standar pelayanan dinas kependudukan dan … · kota tangerang selatan iii-1 standar pelayanan...
TRANSCRIPT
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-1
STANDAR PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
3.1 Jenis Pelayanan
Jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada umumnya adalah merupakan jenis
pelayanan yang bersifat administrasi, dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan. Jenis pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan terbagi ke dalam 4 (empat) bidang pelayanan yang di
dalamnya mengatur beberapa jenis pelayanan, yaitu:
1. Pencatatan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Pencatatan Biodata Penduduk bagi WNI Yang Datang Dari Luar Negeri
Karena Pindah
3. Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Terbatas
4. Pencatatan Biodata Penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
Tetap
5. Perubahan Biodata bagi Penduduk WNI Datang dari Luar Negeri karena
Pindah atau Orang Asing
6. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Penduduk Warga Negara Indonesia
7. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) bagi Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Tetap
8. Perubahan KK karena Penambahan Anggota Keluarga dalam KK bagi
penduduk yang Mengalami Kelahiran dan Kedatangan
9. Perubahan KK karena Penambahan Anggota Keluarga untuk menumpang
kedalam KK bagi Penduduk WNI
10. Perubahan KK Penambahan Anggota Keluarga bagi Orang Asing yang
Memiliki Izin Tinggal Tetap untuk Menumpang ke dalam KK WNI atau
Orang Asing
11. Perubahan KK karena Pengurangan Anggota Keluarga dalam KK
12. Perubahan KK karena Pengurangan Anggota Keluarga dalam KK bagi
Penduduk yang Mengalami Kematian dan Kepindahan
13. Penerbitan KK karena Hilang atau Rusak bagi WNI atau Orang Asing
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-2
14. Penerbitan KTP-el baru bagi Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap
15. Penerbitan KTP-el Baru bagi Penduduk WNI di Kecamatan
16. Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI melalui Online
17. Paket Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga di Kelurahan
18. Paket Pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga melalui online
19. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
20. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui Online
21. Pencetakan KIA menggunakan Anjungan KIA Mandiri
22. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI dalam
Satu Desa/Keluarahan
23. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI dalam
Satu Kecamatan
24. Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Dalam Wilayah NKRI Antar
Kecamatan Dalam Satu Kota
25. Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap
Dalam Wilayah NKRI Dalam Kabupaten/Kota
26. Pembuatan Surat Pindah WNI antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi
27. Pembuatan Surat Datang WNI antar Kabupaten/Kota atau Provinsi
28. Pendaftaran Datang Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas dan
Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap Antar Kabupaten/Kota Atau
Antar Provinsi
29. Pendaftaran Pindah Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas dan
Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Tetap Antar Kabupaten/Kota Atau
Antar Provinsi
30. Pendaftaran Penduduk Yang Bertransmigrasi
31. Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara Penduduk WNI yang akan
pindah keluar negeri
32. Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara Penduduk WNI Datang dari Luar
Negeri karena Pindah dan Menetap di Indonesia
33. Pendaftaran Pindah Datang Antara Negara Orang Asing Datang dari Luar
Negeri dengan izin tinggal terbatas
34. Pendaftaran Orang Asing yang Memiliki Izin Tinggal Terbatas yang
berubah Status menjadi Izin Tinggal Tetap
35. Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara Orang Asing yang memiliki Izin
Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri
36. Pencatatan Kelahiran di tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI
37. Pencatatan Kelahiran di Tempat Domisili Ibunya bagi Penduduk Orang
Asing
38. Pencatatan Kelahiran Orang Asing Pemegang Izin Kunjungan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-3
39. Pencatatan Kelahiran Anak yang tidak di ketahui asal-usulnya atau
keberadaan orang tuanya
40. PencatatanKelahiran Di Luar Wilayah NKRI
41. Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing di Daerah
42. Peristiwa Penting Lainnya
43. Pencatatan Perkawinan di Daerah
44. Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan
45. Pencatatan Perkawinan Antar Warga Negara Asing
46. Pelaporan Perkawinan WNI di Luar NKRI
47. Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan di Luar Negeri
48. Pencatatan Pembatalan Perceraian
49. Pencatatan Kematian Di Daerah
50. Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak
Ditemukan Jenazahnya
51. Pencatatan Kematian Yang Ditemukan Jenazahnya Tetapi Tidak Diketahui
Identitasnya
52. Pelaporan Kematian Di Luar Wilayah NKRI
53. Pencatatan Pengangkatan Anak
54. Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah NKRI
55. Pencatatan Pengakuan Anak
56. Pencatatan Pengesahan Anak
57. Pencatatan Perubahan Nama
58. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Di Daerah
59. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Di Luar Wilayah NKRI
60. Pencatatan Pembetulan Akta Pancatatan Sipil
61. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
62. Pencataan Penduduk Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
63. Pendataan Orang Terlantar
64. Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri
65. Scanner dan Pengelolaan Arsip
66. Legalisir Akta Catatan Sipil
67. Updating Aplikasi SIAK
68. Rekap Database SIAK
69. Pengeloaan Website
70. Pemanfaatan Data Kependudukan
71. Permohonan Data Administrasi Kependudukan
72. Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data
73. Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA)
74. Aplikasi Sistem Informasi Penduduk Tangerang Selatan (Siduta)
75. Aplikasi Sistem Informasi Geografis Tangerang Selatan (Sigantengs)
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-4
76. Disdukcapil Corner
77. Operator Pencatatan Sipil
78. Operator Pendaftaran Penduduk
3.2 Standar Pelayanan
Sebelum memulai penyusunan rancangan, penyelenggara pelayanan
terlebih dahulu perlu mengidentifikasi Standar Pelayanan yang sudah ada
sebelumnya. Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama
dalam menyusun Rancangan Standar Pelayanan selanjutnya. Melalui Standar
Pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang sudah
tertata dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan Standar
Pelayanan tersebut.
Dalam pelaksanaan pelayanan publik disusun dengan memperhatikan
kemampuan penyelenggaraan, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, komponen Standar
Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point)
meliputi persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu
penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran
dan masukan. Kedua, komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi dasar hukum, sarana prasarana
dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana atau pengawasan internal, jumlah
pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
dan evaluasi kinerja pelaksana.
Adapun Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan adalah:
1. PENCATATAN BIODATA PENDUDUK BAGI WARGA NEGARA INDONESIA
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
Persyaratan Pencatatan dan penerbitan
Biodata Penduduk: a. Surat pengantar RT dan RW b. Dokumen kependudukan al:
- Kutipan Akta Kelahiran - Ijazah atau STTB terakhir
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-5
- KK
- KTP el - Kutipan Akta Perkawinan - Kutipan Akta Perceraian
- Bukti pelaporan kelahiran WNI di LN c. Formulir F.1-01
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan mencatat buku harian
peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi biodata data kependudukan. c. Operator SIAK mengentry serta merekam
data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK.
d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah ybs mendapatkan NIK.
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Surat Biodata Penduduk WNI
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-6
Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. BHPPK b. Ruang Pelayanan
c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi
f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-7
2. PENCATATAN BIODATA PENDUDUK WNI YANG DATANG DARI LUAR
NEGERI KARENA PINDAH
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK):
a. Formulir biodata WNI yang datang dari LN (F.1-04)
b. Paspor c. Surat Kedatangan dari LN
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan KK b. Menandatangani formulir biodata dan
melakukan perekaman data ke dalam
database kependudukan c. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani KK
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen Biodata Penduduk WNI yang datang dari LN
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-8
tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. BHPPK
b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi
e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-9
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
3. PENCATATAN BIODATA BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN
TINGGAL TERBATAS
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Formulir Biodata WNA Pemegang KITAS
(F.1-04) b. Paspor
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan KK
b. Menandatangani formulir biodata dan melakukan perekaman data ke dalam
database kependudukan c. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani KK
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen biodata penduduk WNA pemegang KITAS
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-10
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. BHPPK
b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain
d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-11
pelayanan c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
4. CATATAN BIODATA BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL
TETAP
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. Formulir Biodata WNA Pemegang KITAP (F1.08)
b. Paspor KK
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan KK
b. Menandatangani formulir biodata dan melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK
3. Jangka Waktu
Pelayanan
4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen biodata penduduk WNA pemegang
KITAP
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-12
Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. BHPPK b. Ruang Pelayanan
c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi
e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana d. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. e. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
f. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-13
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
5. PERUBAHAN BIODATA BAGI PENDUDUK WNI DATANG DARI LUAR NEGERI
KARENA PINDAH ATAU ORANG ASING
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan
Pelayanan
a. Surat Pernyataan Perubahan Data
Kependudukan b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk
WNI KK
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi
b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
c. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
d. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani surat keterangan
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen Biodata Penduduk
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-14
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. BHPPK b. Ruang Pelayanan
c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi
e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-15
Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
6. PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PENDUDUK WNI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. Formulir permohonan Kartu Keluarga (KK) b. KK lama (asli) c. Akta Perkawinan/Akta Cerai/Akta
Kelahiran/Akta Kematian d. Formulir (F1-05) apabila ada perubahan
elemen data e. Dokumen pendukung (ijazah
terakhir/paspor/SK kerja formal)
f. Data pendukung (golongan darah/nomor kontak/e-mail)
g. SKPWNI karena pindah penduduk
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan KK
b. Menandatangani formulir permohonan KK
dan melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen KK Baru
6. Penanganan
Pengaduan, Saran
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-16
dan Masukan b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. BHPPK
b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi
e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-17
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
7. PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN
TINGGAL TETAP
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. Surat Pengantar dari RT/RW b. KITAP bagi WNA
c. Kutipan Akta Pekawinan/Kutipan Akta Nikah WNA
d. Kutipan Akta Pekawinan/Kutipan Akta
Nikah Campuran e. SKDOA bagi penduduk yang datang dalam
wilayah NKRI f. SKPOA bagi penduduk yang pindah dalam
wilayah NKRI
g. EPO (exit permit only) bagi WNA pindah ke LN
h. Akta Kelahiran i. Akta Kematian
j. Formulir
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-18
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi
dan validasi data b. Petugas operator melakukan perekaman
data ke dalam database kependudukan
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen KK
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan a. BHPPK
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-19
fasilitas b. Ruang Pelayanan
c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi
f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
8. PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA DALAM KK
BAGI PENDUDUK YANG MENGALAMI KELAHIRAN DAN KEDATANGAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan
Pelayanan
a. Formulir permohonan KK
b. KK lama (asli) c. KTP el
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-20
d. Kutipan Akta Kelahiran
e. SKDWNI
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Mencatat dalam buku harian peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting b. Operator melakukan verifikasi dan validasi
c. Menandatangani formulir permohonan KK d. Petugas melakukan verifikasi dan validasi
e. Petugas mencatat dan merekam data penduduk
f. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani surat keterangan
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan KK baru
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-21
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. BHPPK
b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain
d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-22
9. PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA UNTUK
MENUMPANG KE DALAM KK BAGI PENDUDUK WNI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan
Pelayanan
a. KTP el
b. KK lama c. KK yang akan ditumpangi d. Surat Keterangan Pindah Datang bagi
penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI; dan/atau
e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri
karena pindah
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Mencatat dalam buku harian peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi biodata data kependudukan. c. Operator merekam data ke dalam
database kependudukan d. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani dokumen KK
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen KK
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-23
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-24
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
10. PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA BAGI
ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP UNTUK MENUMPANG
KE DALAM KK WNI ATAU ORANG ASING
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. KK lama
b. KK yang ditumpangi c. Paspor
d. KITAP e. Akta Kelahiran f. Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah bagi
yang sudah menikah
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
b. Petugas kelurahan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan KK
c. Lurah menandatangani formulir
permohonan KK d. Menyampaikan formulir permohonan KK
kepada camat e. Petugas kecamatan melakukan verifikasi
dan validasi f. Camat menandatangani formulir
permohonan KK
g. Menyampaikan formulir permohanan KK ke Disdukcapil
h. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
i. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani KK
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen KK
6. Penanganan a. Media langsung atau tatap muka oleh
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-25
Pengaduan, Saran
dan Masukan
bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. BHPPK
b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain
d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-26
c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
11. PERUBAHAN KK KARENA PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA DALAM KK
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir permohonan KK b. KK lama (asli)
c. KTP el d. Kutipan Akta Kematian e. SKPWNI
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Mencatat dalam buku harian peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting b. Petugas kelurahan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan KK c. Lurah menandatangani formulir
permohonan KK d. Menyampaikan formulir permohonan KK
kepada camat
e. Petugas kecamatan melakukan verifikasi dan validasi
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-27
f. Camat menandatangani formulir
permohonan KK g. Menyampaikan formulir permohanan KK
ke Disdukcapil
h. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
a. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen KK baru
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-28
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. BHPPK b. Ruang Pelayanan
c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi
e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
12. PERUBAHAN KK KARENA PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA DALAM KK
BAGI PENDUDUK YANG MENGALAMI KEMATIAN DAN KEPINDAHAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan a. KTP el
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-29
Pelayanan b. KK lama
c. KK yang akan ditumpangi d. Kutipan Akta Kelahiran e. Surat Keterangan Pindah Warga Negara
Indonesia (SKPWNI)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
b. Petugas kelurahan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan KK
c. Lurah menandatangani formulir
permohonan KK d. Menyampaikan formulir permohanan KK
ke Disdukcapil e. Petugas operator melakukan perekaman
data ke dalam database kependudukan f. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani KK
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen KK
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-30
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. BHPPK b. Ruang Pelayanan
c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi
e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-31
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
13. PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PENDUDUK WNI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir permohonan Kartu Keluarga (KK) b. KKyang rusak (bagi yang rusak) c. Surat keterangan kehilangan dari
kepolisian (bagi yang hilang) d. KTP-el
e. Paspor (bagi orang asing)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
b. Petugas kelurahan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan KK c. Lurah menandatangani formulir
permohonan KK d. Menyampaikan formulir permohanan KK
ke Disdukcapil e. Petugas operator melakukan perekaman
data ke dalam database kependudukan
f. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen KK terbaru
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-32
Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. BHPPK
b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi
e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-33
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
14. PENERBITAN KTP BARU BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN
TINGGAL TETAP
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir permohonan KTP b. Kartu Keluarga
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan mencatat dalam Buku
Harian Peristiwa Kependududkan dan Peristiwa Penting
b. Petugas Registrasi melakukan verifikasi
dan validasi data c. Petugas operator melakukan perekaman
data ke dalam database kependudukan d. Kepala Dinas menerbitkan KTP-el
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan KTP el
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-34
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. BHPPK b. Ruang Pelayanan
c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi
e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-35
Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
15. PENERBITAN KTP EL BARU BAGI PENDUDUK WNI DI KECAMATAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Kartu Keluarga b. KTP lama/Surat Kehilangan c. Akta kelahiran (bagi yang baru rekam
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi
dan validasi data b. Petugas operator melakukan perekaman
data ke dalam database kependudukan c. Kepala Dinas menerbitkan KTP-el d. Petugas pelayanan mencatat dalam Buku
Harian Peristiwa Kependududkan dan Peristiwa Penting
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen KTP el
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-36
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. BHPPK b. Ruang Pelayanan
c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi
e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-37
Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
16. PENERBITAN KTP-EL BARU BAGI PENDUDUK WNI MELALUI ONLINE
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Kartu Keluarga b. KTP lama/Surat Kehilangan c. Akta kelahiran (bagi yang baru rekam)
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi
dan validasi data b. Petugas operator melakukan perekaman
data ke dalam database kependudukan c. Kepala Dinas menerbitkan KTP-el d. Petugas pelayanan mencatat dalam Buku
Harian Peristiwa Kependududkan dan Peristiwa Penting
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen KTP el
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-38
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. BHPPK b. Ruang Pelayanan
c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi
e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-39
Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
17. PAKET PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU KELUARGA DI
KELURAHAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
Membawa berkas persyaratan untuk Akta: a. Surat kelahiran asli dari
dokter/bidan/Puskesmas/Klinik b. Fotokopi KK orang tua c. Fotokopi KTP orang tua dan saksi
kelahiran d. Fotokopi buku nikah lengkap
e. Mengisi formulir surat keterangan lahir dan surat pernyataan bermateri Rp. 6000
f. Dokumen pendukung lainnya Membawa berkas persyaratan untuk KK: a. Fotokopi KK lama (asli)
b. Fotokopi buku nikah c. Fotokopi KTP bagi yang sudah memiliki
d. Fotokopi Akta Lahir (semua nama di KK) e. Dokumen pendukung (ijazah
terakhir/paspor/SK kerja formal) f. Data pendukung (golongan darah/nomor
kontak/e-mail)
g. Fotokopi Paspor yang masih berlaku
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas kelurahan melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan
b. Petugas kelurahan mencetak draft KK
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-40
c. Petugas kelurahan melakukan input data
sesuai dengan dokumen pendukung d. Petugas register mengantar berkas ke
Disdukcapil
e. Kasie kelahiran melakukan verifikasi dan validasi berkas akta kelahiran
f. Kabid pelayanan pencatatan sipil melakukan verifikasi dan validasi berkas akta kelahiran
g. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
h. Petugas operator mencetak kutipan akta kelahiran
i. Kasie identitas mengajukan pesetujuan validasi ke kabid pelayananan pendaftaran penduduk
j. Kabid menyetujui validasi dokumen KK k. Kasie identitas mengajukan cetak KK
l. Operator pelayanan pendaftaran penduduk mencetak KK
m. Dinas menyerahkan Akta dan KK ke Kelurahan
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen akta kelahiran dan KK baru
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-41
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja a. Rapat koordinasi intern terkait
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-42
pelayanan pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
18. PAKET PELAYANAN AKTA KELAHIRAN DAN KARTU KELUARGA MELALUI
ONLINE
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
Membawa berkas persyaratan untuk Akta: a. Surat kelahiran asli dari
dokter/bidan/Puskesmas/Klinik
b. Fotokopi KK orang tua c. Fotokopi KTP orang tua dan saksi
kelahiran d. Fotokopi buku nikah lengkap
e. Mengisi formulir surat keterangan lahir dan surat pernyataan bermateri Rp. 6000
f. Apabila mengurus anak yang kedua dan
seterusnya harus melampirkan akta kelahiaran anak sebelumnya
g. Dokumen pendukung lainnya Membawa berkas persyaratan untuk KK: a. Fotokopi KK lama (asli)
b. Fotokopi buku nikah c. Fotokopi KTP bagi yang sudah memiliki
d. Fotokopi Akta Lahir (semua nama di KK) e. Dokumen pendukung (ijazah
terakhir/paspor/SK kerja formal) f. Data pendukung (golongan darah/nomor
kontak/e-mail)
g. Fotokopi Paspor yang masih berlaku
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas persyaratan
b. Kasie kelahiran melakukan verifikasi dan validasi barkas persyaratan akta kelahiran
c. Kabid pelayanan pencatatan sipil
melakukan verifikasi dan validasi barkas persyaratan akta kelahiran
d. Petugas operator pelayanan catatan sipil mencetak akta kelahiran
e. Kasie indentitas penduduk mengajukan cetak KK
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-43
f. Operator pelayanan pendaftaran
penduduk mencetak KK g. Petugas dinas menyerahkan akta dan KK
ke loket B
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Akta kelahiran dan KK baru
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-44
d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
19. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) b. Fotokopi KTP orang tua
c. Akta kelahiran
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas dokumen persyaratan b. Petugas operator melakukan perekaman
data ke dalam database kependudukan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-45
c. Kepala Dinas menerbitkan KIA
d. Mencatat dalam buku harian peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen KIA
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-46
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
20. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) MELALUI ONLINE
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
b. Fotokopi KTP orang tua c. Akta kelahiran
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas dokumen persyaratan
b. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
c. Kepala Dinas menerbitkan KIA
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-47
a. Mencatat dalam buku harian peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Dokumen KIA
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-48
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
21. PENCETAKAN KIA MENGGUNAKAN ANJUNGAN KIA MANDIRI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
b. Fotokopi KTP orang tua c. Akta kelahiran
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Masukkan kode NIK anak pada aplikasi
SIAK b. Lakukan pengecekan data yang kemudian
diprint
c. Hasul percetakan KIA dilakukan serah terima
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-49
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Laporan Jumlah Blangko KIA
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-50
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
22. PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK WNI DALAM WILAYAH NKRI
DALAM SATU KELURAHAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Pengantar RT dan RW b. KTP el
c. KK d. Formulir (F.1-23)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian persitiwa kependudukan dan
peristiwa penting lainnya b. Petugas registrasi melakukan verifikasi
dan validasi data c. Petugas registrasi mencatat dalam buku
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-51
induk penduduk dan buku mutase
penduduk d. Lurah menerbitkan dan menandatangani
SKPDWNI
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan SKPDWNI
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-52
d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
23. PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK WNI DALAM WILAYAH NKRI
DALAM SATU KECAMATAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Pengantar RT dan RW b. KTP el
c. KK
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian persitiwa kependudukan dan
peristiwa penting
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-53
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi
dan validasi data c. Dinas menerbitkan dan menandatangani
SKPDWNI
d. Petugas registrasi mencatat dalam buku induk penduduk dan buku mutas
penduduk
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan SKPDWNI antar kelurahan
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-54
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
24. PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK WNI DALAM WILAYAH NKRI
DALAM SATU KABUPATEN/KOTA
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Pengantar RT dan RW
b. KTP el c. KK
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-55
d. Formulir (F.1-29) yang sudah
ditandatangani pemohon
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi
dan validasi data b. Petugas registrasi mencatat dalam buku
harian persitiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya
c. Lurah mengetahui dan menandatangani pada surat pengantar RT/RW
d. Petugas registrasi mencatat dalam buku
induk penduduk dan buku mutasi penduduk
e. Petugas registrasi meneruskan berkas formulir pemohonan kepada camat
f. Petugas kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data pendudukan
g. Camat menandatangani surat keterangan
pindah
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan SKPD
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-56
Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-57
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
25. PENDAFTARAN PINDAH DATANG ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN
TINGGAL TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP DALAM WILAYAH NKRI
DALAM SATU KOTA
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Formulir (F.1-57)
Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap:
a. KK untuk orang asing;
b. KTP untuk orang asing; c. Fotokopi Paspor dengan menunjukkan
aslinya; d. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Tetap;
Pindah Datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas:
a. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
b. Fotokopi Paspor; c. Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi
dan validasi data b. Petugas registrasi mencatat dalam buku
harian persitiwa kependudukan dan
peristiwa penting c. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani surat keterangan pindah datang
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan SKPD OA
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-58
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-59
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
26. PEMBUATAN SURAT PINDAH WNI ANTAR KABUPATEN/KOTA ATAU
PROVINSI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Formulir permohonan pindah
b. Berkas persyaratan, meliputi: a. KK (asli dan fotokopi)/ Surat
Keterangan Hilang KK dari Kepolisian; b. KTP-el (asli dan fotokopi)/ Surat
Keterangan Hilang KTP-el dari
Kepolisian; c. Penduduk Pindah (istri dan suami) dan
membawa anak usia dibawah 17 tahun, masih dalam ikatan perkawinan
melampirkan surat persetujuan dari istri atau suami;
d. Penduduk pindah dengan status cerai
hidup (istri atau suami), melampirkan fotokopi kutipan Akta Cerai dan
Salinan putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri;
e. Penduduk pindah (poin 5) yang membawa anak usia dibawah 17 tahun, agar melampirkan putusan
PA/PN mengenai hak asuh anal atau surat pernyataan dari mantan
istri/suami tentang persetujuan hak asuh anak, ditandatangani kedua pihak
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-60
bermaterai 6000;
f. Penduduk pindah dengan status cerai mati (istri atau suami) melampirkan fotokopi kutipan akta kematian
g. Penduduk Pindah berusia dibawah 17 tahun harus melampirkan:
1. Surat pernyataan persetujuan pindah dari orang tua bermaterai Rp. 6000
2. Fotokopi KTP-el Orang Tua
(Ayah/Ibu) 3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
4. KIA bagi yang memiliki/Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
5. Pas foto ukuran 4x6 (2 lembar)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
b. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani surat keterangan pindah c. Petugas registrasi mencatat dalam buku
harian persitiwa kependudukan dan peristiwa penting
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan SKPWNI
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-61
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
d. Pemberian alat pemadam kebakaran e. Jaminan kerahasiaan data penduduk
f. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-62
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
27. PEMBUATAN SURAT DATANG WNI ANTAR KABUPATEN/KOTA ATAU
PROVINSI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Formulir permohonan pindah
b. Berkas persyaratan, meliputi: 1. Surat Keterangan Pindah WNI
(SKPWNI) dari Disdukcapil Asal
2. KTP-el daerah asal (asli dan fotokopi/ surat keterangan hilang KTP-el dari
kepolisian) 3. Surat pernyataan persetujuan
menempati dan memiliki dokumen Kependudukan dengan alamat rumah/tempat tinggal
(kontrakan/kos/asrama) dari pemilik dan melampirkan fotokopi KTP-el
Pemilik Kontrakan/Kos/Asrama; 4. Surat Pernyataan kepemilikan rumah
sendiri atau dalam ikatan keluarga
untuk memiliki dokumen kependudukan dengan melampirkan
salah satu tanda bukti kepemilikan rumah dan fotokopi KTP-el pemilik
rumah; 5. Fotokopi buku nikah/Akta
Perkawinan/Akta Cerai
6. Penduduk datang yang berusia dibawah 17 tahun harus
melampirkan: a. Fotokopi KTP Orang Tua (Ayah dan
Ibu) b. Fotokopi Akta kelahiran anak c. Fotokopi KTP-el dan KK yang
ditumpangi d. Surat Kuasa pengurusan dokumen
pindah datang dari orang tua anak kepada penduduk/kepala keluarga
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-63
yang ditumpangi bermaterai
RP.6000.
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi
dan validasi data b. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani surat keterangan datang c. Petugas registrasi mencatat dalam buku
harian persitiwa kependudukan dan peristiwa penting
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan SKDWNI
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-64
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-65
28. PENDAFTARAN DATANG ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL
TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP ANTAR KAB/KOTA ATAU ANTAR
PROVINSI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Formulir permohonan pindah
b. Jika datang OA yang memiliki KITAP 1. KK OA
2. KTP el OA; 3. Paspor
4. KITAP 5. SKPOA
c. Jika datang yang memiliki KITAS:
1. KTP el OA 2. Paspor
3. KITAS 4. SKPOA
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan datang
c. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian persitiwa kependudukan dan
peristiwa penting
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) jam
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan SKD OA
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-66
sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-67
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
29. PENDAFTARAN PINDAH ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL
TERBATAS DAN IZIN TINGGAL TETAP ANTAR KAB/KOTA ATAU ANTAR
PROVINSI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir permohonan pindah b. Jika pindah OA yang memiliki KITAP
1. KK OA 2. KTP el OA
3. Paspor 4. KITAP
c. Jika pindah yang memiliki KITAS: 1. KTP el OA 2. Paspor
3. KITAS
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
b. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan datang
c. Petugas registrasi mencatat dalam buku
harian persitiwa kependudukan dan peristiwa penting
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) jam
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan SKP OA
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-68
Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-69
pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
30. PENDAFTARAN PINDAH PENDUDUK YANG AKAN BERTRANSMIGRASI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir b. KK
c. KTP el d. Kartu Seleksi Calon Transmigran e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi
dan validasi data b. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani surat keterangan datang c. Petugas registrasi mencatat dalam buku
harian persitiwa kependudukan dan
peristiwa penting
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) jam
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan SKP
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-70
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-71
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
31. PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA
YANG AKAN PINDAH KE LUAR NEGERI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
Formulir
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
b. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani SKPLN
d. Petugas registrasi mencatat dalam buku
harian persitiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan SKPLN
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-72
c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-73
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
32. PENDAFTARAN PINDAH DATANG ANTAR NEGARA PENDUDUK WNI
DATANG DARI LUAR NEGERI KARENA PINDAH DAN MENETAP DI
INDONESIA
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Paspor b. Dokumen pendukung lainnya yang
dikeluarkan oleh KBRI/Konjen RI di LN c. Akta Kelahiran
d. Ijazah terakhir e. Kutipan Akta Perkawinan/ Kutipan Akta
Nikah
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas registrasi melakukan verifikasi
dan validasi data b. Menerbitkan dan menandatangani SKDLN
c. Petugas registrasi mencatat dalam buku harian persitiwa kependudukan dan peristiwa penting
d. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
e. Menyerahkan SKDLN kepada camat, lurah, RT/RW
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-74
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan SKDLN
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-75
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
33. PENDAFTARAN PINDAH DATANG ORANG ASING DATANG DARI LUAR
NEGERI DENGAN IZIN TINGGAL TERBATAS
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir permohonan pindah b. Paspor
c. KITAS
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Menerbitkan dan menandatangani SKTT
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan SKTT
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-76
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. BHPPK b. Ruang Pelayanan
c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi
e. Ruang Konsultasi f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-77
penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
34. PENDAFTARAN ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TERBATAS
YANG BERUBAH STATUS MENJADI IZIN TINGGAL TETAP
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir b. Paspor
c. KITAP
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Petugas operator melakukan perekaman data ke dalam database kependudukan
c. Menandatangani formulir pendaftaran
orang asing tinggal terbatas
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-78
5. Produk Pelayanan Formulir (F.1-64)
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. BHPPK b. Ruang Pelayanan
c. Ruang Bermain d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi
f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-79
penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
35. PENDAFTARAN PINDAH DATANG ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN
TINGGAL TERBATAS ATAU IZIN TINGGAL TETAP YANG AKAN PINDAH KE
LUAR NEGERI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK):
a. Formulir b. Jika pemegang KITAS
- Paspor
- KITAS - SKTT
- EPO (Exit permit only) c. Jika pemegang KITAP
- KK dan KTP el - Paspor
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-80
- KITAP
- EPO (Exit permit only)
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas b. Menyimpan KK dan KTP OA atau SKTT dari
OA yang akan pindah c. Menyampaikan formulir keterangan pindah
ke luar negeri kepada camat dan lurah domisili
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 4 (empat) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Update data kependudukan
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-81
Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. BHPPK
b. Ruang Pelayanan c. Ruang Bermain
d. Ruang Laktasi e. Ruang Konsultasi
f. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-82
36. PENCATATAN KELAHIRAN DI TEMPAT DOMISILI IBUNYA BAGI PENDUDUK
WNI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Formulir Surat Keterangan Kelahiran (F.2-
01) b. Berkas persyaratan, meliputi:
- Surat kelahiran dari dokter/bidan/
penolong kelahiran asli/ Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak
Kelahiran - nama dan identitas saksi
kelahiran/Fotokopi. KTP el - KK orang tua - KTP orang tua
- Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan lengkap 1 buku
- Dokumen pendukung lainnya - SKL kelurahan diketahui oleh lurah
- FC akta lahir anak di bawah 18 tahun dalam 1 KK
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Petugas operator mencetak register dan kutipan akta kelahiran
c. Pengajuan TTE ke Kepala Dinas d. Staf kelahiran mencatat register cetakan
kutipan akta kelahiran
e. Operator mencetak kutipan akta kelahiran
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan KutipanAkta Kelahiran
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-83
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-84
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
37. PENCATATAN KELAHIRAN DI TEMPAT DOMISILI IBUNYA BAGI PENDUDUK
ORANG ASING
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/
penolong kelahiran asli; b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan
orang tua (apabila Kutipan Akta perkawinan dalam bahasa asing harus diterjemahkan oleh peterjemah
tersumpah) c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin
Tinggal Tetap d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang
tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan/atau
e. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan
f. Dokumen pendukung lainnya
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Petugas operator mencetak register dan kutipan akta kelahiran
c. Pengajuan TTE ke Kepala Dinas
d. Staf kelahiran mencatat register cetakan kutipan akta kelahiran
e. Operator mencetak kutipan akta kelahiran
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-85
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kelahiran
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-86
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
38. PENCATATAN KELAHIRAN ORANG ASING PEMEGANG IZIN KUNJUNGAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/ penolong kelahiran asli;
b. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua (apabila Kutipan Akta
perkawinan dalam bahasa asing harus diterjemahkan oleh peterjemah
tersumpah) c. Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan d. Dokumen pendukung lainnya
2. Sistem, Mekanisme a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-87
dan Prosedur dan validasi barkas permohonan
b. Petugas operator mencetak register dan kutipan akta kelahiran
c. Pengajuan TTE ke Kepala Dinas
d. Staf kelahiran mencatat register cetakan kutipan akta kelahiran
e. Operator mencetak kutipan akta kelahiran
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kelahiran
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-88
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
39. PENCATATAN KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL USULNYA
ATAU KEBERADAAN ORANG TUANYA
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Surat kelahiran dari
dokter/bidan/penolong kelahiran asli/Surat Pernyataan Tanggungjawab
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-89
Mutlak Kelahiran
b. nama dan identitas saksi kelahiran/Fc. KTP el
c. KK dan KTP el wali/penanggung jawab
d. Nama anak yang akan dibuatkan akte terlebih dahulu harus masuk ke KK
wali/penanggung jawab e. Dokumen pendukung lainnya f. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan
kutipan akta kelahiran c. Pengajuan TTE ke Kepala Dinas
d. Staf kelahiran mencatat register cetakan kutipan akta kelahiran
e. Operator mencetak kutipan akta kelahiran
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kelahiran
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-90
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-91
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
40. PENCATATAN KELAHIRAN DI LUAR WILAYAH NKRI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir Pelaporan Kelahiran b. KTP el dan KK
c. bukti pencatatan kelahiran dari negara setempat;
d. fotokopi Paspor Republik Indonesia orang tua; dan
e. Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah f. Seluruh dokumen yang diterbitkan oleh
negara lain, diterjemahkan ke Bahasa
Indonesia oleh penterjemh tersumpah dan dilegalisir oleh negara penerbit atau
kedutaan/perwakilan Negara Orang Asing di Indonesia dan dilegalisasi oleh
Kementrian Luar Negeri RI serta Kementrian Hukum dan HAM RI
g. Dokumen pendukung lainnya
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator menginputa dan
mencatat register c. Verifikasi kasie dan kabid d. Operator mencetak kutipan akta kelahiran
e. Kepala Dinas menandatangani kutipan akta kelahiran
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Pencatatan Kelahiran
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-92
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-93
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
41. PENCATATAN LAHIR MATI WNI DAN ORANG ASING DI DAERAH
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Keterangan lahir mati dari Rumah Sakit
(RS)/penolong kelahiran b. KTP, KK c. Surat Keterangan tempat tinggal bagi
pemegang ijin terbatas d. e. Paspor bagi pemegang ijin kunjungan
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. lurah menerbitkan dan menandatangani
Surat Keterangan Lahir Mati b. Melaporkan Surat Keterangn ke bidang
Catatan Sipil Disdukcapil
c. Staff kelahiran membuat dan mencetak Surat Keterangan
d. Validasi oleh kasie dan kabid e. Kepala Dinas menandatangani Surat
Keterangan
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Lahir Mati
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-94
Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-95
pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
42. PERISTIWA PENTING LAINNYA
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir Pelaporan Peristiwa Penting b. penetapan pengadilan mengenai peristiwa
penting lainnya c. KTP dan KK yang bersangkutan d. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan
peristiwa penting lainnya.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Petugas menginput dan mencatat di buku pembantu
c. Verifikasi kasie dan kabid
d. Operator mencetak kutipan akta peristiwa penting
e. Kepala Dinas menandatangani kutipan akta peritiwa penting
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Catatan pinggir Pencatatan Peristiwa Penting
6. Penanganan
Pengaduan, Saran
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-96
dan Masukan b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-97
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 9 (sembilan) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
43. PENCATATAN PERKAWINAN DI DAERAH
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Surat keterangan telah terjadinya
perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat
Kepercayaan yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan
b. KTP suami dan isteri c. Pas foto suami dan isteri Berwarna dan
Berdampingan 4 lbr
d. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri; Khusus Orang Asing Harus di
Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Tersumpah dan diLegalisir serta legalisasi
Kemenlu dan Kemenhukam e. Copy Paspor bagi suami atau isteri Orang
Asing, Untuk Orang Asing Sampai Visit
Terakhir. f. Bila salah satu di luar Tangsel, harus ada
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-98
surat pengantar catatan sipil setempat
g. Copy KTP saksi 2 orang.
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan
kutipan akta perkwainan c. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani kutipan akta kelahiran
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 5 (lima) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Perkawinan
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-99
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
44. PENCATATAN PERKAWINAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Menunjukkan penetapan pengadilan dan Surat Dari Panitera
b. Copy KTP, KK & Akta Kelahiran
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-100
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan
kutipan akta perkwainan
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani kutipan akta kelahiran
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 5 (lima) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Perkawinan
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan a. Ruang Pelayanan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-101
fasilitas b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Perkawinan dan Perceraian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
45. PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR WARGA NEGARA ASING
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir b. Surat keterangan telah terjadinya
perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat
c. Kepercayaan yang ditanda tangani oleh
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-102
Pemuka Penghayat Kepercayaan
d. Paspor Republik Indonesia e. Pas foto suami dan isteri f. Berdampingan dan berwarna
g. Ukuran 6x4=4 Lbr h. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
Khusus Orang Asing Harus di Terjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Tersumpah dan diLegalisir serta legalisasi
Kemenlu dan Kemenhuka i. Ijin dari Kedutaan Besar yang ada di
Indonesia j. Copy KTP 2 orang saksi
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan
kutipan akta perkwainan
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani kutipan akta kelahiran
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 5 (lima) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Perkawinan
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-103
Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Perkawinan dan Perceraian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-104
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
46. PELAPORAN PERKAWINAN WNI DI LUAR NKRI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir pencatatan perkawinan b. Bukti pencatatan perkawinan/akta
perkawinan dari negara setempat; Yang Sudah Diterjemahkan dan Dilegalisir serta
legalisasi Kemenlu dan Kemenhumkam c. Bukti Pelaporan dari Perwakilan
RI/Kemendlu d. Paspor Republik Indonesia e. KTP dan KK suami dan isteri bagi
penduduk Indonesia f. Kutipan Akte Kelahiran suami dan Istri
g. Foto Berdampingan Berwarna 6x4=2 lbr h. Copy KTP 2 Orang Saksi
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Petugas operator mencetak register dan pelaporan perkwainan
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani pelaporan kelahiran
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 5 (lima) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Pelaporan Perkawinan
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-105
Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-106
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
47. PENCATATAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Fotokopi KTP el
b. Fotokopi Kartu Keluarga c. Fotokopi Kata Notaris Tentang Perubahan
Perjanjian Perkawinan Yang telah Dilegalisir
d. Kutipan AKta perkwinan/dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain
e. Surat Keterangan Pelaporan Akta
Perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan
kutipan akta perkwainan
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani kutipan akta kelahiran
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 5 (lima) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Perjanjian Perkawinan
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-107
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Perkawinan dan Perceraian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-108
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
48. PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Salinan putusan pengadilan
b. Kutipan Akta Perceraian
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan
pembatalan perceraian c. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani surat keterangan pembatalan perceraian
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 5 (lima) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-109
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Perkawinan dan Perceraian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-110
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
49. PENCATATAN KEMATIAN DI DAERAH
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Formulir
b. Fotocopy KTP dan KK Domisili Tangsel yang sudah meninggal
c. Surat Pengantar dari RT dan RW
d. Surat Keterangan Kematian online dari Kelurahan
e. Surat Keterangan Kematian asli (visum) dari dokter/rumah sakit
f. Nama, identitas saksi (Fc. KTP 2 orang)
g. Fc. Akta Kelahiran (bagi yang memiliki/SPTJM bagi yang dikuasakan)
h. Fc. Akta Perkawinan (bagi yang terikat perkawinan/SPTJM Perkawinan)
i. Surat Kuasa bermaterai bagi yang dikuasakan
j. Fc. Akta/Perubahan Nama Indonesia
(apabila ada)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Petugas operator mencetak register dan kutipan akta kematian
c. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani kutipan akta kematian
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas hari) hari
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-111
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kematian
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-112
penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
50. PELAPORAN KEMATIAN SESEORANG YANG HILANG ATAU MATI YANG
TIDAK DITEMUKAN JENAZAHNYA
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Formulir
b. Fotocopy KTP dan KK yang sudah meninggal
c. Surat Pengantar dari RT dan RW d. Surat Keterangan Kematian online dari
Kelurahan
e. Surat Keterangan Kematian asli (visum) f. Nama, identitas saksi (2 orang)
g. Fc. Akta Kelahiran h. Fc. Akta Perkawinan
i. Surat keterangan catatan kepolisian
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-113
j. Salinan penetapan pengadilan
k. FC. Akta perubahan nama
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan
kutipan akta kematian c. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani kutipan akta kematian
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Kutipan Akta Kematian
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-114
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
51. PENCATATAN KEMATIAN SESEORANG YANG DITEMUKAN JENAZAHNYA
TETAPI TIDAK DIKETAHUI IDENTITASNYA
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-115
Pelayanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Petugas operator mencetak surat keterangan kematian
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan
kematian
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Kematian
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-116
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
52. PELAPORAN KEMATIAN DI LUAR WILAYAH NKRI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Formulir
b. Berkas persyaratan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-117
c. KTP el dan KK
d. Bukti pencatatan kematian dari negara setempat; Yang Sudah Diterjemahkan dan Dilegalisir serta legalisasi Kemenlu dan
Kemenhumkam e. Bukti Pelaporan dari Perwakilan
RI/Kemendlu f. Fotokopi Paspor Republik Indonesia;
dan/atau identitas lainnya
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak surat
keterangan kematian c. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani surat keterangan kematian
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Kematian
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-118
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-119
53. PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir pelaporan pengangkatan anak b. Penetapan pengadilan tentang
pengangkatan anak c. Kutipan Akta Kelahiran
d. KTP pemohon e. KK pemohon f. Fotocopy Akta Nikah Orang Tua Angkat
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan
catatan pinggir pada akta kelahiran c. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani kutipan catatan pinggir
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-120
Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-121
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
54. PELAPORAN PENGANGKATAN ANAK DI LUAR WILAYAH NKRI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir pelaporan pengangkatan anak b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
sesuai ketentuan yang berlaku dari negara setempat
c. Kutipan Akta Kelahiran Anak Warga Negara Asing
d. Fotokopi Paspor dan/atau identitas lain orang tua angkat
e. Fotocopy Akta Nikah Orang Tua Angkat
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak surat
keterangan pengangkatan anak c. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani surat keterangan
pengangkatan anak
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pengangkatan Anak
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-122
Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan a. Pemberian alat pemadam kebakaran
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-123
dan keselamatan
pelayanan
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
55. PENCATATAN PENGAKUAN ANAK
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir pelaporan pengangkatan anak b. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui
Lurah c. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis
yang disetujui oleh ibu kandung d. Kutipan Akta Kelahiran Anak (asli)
e. Fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Petugas operator mencetak register, catatan pinggirdan akta pengakuan anak
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani catatan pinggir dan akta pengakuan anak
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Catatan pinggir pengakuan anak
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-124
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-125
Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
56. PENCATATAN PENGESAHAN ANAK
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir pelaporan pengesahan anak b. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui
Lurah
c. Kutipan Akta Kelahiran (asli) d. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan
e. Fotokopi KK f. Fotokopi KTP pemohon
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Petugas operator mencetak register, catatan pinggir dan akta pengesahan anak
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani catatan pinggir dan akta pengesahan anak
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Catatan pinggir dan Akta Pengesahan anak
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-126
Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-127
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
57. PENCATATAN PERUBAHAN NAMA
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Formulir pelaporan perubahan nama
b. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama
c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
d. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin
e. Fotokopi KK dan KTP
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Petugas operator mencetak register dan
catatan pinggir peubahan nama c. Validasi oleh kasie dan kabid
d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Catatan pinggir Perubahan Nama
6. Penanganan
Pengaduan, Saran
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-128
dan Masukan b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-129
c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
58. PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI DAERAH
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan
Pelayanan
a. Formulir pelaporan Perubahan Status
Kewarganegaraan b. Salinan Keputusan Presiden/Menteri
mengenai Perubahan Status
Kewarganegaraan menjadi WNI c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
d. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin
e. Fotokopi KTP dan KK f. Fotokopi Paspor
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Petugas operator mencetak register dan catatan pinggir perubahan status
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-130
kewarganegaraan
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Catatan pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-131
c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
59. PELAPORAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI LUAR WILAYAH
NKRI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Formulir pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan di luar negeri beserta
Berkas persyaratan b. Surat Persetujuan Perubahan Status
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-132
Kewarganegaraan WNI menjadi WNA dari
negara yang bersangkutan c. Fotokopi Kutipan Akta Pencatatan Sipil d. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah
kawin e. Fc. Paspor
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan b. Petugas operator mencetak register dan
catatan pinggir perubahan status
kewarganegaraan di luar negeri c. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani catatan pinggir perubahan status kewarganegaraan di
luar negeri
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Catatan pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan Di Luar Negeri
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-133
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan
Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-134
60. PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Akta Pencatatan Sipil asli b. Dokumen pendukung lainnya
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas pelayanan memeriksa hasil
scanner berkas akta b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
dan validasi barkas permohonan c. Petugas pelayanan mengajukan TTE d. Petugas operator mencetak register dan
kutipan akta kematian e. Operator mencetak akta pencatatan sipil
baru
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Akta Pencatatan Sipil Baru
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-135
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-136
61. PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1 Persyaratan Pelayanan
a. Akta Pencatatan Sipil asli b. Penetapan pengadilan pembatalan Akta
Pencatatan Sipil
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi barkas permohonan
b. Petugas operator menarik dan mencabut kutipan akta asli yang dibatalkan dari pemiliknya
c. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 5 (lima) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pembatalan Akta
Pencatatan Sipil (perkawinan dan perceraian)
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1 Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-137
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Jumlah pelaksana 3 (tiga) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-138
62. PENDATAAN PENDUDUK KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan
a. Formulir pendataan b. Dokumen kependudukan yang tercatat
dalam data kependudukan Dinas
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Pembentukam SK Tim Pendataan b. Tim mendatangi penduduk ditempat
penampungan sementara
c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk
d. Petugas melakukan verifikasi dan validasi e. Petugas mencatat dan merekam data
penduduk
f. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan
pengganti tanda identitas
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 3 (tiga) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-139
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-140
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
63. PENDATAAN ORANG TERLANTAR
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan
b. Formulir pendataan c. Dokumen kependudukan yang tercatat
dalam data kependudukan Dinas
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Mengisikan formulir pendataan untuk
ditandatangani penduduk b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi
c. Petugas mencatat dan merekam data penduduk
d. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pengganti tanda identitas
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Orang Terlantar
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-141
Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-142
pelayanan c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
64. PENDATAAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan
b. Formulir pendataan
c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Pembentukam SK Tim Pendataan
b. Tim mendatangi penduduk ditempat orang yang tidak mampu
c. Mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk
d. Petugas melakukan verifikasi dan validasi
e. Petugas mencatat dan merekam data penduduk
f. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pengganti tanda identitas
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-143
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Identitas Penduduk
5. Jumlah pelaksana 17 (tujuh belas) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-144
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
65. SCANNER DAN PENGELOLAAN ARSIP CAPIL
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan
Pelayanan
a. Berkas dokumen Capil
b. Buku serah terima berkas
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Penerimaan berkas dokumen capil dari
kelahiran ke arsip b. Petugas operator merekam dokumen
disimpan ke server c. Petugas arsip merapihkan dokumen hasil
scanner dan kemudian menjilid buku register akta capil dijilid kemudian disimpan di gudang
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 10 (sepuluh) menit/dokumen
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Buku hardcover jilid register akta capil
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-145
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Pengelola Database
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-146
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
66. LEGALISIR AKTA PENCATATAN SIPIL
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan
Pelayanan
Akta Catatan Sipil Asli dan Fotocopy
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Petugas mengecek keabsahan dan
menstempel copy serta memberikan nomor register akta yang akan dilegalisir
b. Pejabat penunjukan legalisir menandatangani akta copy
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 2 (dua) jam
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Fotocopy yang sudah dilegalisir
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-147
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-148
Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
67. UPDATING APLIKASI SIAK
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
Surat Permohonan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas menerima surat permohonan updating aplikasi SIAK dari kelurahan
b. Menganalisa bentuk conten atau penambahan menu
c. Update aplikasi SIAK oleh konsultan IT d. Kepala Dinas menerbitkan dan
menandatangani Kutipan Akta
Pengangkatan Anak
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 27 (dua puluh tujuh) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Aplikasi terinstal di server
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-149
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-150
Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
68. REKAP DATABASE SIAK
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. Server b. Database Kependudukan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Masuk ke server database b. Melakukan backup database atau backup
aplikasi c. Cek backup berhasil atau tidak pada PC
client d. Menggandakan hasil backup ke media
penyimpanan
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 5 (lima) jam
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan File Backup
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-151
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-152
Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
69. PENGELOLAAN WEBSITE
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. Akses sistem website b. Akses server
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Monitoring secara berkala status pembaruan konten
b. Mengupdate siklu pelayanan jasa koneksi hosting dan nama domain
c. Melaporkan situasi kondisi permasalahan dan aternatif pemecahan ke bagian IT
d. Melakukan penyelesaian permasalahan
secara personel
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 113 (sebelas hari) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Akses website tersedia
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-153
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Tata Kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan Komunikasi
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-154
Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
70. PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
Dokumen PKS, Draft SK Tim Teknis dan Draft Kesepakatan Elemen data
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Perjanjian kerjasama yang telah
ditandatangani antara Lembaga Pengguna (OPD dan lembaga swasta) dengan
Disdukcapil b. Dinas Dukcapil dan Lembaga Pengguna
(OPD dan lembaga swasta) melakukan
pembahasan elemen data yang akan diakses
c. OPD / Lembaga Swasta membuat laporan realisasi pemanfaatan data kependudukan ke Disdukcapil setiap bulan.
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 27 (dua puluh tujuh) jam
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Laporan semesteran hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan data
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-155
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-156
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib,
Valid dan Aktual”. c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
71. PERMOHONAN DATA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan
Pelayanan
Surat Permohonan
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Mengirimkan surat permohonan data
administrasi kependudukan b. Mengolah data-data administrasi
kependudukan sesuai dengan surat permohonan data
c. Memverifikasi data-data yang diserahkan oleh ADB.
d. Menandatangani surat balasan
permohonan data administrasi kependudukan beserta laporannya
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 9 (sembilan) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Laporan/dokumen
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-157
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-158
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Kependudukan
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
72. PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PEMANFAATAN DATA
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
Surat Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara Lembaga Pengguna
(OPD dan lembaga swasta) dengan Disdukcapil
b. Dinas Dukcapil dan Lembaga Pengguna (OPD dan lembaga swasta) melakukan
pembahasan elemen data yang akan diakses
c. OPD / Lembaga Swasta membuat laporan
realisasi pemanfaatan data kependudukan ke Disdukcapil setiap bulan.
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 15 (lima belas) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Naskah Perjanjian Kerjasama (PKS
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-159
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi
kependudukan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-160
c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
73. PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) PEMANFAATAN DATA KARTU IDENTITAS
ANAK (KIA)
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan
Pelayanan
a. Surat Kerjasama Pemanfaatan KIA
b. Prolog Kerjasama Pemanfaatan KIA
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara Lembaga Pengguna
(OPD dan lembaga swasta) dengan Disdukcapil
b. Pembuatan Draf Perjanjian Kerjasama
(PKS) Pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA)
c. Dinas Dukcapil dan Lembaga Pengguna (OPD dan lembaga swasta) melakukan pembahasan elemen data yang akan
diakses d. OPD / Lembaga Swasta membuat laporan
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-161
realisasi pemanfaatan data kependudukan
ke Disdukcapil setiap bulan.
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 8 (delapan) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Naskah PKS Pemanfaatan KIA
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-162
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala Seksi Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
74. APLIKASI SISTEM INFORMASI PENDUDUK TANGERANG SELATAN
(SIDUTA)
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. PC / Komputer b. Jaringan VPN & Internet
c. Browser
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
d. Melakukan login e. Memilih menu kependudukan f. Memilih menu pencatatan sipil
g. Memilih menu statistic h. Memilih menu laporan DKB
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-163
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 7 (tujuh) menit
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Tampilan Biodata Penduduk
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-164
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
75. APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAPHIS TANGERANG SELATAN
(SIGANTENGS)
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. PC / HP b. Jaringan Internet
c. Browser
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Masuk ke website dukcapil Tangsel b. Memilih menu laporan DKB
c. Mengklik peta wilayah Tangsel berdasarkan kecamatan
d. Memilih menu demografi
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 4 (empat) menit
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-165
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Menampilkan data demografi
6. Penanganan Pengaduan, Saran
dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-166
penyelenggaraan administrasi
kependudukan. c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
76. DISDUKCAPIL CORNER
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. Formulir pengajuan KIA b. KK yang bertandatangan Kadisdukcapil
c. Fotokopi KTP-el kedua orang tua d. Fotokopi Akta Kelahiran
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Petugas melakukan verifikasi persayaratan b. Operator menginput data pemohon
c. Operator mencetak dokumen kependudukan
e. ke Disdukcapil setiap bulan.
3. Jangka Waktu Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-167
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
d. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan
aplikasi SIAK. b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-168
c. Mampu bersikap ramah dengan para
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada Kepala
Seksi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas pelayanan.
b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan. e. Kejelasan persyaratan administrasi dan
kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja
pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait
pelaksanaan pelayanan. b. Survei kepuasaan pelanggan dengan
IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.
77. OPERATOR PENCATATAN SIPIL
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. Komputer b. Printer
2. Sistem, Mekanisme
dan Prosedur
a. Login ke aplikasi SIAK
b. Pilih menu WNI kemudian KK setelah itu daftar permintaan NIK
c. Menginput isian sesuai kolom yang dibutuhkan
d. Pengaujan TTE dan menunggu
persetujuan e. Mencetak akta kelahiran WNI
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan a. Media langsung atau tatap muka oleh
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-169
Pengaduan, Saran
dan Masukan
bidang kependudukan.
b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-156-793.
c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan
www//disdukcapil.tangerangselatankota.go.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
sebagaimana tekah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2013. b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan
fasilitas
a. Ruang Pelayanan
b. Ruang Bermain c. Ruang Laktasi
d. Ruang Konsultasi e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
b. Menguasai tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur
penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-170
pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada setiap Kepala Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”.
d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran b. Jaminan kerahasiaan data penduduk
c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan setiap 6 bulan sekali sebagai upaya
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
78. OPERATOR PENDAFTARAN PENDUDUK
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
pelayanan (service point)
No Komponen Uraian
1. Persyaratan Pelayanan
a. Surat nikah/perkawinan/perceraian b. Akta kelahiran c. Ijazah terkahir
d. SK kerja (pekerjaan formal) e. No HP
f. Paspor g. Gol darah
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
a. Login ke aplikasi SIAK b. Pilih menu WNI kemudian KK setelah itu
daftar permintaan NIK c. Menginput isian sesuai kolom yang
dibutuhkan d. Menyimpan input data base ke dalam
aplikasi SIAK e. Mencetak dokumen sesuai klasifikasi yang
diproses
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-171
3. Jangka Waktu
Pelayanan
Maksimal 1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif Gratis/tidak dipungut biaya
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan
a. Media langsung atau tatap muka oleh
bidang kependudukan. b. Media Telepon atau whatshapp 08-111-
156-793. c. Media internet melalui Web Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tangerang Selatan www//disdukcapil.tangerangselatankota.g
o.id
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan (manufacturing)
No Komponen Uraian
1. Dasar hukum a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tekah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. c. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun
2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil. d. Peraturan Daerah Kota Tangerang
Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Sarana, prasarana dan fasilitas
a. Ruang Pelayanan b. Ruang Bermain
c. Ruang Laktasi d. Ruang Konsultasi
e. Komputer dan aplikasi SIAK
3. Kompetensi pelaksana a. Mampu menguasai komputer dengan aplikasi SIAK.
STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG SELATAN
III-172
b. Menguasai tentang peraturan
perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.
c. Mampu bersikap ramah dengan para pemohon.
4. Pengawasan internal Pengawasan internal melekat pada setiap
Kepala Seksi Kelahiran
5. Jumlah pelaksana 2 (dua) orang
6. Jaminan pelaksana a. Adanya kode etik bagi petugas
pelayanan. b. Motto “Melayani dengan hati, sepenuh
hati dan hati-hati” atau slogan “Tertib, Valid dan Aktual”.
c. Budaya kerja “APIK”. d. Jaminan kepastian waktu penyelesaian
proses pelayanan.
e. Kejelasan persyaratan administrasi dan kepastian biaya.
7. Jaminan keamanan
dan keselamatan pelayanan
a. Pemberian alat pemadam kebakaran
b. Jaminan kerahasiaan data penduduk c. Dokumen dijamin keabsahannya
8. Evaluasi kinerja pelayanan
a. Rapat koordinasi intern terkait pelaksanaan pelayanan.
b. Survei kepuasaan pelanggan dengan IKM, secara rutin dan berkelanjutan
setiap 6 bulan sekali sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.