statuta umk

54
STATUTA UNIVERSITAS MURIA KUDUS MUKADIMAH Undang undang Dasar 1945 telah memberikan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa yang pelaksanaannya diatur dalam satu sistem Pendidikan Nasional. Masyarakat penyelenggara Perguruan Tinggi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa, ikut bertanggung jawab terhadap terwujudnya tujuan pendidikan tinggi . Universitas Muria Kudus sebagai Perguruan Tinggi swasta yang merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional, berperan sebagai pusat penyelenggara dan pengembangan pendidikan tinggi serta pusat pemeliharaan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni. Dalam menjalankan perannya Universitas Muria Kudus berpegang teguh pada kaidah moral dan etika keilmuan, tata cara dan tradisi akademik dan nilai – nilai kemanusiaan yang berakar pada kebudayaan Indonesia, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang di wujudkan melalui kegiatan pendidikaan & pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan Nasional. Oleh karena itu penyelenggaraan Universitas Muria Kudus diarahkan pada suasana kehidupan masyarakat ilmiah untuk mempersiapkan pribadi – pribadi yang susila,cakap , sehat, berjiwa wirausaha dan penuh rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas kewajiban baik selaku pribadi maupun selaku warga masyarakat. Dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa disusunlah Statuta sebagai pedoman dasar bagi pembinaan dan pengembangan Universitas Muria Kudus. 1

Upload: statutaumk

Post on 24-Jul-2015

352 views

Category:

Documents


15 download

DESCRIPTION

statement

TRANSCRIPT

Page 1: STATUTA UMK

STATUTA UNIVERSITAS MURIA KUDUS

MUKADIMAH

Undang undang Dasar 1945 telah memberikan amanat mencerdaskan kehidupan bangsa yang pelaksanaannya diatur dalam satu sistem Pendidikan Nasional. Masyarakat penyelenggara Perguruan Tinggi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa, ikut bertanggung jawab terhadap terwujudnya tujuan pendidikan tinggi . Universitas Muria Kudus sebagai Perguruan Tinggi swasta yang merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional, berperan sebagai pusat penyelenggara dan pengembangan pendidikan tinggi serta pusat pemeliharaan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni.

Dalam menjalankan perannya Universitas Muria Kudus berpegang teguh pada kaidah moral dan etika keilmuan, tata cara dan tradisi akademik dan nilai – nilai kemanusiaan yang berakar pada kebudayaan Indonesia, serta memiliki tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan yang di wujudkan melalui kegiatan pendidikaan & pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan Nasional.

Oleh karena itu penyelenggaraan Universitas Muria Kudus diarahkan pada suasana kehidupan masyarakat ilmiah untuk mempersiapkan pribadi – pribadi yang susila,cakap , sehat, berjiwa wirausaha dan penuh rasa tanggung jawab dalam mengemban tugas kewajiban baik selaku pribadi maupun selaku warga masyarakat.

Dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa disusunlah Statuta sebagai pedoman dasar bagi pembinaan dan pengembangan Universitas Muria Kudus.

BAB. IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan ;1. Yayasan adalah Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus sebagai Badan Penyelenggara Universitas Muria Kudus 2. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang

mencakup program pendidikan diploma ,Sarjana, Magister, spesialis dan Doktor.3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan

tinggi.4. Dewan penyantun adalah Dewan yang beranggotakan tokoh tokoh masyarakat dan

diadakan untuk membantu upaya pengembangan perguruan tinggi

1

Page 2: STATUTA UMK

5. Universitas adalah Universitas Muria Kudus6. Rektor adalah Rektor Univesitas Muria Kudus7. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Muria Kudus8. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Muria Kudus9. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas10. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi di bidang studi tertentu11. Program studi adalah satuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik,profesi dan atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan,ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum12. Warga kampus adalah sivitas akademika dan staf administrasi pada Universitas Muria Kudus13. Sivitas Akademika adalaah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas Muria Kudus14. Dosen adalah tenaga kependidikan yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Muria Kudus16. Alumni adalah lulusan pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi yang diselenggarakan oleh Universitas Muria Kudus17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaiannya dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran18. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu19. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian khusus sesuai dengan persyaratan pekerjaan.20. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian terapan tertentu sesuai dengan persyaratan pekerjaan21. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika yang bertanggung jawab dan mandiri untuk melaksanakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi

dan atau seni22. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan

Universitas Muria Kudus yang memungkinkan dosen dan mahasiswa dapat menyampaikan pikiran dan pendapat berdasarkan pada norma dan kendali – kendali keilmuan secara bertanggung jawab

23. Otonomi keilmuan adalah kewenangan untuk melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, tehnologi dan atau seni.

24.Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Universitas Muria Kudus dalam aspek Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat

25. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional

2

Page 3: STATUTA UMK

BAB IIVISI , MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi universitas menjadi Universitas Kebudayaan (Culture University) yang menghasilkan lulusan cerdas, berbudi luhur, berkepribadian luhur, berilmu, berteknologi dan seni.

Pasal 3

Misi universitas adalah:1. Membentuk insan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni2. Mengembangkan insan yang berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual dan phisik3. Mengembangkan insan yang profesional dengan kemampuan kepemimpinan serta jiwa kewirausahaan untuk mendukung daya saing bangsa

Pasal 4

Tujuan universitas adalah :a. Menciptakan budaya akademik yang dijiwai iman dan taqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa guna meningkatkan harkat dan martabat manusia.b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tehnologi dan

atau seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

c. Mengembangkan potensi mahasiswa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi dan berkepribadian luhur, sehat, berakhlak mulia dan bertanggung jawab.

d. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang berilmu, cakap, kritis, inovatif dan percaya diri

BAB IIIIDENTITAS

Pasal 5

1. Universitas Muria Kudus selanjutnya disingkat UMK

2. Universitas berkedudukan di Kudus3. Universitas diselenggarakan oleh Yayasan

Pembina UMK 4. Universitas diresmikan pembukaannya pada

tanggal 12 Juni 1980 dan dikukuhkan dengan surat keputusan Menteri tanggal 12 April 1982 Nomor. 0125/0/1982

3

Page 4: STATUTA UMK

5. Tanggal peresmian pembukaan universitas 12 Juni 1980 ditetapkan sebagai hari jadi

universitas

Pasal 6

1. Universitas berasaskan pancasila dan berdasarkan UUD 1945

2. Universitas berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi

3. Dalam melaksanakan tugasnya universitas berorentasi pada pola ilmiah pokok yang diatur dengan keputusan Rektor

Pasal 7

1. Bentuk lambang universitas adalah segi lima dengan warna dasar kuning

2. Materi lambang terdiri dari : a. Tulisan “ Universitas Muria Kudus “ terletak dibagian atas , melengkung dari kiri ke

kanan.b. Gunung dengan warna biruc. Menara dengan warna kuning emasd. Teratai dengan 12 sirip mahkota berwarna merahe. Kelopak teratai terdiri dari 6 daun kelopakf. Pangkal kelopak bunga berbentuk lingkaran dengan bulatan hitam ditengah

3. Arti lambang adalah :a. Segi lima melambangkan asas universitas yaitu Pancasilab. Warna dasar kuning melambangkan optimismec. Gunung dengan warna biru melambangkan :

1. Identitas tempat yaitu gunung Muria2. Garba Ilmu dan cita kesejahteraan

d. Menara berwarna kuning melambangkan:1. Identitas tempat yaitu Menara Kudus2. Cita kemakmuran3. Ketinggian kebudayaan

e. Empat puluh garis mendatar pada sisi kiri menara mengandung arti bahwa kedua sisi menara terdapat 80 garis mendatar yang melambangkan tahun berdirinya universitas yaitu tahun 1980.

f. Kelopak teratai terdiri atas 6 daun melambangkan berdirinya universitas yaitu bulan Juni, berwarna hijau melambangkan penuh harapan.

g. Teratai dengan 12 sirip mahkota berwarna merah melambangkan :1. Tanggal berdirinya universitas yaitu tanggal 12

4

Page 5: STATUTA UMK

2. Semangat menuntut ilmu yang menyala – nyalah. Pangkal kelopak bunga berbentuk lingkaran bulatan hitam ditengah

melambangkan konsentrasi/ ketekunan dalam menuntut ilmu dilandasi dengan niat suci

Pasal 8

1. Bendera universitas berwarna dasar biru ditengahnya terdapat lambang universitas dengan warna pokok lambang kuning dan warna lain biru dan oranye

2. Bendera Fakultas dilingkungan universitas diatur oleh RektorPasal 9

1. Hymne universitas adalah sebagaimana terlampir.2. Mars universitas adalah sebagaimana terlampir.3. Keduanya merupakan bagian tak terpisahkan dari statuta ini

Pasal 10

1. Penggunaan busana akademik di universitas dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta memperkuat jiwa korsa.

2. Busana akademik dikenakan pada upacara – upacara akademik yang ketentuan pelaksanaannya diatur oleh Rektor.

Pasal 11

1. Upacara akademik terdiri dari ;a. Wisudab. Dies natalisc. Pengukuhan Guru Besard. Pemberian gelar kehormatan laine. Penerimaan mahasiswa baru

2. Tata cara upacara akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Rektor.

BAB IVPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian KesatuU m u m

Pasal 12

5

Page 6: STATUTA UMK

(1) Universitas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.

(3) Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.

(4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Bagian keduaPenyelenggaraan Pendidikan

Pasal 13

(1) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik, profesi dan atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.

(2) Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu;

(3) Pendidikan profesi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.

(4) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama untuk memenuhi persyaratan pekerjaan.

Pasal 14

(1) Pendidikan akademik terdiri atas program Sarjana dan program Pasca Sarjana.(2) Program Pasca Sarjana meliputi Program Magister dan Program Doktor(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur

dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

(1) Pendidikan Profesi diselenggarakan oleh fakultas-fakultas tertentu sesuai dengan sifat keilmuannya dalam satu bidang ilmu tertentu sebagai persyaratan keahlian khusus setelah pendidikan program stara satu.

(2) Pendidikan vokasi terdiri atas Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV dan Program khusus yang bersertifikat.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

6

Page 7: STATUTA UMK

(1) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sebagai subyek pembelajaran dalam rangka mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik

(2) Dalam penyelenggaraan pembelajaran pendidikan tinggi dapat dilakukan kuliah, seminar, simposium, diskusi , lokakarya, praktikum dan kegiatan ilmiah lain

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

(1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan administrasi.

(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau ketrampilam bahasa daerah yang bersangkutan.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau ketrampilan.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 18

(1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai pada bulan September.

(2) Tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas minimum 16 minggu.

(3) Apabila dipandang perlu dapat diselenggarakan semester “pendek” diantara dua semester.

(4) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan tinggi diadakan yudisium dan wisuda.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian kelimaAdministrasi Akademik dan Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 19

(1) Administrasi akademik pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

7

Page 8: STATUTA UMK

Pasal 20

(1) Universitas mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.(2) Penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis

kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan.

(3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian keenamPenyelenggaraan Penelitian

Pasal 21

(1) Universitas menyelenggarakan penelitian yang merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk mencari dan/atau menemukan kebaruan dalam kebenaran ilmiah melalui metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

(2) Hasil karya penelitian yang merupakan penemuan baru diberikan hak atas karya penelitian.

(3) Penelitian dapat dilakukan secara mandiri, kelompok dan/atau kelembagaan melalui kerjasama.

(4) Hasil penelitian didokumentasikan dan dapat dipublikasikan di tingkat nasional, regional maupun internasional.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian ketujuhPenyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 22

(1) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan hasil pendidikan dan hasil penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam upaya memenuhi permintaan masyarakat.

(2) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara institusional. (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat

dipublikasikan.(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur

dengan Keputusan Rektor.

8

Page 9: STATUTA UMK

BAB VKURIKULUM

Pasal 23

(1) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing program studi dan/atau fakultas dan ditetapkan oleh Rektor.

(2) Kurikulum universitas merupakan kurikulum berbasis kompetensi(3) Kurikulum dapat berisi mata kuliah program studi lain baik dari dalam maupun

luar universitas termasuk dari luar negeri(4) Mata kuliah dalam kurikulum diberi beban studi dalam bentuk satuan kredit

semester (5) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas

kurikulum inti dan kurikulum institusional.(6) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus

dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.

(7) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.

(8) Kurikulum program studi diadakan peninjauan kembali dan atau evaluasi maximal setiap tahun.

(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VIPENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 24

(1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan oleh dosen.

(2) Ujian diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir , ujian skripsi, ujian komprehensif, ujian tesis dan ujian disertasi .

(3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur dengan Keputusan Rektor.

9

Page 10: STATUTA UMK

Pasal 25

(1) Ujian akhir program studi suatu program dapat terdiri atas ujian karya tulis atau ujian skripsi dan/atau ujian komprehensif.

(2) Ujian tesis diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Magister.

(3) Ujian disertasi diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi untuk memperoleh gelar Doktor.

BAB VIIKEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 26

(1) Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi

(3) Pelaksanaan kebebasan akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan,

(4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan universitas dapat mengijinkan penggunaan sumber daya universitas, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain dan atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.

Pasal 27

(1) Kebebasan mimbar akademik sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyebarluaskan hasil penelitian dan pengalaman akademik dalam pertemuan ilmiah, perkuliahan, seminasi umum, ceramah, dipublikasikan dan ujian yang diselenggarakan dalam rngka kegiatan pembelajaran.

(2) UMK dapat mengundang tenaga ahli, praktisi, tokoh masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

10

Page 11: STATUTA UMK

Pasal 28

(1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.

(2) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.

(3) Ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Rektor

BAB VIIIGELAR DAN SEBUTAN LULUSAN

Pasal 29

(1) Lulusan pendidikan akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar akademik.

(2) Lulusan pendidikan vokasi dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan (3) Gelar akademik adalah Sarjana, Magister dan Doktor

Pasal 30

(1) Gelar akademik Sarjana dan Magister ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf S, untuk Sarjana dan huruf M, untuk Magister disertai singkatan nama kelompok bidang ilmu.

(2) Gelar akademik Doktor ditempatkan di depan nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan dengan mencantumkan huruf Dr.

(3) Sebutan profesional Ahli Pratama bagi lulusan Program Diploma I, Ahli Muda bagi lulusan Program Diploma II, Ahli Madya bagi lulusan Program Diploma III dan Sarjana Sains Terapan bagi lulusan Program Diploma IV ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan yang bersangkutan.

(4) Jenis gelar dan sebutan, singkatan dan penggunaannyasebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh menteri.

Pasal 31

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi:a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan akademik dan/atau profesional

yang dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan

dengan program studi yang diikuti.

11

Page 12: STATUTA UMK

Pasal 32

Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Organisasi Yayasan

Pasal 33

Nama badan Hukum Penyelenggara Universitas adalah Yayasan Pembina UMK yang selanjutnya disingkat YP UMK.

Pasal 34

Yayasan berwenang untuk mengatur penyelengggaraan universitas sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar YP UMK Nomer 28 tahun 1999.

Pasal 35

(1). Organisasi YP UMK terdiri dari Dewan Pembina dan Dewan Pengurus(2). Dewan Pembina merupakan satuan organisasi yang menetapkan kebijakan dalam YP UMK.(3). Dewan Pengurus merupakan satuan organisasi yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan Pembina.(4). Keanggotaan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus terdiri dari berbagai unsur mewakili masyarakat Kudus,yaitu :

a.Unsur MUSPIDAb.Unsur DPRDc. Unsur Pengusahad. Unsur Tokoh masayarakat

(5). Pelaksanaan ayat 2,3,4 diatur dalam anggaran dasar YP UMK Nomer 28 tahun 1999.

Pasal 36

(1). Badan Pelaksana Harian YP UMK selanjutnya disebut BPH dibentuk oleh YP

12

Page 13: STATUTA UMK

UMK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari YP UMK untuk melaksanakan tugas dan fungsi YP UMK sehari-hari dalam penyelenggaraan Universitas Muria Kudus (UMK).(2). BPH terdiri atas sekurang-kurangnya seorang ketua merangkap anggota , seorang sekretaris merangkap anggota,seorang Bendahara merangkap anggota dan sekurang- kurangnya seorang anggota bukan pengurus.(3). PengurusBPH diangkat dan diberhentikan oleh YP UMK dengan masa jabatan 4 tahun.(4). BPH dalam menjalankan tugasnya tunduk bertanggungjawab kepada YP UMK.

Bagian keduaOrganisasi Universitas

Pasal 37

(1) Universitas merupakan unit organisasi dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional dipimpin Rektor dan bertanggung jawab pada yayasan pembina UMK.(2) Pembinaan Universitas berada dilingkungan koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.(3) Tugas Pokok Universitas adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3) , Universitas Muria Kudus, mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan ,membina dan mengembangkan pendidikan tinggi ;b. Menyelenggarakan,membina dan mengembangkan penelitian,dan usaha dalam

rangka memelihara ,melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan,teknologi,kebudayaan,kemasyarakatan atau kemanusiaan; c. Menyelenggarakan,membina atau mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada umumnya, Bangsa Indonesia khususnya;

d. Menyelenggarakan pembinaan dosen,mahasiswa dan tenaga administrasi ;e. Menyelenggarakan kegiatan layanan administratif.

Pasal 40

(1) Organisasi Universitas Muria Kudus terdiri dari unsur :1. Dewan Penyantun2. Pimpinan : Rektor dan Pembantu Rektor3. Senat universitas

13

Page 14: STATUTA UMK

4. Pelakasana Akademik a.Bidang Pendidikan dan Pengajaran : Program Pascasarjana, Fakultas, jurusan, program studi, bagian b.Bidang Penelitian : Lembaga Penelitian. c.Bidang Pengabdian : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

d.Bidang Pendidikan : Lembaga Pendidikan. 5. Pelaksana Administrasi : a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan

6. Unsur Penunjang : Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan, UPT Bahasa, UPT Komputer, UPT

Keterampilan dan MKU, UPT Perencanaan Sistem Informasi, Laboratorium, Kebun Percobaan, Bengkel

( 2 ) Untuk memenuhi tuntutan perkembangan disegala bidang, universitas dapat membentuk badan – badan atau pusat – pusat, sesuai dengan kebutuhan universitas dan ketentuan perundangan yang berlaku

Pasal 41

( 1 ) Apabila dipandang perlu Rektor dapat membentuk Dewan Penyantun( 2 ).Dewan Penyantun adalah organisasi non struktural yang dibentuk oleh Rektor dengan tugas : a. Memberikan santunan, nasehat dan pertimbangan kepada universitas

b.Menggalang hubungan baik antara universitas dengan masyarakat dan membantu menyelesaikan permasalahan universitas c.Berperan aktif secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menggerakkan dan mengarahkan sumberdaya dari masyarakat bagi kemajuan universitas.( 3 ). Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi dalam memajukan dan mengembangkan universitas.( 4 ). Anggota Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor dengan pertimbangan senat universitas untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali.( 5 ) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para anggota Dewan Penyantun.( 6 ) Organisasi dan tata kerja Dewan Penyantun diatur Oleh Rektor.

Pasal 42

( 1 ) Pimpinan universitas terdiri atas Rektor dan Pembantu Rektor( 2 ) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh YP UMK setelah mendapatkan pertimbangan senat universitas dan kemudian dilaporkan kepada Menter.( 3 ) Pembantu Rektor terdiri dari Pembantu Rektor (I) Bidang Akademik, Pembantu Rektor (II) Bidang Administrasi Umum, Pembantu Rektor (III) Bidang kemahasis- waan.

14

Page 15: STATUTA UMK

( 4 ) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertim- bangan dari senat universitas dan YP UMK.( 5 ) Masa jabatan Rektor dan Pembantu Rektor adalah 4 tahun.( 6 ) Rektor dan Pembantu Rektor dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut.(7 ) Jumlah Pembantu Rektor dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan universitas(8 ) Pelaksanaan ayat ( 2 ) dan ( 4 ) pasal 42 diatur oleh YP UMK dengan masukan dari senat universitas.

Pasal 43

( 1 ) Rektor mempunyai tugas sebagai berikut :a. Memimpin Universitas sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan oleh

menteri dan YP UMK sebagai badan penyelenggara pendidikan, yaitu membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi agar berdaya guna dan berhasil guna.

b. Menentukan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan universitas yang secara fungsional menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah, kebijakan Menteri dan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

c. Melaksanakan arahan serta kebijakan umum ,menetapkan peraturan,norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan senat Universitas.

d. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi ,badan swasta, industri dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggung jawabnya.( 2 ) Rektor dalam melaksanakan ayat (1) harus mengingat ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada YP UMK selaku badan penyelengggara universitas.( 3 ) Secara berkala Rektor menyelenggarakan rapat tingkat universitas yang dihadiri oleh para Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Ketua lambaga dan para nara sumber yang dipandang perlu.( 4 ) Bentuk dan sifat rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan keputusan Rektor.( 5 ) Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Rektor .( 6 ) Dalam hal Rektor berhalangan tetap atau sudah habis masa jabatannya dan belum diangkat rektor yang baru,YP UMK mengangkat Pejabat Rektor.

Pasal 44

( 1 ) Pembantu Rektor bertanggungjawab kepada Rektor

15

Page 16: STATUTA UMK

( 2 ) Pembantu Rektor bidang akademik membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran,penelitian, pengabdian pada masyarakat perencanaan dan kerjasama.( 3 ) Pembantu Rektor bidang administrasi umum membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum dan keuangan.( 4 ) Pembantu Rektor bidang kemahasiswaan membantu Rektor dalam melaksanakan kegiatan dibidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan kemahasiswaan.( 5 ) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana ayat (1),(2),(3),(4) diatur oleh Rektor.

Pasal 45

(1) Senat Universitas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di universitas(2) Senat terdiri atas Guru Besar, Guru Besar Emiritus, Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, Ketua Lembaga di lingkungan universitas dan wakil dosen. (2) Penetapan anggota senat universitas dilakukan dengan keputusan Rektor.(3) Senat diketuai oleh Rektor didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara anggota universitas.(4) Masa jabatan anggota senat universitas wakil dosen adalah 4 tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut.(5) Tata cara pemilihan wakil dosen untuk menjadi anggota senat diatur dengan keputusan Rektor atas persetujuan senat .(6) Dalam hal Ketua berhalangan, Sekretaris senat universitas dapat bertindak sebagai Ketua senat universitas. (7) Senat mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan univeritas b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika; c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan di Universitas

d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas yang diajukan oleh Pimpinan Universitas..

e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan Universitas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik ,kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada universitas.

g. Memberikan pertimbangan kepada YP UMK berkaitan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi rektor. h. Memberikan pertimbangan kenaikan jabatan akademik dosen i. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika

j. Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan yang memenuhi persyaratan.

k. Menyelenggarakan upacara penerimaan mahasiswa baru, wisuda,dies natalis Universitas dan pengukuhan Guru besar dan ujian terbuka program doktor.

16

Page 17: STATUTA UMK

(9) Dalam melaksanakan tugasnya senat dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat

(10) Sekretaris senat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh unsur pelaksana administrasi yang dipilih dan ditugasi oleh senat. (11) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) sampai dengan ayat (10) diatur dengan keputusan senat universitas.

Pasal 46

(1) Panitia Ad Hoc Senat universitas dapat dibentuk oleh senat universitas untuk melakukan tugas-tugas khusus yang diperlukan.(2) Pimpinan Ad Hoc senat universitas dan anggotanya ditetapkan oleh ketua senat universitas(3) Jika diperlukan anggota panitia Ad Hoc senat universitas dapat ditunjuk dari luar anggota senat universitas dengan mengutamakan relevansi dan keahliannya.

Pasal 47

( 1 ) Rapat senat universitas terdiri atas :a. Rapat biasab. Rapat terbuka untuk melangsungkan wisuda,dies natalis dan pengukuhan guru

besarc. Rapat terbatas untuk melangsungkan promosi doktord. Rapat khusus untuk melangsungkan pemilihan calon rektor dan atau

pertimbangan terhadap calon pembantu rektor dan calon ketua lembaga yang diajukan oleh rektor.

e. Rapat komisi untuk membicarakan hal-hal tertentu sesuai dengan bidang masing-masing . ( 2 ) Rapat senat universitas dinyatakan memenuhi quorum apabila

a. Dihadiri minimal oleh 2/3 ( dua pertiga) dari jumlah anggota senat universitas.b.Apabila Quorum menurut butir 1 tidak terpenuhi maka rapat ditunda 1 X 60

menit.Rapat dinyatakan memenuhi quorum apabila dihadiri ½ + 1 ( setengah dari jumlah anggota senat universitas ditambah 1 ) . ( 3 ) Pengambilan keputusan dalam rapat senat universitas dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan pemungutan suara.

Organisasi Fakultas

Pasal 48

(1) Organisasi Fakultas terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan : Dekan dan Pembantu Dekan atau Sekretaris Fakultas 2. Senat fakultas 3. Pelaksana Akademik adalah : jurusan, program studi, bagian, laboratorium dan kelompok dosen

17

Page 18: STATUTA UMK

4. Pelaksana Administratip adalah Tata Usaha.(2) Fakultas dapat membentuk kelompok kajian dan atau peminatan setelah mendapatkan pertimbangan senat fakultas.

Pasal 49

(1) Dekan mempunyai tugas sebagai berikut:a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan,penelitian dan pengabdian pada

masyarakat,b. Membina tenaga kependidikan ,mahasiswa,tenaga administrasi Fakultas c. Menjalin hubungan dengan lembaga/institusi lain.

(2) Dekan bertanggung jawab kepada rektor (3) Dekan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh pembantu dekan atau sekretaris (4) Pembantu Dekan terdiri atas :

a. Pembantu Dekan Bidang Akademik selanjutnya disebut Pembantu Dekan Ib. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan IIc. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang selanjutnya disebut Pembantu Dekan III.

(5) Pembantu Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelakasanaan Pendidikan dan pengajaran,penelitian,dan pengabdian kepada masyarakat,perencanaan dan kerjasama. (6) Pembantu Dekan II memunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan. (7) Pembantu Dekan III mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan kemampuan penalaran, pengembangan minat dan bakat, dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan alumni dengan fakultas. (8) Sekretaris fakultas mmpunyai tugas dalam ayat (4), (5), (6) (9) Jumlah Pembantu Dekan dalam bidang-bidang tugas yang dipimpinnya dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan dan kemampuan universitas, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.(10) Bilamana Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan I atau sekretaris fakultas bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.(11) Bilamana Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat Pejabat Dekan sebelum diangkat Dekan tetapyang baru.

Pasal 50

(1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan bertanggung Jawab langsung kepada Rektor. (2) Pembantu Dekan I,II,III atau sekretaris fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat fakultas. (3) Tata cara pertimbangan Senat Fakultas sebagaimana ayat (!) dan ayat (2) diatur dengan keputusan Rektor atas persetujuan senat.

18

Page 19: STATUTA UMK

(4) Dekan dan pembantu dekan atau sekretaris fakultas dipilih berdasarkan ketentuan yang diatur dengan keputusan Rektor atas persetujuan senat fakultas.

Pasal 51

Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan atau sekretaris fakultas adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 52

(1) Senat fakultas terdiri atas Pimpinan fakultas ,ketua jurusan, kepala bagian, gurubesar, dan wakil dosen.

(2) Senat fakultas diketuai oleh Dekan yang dibantu oleh sekretaris senat fakultas yang dipilih diantara anggota.

Senat Fakultas

Pasal 53

(1) Senat Fakultas mempunyai tugas sebagai berikut :a. .Merumuskan kebijakan akademik fakultasb. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosenc. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan fakultasd. Menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik.e. Memberikan pertimbangan kepada rektor mengenai calon yang diusulkan untuk menjadi pimpinan Fakultas f..Memberi saran, pendapat atau pertimbangan berkenaan dengan masalah- masalah yang diajukan oleh pimpinan fakultas

(2) Dalam melaksanakan tugasnya senat fakultas dapat membentuk komisi dan panitia kerja yang diperlukan.

Pasal 54

(1) Anggota senat fakultas diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Rektor.(2) Wakil Dosen yang duduk dalam senat fakultas dipilih dan diusulkan oleh

kelompok dosen, jurusan atau bagian.(3) Masa keanggotaan senat fakultas adalah 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk

periode berikutnya (4) Keputusan senat fakultas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat

19

Page 20: STATUTA UMK

(5) Apabila tidak diperoleh kesepakatan ,keputusan dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit ¾ dari anggota senat fakultas yang hadir pada rapat yang berlangsung.

(6) Rapat senat fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota senat fakultas.

Pasal 55

(1) Rapat Senat Fakultas terdiri atas :a.Rapat biasab.Rapat khusus untuk melangsungkan pemilihan calon dekan

Jurusan atau Bagian,dan unsur Pimpinan

Pasal 56

(1) Jurusan atau bagian merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/vokasi

(2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium, studio atau unit lain sesuai peraturan yang berlaku

(3) Jurusan atau Bagian sebagai pelaksana akademik terdiri atas :a. Unsur pimpinan terdiri atas ketua dan sekretaris jurusan atau kepala bagian.

b. Unsur pelaksana terdiri atas kelompok dosen c. Pelaksana administrasi, laboratorium dan teknisi. (4) Ketua jurusan atau kepala bagian bertanggungjawab kepada Dekan yang membawahinya. (5) Ketua dan sekretaris jurusan atau kepala bagian, diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut. (6) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan atau studio, satuan pelaksanaan tersebut dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu seorang sekretaris. (7) Ketua dan sekretaris jurusan atau bagian serta kepala dan sekretaris laboratorium

diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.

(8) Kepala dan sekretaris laboratorium diangkat untuk masa 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut.

(9) Kepala dan sekretaris laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) bertanggung jawab langsung kepada Dekan fakultas yang bersangkutan.

(10) Tatacara pencalonan ketua dan sekretaris jurusan dan atau bagian serta ketua dan sekretaris laboratorium ditetapkan dengan keputusan Rektor

20

Page 21: STATUTA UMK

Pasal 57

Laboratorium,studio dan unit pelaksana akademik lain dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan ,teknologi dan atau seni tertentu dan bertanggungjawab kepada ketua jurusan dan pimpinan fakultas.

Program Studi dan Kelompok Keahlian

Pasal 58

(1). Program studi merupakan penyelengggara pendidikan akdemik ,profesi dan atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar kurikulum yang ditetapkan oleh UMK.(2). Penyelenggaraan Program studi ,dilaksanakan oleh jurusan dan dipimpin oleh Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan atau Dekan bagi jurusan atau fakultas Yang hanya menyelenggarakan satu program studi.(3). Ketua program Studi bertanggung Jawab kepada Dekan,diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah memperoleh pertimbangan dari senat fakultas.(4). Ketua Program Studi berpangkat serendah-rendahnya Lektor atau berkualifikasi Magister dan diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut.(5). Tata cara Pencalonan Ketua Program Studi ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 59

(1). Sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan ,teknologi dan seni,dapat dibentuk kelompok keahlian dan / minat untuk meningkatkan dan mengembangkan bidang ilmu,profesi dan / vokasi tertentu.(2). Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kelompok keahlian yang sifatnya interdisipliner antar program studi atau antar fakultas yang kedudukannya di bawah koordinasi fakultas yang berkompeten.(3). Kelompok keahlian diketuai oleh seorang yang mempunyai kepakaran di bidang tersebut.(4). Ketua kelompok keahlian diangkat oleh rektor untuk masa jabatan 4 tahun(5). Pembentukan kelompok keahlian dan tatacara pencalonan ketua kelompok keahlian ditetapkan oleh Rektor.

Program Pasca SarjanaPasal 60

21

Page 22: STATUTA UMK

(1) Program Pasca Sarjana dibentuk setelah minimal ada tiga Program Studi Pasca

Sarjana.(2) Program Pasca Sarjana dapat diselenggarakan dalam satu bidang ilmu atau antar bidang ilmu pada fakultas.jurusan , program studi yang memenuhi syarat.(3) Program Pasca Sarjana dipimpin oleh seorang direktur yang kedudukannya setingkat dekan(4) Direktur Program Pasca Sarjana diangkat dan diberhentikan Rektor setelah

mendapat pertimbangan senat universitas(5) Masa jabatan Direktur Program Pasca Sarjana adalah 4 tahun dan dapat diangkat

kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut

(6) Direktur Program Pasca Sarjana mengkoordinasikan semua program studi Pasca Sarjana untuk menjamin mutu pendidikan.

(7) Sebelum Program Pasca Sarjana dibentuk, maka Program Studi Pasca Sarjana berada di bawah Rektor dan kegiatan akademiknya berada di fakultas yang mempunyai program studi sejenis.

(8) Program Studi Pasca Sarjana dipimpin oleh Ketua Program Studi yang diangkat oleh Rektor atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan dari senat universitas

(9) Sebelum Program Pasca Sarjana dibentuk, maka usul Ketua Program Studi Pasca Sarjana dilaksanakan oleh fakultas yang mempunyai program studi sejenis.

(10) Program Studi Pasca Sarjana yang bersifat lintas jurusan berada di bawah tanggungjawab Direktur Program Pasca Sarjana.

Pasal 61

(1) Direktur Program Pasca Sarjana bertanggung jawab kepada Rektor(2) Direktur Program pasca sarjana dibantu oleh satu atau lebih pembantu Direktur

atau sekretaris pasca sarjana sesuai dengan kebutuhan (3) Pembantu Direktur diangkat oleh Rektor atas usul Direktur Program Pasca

Sarjana.

Pasal 62

(1) Universitas dapat menyelenggarakan Program pasca sarjana atas dasar kerjasama dengan Universitas lain setelah mendapat persetujunan senat universitas.

(2) Program pasca sarjana sebagaimana dimaksud ayat(1) di bawah koordinasi Direktur pasca sarjana yang bersangkutan dan bertanggungjawab

kepada Rektor(3) Hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pascasarjana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Lembaga Pendidikan

22

Page 23: STATUTA UMK

Pasal 63

(1) Lembaga Pendidikan merupakan unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan, memantau dan mengembangkan proses pendidikan di universitas

(2) Lembaga Pendidikan membawahi Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pusat Pengembangan Pembelajaran

(3) Unsur Lembaga Pendidikan terdiri atas : pimpinan, tenaga ahli dan tata usaha.(4) Pimpinan Lembaga Pendidikan terdiri atas ketua dan sekretaris.(5) Ketua lembaga Pendidikan diangkat dan diberhentikan Rektor setelah

memperoleh pertimbangan senat dan bertanggung jawab kepada rektor.(6) Sekretaris Lembaga Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul

Ketua Lembaga Pendidikan setelah memperoleh pertimbangan senat universitas dan bertanggung Jawab kepada Ketua Lembaga Pendidikan.

(7) Ketua dan Sekretaris Lembaga Pendidikan diangkat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut.

Lembaga Penelitian

Pasal 64

(1) Lembaga Penelitian di universitas merupakan unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan, memantau, menilai dan melatih kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, fakultas, jurusan, bagian,

laboratorium ,kelompokdan perorangan serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan(2) Lembaga Penelitian universitas membawahi empat pusat studi yaitui :

a.Pusat Studi Lingkunganb.Pusat Studi Pembangunan daerahc.Pusat Studi Wanita/ Genderb.Pusat Studi Sains dan Teknologi .

(3) Pusat studi pada Lembaga penelitian merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan kegiatan penelitian/pengkajian.(4) Lembaga Penelitian dipimpin oleh seorang ketua dibantu seorang sekretaris.(5) Organisasi Lembaga Penelitian terdiri atas : ketua, sekretaris, pusat penelitian,

koordinator penelitian fakultas dan tenaga administrasi.(6) Pusat Penelitian dipimpin seorang kepala dibantu sekretaris dan tim peneliti

sekurang-kurangnya berjumlah 6 orang dan tenaga administrasi.(7) Ketua lembaga Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh rektor setelah

mendapat pertimbangan senat universitas berdasarkan kualifikasi yang diatur dengan keputusan rektor atas persetujuan senat universitas dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

23

Page 24: STATUTA UMK

(8) Sekretaris Lembaga Penelitian dan Kepala Pusat Penelitian diangkat oleh Rektor dan bertanggung Jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian.

(9) Masa jabatan Ketua Lembaga Penelitian adalah 4 tahun, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan secara berturut-turut.

(10). Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan senat universitas.

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 65

(1). Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui lembaga pengabdian kepada masyarakat dan fakultas. (2). Lembaga pengabdian kepada masyarakat di universitas merupakan unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan, memantau, menilai dan melatih kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (3). Lembaga pengabdian kepada masyarakat membawahi : a. Pusat Pengembangan Kewirausahaan

b. Pusat Jasa Penerapan Teknologi c. Pusat Wilayah Pengabdian dan Kuliah Kerja Nyata.

(4) Pusat-pusat pada lembaga pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

(5) Lembaga Pengabdian dipimpin oleh seorang ketua dibantu seorang sekretaris.(6) Organisasi Lembaga Pengabdian terdiri atas : ketua, sekretaris, pusat-pusat

pengabdian, koordinator pengabdian fakultas dan tenaga administrasi.(7) Pusat pengabdian dipimpin seorang kepala dibantu sekretaris dan tim pengabdian(8) Ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh

rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas berdasarkan kualifikasi yang diatur dengan keputusan rektor atas persetujuan senat universitas dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

(10) Sekretaris Lembaga Pengabdian dan Kepala Pusat Kegiatan Pengabdian diangkat oleh Rektor dan bertanggung Jawab kepada Ketua Lembaga Pengabdian (10) Masa jabatan Ketua Lembaga Pengabdian adalah 4 tahun,dan dapat diangkat

kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 kali masa jabatan secara berturut-turut.

(11) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan senat universitas .

Pasal 66

24

Page 25: STATUTA UMK

(1) Pusat Penelitian pada Lembaga Penelitian, Pusat pengabdian pada Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pusat pengembangan pendidikan di Lembaga Pendidikan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.

(2) Jumlah dan jenis pusat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan keputusan Rektor atas persetujuan senat universitas.

(3) Jumlah dan jenis Lembaga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Universitas, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 67

(1) Satuan Pelaksana administrasi di universitas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi administrasi Umum, administrasi Akademik, kemahasiswaan dan alumni, keuangan dan perencanaan sistem informasi berbentuk biro.

(2) Biro dipimpin kepala Biro dan bertanggung jawab kepada Rektor.(3) Biro terdiri atas :

a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaanb. Biro Administrasi Umum dan Keuangan

(4) Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Rektor (5) Masa jabatan Kepala Biro adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 kali masa jabatan secara berturut-turut. (6) Rincian tugas dan tata kerja Biro diatur oleh Rektor.

Unsur Penunjang Pelaksana Akademik

Pasal 68

(1) Unsur Penunjang pada universitas merupakan perangkat kelengkapan dibidang pendidikan, penelitian,pengabdian kepada masyarakat, yang berada diluar fakultas dan dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis ( UPT).

(2) Unit Pelaksana Teknis universitas dipimpin oleh seorang kepala dibantu seorang sekretaris yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.(3) Masa jabatan kepala Unit Pelaksana Teknis adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 kali masa jabatan secara berturut- turut (4) Unit Pelaksana Teknis universitas terdiri atas :

a. UPT Perpustakaanb. UPT Bahasa c. UPT. Komputerd. UPT Sistem Informasi

25

Page 26: STATUTA UMK

e. UPT Ketrampilan dan MKU . (5) Jumlah Unit Pelaksana Teknis dapat dikembangkan sesuai dengan keperluan

dan kemampuan universitas, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),(3),(4) diatur dengan keputusan Rektor.

Unit Pelakasana Teknis Perpustakaan

Pasal 69

(1) Perpustakaan merupakan unit Unit Pelaksana Teknis dibidang perpustakaan yang berfungsi menunjang pelaksanaan program tri darma perguruan tinggi melalui pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan koleksi bahan pustaka dan atau ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

(2) UPT perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor

(3) UPT perpustakaan terdiri atas, kelompok pustakawan, teknisi, sub bagian tata usaha dan tenaga administrasi

Unit Pelaksana Teknis Bahasa

Pasal 70

(1) Unit Pelaksana Teknis Bahasa berfungsi memberikan pelayanan akademik berupa perkuliahan bahasa, praktikum, dan pelatihan kepada dosen, mahasiswa dan masyarakat serta menjadi wadah pertimbangan bidang keilmuan kebahasaan.

(2) Pelaksanaan program pelayanan dan pengembangan bahasa ditetapkan dengan keputusan Rektor.

(3) Unit Pelakasana Teknis bahasa dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat, diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor.

(4) Unit Pelaksana Teknis Bahasa terdiri atas tenaga Dosen, teknisi, tata usaha dan tenaga administrasi.

Unit Pelaksana Teknis Komputer Pasal 71

26

Page 27: STATUTA UMK

(1) Unit Pelaksana Teknis Komputer berfungsi memberikan pelayanan akademik berupa perkuliahan komputer, praktikum, dan pelatihan kepada dosen, mahasiswa dan masyarakat an kepada masyarakat serta memberikan pelayanan teknis yang berkaitan dengan komputer.

(2) Unit Pelaksana Teknis Komputer dipimpin seorang kepala yang diangkat, diberhentikan oleh Rektor serta bertanggungjawab kepada Rektor.

(3) Unsur Pelaksana Teknis Komputer terdiri atas tenaga ahli komputer, operator, teknisi, tata usaha dan tenaga administrasi.

Unit Pelaksana Teknis Perencanan Sistem Informasi

Pasal 72

(1) Unit pelaksana teknis perencanaan sistem informasi berfungsi merencanakan, mengadministrasikan, menghimpun dan menginformasikan data akademik dan kemahasiswaan untuk kepentingan internal maupun eksternal, mengkoordinasikan kegiatan simpati serta mengelola internet(2) Unit pelaksana teknis perencanaan sistem informasi dipimpin seorang kepala yang diangkat, diberhentikan oleh rektor serta bertanggung jawab kepada rektor(3) Unsur pelaksana teknis perencanaan sistem informasi terdiri atas tenaga ahli informasi, operator, tehnisi dan tenaga administrasi

Unit Pelaksana Teknis Keterampilan & MKU

Pasal 73

(1) Unit Pelaksana Teknis Ketrampilan dan Mata Kuliah Umum berfungsi mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran ketrampilan wajib bagi mahasiswa dan perkuliahan mata kuliah umum tertentu.

(2) Unit PelaksanaTeknis Ketrampilan dan Mata Kuliah Umum dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada Rektor

(3) Unit Pelakana Teknis Ketrampilan dan Mata Kuliah Umum terdiri atas koordinator – koordinator, kelompok dosen dan tenaga administrasi.

Unit Bisnis

Pasal 74

(1) Unit Bisnis berfungsi untuk mengelola dan mengembangkan bisnis/usaha yang dilakukan universitas

27

Page 28: STATUTA UMK

(2) Unit Bisnis dipimpin oeh seorang kepala yang diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Rektor.

(3) Unit Bisnis terdiri atas tenaga dosen dan tenaga administrasi.

Pasal 75

Rektor dapat menambah aatau mengurangi unit pelaksana teknis sesuai dengan kebutuhan dengan persetujuan Senat univeristas.

BAB XTENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA ADMINISTRASI

Pasal 76

(1) Tenaga kependidikan di Universitas terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik yang diangkat atas dasar tingkat pendidikan tinggi yang dicapai, pengetahuan keahlian dan kepribadian yang dimiliki.

(2) Dosen merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di Universitas.

(3) Dosen Universitas terdiri dari Dosen Tetap yayasan dan Dosen Dpk dari Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah.

(4) Dosen sebagaimana tersebut ayat (2) terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.

(5) Dosen biasa merupakan dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai dosen di Universitas.

(6) Dosen luar biasa merupakan dosen yang bukan tenaga tetap di Universitas.(7) Dosen tamu merupakan tenaga ahli yang diundang dan adiangkat sebagai dosen di

Universitas selama jangka waktu tertentu.(8) Jenjang jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat

diberikan kepada dosen biasa dan dosen luar biasa.(9) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala,

dan Guru Besar. (10) Lektor Kepala sampai dengan Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Rektor sesudah memperoleh persetujuan Senat, dan sesuai dengan perudang-undangan yang berlaku. (11) Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat kembali menjadi Guru Besar di Universitas sebagai penghargaan istimewa dari Senat universitas, dengan sebutan Guru Besar Emeritus, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (12) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan tehnisi. (13) Persyaratan pengangkatan dan atau penunjukan tenaga kependidikan

28

Page 29: STATUTA UMK

sebagaimana disebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (14) Jenang jabatan, wewenang dan tata cara pengangkatannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (15) Dosen Universitas dapat diperbantukan kepada lembaga lain untuk memangku jabatan tertentu daitur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan senat univesitas.

(16) Apabila perbantuan sebagai Pimpinan, dosen yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan structural di Universitas.

Pasal 77

(1) Tenaga administrasi di universitas terdiri atas pegawai tetap YP UMK, calon pegawai tetap yayasan universitas dan tenaga kontrak.

(2) Tenaga adminiatrasi universitas merupakan seseorang yang berdasarkan pendidikan dan kemampuannya serta persyaratan kepegawaian lain yang dipenuhinya , diangkat oleh yayasan.

(3) Jenjang jabatan, wewenang dan tata cara pengangkatannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. (4) Universitas dapat mengangkat pegawai kontrak sebagai tenaga administrasi

BAB XIMAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian kesatuMahasiswa

Pasal 78

(1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus:a. Memiliki surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah.b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh universitas.

(2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.

(3) Syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan prosedur untuk menjadi mahasiswa diatur oleh Rektor.

(4) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79(1) Mahasiswa mempunyai hak:

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.

29

Page 30: STATUTA UMK

b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan.

c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang

diikutinya dalam penyelesaian studinya.e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang

diikutinya serta hasil belajarnya.f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwaal yang ditetapkan sesuai dengan

persyaratan yang berlaku.g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.h. Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi

kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat.

i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.

j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi yang bersangkutan.

k. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 80

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:a. Mematuhi semua peraturaan/ketentuan yang berlaku di universitasb. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan

universitas.c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa

yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian.e. Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas.f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor.

Pasal 81

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan.

(2) Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur menurut

perundang-undangan yang berlaku.

30

Page 31: STATUTA UMK

Bagian keduaAlumni

Pasal 82

(1) Alumni universitas adalah peserta didik yang telah menamatkan pendidikan di universitas.

(2) Alumni dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan universitas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

(3) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberikan masukan dan bantuan dalam rangka pengembangan universitas.

BAB XIISARANA DAN PRASARANA

Pasal 83

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya universitas dapat memperoleh sarana dan prasarana dari Pemerintah, Masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 84

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yangberlaku bagi pengelolaan kekayaan Yayasan/universitas.

(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri yang di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

(3) Tata cara penggunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi universitas, diatur dengan keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

BAB XIIIPEMBIAYAAN

Pasal 85

31

Page 32: STATUTA UMK

(1) Pembiayaan Perguruan Tinggi dapat diperoleh dari sumber Pemerintah, Masyarakat (mahasiswa dan pengusaha.donatur), dan pihak luar negeri dengan persetujuan Yayasan.

(2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan subsidi, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Yayasan.

(3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana Universitas yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)b. Biaya seleksi ujian masuk universitas.c. Hasil Kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi universitas.d. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan

tinggi.e. Sumbangan dan hibah dari perorangan perorangan, lembaga pemerintah,

lembaga non-pemerintah, dan f. Penerimaan dari masyarakat lainnya.

(4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan yayasan.

(5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip saling menguntungkan.

Pasal 86

(1) Universitas mengadakan pembukuan terpadu inventarisasi pembiayaan dan kekayaan berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.

(2) Pembukuan keuangan universitas dilaporkan secara rutin pada akhir tahun anggaran oleh Rektor kepada Yayasan.

Pasal 87

Rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas setelah disetujui Senat diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan.

Pasal 88Struktur tarip dan tata cara pengelolaan sumbangan yang berasal dari masyarakat diatur dengan Keputusan Rektor atas persetujuan Senat.

BAB XIVKODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 89

32

Page 33: STATUTA UMK

(1) Universitas menjunjung tinggi kode etik yaitu pedoman sikap dan tingkah laku dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing serta dalam pergaulan sehari-hari.

(2) Universitas dapat memberikan sanksi kepada dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

(3) Kriteria kode etik. Tolok ukur, persyaratan, dan tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Rektor.

(4) Untuk menegakkan etika kehidupan dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa disusun kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 90

(1) Universitas dapat memberikan penghargaan kepada warga kampus, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang telah berprestasi luar biasa bagi kemajuan universitas, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

(2) Kriteria, tolok ukur, persyaratan, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan keputusan Rektor.

Pasal 91

Universitas memberikan sanksi kepada dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang beraku.

BAB XVPENGAWASAN DAN PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 92

(1) Yayasan Pembina UMK melaksanakan pengawasan terhadap universitas.(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tenaga pengajar, tenaga

administrasi, mahasiswa, sarana dan prasarana, tata laksana, aministrasi, kepegawaian, keuangan serta rumah tangga.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh YP UMK sesuai ketentuan peraturaan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 93

(1) Penajminan mutu akademik universitas dilaksaanakan secara internal dan eksternal(2) Penjaminan mutu akademik universitas secara internal dilaksanakan oleh badan

penjaminan mutu universitas.(3) Penjaminan mutu akademik universitas secara eksternal dilaksanakan oleh

pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

33

Page 34: STATUTA UMK

Nasional Republik Indonesia dan masyarakat melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan senat universitas.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 94

(1) Universitas melakukan evaluasi diri dan perbaikan secara internal guna meningkatkan mutu, produktivitas dan efisiensi dalam rangka penjaminan mutu universitas.

(2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat universitas.

BABXVIKERJASAMA

Pasal 95

(1) Dalam Pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, universitas dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah kabupaten/kota dan

propinsi, lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.(2) Kerjasama dilakukan secara melembaga oleh universitas, fakultas, dan lembaga

yang dikoordinasikan oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik (3) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. Kontrak manajemen

b. Tukar-menukar Dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi c. Pemanfaatan sumberdaya dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

d. Penerbitan karya ilmiah.e. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah.f. Penelitian g. Pengabdian kepada masyarakath. Pengembangan pendidikan i. Bentuk-bentuk lainnya.

(4) Tata cara pelaksanaan kerjasama diatur dengan keputusan Rektor

BAB XVIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

34

Page 35: STATUTA UMK

(1) Perubahan statuta ini dilaksanakan atas persetujuan senat universitas dan disahkan oleh YP. UMK.

(2) Semua ketetapan dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan statuta ini

BAB XVIIIPENUTUP

Pasal 97

(1) Hal –hal yang belum diatur dalam statuta ini akan ditentukan kemudian dalam peraturan tersendiri yang tidak bertentangan dengan statuta ini dan perundang – undangan yang berlaku.

(2) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : KudusPada tanggal : ................. 2006

YAYASAN PEMBINA UMKRektor, KetuaDewan Pengurus,

Prof. Dr.dr. Sarjadi,SP.PA Drs. H. Juffan Achmad

35