standar sarpras pengelolaan pembiayaan dan kesejahteraan

STANDAR SARANA PRASANA, PENGELOLAAN, PEMBIAYAAN, DAN

KESEJAHTERAAN UNIVERSITAS PAKUAN

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PAKUAN

2010

KATA PENGANTAR

Universitas Pakuan(Unpak) diharapkan oleh masyarakat menjadi salah satu institusi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran, dan tindakan nyata yang bermutu dalam penyelesaian berbagai masalah, terutama pada skala nasional.Senat Unpak sebagai badan normatif tertinggi, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, menetapkan standar sarana-prasarana, pengelolaan,dan pembiayaan, dan kesejahteraansebagai salah satu acuan penyelenggaraanpendidikan di Unpak.Visi Unpak menjadi acuan dalam menyusun berbagai standarmutu, yang merupakan unsur penting dari sistem penjaminan mutuUnpak.

Seluruh standar tersebut akan senantiasa dievaluasi dan dikembangkan secara berkesinambungan, agar tetap selaras dengan perkembangan paradigma dalam pendidikan tinggi.Penyusunan standar ini telah mendasarkan diri kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perguruan tinggi, antara lain Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Standar sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan kesejahteraan Unpak ini dinyatakan berlaku sebagai acuan, terutama bagi para pengelola/pengurus di Unpak, dan bersifat mengikat bagi seluruh sivitas akademika maupun unit kerja di lingkungan Unpak.

Bogor, 01 Mei 2010 Rektor,

ttd

Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ......................................................................... i

DAFTAR ISI ...................................................................................... ii

A. PENDAHULUAN .............................................................................. 1

B. STANDAR SARANA DAN PRASARANA ....................................

C. STANDAR PENGELOLAAN .........................................................

D. STANDAR PEMBIAYAAN ............................................................

E. STANDAR KESEJAHTERAAN .....................................................

A. Pendahuluan

1. Standar sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan

kesejahteraanUnpak merupakan penjabaran dari Statuta Unpak.


kesejahteraan Unpak menjadi acuan dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengembangan sarana prasarana, pengelolaan,

pembiayaan kegiatan, dan kesejahteraan diUnpak, dengan

berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara

berkelanjutan.


kesejahteraan Unpak mengarahkan pengurus untuk

menyelenggarakan proses pendidikan yang berkualitas dan

inovatif.


kesejahteraan Unpakmendukung terlaksananya kegiatan

penelitian sivitas akademika, sesuai peran Unpak dalam

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan

kesejahteraan manusia.


kesejahteraan Unpakmendukung terlaksananya kegiatan

pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika, sesuai peran

Unpak dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan

masyarakat.


kesejahteraan Unpak merupakan acuan untuk melakukan evaluasi

dan audit internal, dalam rangka penjaminan mutu Unpak.

B. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Lahan

a) Lahan untuk kegiatan pendidikan harus sesuai dengan Peraturan

Pemerintah yang berlaku. Lahan terdiri atas lahan untuk

bangunan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan

lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan sebagai

suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.

b) Letak lahan untuk kegiatan pendidikan harus mempertimbangkan

keamanan,kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

c) Pembagian luas lahan untuk berbagai sarana kegiatan harus

mempertimbangkan kenyamanan, keindahan dan lingkungan

hidup.

d) Standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas

lahan per peserta didik.

e) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak

lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan

sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di

dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan

masukan peserta didik.

f) Standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak

tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk

menjangkau satuan pendidikan tersebut.

g) Standar letak lahan satuan untuk pendidikan mempertimbangkan

keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

2. Ruang Kuliah

Pembangunan gedung untuk setiap kegiatan pendidikan harus

mempertimbangkan kekuatan, keamanan, kenyamanan, serta

kemampuan keuangan.

a) Ruang kuliah dan ruang lain untuk menunjang proses

pembelajaran harus nyaman bagi pengguna.

b) Rasio ruang kuliah harus sesuai dengan Peraturan Departemen

Pendidikan Nasional RI (setiap lokal berukuran 7 x 9 meter).

c) Pengadaan peralatan dan perlengkapan lain ruang kuliah dan

ruang lain untuk menunjang proses pembelajaran harus

mempertimbangkan kebutuhan dan keefektifan penggunaanya

serta kemampuan keuangan.

d) Standar keragaman jenis peralatan laboratorium, dan peralatan

pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam

daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia.

e) Standar jumlah peralatan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah

peralatan per mahasiswa.

f) Standar rasio luas bangunan ruang kelas per mahasiswa

dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan

Menteri (0,5 m2).

g) Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan

satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan

tahan gempa.

3. Ruang Perpustakaan

a) Gedung perpustakaan harus memberikan kenyamanan,

ketenangan, dan kedekatan dengan ruang perkuliahan.

b) Pengadaan peralatan perpustakaan mempertimbangkan

kebutuhan dan keefektifan penggunaanya.

c) Pengadaan buku dan peralatan perpustakaan

mempertimbangkan kemampuan keuangan.

d) Pengadaan buku perpustakaan harus sesuai dengan visi dan

misi Unpak, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan

keuangan.

e) Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul

dan jenis buku di perpustakaan.

f) Standar jumlah buku teks di perpustakaan dinyatakan dalam

rasio minimal jumlah buku teks untuk masing-masing mata

mata kuliahuntuk setiap mahasiswa.

g) Standar sumber belajar lainnya dinyatakan dalam rasio jumlah

sumber belajar terhadap mahasiswa, sesuai jenis sumber

belajar dan karakteristik program pendidikan.

4. Ruang Laboratorium/Bengkel

a) Ruang laboratorium/bengkel kerja/workshop harus

memberikan kenyamanan, dan ketenangan.

b) Rasio ruang laboratorium harus sesuai dengan Peraturan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

c) Pengadaan peralatan laboratorium harus mempertimbangkan


d) Pengadaan peralatan laboratorium harus mempertimbangkan

kemampuan keuangan.

5. Ruang Pimpinan, Dosen, Tata Usaha dan Kantin

a) Ruang perkantoran untuk pimpinan, dosen, tata usaha dan

kantin harus memberikan kenyamanan dan ketenangan.

b) Rasio ruang perkantoran harus sesuai dengan Peraturan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

c) Pengadaan peralatan perkantoran harus mempertimbangkan


d) Pengadaan peralatan perkantoran harus mempertimbangkan

kemampuan keuangan.

6. Tempat Ibadah, Olah raga, dan Berkreasi

a) Letak lahan untuk tempat ibadah, olah raga dan fasilitas

mahasiswa harus mempertimbangkan keamanan,

kenyamanan, dan kesehatan lingkungan.

b) Pengadaan peralatan tempat ibadah, olah raga dan fasilitas

mahasiswa harus mempertimbangkan kebutuhan dan

keefektifan penggunaanya.

c) Pengadaan peralatan tempat ibadah, olah raga dan fasilitas

mahasiswa harus harus mempertimbangkan kemampuan

keuangan.

7. Ruang Lain Untuk Menunjang Proses Pembelajaran

Pengadaan ruang untuk menunjang proses pembelajaran

meliputi antara lain : kebun percobaan, kadang percobaan, ruang

simulasi pengadilan, dan hot spot area, diatur sesuai dengan

ketersediaan lahan dan estetika tata ruang.

7. Peralatan Ruang Kuliah

Standar peralatan ruang kuliah meliputi whiteboard,

penghapus, spidol, meja, kursi mahasiswa, meja dan kursi dosen,

komputer, LCD, dan kipas angin/AC.

8. Peralatan Laboratorium/Studio

Standar peralatan di laboratorium meliputi alat-alat

laboratorium yang memenuhi spesifikasi tertentu, whiteboard,

spidol, penghapus, kursi mahasiswa, lemari alat, komputer, dan

printer.

9. Peralatan Pendidikan

Standar peralatan pendidikan meliputi komputer untuk

mahasiswa, komputer untuk dosen, sarana intranet dan internet

untuk mengakses sumber-sumber belajar, serta hot spot area.

10. Peralatan Ruang Kantor

Standar peralatan ruang kantor meliputi, meja, kursi,

komputer, printer, lemari arsip, dan whiteboard.

11. Buku dan Sumber Belajar

Buku dan sumber belajar terdiri atas buku referensi, buku

teks, jurnal, dan majalah ilmiah sesuai dengan bidang studi.

C. STANDAR PENGELOLAAN

Pengelolaan merupakan langkah dinamis dan sistematis menuju pencapaian tujuan dengan menggunakan dukungan sumber daya yang dimiliki.Kegiatan pengelolaan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, dan evaluasi. Tujuan dalam pengelolaan pendidikan tinggi memiliki target yang bergerak,yang ditetapkan dengan menganalisis tuntutan kebutuhan internal dan eksternal, serta kesiapan sumber raya yang dimiliki. Sehubungan dengan itu, pengelolaan perlu disertai upaya penguatan terus-menerus sumberdaya yang dimiliki, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan (Gambar 1).

1. Pengelolaan Akademik

Unsur utama pengelolaan akademik yaitu perencanaandan

pelaksanaan proses pembelajaran, layanan sarana penunjang proses

pembelajaran, serta penjaminan mutu proses pembelajaran. Proses

utama pengelolaan akademik meliputi: seleksi calon mahasiswa baru,

pendaftaran, pembayaran SPP dan pengisian FRS, pembelajaran di

kelas dan luar kelas (laboratorium, workshop, studio dan perpustakaan),

serta berbagai kegiatan penunjang kemahasiswaan seperti: kegiatan

minat dan bakat, penalaran dan kesejahteraan mahasiwa. Keseluruhan

proses ini disusun dan dievaluasi dalam kerangka acuan sistem

penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Gambar 1. Pengelolaan kelembagaan Universitas Pakuan

Pengembangan pengelolaan akademik perlu dilaksanakan

dengan rapih dan didukung sistem informasi yang memadai. Kebijakan

pengelolaan akademik ditetapkan oleh pimpinan Unpak dan

operasionalnya dilaksanakan oleh beberapa lembaga/unit yang relevan

seperti: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK), Pusat

Penjaminan Mutu (PPM), Lembaga Pengembangan dan Peningkatan

Akitivitas Instruksional (LP2AI), serta Unit-unit Pelaksana Teknis (UPT)

untuk menunjang kegiatan akademik.

a) Tugas dan fungsi

Seluruh bidang tugas yang dicakup oleh organisasi harus

dibagi untuk semua unit dan unsur yang terlibat.Setiap bidang tugas

dapat melibatkan lebih dari satu unit atau unsur, serta memerlukan

dukungan administrasi dan pelayanan informasi.Pembagian tugas

tersebutmemungkinkan dirincinya tugas-tugas semua unit dan unsur

secara jelas dan tegas.Perincian tugas, tata kerja dan jadwal

pelaporan perlu disepakati, dipahami dan dipatuhi bersama.

b) Perumusan Tata Kerja

Tata kerja harus mencerminkan rangkaian langkah-langkah

kegiatan, dengan urutan sesuai struktur organisasi Unpak (lihat

gambar.Struktur organisasi).Berikut ini contoh perumusan tata kerja

pada tingkat jurusan/bagian/program studi :

1) Ketua Jurusan/bagian/program studi

Ketua Jurusan/bagian/program studi bertugas untuk

mengkoordinir jurusan dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar

mengajar, mengembangkan jurusan sesuai dengan visi dan misi

yang telah ditetapkan oleh jurusan.Dalam melaksanakan tugasnya,

Ketua Jurusan/bagian/program studi dibantu oleh seorang Sekretaris

Jurusan/bagian/program studi dan bertanggung jawab pada Dekan.

2) Sekretaris Jurusan/bagian/program studi

Sekretaris Jurusan/bagian/program studi bertugas untuk

membantu Ketua Jurusan/bagian/program studi dalam

melaksanakan program-program jurusan terkait dengan proses

belajar mengajar serta pelaksanaan visi dan misi jurusan. Dalam

melaksanakan tugasnya Sekretaris Jurusan/bagian/program studi

bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/bagian/program studi.

3) Tenaga Administrasi Jurusan

Penyelenggaraan administrasi dan operasional jurusan

dibantu oleh tenaga administrasi, yang bertanggung jawab

kepada Ketua Jurusan/bagian/program studi.Tenaga administrasi

jurusan, bertugas untuk melaksanakan kegiatan administrasi

yang terkait dengan proses akademik (penyiapan borang-borang

PBM, presensi kehadiran mahasiswa, pengaturan jadwal ujian

dsb), serta layanan kegiatan mahasiswa (pembuatan SKM,

pengantar PKL, KKL dan kegiatan administrasi lainnya).

4) Laboratorium Jurusan

Pengelolaan kegiatan praktikum di laboratorium jurusan

dipimpin oleh seorang Kepala Laboratorium, dibantu tenaga

laboran.Pengelola laboratorium jurusan bertugas mempersiapkan

pelaksanaan kegiatan praktikum, mempersiapkan penjadwalan,

presensi serta penyiapan material praktek. Pengelola

laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua

Jurusan/bagian/program studi.

2. Organisasi Penjaminan Mutu

Pada tingkat universitas, pengelolaan sistem penjaminan

mutu dikoordinasikan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Unpak,

guna mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun

waktu tertentu.Organisasi penjaminan mutu dilaksanakan secara

berjenjang, mulai tingkat universitas, fakultas, hingga program

studi.

Organisasi PPM dipimpin oleh seorang Ketua dibantu

seorang Sekretaris, yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor

Unpak untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat

kembali untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

Pada tingkat fakultas, organ yang terlibat dalam pelaksanaan

sistem penjaminan mutu adalah senat fakultas, dekan dan unit

penjaminan mutu fakultas (UPMF). Anggota UPMF ditunjuk oleh

dekan dan dapat mencakup ketua program studi.

Kedudukan organisasi PPM di Unpak, dapat dilihat pada

gambar berikut ini.

Gambar 2. Organisasi pengelola penjaminan mutuUniversitas Pakuan

3. Pengelolaan Operasional

Operasionalisasi Universitas Pakuan dipimpin oleh Rektor, yang dipilih oleh Senat, dilantik oleh dan bertanggung jawab kepada Yayasan.Sesuai hirarki organisasi universitas, operasional penyelenggaraan akademik dan non akademik selanjutnya dikelola oleh para Pembantu Rektor sesuai kewenangan dan bidang tugas masing-masing. Operasional selanjutnya di tingkat fakultas, program pascasarjana, lembaga, biro, dan UPT, dikelola oleh para pengurus yang telah ditetapkan, namun secara keseluruhan akan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.

REKTOR

PUREK

FAKULTAS

LEMBAGA BIRO UPT

PPM

- Senat fakultas

- Dekan

- UPMF

Jurusan/Bidang/

Program studi

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Dalam penyelenggaraan proses utama pendidikan tinggi, sumber daya

manusia (SDM) yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan, merupakan

factorpenting. Pengelolaan SDM meliputi tahap rekrutmen dosen dan

tenaga kependidikan baru, penempatanpada tugas dan jabatan yang

sesuai, penyusunan jenjang karir, pelatihan dan penguatan kapasitas diri,

penegakan disiplin dan pemberian penghargaan serta persiapan

pensiun.Pengembangan SDM perlu didukung oleh sistem informasi yang

memadai, yang memungkinkan pihak-pihak terkaitmemperoleh akses

informasi.

Pengelolaan SDM secara kebijakan berada di bawah pimpinan

universitas, dan secara operasional dilaksanakan oleh beberapa lembaga

yang relevan seperti: Biro Administrasi Umum, Kepala Bagian Tata Usaha

Fakultas, serta berbagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk penunjang

kegiatan sumberdaya manusia.Berikut ini dijelaskan kedudukan, rekrutmen

dosen dan tenaga kependidikan baru, penempatan pada tugas dan jabatan

yang sesuai, penyusunan jenjang karir, pelatihan dan penguatan kapasitas

diri, penegakan disiplin dan pemberian penghargaan serta persiapan

pensiun berdasarkan peraturan kepegawaian Unpak:

a. Pegawai Yayasan Pakuan Siliwangi (YPS) melaksanakan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab, sesuai pangkat atau jabatan yang diembannya.

b. Pegawai Negeri Sipil berstatus sebagai Dosen Kopertis Wilayah IV yang dipekerjakan di Unpak, berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dengan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

c. Setiap pegawai wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, pemerintah, dan lembaga Unpak.

d. Setiap pegawai wajib melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh YPS atau Universias Pakuan.

e. Setiap pegawai berhak memperoleh imbalan berupa gaji, dan tunjangan-tunjangan lain yang layak, sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh YPS.

f. Setiap pegawai berhak memperoleh cuti, libur, dan berbagai jaminan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan YPS.

g. Setiap pegawai tetap Unpak yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas, berhak memperoleh perawatan atas biaya YPS.

h. Setiap pegawai tetap Unpak yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugas, yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga, berhak memperoleh tunjangan.

i. Setiap pegawai tetap Unpak yang meninggal dunia, keluarganya berhak memperoleh uang duka.

j. Setiap pegawai tetap Unpak yang usianya telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan kepegawaian ini, berhak memperoleh pensiun.

k. Pembinaan pegawai didasarkan pada perpaduan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

l. Komponen-komponen penting yang harus diperhatikan dalam pembinaan pegawai berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, karena itu perlu adanya pengaturan antara lain : - Formasi, - Pengadaan, - Pengujian kesehatan, - Penggajian, - Kepangkatan, - Jabatan, - Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, - Daftar Urut Kepangkatan, - C u t i, - Perawatan, - Pendidikan dan latihan, - Penghargaan, - Peraturan Disiplin, - Pemberhentian, dan - Pensiun.

Untuk menyusun formasi yang tepat, harus dilakukan lebih dahulu analisis kebutuhan pegawai.Tujuan analisis ini agar setiap pegawai yang ada pada setiap unit kerja atau fakultas mempunyai pekerjaan. Salah satu alat untuk membuat analisis kebutuhan pegawai adalah adanya uraian jabatan (job description) yang tersusun rapi. Dengan adanya uraian jabatan, dapat diketahui jenis jabatan, ruang lingkup tugas yang akan dilaksanakan, sifat pekerjaan, syarat-syarat pejabat, dan dapat pula diketahui perkiraan kapasitas pegawai dalam jangka waktu tertentu.

Detil pengelolaan personil selengkapnya, diatur dan dituangkan dalam buku Peraturan Kepegawaian Universitas Pakuan Tahun 2008.

5. Pengelolaan Keuangan

Untuk menunjang proses utama pendidikan tinggi, pembiayaan

menjadi faktor kunci yang sangat menentukan keberhasilan program

dan layanan kepada masyarakat. Kemampuan untuk merencanakan

potensi penerimaan dan rencana pengeluaran yang berimbang, dapat

mendorong dinamika lembaga dan pertumbuhan menuju pencapaian

visi dan misi Unpak.Pengelolaan keuangan harus didukung oleh

kerapihan administrasi, khususnya terkait dengan kepatuhan dan

ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, serta

akuntabililas publik yang dituntut masyarakat.Pengelolaan keuangan

Unpak didukung dengan Sistem Informasi Keuangan, dan Sistem

Penganggaran, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Kebijakan Pengelolaan keuangan berada di bawah tanggung

jawab Pimpinan Unpak dan secara operasional dikelola oleh Biro

Administrasi Umum, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan unsur

pelaksana di tingkat jurusan.Setiap tahun dilakukan audit keuangan

unit-unit kerja oleh pihak eksternal dengan koordinasi Bagian

Anggaran Unpak.

6. Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun dan diajukan oleh setiap unit kerja, berdasarkan evaluasi pencapaian tahun sebelumnya. Penyusunan RKT dilakukan oleh unit-unit kerja, kemudian dibahas dalam forum lokakarya, selanjutnya diajukan secara resmi kepada pimpinan universitas. Pengajuan RKT sekaligus mengandung konsekuensi pembiayaan, sehingga lazim juga disebut sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Atas ajuan-ajuan RKAT ini, pimpinan universitas dibantu oleh Badan Anggaran Unpak bersama Yayasan, kemudian mengevaluasi capaian dan kinerja tahun sebelumnya, serta perkiraan penerimaan universitas tahun tersebut untuk dijadikan pertimbangan persetujuan. Berdasarkan perhitungan kemampuan universitas/yayasan, kemudian Rektor menetapkan dan mengesahkan RKAT setiap unit kerja.

7. Rencana Kerja Menengah

Dalam rangka mewujudkan visi, agar unggulbersaing dalam lingkungan yang berubah cepat,Unpakperlu secara konsisten dan berkesinambungan menyusun strategi melalui penyusunan Rencana Kerja Menengah (RKM), yang disertai penetapan indikator keberhasilan. Penyusunan RKM dilakukan dengan prinsip:

- Memberdayakan potensi yang ada secara maksimal - Memanfaatkan peluang secara maksimal - Mengubah kelemahan menjadi kekuatan

a. Prinsip-prinsip dalam RKM

Pelaksanaan RKM direncanakan dilakukan denganstrategi, yaitu :

- Meningkatkan kompetensi SDM - Meningkatkan kapasitas sarana-prasarana. - Mengintensifkan sosialisasi program studi ke masyarakat - Memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan dosen. - Menciptakan suasana akademik yang kondusif - Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain - Meningkatkan mutu proses pembelajaran

b. Target RKM

- Meningkatnya kompetensi dosen dan tenaga kependidikan - Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana sesuai dengan

standar nasional - Meningkatnya minat masyarakat terhadap Unpak - Meningkatnya loyalitas civitas akademika Unpak - Terciptanya suasana nyaman untuk kegiatan akademik - Terciptanya jejaring kerja yang luas - Terwujudnya lulusan berkualitas

c. Program dan indikator keberhasilan

1) Pendidikan dan Pengajaran

Kebijakan dalam bidang pendidikan diorientasikan untuk meningkatkan kualitas akademik, profesionalisme, kepribadian dan kemampuan sosial, guna mencapai keunggulan kompetitif, perluasan kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi, menyempurnakan dan memantapkan program studi dan kurikulum, meningkatkan mutu Proses dan hasil Belajar Mengajar (PBM), mengembangkan dan meningkatkan program sertifikasi profesi pendidikan dan profesi lainnya, serta memperkuat jejaring dan kemitraan dengan lembaga-lembaga lokal, nasional, dan internasional.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: - Penyusunan standar kompetensi dosen dan tenaga kependidikan - Implementasi standar nasional sarana dan prasarana - Pengembangan sarana dan prasarana TIK - Optimalisasi promosi - Peningkatan kinerja humas - Penyusunan standar layanan prima bagi mahasiswa dan dosen - Peningkatan kuantitas SOP akademik - Identifikasi peluang kerjasama dan menjalin kerjasama - Modernisasi perpustakaan

Ketercapaian realisasi program-program RKM pendidikan dan pengajaran, dievaluasi melalui indikator berikut: a) Standarisasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan

- Tersusunnya dokumen standar kompetensi Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar pada tahun 2011.

- Tersusunnya dokumen standar kompetensi laboran, pustakawan, kepala TU, juru bayar, tenaga administrasi akademik dan kemahasiswaan, bagian keamanan, bagian kebersihan.

b) Implementasi standar nasional sarana dan prasarana. Terselesaikannya penambahan tiga unit gedung baru (laboratorium di Fakultas Teknik, gedung PPs, gedung perpustakaan) serta kelengkapannya pada tahun 2014 sesuai dengan standar nasional.

c) Pengembangan sarana dan prasarana TIK: - Tersedianya infrastruktur TIK yang menghubungkan seluruh

unit di kampus Unpak dengan tingkat keamanan tinggi; - Meningkatkan bandwidth menjadi 5 Mbps; - Minimal sebanyak 25% sivitas akademika dan tenaga

administrasi Unpak dapat memanfaatkan layanan internet; - Sebanyak 5 program studi memanfaatkan jaringan ICT untuk

menyelenggarakan perkuliahan dengan sistem e-learning. - Sistem informasi manajemen Unpak dapat memberikan 75%,

layanan data dan informasi secara lengkap, akurat dan mutahir;

- Layanan e-library untuk 20% mahasiswa dan dosen.

d) Optimalisasi promosi - Terlaksananya promosi Unpak melalui minimal 4 media cetak

dan2 media elektronik nasional pertahun. - Terlaksananya pelatihan peningkatan kemampuan tim

promosi 2 kali pertahun.

- Meningkatnya jumlah calon mahasiswa baru sebesar 15% dari tahun sebelumnya.

- Terwujudnya lima kerjasama tiap tahun dengan instansi pemerintah dan swasta dalam rangka studi lanjut di Unpak.

- Meningkatnya kepercayaan masyarakat ditandai dengan meningkatnya jumlah mahasiswa D3, S1, maupun program pascasarjana (S2 dan S3).

e) Penyusunan standar layanan prima bagi mahasiswa dan dosen: - Tersusunnya standar layanan prima dalam pengelolaan

akademik, operasional, personalia dan keuangan tahun 2014. - Terwujudnya sistem informasi keuangan secara online. - Terwujudnya sistem informasi akademik interaktif secara

elektronik. - Terlaksananya pelatihan layanan prima 2 kali setahun untuk

25 orang.

f) Peningkatan kuantitas SOP akademik Meningkatnya kuantitas SOP dalam bidang akademik untuk

mendukung akuntabilitas dan kinerja unit-unit kerja.

g) Identifikasi peluang kerjasama dan Menjalin kerjasama - Tersusun roadmap kerjasama dengan lembaga strategis di

luar Unpak - Terlaksananya MoU yang sudah ditandatangani; - Terselenggaranya 20 kerjasama baru dengan lembaga lokal,

nasional, dan internasional.

h) Modernisasi perpustakaan - Tersedianya gedung perpustakaan dengan jumlah koleksi

100.000 judul - Terselenggaranya pengelolaan perpustakaan berbasis digital - Tersedianya pustakawan kompeten.

2. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan penelitian dan pengembangan difokuskan untuk

mendorong tumbuhnya penelitian yang bermutu dan dikelola secara baik, sehingga melahirkan karya penelitian dan inovasi yang unggul, mutakhir, terdiseminasi secara luas, serta memperoleh pengakuan secara nasional atau internasional. Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: a) Menyelenggarakan pelatihan manajemen dan metodologi

penelitian. b) Memfasilitasi pengembangan payung penelitian dan kelompok-

kelompok penelitian dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang antardisiplin.

c) Mengembangkan sistem informasi penelitian. d) Memfasilitasi pengembangan proposal penelitian yang bermutu

dan berdayasaing tinggi. e) Mengembangkan jejaring penelitian dengan berbagai lembaga

dan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. f) Menerapkan hasil penelitian untuk meningkatkan mutu

pembelajaran. g) Melakukan penelitian berkenaan dengan persoalan-persoalan

profesionalisme guru/pendidik, kepribadian guru/pendidik, yang sesuai moralitas bangsa.

h) Menerbitkan jurnal penelitian ilmiah terakreditasi tingkat nasional atau internasional.

i) Merintis pengembangan pusat pengkajian dan penelitian yang bertaraf nasional dan internasional.

Indikator Keberhasilan

Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapatdilihat melalui indikator berikut: a) Lima dosen terlatih dalam manajemen dan metodologi

penelitian yang dapat memenangkan penelitian hibah bersaing. b) Payung penelitian pada tingkat universitas, fakultas, jurusan

dan program studi.

c) Dokumentasi hasil penelitian secara on-line. d) Sepuluhproposal yang berkualitas dan kompetitif untuk

memperoleh dana penelitian. e) Enam puluh inovasi pembelajaran yang berbasis riset, dalam

perkuliahan dan persekolahan.

3. Pengabdian Kepada Masyarakat Kebijakan pengabdian kepada masyarakat difokuskan untuk

mendorong terwujudnya pengabdian yang bermutu dan sinergis pada masyarakat pendidikan khususnya dan masyarakat luas umumnya, sehingga melahirkan kegiatan dan hasil pengabdian yang terkait pada pendidikan dan penelitian, memberdayakan masyarakat, memperkuat kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta, menyediakan layanan pendidikan disekolah dan luar sekolah kepada masyarakat luas.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: a) Mengembangkan payung program pengabdian kepada

masyarakat dan melaksanakannya, termasuk yang berbasis hasil penelitian;

b) Mengadakan pelatihan perencanaan program pengabdian kepada masyarakat.

c) Mengembangkan jejaring kemitraan pengabdian kepada masyarakat.

d) Mempublikasikan program dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

e) Melaksanakan program layanan pendidikan masyarakat yang menambah pendapatan universitas.

f) Memberikan penghargaan kepada dosen yang berhasil dalam mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, relevan dan sinergis;

g) Merintis layanan pendidikan di sekolah dan luar sekolah.

Indikator Keberhasilan Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat

melalui indikator berikut: a) Terwujudnya payung program prioritas pengabdian kepada

masyarakat yang berbasis kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta;

b) Terlaksananya jenis pelatihan perencanaan program pengabdian kepada masyarakat pendidikan maupun umum.

c) Terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat berbasis kemitraan dengan pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta.

d) Terlaksananya sepuluh program layanan pendidikan masyarakat yang menambah pendapatan universitas.

e) Terlaksananya rintisan layanan pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata

4. Kemahasiswaan

Kebijakan dalam program kemahasiswaan dan hubungan alumni, berorientasi pada peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung pelaksanaan Tridharma PT guna memperoleh dan memperkaya kompetensi profesional, kepribadian dan sosial yang mantap, menuju keunggulan kompetitif. Kebijakan itu terfokus pada penguatan kelembagaan, pengembangan minat, bakat, kepribadian, seni budaya, dan olah raga, peningkatan pendidikan keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, peningkatan ketahanan terhadap ancaman erosi nilai moral, bahaya obat terlarang dan psikotropika, serta dukungan kuat dari alumni untuk pengembangan Unpak.

Kebijakan di atas diwujudkan dalam sejumlah program sebagai berikut: a) Mengembangkan manajemen kelembagaan dan Unit Kegiatan

Mahasiswa (UKM); b) Memfasilitasi pengembangan kapasitas kepemimpinan

organisasi kemahasiswaan;

c) Mengembangkan sistem penelusuran minat, bakat dan kreativitas mahasiswa serta pemberdayaannya;

d) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan tingkat wilayah dan nasional.

e) Mengembangkan kepribadian, seni-budaya dan olah raga. f) Memperkuat ketahanan fisik maupun mental, guna menangkal

erosi norma luhur dan penggunaan obat terlarang/psikotropika. g) Mengembangkan sistem pengelolaan asrama dan pemondokan

mahasiswa. h) Meningkatkan pelayanan kesehatan dan santunan

kecelakaan/kematian. i) Memantapkan jaringan kerjasama untuk memperbanyak

peluang beasiswa bagi peningkatan kesejahteraan mahasiswa. j) Revitalisasi Ikatan Alumni . k) Memantapkan program bimbingan dan konseling karier. l) Memberdayakan POMA untuk pengembangan

kemahasiswaan.

Indikator Keberhasilan Ketercapaian realisasi program-program tersebut dapat dilihat

melalui indikator berikut: a) Tertatanya kelembagaan organisasi kemahasiswaan dan Unit

Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2004 dan Statuta Unpak tahun 2009.

b) Tersusunnya sistem penelusuran minat, bakat dan kreativitas mahasiswa.

c) Meningkatnya partisipasi mahasiswa pada lomba karya ilmiah mahasiswa danPekan Ilmiah Mahasiswa Nasional pada tingkat wilayah dan nasional.

d) Meningkatnya partisipasi mahasiswa pada Lomba Seni-Budaya, Pekan Olahraga Mahasiswa dan MTQ tingkat wilayah dan nasional.

e) Tersedianya santunan kesehatan,kecelakaan/kematianminimal 3%.

f) Terbentuknya jaringan kerjasama dengan pemberi beasiswa (Lembaga Pemerintah Pusat/Pemda, BUMN, Swasta, dan Yayasan) dalam dan luar negeri.

g) Bertambahnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa hingga mencapai 15%.

h) Meningkatnya partisipasi alumni dalam kegiatan-kegiatan pengembangan Unpak mencapai 20%.

i) Terselenggaranya bimbingan dan konseling karier mahasiswa minimal dua kali setahun.

D.STANDAR PEMBIAYAAN

Dalam penyelenggaraan kegiatan, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di Unpak membutuhkan tolok ukur (standar), agar penyelenggaraan kegiatan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, visi, misi, dan tujuan Unpaksecara transparan, akuntabel dan bermutu. Hal inilah yang menjelaskan mengapa pengelolaan pembiayaan menjadi salah satu komponen dari Sistem Penjaminan Mutu lnternal (SPMI)Unpak.

Pembiayaan tidak hanya bagi kegiatan pembelajaran saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kesejahteraan sivitas akademika, oleh karena itu standar pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan mutu dan relevansi kegiatan Tri Dharma dengan rencana pembiayaan yang telah ditetapkan. Pengelolaan pembiayaan yang bermutu,merupakan menjadi sasaran dari SPMIUnpak.

Pengelolaan pembiayaan Unpakmengacu pada standar keuangan yang berlaku, misalnya standar akuntansi. Didalam pembiayaan Unpak, terdapat perencanaan anggaran, yang dalam terminologi lain sering disebut dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT inilah yang menjadi salah satu indikator

keberhasilan pembiayaan pada Unpak. Selain indikator lain yaitu hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, serta outcome atau dampak yang ditimbulkan dari kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan /dilaksanakan.

1. Penerimaan Sumber Dana

Dalam menjalankan segala aktivitasnya,Unpak harus didukung oleh dana yang bersumber dari penerimaan internal maupun eksternal. Dana eksternal dapat diperoleh berupa hibah kompetitif, hibah kerjasama, maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mengikat.Sumber dana yang bersifat internal, diperoleh dari:Sumbangan Pembangunan (SP), Sumbangan Pengelolaan Pendidikan (SPP) (dropping yayasan),biaya Sistem Kredit Semester (SKS), bimbingan dan ujian skripsi (pendapatan murni Fakultas dan Pascasarjana).

Nomer akun pendapatan murni dan lain-lain Fakultas dan PascasarjanaUnpak adalah sebagai berikut :

NO NO ACCOUNT URAIAN

1 40311301 Penerimaan Pendaftaran,Bhs Inggris,SP,SKS,SPP

2 40311302 Penerimaan SKS

3 40311303 Penerimaan Remedial

4 40311304 Penerimaan DOPL

5 40311305 Penerimaan Wisuda

6 40311306 Penerimaan Kerjasama UT / Hibah Eksternal

7 40311307 Penerimaan Seminar

8 40311308 Penerimaan BPPS

9 40311309 Ujian Sidang Skripsi

10 40311310 Ujian Komprehensif

11 40311311 Penerimaan Pengembangan Lab

12 40311312 Penerimaan DPLJ

13 40311313 Ujian Lisan

14 40311314 Penerimaan PEEC

15 40311315 Penerimaan Tugas Akhir

16 40311316 Penerimaan DPJ / Internet

17 40311317 P. Bimbingan Skripsi & Seminar Proposal

18 40311318 Penerimaan Perpustakaan

19 40311319 Uang P2SPT

20 40311320 Penerimaan Ijasah

21 40311321 Penerimaan Lab.Statistik I & II

22 40311322 Penerimaan Lab.Ak Dasar I & II

23 40311323 Penerimaan Praktikum

24 40311324 Penerimaan OSPEK

25 40311325 Penerimaan Administrasi Transkrip & Surat Pengantar

26 40311326 Penerimaan Lab.Komputer

27 40311327 Uang PLKH

28 40311328 Penerimaan Mahasiswa Pindahan Aktif

29 40311329 Penerimaan Lab.Ak.Keu.Menengah I & II

30 40311330 Penerimaan Lab. Penganggaran

31 40311331 Penerimaan Lab. Perpajakan

32 40311332 Uang KKL / PPL

33 40311333 Uang KKN

34 40311334 Penerimaan Lab.Auditing I & II

35 40311335 Penerimaan Lab.Micro Teaching

36 40311336 Penerimaan Lab.Biologi

37 40311337 Penerimaan Lab. Riset Operasi

38 40311338 Penerimaan Lab. Riset Pemasaran

39 40311339 Penerimaan Lab. Fisika

40 40311340 Penerimaan Mahasiswa Aktif

41 40311341 Penerimaan Konversi Nilai

42 40311342 Penerimaan Tugas2

43 40311343 Penerimaan Kerja Praktek

44 40311344 Penerimaan Perwalian

45 40311345 Penerimaan AWW

46 40311346 Penerimaan Penduan Skripsi

47 40311347 Penerimaan Studio

48 40311348 Uang Kartu Absensi Mahasiswa

49 40311349 Penerimaan Administrasi Legalisir

50 40311350 Penerimaan Dana Kemahasiswaan

51 40311351 Penerimaan Panduan Seminar

52 40311352 Penerimaan Pelatiahan Tax Easy

53 40311353 Penerimaan Praktikum Bank Mini

54 40311354 Penerimaan Praktikum MYOB/DEA

55 40311355 Penerimaan Mahasiswa Cuti

56 40311356 Penerimaan Lab.Bhs.Inggris

57 40311357 Penerimaan Kursus

58 40311358 Penerimaan Kemah kerja

59 40311359 Penerimaan Pendaftaran

60 40311360 Penerimaan Uang Bea Siswa

61 40311361 Penerimaan Lain-lain

Contoh rincian nomer akun pendapatan dan belanja murni Fakultas dan Pascasarjana Unpak, dicantumkan di bawah ini.

NO. ACCOUNT U R A I A N NOMINAL

PENDAPATAN MURNI FAKULTAS

40311301

Penerimaan Pendaftaran,Bahasa

Inggris,SP,SKS,SPP 100,000,000

40311302 Penerimaan SKS 50,000,000

JUMLAH PENDAPATAN MURNI FAKULTAS 150,000,000

PENDAPATAN LAIN-LAIN FAKULTAS

40311401 Pendapatan Bunga,Bunga Deposito & Jasa Giro 3,000,000

40311402 Pendapatan Lain - Lain 1,000,000

JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN 4,000,000

JUMLAH PENDAPATAN FAKULTAS 154,000,000

BELANJA RUTIN

503113036 ATK 12,500,000

503113037 Operasional Jurusan 15,000,000

503113021 Honorarium Pengawas 14,000,000

JUMLAH BELANJA RUTIN 41,500,000

BELANJA INVESTASI

50312401 Akreditasi 15,000,000

50312402 Promosi 15,000,000

JUMLAH BELANJA INVESTASI 30,000,000

JUMLAH BELANJA FAKULTAS 71,500,000

2. Pengeluaran alokasi dana

a. Sistem alokasi dana untuk sumber dana internal, harus dilakukan berdasarkan anggaran belanja droping yayasan, dan anggaran belanja murni dari fakultas yang telah disahkan oleh Universitas.

b. Pengajuan anggaran di tingkat Universitas harus didasarkan pada kebutuhan/belanja fakultas/pascasarjana.

c. Pengalokasian dana harus berdasarkan mata anggaran, yang terbagi dalam dua mata anggaran yaitu anggaran untuk droping yayasan, dan anggaran untuk belanja murni fakultas/pascasarjana.

d. Pengelolaan keuangan harus dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas/fakultas, namun alokasinya tetap didasarkan pada rencana anggaran belanja yang sudah ditetapkan, dengan mempertimbangkan sumber dana yang diperoleh untuk jangka waktu satu tahun.

e. Prosedur pengelolaannya harus berdasarkan kepada anggaran belanja droping yang telah ditetapkan di tingkat Universitas, dan anggaran belanja rutin yang telah ditetapkan di tingkat Fakultas, dana dapat diambil secara bertahap sesuai dengan keperluan.

f. Prosedur pengajuan anggaran belanja droping dari yayasan, yaitu Bendahara/Pemegang kas melalui Rektor/Dekan harus mengajukan permohonan dana melalui surat ke Rektor up. Pembantu Rektor /Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dengan tembusan yang ditujukan kepada Bendahara Yayasan dan Kepala BAUm. Setelah disetujui, permohonan dana dilegalisir dan diterima melalui pemegang kas.

g. Pemegang kas harus mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya (sesuai dengan pos-pos mata anggaran)

h. Pelaksanaan pengeluaran anggaran untuk setiap kelompok mata anggaran harus dilakukan oleh pemegang kas.

i. Pengeluaran keuangan untuk operasional pendidikan dalam satu tahun harus sesuai dengan rencana anggaran, kecuali dalam keadaan mendesak dengan persetujuan pimpinan Universitas/fakultas/pasca sarjana.

j. Pembukuan arus keuangan harus disesuaikan dengan sistem keuangan yang berlaku di Universitas.

k. Pertanggung jawaban keuangan harus dilakukan secara periodik setiap bulan oleh Dekan melalui Pemegang Kas/PD II kepada Rektor up. Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan, dengan tembusan ke Bendahara Yayasan dan Kepala

BAUm.Contoh pengesahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaUnpak, dicantumkan berikut ini.

l. Pengelolaan dana-dana eksternal yang bersifat insidental, baik yang berasal dari pemerintah maupun donatur, tidak terikat seperti halnya dana rutin yang harus diatur oleh badan/panitia yang dibentuk dan disahkan oleh Rektor/Dekan. Dana eksternal tersebut terutama dana untuk kegiatan peneltian dan pengabdian pada masyarakat.

m. Setiap akhir semester tahun anggaran berjalan, harus dilakukan evaluasi penggunaan anggaran pada tingkat program studi maupun fakultas, untuk melihat kekurangan dan hambatan yang terjadi, dalam upaya pemenuhan kebutuhan.

n. Evaluasi dilakukan melalui musyawarah pimpinan, untukupaya perbaikan di masa mendatang, guna menjamin kelancaran dan keberlanjutan program, sertapengembangan program di masa yang akan datang.

Gambar. Alur penerimaan internal dan eksternal Universitas Pakuan

PROSES PEMBIAYAAN

1. RENCANA ANGGARAN TAHUNAN

2. KODE MATA ANGGARAN

PENGESAHAN

(SK. REKTOR/APBD)

PELAKSANAAN PEMBAYARAN UNTUK

UNIT-UNIT KERJA

PELEPASAN/PERTANGGUNG JAWABAN

SUMBER PENERIMAAN

1. INTERNAL

2. EKSTERNAL

4. Mekanisme Penetapan Standar Pembiayaan

Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh Unpak apabila hendak menetapkan substansi atau isi dari Standar Pembiayaan adalah: a. meneliti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

persoalan pembiayaan b. merumuskan isi standar mutu agar tetap konsisten atau selaras

dengan visi, misi dan tujuan Unpak. Standar Pembiayaan Unpak berisi tentang tolok ukur atau kriteria

minimum tentang biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Luas lingkup ketiga jenis biaya yang masuk sebagai susbtansi dari Standar Pembiayaan dapat dilihat dari definisi pasal 62 PP 19/2005. Tentang luas lingkup dari biaya investasi dan biaya operasi misalnya, dalam praktik penyelenggaraan PT lazim disebut sebagai pengelolaan keuangan PT, yang umumnya terdlri atas komponen-komponen :

- Proposal Rencana Kegiatan danAnggaran Tahunan (RKAT),

- Pembahasan RKAT;

- Pengajuan Persekot Kerja;

- Realisasi Dana;

- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Keuangan;

- Evaluasi kesesuaian antara RKAT, Persekot Kerja, dan SPJ

- Auditing atau Penilaian.

5. Mekanisme Pengendalian Standar Pembiayaan

Tahap akhir dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma Unpak berdasarkan RKAT adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan sebagai pengendalian atas pelaksanaan kegiatan yang telah didasarkan atas RKAT, dan melibatkan alokasi anggaran dalam satuan anggaran tertentu sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan. Evaluasi dilakukan terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung kegiatan itu. Perubahan jenis kegiatan dimungkinkan sesuai dengan kondisi setempat, tanpa mempengaruhi jumlah nominal anggaran yang ditetapkan dalam RKAT. Perubahan seperti ini diperlukan

penjelasan yang rasional tentang jenis kegiatan yang berubah dalam pelaksanaannya, agar dapat dipertanggungjawabkan.

Hal-hal lainnya yang diperhatikan dalam pengendalian standar pembiayaan, antara lain : a. Meneliti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

pengaturan pembiayaan, termasuk ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dan sumberdaya lainnya;

b. Meneliti akuntabilitas standar yang ada, semua hal yang menyangkut ketaatan dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. STANDAR KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan pegawai merupakan salah satu unsur yang sangat besar berperan dalam keberhasilan pengelolaan suatu institusi. Sebagai suatu institusi pendidikan tinggi, Unpak juga senantiasa memperhatikan kewajiban memenuhi kesejahteraan para pegawainya. Remunerasi dan penjaminan sosial bagi seluruh tenaga akademik (dosen dan tenaga kependidikan), maupun tenaga non-akademik Unpak, dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan Kepegawaian Universitas Pakuan Tahun2008.

Aspek-aspek yang diatur dalam Standar Kesejahteraan meliputi sebagai berikut : 1. Peningkatan kesejahteraan pegawai di luar gaji dan tunjangan,

diusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Unpak/Yayasan.

2. Kesejahteraan tersebut meliputi bantuan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Bantuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan bantuan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagai bagian dari program kesejahteraan pegawai.

3. Untuk membiayai usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan, maka dari setiap pegawai dipungut iuran dari penghasilan setiap bulannya, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Asuransi Sosial meliputi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).

5. Status sebagai peserta Asuransi Sosial atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yaitu dimulai pada tanggal pengangkatan menjadi caion pegawai tetap.

6. Hak peserta terdiri dari : a. Pensiun,

b. Jaminan Tabungan Hari Tua,

c. Jaminan Kematian,

d. Jaminan Kecelakaan Kerja,

e. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

7. Yang berhak mendapat pensiun adalah : a. Peserta, atau

b. Janda/duda dari peserta,

c. Yatim/ piatu yang menjadi tanggungan dari peserta,

d. Orang tua dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan

janda/duda/anakyatim/piatu yang berhak menerima pensiun.

8. Yang berhak mendapat Tabungan Hari Tua dari Jamsostek adalah:

a. Peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti sebagai pegawai,

b. Isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah

dalam halpeserta meninggal dunia.

9. Jaminan Sosial Tenaga Kerja diberikan PT. Jamsostek, satu kali pada saat peserta berhenti sebagai pegawai.

10. Asuransi Kematian diberikan apabila peserta meninggal dunia pada masa peserta masih aktif bekerja.

11. Statuspeserta Asuransi Sosial berakhir apabila peserta : a. Meninggal dunia; b. Tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain

berdasarkan peraturan yang berlaku. 12. PeraturanKepegawaianUnpak mengatur pelaksanaan jaminan

pemeliharaan kesehatan pegawai beserta keluarganya. 13. Kepada isteri/suami atau ahli waris pegawai tetap yang

meninggal dunia dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan bersih terakhir yang

diterima tiap bulan (gaji pokok berikut dengan tunjangan-tunjangan), clan dibayarkan sekaligus.

14. Kepada isteri/suami atau ahli waris pegawai tetap yang meninggal dunia diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali penghasilan bersih terakhir yang diterima tiap bulan (gaji pokok berikut dengan tunjangan-tunjangan), clan dibayarkan sekaligus.

15. Disamping ketentuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) clan ayat (2) pasal ini, kepada isteri/suami/ahli waris diberikan bantuan biaya pemakaman sebesar 3 (tiga) kali penghasilan bersih terakhir yang diterima tiap bulan (ga ji pokok berikut dengan tunjangan-tunjangan), claim dibayarkan sekaligus.

16. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Unpak, maka kepada pegawai yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap Unpak atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan oleh Pimpinan Unpak.

17. Penghargaan yang diberikan atas pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap Unpak yang dimaksudkan sebagai dorongan kepada pegawai yang bersangkutan untuk lebih meningkatkan prestasi dan pengabdiannya.

18. Bentuk penghargaan berupa : a. Piagam;

b. Uang;

c. Kenaikan Pangkat;

d. Benda lain.

19. Kriteria penilaian penghargaan yaitu : a. Pegawai tetap,

b. Menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya,

c. Penilaian DP3 selama 2 tahun terakhir bernilai amat baik,

d. Tidak pernah mendapat hukuman disiplin,

e. Dinilai secara objektif mungkin oleh pejabat penilai.

standar sarpras pengelolaan pembiayaan dan kesejahteraan

Documents