standar operasional prosedur (sop) uji...
TRANSCRIPT
STANDAR OPERASIONAl PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI
OlEH
PEJABAT PENGElOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
PPATK
DIREKTORAT KERJASAMA DAN HUMAS
JI. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120
Telp : (021) 3850455/Fax: (021) 3856809/ Email : [email protected]
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSJ
Nomor SOP t;(~/OT.O?>.OI/"\II(Ol()(ca
Tanggal pembuatan 27 Agustus 2018
KEUANGAN Tanggal revisi 28 Agustus 2018
Tanggalpengesahan 29 Agustus 2018
Disahkan oleh Direktur Kerja sarna dan Humas PPATK
Judul SOP UJI KONSEKUENSI
Osaar Hukum Kuallfikasl pelakaaDa
1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang 1 Memahami tugas pokok dan fungsi PPlD Keterbukaan Informasi Publik
2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 2 Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik dan pelayanan publik Keterbukaan Informasi Publik
3 Peraturan Presiden Rl Nomor 103 Tahun 2016 tentang 3 Menguasai Tata Pembukuan Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
4 Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang 4 Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima Standar Pelayanan Informasi PubJik
5 Peraturan KepaJa Pusat Pelaporan dan AnaJisis Transaksi 5 Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan unit kerja Keuangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata lain Kerja Pusat Pelaporan dan AnaJisis Transaksi Keuangan
6 Peraturan KepaJa Pusat Pelaporan dan AnaJisis Transaksi 6 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana Keuangan Nomor: PER-07 I 1.03/PPATK/07114 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
7 Peraturan KepaJa Pusal Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-081 1.03/PPATK/07114 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusal Pelaporan dan AnaJisis Transaksi Keuangan
Keterkaitall Peralatall/ perlengkapan
1. Dengan masyarakat yang membuluhkan
informasi dari pemerintah
I. F'ormuJir isian
2. komputer
3. Pesawat Telepon
4 Jaringan Internet
5 ATK
PeriD.gatall Pellcatatall dall pelldatBBIl
1
2
3
Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Balk
Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
Bila Prosedur ini tidak berjalan roaka Image Positif PPATK terhadap masyarakat menjadi NegatiJ
I. Dicatat pada buku rekap informasi
2. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
SOP UJI KONSEKUENSI
Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak tennasuk dalam DIP dengan melibatkan Unit Pelayanan Informasi Publik
IAtasan PPID memberikan pcnimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud
bersifat rahasia berdasarkan
y
Pe1aksana Pendukung
Kegiatan KeteranganNo
PPID AtlUlan PPlD I Unit Kerja Pemohon Kelengkapan Walrtu Output
Berkas permohonan informasi/ dokumen dari Berkas permohonan Isetia p saat sesuai tahun
anggaran informasi yang telah diisi I pemohon iruormasi lengkap dan diJampiri
fotokopi/ scan identitas (NIKI
hukum: UU KIP 141Pada hari dan jam kerja 2008 dan PERK! I 2010
2
3 Informasi /dokumen yangIPada hari dan jam kerja. r aOKumen dan telah dinyatakan terbuka maksimal 10 (sepuluhl untuk pemohon hari kerja . sejak
permohonan informasi teregistrasi
/dokumen yang Maksimal diberikan publik yang oleh pemohon informasi dengan
4 Memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon perpanjangan pemenuhan oleh pemohon
menandatangani tanda bukti atau surat pennohonan informasi informasi atau surat penerimaan atau memberikan surat jika selama 7 (tujuhl hari sejak penolakan penolakan kepada pemohon jika dokumen pemberitahuan tenulis status informasi dokumen dikategorikan diberikan dan tidak dapat dinyatakan rahasia. diperpanjang lagi
DIREKTUR KERJASAMA DAN HUMAS
P~P~K C ./
Muham d Salman