Strategi Pembinaan KerukunanUmat Beragama

Materi 2

DIKLAT SUBSTANTIF

PENGGERAK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DI WILAYAH KERJA

Widyaiswara Muda

Balai Diklat Kegamaan Bandung

Firman Nugraha

Memahamai landasan kerukunan di Indonesia

Strategi implementasi pembinaan kerukunan di Indonesia

Pemberdayaan FKUB

Tujuan

Landasan Kerukunan

Materi Pokok I Pluralisme

Multikulturalisme

PLURALISME:

John Hicks: Pluralisme, anggapan bahwa kebenaranmerupakan hal kolektif diantara semua agama

Oxford Dictionary: The Principle that These different groups can live together in peace in one society.

Ali Rabbani: Pluralisme sebagai kehidupan bersamasecara rukun dan tetap dalam keyakinan kebenaranmasing-masing.

PLURALISME –MULTIKULTURALISME?

MULTIKULTURALISME

Rob Reich, multikulturalisme deskriptif dan normatif.

Multikulturalisme deskriptif, kenyataan sosial yang mencerminkan adanya kemajemukan.

Multikulturalisme normatif berkaitan dengan dasar-dasar moral, yaitu adanya ikatan moral dari parawarga dalam lingkup negara/bangsa untukmelakukan sesuatu yang menjadi kesepakatanbersama.

H. M. Atho’ Muzhar:

Gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikapan dantindakan, oleh masyarakat su-atu negara, yang majemukdari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namunmempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangatkebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaanuntuk mempertahankan kemajemukan tersebut.

Multikulturalisme mendorong untuk:

Membagi pergerakan budaya menjadi dua.

ruang publik yang terbuka bagi seluruh etnis/kelompok/umatuntuk mengekspresikan dirinya dalam suatu tatanan budayabersama.

ruang privat, yang digunakan oleh masing-masingetnis/kelompok/umat mengekspresikan budayanya secaraleluasa.

Mengembangkan kebanggaan sebagai satu bangsa dan satunegara.

Menghargai dan menghormati hak-hak sipil, termasuk hak-hakkelompok minoritas.

Kesatuan dlm Keragaman:

Terbentuknya Wadah Integratif

Eksistensi Ciri Lokal

Terwujudnya Kontrak Sosial

Dukungan Antar Kelompok

Tumbuhnya Format Kearifan Sosial

Adanya Alternatif Integratif

MEMBANGUN SEMANGAT MULTIKULTUR

Kerjasama dlm Kemajemukan

Kesadaran Interdependensi

Terbentuknya Wadah Paguyuban

Terbentuknya org Profesi

Unit-unit Pemerintahan Desa

Aktivitas Kenegaraan

Model dan StrategiKerukunan

Materi Pokok IIPancasila di Indonesia

Laicite di Francis

MENCARI MODEL KERUKUNAN

PANCASILA

Model of living togetherness in Indonesia

Bukan negara agama sekaligus bukan negarasekuler

LAICITE

Francis Sekuler, memisahkanagama dan negara

Negara tidak mengakuiapapun bentuk agama

Negara menjaga kebebasanberagama dan berfikir

Melidungi setiap pemelukbukan dasar metafisik, melainkan memelihara hakindividu.

Indonesia

Agama menjadi wilayahpublik

Pengakuan agama diaturundang-undang

Negara turut membiayaiacara keagaman danpebangunan saranaagama termasuk aturanperibadatan

Francis

Agama merupakanprivate area

Atheis diakui

Netral terhadap agama dan keuangannya

UUD 1945 (Pasal 28E memberi penegasan, bahwa: (1) “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilihpendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilihkewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara danmeninggalkannya, serta berhak kembali”; dan (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikirandan sikap, dan hati nuraninya)

UU No.1/pnps/ Tahun 1965 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1969 no 39 tahun 1999 ttg HAM

UU no 23 tahun 2006 ttg adminduk

UU no 7 tahun 2012 ttg penanganan konflik sosial

Intervensi Negara thd PemelukanAgama

Diantaranya:

Penetapan Presiden no 1 tahun 1965 ttg pencegahanpenyalahgunaan dan/atau penodaan agama

Keputusan Jaksa Agung RI nomor Kep-108/J.A/5/1984 tentangpembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran KepercayaanMasyarakat

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negerinomor 8 dan 9 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepaladaerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunanumat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umatberagama dan pendirian rumah ibadah

Pemerintahdan pembinaan kerukunan

Memberdayakan institusi keagamaan

Membimbing umat beragama

Melayani dan memudahkan urusan ibadah penganut agama

Tidak mencampuri urusan dogma/aqidah sesuatu agama

Melindungi agama dari penodaan

Mendorong dialog dan kerjasama antar majlis dan org keagamaan

Mengembangkan wawasan multikultural

Fungsionalisasi local wisdom

Melakukan mediasi pada anggota masy yang dilanda konflik

Strategi

Pemberdayaan FKUB

Materi Pokok III

Forum Kerukunan Umat Beragama adalah wadah para pemuka agama yang bertujuan untuk memelihara kerukunan umat beragama di daerah,

Perlu pedoman organisasi dan tata kerja yang ditetapkan pada masing-masing daerah sesuai dengan tingkatannya.

Kongres FKUB II se-Indonesia sepakat untuk melakukan penyempurnaan rumusan keputusan kongres I FKUB se-Indonesia di Cipanas tahun 2007, rakornas FKUB se-Indonesia di Bandung tanggal 6-8 Agustus 2008 dan lokakarya FKUB se-Indonesia di Bogor Maret tahun 2009.

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

FKUB kabupaten/kota memberikan Saran dan Pendapat dalam merumuskan kebijakan umum pembangunan, pemeliharaan dan pemberdayaan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan kepada Bupati/Walikota.

Memfasilitasi hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan majelis-majelis agama.

Melakukan dialog antar umat beragama untuk memelihara kerukunan sesuai dengan tingkatannya.

Menampung aspirasi di kalangan umat beragama yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menyalurkan aspirasi umat beragama kepada Pemerintah Daerah dan Pusat Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan

kerukunan. Membantu Pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan

dengan kerukunan umat beragama. Memberikan Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat dan pertimbangan izin

tempat ibadat sementara

Fungsi FKUB kabupaten/kota

Struktur FKUB Provinsi, Kabupaten, Kota, terdiri dari : Dewan Penasehat, Pengurus dan anggota,

Pengurus dipilih berdasarkan musyawarah mufakat oleh anggota FKUB,

Anggota merupakan wakil pemuka agama yang mewakili majelis-majelis agama,

Pengurus dan anggota dikukuhkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai tingkatannya

STRUKTUR ORGANISASI

Teknik Penyusunan StrukturOrganisasi

Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.

Jumlah anggota FKUB provinsi paling banyak 21 orang danjumlah anggota FKUB kabupaten/kota paling banyak 17 orang.

Komposisi keanggotaan FKUB provinsi dan kabupaten/kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkanperbandingan jumlah pemeluk agama setempat denganketerwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang adadi provinsi dan kabupaten/kota.

FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakilketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Dewan Penasehat berfungsi sebagai fasilitator dan mitra pengurus KUB dalam membangun, memelihara dan memberdayakan kerukunan umat beragama

Dewan Penasehat bertanggung jawab untuk penyediaan anggaran bagi kelangsungan program kerja FKUB serta menjadi fasilitator bagi FKUB agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Dewan Penasehat mengadakan rapat dengan Pengurus FKUB sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan.

Ketua Dewan Penasehat dapat melimpahkan pelaksanaan tugasnya kepada wakil ketua Dewan Penasehat.

DEWAN PENASIHAT

Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pasal 7 ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan :

Ketua adalah Wakil Gubernur;

Wakil Ketua adalah Kakanwil Kementerian Agama;

Sekretaris adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya dimasing-masing Provinsi;

Anggota Dewan Penasehat adalah Pimpinan Instansi terkait

DEWAN PENASIHAT PROPINSI

STRATEGI PENINGKATAN DAN PEMBERDAYAAN FKUB

Teknik Penyusunan Struktur Organisasi

Rencana Program

Penyelenggaraan Kegiatan

Teknik Kerja sama antar Lembaga

Strategi Dialog

Strategi Tampung Aspirasi

Strategi Penyaluran Aspirasi

Strategi Sosialisasi

Terimakasih

Semoga Berhasil

Andreas Anangguru Yewangoe (2009) Agama dan kerukunan. Jakarta: BPKGunung Mulia

Bashori A. Hakim (2008) Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui DialogPengembangan Wawasan Multikultural. Jakarta: Puslitbang KehidupanBeragama

Muhamad Ridwan Lubis (2006) Meretas wawasan dan praksis kerukunanumat beragama di Indonesia dalam bingkai masyarakat multikultural. Jakarta:Puslitbang Kehidupan Beragama

Olah Herbert Schumann (2003) Agama dalam dialog: pencerahan,pendamaian, dan masa depan. Jakarta : BPK Gunung Mulia

---------- (2006) Menghadapi Tantangan, Memperjuangkan Kerukunan. Jakarta:BPK Gunung Mulia.

Weinata Sairin (2006) Kerukunan umat beragama pilar utama kerukunanberbangsa: butir-butir pemikiran. Jakarta : BPK Gunung Mulia.

Buku terkait