strategi pembangunan di indonesia mami.docx
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
1/27
TUGAS MATA KULIAH
TEORI PEMBANGUNAN
DOSEN : IDRIS PATARAI, M.Si
ARIANTI
NPM: 2016.05.014
PROGRAM MAGISTER SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI NEGARALEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2016
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
2/27
STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA
1. Pengertian Strategi dan Strategi Pemang!nanStrategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin
puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi,
disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar
tujuan tersebut dapat dicapai.Strategi pembangunan adalah suatu tindakan pemilihan
atas faktor-faktor yang di jadikan faktor utama (penentu) pada
jalannya proses pertumbuhan.
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
3/27
Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam
pemilihan strategi pembangunan ekonomi adalah tujuan yang
hendak dicapai. Apabila yang ingin dicapai adalah tingkat
pertumbuhan yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi
digunakannya strategi tersebut adalah tingkat pertumbuhan
ekonomi yang rendah, akumulasi kapital rendah, tingkat
pendapatan pada kapital yang rendah, dan struktur ekonomi
yang berat ke sektor tradisional yang juga kurang berkembang.Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama.
Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.
ingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataanpembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang
lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. !ipotesis Kusnets
("#$%) yang menyatakan bah&a sejalan dengan &aktu ketidak
merataan (ine'uality) akan meningkat akan tetapi kemudian
akan menurun karena adanya penetesan ke ba&ah (trickle do&n
eect), sehingga kura akan berbentuk seperti huruf * terbalik
(+nerted *). Akan tetapi pada kenyataannya penetesan ke
ba&ah (trickle do&n eect) tidak selalu terjadi, sehingga
kesenjangan antara kaya dan miskin semakin besar.
aktor yang mempengaruhi diberlakukannya strategi
Pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan-
kemiskinan pada dasrnya dilandasi keinginan, berdasarkan atas
norma tertentu, bah&a kemiskinan harus secepat mungkin
dibatasi. Sementara itu strategi-strategi pembangunan yang lain
ternyata sangat sulit mempengaruhi atau memberikan manfaat
secara langsung kepada golongan miskin ini.
2. "a#t$r%"a#t$r &ang Mem'engar!(i Strategi
Pemang!nanaktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan antara
lain Kependudukan dan sosial budaya
ilayah dan lingkungan
Sumber daya alam serta persebarannya Kualitas sumber daya manusia terhadap penguasaan ilmu
pengetahuaan dan teknologi /anajemen nasional
Kemungkinan pengembangan
berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. 0ika yang ingin
dicapai adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka faktor
yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut adalah
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
4/27
tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumulasi
kapital yang rendah, tingkat pendapatan pada kapital yang
rendah, serta masalah ekonomi yang berat ke sektor
tradisional yang kurang berkembang.
). Ma*am%Ma*am Strategi da+am Pemang!nan E#$n$mia. Paradigma Tradi,i$na+
Pembangunan ekonomi pada tahun "#$1 an mengalami
pergeseran makna dari pandangan tradisional berubah ke
pandangan baru atau paradigma baru. Konsep pembangunan
yang pada a&alnya adalah identik dengan pertumbuhan atau
development with growth berubah menjadi pembangunan
tidak lagi identik dengan pertumbuhan tetapi pembanguan
harus diikuti dengan perubahan atau development with
change.
Konsep pembangunan yang identik dengan
pertumbuhan ini merupakan kajian dari A!*2 34+S. 5i
dalam bukunya yang berjudul the theory of economic growth,
3e&is menyebutkan bah&a tujuan utama pembangunan
ekonomi adalah pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang
tinggi di negara manapun. Kata kunci untuk meningkatkan
laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah pembentukan
modal. /elalui pembentukan modal maka terciptalah
industri-industri yang memberikan nilai tambah tinggi bagi
pertumbuhan ekonomi.
6agi negara sedang berkembang yang sebagian besar
merupakan negara miskin, amatlah sulit untuk melakukan
pembentukan modal, oleh karena itu mengundang inestor
asing melalui penanaman modal asing (P/A) dan utang luar
negeri tidak dapat dihindarkan. Konsep pembangunan yang
mengutamakan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada
pengalaman pembangunan di negara-negara 4ropa disebut
dengan 4ropa Sentris atau Eurocentrism (!ettne, dalam
/udrajad Kuncoro, 711$).
/odel pembangunan dengan strategi mengejarpertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pengembangan
industri memunculkan berbagai permasalahan. Permasalahan
yang umum adalah rusaknya lingkungan, yang ditandai
hutan. Kondisi ini sebagai akibat dari pembangunan industri
yang tidak tertata dengan baik. Kerusakaan dan pencemaran
lingkungan seringkali tidak diperhitungan oleh negara,
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
5/27
akibatnya biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat
terlalu tinggi dan pada akhirnya masyarakat miskinlah yang
menjadi korban.
erdapat 8 (lima) strategi baru dalam pembangunan
ekonomi, yaitu
") Strategi 'ert!m!(an dengan di,tri!,i
Strategi pertumbuhan dengan distribusi merupakan
strategi pembangunan yang lahir dari kegagalan
pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan
ekonomi saja tanpa diikuti dengan distribusi pendapatan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berarti
kalau distribusi pendapatan dalam masyarakat timpang.
Pengalaman di beberapa negara sedang berkembang
menunjukkan bah&a pertumbuhan ekonomi yang tinggi
tetapi juga diikuti dengan ketimpangan distribusi
pendapatan yang semakin lama semakin lebar. 5engan
demikian strategi pertumbuhan dan distribusi merupakan
strategi pembangunan yang tidak saja mengejar laju
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga
memperhatikan distribusi pendapatan masyarakat.
ujuan dari strategi ini adalah mengurangi kesenjangan
antara golongan kaya dan miskin supaya tidak semakin
timpang. Pembagian kue pembangunan ini sangat
penting agar pembangunan dapat dinikmati oleh semua
golongan.
+mplementasi dari strategi pembangunan ini adalah
berupa kebijakan antara lain
a) /enciptakan lapangan kerja
b) Perhatian terhadap */K/ (*saha /ikro Kecil dan
/enengah)
c) +nestasi pada S5/ (Sumber 5aya /anusia)
d) Perhatian terhadap rakyat miskin
Kebijakan pemerintah diarahkan pada kebijakanyang berorientasi pada masyarakat banyak, oleh karena
itu strategi ini dinamakan juga strategi pembangunan
bersifat populis (populisme).
7) Strategi #e!t!(an '$#$#
Strategi kebutuhan pokok merupakan strategi
pembangunan dengan berdasarkan pada pemenuhan
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
6/27
kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok dapat
dide9nisikan sebagai kebutuhan yang meliputi
pangan, papan, dan sandang, :amun demikian konsep
kebutuhan pokok untuk masing-masing negara adalah
berbeda, semakin maju dan kaya suatu negara
semakin tinggi kebutuhan pokok Pada umumnya
kebutuhan pokok meliputi kebutuhan minimum
konsumsi (pangan, sandang, perumahan) dan jasa
umum (kesehatan, transportasi umum, air, fasilitas
pendidikan), :amun menurut odaro, pengertian
kebutuhan pokok jauh lebih luas dari sekedar
pemenuhan kebutuhan minimum
odaro kebutuhan pokok manusia mengacu pada
% (tiga) nilai dasar pembangunan, yaitu
". Kemampuan menyediakan kebutuhan dasar
(life sustenance)
7. Kebutuhan untuk dihargai (self esteem)
%. Kebebasan untuk memilih (freedom)
5engan demikian kebutuhan pokok menurut
odaro tidak sekedar pemenuhan kebutuhan minimum,
tetapi lebih luas lagi sehingga pembangunan dapat
dinikmati oleh semua masyarakat. Strategi
pembangunan kebutuhan pokok ini merupakan
strategi pembangunan dengan pendekatan ekonomi
dan sosial.
%) Strategi 'emang!nan mandiri
Strategi pembangunan mandiri lahir sebagai
antitesis dari strategi dependensia, yaitu strategi
pembangunan yang berorientasi pada negara donatur
sebagai pemasok modal melalui utang luar negeri.
/odel pembangunan seperti ini sangat rentan karena
menggantungkan diri pada negara donatur. Kondisi ini
melahirkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggiantara negara sedang berkembang dengan negara
maju. :egara sedang berkembang yang pada
umumnya merupakan negara miskin sangat terbatas
dalam pemumpukan modal sehingga tidaklah heran
banyak negara sedang berkembang yang terjerat
dalam lilitan utang luar negeri, termasuk +ndonesia.
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
7/27
;) Strategi 'emang!nan er#e+an-!tanStrategi pembangunan berkelanjutan
(sustainable development), lahir sekitar tahun "#leh
karena itu para ahli pembangunan setuju tentang
konsep pembangunan ecodevelopment dimana
masyarakat dan lingkungan harus bersama-sama
berkembang menuju produktiitas dan pemenuhan
kebutuhan yang lebih baik.
Pada program /illennium 5eelopment ?oals
atau /5?s yang disepakati "=# negara, termasuk
+ndonesia pada konferensi ingkat inggi /ilenium
Perserikatan 6angsa-6angsa pada bulan September
7111 merumuskan = (delapan) target pembangunanyang harus dicapai pada tahun 71"8. Kedelapan target
pembangunan tersebut adalah
". Penghapusan kemiskinan
7. Pendidikan untuk semua
%. Penyetaraan gender
;. Perla&anan terhadap penyakit
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
8/27
8. Penurunan angka kematian anak
$. Peningkatan kesehatan ibu
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
9/27
keberhasilan pembangunan di negara sedang berkembang,
yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial.
Indi#at$r e#$n$mi me+i'!ti
". 3aju pertumbuhan ekonomi
3aju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator
ekonomi yang paling utama dalam menilai keberhasilan
pembangunan. Sebelum makna pembangunan mengalami
perubahan, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu yang
mutlak harus dicapai oleh negara sedang berkembang.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap B54AC dalam
pembangunan, sehingga target pertumbuhan ekonomi
yang tinggi adalah suatu keharusan.
7. ?ross :ational Product (?:P) atau Pendapatan :asional
Perkapita
Perhitungan pendapatan nasional perkapita dapat
diperoleh dengan cara menghitung pendapatan nasional
atau ?:P suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk.
Perhitungan pendapatan perkapita suatu masyarakat pada
umumnya dilakukan tiap satu tahun sekali. 5ari data
yangdiperoleh ini dapat diambil manfaat antara lain
a. *ntuk mengetahui perkembangan suatu negara dari
tahun ke tahun
b. Sebagai acuan dalam mengambil kebijakan di masa
yang akan datang.>leh karena itu perhitungan pendapatan perkapita
masyarakat suatu negara adalah sangat perlu dan penting
mengingat besar sekali manfaat yang diperoleh. 5isamping
itu menganalisa ada tidaknya pembangunan ekonomi di
suatu negara dapat dilihat secara sekilas dari data
tersebut. Selain itu data perkembangan pendapatan
perkapita masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun
akan dapat memberikan suatu gambaran mengenai,
antara lain
a. 3aju perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk
suatu negara
b. Perubahan dalam corak perbedaan tingkat
kesejahteraan penduduk suatu negara
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
10/27
c. 5apat meramalkan tingkat pendapatan perkapita
penduduk suatu negara untuk masa yang akan datang.
Sampai saat ini penggunaan tolok ukur pendapatan
nasional perkapita suatu masyarakat sebagai indeks
tingkat kesejahteraan masih tetap digunakan. 5engan
demikian maka apabila ingin mengetahui tingkat
kesejahteraan suatu masyarakat dapat dilihat pendapatan
perkapitanya. Semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita
suatu masyarakat maka akan semakin sejahtera
masyarakatnya.
/e+ema(an Peng!#!ran Penda'atan Per#a'ita
Sebenarnya banyak sekali tolok ukur yang dapat
digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan
masyarakat suatu negara, tidak hanya dilihat dari faktor
ekonomi saja tetapi juga neliputi faktor-faktor yang lain,
seperti faktor sosial, politik dan kebudayaan. Karena
sifatnya yang sangat kompleks ini, maka untuk mengukur
tingkat kesejahteraan tidaklah mudah, tidak hanya dilihat
secara materi atau lahiriah saja, tapi haruslah melibatkan
keduanya. 5engan demikian kesejahteraan mempunyai
konotasi atau bersifat sangat relatif sekali atau adanya
unsur subyektiitas yang mendukung di dalamnya. >leh
karena itu, sejahtera secara materi belum tentu sejahtera
secara lahiriah dan sebaliknya, sejahtera secara alamiah
belum tentu sejahtera secara materi.
%. Gross Domestic Product (?5P) per perkapita dengan
Purcashing Power Parity.
Kelemahan yang melekat pada sistem perhitungan
P56 selama ini adalah ketidakmampuannya
mengakomodasikan indikator-indikator non-ekonomi
(termasuk lingkungan) sebagai detrminan penting bagi
tingkat kesejahteraan. Ketika angka P56 nominal tidak bisa
berbicara mengenai tingkat kesejahteraan riil, maka *:5P
(United Nations Development Programme mengambil
inisiatif untuk menghitung eriabel PPP (Purchasing Power
Parity! sebagai dasar penentu kemampuan atau daya beli
seseorang.
Indi#at$rS$,ia+ me+i'!ti
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
11/27
". "uman Development #nde$ (!5+)
+ndeks pembangunan manusia atau "uman
Development inde%s ("D# diukur berdasarkan tiga
tujuan atau produk pembangunan, yaitu
a. *sia panjang yang diukur dengan tingakt harapan
hidup
b. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata
tertimbang dari jumlah orang de&asa yang dapat
membaca dan rata-rata tingkat sekolah
c. Penghasilan yang diukur dengan pendapatan riil
yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut
daya beli atau mata uang masing-masing negara
dan asumsinya menurunnya utilitas marginal
penghasilan dengan cepat.
7. Physical &uality 'ife #nde$ (PD3+)
+ndeks mutu hidup atau Physical &uality 'ife #nde$
disingkat P3D+ merupakan indeks gabungan dari tiga
indikator utama, yaitu
a. Angka harapan hidup pada usia satu tahun
b. Angka kematian
c. ingkat buta huruf
PARADIGMA BARU MANAEMEN PEMBANGUNAN DANPEMERINTAAN 3ANG BAI/
6ersama dengan reformasi dari sistem kearah yang lebih
demokratis, perkembangan dari ekonomi pengarahan (plan) keekonomi pasar, berkembang pula pemikiran tentang good governance!
kepentingan (pengurusan pemerintahan) yang baik (Sofyan 4endi).
entang istilah ini 6ondan ?una&an mengajukan padanan kata
penyelenggaraan yang baik.6ahkan mengenai yang baik ini 4mil Salim
menyebut berintegritas. etapi pengertian good governance dengan
masih simpang siur,pada umumnya mengartikan good governance
dengan pemenrintahan yang bersih, atau clean goernmant. Seringkali
juga mengarah pada pemerintahan yang bersih dan beriba&a. 5isini
diajukan suatu pemikiran a&al, tentang good goernance sebagai
paradigma baru administrasi E manajemen pembangunan.
?oor?oernance adalah suatu bentuk manajemen
pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan.
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
12/27
Administrasi Pembangunan E /anajemen Pembangunan
menempatkan peran Pemerintah Sentral. Pemerintah maenjadi agent
of change dari suatu masyarakat (berkembang E deloping) dalam
negara berkembang. Agent of change (agen perubahan). 5an karena
perubahan yang dikehendaki. Planned, perubahan berencana, maka
juga disebut agent of development. Pendorong proses pembangunan,
perubahan masyarakat bangsa. Pemerintah mendorong melalui
kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program. Proyek-proyek,
bahkan industri-industri, dan peran perencanaan dan budget. 5engan
perencanaan dan budget juga menstimulasi inestasi sektor s&asta.
Kebijaksanaan dan persetujuan penanaman modal ditangan
pemerintah. 5an banyak penanaman modal (inestasi) dilakukan
pemerintah.
5alam Good Governance tidak lagi pemerintah, tetapi juga
citiFen, masyarakat dan terutama sektor usahaEs&asta yang berperan
dalam goernace. 0adi ada penyelenggara pemerintah, penyele&engan
s&asta, bahkan oleh organisasi masyarakat (3S/ misalnya). +ni juga
karena perubahan paradigma pembangunan dengan peninjauan ulang
peran pemerintah dalam pembangunan, yang semula bertindak
sebagai regulator dan pelaku pasar. /enjadi bagaimana menciptakan
iklim yang konduktif dan melakukan inestasi prasarana yang
mendukung dunia usaha. Sudah barang tentu ini bisa dilakukan apabila
masyarakat dan sektor s&asta sendiri sudah semakin
mampuEberdaya.
0ustru usaha pembangunan melalui koordinasiEsinergi
(keselarasan kerjaEinteraksi) antara pemerintah masyarakat s&asta.
/ungkin dapat dilihat sebagai bentuk pemerintah memberdayakan
masyarakat terutama sektor usaha agar menjadi partner pemerintah.
6ahka masyarakat dunia sekarang sudah lebih private sector
led Growth (5i +ndonesia inestasi nasional
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
13/27
atau pemulihan ekonomi. /isalnya upaya menghilangkan negartive
inuencing factors hindering positive economic development. etapi
sebenarnya juga dalam menyelenggarakan kehidupan sosial politik
yang sehat.
Per#emangan Paradigma From Governmant to Governance
Perkembangan kearah good governance ini juga bisa dilihat
dari perkembangan ilmu pengurusanEadministrasi (penyelenggaraan)
pemerintah,publicadministration. 6agaimana mengurus suatu
pemerintahan yang baik. Kepega&aian negeri yang e9sien dan efektif.
Perumusan tujuan pemerintaha, kebijakan (policy), kepemimpinan dan
penggerakkan motiasi aparatur, penga&asan fungsional dan lain
sebagainya. Sekarangpun masalah administrasi negara masih ada
misalnya masalah pencampuran jabatan politis dengan jabatan karier
dalam organisasi pemerintahan. 2estrukturisasi pengorganisasian dan
relokasi kepega&aian karena otonomi daerah-daerah. 5alam
kepemimpinan dan motiasi prinsip-prinsip administrasiEmanajemen
yang baik diabaikan.
Kemudian berkembang Administtrasi atau /anajemen
Pembangunan. erutama ini bagi negara-negara berkembang yang
mempunyai niat mengusahakan perkapita terselenggaranya
pembangunan. Apakah ini dalam arti pendapatan perkapita yang
meningkat, distribusi pendapatan yang lebih adil. Pada pokoknya
peningkatan kesejahteraan hidup anggota masyarakat. Ada yang
menyebut yang dituju adalah improing 'uality of life (/.Soerjani).
*ntuk mengusahakan kearah itu, pemerintah berperan sebagai
pendorong proses pembangunan, sebagai agent of change. 5an ini
dilakukan melalui instrumen kebijakan (policy). Perencanaan (planning)
dan Anggaran (6udget). 2inciannya melalui berbagai program dan
proyek. Kemudian manajemen implementasinya dan penga&asannya
(pengendalian pelaksanaannya).
Un,!r%Un,!r Utama G$$d G$ernan*e
". Akuntabilitas (accountability) G tanggung gugat dari
pengurusan E penyelenggaraan, dari goernance yang dilakukan.
/enurut 3A: akuntabilitas adalah ke&ajiban untuk memberikan
pertanggungja&aban atau menja&ab dan menerangkan kinerja
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
14/27
dan tindakan seorang pemimpin suatu unit organisasi kepada
pihak yang memiliki hak atau yang ber&enang meminta
pertanggungja&aban. Akuntabilitas ada akuntabilitas politik,
keuangan dan hukum.
7. ransparansi (transparancy) ransparansi yaitu dapat
diketahuinya oleh banyak pihak (yang berkepentingan mengenai
perumusan kebijaksanaan (politik) dari pemerintah, organisasi,
badan usaha. ender pelelangan dan lain-lain dilakukan secara
transaparan.
%. Keterbukaan (openes) Pemberian informasi secara terbuka,
terbuka untuk open free suggestion, dan terbuka terhadap eriticyang merupakan partisipasi. Keterbukaan bisa meliputi bidang
politik dan pemerintahan.
;. Aturan !ukum (2ule of 3a&) Keputusan, kebijakan pemerintah,
organisasi, badan usaha berdasar hukum (peraturan yang sah).
0aminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat
terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. 0uga dalam
social economic transaction. Hon@ict resolution berdasar hukum
(termasuk arbitrase). +nstitusi hukum yang bebas, dan kinerjanya
yang terhormat ( an independendt judiciary). 5asar-dasar dan
institusi hukum yang baik sebagai infrastuktur good goernance.
8. Ada yang yang menambahkan jaminan fairnes, a leel playing
9eld (perlakuan yang adil E perlakuan kesetaraan) Adamolekun
dan 6riyant menambahkan dalam unsur-unsur good goernance,
management competency dan human rights.
Indi#at$r #eer(a,i+an g$$d g$ernan*e ,e*ara ma#r$ dan
,e*ara ,e#t$ra+.
5alam praktek good goernance perlu dikembangkan
indikator keberhasilan pelaksanaan good goernance. Keberhasilan
secara umum dapat dilihat dari indikator ekonomi makro atau tujuan-
tujuan pembangunan atau indikator guality of life yang dituju. *ntuk
negara-negara terkena krisis, indikator recoery. etapi bisa juga
secara sektoral (produksi tertentu) , peningkatan eskpor, inestasi,
jaringan jalan, tingkat dan penyebaran pendidikan). 5an juga secara
mikro seperti laporan hasil audit suatu badan usaha. idak saja
perusahaan tetapi juga unit-unit birokrasi (misalnya dalam
pelayanan).
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
15/27
/isalnya 3embaga Administrasi :egara telah
mengembangkan /odul tentang Pengukuran Kinerja +nstansi
Pemerintah dan /odul tentang 4aluasi Kinerja +nstansi Pemerintah.
Pengembangan indikator keberhasilan atau kegagalan dilakukan antara
lain mengenai Pelayanan publik ** :>.+E"##8 Koordinasi sektor publik
dan s&asta (terutama dari keluhan sektor s&asta E masyarakat.
Pengelolaan usaha yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan
+S> ";.111. +S> #.111 Kendali /utu. Penilaian aspek manajemen
tertentu. "= Serti9kasi dan Standarisasi, juga suatu pengukuran E
indikator kualitas produk. /2A Standard and Honformance. Adanya
kesepakatan aturan penilaian mutu produk antar negara. Audit 2eport,
:eraca *ntung 2u9 dan lain sebagainya bagi sesuatu badan usaha.
MANAEMEN PEMBANGUNAN DAERA DA7AM
/ONTE/S OTONOM DAERA
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan
*ndang-*ndang :omor 77 ahun 711; tentang Pemerintahan 5aerah
dan *ndang-*ndang :omor 7% ahun "### tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 5aerah, yang efektif berlaku "
0anuari 711;. Kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari salah
satu tuntutan reformasi yang muncul pada tahun "##=. Kebijakan ini
merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan dari yang
sebelumnya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara
lain penyerahan ke&enangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah
(kecuali politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama,
9skal moneter, dan ke&enangan bidang lain) dan perubahan
perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
Sejak dilaksanakannya undang-undang tersebut, masih
ditemukan berbagai permasalahan, antara lain
(i) belum jelasnya pembagian ke&enangan antara pemerintah
pusat dan daerah(ii) berbedanya persepsi para pelaku pembangunan terhadap
kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
(iii) masih rendahnya kerjasama antar pemerintah daerah,(i) belum terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang
efektif dan e9sien,() masih terbatas dan rendahnya kapasitas aparatur pemerintah
daerah,(i) masih terbatasnya kapasitas keuangan daerah, dan(ii) pembentukan daerah otonom baru (pemekaran &ilayah) yang
masih belum sesuai dengan tujuannya.
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
16/27
6erbagai permasalahan tersebut diperbaiki melalui reitalisasi
proses desentralisasi dan otonomi daerah, yang telah dimulai dengan
mengganti kedua undang-undang tersebut menjadi *ndang-*ndang
:omor %7 ahun 711; tentang Pemerintahan 5aerah dan
*ndangundang :omor %% ahun 711; tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan 5aerah.
Be+!m -e+a,n&a 'emagian #e8enangan antara
'emerinta( '!,at dan 'emerinta( daera(. Ke&enangan daerah
masih banyak yang belum didesentralisasikan karena peraturan dan
perundangan sektoral yang masih belum disesuaikan dengan undang-
undang tentang Pemerintahan 5aerah. !al ini mengakibatkan muncul
berbagai permasalahan, yaitu antara lain dalam hal ke&enangan,
pengelolaan AP65, pengelolaan suatu ka&asan atau pelayanan
tertentu, pengaturan pembagian hasil sumberdaya alam dan pajak,
dan lainnya. Selain itu juga menimbulkan tumpang tindih ke&enangan
antara pusat dan daerah, dan antara proinsi dan kabupatenEkota. !al
demikian mengakibatkan berbagai permasalahan dan kon@ik antar
berbagai pihak dalam pelaksanaan suatu peraturan, misalnya tentang
pendidikan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanahan, penanaman
modal, serta kehutanan dan pertambangan.
Ma,i( renda(n&a #er-a,ama antar 'emerinta( daera(.
Kerjasama antar pemerintah daerah masih rendah terutama dalam
penyediaan pelayananan masyarakat di &ilayah terpencil, perbatasan
antar daerah, dan &ilayah dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, serta pada pengelolaan dan pemanfaatan
bersama sungai, sumberdaya air, hutan, tambang dan mineral, serta
sumber daya laut yang melintas di beberapa daerah yang berdekatan,
dan dalam perdagangan, pendidikan, kesehatan, pertanian,
perkebunan, dan perikanan termasuk pengolahan pasca panen dan
distribusi, dan lain-lain.
Be+!m e9e#ti9 dan e:,ienn&a 'en&e+enggaraan
#e+emagaan 'emerinta( daera(. Struktur organisasi pemerintah
daerah umumnya masih besar dan saling tumpang tindih. Selain itu
prasarana dan sarana pemerintahan masih minim dan penetapan dan
pelaksanaan standar pelayanan minimum belum jelas. 0uga dalam
hubungan kerja antar lembaga, termasuk antara Pemerintah 5aerah,
5e&an Per&akilan 2akyat 5aerah, masyarakat, dan organisasi non
pemerintah belum berjalan secara optimal.
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
17/27
Ma,i( terata,n&a dan ma,i( renda(n&a #a'a,ita,
a'arat!r 'emerinta( daera(. !al ini ditunjukkan masih terbatasnya
ketersediaan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah dan
penempatan, maupun segi profesionalisme, dan terbatasnya
kesejahteraan aparat pemerintah daerah, serta tidak proporsionalnya
distribusi, menyebabkan tingkat pelayanan public tidak berjalan
optimal, yang ditandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak
adanya kepastian &aktu, tidak berjalannya prinsip transparansi, dan
kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di
daerahnya. Selain itu belum terbangunnya sistem dan regulasi yang
memadai di dalam perekrutan dan pola karir aparatur pemerintah
daerah menyebabkan rendahnya berkualitas S5/ aparatur pemerintah
daerah. !al lainnya yang menjadi masalah adalah masih kurangnya
etika kepemimpinan di jajaran pemerintahan daerah, baik pada
pemerintah proinsi maupun kabupataenEkota.
Ma,i( terata,n&a #a'a,ita, #e!angan daera(. !al ini
ditandai dengan terbatasnya penerapan prinsip efektiitas, e9siensi,
dan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan daerah.
6elum e9siennya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional,
serta terbatasnya kemampuan pengelolaannya termasuk dalam
melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta
profesionalisme.
A. TUUAN DAN /ETENTUAN 3ANG DIANUT1. TUUAN
2eitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerahdiarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat
dalam hal pelayanan, penyelenggaraan otonomi daerah, dan
pemerintahan daerah yang baik, yang dilaksanakan melalui
kebijakan
a. /emperjelas pembagian ke&enangan antar tingkat
pemerintahan baik ke&enangan mengenai tugas dan tanggung
ja&ab maupun mengenai penggalian sumber dana dan
pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat
desentralisasi dan otonomi daerahIb. /endorong kerjasama antar pemerintah daerah termasuk
peran pemerintah proinsi dalam rangka peningkatan pelayanan
publik dan kesejahteraan masyarakatI
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
18/27
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
19/27
f. Pembagian &ilayah dan penentuan struktur pemerintahan
tersebuut terutama didaerah-daerah otonom dilakukan
dengan mengingat system permusya&aratan dalam
pemerintahan :egara dan hak asal usul daerah yang
bersifat istime&a.
erkait dengan butir kelima (e) maka lahirlah ** :o. 77 "###
tentang pemerintahan daerah dan ** :o. 78 "### tentang
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang kemudian di reisi
kedalam ** :o. %7 711; dan ** :o. %% 711;.
B. TANTANGAN PEMBANGUNAN
5i era otonomi daerah dan desentralisasi sekarang ini,
sebagian besar ke&enangan pemerintahan dilimpahkan kepada
daerah. Pelimpahan ke&enangan yang besar ini disertai dengan
tanggung ja&ab yang besar pula, bah&a tanggung ja&ab yang
dimaksud adalah berupa ke&ajiban daerah untuk meningkatkan
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan
kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan.
6erangkat dari pemahaman demikian, maka untuk
menghadapi berbagai persoalan seperti kemiskinan, pemerintah
daerah tidak bisa lagi menggantungkan penanggulangannya
kepada pemerintah pusat sebagaimana yang selama ini
berlangsung. 5i dalam ke&enangan otonomi yang dipunyai daerah,
melekat pula tanggung ja&ab untuk secara aktif dan secara
langsung mengupayakan pengentasan kemiskinan di daerah
bersangkutan. 5engan kata lain, pemerintah daerah dituntut untuk
memiliki inisiatif kebijakan operasional yang bersifat pro
masyarakat miskin.
Pelibatan masyarakat akan mengeliminasi beberapa faktor
yang tidak diinginkan, yaitu
". Pelibatan masyarakat akan memperkecil faktor resistensi
masyarakat terhadap kebijakan daerah yang telah diputuskan. +ni
dapat terjadi karena sejak proses inisiasi, adopsi, hinggapengambilan keputusan, masyarakat dilibatkan secara intensif.
7. Pelibatan masyarakat akan meringankan beban pemerintah daerah
(dengan artian pertanggungja&aban kepada publik) dalam
mengimplementasikan kebijakan daerahnya. +ni disebabkan karena
masyarakat merasa sebagai salah satu bagian dalam menentukan
keputusan tersebut. 5engan begitu, masyarakat tidak dengan serta
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
20/27
merta menyalahkan pemerintah daerah bila suatu saat ada
beberapa hal yang dipandang salah.
%. Pelibatan masyarakat akan mencegah proses yang tidak fair dalam
implementasi kebijakan daerah, khususnya berkaitan dengan upaya
menciptakan tata pemerintahan daerah yang baik.
Kemandirian daerah sering diukur dari kemampuan daerah
dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). PA5 juga
menjadi cerminan keikutsertaan daerah dalam membina
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
kemasyarakatan di daerah. Keleluasaan memunculkan inisiatif dan
kreatiitas pemerintah daerah dalam mencari dan mengoptimalkan
sumber penerimaan dari PA5 sekarang ini cenderung dilihat sebagai
sumber prestasi bagi pemerintah daerah bersangkutan dalam
pelaksanaan otonomi. 5isamping itu, hal ini dapat menimbulkan
pula ego kedaerahan yang hanya berjuang demi peningkatan PA5
sehingga melupakan kepentingan lain yang lebih penting yaitu
pembangunan daerah yang memba&a kesejahteraan bagi
masyarakatnya. 4uphoria reformasi dalam pelaksanaan
pemerintahan di daerah seperti ini cenderung mengabaikan tujuan
otonomi yang sebenarnya.
5alam implementasinya, penetapan dan pelaksanaan
peraturan dan instrumen baru yang dibuat oleh pemerintah daerah
dapat menimbulkan dampak, baik berupa dampak positif maupun
dampak negatif. 5ampak yang ditimbulkan akan berpengaruh baik
secara langsung maupun tidak langsung, pada semua segmen dan
lapisan masyarakat terutama pada kelompok masyarakat yang
rentan terhadap adanya perubahan kebijakan, yaitu masyarakat
miskin dan kelompok usaha kecil. Kemungkinan munculnya dampak
negatif perlu mendapat perhatian lebih besar, karena hal tersebut
dapat menghambat tercapainya tujuan penerapan otonomi daerah
itu sendiri.
Secara umum masyarakat berpendapat bah&a dalam
merumuskan berbagai kebijakan publiknya, pemda dihadapkan
pada berbagai kelemahan, antara lain
") kesulitan dalam menjabarkan kebijakan otonomi daerah
terutama menyangkut ke&enangannya, hubungan kerja dengan
5P25, jumlah pega&ai yang berlebih, 5P25 yang arogan, serta
praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang terus berlangsungI7) kebijakan pemda terfokus pada upaya meningkatkan sumber
PA5I
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
21/27
%) perumusan kebijakan publik tidak transparan dan tidak
disosialisasikanI;) belum didukung oleh pelaku ekonomi lokal yang mapan,
malahan pengusaha daerah cenderung minta diproteksi.
Secara umum penilaian berbagai kalangan terhadappelaksanaan pelayanan pubik masih jauh dari memuaskan, antara
lain bah&a") petani belum memperoleh pelayanan tentang informasi pasar
komoditi pertanian,7) pungutan liar masih berlangsung,%) iklim usaha menjadi tidak jelas,;) terjadi pungutan yang tumpang tindih,8) persyaratan tender yang memberatkan,$) fasilitas pelayanan tidak diperhatikan.
. DANA PEMBANGUNAN DAERA
Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan ** :o.%% ahun
711; tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 5aerah
bah&a dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan
masyarakat dan pembangunan, maka pemerintah suatu negara
pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yaitu fungsi Gfungsi
alokasi, distribusi dan stabilisasi. ungsi alokasi antara lain meliputi
sumber- sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan
masyarakat. ungsi distribusi meliputi antara lain, pendapatan dan
kekayan masyarakat, pemerataan pembangunan. 5an fungsi
stabilisasi yang meliputi, antara lain, pertahanan-keamanan,
ekonomi dan moneter.
ungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih
efektif dilaksanakan
oleh pemerintah pusat. Sedangkan fungsi alokasi pada umumnya
lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena Pemda
pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar
pelayanan masyarakat. :amun dalam pelaksanaannya perlu
diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda pada masing-
masing &ilayah. 5engan demikian, pembagian ketiga fungsi
tersebut adalah sangat penting sebagai landasan dalam penentuan
dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah secara jelas dan tegas.
Sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam
rangka perimbangan keuangan tersebut dilaksanakan atas dasar
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Khusus
sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi adalah
terdiri dari pendapatan asli daerah (PA5), dana perimbangan,
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
22/27
pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. PA5
merupakan sumber keuangan dari dalam &ilayah daerah yang
bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
lain-lain PA5 yang sah. Selanjutnya dana perimbangan merupakan
sumber pembiayaan yang berasal dari (") bagian daerah dari
penerimaan P66, 6P!6 dan penerimaan dari S5A, disingkat saja
sebagai bagi hasil pusat-daerahI (7) dana alokasi umum (5A*)I dan
(%) dana alokasi khusus (5AK).
6agi hasil pusat-daerah terdiri dari bagian dana yang dapat
secara langsung dialokasikan sebagai bagian dari pendapatan
daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan (P66) #1J, 6ea perolehan
hak atas tanah dan bangunan (6P!6) =1J, hasil pertambangan
minyak bumi "8J, hasil pertambangan gas alam %1J, hasil
perikanan =1J dan dana reboisasi ;1J. 6agi hasil pusat-daerah ini
merupakan sumber penerimaan yang pada dasarnya tergantung
pada potensi daerah penghasil. 5isamping itu, dana alokasi umum
(5A*) dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan
memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geogra9,
jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah,
sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang
belum berkembang dapat diperkecil. 5an formula umum untuk
pengalokasiannya adalah 5A* daerah i (bobot daerah iEtotal
bobot daerah seluruh +ndonesia) F total 5A*, dengan catatan total
dana 5A* yang akan dialokasikan sudah ditetapkan, yaitu minimal
77,8J dari penerimaan dalam negeri untuk semua kabupatenEkota
dan 7,8J dari penerimaan dalam negeri untuk semua propinsi.
Sedangkan dana alokasi khusus (5AK) bertujuan untuk membantu
membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. 5isamping itu
bertujuan untuk menanggulangi keadaan mendesak di daerah,
seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan dana
darurat.
5engan demikian adanya dana perimbangan yang meliputi
bagi hasil pusatdaerah,dana alokasi umum dan dana alokasi khusus
itu mencerminkan upaya dan asas keadilan perimbangan antara
pusat dan daerah, disamping upaya dan asas pemerataan alokasi
dana untuk berbagai kegiatan dan pembangunan di 5aerah-daerah.
5alam makalahnya, 2aksaka /ahi (71118) berpendapat bah&a
tampaknya PA5 masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai
-
7/26/2019 STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA MAMI.docx
23/27
sumber pembiayaan desentralisasi dalam rangka otonomi daerah,
disebabkan antara lain karena (a) relatif masih rendahnya basis
pajak dan retribusi daerahI (b) perannya masih tergolong kecil
dalam total penerimaan daerahI (c) kemampuan administrasi
pemungutan di daerah masih rendahI dan (d) kemampuan
perencanaan dan penga&asan keuangan daerah masih lemah
sehingga banyak terjadi kebocoran dan penyele&engan.
Sehubungan dengan itu, dengan masih berlakunya ** :o. "=E"##8b
?orld -e:elopment eport +an" -unia taun 199% dan 199>