stasiun kipm kelas ii meraukemerauke.bkipm.id/e-doc/files/704162-lakip skipm merauke.pdf · merauke...
TRANSCRIPT
-
LAKIPSTASIUN KIPM KELAS II MERAUKE
(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
2017
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEMANAN KELAS II MERAUKE
-
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya maka
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Stasiun KIPM Kelas II
Merauke tahun 2017 ini dapat diselesaikan tepat waktu. LAKIP ini merupakan salah
satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke
selama tahun 2017 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara
mandiri atas capaian kinerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke baik yang telah berhasil
maupun yang belum berhasil dicapai.
Penyusunan LAKIP ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam LAKIP ini diuraikan perencanaan kinerja Stasiun KIPM Kelas II
Merauke beserta analisis capaiannya selama tahun 2017. Secara umum target
kinerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun
masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan
digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-
langkah perbaikan untuk tahun berikutnya.
Kami berharap agar LAKIP ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi
seluruh pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Kelas II Merauke dalam meningkatkan
kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
masing-masing.
Merauke, Pebruari 2018
Nikmatul Rochmah, S.ST.Pi.
-
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Pembangunan perkarantinaan berkembang memasuki paradigma baru yaitu
dari pendekatan menunjang kegiatan produksi dengan dimensi biologi, berkembang
kepada pendekatan yang berdimensi ekonomi dengan substansi kesehatan dan
keamanan pangan dalam konteks globalisasi perdagangan dunia.
Secara umum, Stasiun KIPM Kelas II Merauke telah berhasil melaksanakan
misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan
karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun 2017.
Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator
kinerja yang telah ditetapkan, pada berbagai perspektif balanced scorecard. Hal ini
ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Stasiun KIPM Kelas II
Merauke pada tahun 2017 sebagai berikut:
1. Pada persepektif pemangku kepentingan, dengan sasaran strategis
meningkatnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, diperoleh
dari Pertumbuhan PDB perikanan sebesar 9,5%,
2. Pada perspektif pelanggan, dengan sasaran strategis Terwujudnya
pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan,
indikator Persentase jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah
penyebarannya antar zona 100%. Tahun 2017 Stasiun KIPM Kelas II Merauke
ditargetkan dapat mencegah penyebaran HPIK antar zona dengan target 88%.
Sampai dengan akhir tahun 2017 tidak terdapat adanya penolakan dari daerah
tujuan yang disebabkan oleh adanya infeksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina.
Dengan demikian target 88% dapat direalisasikan dengan capaian 100%.
3. Pada persepektif internal proses, dengan sasaran strategis terselenggaranya
sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang sesuai standar.
Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan Negara tujuan
menjadi salah satu indikator kinerja utama Stasiun KIPM Kelas II Merauke
dengan target 1 sertifikat, namun pada tahun 2017 ini realisasi tidak dicapai
karena banyaknya permasalahan terhadap UPI yang berada di wilayah
kabupaten Merauke tersangkut kasus IUU Fishing.
Untuk indikator jumlah sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi
persyaratan daerah tujuan menunjukkan hasil yang positif dimana target
-
iii
sebanyak 582 sertifikat dapat direalisasikan sebesar 2.463 sertifikat, prosentase
pencapaian 423,19%.
Pada indikator Tenaga Fungsional PHPI dan Pengawas mutu yang lulus uji
kompotensi dalam meningkatkan SDM yang kompenten tahun 2017 target tidak
terealisasi karena adanya perubahan program dari BKIPM menjadi Assessmen
Pegawai.
4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan system perkarantinaan,
mutu dan keamanan hayati ikan secara professional dan partisipatif.
Sampai dengan akhir tahun 2017 tidak terjadi kasus out break penyakit ikan
eksotik, hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan HPIK dan surveillance HPIK
yang menunjukkan hasil negativ untuk penyakit ikan eksotik.
5. Untuk indikator lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina,
Stasiun KIPM Kelas II Merauke ditargetkan dapat memantau 4 lokasi (Kab/Kota)
yang termasuk dalam wilayah kerja. Sampai dengan akhir tahun 2017 telah
dilakukan pemantauan HPI/HPIK di 4 lokasi, dengan demikian target 4 lokasi
dapat direalisasikan dengan persentase 100%.
Pada indikator persentase kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang
diselesaikan pada tahun 2017 telah terealisasi seluruhnya (100%). Begitu pula
dengan indikator lokasi yang terpetakan jenis dan agen hayati yang dilindungi,
dilarang serta bersifat invasive juga telah terealisasi 100%.
6. Pada persepektif pembelajaran dan pertumbuhan, dengan sasaran strategis
Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan
berintegritas, Indikator pada sasaran strategis ini adalah Indeks Kesenjangan
Kompetensi Eselon IV, V dan staf di Stasiun KIPM Kelas II Merauke, dengan
target >15%. Pencapaian dari target indikator adalah 15%, dengan tingkat
capian 100%.
Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan mudah
diakses, Dalam mengukur indikator ini menggunakan aplikasi Manajemen
Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk
mendistribusikan dan menerima informasi sehingga diharapkan setiap individu di
lingkup Stasiun KIPM Kelas II Merauke memiliki pemahaman yang sama atas
informasi yang dibagikan. Di tahun 2017 dari target >75% dapat terealisasi
100% sehingga capaian 100%.
-
iv
Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada
layanan prima, StasiunKIPM Kelas II Merauke menargetkan nilai kinerja
reformasi birokrasi dengan target nilai BB (70-80). Hasil penilaian kinerja
reformasi birokrasi Stasiun KIPM Kelas II Merauke pada tahun 2017 adalah BB,
dengan demikian target dapat terealisasi 100%.
Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan akuntabel,
indikator pertama adalah Nlai/skor AKIP Stasiun KIPM Kelas II Merauke.
Pencapaian dari target indikator ini adalah Nilai AKIP A, dengan tingkat capian
100%. Indikator kedua adalah Indeks integritas pelayanan public Stasiun KIPM
Kelas II Merauke dengan target 8. Pencapaian dari target indikator adalah 8.3
dengan tingkat capian 103,75%. Indikator ketiga adalah Efesiensi anggaran
Stasiun KIPM Kelas II Merauke dengan target serapan 80-90%. Pencapaian dari
target indikator adalah 100%. Kinerja keuangan Stasiun KIPM Kelas II Merauke
tahun 2017 dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.7.187.565.000.
Serapan anggaran Stasiun KIPM Kelas II Merauke tahun 2017 sebesar
Rp.6.781.874.347 dengan persentase 94.36%.
Permasalahan yang dihadapi dan mempengaruhi pencapaian target kinerja,
untuk selanjutnya akan menjadi perhatian utama dan akan dilakukan evalusasi
guna merumuskan upaya-upaya ataupun alternatif pemecahan masalah,
sehingga di tahun 2017 target kinerja utama yang telah ditetapkan dapat
terealisasi.
-
v
D A F T A R I S I
KATA PENGANTAR.................................................................................................. i
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................. v
DAFTAR TABEL ....................................................................................................... vi
BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2. Tujuan ................................................................................................... 2
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Stasiun KIPM Kelas II Merauke ............ 2
1.4. Sistematika dan Penyajian ..................................................................... 6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .............................................. 7
2.1. Rencana Strategis 2015-2019 ............................................................... 7
2.2. Tujuan Stategis ...................................................................................... 8
2.3. Sasaran Strategis ................................................................................... 8
2.4. Arah Kebijakan Stasiun KIPM Kelas II Merauke .................................... 9
2.5. Rencana Kinerja Tahun 2017 ................................................................. 11
2.6. Anggaran Stasiun KIPM Kelas II Merauke ............................................. 13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 ................................................. 15
3.1. Pengukuran Kinerja ................................................................................ 15
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja .................................................. 16
BAB IV.
PENUTUP ................................................................................................... 27
LAMPIRAN
-
vi
D A F T A R T A B E L
Tabel 1. Target Kinerja Tahun 2017 ........................................................................ 12
Tabel 2. Alokasi Pagu Stasiun KIPM Kelas II Merauke (RKKAL) Tahun 2017 ......... 14
Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke Tahun 2017 ................... 15
Table 4. Realisasi Anggaran Per Jenis Kegiatan .................................................... 27
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 1
Latar Belakang
Pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil
perikanan dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 2015 mempunyai
peranan strategis dalam pembangunan kelautan dan perikanan dalam mendukung
sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Institusi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil perikanan
merupakan ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan di lini
terdepan sebagai instrument perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses
perdagangan bagi produk-produk perikanan. Peranan strategis karantina ikan, mutu
dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya
perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu
dan keamanan hasil perikanan serta mengendalikan ekspor maupun impor hasil
perikanan berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu
dan keamanan hasil perikanan.
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Kelas II Merauke adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan
perpanjangan tangan tangan dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan nomor 25 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan
fungsi yang diemban oleh Stasiun KIPM Kelas II Merauke yaitu melaksanakan
pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)
ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.
Dalam rangka mewujudkan good governance sebagaimana telah ditetapkan
dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
B AB I . P E N D AH U L U AN
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 2
Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan
Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana
mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.
Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan
pencapaian kinerja terkait dengan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan
Hasil Perikanan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja
Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II
Merauke, maka disusun Pelaporan Kinerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke.
Tujuan
Pelaporan Kinerja tahun 2017 ini di susun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Kelas II Merauke dalam tahun
2015 dan juga sebagai bahan informasi kepada pihak pihak terkait tentang kinerja
Stasiun KIPM Kelas II Merauke yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan
perencanaan kinerja di masa mendatang.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Stasiun KIPM Kelas II Merauke
Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:
PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3
menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mempunyai tugas
melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan
Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik, pengendalian mutu, dan
keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.
Stasiun KIPM Kelas II Merauke mengemban tugas melaksanakan pencegahan
masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 3
Indonesia, serta penerapan system manajemen mutu. Di dalam melaksanakan tugas
tersebut, Stasiun KIPM Kelas II Merauke menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari
suatu area ke area lain Dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara
Republik Indonesia.
b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI wilayah Negara Republik
Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan.
c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit
ikan.
d. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, Mutu dan Keamanan hasil
perikanan
f. Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) dalam rangka
sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
g. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
h. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
i. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
j. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
k. Penerapan sistem manejemen mutu pada laboratorium dan pelayanan
operasional;
l. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha;
Struktur organisasi Stasiun KIPM Kelas II Merauke sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.25/MEN/2011 Pasal 1 ayat 2 dan
Pasal 19 ayat 1 dan 2, terdiri dari:
1. Kepala
Stasiun KIPM Kelas II Merauke merupakan unit pelaksana teknis Badan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh
seorang kepala. Kepala Stasiun KIPM Kelas II Merauke adalah jabatan struktural
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 4
Eselon Vb yang membawahi 3 Jabatan Struktural eselon Vb dan 1 (satu)
kelompok Jabatan Fungsional.
Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala
UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:
Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan
maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan
sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan
petunjuk kepada bawahan.
Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian
bimbingan kepada bawahannya
2. Kepala Urusan Tata Usaha
Kepala Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan keuangan,
administrasi kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah
tangga.
3. Petugas Tata Pelayanan
Petugas Tata Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan
pelayanan laboratorium, instalasi, uji coba dan teknis operasional lapangan
perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 5
4. Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi
Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Informasi mempunyai tugas
melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-
undangan perkarantinaan ikan, pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan
karantina, evaluasi kegiatan operasional perkarantinaan ikan, pengumpulan dan
pengolahan data, informasi, dan dokumentasi tindakan karantina ikan, serta
pelaporan kegiatan perkarantinaan ikan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan
fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, serta jabatan fungsional lainnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang Koordinator
jabatan fungsional yang kompeten dan ditunjuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis
Karantina Ikan serta ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan. Kelompok
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis
Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis
Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Masing-masing kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing atau koordinator
serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam penyampaian
laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 6
Sistematika dan Penyajian
Sistematika dan isi laporan akuntabilitas kinerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke
merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
1. Ringkasan Eksekutif: bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang
tujuan, sasaran dan capaian kinerja selama tahun 2017.
2. BAB I. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, tugas pokok
fungsi dan struktur organisasi Stasiun KIPM Kelas II Merauke.
3. BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan rencana
Strategis Pembangunan Stasiun KIPM Kelas II Merauke 2015-2019 dan Rencana
Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Kelas II Merauke tahun 2017.
4. BAB III, Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja
berdasarkan penetapan kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap
pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017.
5. BAB IV. Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas
kinerja dan menguraikan keberhasilan dan kekurangan kinerja yang telah
dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dan kegiatan anggaran tahun 2017,
disamping menyampaikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa
mendatang.
6. Lampiran-lampiran, memuat data pendukung dalam bentuk tabel-tabel yang
menjelaskan antara lain Bagan Organisasi Stasiun KIPM Kelas II Merauke,
Rencana Strategis 2015-2019, serta Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Kelas II
Merauke.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 7
2.1. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Kelas II Merauke telah
menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin di
capai selama kurun waktu 4 (empat) tahun yaitu 2015-2019 dengan selalu
memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana strategis ini memberikan arah dan
sasaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan system
jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
Stasiun KIPM Kelas II Merauke sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT)
BKIPM mempunyai tanggung jawab dalam mendukung mewujudkan visi dan misi
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan serta
sesuai dengan tugas, fungsi dan peran Stasiun KIPM Kelas II Merauke dalam
mendukung pembangunan karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil
Perikanan, maka visi dan misi yang di emban Stasiun KIPM Kelas II Merauke 2015-
2019 adalah sebagai berikut:
Visi:
“HASIL PERIKANAN YANG SEHAT BERMUTU, AMAN DAN TERPERCAYA”
Makna dari visi dapat diuraikan sebagai berikut:
Hasil perikanan: mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari kegiatan yang
berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya
yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
Hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman konsumsi: mengandung arti hasil
perikanan yang bebas dari hama penyakit ikan karantina (Sehat), memiliki kualitas
teknis dengan persyaratan standart yang telah ditetapkan (Bermutu) dan tidak dalam
ambang batas yang dapat membahayakan manusia (Aman Konsumsi)
B AB I I . P E R E N C A N A A N D A N P E R J A N J I A N K I N E R J A
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 8
Terpercaya: mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan karantina ikan,
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan (HC dan HACCP) merupakan
jaminan dan telah memenuhi syarat untuk diterima di pasar nasional dan
interanasional.
Misi
1. “MEWUJUDKAN PRODUK PERIKANAN YANG BERDAYA SAING MELALUI PENJAMINAN
PERSYARATAN MUTU PRODUK HASIL PERIKANAN”.
2. “MEWUJUDKAN PENGELOLAANSUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG
BERKELANJUTAN MELALUI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN KARANTINA (HPIK)
DAN JENIS AGEN YANG DILINDUNGI, DILARANG DAN DIBATASI”.
3. “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG SEJAHTERA, MAJU,
MANDIRI MELALUI POLA KONSUMSI IKAN YANG BERMUTU SERTA BUDIDAYA IKAN YANG
BEBAS DARI HAMA DAN PENYAKIT
Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas
pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai
dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah melindungi
kelestarian sumber daya hayati perikanan dan kelautan dari Hama Penyakit Ikan
Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang, dibatasi serta
menjamin mutu hasil perikanan nasional
Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu:
1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
3. Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif,
bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
4. Terselenggaranya sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan yang
sesuai standar;
2.3. Sasaran Strategis
2.2. Tujuan Strategis
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 9
5. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu
dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif;
6. Terwujudnya aparatur sipil negara Stasiun KIPM Kelas II Merauke yang kompeten,
profesional dan berintegritas;
7. Tersedianya manajemen pengetahuan Stasiun KIPM Kelas II Merauke yang
handal dan mudah diakses;
8. Terwujudnya birokrasi Stasiun KIPM Kelas II Merauke yang efektif, efisien, dan
berorientasi pada layanan prima;
9. Terkelolanya anggaran pembangunan Stasiun KIPM Kelas II Merauke secara
efisien dan akuntabel.
Cara mencapai tujuan dan sasaran atau strategi merupakan faktor penting
dalam proses perencanaan strategik. Strategi merupakan rencana yang menyeluruh
dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program
operasional serta kegiatan. Sebagai suatu alat dari strategi tersebut, kebijakan dan
program akan memberikan arah dan kesatuan pandangan bagi setiap unsur
organisasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Kebijakan Pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu danKeamanan
Hasil perikanan (BKIPM)
Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi Stasiun Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merauke, maka strategi
yang diterapkan memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan.
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, yang merupakan
kumpulan keputusan menentukan strategi yang akan dilaksanakan.
Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung
kebijakan nasional dalam 5 tahun kedepan, terkait pengembangan perkarantinaan
ikan adalah “Prosustainability”. Kebijakan Stasiun KIPM Kelas II Merauke disesuaikan
dengan arah Kebijakan BKIPM. Adapun Kebijakan BKIPM yang dilakukan meliputi :
2.4. Arah Kebijakan Stasiun KIPM Kelas II Merauke
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 10
1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berdaulat dan berkelanjutan.
Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya
hama dan penyakit ikan karantina karantina serta jenis agen hayati yang
dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan
dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena
itu, diperlukan upaya melalui strategi:
a. Pencegahan penyebaran penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah RI, dan
pencegahan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona dalam wilayah RI
b. Pengawasan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi di
exit/entry point ekspor, impor, maupun antar area.
2. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk
pemantapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (quality and
safety assurance) hasil perikanan melalui strategi
a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina,
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar
melalui:
• Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit
Pengolahan Ikan
• Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan negara
tujuan
• Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah
tujuan
• Sertifikasi penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit
Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI)
• Registrasi Unit Pengolahan Ikan di negara mitra
• Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit
Pengolahan Ikan (UPI)
• Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu (ISO 9001), sistem dan
sistem layanan laboratorium (ISO 17025)
b. Harmonisasi sistem penjaminan Mutu yang Implementatif
• Harmonis sistem, perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
dengan negara mitra (MoU/MRA) serta negara tujuan ekspor lainnya
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 11
• Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui
strategi:
a. Pengelelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi (Competency Based
Human Resource Management);
b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
d. Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.
Rencana kinerja Tahun 2017, yang disusun dengan pendekatan balance
scorecard, merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Stratetgis Stasiun KIPM
Kelas II Merauke 2015-2019 yang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan. Pada tingkat Stasiun KIPM Kelas II Merauke diimplementasikan
dalam penetapan target kinerja Tahun 2017 dan peta strategi (strategy map) Stasiun
KIPM Kelas II Merauke Tahun 2017. Selanjutnya secara berjenjang target kinerja
Stasiun KIPM Kelas II Merauke tersebut diturunkan (cascading process) ke tingkat
eselon V sampai dengan tingkat individu.
Target kinerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke tahun 2017 yang berisi sasaran
strategis, indikator kinerja dan targetnya, serta peta strategi Stasiun KIPM Kelas II
Merauke tahun 2017 telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana
table 1 berikut ini.
2.5. Rencana Kinerja 2017
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 12
Tabel 1. Target Kinerja tahun 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
STAKEHOLDER PERSPEKTIVE
1 Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat KP
1 Pertumbuhan PDB perikanan 9,5
COSTUMER PERSPEKTIVE
2 Terwujudnya kedaulatan
dalam pengelolaan sumber
daya kelautan dan perikanan
2 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan
76%
3 Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri 15
4 Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 13
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
6 Terselenggaranya
pengendalian dan
pengawasan system
perkarantinaan, mutu dan
keamanan hayati ikan secara
professional dan partisipatif
21 Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikan
95%
22 Lokasi yang teridentifikasi jenis ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau bersifat invasif
1
23 Lokasi yang diidentifikasi dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi)
4
LEARNING AND GROWTH PERSPEKTIVE
7 Terwujudnya aparatur sipil
negara BKIPM yang kompeten,
professional dan berintegritas
24 Indeks kompetensi dan integritas BKIPM 77%
8 Tersedianya manajemen
pengetahuan BKIPM yang
handal dan mudah diakses
25 Persentase unit kerja BKIPM yang menerapkan
system manajemen pengetahuan yang terstandar
80%
9 Terwujudnya birokrasi
BKIPM yang efektif, efisien,
dan berorientasi pada layanan
prima
26 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi BKIPM A (87)
10 Terkelolanya anggaran
pembangunan BKIPM secara
efisien dan akuntabel
27 Nilai kinerja anggaran BKIPM Baik (83%)
28 Persentase kepatuhan terhadap SAP lingkup
BKIPM
100%
2.6. Anggaran Stasiun KIPM Kelas II Merauke
Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Kelas II Merauke tahun 2017 di
arahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi
anggaran Stasiun KIPM Kelas II Merauke tahun anggaran 2017 semula sebesar Rp.
6.903.845.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh lima
ribu rupiah), namun sepanjang tahun anggaran 2017 telah dilakukan 3 (tiga) kali revisi
DIPA dan pagu anggaran untuk Stasiun KIPM Kelas II Merauke naik menjadi Rp.
7.187.565.000,- (tujuh milyar seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh
lima ribu rupiah),
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 14
Strategi Kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Kelas II
Merauke untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan
mereview kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang
tersedia dapat efektif, efesien dan akuntabel. Alokasi anggaran kegiatan disajikan
dalam Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Alokasi Pagu Stasiun KIPM Kelas II Merauke (RKKAL)Tahun 2017
No Alokasi Belanja Pagu Awal Pagu Revisi
1 Belanja Pegawai 2.243.566.000.00 2.442.566.000.00
2 Belanja Barang 2.533.843.000.00 2.555.463.000.00
3 Belanja Modal 2.126.436.000.00 2.189.536.000.00
Total 6.903.845.000.00 7.187.565.000.00
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 15
3.1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2017 merupakan bagian dari
penyelenggaraan Akuntabilitas kinerja yang di perjanjikan tahun 2017 dan
membandingkanya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan
kinerja tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun
2010, yang menitik beratkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis,
Stasiun KIPM Kelas II Merauke menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan
indikator kinerja utama (IKU) ke dalam empat perspektif.
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas capaian
IKU dominan dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam
dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali factor
penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun 2015 dan
atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Sesuai dengan renstra
Stasiun KIPM Kelas II Merauke tahun 20115-2019, kinerja sasaran strategis
merupakan resultante kinerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke.
Capaian atas 16 indikator kinerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke yang
menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas di sajikan pada Tabel 3 berikut
ini.
Tabel 3. Capaian kinerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke tahun 2017.
NO IKU TARGET REALISASI CAPAIAN
1. Pertumbuhan PDB Perikanan s/d Triwulan IV 7 8.96 % 128 %
2. Persentase jumlah jenis ikan karantina yang
dicegah peyebarannya antar zona (%)
88% 100% 100 %
3. Sertifikan Kesehatan ikan ekspor yang memenuhi
persyaratan negara tujuan
1 0 0 %
B a b I I I A K U N T A B I L I T A S K I N E R J A T A H U N
2 0 1 5
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 16
NO IKU TARGET REALISASI CAPAIAN
4. Sertifikan Kesehatan ikan domestik yang
memenuhi persyaratan daerah tujuan
582 2.463 423,19 %
5. Tenaga Fungsional PHPI dan Pengawas mutu yang lulus uji kompotensi (orang)
4 0
0 %
6. Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk kedalam wilayah RI (%)
77% 100 % 100 %
7. Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina (lokasi)
4 4 100 %
8. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang diselesaikan (%)
90% 100 % 100 %
9. Lokasi yang terpetakan jenis dan agen hayati yang dilindungi, dilarang serta bersifat invasive (lokasi)
1 1 100 %
10. Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon IV dan V
lingkup Stasiun KIPM Kelas II Merauke
>15 % 15 % 100 %
11. Indeks pemanfaatan informasi karantina ikan pengendalian mut dan keamanan hasil perikanan berbasis TI (%)
> 75% 100% 100%
12. Indeks Reformasi Birokrasi Stasiun KIPM Kelas II Merauke
BB BB 100 %
13. Nilai/skor SAKIP Stasiun KIPM Kelas II Merauke Nilai AKIP A Nilai AKIP A 100 %
14. Indeks integritas pelayanan publik Stasiun KIPM Kelas II
Merauke
8 8.3 103.75 %
15. Efisiensi anggaran Stasiun KIPM Kelas II Merauke 80-90 % 94,36% 100 %
3.2. Analisis Dan Evaluasi Capain Kinerja
1. Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan menjadi fokus utama
dalam pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang
didukung dengan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan BKIPM.
Pencapaian sasaran strategis ini di ukur melalui dua indikator yaitu: Indeks
Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan (IKMKP) dan Produk Domestik
Brotu (PDB). Produk Domestik Brotu (PDB) sektor kelautan dan perikanan di tahun
2017 ditargetkan dapat mencapai 9,5%.
Produk Domestik Bruto Perikanan adalah PDB diartikan sebagai nilai
keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu wilayah dalam
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 17
jangka waktu tertentu, biasanya PDB disajikan setiap satu tahun sekali, dengan
melihat pengertian tersebut maka PDB Kelautan dan Perikanan (KP) adalah nilai
keseluruhan barang dan jasa yang terkait dengan Kelautan dan Perikanan yang
diproduksi dalam satu wilayah negara Indonesia.
2. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang
partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif,
bertanggungjawab dan berkelanjutan merupakan salah satu sasaran strategis
Badan Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang
telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan
dan Perikanan.
Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamana Hasil Perikanan
bertanggungjawab atas beberapa indikator untuk pencapaian sasaran strategis
tersebut diantaranya: Persentase peningkatan PNBP BKIPM Kelas II Merauke,
Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit) dan Presentase
jumlah jenis penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona.
Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)
merupakan salah satu indikator kinerja utama yang menjadi tugas dan
tanggungjawab Stasiun KIPM Kelas II Merauke. Penyebaran HPIK di wilayah
Negara Republik Indonesia harus dikendalikan guna menjaga kelestarian dan
keberlanjutan sumberdaya ikan yang terdapat di Indonesia, khususnya di
kabupaten Merauke.
Tahun 2017 Stasiun KIPM Kelas II Merauke ditargetkan dapat mencegah
penyebaran HPIK antar zona dengan target 80%. Tentunya target ini cukup berat
mengingat cukup banyaknya komoditi perikanan yang masuk dan keluar di
wilayah kerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke serta meningkatnya frekuensi
lalulintas komoditi perikanan. Sampai dengan akhir tahun 2017 tidak terdapat
adanya penolakan dari daerah tujuan yang disebabkan oleh adanya infeksi Hama
dan Penyakit Ikan Karantina. Dengan demikian target 80% dapat direalisasikan
dengan capaian 100% atau jika diprosentasekan mencapai 125%.
Pencapaian yang baik ini terjadi karena penerapan strategi yang tepat
dalam upaya Pencegahan penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina antar
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 18
zona seperti penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran,
peningkatan teknik dan metoda pemeriksaan/identifikasi HPIK serta penerapan
sistim jaminan mutu pada laboratoriu Stasiun KIPM Kelas II Merauke Melalui
akreditasi ISO 17025:2008.
3. Terselenggaranya Sistem Perkarantinaan, Mutu Dan Keamanan Hayati Ikan
yang Sesuai Standar
Terselenggaranya sistim perkarantinaan, mutu dan kemanan hayati ikan
sesuai standar dilakukan untuk mewujudkan visi Badan Karantina Ikan,
Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yaitu Hasil perikanan yang
sehat bermutu, aman dan terpercaya.
Beberapa indikator terselenggaranya sistim perkarantinaan, mutu dan
kemanan hayati ikan sesuai standar yaitu: Sertifikat kesehatan ikan ekspor yang
memenuhi persyaratan negara tujuan, Sertifikat kesehatan ikan domestik yang
memenuhi persyaratan daerah tujuan, dan Tenaga Fungsional Pengendali Hama
Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi .
A. Sertifikasi Kesehatan Ikan Ekspor yang memenuhi persyaratan Negara tujuan
Peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan dapat dilakukan
dengan meingkatkan kepercayaan negara tujuan ekspor terhadap mutu dan
kesehatan produk perikanan yang diekspor. Sejalan dengan hal tersebut maka
BKIPM menerapkan sistim jaminan kesehatan ikan dan sisitim jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan untuk meminimalkan timbulnya hama dan penyakit
ikan karantina serta penurunan mutu yang dapat berakibat pada penolakan
produk ekspor komoditi perikanan Indonesia.
Sertifikasi kesehatan ikan ekspor yang memenuhi persyaratan Negara
tujuan menjadi salah satu indikator kinerja utama Stasiun KIPM Kelas II Merauke.
Namun dalam realisasinya pada tahun 2017 ini tidak dapat direalisasikan, karena
telah dikeluarkannya surat pembekuan terhadap UPI yang ada di wilayah
Kabupaten Merauke yang tersangkut kasus IUU Fisihing.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 19
B. Sertifikat kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan
Sertifikasi kesehatan ikan domestik yang memenuhi persyaratan daerah
tujuan menjadi salah satu indikator kinerja utama Stasiun KIPM Kelas II Merauke
dengan target 582 sertifikat pada tahun 2017. Parameter yang dijadikan sebagai
indikator keberhasilan pada indikator kinerja utama tersebut adalah jumlah
sertifikat kesehatan ikan yang diterbitkan oleh Stasiun KIPM Kelas II Merauke
dibandingkan dengan jumlah sertifikat kesehatan ikan yang mengalami
penolakan, penahanan dan pemusnahan dikarenakan belum terpenuhinya
persyaratan daerah tujuan dan kemungkinan adanya infeksi Hama Penyakit Ikan
Karantina (HPIK) pada komoditi perikanan yang telah disertifikasi.
Hasil pengukuran kinerja untuk indikator jumlah sertifikasi kesehatan ikan
domestik yang memenuhi persyaratan daerah tujuan menunjukkan hasil yang
positif dimana target sebanyak 582 sertifikat dapat direalisasikan sebesar 2.463
sertifikat, prosentase pencapaian 423,19 %.
Pencapaian positif yang diraih oleh Stasiun KIPM Kelas II Merauke tidak
lepas dari penerapan sistim jaminan kesehatan ikan di Unit Usaha Pembudidaya
Ikan secara konsisten dan penerapan sistim jaminan mutu melalui sertifikasi ISO
17025 tahun 2008 pada Laboratorium Stasiun KIPM Kelas II Merauke.
Penerapan sistim jaminan tersebut memperkecil resiko tersebarnya Hama dan
Penyakit Ikan Karantina yang dapat berimbas pada penolakan, penahanan
ataupun pemusnahan di daerah tujuan.
C. Tenaga Fungsional Pengendali Hama Penyakit Ikan (PHPI) dan Pengawas
Mutu (Wastu) yang lulus uji kompetensi
Ketersediaan suberdaya manusia yang kompoten sangat penting dalam
menunjang kelancaran kegiatan operasional di bidang karantina ikan, mutu dan
keamanan hasil perikanan serta kemanan hayati ikan. Standarisasi SDM melalui
uji kompotensi sangat penting dilakukan, mengingat tantangan dan beban kerja
yang semakin meningkat. Namun pada tahun 2017, BKIPM tidak
menyelenggarakan Uji Kompetensi sehingga indikator ini tidak bisa direalisasikan.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 20
4. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan,
mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif
Terselenggaranya pengendaliandan pengawasan sistem perkarantinaan,
mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan partisipatif merupakan
salah satu sasaran strategis yang memiliki peran penting dalam pencapaian visi
dan misi BKIPM.
Beberapa indikator Terselenggaranya pengendaliandan pengawasan sistem
perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional dan
partisipatif adalah Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam
wilayah RI, Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan,
keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesesaikan, Lokasi yang
terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive dan
Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina.
A. Persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah masuk ke dalam wilayah RI
Meningkatnya arus lalulintas komoditi perikanan di Kabupaten Merauke
tentunya akan berpotensi masuknya penyakit ikan eksotik melalui kegiatan
domestic maupun importasi komoditi perikanan melalui Negara PNG yang
dilakukan secara resmi maupun secara illegal.
Target indikator kinerja persentase penyakit ikan eksotik yang dicegah
masuk ke wilayar RI khususnya di Kabupaten Merauke ditetapkan sebesar 77%.
Untuk merealisasikan target tersebut maka strategi yang dilakukan oleh Stasiun
KIPM Kelas II Merauke adalah dengan melakukan penguatan pengawasan dan
pengendalian di pintu-pintu pemasukan yang memungkinkan dilakukannya
pemasukan komoditi perikanan, khususnya di bandar Udara Merauke, Pelabuhan
Laut Merauke dan Wilayah Perbatasan RI – PNG.
Penguatan pengawasan di pintu-pintu pemasukan dilakukan untuk
mencegah masuknya penyakit ikan eksotic ke wilayah negara republik indonesia,
khususnya di Kabupaten Merauke. Sampai dengan akhir tahun 2017 tidak terjadi
kasus out break penyakit ikan eksotik, hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan
HPIK yang menunjukkan hasil negativ untuk penyakit ikan eksotik. Dengan
demikian target 77% dapat dipenuhi dengan persentase 100%.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 21
B. Lokasi yang dipetakan dari penyebaran penyakit ikan karantina
Salah satu tujuan untuk pencapaian visi mewujudkan Hasil perikanan yang
sehat, bermutu, aman dan terpercaya yaitu dengan menginventarisasi HPI/HPIK
dan sebarannya. Langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah dengan
melaksanakan kegiatan pemantauan HPI/HPIK pada lokasi-lokasi yang telah
ditentukan dan menyediakan bahan dan keperluan dalam rangka kegiatan
pemantauan. Out put dari kegiatan pemantauan HPI/HPIK adalah tersedianya
peta daerah sebar HPI/HPIK Kabupaten Merauke yang masuk dalam wilayah
kerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke.
Pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina merupakan
kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Kelas II Merauke. Kegiatan
pemantauan HPI/HPIK untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis-jenis
hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina dan daerah sebarannya di
kabupaten Merauke yang masuk dalam wilayah kerja Stasiun KIPM Kelas II
Merauke.
Kegiatan pemantauan HPI/HPIK dilaksanakan setiap tahun, sehingga peta
penyebaran Hama penyakit ikan/hama penyakit ikan karantina yang masuk dalam
wilayah kerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke selalu dilengkapi dan diperbaharui
setiap tahunnya. Kegiatan pemantauan hama penyakit ikan/hama penyakit ikan
karantina dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada musim penghujan dan musim
kemarau.
Stasiun KIPM Kelas II Merauke ditargetkan dapat memantau 4 lokasi
(Kab/Kota) yang termasuk dalam wilayah kerja. Sampai dengan akhir tahun 2017
telah dilakukan pemantauan HPI/HPIK di 4 lokasi, dengan demikian target 4 lokasi
dapat direalisasikan dengan persentase 100%. Target kinerja dapat teralisasi
karena adanya dukungan SDM yang mumpuni, pralatan dan bahan laboratorium
yang lengkap serta ketersediaan teknik dan metoda pemeriksaan HPI/HPIK yang
mampu diterapkan dengan baik oleh para pejabat fungsional PHPI.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 22
C. Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati
ikan dan sistem mutu yang diselesesaikan
Frekuensi lalulintas komoditi perikanan yang cukup tinggi baik yang
dilalulintaskan keluar maupun masuk dari/ke Kabupaten Merauke, tentunya akan
memperbesar peluang masuk/keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan
Karantina (HPIK). Dengan demikian diperlukan konsistensi dan komitmen yang
kuat dari petugas karantina ikan dalam melakukan kegiatan pengawasan secara
optimal terhadap seluruh komoditi perikanan yang akan dilalulintaskan.
Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya peran karantina ikan dalam
upaya pengendalian hama dan penyakit ikan karantina di Kabupaten Merauke
sudah cukup baik, namun tidak menjamin bahwa pelanggaran terkait dengan
sistim perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan tidak terjadi lagi.
Sosialisasi secara berkelanjutan baik secara formal maupun non formal terus
dilakukan untuk meningkatkan kesdaran masyarakat Kabupaten Merauke akan
pentingnya ketaatan kepada aturan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil
perikanan serta keamanan hayati ikan untuk kelestarian sumberdaya ikan yang
kita miliki.
Pada tahun 2017 terdapat 5 (lima) kasus pelanggaran tindakan karantina
yang telah diselesaikan oleh Stasiun KIPM kelas II Merauke. Empat Kasus
tersebut merupakan pelanggaran penerapan PERMEN KP. No. 56 Tahun 2016
tentang Larangan penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan
Rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia. Satu kasus merupakan
pelanggaran berupa pemasukan media pembawa yang tidak dilengkapi sertifikat
kesehatan ikan dan produk perikanan domestic. Kelima kasus pelanggaran
tindakan karantina tersebut telah diselesaikan dengan tuntas sehingga persentase
realisasi yang ditargetkan dari 90% telah tercapai dengan nilai persentasi 100%.
D. Lokasi yang terpetakan jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat
invasive
Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive merupakan
sumberdaya ikan yang harus dikendalikan dan dikelola dengan baik untuk
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 23
kelestarian sumberdaya ikan yang ada di Indonesia. Umumnya ikan yang bersifat
invasive merupakan jenis ikan yang berasal dari luar negeri, bersifat predator kuat
atau kompetitor bagi ikan asli indonesia.
Pemetaan Jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang dan bersifat invasive
sangat penting dilakukan sebagai data dasar dalam penentuan strategi
pengendaliannya. Tahun 2017 Stasiun KIPM Kelas II Merauke ditargetkan dapat
melakukan pemetaan di 4 lokasi yaitu disentral pasar penyedia komoditi
perikanan/budidaya, kolektor/penghobies, penjual ikan hias dan perairan umum di
Perairan Rawa Yum, Kampung Semangga Distrik Semangga, Kabupaten
Merauke, Propinsi Papua. Dengan demikian target yang dibebankan dapat
direalisasikan 100%.
5. Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional dan
berintegritas
Sasaran strategis Tersedianya ASN Stasiun KIPM Kelas II Merauke yang
Kompeten dan Profesional merupakan salah satu sasaran strategis yang menjadi
prioritas. Hal ini dilakukan karena ketersedian ASN yang kompoten dan
profesional memiliki peran yang penting dalam pencapaian visi dan misi yang
telah ditetapkan. Sasaran stretegis ini memiliki satu indikator yaitu Indeks
Kompotensi dan Integritas Pegawai Stasiun KIPM Kelas II Merauke.
Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan
kemampuan dan pengetahuan, sedangkan integritas adalah kecenderungan
untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma. Variabel yang digunakan untuk
mengukur indeks kompetensi adalah hasil assesement dan uji kompotensi.
sedangkan variable integritas pegawai di Stasiun KIPM Kelas II Merauke yaitu
nilai SKP, tingkat kehadiran dan kepatuhan penyampaian Laporan Hasil
Kekayaan Aparatur Sipil Negara/Pejabat Negara (LHKASN/LHKPN).
Stasiun KIPM Kelas II Merauke ditargetkan dapat memenuhi kompotensi
dan integritas dengan target 65%. Hasil perhitungan indeks kompotensi dan
integritas Pegawai Stasiun KIPM Kelas II Merauke dengan menggabungkan
seluruh indikator pendukung menghasilkan nilai 95%. Dengan nilai indeks
kompotensi dan integritas yang baik dari hasil penilaian yang telah dilakukan
menjadi modal penting bagi Stasiun KIPM Kelas Merauke dalam melakukan
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 24
pengembangan dan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan
kepada customer.
6. Tersedianya Manajemen Pengetahuan Stasiun KIPM Kelas II Merauke yang
handal dan mudah diakses
Sasaran strategis Tersedianya manajemen pengetahuan Stasiun KIPM
Kelas II Merauke yang handal dan mudah diakses didukung dengan indikator
persentase wilayah kerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang terstandar. Adapun indikator kinerja utamanya
adalah Indeks pemanfaatan informasi karantina ikan pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan berbasis TI (%)
Dalam mengukur indikator ini menggunakan aplikasi Manajemen
Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk
mendistribusikan dan menerima informasi sehingga diharapkan setiap individu di
lingkup Stasiun KIPM Kelas II Merauke memiliki pemahaman yang sama atas
informasi yang dibagikan. Di tahun 2017 dari target 80% dapat terealisasi 100%
nilai tersebut diperoleh dari jumlah user wilayah kerja lingkup Stasiun KIPM Kelas
II Merauke yang telah mengintegrasikan manajemen pengetahuan dalam
penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.
Penggunaan sistim aplikasi baik bersifat on-line maupun off-line sudah sejak
lama digunakan di seluruh unit pelaksana teknis BKIPM. Khusus di Stasiun KIPM
Kelas II Merauke penggunaan aplikasi on-line dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
di bidang karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan juga telah diterapkan
di wilayah kerja Sota dan Pelabuhan laut Merauke dan Bandara Mopah Merauke.
7. Terwujudnya birokrasi BKIPM yang efektif, efisien, dan berorientasi pada
layanan prima
Dalam mewujudkan birokrasi Stasiun KIPM yang efektif, efisien dan
berorientasi pada layanan prima maka Stasiun KIPM Kelas II Merauke
Menetapkan satu Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Kinerja reformasi birokrasi.
indikator kinerja penerapan reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya
peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa karantina ikan, mutu dan keamanan
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 25
hasil perikanan. Adapun indikator kinerja utamanya adalah Nilai Kinerja Reformasi
Birokrasi Stasiun KIPM Kelas II Merauke.
Reformasi birokrasi dapat diartikan sebagai perubahan secara mendasar,
baik mind set, maupun culture set penyelenggara negara dari mentalitas, yang
bersifat mengawasi, mengontrol dan menguasai masyarakat (colonial paradigm),
menjadikan penyelenggara Negara (birokrasi) yang pro kepada Good public
service serta tata kelola pemerintahan yang dapat meminimalisir terjadinya
tindakan KKN baik pada tingkat suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara
Negara, dan penegakan supremasi hukum.
Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah mewujudkan kepemerin-
tahan yang baik, didukung oleh penyelenggaraan Negara yang professional, bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sehingga tercapai pelayanan prima. Guna mencapai tujuan tersebut dilakukan
dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia,
akuntabilitas dan pelayanan umum.
Stasiun KIPM Kelas II Merauke menargetkan nilai kinerja reformasi birokrasi
dengan target nilai A (87%). Hasil penilaian kinerja reformasi birokrasi Stasiun
KIPM Kelas II Merauke pada tahun 2017 adalah A, dengan demikian target dapat
terealisasi 100%.
8. Terkelolanya anggaran pembangunan Stasiun KIPM Kelas II Merauke secara
efisien dan akuntabel
Akuntabilitas adalah kemampuan organisasi untuk memberikan jawaban
kepada pihak yang memberikan amanat atau mandat. Semua unit organisasi,
apakah dipilih atau ditunjuk, dikatakan akuntabel ketika mereka mampu
menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua tindakan/kegiatan yang
mereka lakukan, dan menerima sanksi untuk tindakan yang tidak layak (tidak dapat
dipertanggungjawabkan). Azas akuntabilitas diartikan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan
tertinggi mengenai kemampuan (keberhasilan atau kegagalan) setiap pimpinan
instansi pemerintah/unit kerja dalam melaksanakan misi, tugas pokok, fungsi, dan
kewenangannya.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 26
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan
misi dan visi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui seperangkat indikator kinerja. Dalam konteks AKIP ini, instansi
pemerintah diharapkan dapat menyediakan informasi kinerja yang dapat dipahami
dan digunakan sebagai alat ukur keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran tersebut.
Indikator terkelolanya anggaran pembangunan Stasiun KIPM Kelas II
Merauke secara efisien dan akuntabel yaitu Nilai kinerja anggaran Stasiun
Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II
Merauke.
Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari perhitungan aspek implementasi yang
terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi, capaian keluaran dan tingkat
efisiensi. Nilai AKIP Stasiun KIPM Kelas II Merauke tahun 2017 telah terealisasi
sesuai dengan yang ditargetkan yaitu dengan Skor AKIP yaitu A.
Alokasi anggaran untuk mendukung tugas dan fungsi Stasiun KIPM Kelas II
Merauke tahun 2017 sebesar Rp. 7.187.565.000. Sampai dengan akhir Tahun
Anggaran 2017 telah realisasi sebesar Rp. 6.781.874.347 atau mencapai 94.36%.
Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Kelas II Merauke tahun 2017 per
jenis belanja disajikan pada tabel 4.
Table 4. Realisasi Anggaran Per Jenis Kegiatan
No Jenis Belanja Target Alokasi Realisasi Persentase Realisasi
Persentase Fisik
1 Belanja Pegawai 2,442,566,000 2,357.489.773 96.52 100
2 Belanja Barang 2,555,463,000 2,414,532,574 94.49 100
3 Belanja Modal 2,189,536,000 2,009,852,000 91.79 100
Total 7,187,565,000 6,781,874,347 94.36 100
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 27
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja
tahun 2017, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan Stasiun KIPM Kelas II
Merauke telah berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan karantina
ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras
dan kerjasama dari seluruh unit pegawai Stasiun KIPM Kelas II Merauke dengan
semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan
masyarakat kelautan perikanan melalui lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi
system jaminan kesehatan ikan serta system jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan.
Keberhasilan di atas merupakan hasil dari penyelesaian kendala/hambatan yang
terjadi selama tahun 2017 antara lain:
1. Masih belum selarasnya beberapa indikator kinerja utama (IKU) dengan manual
IKU yang ada, termasuk juga dalam metode cascading, sehingga pada saat
pengukuran capaian IKU dapat berpotensi pada pengukuran IKU yang kurang
akurat.
2. Kurang optimalnya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan
antara pusat, daerah dan instansi lintas sectoral.
3. Adanya pemotongan dan revisi DIPA dan RKA-KL sehingga beberapa kegiatan
pelaksanaanya relatif terhambat. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan
penyerapan anggaran menjadi lamban pada semester pertama dan meningkat
secara tajam di akhir semester kedua.
Hambatan/ kendala tersebut di atas telah diantisipasi melalui pelaksanaan
beberapa kegiatan seperti:
1. Evaluasi setiap triwulan dalam rangka koordinasi dan pelaporan perkembangan
pelaksanaan program dan kegiatan Stasiun KIPM Kelas II Merauke.
2. Pengusulan revisi secara kolektif agar mempercepat proses penyelesainya.
B a b I V P E N U T U P
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 28
3. Koordinasi secara intensif dengan ULP dalam rangka percepatan pelaksanaan
kegiatan.
Secara garis besar, beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan
terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target sasaran yang
telah ditetapkan dan sebagai langkah antisipatif dalam pelaksanaan kegiatan
mendatang antara lain:
1. Perlu adanya perencanaaan program dan kegiatan yang lebih baik dan terukur
dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait.
2. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar
pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar
kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.
3. Perlunya penajaman target indikator kinerja utama Stasiun KIPM Kelas II
Merauke, mengingat terdapat beberapa IKU yang tingkat capaian tahun 2017
melebihi target yang ditetapkan tahun 2017.
4. Perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan IKU Stasiun KIPM Kelas II
Merauke untk periode 2015-2019, termasuk juga dalam metode cascading ke level
atau unit bawahnya.
5. Mendorong untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan, secara periodik melakukan rekonsiliasi data dan
menyampaikan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
6. Ketersediaan anggaran yang belum memadai menjadi penyebab pelaksanaan
dalam mendukung pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan belum optimal.
7. Memberikan reward and punishmen untuk setiap pegawai di lingkungan Stasiun
KIPM Kelas II Merauke dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran.
8. Melakukan pembinaan secara intensif terhadap pegawai Stasiun KIPM Merauke.
Dengan melihat kecenderungank ondisi dimasa mendatang, dalam mendukung
pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tidak
hanya membutuhkan anggaran tapi juga diperlukan berbagai upaya terobosan dan
inovasi teknologi, serta penyesuaian terhadap tuntutan dan dinamika sosial ekonomi
masyarakat. Arah kebijakan pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan
nasional dalam kerangka Pembangunan jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 29
Akhirnya laporan akuntabilitas kinerja Stasiun KIPM Kelas II Merauke tahun
2017 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban tertulis kepada pemangku
kepentingan serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
dalam perencanan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik
(goodgovernance). Selain itu, laporan ini juga diharapkan jadi salah satu sumbangan
penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operation plan),
Rancana Kinerja (Performance plan), rencana anggaran (Financial Plan) Strategic
Plan) di lingkungan Stasiun KIPM Kelas II Merauke di masa mendatang.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 30
Lampiran I.
STRUKTUR ORGANISASI
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN KELAS II MERAUKE
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017
STASIUN KIPM KELAS II MERAUKE 31
Lampiran 2.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan
berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Nikmatul Rochmah
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan Kelas II Merauke
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Rina
Jabatan : Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil
Perikanan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
Rina
Jakarta, November 2016 Pihak Pertama
Kepala Stasiun KIPM Kelas II Merauke
Nikmatul Rochmah
-
Page 1Page 2