standarisasi pemutusan hubungan kerja di perusahan
TRANSCRIPT
STANDARISASI PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA DI HUBUNGAN KERJA DI PERUSAHANPERUSAHAN
Oleh :A P t Vit iAyu, Puput, Vitaria
Badai, Habib, Yanuar Rizki, ,
Latar BelakangPenciptaanLapangan
IndikatorKetenagakerjaan
Pekerjaang j
Krisis EkonomiGlobal
PemutusanHubungan Kerja(PHK)(PHK)
Perumusan MasalahDalam penulisan ini akan dibahasmengenai pemutusan hubungan kerja diperusahaan yang disesuaikan denganp y g ghukum yang berlaku, serta kompensasisebagai akibat dari pemutusansebagai akibat dari pemutusanhubungan kerja.
Pembatasan Masalah Pemutusan Hubungan Kerja, yang
meliputi perjanjian kerja, hubungankerja, pemutusan hubungan kerja, j , p g j ,tenggang waktu, ijin pemutusan kerja.
Kompensasi pemutusan hubungan Kompensasi pemutusan hubungankerja berupa uang pesangon, uangjasa, uang ganti rugi, serta jaminankesehatan dan keselamatan kerja.j
Hubungan Kerjag j Hubungan kerja adalah hubungan antara
pekerja dan pengusaha terjadi setelahpekerja dan pengusaha, terjadi setelahdiadakan perjanjian oleh pekerja dan
h di k j t kpengusaha, dimana pekerja menyatakankesanggupannya untuk bekerja padapengusaha dengan menerima upah danpengusaha menyatakan kesanggupannyauntuk memperkerjakan pekerja denganmembayar upah. y p Hubungan kerja dapat berlangsung untuk
waktu tidak tertentu dan dapat juga diadakanwaktu tidak tertentu dan dapat juga diadakanuntuk jangka waktu tertentu.
Perjanjian Kerja Adanya perjanjian kerja maka timbul
kewajiban satu pihak untuk bekerja.j p j Adapun bentuk Perjanjian Kerja dalam
praktik di kenal 2 bentuk perjanjian yaitu :praktik di kenal 2 bentuk perjanjian yaitu :1. Perjanjian Tertulis, diperuntukan
perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertentuatau adanya kesepakatan para pihak, bahwaperjanjian yang dibuat harus secara tertulis, agar adanya kepastian hukum.g y p
2. Perjanjian Tidak Tertulis, perjanjian yang oleh undang undang tidak disyaratkan dalamoleh undang-undang tidak disyaratkan dalambentuk tertulis
Lanjutan… Berakhirnya Perjanjian Kerja dapat terjadi
karena :karena :• Pekerja meninggal dunia• Berakhir karena jangka waktu dalam• Berakhir karena jangka waktu dalam
perjanjianAd t dil d t t• Adanya putusan pengadilan dan atau putusanatau penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial yang telahperselisihan hubungan industrial yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap.
• Adanya keadaan atau kejadian yang di• Adanya keadaan atau kejadian yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersamaperusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
• Pemutusan hubungan kerja (PHK)
Pemutusan Hubungan KerjaPemutusan Hubungan Kerja
PHK adalah pengakhiran hubunganPHK adalah pengakhiran hubungankerja karena suatu hal tertentu yangmengakibatkan berakhirnya hak dankewajiban antara pekerja dankewajiban antara pekerja danpengusaha.Ketentuan hukum PHK dapat bersifatperdata yaitu mengenai pemberitahuan perdata, yaitu mengenai pemberitahuan, tenggang waktu dan saat PHK
PHK di l h KUHP d b b b i d PHK diatur oleh KUHPerdata bab 7a bagian 5, danbersifat publik yaitu mengenai ijin untuk
k h b k j di d l UUmemutuskan hubungan kerja diatur dalam UUNo.12/1964 tentang pemutusan hubungan kerja di
h d P l 6 K M iperusahaan swasta, dan Pasal 16 Keputusan MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep‐78/M / b h b b l/Men/2001 tentang perubahan atas beberapa pasalKeputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep‐
/M / l i150/Men/2000 tentang penyelesaian pemutusanhubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang
h k j d i k i dipenghargaan masa kerja, dan ganti kerugian diperusahaan menetapkan beberapa prosedur tentang
h b k j d l hpemutusan hubungan kerja dalam suatu perusahaan.
Perundingan benar‐benar tidakmenghasilkan persetujuan pengusaha hanyamenghasilkan persetujuan, pengusaha hanyadapat memutuskan hubungan kerja denganpekerja/buruh setelah memperolehpekerja/buruh setelah memperolehpenetapan dari lembaga penyelesaian
l h h b d lperselisihan hubungan industrial.Permohonan penetapan pemutusanp p phubungan kerja diajukan secara tertuliskepada lembaga penyelesaian perselisihankepada lembaga penyelesaian perselisihanhubungan industrial disertai alasan yangmenjadi dasarnyamenjadi dasarnya
Pemutusan hubungan kerja atau PHK dapat dibagi menjadi4 kelompok yaitu:4 kelompok, yaitu:1. PHK demi hukumterjadi tanpa perlu adanya suatutindakan terjadi dengan sendirinya misalnya karenatindakan, terjadi dengan sendirinya misalnya karenaberakhirnya waktu atau karena meninggalnya pekerja. 2 PHK oleh pihak pekerjaterjadi karena keinginan dari2. PHK oleh pihak pekerjaterjadi karena keinginan daripihak pekerja dengan alasan dan prosedur tertentu.3 PHK oleh pihak pengusahaterjadi karena keinginan dari3. PHK oleh pihak pengusahaterjadi karena keinginan daripihak pengusaha dengan alasan, persyaratan dan prosedurtertentutertentu.4. PHK oleh putusan pengadilanterjadi karena alasan‐alasan tertentu yang mendesak dan penting misalnyaalasan tertentu yang mendesak dan penting, misalnyaterjadi peralihan kepemilikan, peralihan asset atau pailit.
Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja denganalasan :a pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakita. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakitmenurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (duabelas) bulan secara terus‐menerus)Untuk selanjutnya, dijelaskan lebih dalam tentang keadaan sakitterus‐menerus meliputi :Sakit menahun atau berkepanjangan sehingga tidak dapatmenjalankan pekerjaannya secara terus‐menerus;Setelah sakit lama kemudian masuk bekerja kembali tetapi tidakSetelah sakit lama kemudian masuk bekerja kembali tetapi tidaklebih dari 4 (empat) minggu kemudian sakit kembali.b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannyap j g j p j ykarena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
k j /b h j l k ib d h di i hkc. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkanagamanya
d pekerja/buruh menikahd. pekerja/buruh menikahe. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugurkandungan atau menyusui bayinyakandungan, atau menyusui bayinyaf. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atauikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalamikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalamsatu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjiankerja peraturan perusahan atau perjanjian kerja bersamakerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersamag. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggotadan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruhdan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikatburuh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atasburuh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja ataskesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan ataudiatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atauperjanjian kerja bersama
h k j /b h d k hh. pekerja/buruh yang mengadukan pengusahakepada yang berwajib mengenai perbuatanpengusaha yang melakukan tindak pidanakejahatanji. karena perbedaan paham, agama, aliranpolitik suku warna kulit golongan jenis kelaminpolitik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinanj k j /b h d l k d t t tj. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakitkarenahubungan kerja yang menurut surat keterangandokter yang jangka waktu penyembuhannyay g j g p y ybelum dapat dipastikan.
Tenggang WaktuDi Indonesia, masalah pengaturantenggang waktu pemutusan hubungankerja tersebut tertuang dalam pasalj g p1603i KUHP yang bunyi sebagai berikut:“ Dalam hal menghentikan hubunganDalam hal menghentikan hubungankerja harus paling sedikit diberikan suatut kt l ttenggang waktu yang lamanya satubulan jika hubungan kerja pada waktupemberitahuan pemutusan hubungankerja itu telah sedikit-dikitnya dua tahunj yterus-menerus”
Dalam Pasal 19 Instruksi MenteriTenaga Kerja Nomor 2/Instruksi/1967tentang Larangan Pemberhentiantentang Larangan PemberhentianTenaga Kerja secara Massal olehP h h NPerusahaan-perusahaan Negara tanpaKonsultasi dengan Departemen Tenagag p gKerja, dikatakan bahwa apabila tenagakerja akan memutuskan hubungankerja akan memutuskan hubungankerjanya dengan perusahaan, ia harusmemberi tenggang waktu kepadaperusahaan minimal satu bulan.p
MAKSUD PEMBERIAN TENGGANG WAKTUADALAH :
Memberi kesempatan kepadaMemberi kesempatan kepadaperusahaan untuk mencaripegawai pengganti.pegawai pengganti.
M b k t k dMember kesempatan kepadaperusahaan untuk mengadakan
liti g i k jibpenelitian mengenai kewajibandan tanggung jawab yang masihh di l ik b lharus diselesaikan sebelumpegawai yang bersangkutane g d ka di imengundurkan diri.
DEMIKIAN PULA SEBALIKNYA APABILADEMIKIAN PULA SEBALIKNYA, APABILAPEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DILAKUKANOLEH PUHAK PERUSAHAAN SEBAIKNYAOLEH PUHAK PERUSAHAAN, SEBAIKNYAPERUSAHAAN JUGA MEMBERIKANTENGGANG WAKTU KEPADA PEGAWAI YANGBERSANGKUTAN PALING SEDIKIT SATUBULAN. MAKSUD PEMBERIAN TENGGANGWAKTU KEPADA PEGAWAI YANG AKANWAKTU KEPADA PEGAWAI YANG AKANDIPUTUSKAN HUBUNGAN KERJANYAADALAH :ADALAH :
Memberi kesempatan kepadap ppegawai yang bersangkutan
k i k j diuntuk mencari pekerjaan ditempat laintempat lain.Member kesempatan kepadapegawai yang bersangkutanuntuk menyelesaikan segalauntuk menyelesaikan segalamacamurusan/pekerjaan/tanggung
j bjawabnya.