strategi pembangunan bidang kesehatan menunjang ketahanan nasional
DESCRIPTION
Kesehatan-Menunjang-Ketahanan-NasionalTRANSCRIPT
STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN UNTUK MENUNJANG KETAHANAN NASIONAL
SEMINAR NASIONAL DAN RAKERNAS II KOALISI INDONESIA UNTUK KEPENDUDUKAN
MAKASSAR, 27 APRIL 2013
WAKIL MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
Oleh Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc.Ph.D
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia
1
MENTERI KESEHATAN
SISTEMATIKA
1. PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
2. CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012
3. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM UPAYA PERCEPATAN PENCAPAIAN MDG TAHUN 2015
4. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2014
2
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
1. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
3
WAKIL MENTERI KESEHATAN
DASAR HUKUM PERAN
UU 32 Thn 2004ttg Pemerintahan Daerah
a. Melaksanakan urusan wajib pemerintah, salah satunya penanganan bidang kesehatan,
b. Mempunyai kewajiban antara lain penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
PP 38 Thn 2007 ttg Pembagian urusan
Pemerintahan
a. Melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh K/L teknis.
b. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi.
PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
4
WAKIL MENTERI KESEHATAN
DASAR HUKUM PERAN
UU No 36 tahun 2009 ttg Kesehatan
a. Memenuhi alokasi ABPD sebesar 10 %b. Pengadaan, pendayagunaan & peningkatan
mutu tenaga kesehatan melalui pendidikan dan/atau pelatihan
c. Menyediakan informasi kesehatan yang efektif dan efisien
d. Membentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah
e. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan
f. Mengembangkan upaya promotif dan preventif untuk mencegah meningkatnya biaya kuratif/pengobatan
PP No 23 Thn 2011 ttg Kedudukan Gubernur
sebagai Wk Pemerintah di Provinsi
Tata Cara Pelaksanaan dan Tugas Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
5
WAKIL MENTERI KESEHATAN
DASAR HUKUM PERAN
PP 56 Thn 2012 tentang
Pengangkatan Tenaga Honor menjadi PNS
Menetapkan fas yan kes di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati berdasarkan kriteria yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
PP 109 Thn 2012 ttg Tembakau
a. Mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakaub. Mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Produk
Tembakau di media luar ruangc. Wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok. d. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan dalam
rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
e. Pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan meliputi: produksi dan impor; peredaran; perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil; dan Kawasan Tanpa Rokok.
PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN
6
WAKIL MENTERI KESEHATAN
KONSEPSI TANNAS
KONSEPSI PENGEMBANGAN KEKUATAN NASIONAL MELALUI PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN DAN KEAMANAN YANG SEIMBANG, SERASI, DAN SELARAS DALAM SELURUH ASPEK KEHIDUPAN SECARA UTUH MENYELURUH DAN TERPADU BERLANDASKAN PANCASILA, UUD 1945 DAN WAWASAN NUSANTARA.
KESEHATAN TERMASUK PADA ASPEK KESEJAHTERAAN.
ASPEK TANNAS : GATRA ALAMIAH (TRI GATRA) GATRA SOSIAL (PANCAGATRA) � 1. LETAK GEOGRAFIS � 1. IDEOLOGI � 2. KEADAAN DAN KEKAYAAN ALAM � 2. POLITIK � 3. KEADAAN PENDUDUK - SEHAT � 3. EKONOMI
� 4. SOSBUD - KESEHATAN � 5. HANKAM
POSISI KESEHATAN DALAM KETAHANAN NASIONALWAKIL MENTERI
KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN PERSENTASE ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2013
8
83%
17%
PUSAT 5.87
T17 %
DAERAH28.70 T 83 %
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
2. CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2012
9
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
RPJMN
MID TERM REVIEW
TercapaiPerlu Kerja
KerasSangat Sulit
Tercapai
ISU STRATEGIS█ SIGNIFIKAN █ BERDAMPAK LUAS █ PENGUNGKIT/LEVERAGE
1. Menjamin pencapaian “hijau” ditahun 2014.
2. Mengupayakan “kuning” menjadi “hijau”
3. Mengurangi gap dengan sasaran RPJMN dari pencapaian “merah”.
PEMILAHAN ISU STRATEGIS BERDASARKANPENCAPAIAN SASARAN RPJMN 2010 - 2014
10
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
NO INDIKATORSTATUS AWAL (2009)
CAPAIANTARGET
2014STATUS
2010 2011 2012
1 Umur harapan hidup (tahun) 70,7 70,9 71,1 71,1 72,0
2Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
228 n.a n.a n.a 118
3Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
84,3 84,8 86,38 88,64 90
4Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
34 34 34 32 3) 24
5 Total Fertility Rate (TFR) 2,6 2,4 4) n.A 2,63) 2,1
6Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang berkualitas
47,7 44,19 42,76 n.A 68
7Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS
66,2 1) 57,5 2) n.a 79,5 3) 90
8 Annual Parasite Index (API) 1,85 1,96 1,75 1,69 1
9Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
n.a 59,1 63,1 64,58 80,10
MIDTERM REVIEW RPJMN BIDANG KESEHATAN
11Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,2010
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
12
3. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM UPAYA
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDG TAHUN 2015
WAKIL MENTERI KESEHATAN
WILAYAH A :NO PROVINSI JUMLAH
PENDUDUK
1 DKI JAKARTA 9,607,700
2 BANTEN 11,200,933
3 JAWA BARAT 44,548,431
4 JAWA TENGAH 32,466,346
5 JAWA TIMUR 37,879,713
6 SUMATERA UTARA 13,215,401
7 SUMATERA SELATAN 7,701,528
8 LAMPUNG 7,767,312
9 SULAWESI SELATAN 8,190,222
JUMLAH 172,577,586
WILAYAH C:Semua kabupaten diluar wilayah A dan B
WILAYAH B :Kabupaten yg masuk kriteria DTPK (183 kab) & atau mempunyai Klaster 4 (400 PPI di 153 kab) diluar wilayah A
PEMBAGIAN WILAYAH PEMBANGUNAN KESEHATAN 2013 - 2014
WILAYAH A :Provinsi (dg seluruh kabupaten kotanya) yg berpenduduk tinggi di atas 7,5 juta
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGISPENURUNAN AKI & AKB 2013-2014
PERMASALAHAN LANGKAH STRATEGIS
Disparitas akses yankes ibu dan anak (fasilitas, tenaga, jaminan yankes terbatas).
1.Penguatan yankes di wilayah A,B,C.2.Peningkatan akses & mutu yankes : Puskesmas PONED RS PONEK , Jampersal , BOK Linakes terlatih
Upaya preventif & promotif belum optimal
Peningkatan promotif-preventif :•Program Perencanaan Persalinan & Pencegahan Komplikasi : ANC – KB & asi eksklusif•Gerakan Sayang Ibu – asi eksklusif PP 33/ 2012•Posyandu & desa siaga•Imunisasi dasar lengkap
Lemahnya manajemen yankes
Perbaikan manajemen yankes:•Sistem terpadu registrasi vital,•Akreditasi & optimalisasi jejaring rujukan.•Sistem pelayanan KIA yg memenuhi kriteria continum of care. 14
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGISPENURUNAN ANGKA KELAHIRAN TOTAL 2013-2014
PERMASALAHAN LANGKAH STRATEGIS
1. Berubahnya nilai jumlah anak ideal dalam keluarga
Kampanye “2 ANAK CUKUP ” dan “4 TERLALU”: muda, tua, rapat , sering/grande multi
2. Melemahnya pembinaan kesertaan KB aktif yang menyebabkan angka DO tinggi.
Penguatan demand side dan supply side secara seimbang.
3. Rendahnya pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang.
Pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB mantap
4. Pelayanan KB yang belum terjangkau secara merata.
Peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas
5. Meningkatnya kelahiran usia remaja (15-19 tahun)
Pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (genre)
15
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGISPENURUNAN KASUS HIV DAN AIDS 2013-2014
PERMASALAHAN LANGKAH STRATEGIS
1. Infeksi baru terus meningkat, daerah pernularan makin luas.
• Upaya PENCEGAHAN (kondom, IHS, PDB, PPIA), diagnosa dini (PITC) dan pengobatan dini (CD4 350) harus ditingkatkan.
1. Promotif-preventif ttg HIV dan AIDS pada usia 15-24 th perlu ditingkatkan.
• Peningkatan pengetahuan pd usia 15 th ke atas ttg HIV dan AIDS.
• Kampanye “Aku Bangga Aku Tahu“.
2. Persentase ODHA yg mendapat ART msh rendah (44,2 persen).
Peningkatan persentase ODHA yg mendapatkan ART menjadi 50 persen
16
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
ANALISIS SITUASIPeningkatan Infeksi Baru Menurut Populasi
Kunci
WAKIL MENTERI KESEHATAN
RASIONAL PENGGUNAAN ART
Pers
en
tase
ku
mu
lati
f p
en
ula
ran
HIV
Tahun setelah terinfeksi HIV
Dampak Potensial dari Pengobatan Dini
WAKIL MENTERI KESEHATAN
PENDIDIKAN
PENCEGAHAN• Pencegahan Melalui
Transmisi Seksual (PMTS)
• Pencegahan dampak Buruk Napza (PDBN)
• Pencegahan Penularan melalui Ibu dan Anak ( PPIA)
PENGOBATAN• Perluasan testing
• Pasien IMS• Penasun• Ibu Hamil HIV + • Pasangan
Serodiskordan• Koinfeksi TB• Penderita
Hepatitis B & C• Inisiasi ARV dini pada
populasi kunci, Ibu hamil, koinfeksi TB, Koinfeksi Hepatitis B & C
KONDOMTES HIV
LASS
L K B P
“PERKUAT JEJARING INTERNAL”“PERKUAT JEJARING EKSTERNAL”
KPA
Fasyankes Komunitas
• MORAL
• AGAMA
• KESPRO
• BAHAYA NAPZA
IPWL
WAKIL MENTERI KESEHATAN
TAHAPAN PENGEMBANGAN PENGGUNAAN ARV
1. Kota Denpasar2. Kab Badung3. Kota Jakarta
Barat4. Kota Surabaya5. Kota Makassar6. Kota Bandung7. Kota Manado8. Kota Medan9. Kab Sorong10.Kab Jayapura
April 2013 1. Kota Tanjung Pinang2. Kota Pekanbaru3. Kota Padang4. Kota Jambi5. Kota Palembang6. Kota Bandar Lampung7. Kab Tangerang8. Kota Cilegon9. Jakpus10.Jakut11.Jaktim12.Jaksel13.Kota Bogor14.Kota Semarang15.Kota Surakarta16.Kota Yogyakarta17.Kota Malang18.Kab Malang19. Kota Mataram20.Kota Pontianak21.Kota Singkawang22.Kota Jayapura23.Merauke24.Kota Sorong25.Manokwari26.Kota Timika
1. Kab Deliserdang2. Kota Batam3. Kab Karawang4. Kota Cirebon5. Kab Indramayu6. Kab Semarang7. Kab Buleleng8. Kab Jayawijaya9. Kota Jayapura10.Kab Fak-fak11.Kota Bekasi12.Kab Bekasi13.Kab Cirebon14.Kab Bandung15.Kota Depok16.Kab Bogor17.Kota Tasikmalaya18.Kab Subang19.Kab Sumedang20.Kab Banyumas
Juni 2013
Juli 2013
21. Kab Batang22. Kab Cilacap23. Kab Banyuwangi24. Kab Sidoarjo25 . Kota Kediri 26. Kab Lombok Tengah27. Kab Cianjur28. Kab Indragiri Hilir29. Kab Brebes30. Kab Bengkalis31. Kab Rokan Hilir32. Kab Labuan Batu33. Kab Lombok Timur34. Kab Tulung Agung35. Kab Kebumen36. Kota Salatiga37. Kab Boyolali38. Kab Pati39. Kab Jepara
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS PENURUNAN KASUS MALARIA
2013-2014
PERMASALAHAN LANGKAH STRATEGIS
1. Prevalensi kasus malaria (Annual Parasite Index/ API) masih sebesar 1,69 dari target 1,0 per 1.000 penduduk th 2014
1.Peningkatan penemuan kasus malaria melalui : Pembentukan Malaria Center di
provinsi endemis Pengembangan AIDS, TB dan Malaria
(ATM) Centre Peningkatan jumlah kader Juru Malaria
Desa
2. Pendistribusian kelambu berinsektisida untuk ibu hamil dan balita di daerah endemis
21
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS PENURUNAN KASUS MALARIA 2013-2014
PERMASALAHAN LANGKAH STRATEGIS
2. Pengetahuan masyarakat dlm pencegahan malaria masih kurang.
Pembentukan Pos Malaria Desa .
3. Forum Nasional Gebrak Malaria belum berfungsi dg baik.
Memperkuat Forum Nasional Gebrak Malaria dlm rangka Eliminasi Malaria 2015 Jawa-Sumatera.
22
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS AKSES AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK 2013-
2014PERMASALAHAN LANGKAH STRATEGIS
1. Belum seluruh desa memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi berkualitas.
1. Meningkatkan pengawasan sarana air minum memenuhi syarat kesehatan.
2. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyediakan akses air minum di perkotaan.
3. Membangun sarana Teknologi Tepat Guna Air Minum di DTPK
4. Merehabilitasi sarana air bersih bukan jaringan perpipaan Akselerasi STBM di desa/ kelurahan
5. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi di Sekolah
6. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa.
23
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS AKSES AIR MINUM DAN SANITASI LAYAK 2013-
2014
PERMASALAHAN LANGKAH STRATEGIS
2. Jumlah & kompetensi sanitarian puskesmas masih kurang
Meningkatkan kapasitas Sanitarian di Puskesmas
3. Kerjasama lintas sektor dlm penyediaan akses air bersih & sanitasi blm optimal.
Kerjasama lintas sektor dlm penyediaan akses air bersih & sanitasi yg berkualitas
24
WAKIL MENTERI KESEHATAN
4. PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS DALAM PERSIAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2014
25
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
INDIKATORSTATUS AWAL (2009)
CAPAIAN
TARGET 2014
STATUS2010 2011 2012
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
n.a 59,163,1
68,82
80,10
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2012
26
33.16%
6.69%
2.96%
0.59%
7.12%
1.51%
16.79% JAMKESMAS ( 78.803.760 JIWA)
ASKES PNS (16.548.283 JIWA)JPK JAMSOSTEK (7.026.440 JIWA)TNI/POLRI/PNS KEMHAN (1.412.647 JIWA)ASURANSI PERUSAHAAN (16.923.644 JIWA)ASURANSI SWASTA (2.937.627 JIWA)JAMKESDA (39.895.520 JIWA)
KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2012
WAKIL MENTERI KESEHATAN
27
CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN PER PROVINSI TAHUN 2012
PAPU
A BARAT
ACEH
LAMPU
NG
SULA
WES
I SEL
ATAN
MALU
KU
SULA
WES
I UTA
RANTT
NASIONAL
RIAU
SULA
WES
I TEN
GAH
SUMATE
RA BARAT
SULA
WES
I TEN
G...
BENGKU
LU
KALT
ENG
JAW
A BARAT
SUMATE
RA UTA
RA
BANTEN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Dala
m P
ers
enta
se
TARGET RPJMN/ RKP 2012 : 67.5 %
68.82 %
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
PERMASALAHAN DAN LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN SJSN BIDANG KESEHATAN 2013-
2014
28
PERMASALAHAN LANGKAH STRATEGIS1. Kesiapan yankes blm
merata, meliputi :
• Fasilitas pelayanan
• Tenaga kesehatan• Dukungan obat,
vaksin & alkes• Sistem Rujukan
2. Sistem akreditasi fasyankes primer blm terbangun.
3. Penetapan PBI
Penyiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan melalui :
Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, pustu, pusling, & rumah dinas nakes);
Peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III Rumah Sakit, Rumah Sakit Rujukan Regional, & RS Pratama
Peningkatan tenaga kesehatan (dokter & bidan PTT, perawat RS);
Peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan SJSN bidang kesehatan (tarif, sistem rujukan, sistem akreditasi fasyankes primer, sistem informasi, transformasi, sosialisasi litbang)
Penyediaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi 86,4 juta penduduk miskin ;
WAKIL MENTERI KESEHATAN
MENTERI KESEHATAN
TERIMA KASIH
29