masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk

lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. LPPM

wajib:

a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada

masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat

perguruan tinggi;

b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan

mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada

masyarakat;

e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada

masyarakat;

g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat

yang berprestasi;

h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada

lembaga lain melalui kerja sama; dan

i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Perguruan tinggi wajib:

a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan

bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;





93

b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling

sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam

menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan

teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan

bangsa;

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian

kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada

masyarakat secara berkelanjutan;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian

kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada

masyarakat;

e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat

dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian

kepada masyarakat;

f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama

pengabdian kepada masyarakat;

g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi

sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan

h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada

masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat

paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.







94

Perencanaan

pengabdian

masyarakat

Adanya rencana strategis


Disusun setiap 5 tahun

sekali sesuai dengan

renstra institusi

Pelaksanaan

pengabdian

masyarakat

Adanya pelayanan

pelaksanaan pengabdian

masyarakat

a. Workshop

penulisan proposal

1 kali dalam

setahun

b. Workshop

penulisan artikel

ilmiah minimal 1 kali

dalam setahun

c. Lokakarya

mengenai HKI 1 kali

dalam setahun

Pengendalian

pengabdian

masyarakat

a. Adanya Gugus Penjamin

atau Kendali Mutu dengan

tugas dan tanggung jawab

yang jelas dalam

pengendalian mutu

pengabdian masyarakat.

b. Adanya peraturan dan

pedoman pengabdian

masyarakat

a. Pelaksanaan audit

internal 2 kali

setahun

b. Pelaksanaan audit

eksternal 2 kali

setahun

c. Sosialisasi

peraturan dan

pedoman

pengabdian

masyarakat

dilakukan 2 kali





95

setahun

Pemantauan dan

Evaluasi


evaluasi terhadap pelaksanaan


a. Kegiatan monitoring

dan evaluasi

dilakukan 1 kali

dalam setahun.

b. Memberikan

penghargaan

kepada pelaksana

berprestasi

4.8 Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

4.8.1 Pengertian

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan

kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian

kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk

pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan

pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan

lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan

untuk membiayai:

a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;

b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;

d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;

e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan

f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.





96

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur

berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana

pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada

masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat

yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi

hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana.



Pendanaan yang

berasal dari

kerjasama

kegiatan

pengabdian

dengan instansi di

dalam/luar negeri

yang relevan

dengan mandate

Adanya perolehan hibah

pengabdian masyarakat dari

luar institsi

Perolehan hibah

pengadian masyarakat

dari luar institusi minimal

1 (satu) kali per

semester





97

BAB 5

STANDAR KEMAHASISWAAN

5.1.1 Pengertian

Di dalam UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah

peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi

muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan

karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas

di masa datang.

Sebagai peserta didik, mahasiswa memerlukan bimbingan selama proses pendidikan

sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional. Pembimbingan

kemahasiswaan pada dasarnya merupakan pembimbingan pembelajaran agar potensi

yang dimiliki oleh mahasiswa dapat berkembang maksimal untuk membentuk

kompetensi yang berguna dalam kehidupannya. Alumni adalah lulusan dari program

studi baik D3 dan S1.





98



Penerimaan Mahasiswa

a. Institusi harus menetapkan kriteria

mahasiswa yang diterima berdasarkan

hasil seleksi masuk yang diselenggarakan

secara objektif dan independen

b. Institusi harus menyelenggarakan seleksi

penerimaan mahasiswa baru dengan

prosedur yang jelas

c. Institusi harus menyelenggarakan

promosi secara berkala dengan

menggunakan berbagai media secara

efektif

a. Adanya buku pedoman Penerimaan

Mahasiswa Baru (PMB)

b. Ketersediaan PSM Penerimaan

mahasiswa baru

c. Tersedianya laporan monitoring dan

evaluasi kegiatan promosi dalam

melakukan pemasaran mahasiswa

baru

Pelayanan Mahasiswa

a. Institusi harus menyediakan unit

pelayanan mahasiswa yang mencakup

akademik, operasional perkuliahan,

a. Terdapat loket pelayanan pada

masing-masing bidang yaitu

akademik dan operasional





99

keuangan, dan administrasi

kemahasiswaan

b. Unit pelayanan mahasiswa bidang

akademik harus memberikan pelayanan

secara optimal

c. Pelayanan operasional perkuliahan dan

administrasi harus dilakukan oleh bagian

yang secara khusus dibentuk untuk

pelaksanaan kegiatan tersebut

d. Pelayanan administrasi keuangan harus

ditangani oleh unit keuangan

e. Institusi harus menetapkan standar rasio

pelayanan dengan jumlah mahasuswa

yang dilayani

perkuliahan (4 loket), keuangan (1

loket), dan administrasi mahasiswa (2

loket).

b. Jam pelayanan bidang yang

berkaitan dengan perkuiahan

tersedia mengikuti jam pelaksanaan

perkuliahan dan jam kerja institusi.

c. Terdapat pembagian tugas pada

masing-masing staf akademik dan

kemhasiswaan:

Pelayanan perkuliahan, Pelayanan

seminar dan skripsi, Administrasi

mahasiswa, Administrasi organisasi

mahasiswa dan konselin, dan

Pengembangan prestasi mahasiswa

non akademik.

d. Terdapat satu loket keuangan yang

khusus bertugas melayani





100

administrasi keuangan mahasiswa.

e. Rasiao pelayanan terhadap

mahasiswa adalah 1:100

Penanganan Keluhan

a. Setiap bagian harus memerikan

pelayanan atas keluhan mahasiswa

secara cepat, tepat dan memuaskan

b. Institusi harus memiliki prosedur

penanganan keluhan dan pengaduan

mahasiswa yang sederhana dan mudah

diakses

c. Institusi harus melakukan sosialisasi

kepada seluruh stakeholder tentang

prosedur penanganan keluhan

a. Untuk menampung keluhan

mahasiswa ataupun dosen dan

karyawan disediakan call center

akademik dan kemahasiswaan, email

atau forum diskusi lainnya seperti

facebok ataupun kotak kritik dan

saran.

b. Prosedur penanganan keluhan dan

pengaduan mahasiswa telah diatur

dalam PSM akademik nomor: ST3-

TEL/PSM/BAAK/001

c. Diadakan rapat terkait dengan

sosialisasi prosedur pemberian dan

penanganan keluhan baik secara

langsung ataupun dengan pemberian





101

surat edaran.

Kode Etik

a. Institusi harus menyusun kode etik

mahasiswa yang diterapkan secara

konsisten dengan sanksi yang tegas bagi

yang melanggarnya

b. Kode etik harus disosialisasikan kepada

mahasiswa agar dapat dipahami dan

dipatuhi

a. Kode etik mahasiswa dimasukan

dalam Buku Panduan Institusi yang

akan dibagikan kepada seluruh

mahasiswa.

b. Terhadap mahasiswa yang

melakukan pelanggaran kode etik

akan mendapatkan sanksi sesuai

yang telah disepakati dan ditetapkan.

c. Sosialisasi mengenai kode etik

disampaikan pada saat Masa

Orientasi Mahasiswa dan juga

dIcantumkan dalam Buku Panduan

Institusi yang akan dibagikan kepada

masing-masing mahasiswa.

Kegiatan

kemahasiswaan

a. Insititusi harus mendorong mahasiswa

unuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan

kemahasiswaan

a. Untuk mendorong keaktifan

mahasiswa, bidang kemahasiswaan

akan menerapkan SKPI (Surat





102

b. Kegiatan mahasiswa seharusnya

mendukung kompetensi lulusan sejalan

dengan kegiatan pembelajaran,

pengembangan minat dan bakat

c. Institusi seharusnya menyediakan

fasilitas bagi kegiatan mahasiswa

Keterangan Pendamping Ijazah) dan

juga memberlakukan adanya

stimulus berupa uang pembinaan

untuk mahasiswa yang berprestasi

non akademik.

b. Terdapat Unit Kegiatan Mahasiswa

(UKM) yang terbagi dalam UKM

olahraga, penalaran, seni dan juga

bakat minat

c. Fasilitas yang sebaiknya disediakan

bagi kegiatan mahasiswa

diantaranya: ruang UKM, lapangan

dan alat olahraga, alat music dan

kesenian, serta berbagai keperluan

pendukung lainnya.

Bimbingan Konseling

a. Institusi harus mempunyai program

bimbingan dan konseling yang dapat

melayani seluruh mahasiswa

a. Program konseling bagi mahasiswa

dibuka bagi semua mahasiswa yang

membutuhkan.





103

b. Unit konseling seharusnya disediakan

oleh institusi bagi mahasiswa yang

membutuhkan bimbingan

b. Untuk mendukung pelayanan

konseling mahasiswa tersedia unit

konseling dibawah bidang

kemahasiswaan.

Pembinaan Organisasi

Mahasiswa

Pembinaan mahasiswa melalui

Kemahasiswaan

a. Adanya sosialisasi buku pedoman

institusi dan pola umum

pemberdayaan mahasiswa.

b. Pembinaan kepada lembaga

mahasiswa oleh Wakil Ketua I dan

program studi yang diadakan minimal

1 (satu) kali dalam setiap semester

Struktur Organisasi Kemahasiswaan a. Terbentuk struktur organisasi

mahasiswa berupa Badan Eksekutif

Mahasiswa (BEM) di tingkat Sekolah

Tinggi dan Dewan Perwakilan

Mahasiswa (DPM).

b. Terdapat program kerja organisasi

mahasiswa.





104

c. Tersedia pedoman monitoring dan

evaluasi kegiatan.

Beasiswa Memberikan program beaasiswa kepada

mahasiswa

a. Terdapat program beasiswa yang

telah berlaku efektif.

b. Beasiswa yang diberikan dari

penyandang dana nasional, lokal.

c. Beasiswa internal yang telah berlaku

secara rutin.

d. Program beasiswa telah memiliki

dampak pada prestasi belajar

mahasiswa.

Kesehatan Memberikan program pelayanan kesehatan a. Bentuk pelayanan kesehatan berupa

pengobatan gratis bagi mahasiswa.

b. Ada asuransi kesehatan atau

sejenisnya yang sudah berfungsi

efektif.

Tracer study dan alumni Tracer study alumni a. Terdapat unit khusus di tingkat





105

sekolah tinggi yang

menyelenggarakan tracer study

sebagai sistem yang terintegrasi di

level sekolah tinggi

b. Terdapat anggaran rutin untuk

melakukan tracer study

c. Jumlah unit yang memanfaatkan

data dan informasi dari tracer study

terdokumentasi

a. Ikatan alumni universitas/ fakultas a. Terdapat bentuk kerjasama antara

sekolah tinggi/program studi dengan

ikatan alumni

b. Terdapat penggalangan dana (dana

abadi) melalui usaha bersama alumni

dengan almamater

b. Peluang kerja alumni baru a. Terdapat Pusat Karir di tingkat

Sekolah Tinggi

b. Terdapat Sistem Informasi Pusat





106

Karir

c. Terdapat bentuk kerjasama formal

dengan dunia kerja terkait dengan

ikatan dinas dengan alumni

d. Terdapat dokumentasi mengenai

Pusat Karir dalam membantu alumni

baru mencari kerja

e. Terdapat program peningkatan

softskill bagi calon alumni





107

BAB 6

STANDAR KERJASAMA

6.1.1 Pengertian

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling

mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yng baik. Adanya sinergi

ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau

bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling

menguntungkan.

Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan

berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi

perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama

dalam dan luar negeri.





108



Institusi harus menjalin

kerjasama berdasarkan

prinsip kesetaraan,

saling menghormati dan

saling menguntungkan

Institusi harus menjalin kerjasama

berdasarkan prinsip kesetaraan, saling

menghormati dan saling menguntungkan

a. Unit Kerjasama memiliki MoA dan

MoU yang dijadikan dasar dalam

menjalin kerjasama.

b. Menjalin kerjasama dalam negeri

(profit dan non profit)

c. Menjalin kerjasama luar negeri

Kerjasama yang

dilaksanakan harus

bertujuan meningkatkan

kinerja dan mutu

institusi

Kerjasama yang dilaksanakan harus

bertujuan meningkatkan kinerja dan mutu

institusi

a. Unit Kerjasama harus melaksanakan

kegiatan kerjasama dengan mitra,

banyak dalam jumlah

b. Kerjasama harus dapat meningkatkan

mutu institusi

c. Bentuk Kerjasama harus ditinjau

kembali minimal setiap tahun sekali

baik secara internal maupun eksternal

d. Bentuk kerjasama harus relevan

dengan bidang keahlian PS





109

Kerjasama yang

dilaksanakan harus

meliputi kegiatan-

kegiatan yang berkaitan

dengan Tri Dharma

Perguruan Tinggi dalam

rangka pencapaian visi,

misi, dan tujuan institusi

Kerjasama yang dilaksanakan harus

meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan

dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam

rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan

institusi

a. Harus memiliki kerjasama yang

mendukung kegiatan institusi dalam

bidang pendidikan

b. Harus memiliki kerjasama yang


bidang penelitian

c. Harus memiliki kerjasama yang


bidang pengabdian masyarakat

d. Kegiatan kerjasama yang

dilaksanakan harus mengacu pada

visi, misi, dan tujuan institusi

standar mutu...2019/10/10 · 1.3 pelaksanaan standar mutu it telkom keberhasilan pelaksanaan...

Documents