BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politik strategi merupakan suatu kebijakan yang dirancang oleh pemerintah.

Politik strategi juga sangat diperlukan dalam bidang kesehatan khususnya kesehatan

nasional, karena suatu negara memerlukan perencanaan pembangunan kesehatan

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu bangsa indonesia

sedang menghadapi berbagai masalah penyakit yang menyebabkan kematian

sehingga menyebabkan menurunya angka derajat kesehatan, oleh karena itu

pemerintah memerlukan kebijakan dalam pencegahan penularan penyakit dari luar

negeri seperti kolera, mers, HIV, ebola dan lain sebagainya.

Berdasarkan Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, pencapaian AKB

di tahun 2007 telah membaik menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup.11 Meskipun

angkanya telah menurun, namun AKB di Indonesia masih tergolong tinggi jika

dibanding dengan anggota ASEAN yaitu 4,6 kali lebih tinggi dari Malaysia, 1,3 kali

lebih tinggi dari Filipina dan 1,8 kali lebih tinggi dari Thailand. Untuk itu diperlukan

pelayanan kesehatan yang baik yakni baik secara preventif, kuratif, rehabilitatif

maupun promotif. Maka dari itu kami mengangkat judul “Politik Strategi Nasional

dalam Bidang Kesehatan” agar derajat kesehatan di indonesia semakin membaik.

1

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari politik dan strategi nasional?

2. Apa implementasi politik dan strategi nasional di bidang kesehatan?

3. Bagaimana strategi pembangunan kesehatan di bidang preventif dan

promotif?

4. Apa pengertian pembangunan kesehatan?

5. Apa saja strategi dari kementrian kesehatan untuk mencapai visi dan misinya?

6. Apa tujuan dari pembangunan kesehatan?

7. Apa hambatan dalam pembangunan kesehatan?

8. Apa contoh kasus dari strategi nasional di bidang kesehatan?

9. Bagaimana strategi nasional dalam penanggulangan HIV/AIDS?

10. Apa masalah cakupan air bersih melalui PDAM?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengertian dari politik dan strategi nasional

2. Untuk mengetahui implementasi politik dan strategi nasional di bidang

kesehatan

3. Untuk mengetahui strategi pembangunan kesehatan di bidang preventif dan

promotif

4. Untuk mengetahui pengertian pembangunan kesehatan

5. Untuk mengetahui strategi dari kementrian kesehatan untuk mencapai visi dan

misinya

6. Untuk mengetahui tujuan dari pembangunan kesehatan

7. Untuk mengetahui hambatan dalam pembangunan kesehatan

8. Untuk mengetahui contoh kasus dari strategi nasional di bidang kesehatan

9. Untuk mengetahui penanggulangan HIV/AIDS

10. Untuk mengetahui masalah cakupan air bersih melalui PDAM

2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

1.1 Politik dan Strategi Nasional

Kata “Politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan rangkaian asas, prinsip, keadaaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

Dalam arti kepentingan umum (politics) Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan.

Dalam arti kebijaksanaan (Policy) Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita / keinginan atau keadaan yang kita kehendaki.

3

Implementasi politik dan strategi nasional di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial

1. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling

mendukung dan memprioritaskan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan,

penumbuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak bayi dalam kandungan sampai

usia lanjut.

2. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan

melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana

serta prasarana dalam bidang medis yang mencakup ketersediaan obat yang

dapat dijangkau oleh masyarakat.

3. Mengembangkan sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja

untuk medapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang

memadai. Pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja.

4. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan

dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan

korban bencana serta mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas

generasi muda.

5. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk

menjaga harkat dan martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.

2. STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN DI BIDANG PREVENTIF

DAN PROMOTIF

a. Pengertian Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan menurut Sistem Kesehatan Nasional adalah

masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya yang hidup

dalam lingkungan sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS),

mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang

bermutu secara adil dan merata dalam wilayah kesatuan Negara RI yang

4

kuat,hal ini lebih tepat tergambar sebagai tujuan pembangunan kesehatan.

Gambaran masyarakat di masa depan tersebut dapat dicapai dengan landasan

visi, “Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup Sehat” dalam mencapai

INDONESIA SEHAT 2015. Perilaku masyarakat Indonesia Sehat 2015 yang

diharapkan adalah bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan

kesehatan, mecegah risiko penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit,

berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, serta mampu

menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu (Depkes, 2004). Untuk

mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut dilakukan upayaupaya

kesehatan. Salah satu upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dalam

meningkatkan derajat kesehatan yang optimal adalah program pencegahan

dan pemberantasan penyakit.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang

bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat

bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi

bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku yang

memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan hidup

sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable

development). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat, masyarakat

harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup sehat. Oleh sebab

itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara integral dengan

berbagai aktivitas pencapaian MDGs dan mewujudkan jaminan kesehatan

masyarakat semesta.

Kesehatan adalah pilar utama pembangunan dan merupakan hak dasar

setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan

kesehatan adalah untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan

memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

5

Hal itulah yang disampaikan Menkes RI, dr. Endang Rahayu

Sedyaningsih,MPH,Dr,PH dalam seminar nasional Fakultas Kesehatan

Masyarakat dalam serangkaian peringatan Dies Natalis FKM UNDIP pada

tanggal 13 Maret 2010 lalu. Hal ini merupakan wujud kepedulian Perguruan

Tinggi terhadap kemajuan pembangunan kesehatan di Indonesia. Menkes

memaparkan dalam strategi kementerian kesehatan dalam pembangunan

kesehatan yang berbasis preventif dan promotif. Pelaksanaannnya adalah

dalam program pembangunan jangka panjang dan jangka pendek.

Sesuai dengan UU No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional tentang peningkatan SDM yang berkualitas dan

berdaya saing diwujudkan serta lebih diarahkan pada peningkatan kesadaran

serta kemampuan untuk hidup sehat agar tercapai derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya. Dengan adanya peningkatan SDM melalui pendidikan

diharapkan dapat tercipta SDM yang tangguh, produktif, dan mampu bersaing

dalam menghadapi tantangan. Menkes juga mengatakan bahwa pembangunan

kesehatan tahun 2005-2025 lebih memusatkan pada kelompok yang rentan

seperti bayi, Ibu, anak, usia lanjut, dan keluarga miskin.

Sasaran dalam MDG’s diharapkan dapat dipercepat pada akhir tahun

2014 yang meliputi meningkatnya usia harapan hidup (UHH) menjadi 72

tahun, menurunnnya Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi 24 per 1000

kelahiran hidup, menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 118 per

100.000 kelahiran hidup, menurunnya prevalensi gizi kurang dan gizi buruk

pada balita menjadi kurang dari 15%.

Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007,

UHH menunjukkan kenaikan menjadi 70,6 tahun, Angka Kematian Ibu

(AKI), Angka Kematian Balita, dan AKB juga mengalami penurunan.

Namun, penurunan angka tersebut masih sangat kecil dan belum

menunjukkan kondisi yang berarti. AKB pada tahun 2007 sebesar 34

kematian per 1000 kelahiran hidup. Tentu, angka ini masih terbilang stagnan

6

yang hanya turun satu poin dari tahun 2003. Perbaikan status gizi adalah

program jangka menengah dan prevalensinya masih tinggi pada 19 provinsi di

Indonesia.

b. Strategi Kementrian Kesehatan

Strategi kementerian kesehatan dalam menghadapi hal tersebut adalah

melalui 6 strategi untuk mencapai visi dan misi pembangunan kesehatan. Visi

tersebut diantaranya adalah mencapai masyarakat yang sehat, mandiri, dan

berkeadilan, dan tentunya juga untuk meningkatkan derajat kesehatan setiap

warga negara. 6 strategi untuk mencapai visi dan misi diantaranya melalui:

Pemberdayaan masyarakat swasta, madani melalui kerjasama nasional

dan global.

Pemerataan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Peningkatan pembiayaan kesehatan

Peningkatan penggunaan daya guna SDM secara merata

Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan

Peningkatan manajemen kesehatan agar lebih transparan dan berdaya

guna

Mengenai pelayanan kesehatan, Menkes mengatakan bahwa

pemerintah telah berhasil membangun puskesmas di setiap kecamatan. Saat

ini telah terdapat 8.548 Puskesmas, 22.337 Puskesmas Pembantu yang dibantu

dengan 6711 Puskesmas Keliling Roda 4 dan ratusan Puskesmas Keliling

Perahu/Kapal. Sebagai wujud pemberdayaan masyarakat telah tumbuh banyak

upaya kesehatan yaitu Posyandu sekitar 269.000, 52.000 Poskesdes, dan 1000

Poskestren.

Saat ini pemerintah sedang melakukan revitalisasi puskesmas sebagai

unit pelayanan kesehatan dasar yang mengutamakan promotif dan preventif

tetapi tanpa melupakan pula upaya kuratif dan rehabilitatif. Dalam perannya,

puskesmas memiliki 4 fungsi yaitu sebagai pusat pembangunan wilayah

7

berwawasan kesehatan, sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pusat

pelayanan kesehatan primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan

primer. Untuk pendekatan pelaksanaannya melalui 3 level prevention yang

meliputi specific protection (perlindungan khusus), early diagnosis and promt

treatment (diagnosis dini dan pengobatan yang tepat), dan disability limitation

and rehabilitation (pembatasan kecacatan dan rehabilitasi).STARA

Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas Kabupaten/Kota yang

sumber pembiayaan utamanya berasal dari APBD. Namun, mulai tahun 2014

pemerintah akan memberikan subsidi melalui Bantuan Operasional Kesehatan

(BOK) yang dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan manajemen

untuk mendukung kegiatan Puskesmas sebagai upaya peningkatan derajat

kesehatan. Mengenai aspek SDM, Menkes mengatakan bahwa akan

dikeluarkan kebijakan terhadap pemerataan tenaga strategis yang meliputi

dokter, bidan, perawat, promotor kesehatan serta tenaga surveilans. Untuk

menjalankan program ini, tentunya tak bisa lepas dari peran serta semua pihak

seperti organisasi profesi, IAKMI, dan kerjasama antar sektor kesehatan yang

harus luwes bergabung dengan sektor lain, bekerja secara sinergi serta bahu

membahu demi membangun sasaran kesehatan. Perjalanan bangsa ini masih

panjang. Masih banyak yang perlu dibenahi dan ditingkatkan dari program-

program pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Pencapaian Indonesia

Sehat 2010 memang belum banyak terlihat hasilnya, namun setidaknya dapat

dilihat dalam usia harapan hidup yang mengalami peningkatan. Masa depan

Indonesia masih panjang dan tidak bisa dicapai di tahun ini saja. Pencapaian

ini masih terus berproses di tahun-tahun berikutnya.Dari program, langkah-

langkah, dan kebijakan yang disampaikan Menkes memang talah mengarah

pada upaya preventif dan promotif. Masalah pembiayaan memang masih

menjadi kendala utama sehingga sedikit menghambat percepatan

pembangunan kesehatan di Indonesia. BOK sebagai kebijakan yang baru

8

menjadi suatu langkah pemerintah untuk lebih meningkatkan dan mendukung

peran puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan dasar.

Target dalam MDG’s sudah mulai sedikit demi sedikit tercapai,

meskipun tidak langsung mencapai hasil yang signifikan. Masih perlu banyak

usaha dan peran semua pihak dalam pencapaian target tersebut. Hal pokok

dalam pencapaian pembangunan kesehatan memang sangat diperlukan adanya

SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Meskipun banyak terdapat fasilitas,

tanpa adanya SDM yang tangguh target pembangunan kesehatan akan sulit

tercapai. Dengan SDM yang berkualitas, diharpkan akan ada peningkatan

kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat yang tentunya akan

bermuara pada tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pembangunan kesehatan akan berhasil dengan menggerakkan masyarakat

malalui promosi kesehatan yang mampu melakukan pemberdayaan

masyarakat sehingga masyarakat akan sadar tentang pentingnya kesehatan.

3. PEMBANGUNAN KESEHATAN BERBASIS PREVENTIF DAN

PROMOTIF

Kesehatan merupakan hak dasar/hak fundamental warga negara dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, sesuai

Undang undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025 dinyatakan untuk mewujudkan

bangsa yang berdaya saing, pembangunan nasional diarahkan untuk

mengedepankan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

berkualitas dan berdaya saing.

Hal tersebut disampaikan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih,

MPH, Dr. PH dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro dengan topik Strategi

Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan yang

9

Berbasiskan Preventif dan Promotif pada Sabtu (13/03/2010) di Semarang.

Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, kata Menkes

pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar derajat kesehatan masyarakat

yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Derajat kesehatan merupakan pilar

utama bersama-sama dengan pendidikan dan ekonomi yang sangat erat

dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan akan

tercipta sumber daya manusia yang tangguh, produktif dan mampu bersaing

untuk menghadapi semua tantangan yang akan dihadapinya, ujar Menkes.

Menkes mengatakan, pembangunan kesehatan tahun 2005-2025 memberikan

perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain : ibu, bayi, anak, usia

lanjut dan keluarga miskin. Adapun sasaran pembangunan kesehatan pada

akhir tahun 2014 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui

percepatan pencapaian MDGs yang antara lain, yaitu 1) Meningkatnya umur

harapan hidup menjadi 72 tahun ; 2) Menurunnya angka kematian bayi

menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup ; 3) Menurunnya angka kematian ibu

melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup ; dan 4) Menurunnya

prevalensi gizi kurang (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita menjadi

lebih kecil dari 15%.

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007,

dalam tiga dekade terakhir, berbagai indikator derajat kesehatan masyarakat di

Indonesia menunjukkan adanya perbaikan. Umur Harapan Hidup pada saat

lahir meningkat menjadi 70,6 tahun, Angka Kematian Ibu menurun menjadi

228 per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Neonatal menurun

menjadi 20 per 1.000 kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi menurun

menjadi 34 per 1.000 Kelahiran Hidup, serta Angka Kematian Anak Balita

menurun menjadi 44 per 1.000 Kelahiran Hidup, ujar Menkes.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2007 menghasilkan

10

berbagai peta masalah kesehatan, diantaranya: Berdasarkan gabungan hasil

pengukuran Gizi Buruk dan Gizi Kurang menunjukkan bahwa sebanyak 19

provinsi mempunyai prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang diatas prevalensi

nasional sebesar 18,4%. Ini berarti, target Rencana Pembangunan Jangka

Menengah untuk pencapaian program perbaikan gizi yang diproyeksikan

sebesar 20%, dan target Millenium Development Goals sebesar 18,5% pada

2015, telah dapat dicapai pada 2007.

Menkes mengatakan, setiap hari dan dari hari ke hari, setiap individu,

keluarga dan kelompok masyarakat semakin tergantung pada pelayanan

kesehatan dasar yang semakin kompleks. Pada fase kehidupan setiap orang,

mulai dari janin hingga usia lanjut, baik perempuan maupun laki laki,

mempunyai risiko dan kebutuhan kesehatan yang unik. Mereka semua

bergantung pada berbagai upaya kesehatan, bukan saja untuk bertahan hidup

dari serangan penyakit mematikan (survival), untuk tumbuh dan berkembang

secara fisik, emosional dan intelektual (development), namun juga untuk

memperoleh perlindungan kesehatan (protection) agar dapat hidup sehat dan

produktif. Pada aspek penyediaan sarana pelayanan kesehatan, Pemerintah

telah berhasil membangun Puskesmas di setiap kecamatan, sampai saat ini

telah terdapat 8.548 Puskesmas, 22.337 Puskesmas. Pembantu yang didukung

dengan 6711 Puskesmas keliling Roda 4 dan 858 Puskesmas Keliling

Perahu/kapal. Di tingkat masyarakat telah tumbuh berbagai upaya kesehatan

bersumberdaya masyarakat sebagai wujud pemberdayaan masyarakat yaitu

sekitar 269.000 Posyandu, 52.000 Poskesdes dan 1000 Poskestren, ujar

Menkes.

Menurut Menkes, pelayanan kesehatan dasar harus terselenggara atau

tersedia untuk menjamin hak azasi semua orang untuk hidup sehat.

Penyelenggaraan atau penyediaan pelayanan kesehatan dasar ini harus secara

nyata menunjukkan keberpihakannya kepada kelompok masyarakat risiko

11

tinggi termasuk didalamnya kelompok masyarakat miskin. Bahkan lebih jauh

lagi, ruang lingkup pelayanan kesehatan dasar tersebut harus mencakup setiap

upaya kesehatan yang menjadi komitmen komunitas global, regional, nasional

maupun lokal.

Dr. Endang mengatakan, WHO Regional Meeting on Revitalizing

Primary Health Care di Jakarta pada Agustus 2008 menghasilkan rumusan

tentang perlunya melakukan 'Primary Health Care Reforms'. Intinya adalah

reformasi 'universal coverage'; 'service delivery'; 'public policy' dan

'leadership'. Revitalisasi PHC akan berdampak pada Puskesmas. Untuk itu,

Kementerian Kesehatan sedang dalam proses melakukan Revitalisasi

Puskesmas untuk penetapan fungsi Puskesmas yang dapat menjawab arah

kebijakan pembangunan kesehatan yang mengutamakan promotif dan

preventif dengan tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

Menurut Menkes ada 4 fungsi Puskesmas yang sejalan dengan fokus

pembangunan kesehatan yaitu sebagai pusat pembangunan wilayah

berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan

kesehatan masyarakat primer dan pusat pelayanan kesehatan perorangan

primer. Sedangkan pendekatan pelaksanaannya melalui 3 level of prevention

yaitu health promotion and specific protection, early detection and prompt

treatment,serta rehabilitation and disability limitation. Pada tingkatan

Puskesmas level 1 dan 2 yang lebih dominan, dimana untuk level 3 tetap

dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan fungsi Puskesmas. Sehingga

perlu adanya dukungan pada tingkatan rujukan atau pelayanan sekunder ,

dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit.

Berdasarkan aspek kelembagaan, Puskesmas adalah unit pelaksana teknis

dinas kesehatan kabupaten/kota dengan prinsip kewilayahan. Artinya

Puskesmas bertanggung jawab pada satu wilayah atau sebagian wilayah

12

kecamatan. Hal ini untuk menjamin rantai kesisteman tetap dalam wilayah

kabupaten/kota sesuai dengan prinsip desentralisasi, ujar Menkes.

Dalam aspek pembiayaan, sebagai UPT Dinas Kabupaten/kota,

sumber utama adalah dari APBD, akan tetapi karena masih besarnya

permasalahan kesehatan masyarakat maka Pemerintah akan memberikan

subsidi melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dipergunakan

untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan manajemen di dalam maupun di luar

gedung.

Tujuannya untuk memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan dan

manajemen Puskesmas dan jaringannya dalam rangka meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat. Sementara dalam aspek sumber daya manusia akan

dikeluarkan kebijakan tentang tenaga strategis yang meliputi dokter, bidan,

perawat, tenaga promosi kesehatan (yang mampu melakukan pemberdayaan

masyarakat), surveilans agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, kata

Menkes. Suksesnya pelaksanaan tugas Puskesmas perlu didukung jejaring

rujukan dan pembinaan karena Revitalisasi Puskesmas tidak akan berhasil

tanpa penguatan kabupaten/kota baik dinas kesehatan maupun rumah sakit.

Puskesmas sebagai UPT kabupaten/kota mendapat pelimpahan kewenangan

untuk melaksanakan tugas kabupaten/kota, tapi tidak berarti kabupaten/kota

tidak mempunyai tugas sama sekali, ujar Menkes.

Menkes mengatakan pembangunan kesehatan tidak akan berhasil

tanpa peran aktif dari semua pelaku pembangunan kesehatan, termasuk semua

jajaran baik insan Perguruan Tinggi maupun organisasi profesi, termasuk

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Menkes berharap Perguruan

Tinggi dan IAKMI dapat berperan aktif dan berkontribusi positif dalam

pembangunan kesehatan baik melalui masukan dan kajian ilmiah, input

13

tentang teknologi tepat guna, serta penyediaan SDM yang kompeten.

Tujuan Pembangunan Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat

kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa

dan negara Indonesia yang ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan

dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan

kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat

kesehatan yang optimal di seluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun

tujuan utama dari pembangunan kesehatan yaitu :

a) Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya

sendiri dalam bidang kesehatan

b) Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin

kesehatan.

c) Peningkatan status gizi masyarakat.

d) Pengurangan kesakitan (morbiditas) dan kematian (mortalitas).

e) Pengembangan keluarga sehat sejahtera

Hambatan dalam pembangunan kesehatan

Masalah lain yang diperhatikan adalah masalah kemiskinan di

Indonesia. Bila kita memperhatikan data terakhir dari BPS, berarti masih

terdapat sekitar 76.800.000 penduduk miskin di Indonesia. Seperti diketahui

kualitas pertumbuhan pembangunan suatu bangsa dapat dilihat juga dari Indeks

Kemiskinan Manusia (IKM). Menurut UNDP nilai IKM Indonesia dewasa ini

adalah 17,9 yang menduduki peringkat ke-33 dari 99 negara yang dinilai.

14

Dengan demikian masalah pembangunan di Indonesia masih sangat

kompleks. IPM Indonesia masih rendah dan IKM Indonesia juga masih tinggi.

Derajat kesehatan masyarakat sangat mempengaruhi IPM maupun IKM.

Meskipun pembangunan kesehatan yang telah kita laksanakan secara bertahap

dan berkesinambungan, telah berhasil meningkatkan status kesehatan

masyarakat dengan cukup bermakna, namun kita masih menghadapi berbagai

masalah dalam pembangunan kesehatan.

Masalah pokok yang dihadapi dewasa ini dan ke depan adalah :

Status kesehatan masyarakat masih rendah, terutama pada masyarakat

lapisan bawah atau masyarakat miskin. Dari data yang ada dapat dikemukakan

bahwa kematian bayi pada kelompok masyarakat termiskin adalah sekitar 3,5

kali lipat lebih tinggi dari kematian bayi pada kelompok masyarakat terkaya.

Belum lagi disparitas status kesehatan antar wilayah, yaitu antar antar

perdesaan dan perkotaan, antar daerah maju dengan daerah tertinggal/terpencil.

Angka kesakitan dan kematian karena penyakit infeksi atau menular

masih tinggi. Di lain pihak angka kesakitan penyakit degeneratif mulai

meningkat. Di samping itu kita juga menghadapi berbagai masalah kesehatan

akibat bencana. Oleh karenanya kita menghadapi beban ganda atau double

burden, bahkan “multiple burden” dalam pembangunan kesehatan.

Sementara itu perilaku masyarakat belum sepenuhnya mendukung

upaya pembangunan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Masalah pokok lainnya dalam pembangunan kesehatan adalah

pemerataan, keterjangkauan atau akses pelayanan kesehatan yang

bermutu/berkualitas masih rendah. Masalah akses pelayanan kesehatan oleh

masyarakat, dapat disebabkan karena geografi, ekonomi, dan ketidak-tahuan

masyarakat.

15

Berkaitan dengan masalah akses dan mutu pelayanan kesehatan,

masalah kurangnya tenaga kesehatan dan penyebarannya yang tidak sesuai

dengan kebutuhan di lapangan juga merupakan masalah yang pelik. Pelayanan

kesehatan di daerah tertinggal, daerah terpencil, dan daerah perbatasan masih

kurang dapat dilayani oleh tenaga kesehatan yang memadai, baik jumlah

maupun mutunya.

Kurangnya tenaga kesehatan, apalagi yang berkualitas seperti yang

diharapkan, sangat berkaitan dengan permasalahan yang lebih hulu lagi, yaitu

masalah pendidikan tenaga kesehatan. Dari laporan yang paling mutakhir yang

saya terima, pendidikan tenaga dokter termasuk dokter spesialis menghadapi

masalah yang sangat serius, yaitu kurangnya tenaga pendidik. Masalah serius

ini hanya dapat diatasi dengan kerjasama lintas sektor yang sinergis.

Masalah terakhir yang dikemukakan, mungkin pula dapat kita

kategorikan sebagai tantangan. Masalah tersebut berkaitan dengan kebijakan

desentralisasi dan otonomi daerah. Pembagian urusan antara berbagai jenjang

pemerintahan belum dapat ditetapkan secara tegas. Meskipun UU Nomor 22

tahun 1999 telah diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, namun pelaksanaannya belum dapat dirasakan, termasuk

dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah.

4. CONTOH KASUS

Ancaman HIV/AIDS di Indonesia

AIDS secara nyata ada di Indonesia dari pemeriksaan darah yang

sangat terbatas diketahui keberadaannya di 14 propinsi.Kasus pertama

ditemukan pada tahun 1987, dan 7 tahun kemudian (Maret 1994) dilaporkan

penderita AIDS berjumlah 55 orang, jumiah kumulatif HIV positif 213 orang,

tetapi menurut WHO diperkirakan jumiah sebenarnya sudah mendekati

35.000-50.000 orang, suatu peningkatan yang luar biasa banyaknya.

16

Serupa dengan pola penyebaran di negara-negara lain di Indonesia

juga muncul pertama kali diantara orang-orang homoseks; kemudian juga

muncul pada sekelompok kecil orang-orang berperilaku resiko tinggi, seperti

pecandu obat narkotik, para tunasusila serta pelanggannya. Namun akhirnya

penyakit fatal ini menyebar ke seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang

bulu, pria dan wanita; bahkan sudah ada wanita hamil bukan WTS yang

mengidap AIDS. Prosentase terbesar ditemukan pada kelompok usia produktif

(15-49 tahun): 82,9%, sedangkan cara penularan yang paling banyak adalah

melalui hubungan seksual (95.7%), yang terdiri dari heteroseksual 62,6%, pria

homo/biseksual 33,1%.

Dilihat dari jumlah kasus, masalah penularan HIV/AIDS di Indonesia

bisa dianggap masih sedikit. Narnun, yang harus di waspadai adalah :

cepatnya peningkatan jumlah orang yang terinfeksi, luasnya penyebarannya

(14 propinsi, semua kelompok sosial ekonomi dan makin cepatnya

pertambahan jumlah wanita yang terinfeksi dibandingkan dengan pria). Hal

ini merupakan ancaman terhadap pembangunan dan kehidupan bangsa

Indonesia. Angka kematian kasar (terutama dari kelompok usia produktif)

akan meningkat, harapan hidup akan menurun. Jumiah dan produktifitas

tenaga kerja akan menurun dengan dratis, yang secara langsung

mempengaruhi produktifitas dan pendapatan nasional. Biaya kesehatan

(langsung dan tidak langsung), serta anggaran yang dibutuhkan untuk

kesejahteraan sosial (keluarga yang kehilangan mata pencaharian, anak-anak

yatim piatu) sebagai dampak AIDS akan sangat meningkat. Hal tersebut akan

mempengaruhi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dalam PJP I dan

beban anggaran negara akan demikian besarnya untuk mengatasi masalah

HIV/AIDS, sehingga upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan program

pembangunan lainnya akan mengalami hambatan yang besar. Taraf infeksi di

negara-negara disekitar Indonesia seperti Australia, Filipina dan Singapura

pada saat ini sudah tinggi. Lalu lintas serta mobilitas manusia yang tinggi

17

antara Indonesia dan negara-negara tersebut merupakan ancaman dan

memungkinkan makin meningkatnya laju infeksi HIV/AIDS di Indonesia.

Reaksi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang negatif dalam bentuk

deportasi, stigmatisasi, diskriminasi, isolasi dan tindak kekerasan terhadap

para pengidap HIV/penderita AIDS di Indonesia, juga perlu diantisipasi dan

diredam sedini mungkin. Sasaran umum pembangunan jangka panjang ke-2

(PJP II) sebagaimana dinyatakan dalam GBHN adalah "Terciptanya kualitas

manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana

tenteram sejahtera lahir dan batin dalam tata kehidupan masyarakat bangsa

dan negara berdasarkan Pancasila dan suasana kehidupan bangsa Indonesia

yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antar sesama

manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan

lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa". Penyebaran

HIV/AIDS, keberadaan pengidap HIV/AIDS, bukan semata-mata masalah

kesehatan, tetapi mempunyai implikasi politik, ekonomi, sosial, etis, agama

dan hukum bahkan dampak secara nyata, cepat atau lambat menyentuh semua

aspek kehidupan bangsa dan negara. Hal ini mengancam upaya bangsa untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam rangka mengamankan jalannya pembangunan nasional, demi

terciptanya kualitas manusia yang diharapkan, perlu peningkatan upaya

penanggulangan HIV/AIDS, yang melibatkan semua sektor pembangunan

nasional melalui program yang terarah, terpadu dan menyeluruh. Untuk itu

disusunlah Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS yang komprehensif,

menyeluruh dan multi-sektoral sebagai berikut :

2.1 TUJUAN

Tujuan penanggulangan HIV/AIDS adalah untuk :

1. mencegah penularan virus HIV/AIDS

2. mengurangi sebanyak mungkin penderitaan perorangan, serta

dampak sosial dan ekonomis dari HIV/AIDS diseluruh Indonesia

18

3. menghimpun dan menyatijkan upaya-upaya nasional untuk

penanggulangan HIV/AIDS.

5. STRATEGI NASIONAL PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Strategi Nasional ini merupakan kerangka acuan dan panduan untuk

setiap upaya penanggulangan HIV/AIDS di lndonesia, baik oleh pemerintah,

masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), keluarga,

perorangan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian, donor dan

badan-badan internasional agar dapat bekerjasama dalam kemitraan yang

efektlif dan saling melengkapi dalam lingkup keahlian dan kepedulian

masing-masing.

Strategi Nasional ini disusun dengan sistematika :

Prinsip-prinsip dasar penanggulangan HIV/AIDS, Lingkup program,

Peran dan Tanggung jawab, Kerjasama lnternasional dan Pendanaan.

A. Prinsip-prinsip Dasar Penanggulangan HIV/AIDS.

1. Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan oleh masyarakat dan

pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dan pemerintah

berkewajiban untuk mengarahkan membimbing, serta menciptakan

suasana yang menunjang.

2. Setiap upaya penanggulangan harus mencerminkan nilai-nilai agama

dan budaya yang ada di Indonesia.

3. Setiap kegiatan diarahkan untuk mempertahankan dan meniperkukuh

ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta sistem dukungan sosial

yang mengakar dalam masyarakat.

4. Pencegahan HIV/AIDS diarahkan pada upaya pendidikan dan

penyuluhan untuk memantapkan perilaku yang tidak memberikan

kesempatan penularan dan merubah perilaku yang beresiko tinggi.

5. Setiap orang berhak untuk mendapat informasi yang benar untuk

melindung diri dan orang lain terhadap infeksi HIV/AIDS.

19

6. Setiap kebijakan, program, pelayanan dan kegiatan harus tetap

menghormati harkat dan martabat dari para pengidap HIV/penderita

AIDS dan keluarganya.

7. Setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS harus didahului

dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang

bersangkutan (informed consent). Sebelum dan sesudahnya harus

diberikan konseling yang memadai dan hasil pemeriksaan wajib

dirahasiakan.

8. Diusahakan agar peraturan perundang-undangan mendukung dan

selaras dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di semua

tingkat.

9. Setiap pemberi layanan berkewajiban memberikan layanan tanpa

diskriminasi kepada pengidap HIV/penderita AIDS.

B. Lingkup Program

Program Nasional Penanggulangan HIV/AIDS mempunyai tiga kepedulian

utama yang tak terpisahkan dan saling mengisi :

1. mengamankan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari

dampak negatif HIV/AIDS

2. menggerakkan kegiatan perorangan, keluarga dan masyarakat di

seluruh Indonesia untuk pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS

secara luas

3. menjamin pengobatan, perawatan dan pelayanan pendukung (support

services) yang secara teknis dapat dipertanggung jawabkan, manusiawi,

berkeadilan dan tidak diskriminatif bagi mereka yang hidup dengan dan

yang meninggal karena AIDS serta lingkungan terdekatnya (keluarga,

teman sekerja dan sepergaulan).

Hal ini membutuhkan serangkaian kegiatan yang dapat dilaksanakan

oleh pemerintah, lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok non-

20

pemerintah termasuk organisasi masyarakat dan lembaga swadaya

masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi sosial

budaya masyarakat setempat. Perjalanan penyakit dari saat sebelum infeksi

sampai kematian membutuhkan intervensi beraneka ragam. Untuk itu,

lingkup program yang utama adalah sebagai berikut :

Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

Kegiatan ini bertujuan untuk :

a. melaksanakan pendidikan dan memberikan informasi yang

tepat dan benar tentang HIV/AIDS kepada masyarakat luas

agar dapat mengembangkan sikap dan perilaku positif untuk

melindungi dirinya dan orang lain dari penularan HIV;

b. mengembangkan jiwa dan semangat saling membantu dan non

diskriminasi terhadap para mengidap HIV/penderita AIDS serta

lingkungannya yang terdekat : isteri/suami, keluarga, teman

sekerja dan sepergaulan;

c. memberikan penjelasan luas tentang Kebijaksanaan dan

Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia

serta pelaksanaannya sesuai situasi dan kondisi setempat.

Kelompok sasaran KIE adalah :

a. Masyarakat Umum :

Masyarakat umum perlu dibekali dengan informasi dasar

tentang HIV/AIDS yang pada hakekatnya sama untuk semua orang,

mencakup cara-cara penularan, kemungkinan dampaknya (bagi

perorangan, keluarga dan bangsa), cara-cara pencegahan untuk

rnelindungi diri dan orang lain. lnformasi dasar tersebut perlu

keanekaan dalarn metoda dan penekanan tertentu agar sesuai untuk

21

rakyat Indonesia yang beraneka ragam keadaan sosial budayanya.

Kelompok-kelompok masyarakat dan LSM berperan khusus dan

sangat penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat luas

akan pendidikan dan informasi yang tepat dan benar.

b. Petugas kesehatan (pemerintah, swasta dan masyarakat)

Petugas kesehatan mempunyai peran majemuk dan

menentukan dalam program penanggulangan HIV/AIDS yang meliputi

: pemberian informasi dasar tentang penularan dan penyebaran HIV

serta cara pencegahannya, pemeriksaan untuk deteksi dini, motivasi

pasien untuk pemeriksaan HIV sukarela dan melakukan konseling

yang tepat. Selain itu, mereka juga harus melaksanakan kewaspadaan

(universal precautions) dalam perawatan penderita untuk melindungi

dirinya dan penderita lain. Untuk itu mereka secara khusus perlu

mendapat latihan dan dibekali dengan informasi yang tepat.

c. Perorangan dan Lembaga-lembaga

Perorangan/lembaga-lembaga yang mempunyai peranan

khusus dan penting dalam gerakan pendidikan pencegahan HIV/AIDS

misainya, para guru dan pemimpin/pemuka-pemuka agama dan

masyarakat, lembaga keagamaan dan media massa.

d. Wanita dan remaja

Wanita dan remaja penting sekali baik sebagai anggota

masyarakat yang dalam hidup sehari-hari rawan terhadap penularan

HIV/AIDS tetapi juga berpotensi sebagai pendidik dan motivasi yang

sangat ampuh.

e. Orang beresiko tinggi

22

Orang-orang yang pekerjaan atau gaya hidupnya menyebabkan

mereka menghadapi kemungkinan resiko lebih tinggi untuk ketularan

dan menularkan HIV seperti misalnya : para tuna susila, pasangan dari

suami/isterinya, pecandu narkotika suntikan dan orang-orang tertentu

yang karena pekerjaannya menyebabkan dia terpisah dari keluarga

untuk waktu lama dan melibatkan diri dalam hubungan seksual dengan

"pasangan sementara".

f. Para pergidap HIV dan penderita AIDS.

Para pengidap HIV dan penderita AIDS penting untuk diberi

pengetahuan tentang hidup dengan penyakitnya dan cara-cara untuk

mencegah penularan kepada orang lain.

C. Tindakan Pencegahan

a. Tujuan utama kegiatan dalam lingkup program tindakan pencegahan

ini adalah : menjamin tersedianya peralatan, pelayanan, informasi dan

dukungan untuk setiap orang yang ingin melindungi dirinya dan orang

lain terhadap penularan HIV. Kegiatan lingkup ini merupakan tindak

lanjut dari program Komunikasi lnformasi Edukasi yaitu untuk

membantu orang melangkah dari "mengerti" kepada "berbuat".

Kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,

organisasi masyarakat dan badan internasional terkait mutlak

dibutuhkan.

b. Kaitan yang erat antara penyakit hubungan seksual (PHS) lainnya

dengan kepekaan terhadap infeksi HIV telah terbukti di seluruh dunia.

Karena itu identifikasi dan pengobatan PHS merupakan aspek yang

sangat penting dalam strategi nasional penanggulangan HIV/AIDS.

c. Salah satu tindakan yang penting untuk pencegahan penularan virus

HIV adalah pemeriksaan darah setiap donor, agar darah yang

23

ditranfusikan bebas "HIV". Bilamana ternyata ada yang HIV positif,

donor yang bersangkutan berhak untuk diberitahukan disertai

konseling yang tepat.

Berbagai permasalahan seperti meningkatkan kemampuan dan

ketrampilan wanita untuk mendiskusikan serta ber "negoisasi" tentang hal-

hal yang berkaitan dengan hubungan seksual, perlindungan anak-anak

terhadap eksploitasi seksual, penyediaan dan pemanfaatan kondom dan

lain-lain, merupakan unsur-unsur penting dalam pelaksanaan yang efektif

dari kebijaksanaan ini, karena masalahnya sangat kompleks dan sensitif,

maka penelitian dari kegiatan penanggulangan harus berjalan bersama dan

saling mendukung.

D. Peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat

Efektivitas upaya nasional untuk menanggulangi ancaman HIV/AIDS

di Indonesia tergantung pada kerjasama semua pihak. Rencana yang rinci

dan tanggung jawab operasional akan dikembangkan untuk masing-masing

kegiatan namun secara garis besar pembagian tugas dan tanggung jawab

adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah

a. Tingkat Pusat

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua

Komisi dibantu oleh beberapa Menteri sebagai Wakil Ketua dan Anggota,

mengkoordinasikan penyusunan rencana kebijakan nasional tentang

pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia dengan titik

berat pada ketahanan keluarga.

Tugas dan tanggung jawab Komisi Nasional Penanggulangan

HIV/AIDS secara rinci adalah :

1) membina dan menyediakan layanan teknis dan layanan sosial

yang dibutuhkan program penanggulangan HIV/AIDS berada di

luar jangkauan/kemampuan masyarakat

24

2) bekerjasama dengan para mitra dalam upaya penanggulangan

HIV/AIDS, dengan mengembangkan petunjuk-petunjuk yang

tepat untuk menjamin pengelolaan kasus dan pelayanan langsung

yang merata dan berkualitas, sesuai kebutuhan

3) mengembangkan dan memelihara lingkungan dan tata cara kerja

yang mendorong, memudahkan dan mendukung kegiatan

penanggulangan HIV/AIDS yang kreatif dan bertanggung jawab

dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat dan lembaga non

pemerintah.

2. Masyarakat

Rumah tangga dan keluarga

Keluarga merupakan unit sosial yang sangat penting untuk

mengembangkan pola perilaku yang sehat dan bertanggung jawab dan

yang memberikan pelayanan dan dukungan pertama dan utama bagi

mereka yag hidup dengan HIV/AIDS.

Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat perlu ditingkatkan

ketahanannya dengan meningkatkan dan memantapkan peran serta

fungsi-fungsi keluarga agar ikut bertanggung jawab membina

anggotanya untuk mencegah penularan HIV/AIDS serta tidak bersikap

diskriminatif terhadap pengidap HIV/serta penderita AIDS.

6. Cakupan pelayanan air bersih melalui perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Mahakan di Kutai Kertanegara (Kukar) hingga tahun ini masih belum mencapai target millennium Development Goals.

Hingga April 2013, cakupan pelayanan PDAM belum mencapai 50% dari jumlah penduduk Kukar. Padahal, target (MDGs) 2015 adalah sebesar 80% untuk perkotaan dan 60% di wilayah pedesaan.

Hal tersebut diungkap Sekretaris Badan Pengawas PDAM Tirta Mahakan Akhdar Rivai saat membuka Rakor Pengawasan Internal Pelayanan Air Bersih PDAM Tirta Mahakan, Selasa (03/09) lalu, di Kota Bangun

25

Menurut Akhdar, belum tercapainya target disebabkan karena factor internal yang menyangkut kendala teknis dari operasional PDAM, serta factor eksternal yang berhubungan dengan masyarakat dan kondisi alam.

“oleh karena itu, PDAM sebagai BUMD dapat meningkatkan kualitas pengelolaan secara professional, dengan menerapkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan fungsi social,” ujar Akhdar yang juga Kabag Administrasi Perekonomian Sutkab Kutai Kartanegara (Kukar) itu.

Terkait rakor yang digelar tersebut, menurut akhdar kegiatan ini penting dilaksanakan untuk menampung saran dan kritikan sebagi dasr tindakan selanjutnya guna meningkatkan kualitas pelayanan PDAM kepada masyarakat.

Sementara dikatakan Direktur Utama PDAM Tirta Mahakam, Fathoni Rozaki, pelayanan air bersih bukan hanya menjadi tanggung jawab PDAM, namun juga menjadi tanggung jawab bersama.

“tanpa partisipasi dari stakeholder terkait, PDAM sulit untuk maju. Kami jauh dari kata baik apalagi sempurna, untuk itu rector ini sangat penting guna memperbaiki pelayanan kami ,” demikian katanya.

Kegiatan Rakor Pengawasan internal pelayanan air bersih PDAM tirta Mahakam di kota bangun merupakan Rekor tahap II yang di gelar bagian administrasi perakonomian Setkab Kutai Kartanegara.

Rekor ini di ikuti perwakilkan masyarakat atau para pelanggan PDAM di wilayah hulu Mahakam, tokoh masyarakat, LSM, kepala cabang dan ranting PDAM Tirta Mahakam wilayah hulu, serta aparat kecamatan di wilayah pelayanan PDAM bagian hulu seperti Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Wis, Muara Muntain dan Kota Bangun.

26

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan kesehatan menurut Sistem Kesehatan Nasional adalah masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan sehat, berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), mempunyai kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata dalam wilayah kesatuan Negara RI yang kuat,hal ini lebih tepat tergambar sebagai tujuan pembangunan kesehatan.

Kesehatan adalah pilar utama pembangunan dan merupakan hak dasar setiap

warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan kesehatan

adalah untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan memprioritaskan

pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Adapun strategi kementrian kesehatan, untuk mencapainya adapun visi dan missi

6 strategi untuk mencapai visi dan misi diantaranya melalui:

Pemberdayaan masyarakat swasta, madani melalui kerjasama nasional

dan global.

Pemerataan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Peningkatan pembiayaan kesehatan

Peningkatan penggunaan daya guna SDM secara merata

Selain itu adapula pencegahan yang dilakukan pemerintah agar terhindar dari

berbagai penyakit seperti penyakit, HIV, kolera, mers dll.

27

DAFTAR PUSTAKA

Http://www.gizikia.depkes.go.id/. Di unduh pada tanggal 17 Desember 2014

Http://ibuhamil.com/diskusi-umum/826-angka-kematian-bayi-masih-

tinggi.html#ixzz3M7mmTrDp. Di unduh pada tanggal 17 Desember 2014

repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22250/5/Chapter%20I.pdf. Di unduh pada

tanggal 17 Desember 2014

http://www.depkes.go.id/article/print/849/pembangunan-kesehatan-berbasis-preventif-dan-promotif.html. Di unduh pada tanggal 17 Desember 2014

http://www.spiritia.or.id/art/bacaart.php?artno=1060&gg=1. Di unduh pada tanggal 17 Desember 2014

http://www.kutaikartanegara.com/news.php?id=4085. Di unduh pada tanggal 17 Desember 2014

Hamdan,dkk. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

28