strategi pengembangan kelembagaan pengelolaan …digilib.unila.ac.id/57621/3/tesis tanpa bab...

STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DAERAH PERMUKIMAN KUMUH KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS KELURAHAN KEMANG AGUNG KECAMATAN KERTAPATI

DAN KELURAHAN 11 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU II KOTA PALEMBANG)

(Tesis)

Oleh

AGUNG BAHARI

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

2019

ABSTRAK

STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH PERMUKIMAN KUMUH KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS KELURAHAN KEMANG AGUNG KECAMATAN

KERTAPATI DAN KELURAHAN 11 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU II KOTA PALEMBANG)

Oleh

AGUNG BAHARI

Permukiman kumuh di perkotaan identik dengan masyarakat yang tidak

disiplin lingkungan dan minimnya fasilitas pengelolaan sampah menjadi suatu fenomena yang harus segera ditangani. Pengelolaan persampahan dan lembaga yang menangani pengelolaan persampahan secara umum belum optimal, jika ditinjau dari komponen organisasi, peraturan, pembiayaan dan sumber daya manusia. Pengelolaan sampah terpadu yang sifatnya meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan sangat dibutuhkan yaitu dengan upaya melibatkan partisipasi masyarakat antara lain melalui program 4R, Penelitian ini bertujuan menentukan rancangan pengembangan tatanan kelembagaan yang kompatibel dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan sampah dan mengembangkan mekanisme tatanan kelembagaan pasar dan non pasar dalam pengelolaan sampah di lokasi penelitian, baik melalui kelembagaan pasar maupun non pasar. Pendekatan penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi survei data primer dan data sekunder. Variabel dalam penelitian ini responden dari Kepala Keluarga dan responden dari ketua RT/RW/Lurah. Teknik analisis data yaitu analisis statistik deskripsif frekuensi, dan analisis SWOT. Hasil penelitian rancangan strategi membentuk kelembagaan swakelola, memberikan dana bantuan pinjaman, mengadakan bimbingan teknis, sosialisasi, menyediakan sarana dan prasarana, membuat Kebijakan Publik, memberikan Reward, memberikan pelatihan, sosialisasi berkala dengan FGD, pendekatan jemput bola dan Mekanisme tatanan kelembagaan sosialisasi, Bimtek, pemberian sarana penunjang, implementasi, produk, pengawasan. Kata kunci : Kebijakan, Kelembagaan, Pemukiman kumuh, reduce (mengurangi),

reuse (menggunakan kembali), recycle (daur ulang), replace (mengantikan). Sampah dan Strategi.

ABSTRACT

STRATEGY FORINSTITUTIONALDEVELOPMENTOF MANAGEMENT OF WASTE SETTLEMENT AREA AND GARBAGE IN PALEMBANG CITY

(Case Study of KemangAgungSubdistrict, KertapatiSubdistrict and 11 Ulu Subdistrict, Seberang Ulu Ii District, City of Palembang)

By

AGUNG BAHARI

Some Urban slums are identical with people who are not environmentally disciplined and the lack of garbage management facilities is a phenomenon that must be addressed quickly. garbage management and institutions that handle garbage management in general are not optimal, when viewed from organizational, regulatory, financing and human resources components. Integrated garbage management that minimizes the amount of garbage produced is needed, namely by involving community participation, among others, through the 4R programs. This study aims to determine the design of institutional arrangements that are compatible with local communities in garbage management and develop mechanisms for market and non-market institutional arrangements in garbage management in research locations, both through market and non-market institutions. The approach of this research is descriptive qualitative and quantitative. Data collection methods used in this study include surveys of primary data and secondary data. The variables in this study were respondents from the Head of the Family and respondents from the head of RT / RW / Lurah. Data analysis techniques are frequency descriptive statistical analysis, and SWOT analysis. The results of the study are designed to form a self-managed institution, provide loan assistance, hold technical guidance, socialize, provide facilities and infrastructure, make Public Policy, provide rewards, provide training, periodic socialization with FGDs, pick up the ball and mechanism for socialization, Bimtek, provision of supporting facilities, implementation, products, supervision.

Keywords: Policy, Institution, Slums, reduce (reduce), reuse (recycle), recycle (recycle), replace (replace). Garbage and Strategy.

STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SAMPAH DAERAH PERMUKIMAN KUMUH KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS

KELURAHAN KEMANG AGUNG KECAMATAN KERTAPATI DAN KELURAHAN 11 ULU KECAMATAN SEBERANG ULU II KOTA PALEMBANG)

Oleh

AGUNG BAHARI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER SAINS

pada

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan

Program Pascasarjana Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG

2019

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bengkulu pada Tanggal 26 Januari 1989, anak ke Empat dari 6 bersaudara dari Bapak H. Soeherman (Alm) dan Ibu Hj. Zainab

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 309 Palembang pada Tahun 2001. Sekolah Menengah pertama Negeri 10 Palembang. Sekolah Menengah Atas Nurul Iman Palembang pada Tahun 2007. Pendidikan Sarjana Strata 1 pada Universitas Indo Global Mandiri Palembang Tahun 2013.

Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada program Studi Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Lampung dan dinyatakan lulus pada Tanggal 24 Mei 2019.

Karya Tesis ini Kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua Saya yang sangat Saya sayangi Buya H. Soeherman (Alm) dan Umi H. Zainab yang selalu membimbing dan mendidik dari kecil untuk selalu taat beribadah dan tekun mencari ilmu, dan telah banyak membantu dalam do’a, semangat dan materi dll.

2. Istri Tercinta dr. Siti Aisyah yang selalu memberikan Suport hingga saya dapat meneyelesaikan pendidik Magister Ilmu Lingkungan

3. Mertua yang mendoakan H. Muhammad Ali dan Hj. Ruaidah 4. Berserta saudara-saudaraku yang selalu mendukung.

SANWACANA

Alhamdulillahi Robbil Alamiin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas

limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul

“Strategi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Sampah Daerah Permukiman Kumuh

Kota Palembang : Studi kasus Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati dan

Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang”

Tesis ini dibuat untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Magister Sains pada Program

Studi Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D. selaku Direktur Program Pascasarjana

3. Ibu Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt. Wakil Direktur Bidang Akademik,

Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. Selaku Wakil Direktur Bidang Umum Universitas

Lampung.

5. Bapak Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu

Lingkungan Universitas Lampung dan selaku pembimbing utama atas kesediaannya

untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.

6. Ibu Dr. Eng. Dewi Agustina Iryani, S.T., M.T. selaku pembimbing kedua atas

kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian

tesis ini.

7. Bapak Dr. Erdi Suroso, S.T.P., M.T.A. selaku penguji utama atas kesediaanya untuk

memberikan masukan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.

8. Bapak Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si. selaku penguji kedua atas kesediaanya untuk

memberikan masukan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini.

9. Seluruh dosen Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung

yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan telah mendidik penulis.

10. Bapak dan Ibu staf administrasi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung.

11. Bapak Dr. Marzuki Ali Selaku Pimpinan UIGM Palembang

12. Bapak Ir. Yuwono Aris, M.T.

13. Kepala Dinas, jajaran staf, dan analis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Palembang

14. Seluruh Jajaran KESBANGPOL Kota Palembang.

15. Camat Kertapati dan Camat SU II beserta Staff Kecamatan.

16. Lurah Kemang Agung dan Lurah Sebelas Ulu beserta Staff Kelurahan

17. LKM dan RT/RW Kelurahan Kemang Agung dan Sebelas Ulu

18. Keluarga besar Bapak Effendi dan Ibu Gusnidar yang telah memberikan kemudahan

fasilitas kos selama kuliah.

19. Teman-temanku Group Spur, Pak Anta Sastika, Kak Rizal Chaniago, Imron, Kang Zenal

Mutaqim, Bily, dan Mbak Acha

20. Rekan-rekan MIL angkatan 2015, kak Rendra, Pak Puja, Bang William, Kang Zenal,

Imron, Bu Riri, dan Mas Ari dan angkatan 2014, Bu Agustin, Mbak Sefta, Pak Heppyan,

Bu Ummu dan Desma.

21. Sahabatku Febriansyah, Didit, Olom, dan Seluruh Karyawan CV. Habitat Spasial.

22. Pihak-pihak yang telah membantu Penulis selama menyusun tesis ini yang tidak dapat

disebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, Juni 2019

Agung Bahari

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI………………………………………………………………... i

DAFTAR TABEL…………………………………………………………... viii

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………….. x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang………………………………………………………………. 1

1.2 Rumusan Masalah…………………………………………………………… 5

1.3 Tujuan………………………………………………………………………... 5

1.4 Kerangka Pemikiran…………………………………………………………. 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kondisi Umum Wilayah Penelitian………………………………………….. 8

2.2 Kondisi Eksisting Sebaran Sarana Persampahan……………………………. 12

2.3 Persoalan Sampah Sebagai Publik Bad……………………………………… 12

2.4 Kegagalan Institusi Pasar dalam Pengelolaan Public Bad……………….….. 13

2.5 Institusi Non Pasar Sebagai Jasa Penengah Kelembagaan Pasar…………… 14

2.5.1 Pemerintah Sebagai Institusi Publik dalam Pengelolaan Public

Bad…………………………………………………………………

14

2.5.2 Institusi Lokal Sebagai Public Bad………………………………... 15

2.5.3 Kinerja Social Capital……………………………………………... 16

2.5.4 Perancangan Pengembangan Institusi Lokal Berbasis Social

Capital……………………………………………………………...

16

2.6 Persampahan………………………………………………………………… 17

2.6.1 Definisi Sampah…………………………………………………… 17

2.6.2 Jenis-jenis Sampah………………………………………………… 18

2.6.3 Komposisi, Karakteristik dan Timbulan Sampah…………………. 18

2.6.4 Definisi Permukiman Kumuh……………………………………... 19

2.6.5 Karakteristik Permukiman Kumuh……………………………….. 21

ii

2.6.7 Persampahan di Permukiman Kumuh……………………………... 21

2.7 Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan

Kawasan Permukiman………………………………………………………

22

2.8 Pengelolaan Persampahan Kota…………………………………………… 23

2.8.1 Aspek Teknik Operasional………………………………………… 24

2.8.2 Aspek Organisasi………………………………………………… 25

2.8.3 Aspek Pembiayaan………………………………………………… 26

2.8.4 Aspek Peraturan…………………………………………………… 27

2.8.5 Aspek Peran Serta Masyarakat……………………………………. 27

2.9 Strategi Pengembangan……………………………………………………… 28

2.9.1 Kelembagaan Lingkungan………………………………………… 29

2.9.2 Pengembangan Kelembagaan…………………………………….. 29

2.9.3 Metode-metode Pengelolaan Persampahan……………………….. 30

2.10 Analisi SWOT……………………………………………………………….. 36

2.10 Analisis Lingkungan Internal……………………………………… 36

2.11 Anlaisis Lingkungan Eksternal…………………………………… 37

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian……………………………………………………….. 38

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian……………………………………………… 39

3.3 Teknik Penarikan Sampel…………………………………………………… 39

3.4 Jenis dan Sumber Data……………………………………………………… 41

3.4.1 Jenis Data………………………………………………………… 41

3.4.2 Sumber Data……………………………………………………… 41

3.5 Metode Pengumpulan Data………………………………………………… 42

3.5.1 Kuesioner………………………………………………………… 42

3.5.2 Wawancara………………………………………………………… 43

3.6 Metode Analisis Data………………………………………………… 44

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif Frekuensi…………………………… 44

3.6.2 Analisis SWOT…………………………………………………… 45

3.6.2.1 Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal…….. 46

3.6.2.2 Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Faktor

iii

Eksternal……………………………………………… 46

3.6.2.3 Evaluasi Keterkaitan Faktor Internal dan Faktor

Eksternal………………………………………………

48

3.6.2.4 Faktor Kunci Keberhasilan dan Peta

KekuatanOrganisasi……………………………………

………..

50

3.6.2.5 Formulasi Strategi…………………………………….. 53

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden Kelurahan 11 Ulu………………………………… 54

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia……………………… 54

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin…………… 55

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir……… 55

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pekerjaan Suami… 56

4.1.5 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Pendapatan………………… 57

4.1.6 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga… 58

4.1.7 Karakteristik Penduduk Berdasarkan Status Kepemilikan Rumah... 59

4.1.8 Karakteristik Penduduk Dalam Membuang Sampah Sesuai

Jenisnya……………………………………………………………

59

4.1.9 Karakteristik Pengetahuan Responden Terhadap Pentingnya

Pengelolaan………………………………………………………..

60

4.1.10 Karakteristik Responden Dalam Mengelola Sampah……………... 66

4.1.11 Karakteristik Operasional Angkutan Sampah di Lokasi Penelitian.. 67

4.1.12 Pembiayaan Masyarakat dalam Membayar Retribusi Sampah 69

4.1.13 Peran Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Dalam Mengelola

Sampah……………………………………………………………..

69

4.1.14 Sarana dan Prasarana……………………………………………… 73

4.1.15 Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga……………………………………………………………..

77

4.1.16 Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga……………………………………………………………..

83

4.2 Analisis Tingkat Urgensi Faktor Internal dan Ekternal……………………... 91

iv

4.2.1 Analisis Faktor Lingkungan Internal……………………………… 91

4.2.2 Analisis Faktor Lingkungan External……………………………... 93

4.3 Hasil Penilaian Responden Terhadap Tingkat Urgensi Faktor Internal dan

Eksternal Kelurahan 11 Ulu…………………………………………………

94

4.4 Penentuan Hasil Penilaian Responden Terhadap Keberhasilan Internal dan

Eksternal Kelurahan 11 Ulu…………………………………………………

97

4.5 Input Prioritas Faktor Internal dan Eskternal sebagai Faktor Keberhasilan..... 100

4.6 Peta Kekuatan Organisasi……………………………………………………. 101

4.7 Strategi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan ………… 103

4.7.1 Pertimbangan Dalam Membentuk Kelembagaan Pengelolaan

Sampah Swakelola………………………………………………...

103

4.7.2 Strategi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan

di Kelurahan 11 Ulu………………………………………………..

103

4.7.2.1 Strategi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan

Persampahan di Kelurahan 11 Ulu dengan

Memanfaatkan Kekuatan dan Peluang………………

104



Memanfaatkan Kelemahan dan Peluang………………

106



Memanfaatkan Kekuatan dan Ancaman………………

108

4.7.3 Mengembangkan Mekanisme Tatanan Kelembagaan Pengelolaan

Persampahan di Kelurahan 11 Ulu…………………………………

111

4.8 Karakteristik Responden Kelurahan Kemang Agung……………………… 117

4.8.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia………………………. 117

4.8.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin…………….. 118

4.8.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir……… 118

4.8.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan…………… 119

4.8.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga……………………………………………………………..

120

4.8.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan……… 120

4.8.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga... 121

4.8.8 Diagram Karekteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anggota

Keluarga……………………………………………………………

122

v

4.8.9 Karakteristik Responden Berdasarkan Luas Rumah berdasarkan

jenis setiap hari……………………………………………………

122

4.8.10 Karakteristik Responden Dalam Membuang Sampah…………….. 123

4.8.11 Pengetahuan Responden dalam Pengelolaan Sampah…………….. 124

4.8.12 Pengalaman Responden Dalam Mengelola Sampah Rumah

Tangga……………………………………………………………..

129

4.8.13 Operasional Pengangkutan Sampah……………………………….. 132

4.8.14 Pembiayaan Masyarakat dalam Membayar Retribusi Sampah…… 132

4.8.15 Peran Pemerintah dan Masyarakat………………………………… 133

4.8.16 Sarana dan Prasarana Persampahan……………………………….. 137

4.8.17 Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga……………………………………………………………..

142

4.8.18 Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah

Tangga……………………………………………………………..

147

4.9 Analisis Tingkat Urgensi Faktor Internal dan Ekternal……………………... 156

4.9.1 Analisis Lingkungan Internal……………………………………… 156

4.9.2 Analisis Lingkungan External…………………………………….. 158

4.10 Hasil Penilaian Responden Terhadap Tingkat Urgensi Faktor Internal dan

Eksternal Kelurahan Kemang Agung…………………………………………

159

4.11 Prioritas Faktor Kunci Keberhasilan Terkait Strategi Kelembagaan

Pengelolaan Persampahan diKelurahan Kemang Agung…………………

162

4.12 Keputusan Menentukan Prioritas Kunci Keberhasilan Terhadap Faktor

Internal dan Eskternal…………………………………………………….....

166

4.13 Peta Kekuatan Organisasi…………………………………………………… 167

4.14 Strategi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan PersampahanKelurahan

Kemang Agung………………………………………………………………

168

4.14.1 Aspek Pertimbangan Dalam Membentuk Kelembagaan

Pengelolaan Sampah Swakelola…………………………………

168

4.14.2 Strategi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan di

Kelurahan Kemang agung……………………………………………

170


dengan memanfaatkan kekuatan dan ancaman……………………

171

vi


di Kelurahan Kemang Agung dengan memanfaatkan kelemahan

dan Peluang………………………………………………………...

173


di Kelurahan Kemang Agung dengan memanfaatkan kekuatan dan

ancaman……………………………………………………………

176


di Kelurahan Kemang Agung dengan memanfaatkan kelemahan

dan ancaman………………………………………………………

178

4.14.7 Mengembangkan mekanisme tatanan Kelembagaab Pengelolaan

Pesampahan Di Kemang Agung………………………………...

181

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan…………………………………………………………………... 184

5.2 Saran…………………………………………………………………………. 186

DAFTAR PUSTAKA 187

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Responden…………………………… 191

Lampiran 2 Daftar pertanyaan ahli berkaitan Penetuan skala

kepentingan (Urgent)……………………………

200

Lampiran 3 Daftar pertanyaan ahli berkaitan Penetuan skala

keterkaitan antar faktor…………………………

202

Lampiran 4 Nilai Urgent Berdasarkan penilain petugas

Penangungjawab Kecamatang Seberang Ulu II…

204

Lampiran 5 Nilai Urgent Berdasarkan Penilaian pakar 1……... 205

Lampiran 6 Nilai Urgensi berdasarkan penilai pakar 2……… 206

Lampiran 7 Tabel Sekoring Pendapat analisis lingkungan

Internal dan Eksternal Oleh Penggungjawan TPS

kecamatan Seberang Ulu II ………………………

207

vii


Internal dan Eksternal Oleh pakar 1………………

209



211

Lampiran 10 Rata-rata………………………………………….. 213


Internal dan Eksternal Kelurahan 11 Ulu…………

214

Lampiran 12 Nilai Urgent Berdasarkan penilaian petugas

Penanggungjawab Kecamatan Kertapati …………

216

Lampiran 13 Nilai Urgent berdasarkan penilaian pakar 1……… 217

Lampiran 14 Nilai Urgent berdasarkan penilaian pakar 2……… 218


Internal dan Eksternal Oleh Penggungjawan TPS

Kecamatan Kertapati……………………………...

219



221



223

Lampiran 18 Nilai rata-rata Kelurahan Kemang Agung……….. 225


Internal dan Eksternal Kelurahan Kemamg Agung

227

Lampiran 20 Kondisi Sampah di Lingkungan Kelurahan 11 Ulu 229

Lampiran 21 Kondisi Sampah di Lingkungan Kelurahan

Kemang Agung……………………………………

230

viii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data Sebaran Jumlah Penduduk Permukiman Kumuh Kelurahan

Kemang Agung Tahun 2016………………………………………

10

Tabel 2.2 Data Sebaran Jumlah Penduduk Permukiman Kumuh Kelurahan

11 Ulu Tahun 2016………………………………………………

11

Tabel 2.3 Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Sampah……………………… 26

Tabel 3.1 Variabel Penelitian Karakteristik Responden…………………….. 44

Tabel 3.2 Skala Penilaian Tingkat Kepentingan…………………………….. 46

Tabel 3.3 Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Eksternal……………….. 47

Tabel 3.4 Skala Penilaian Tingkat Kepentingan……………………………. 49

Tabel 3.5 Skala Penilaian Tingkat Kepentingan……………………………. 50

Tabel 4.1 Faktor Internal dan Eksternal Kelurahan 11 Ulu………………… 92

Tabel 4.2 Faktor Internal dan Eksternal Kelurahan 11 Ulu………………… 94

Tabel 4.3 Faktor Kunci Keberhasilan Dalam Merancang Strategi

Pengembangan Pengelolaan Sampah di Kelurahan 11 Ulu………..

101

Tabel 4.4 Strategi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan

dengan Memanfaatkan kekuatan dan peluang…………………

107


dengan Memanfaatkan kelemahan dan Peluang………………

109


dengan Memanfaatkan kekuatan dan ancaman………………

111


dengan Memanfaatkan kelemahan dan ancaman……………

114

Tabel 4.8 Faktor Internal Kelurahan Kemang Agung……………………….. 158

Tabel 4.9 Faktor Eksternal Kelurahan Kemang Agung……………………… 159

Tabel 4.10 Kunci Keberhasilan Dalam Merancang Strategi………………….. 167


dengan Memanfaatkan kekuatan dan peluang………………

173


dengan Memanfaatkan kelemahan dan Peluang………………

175


ix

dengan Memanfaatkan kekuatan dan ancaman……………… 177


dengan Memanfaatkan kelemahan dan ancaman……………

180

x

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikiran Penelitian………………………………… 7

Gambar 2.1 Peta Administratif Kelurahan Kemang Agung dan Kelurahan

11 Ulu………………………………………………………...

8

Gambar 2.2 Teknis Operasional Pengelolaan Sampah…………………... 24

Gambar 3.1 Peta Kekuatan Organisasi…………………………………… 52

Gambar 4.1 Diagram Karekteristik Penduduk Berdasarkan Usia……… 54

Gambar 4.2 Diagram Karekteristik Responden Berdasarkan Jenis

Kelamin………………………………………………………

55

Gambar 4.3 Diagram Karekteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Terakhir………………………………………………………

56

Gambar 4.4 Diagram Karekteristik Responden Berdasarkan Tingkat

Pekerjaan Suami……………………………………………

56


Pekerjaan Istri………………………………………………

57

Gambar 4.6 Diagram Karekteristik Penduduk Berdasarkan Pendapatan..... 58

Gambar 4.7 Diagram Karekteristik Penduduk Berdasarkan Jumlah

Anggota Keluarga……………………………………………

58

Gambar 4.8 Diagram Karekteristik Penduduk Berdasarkan Status

Kepemilikan Rumah…………………………………………

59

Gambar 4.9 Diagram Karekteristik Penduduk Dalam Membuang Sampah

Berdasarkan Jenisnya………………………………………

60

Gambar 4.10 Diagram Karekteristik Pengetahuan Penduduk Berdasarkan

Arti Pengelolaan Sampah Prinsip 3R…………………………

61

Gambar 4.11 Diagram Karekteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan

Tentang ManfaatPengelolaan Sampah Prinsip 3R…………

61


Sampah Yang Terkumpul Sebaiknya………………………

62


Sampah Yang Dapat Dijadikan Sebagai Pupuk Kompos……

63


xi

Manfaat Dari Pupuk Kompos……………………………… 64

Gambar 4.15 Diagram Karekteristik Pengetahuan Responden Berdasarkan

Kategori Sampah Organik……………………………………

65


Jenis Sampah Yang Sulit Terurai

65


Dampak Buruk Sampah Apabila Tidak Dikelola…………

66

Gambar 4.18 Diagram Karekteristik Pengalaman Masyarakat Dalam

Melakukan Kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Permukiman

67

Gambar 4.19 Diagram Karakteristik Penduduk Berdasarkan Ideal

Pengangkutan Sampah Setiap Bulan………………………

68

Gambar 4.20 Diagram Karakteristik Responden Kemampuan Bayar

Retribusi Sampah Setiap Bulan………………………………

68

Gambar 4.21 Diagram Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam

PengelolaanSampah Melalui Pelatihan……………………

69

Gambar 4.22 Diagram Kegiatan Pelatihan Secara Rutin………………… 70

Gambar 4.23 Diagram Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memberikan

Contoh Pengelolaan Sampah Kepada Masyarakat…………

71

Gambar 4.24 Diagram Peran Tokoh Masyarakat Untuk

BerdiskusiMengenai Masalah

Persampahan……………………………

72


Contoh Pengelolaan Sampah Kepada Masyarakat…………

72

Gambar 4.26 Diagram Kesadaran Antar Warga Untuk Saling

Mengingatkan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

73

Gambar 4.27 Diagram Ketersediaan Tong Sampah Organik Dan Non

OrganikPengelolaan Sampah Rumah Tangga………………

74

Gambar 4.28 Diagram Jumlah Ketersediaan Tong Sampah……………… 75

Gambar 4.29 Diagram Fasilitas Mengolah Sampah Rumah Tangga

Menjadi Kompos……………………………………………

75

Gambar 4.30 Diagram Ketersediaan Jasa Pengangkutan Sampah Rumah

Tangga………………………………………………………

76

xii

Gambar 4.31 Diagram Ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah

Terpadu………………………………………………………

76

Gambar 4.32 Diagram Lembaga Pengelolaan Sampah Rumah Tangga…… 77

Gambar 4.33 Diagram Pertanyaan Dampak Buruk Sampah RumahTangga

Bagi Lingkungan……………………………………………

78

Gambar 4.34 Diagram Pertanyaan Manfaat Pengelolaan Menjadi Sampah

Kompos Bagi Masyarakat…………………………………

79

Gambar 4.35 Diagram Pertanyaan Dukungan Masyarakat Adanya Bank

Sampah………………………………………………………

79

Gambar 4.36 Diagram Pertanyaan Pengelolaan Sampah Dapat Membuka

Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat………………………

80

Gambar 4.37 Diagram Pemindahan Sampah Ke Tempat TPS…………… 80

Gambar 4.38 Diagram Pertanyaan Pengolahan Sampah Sudah Dilakukan

Oleh Masyarakat……………………………………………

81

Gambar 4.39 Diagram Pertanyaan Pengolahan Dengan 3R Dapat

Mengatasi Masalah…………………………………………

82

Gambar 4.40 Diagram Pertanyaan Pembayaran Biaya Retribusi Perlu

Dilakukan……………………………………………………

82

Gambar 4.41 Diagram Memilih Sampah Organik dan Non Organik……… 83

Gambar 4.42 Diagram Membawa Wadah Sendiri Ketika Berbelanja…… 84

Gambar 4.43 Diagram Membawa Sampah Ketempat Pembuangan

Sementara……………………………………………………

85

Gambar 4.44 Diagram Membuang Sampah Di Bank Sampah…………… 85

Gambar 4.45 Diagram Memanfaatkan Sampah Botol dan Kaleng Yang

Masih Digunakan……………………………………………

86

Gambar 4.46 Diagram Membuat Kerajinan Dari Barang Bekas…………… 86

Gambar 4.47 Diagram Mendaur Ulang Sampah Menjadi Kompos……… 87

Gambar 4.48 Diagram Mengikuti Kegiatan Kebersihan Seperti Kerja Bakti 88

Gambar 4.49 Kritik dan Saran Kepada Pengurus RT dan RW…………… 88

Gambar 4.50 Diagram Kegiatan Diskusi………………………………… 89

Gambar 4.51 Diagram Kegiatan Penyuluhan Atau Sosialisasi…………… 90

xiii

Gambar 4.52 Diagram Kegiatan Pelatihan………………………………… 90

Gambar 4.53 Diagram Pembayaran Biaya Retribusi……………………… 91

Gambar 4.54 Grafik Penilaian Responden Tingkat Urgensi Faktor Internal 95

Gambar 4.55 Grafik Penilaian Responden Tingkat Urgensi Faktor

Eksternal……………………………………………………

96

Gambar 4.56 Grafik Prioritas Faktor Kunci Keberhasilan Berdasarkan

Kekuatan……………………………………………………

97


Kelemahan……………………………………………………

98


Peluang………………………………………………………

99


Ancaman……………………………………………………

100


Gambar 4.61 Aspek Pertimbangan………………………………………… 103

Gambar 4.62 Manajemen Pengelolaan Sampah…………………………… 117

Gambar 4.63 Diagram Karekteristik Penduduk Berdasarkan Usia………… 118

Gambar 4.64 Diagram Karekteristik Responden Berdasarkan Jenis

Kelamin………………………………………………………

119

Gambar 4.65 Diagram Karekteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 120


Pekerjaan……………………………………………………

120


PekerjaanIbu Rumah Tangga………………………………

121


Pendapatan……………………………………………………

122

Gambar 4.69 Diagram Karekteristik Responden Berdasarkan Jumlah

Anggota Keluarga……………………………………………

122

Gambar 4.70 Diagram Karekteristik Responden Berdasarkan Status

Kepemilikan Rumah…………………………………………

123

Gambar 4.71 Diagram Karekteristik Responden Berdasarkan Luas Rumah 124

xiv

Gambar 4.72 Diagram Karekteristik RespondenDalam Membuang Sampah

Setiap Hari Berdasarkan Jenisnya……………………………

124


Arti Pengelolaan Sampah Prinsip 3R………………………

125

Gambar 4.74 Diagram Karekteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan

Tentang Manfaat Pengelolaan Sampah Prinsip 3R…………

126


Sampah Yang Terkumpul Sebaiknya………………………

127


Sampah Yang Dapat Dijadikan Sebagai Pupuk Kompos……

127


Manfaat Dari Pupuk Kompos………………………………

128

Gambar 4.78 Diagram Karekteristik Pengetahuan Responden Berdasarkan

Kategori Sampah Organik……………………………………

129


Jenis Sampah Yang Sulit Terurai……………………………

129


Dampak Buruk Sampah Apabila Tidak Dikelola…………

130



131



131



132



132

Gambar 4.85 Diagram Oprasional Yang Ideal Angkutan Sampah Dalam 1

Bulan…………………………………………………………

133

Gambar 4.86 Diagram KarakteristikPengetahuan Penduduk Berdasarkan

Kemampuan Bayar Retribusi Setiap Bulan………………

134

Gambar 4.87 Diagram Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam

Pengelolaan Sampah Melalui Pelatihan………………………

135

xv

Gambar 4.88 Diagram Kegiatan Pelatihan Secara Rutin………………… 135


Contoh Pengelolaan…………………………………………

136

Gambar 4.90 Diagram Peran Tokoh Masyarakat Untuk BerdiskusiMengenai

Masalah Persampahan………………………………………

137

Gambar 4.91 Diagram Peran Tokoh Masyarakat Dalam Memberi

Peringatan Teguran Kepada Warga Apabila Ada yang

Sembarangan Membuang Sampah…………………………

138

Gambar 4.92 Diagram Kesadaran Antar Warga Untuk Saling

Mengingatkan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

138

Gambar 4.93 Diagram Ketersediaan Tong Sampah Organik Dan Non

Organik………………………………………………………

139

Gambar 4.94 Diagram Jumlah Ketersediaan Tong Sampah……………… 140

Gambar 4.95 Diagram Fasilitas Mengolah Sampah Rumah Tangga

Menjadi Kompos……………………………………………

140

Gambar 4.96 Diagram Ketersediaan Jasa Pengangkutan Sampah Rumah

Tangga………………………………………………………

141

Gambar 4.97 Diagram Ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah

Terpadu………………………………………………………

142

Gambar 4.98 Diagram Lembaga Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 143

Gambar 4.99 Diagram Pertanyaan Dampak Buruk Sampah Rumah Tangga

Bagi Lingkungan……………………………………

144

Gambar 4.100 Diagram Pertanyaan Manfaat Pengelolaan Menjadi Sampah

Kompos Bagi Masyarakat……………………………………

144

Gambar 4.101 Diagram Pertanyaan Dukungan Masyarakat Adanya Bank

Sampah………………………………………………………

145

Gambar 4.102 Diagram Pertanyaan Pengelolaan Sampah Dapat Membuka

Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat……………………

145

Gambar 4.103 Diagram Pemindahan Sampah Ke Tempat TPS…………… 146

Gambar 4.104 Diagram Pertanyaan Pengolahan Sampah Sudah Dilakukan

Oleh Masyarakat……………………………………………

147

xvi

Gambar 4.105 Diagram Pertanyaan Pengolahan Dengan 3R Dapat

Mengatasi Masalah…………………………………………

147

Gambar 4.106 Diagram Pertanyaan Pembayaran Biaya Retribusi Perlu

Dilakukan……………………………………………………

148

Gambar 4.107 Diagram Memilih Sampah Organik dan Non Organik……… 149

Gambar 4.108 Diagram Membawa Wadah Sendiri Ketika Berbelanja…… 150

Gambar 4.109 Diagram Membawa Sampah Ketempat Pembuangan

Sementara……………………………………………………

150

Gambar 4.110 Diagram Membuang Sampah Di Bank Sampah…………… 151

Gambar 4.111 Diagram Memanfaatkan Sampah Botol dan Kaleng Yang

Masih Digunakan……………………………………………

151

Gambar 4.112 Diagram Membuat Kerajinan Dari Barang Bekas………… 152

Gambar 4.113 Diagram Mendaur Ulang Sampah Menjadi Kompos……… 152

Gambar 4.114 Diagram Mengikuti Kegiatan Kebersihan Seperti Kerja Bakti 153

Gambar 4.115 Kritik dan Saran Kepada Pengurus RT dan RW…………… 154

Gambar 4.116 Kegiatan Diskusi…………………………………………… 155

Gambar 4.117 Kegiatan Penyuluhan Atau Sosialisasi……………………… 155

Gambar 4.118 Kegiatan Pelatihan…………………………………………… 156

Gambar 4.119 Pembayaran Biaya Retribusi……………………………… 156

Gambar 4.120 Grafik Penilaian Responden Tangkat Urgensi Faktor Internal 161

Gambar 4.121 Grafik Penilaian Responden Tingkat Urgensi Faktor

Eksternal……………………………………………………

162


Kekuatan……………………………………………………

163


Kelemahan……………………………………………………

164


Peluang………………………………………………………

165


Ancaman……………………………………………………

166


xvii

Gambar 4.127 Aspek Pertimbangan………………………………………… 169

Gambar 4.128 Manajemen Pengelolaan Sampah…………………………… 183

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Meluasnya permukiman kumuh di perkotaan identik dengan masyarakat

yang tidak disiplin lingkungan dan minimnya fasilitas pengelolaan sampah

menjadi suatu fenomena yang harus segera ditangani. Masalah persampahan pada

permukiman padat penduduk ini merupakan permasalahan yang krusial akibat

dari tingkat kemampuan pengelolaan sampah yang lebih rendah dibandingkan

kuantitas sampah yang harus dikelola. Sampah sebagai limbah padat dianggap

tidak berguna dan 90 persen dari total produksi sampah di Indonesia belum

mengalami proses daur ulang akibat budaya membuang sampah sembarangan

(NGI, 2011). Buruknya pengelolaan sampah ini menyebabkan terjadinya dampak

negatif yaitu pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan

lingkungan, tetapi jika sampah dikelola dengan baik, maka dampak negatif

sampah dapat diminimalisir bahkan bernilai ekonomi tinggi.

Prapanca (2006) menunjukkan manajemen persampahan di kota-kota besar

seperti Kota Palembang belum mampu menawarkan solusi yang tepat dalam

mengatasi masalah sampah. TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) yang

seharusnya digunakan sebagai tempat pembuangan sementara sering beralih

fungsi sehingga menyebabkan TPS tidak berfungsi secara optimal. Kondisi dan

jumlah armada yang tidak memadai, serta pola pengangkutan yang tidak terjadwal

dengan baik mengakibatkan penumpukan sampah di TPS, bahkan pembuangan

2

sampah di sembarang tempat menyebabkan munculnya TPS-TPS liar.

Penumpukan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA), karena belum

adanya proses pengolahan sampah misalnya menjadi kompos, serta kurangnya

tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

menjadi kendala dalam mengatasi persoalan sampah.

Merujuk pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang tediri dari 17

pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)

menjadikan pembangunan kota yang berkelanjutan sebagai salah satu target

pencapaian. Indikator dari target ini adalah penataan kawasan permukiman kumuh

dengan meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman kumuh, yaitu salah

satunya melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Berdasarkan prinsip

tersebut, maka sampah tidak boleh terakumulasi di alam karena dapat

mengganggu siklus materi dan nutrien dan pembuangannya harus dibatasi agar

tidak melewati daya dukung lingkungan dalam menyerap pencemaran.

Prinsip dari pembangunan berkelanjutan, keterbatasan lahan pembuangan

akibat volume sampah melebihi kapasitas daya tampung TPA mengharuskan

pengelolaan sampah dimulai dari sumber sampah yaitu mengurangi sampah yang

dibuang ke lokasi TPA. Adapun pemerintah telah merumuskan Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) bahwa pengelolaan

sampah terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan

sampah yang dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, daur

ulang sampah, dan pemanfaatan sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah

yang dimaksud meliputi pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan

3

sampah sesuai dengan jenisnya serta pemindahan sampah dari sumber sampah ke

tempat penampungan sementara kemudian ke tempat pemrosesan akhir.

Permasalahan sampah di Kota Palembang sebagaimana kota besar lain di

Indonesia terkait dengan ketersediaan TPA dan perilaku masyarakat khususnya di

kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan data BPS, diketahui bahwa jumlah

penduduk Kota Palembang pada tahun 2010 sebanyak 1.468.007 jiwa dan

meningkat menjadi 1.580.517 jiwa pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan

penduduknya sebesar 1,91 % pertahun (BPS Kota Palembang, 2015). Jumlah

sampah yang dihasilkan Kota Palembang mencapai 600 hingga 700 ton sampah

per harinya. Namun, khusus hari sabtu dan minggu, bisa mencapai 800-900 ton

sampah ke TPA (Sumatera Deadline, 2016).

Penanganan permukiman kumuh, kegiatan inventarisasi menghasilkan

tipologi dan skala prioritas permukiman kumuh yang ada di lingkup kota.

Berdasarkan SK Walikota No. 488 Tahun 2014, cakupan wilayah permukiman

kumuh Kota Palembang terdiri dari 16 (enam) kecamatan. Dan termasuk

didalamnya adalah Kecamatan Kertapati di Kelurahan Kemang Agung yang

diidentifikasi termasuk ke dalam kawasan kumuh tingkat sedang dengan luas

wilayah kumuh seluas 13,77 ha dari total luas wilayah 160 ha dan Kelurahan 11

Ulu dengan kriteria kumuh sedang dengan luas wilayah kumuh 9.89 ha dari total

luas wilayah 15.9 ha .

Hasil tinjauan lapangan, penyediaan sarana dan prasarana persampahan di

Kelurahan Kemang Agung dan Kelurahan 11 Ulu masih terbatas, sehingga

menyebabkan banyak sampah tidak dapat terangkut. Masyarakat cenderung

mencemari permukiman dengan membuang sampah sembarangan, yang terlihat

4

dari tumpukan sampah di setiap sudut permukiman dan di badan-badan sungai

sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan yang

memberikan dampak negatif, baik dari segi estetika, kesehatan dan menurunkan

kualitas lingkungan hidup.

Pengelolaan sampah terpadu yang sifatnya meminimalkan jumlah sampah

yang dihasilkan sangat dibutuhkan yaitu dengan upaya melibatkan partisipasi

masyarakat antara lain melalui program 4R, yaitu reduce (mengurangi), reuse (

menggunakan kembali), recycle (daur ulang), replace (mengantikan).

Komponen-komponen perencanaan pengelolaan sampah kota terpadu ini

terdiri dari peraturan, kelembagaan dan organisasi, pembiayaan, peran serta

masyarakat, teknik operasional dan penelitian pengembangan. Aspek

kelembagaan dan partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam

pengelolaan persampahan. Adapun dalam mengkaji aspek kelembagaan, tidak

hanya organisasi yang menjadi perhatian, tetapi juga peraturan, norma dan etika.

Bila pengembangan aspek ini dilakukan dengan tepat dan sinergis dengan aspek

operasional pengelolaan sampah, maka diharapkan dapat mengatasi persoalan

sampah perkotaan (Djogo et al, 2003).

Masalah pengelolaan persampahan di Kota Palembang terutama di

Kelurahan Kemang dan Kelurahan 11 Ulu salah satunya adalah sistem

kelembagaan yang ada saat ini dirasakan belum optimal, sehingga banyaknya

timbunan sampah rumah tangga yang ada di lingkungan permukiman di buang

kesembarang tempat, apabila kondisi tersebut dibiarkan maka mengakibatkan

penurunan kualitas lingkungan terutama terhadap kesehatan masyarakat. Oleh

karena itu perlu adanya kajian mengenai strategi pengembangan pengelolaan

5

persampahan di Kelurahan Kemang dan Kelurahan 11 Ulu agar dapat

mengintegrasikan melalui partisipasi masyarakat ke dalam aspek kelembagaan

dalam pengelolaan persampahan rumah tangga.

1.2 Rumusan Masalah

Pengelolaan persampahan dan lembaga yang menangani pengelolaan

persampahan secara umum belum optimal, jika ditinjau dari komponen organisasi,

peraturan, pembiayaan dan sumber daya manusia. Ketidak optimalan tersebut

perlu untuk dikaji dan dianalisis. Hasil pengkajian dan analisis ini merupakan

masukan untuk pengembangan kelembagaan (Patan Conservation and

Development Program, 1996). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Perlu menentukan rancangan pengembangan tatanan kelembagaan yang

compatible dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan sampah.

2. Perlu mengembangkan mekanisme tatanan kelembagaan pasar dan non

pasar terkait pengelolaan sampah di Kelurahan Kemang Agung dan

Kelurahan 11 Ulu.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menentukan rancangan pengembangan tatanan kelembagaan yang

kompatibel dengan masyarakat setempat dalam pengelolaan sampah.

2. Mengembangkan mekanisme tatanan kelembagaan pasar dan non pasar

dalam pengelolaan sampah di lokasi penelitian, baik melalui kelembagaan

pasar maupun non pasar.

6

1.4 Kerangka Pemikiran

Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi diiringi dengan meningkatnya

kebutuhan hidup dan kegiatan masyarakat dalam menghasilkan sampah

memberikan dampak negatif yang dapat mengurangi kualitas lingkungan yang

diakibatkan dari penumpukan sampah, dengan semakin meningkatnya sampah

maka kebutuhan akan sarana dan prasarana persampahan juga meningkat untuk

memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar lingkungan. Pemenuhan sarana

prasarana tersebut tentu dibutuhkan dana yang cukup besar hal ini yang

mengakibatkan Pemerintah tidak bisa mencukupi kebutuhan akan sarana dan

prasarana dengan Optimal.

Kelembagaan pengelolaan persampahan sangat dibutuhkan dikarenakan

belum optimalnya kelembangaan pengelolaan sampah di tingkat bawah atau

rumah tangga. Sistem kelembagaan pengelolaan sampah inilah yang harus dibuat

baik dari segi teknik Operasional, organisasi Kelembagaan, Pembiayaan,

peraturan dan peran serta dari masyarakat. Untuk itulah perlu adanya strategi

dalam sistem kelembagaan pengelolaan sampah.

7

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Gambar 1.1 Kerangka Pikiran Penelitian

Pengumpulan data : Kuesioner, wawancara, studi literatur

Data Primer: • Jumlah dan komposisi

Timbulan Sampah • Persepsi terhadap

pengelolaan sampah

Data Sekunder: • Data Monografi dan

Demografi Daerah Studi

Usulan Desain pengembangan tatanan kelembagaan pengelolaan sampah dengan partisipasi masyarakat

Strategi Pengembangan Pengelolaan Persampahan Permukiman Kumuh

(Kajian Kebijakan Strategis Nasional Percepatan Pengelolaan Sampah, Dokumen Slum Improvment Action Plan Kota

Palembang. Dokumen Neighborhood Upgrading Shalter Project Kelurahan Kemang Agung & Kelurahan 11 Ulu)

Evaluasi

Kondisi Eksisting Pengelolaan Sampah

Pengembangan mekanisme tatanan kelembagaan pengelolaan sampah pasar dan non pasar

Kajian Penelitian: 1. Teknik Operasional 2. Organisasi 3. Pembiayaan 4. Peraturan 5. Peran Serta Masyarakat

Analisis SWOT

Perlu adanya Tatanan Kelembagaan Pengelolaan Sampah agar lebih Optimal

Jumlah Penduduk yang bertambah Mengakibatkan jumlah sampah meningkat

8

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kondisi Umum Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kemang Agung Kecamatan

Kertapati dan Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang

Provinsi Sumatera Selatan.

Sumber: hasil olahan peneliti

Gambar 2.1. Peta Administratif Kelurahan Kemang Agung

dan Kelurahan 11 Ulu

Luas wilayah administratif Kelurahan Kemang Agung sebesar 160,1 hektar,

yang terbagi dalam 9 RW dan 51 RT. Sedangkan Kelurahan 11 Ulu sebesar 15

ha yang terbagi atas 4 RW dan 21 RT. Berdasarkan SK Walikota Palembang No.

488 Tahun 2014, terdapat 59 kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi

9

kawasan permukiman kumuh di Kota Palembang. Kelurahan Kemang Agung dan

Kelurahan 11 Ulu merupakan Kawasan Kumuh yang berada di Kota Palembang.

Berdasarkan data 7 indikator kumuh pada dokumen Slum Improvement Action

Plan (SIAP) Kota Palembang Tahun 2016, Indakator persampahan merupakan

indikator terbesar kedua setelah proteksi kebakaran.

Lokasi kawasan/lingkungan permukiman kumuh yang terdapat di Kelurahan

Kemang Agung tersebar pada sejumlah 6 RW dan 27 RT dengan total luas

kawasan/lingkungan kumuh sebesar 41,22 Ha, sedangkan Kelurahan 11 Ulu

tersebar pada 4 RW dan 17 RT dengan total luasan Kawasan Kumuh Sebesar 9,89

Ha.

Sarana prasarana belum terpenuhi secara baik merupakan salah satu

penyebabnya misalnya: sistem drainase yang belum ada atau belum terkoneksi

sehingga menyebabkan genangan wilayah kumuh, sarana jalan masih ada yang

berupa tanah ataupun belum adanya akses jalan yang baik, persampahan yang

belum dikelola dengan baik sehingga sampah banyak terlihat di sembarang

tempat, dan tidak tersedianya sistem sanitasi di Kelurahan Kemang Agung dan

Kelurahan 11 Ulu.

Hal ini mengakibatkan terbentuknya kawasan kumuh. Data tentang sebaran

lokasi kawasan/lingkungan permukiman kumuh tersebut seperti dirinci pada Tabel

berikut.

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2k6C6u5LVAhWDHJQKHciFABcQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fbogesi%2Fslum-improvement-action-plan-siap-nusp2-kota-palembang&usg=AFQjCNGcKrNBSNv0lIoTHX66cTDLsl8BEg



10

Tabel 2.1. Data Sebaran Jumlah Penduduk Permukiman Kumuh Kelurahan Kemang Agung Tahun 2016

No Lokasi Kumuh Luas

Kumuh (Ha)

Jumlah Penduduk

Jumlah Warga Miskin

RW (RT) KK Jiwa RTM Jiwa 1 01 01 0,2 120 491 48 206 2 01 02 0,35 65 258 26 112 3 01 03 0,44 75 301 30 129 4 01 04 0,6 133 533 54 232 5 01 05 1,41 122 491 49 211 6 01 06 1,16 128 512 51 219 7 01 47 2,01 152 607 61 262 8 01 49 2,43 134 634 54 232 9 02 07 1,68 96 380 39 168 10 02 08 2,71 108 431 43 185 11 02 09 2,44 147 587 59 254 12 02 10 5,54 144 570 58 249 13 02 11 0,62 128 511 51 219 14 .03 12 0,52 142 569 57 285 15 .03 14 1,62 113 449 45 194 16 .03 15 2,9 145 577 55 237 17 .03 16 2,5 148 590 60 258 18 04 17 0,9 106 423 43 185 19 04 18 1,29 101 398 41 176 20 04 19 1,41 92 367 37 159 21 04 51 0,95 150 599 59 254 22 05 22 3,37 76 301 30 129 23 05 23 0,83 129 513 52 224 24 05 24 1,54 135 502 63 271 25 05 28 0,86 127 508 50 215 26 09 43 0,61 128 509 52 224 27 09 44 0,33 156 624 63 271

Jumlah 41,22 3,300 13235 1330 5760 Sumber: Dokumen NUAP, 2017

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepadatan

penduduk di Kelurahan Kemang Agung rata-rata pada seluruh kawasan

permukiman kumuh adalah sebesar 321 jiwa/hektar dengan tingkat kepadatan

bangunan rata-rata sebesar 77 unit/hektar.

11

Tabel 2.2. Data Sebaran Jumlah Penduduk Permukiman Kumuh

Kelurahan 11 Ulu Tahun 2016

No Kawasan Kumuh Luas

Kumuh (Ha)

Jumlah Penduduk Jumlah Warga Miskin

RW RT KK Jiwa RTM Jiwa 1 1 1 0.5 100 420 76 304 2 2 5 0.5 75 312 46 184 3 2 6 0.36 40 101 25 50 4 2 7 0.98 65 276 35 140 5 2 8 0.51 36 185 26 130 6 2 9 0.55 64 229 48 192 7 2 10 0.48 90 340 75 300 8 3 11 1 115 333 40 120 9 3 12 0.4 116 446 83 332 10 3 13 0.86 105 420 82 328 11 3 18 0.48 130 425 100 300 12 3 21 0.27 97 366 65 260 13 4 14 0.3 110 435 91 364 14 4 15 0.64 98 392 72 288 15 4 16 0.58 145 525 105 420 16 4 17 0.91 135 502 116 464 17 4 20 0.57 125 486 100 400

Jumlah 9.89 1646 6193 1185 4576 Sumber: Dokumen NUAP, 2017

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepadatan

penduduk di Kelurahan 11 Ulu rata-rata pada seluruh kawasan permukiman

kumuh adalah sebesar 626 jiwa/hektar dengan tingkat kepadatan bangunan rata-

rata sebesar 111 unit/hektar. Begitu juga dengan Kelurahan 11 Ulu kelembagaan

Pengelolaan sampah belum terbentuk.

12

2.2. Kondisi Eksisting Sebaran Sarana Persampahan

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan bahwa pengelolaan Sampah di

Kelurahan Kemang Agung dan 11 Ulu belum optimal di karenakan belum adanya

sarana dan parasaran persampahan dan Kelembagaan Pengelolaan sampah yang

berbasis pada rumah tangga.

2.3. Persoalan Sampah Sebagai Public Bad

Tantangan yang dihadapi di kota-kota besar salah satunya adalah

permasalahan sampah. Sampah merupakan penyumbang permasalahan yang

cukup besar diperkotaan terutama di kawasan permukiman kumuh. Hal tersebut

disebabkan beberapa hal diantaranya intensitas pertambahan penduduk dan arus

urbanisasi setiap tahun meningkat dan telah menyebabkan timbulan sampah pada

perkotaan semakin tinggi, pada akhirnya sampah tidak dapat dianggap menjadi

masalah yang ringan.

Permasalahan sampah di perkotaan terutama di kawasan permukiman Kota

Palembang akan mengganggu terhadap lingkungan tempat tinggal manusia.

Sistem pengelolaan TPA (tempat pembuangan akhir) yang dirasakan saat ini yang

kurang tepat dan tidak ramah lingkungan, dan belum diterapkannya pendekatan

program 4R, yaitu reduce (mengurangi), reuse ( menggunakan kembali), recycle

(daur ulang), replace (mengantikan). Kondisi tersebut diatas bukan saja sistem

pengelolaan yang kurang baik, namun hal yang paling penting adalah prilaku

masyarakat terhadap kepedulian kebersihan di lingkungan permukiman sangat

rendah, dimana masih banyak masyarakat membuang sampah sembarangan,

terutama membuang sampah langsung ke sungai, drainase, parit-parit maupun ke

halaman belakang rumah. Rendahnya tingkat prilaku masyarakat terhadap

13

permasalahan sampah di lingkungan permukiman disebabkan beberapa faktor

rendahnya pengetahuan terhadap pengelolaan lingkungan, rendahnya kesadaran

untuk mengurangi sampah terutama memisahkan jenis sempah baik organik

maupun anorganik. Disamping itu komitmen masyarakat dalam memelihara

lingkungan terutama masalah sampah belum sepenuhnya dilaksanakan secara baik

dan konsisten seperti halnya kawasan permukiman kumuh di Kota Palembang

sekitar 70 % (tujuhpuluh persen) permasalahan yang dihadapi di kawasan

permukiman ini adalah persampahan (Siap 2017 Kota Palembang).

2.4. Kegagalan Institusi Pasar dalam Pengelolaan Public Bad

Sumber ketidakefisienan dan atau eksternalitas tidak saja diakibatkan oleh

kegagalan pasar tetapi juga karena kegagalan pemerintah (government failure).

Kegagalan pemerintah banyak diakibatkan tarikan kepentingan pemerintah sendiri

atau kelompok tertentu (interest groups) yang tidak mendorong efisiensi.

Kelompok tertentu ini memanfaatkan pemerintah untuk mencari keuntungan (rent

seeking) melalui proses politik, melalui kebijaksanaan dan sebagainya. Aksi

pencarian keuntungan (rent seeking) bisa dalam berbagai bentuk (Prasetyantoko,

2009) :

a) Kelompok yang punya kepentingan tertentu (interest groups) melakukan

loby dan usaha-usaha lain yang memungkinkan diberlakukannya aturan

yang melindungi serta menguntungkan mereka.

b) Praktek mencari keuntungan bisa juga berasal dari pemerintah sendiri secara

sah misalnya memberlakukan proteksi berlebihan untuk barang-barang

tertentu seperti mengenakan pajak impor yang tinggi dengan alasan

meningkatkan efisiensi perusahaan dalam negeri.

14

Praktek mencari keuntungan ini bisa juga dilakukan oleh aparat atau oknum

tertentu yang mempunyai otoritas tertentu, sehingga pihak-pihak yang

berkepentingan bisa memberikan uang jasa atau uang pelicin untuk keperluan

tertentu, untuk menghindari resiko yang lebih besar kalau ketentuan atau aturan

diberlakukan dengan sebenarnya. Praktek mencari keuntungan ini membuat

alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan pelaksanaan aturan-aturan yang

mendorong efisiensi tidak berjalan dengan semestinya.

2.5. Institusi Non Pasar Sebagai Jasa Penengah Kelembagaan Pasar

Terkait dengan peran kelembagaan pengelolaan persampahan, masih

ditemui beberapa permasalahan seperti belum adanya peran LSM dan pihak

swasta dalam pengelolaan persampahan. Dengan adanya permasalahan tersebut,

maka diperlukan upaya-upaya yang lebih komprehensif untuk mencari sistem

pengelolaan sampah, baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. Tidak

hanya berfokus pada sistem end of pipe, tetapi harus berupaya untuk mengatasi

permasalahan sampah sejak awal, seperti clean production ataupun pemanfaatan

sampah menjadi barang yang berdaya guna, serta adanya peran kelembagaan

dalam mendukung pengelolaan sampah.

2.5.1. Pemerintah Sebagai Institusi Publik dalam Pengelolaan Public Bad

Harus disadari bahwa sampai dengan saat ini, pengelolaan persampahan

yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan pendekatan end of pipe

solution. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengelolaan sampah ketika sampah

tersebut telah dihasilkan, yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan

pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

15

Pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya

ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang

memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan

dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut

dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan

sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran

ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan,

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

2.5.2. Institusi Lokal Sebagai Public Bad

Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan

sampah, Pemerintah Kota Palembang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengelola masalah sampah yang ada di daerahnya. Di sinilah dibutuhkan peranan

dari civil society dan swasta untuk membantu pemerintah dalam merencanakan

dan menyelenggarakan keputusan yang telah dibuat. Civil society merupakan

ruang tempat kelompok-kelompok sosial dapat eksis dan bergerak.

Secara umum yang dimaksud dengan kelompok sosial meliputi organisasi

non pemerintah/lembaga swadaya masyarakat (LSM), institusi masyarakat di akar

rumput, media, institusi pendidikan, asosiasi profesi, organisasi keagamaan, dan

lain-lain yang secara keseluruhan dapat menjadi kekuatan penyeimbang dari

pemerintah maupun sektor swasta (Sumarto, 2009).

16

2.5.3. Kinerja Social Capital

Modal sosial (social capital) sebagai suatu perilaku yang mendorong

terciptanya produktivitas dan kreativitas baru tentunya tidak hanya dimaknai

sebagai sumberdaya dalam sudut pandang ekonomi semata (ansich), namun

setidaknya ada 3 pengertian yang bisa dipahami sebagaimana dijelaskan oleh

Usman (2012) yakni; pertama, modal sosial sebagai sumberdaya baik yang aktual

dan potensial, pengertian ini menunjukkan adanya dimensi konkret (fisik) dalam

bentuk barang yang bisa dipergunakan maupun disimpan. Kedua, modal sosial

sebagai sumberdaya yang melekat pada jaringan hubungan, pengertian

menjelaskan bahwa kaidah-kaidah yang melekat dalam modal sosial baru bisa

dilihat ketika terjadi relasi antar aktor yang terlibat dan ketiga, modal sosial

sebagai sumberdaya yang melekat dalam individu maupun kelompok (social unit).

Menurut Grotaert et.al (2004) dalam Masik (2005), melihat bahwa

pendefinisian modal sosial pada skala kelompok lebih umum dipakai, karena

implikasi kebijakan yang banyak dilihat dari berbagai bidang, merupakan outcome

pada skala kelompok, regional, bahkan pada skala nasional. Modal sosial

mengandung aspek-aspek struktur sosial yang dapat memfasilitasi tindakan dari

stakeholder baik dalam bentuk perseorangan atau kelompok dalam sebuah

struktur (Fisabilillah, 2014).

2.5.4. Perancangan Pengembangan Institusi Lokal Berbasis Social Capital

Perencanaan pembangunan yang mengakui adanya keragaman nilai dan

kepentingan di masyarakat, dan pendekatan yang dipergunakan adalah dalam

upaya mempertemukan berbagai kepentingan tersebut, serta membangun adanya

17

kesepakatan bersama (konsensus), akan meningkatkan modal sosial di

masyarakat. Menurut Grootaert (1998) dalam Masik (2005) Modal sosial

memiliki dampak yang signifikan terhadap outcome pembangunan seperti

pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberantasan kemiskinan. Modal sosial

dapat menjembatani dialog antar berbagai permasalahan masyarakat, serta dialog

antara praktisi dan teorisi, modal sosial dapat dipandang sebagai suatu cara untuk

mendapatkan lebih banyak dan pandangan yang lebih baik untuk menjawab

permasalahan yang jawabannya memerlukan banyak perspektif.

Kemampuan untuk melihat permasalahan dari berbagai perspektif ini,

tentunya harus dimiliki oleh perencana, karena masalah perencanaan di arena

publik bersifat komplek (Masik, 2005). Modal sosial berguna untuk mengurangi

biaya transaksi dalam mekanisme formal untuk melakukan kerjasama, seperti

biaya perjanjian atau kesepakatan, hierarki, aturan-aturan birokrasi dan lain

sebagainya Fukuyama (2001) dalam Fisabilillah (2014). Modal sosial menjadikan

hubungan kerjasama antara sektor/instansi terkait menjadi lebih efisien. Adanya

hubungan yang baik antar sektor/instansi terkait yang saling bekerjasama dapat

mempermuda proses pelaksanaan suatu kegiatan tertentu.

2.6. Persampahan

2.6.1. Definisi Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi,

dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

18

Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak

dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang berasal dari kegiatan manusia

dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2007). Banyak sampah organik

masih mungkin digunakan kembali/ pendaurulangan (re-using), walaupun

akhirnya akan tetap merupakan bahan/ material yang tidak dapat digunakan

kembali (Dainur, 1995).

2.6.2. Jenis-jenis Sampah

Menurut Hidayat (2006) Jenis-jenis Sampah Berdasarkan bahan asalnya,

sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a. Sampah Organik berasaldari makhluk hidup, baik manusia, hewan,

maupun tumbuhan sampah organik sendiri dibagi menjadi sampah

organik basah dan sampah organik kering.

b. Sampah anorganik bukan berasal dari makhluk hidup. Sampah ini berasal

dari bahan yang bisa diperbarui dan bahan yang berbahaya serta beracun.

Jenis yang termasuk ke dalam katagori bisa didaur ulang (recycle) ini

misalnya bahan yang terbuat dari plastik logam

2.6.3. Komposisi, Karakteristik dan Timbulan Sampah

Definisi timbulan sampah menurut SNI 19- 2454-2002 tentang Tata Cara

Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan adalah banyaknya sampah

yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita

perhari, atau per luas bangunan, atau per panjang jalan. Komposisi sampah

menyatakan komponenkomponen yang terdapat pada sampah, biasanya

dinyatakan dengan % (persen) berat.

19

Data komposisi sampah diperlukan dalam penentuan peralatan yang

diperlukan, sistem,dan manajemen program dan perencanaan (Tchobanoglous,

et,al, 1993). Salah satu karakteristik fisika sampah adalah berat jenis. Berat jenis

merupakan berat material per unit volume m3 (Tchobanoglous at al, 1993).

Karakteristik kimia sampah salah satunya adalah analisa perkiraan (proximate

analysis) terhadap komponen sampah mudah terbakar, yang meliputi

(Tchobanoglous, at al, 1993):

a. Kelembapan (kadar air berkurang pada 1050C selama 1 jam);

b. Volatile combustible matter (berat sampah yang berkurang pada pemanasan

9500C);

c. Fixed carbon (sisa material setelah volatil hilang);

d. Ash (sisa pembakaran).

Karakteristik kimia lainnya yaitu rasio C/N. Rasio karbon dan nitrogen

sangat penting dalam memasok unsur hara yang dibutuhkan mikroorganisme

selama proses pengomposan berlangsung (Tarigan, 2012).

2.6.4. Definisi Permukiman Kumuh

Menurut UU No. 4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan

permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni

antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau

tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat

terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan

rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan

keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. Munculnya permukiman kumuh di

20

beberapa wilayah kota merupakan hal yang tidak dapat dihindari, yaitu tidak

direcanakan oleh pemerintah tetapi tumbuh sebagai proses alamiah.

Berdasarkan hasil studi Titisari dan Kurniawan (1999), untuk menentukan

kekumuhan suatu kawasan, dapat ditinjau dari 4 (empat) aspek, yaitu:

a. Kondisi bangunan atau rumah,

b. Ketersediaan prasarana dasar dan lingkungan,

c. Kerentanan status penduduk, dan

d. Berdasarkan aspek pendukung, seperti tidak tersedianya lapangan kerja

yang memadai, kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan

social dan dapat dikatakan hampir tidak ada fasilitas yang dibangun secara

bersama swadaya maupun non swadaya oleh masyarakat.

Berdasarkan kriteria tersebut maka studi tersebut menentukan tiga skala

permukiman kumuh, yaitu tidak kumuh, kumuh dan sangat kumuh.

Berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Rudiyantono (2000), hanya

menentukan dua standar permukiman kumuh, yaitu:

a. Ditinjau dari keadaan kondisi rumahnya, yang antara lain dilihat dari stuktur

rumahnya, pemisahan fungsi ruang, kepadatan hunian/rumah dan bangunan

dan tatanan bangunan.

b. Ditinjau dari ketersediaan prasarana dasar lingkungan, seperti pada jalan, air

bersih, sanitasi, persampahan, ketersediaan fasilitas tempat ibadah,

pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi, ada tidaknya ruang terbuka di

luar perumahan. Studi ini tidak mempertimbangkan kriteria non fisik seperti

kerentanan status penduduk untuk melihat tingkat kekumuhan permukiman.

21

2.6.5. Karakteristik Permukiman Kumuh

Karakteristik permukiman kumuh (Silas, 1996) adalah sebagai berikut:

a. Keadaan rumah pada permukiman kumuh terpaksa dibawah standar, rata-rata

6 m²/orang. Sedangkan fasilitas kekotaan secara langsung tidak terlayani

karena tidak tersedia. Namun karena lokasinya dekat dengan permukiman

yang ada, maka fasilitas lingkungan tersebut tak sulit mendapatkannya.

b. Permukiman ini secara fisik memberikan manfaat pokok, yaitu dekat tempat

mencari nafkah (opportunity value) dan harga rumah juga murah (asas

keterjangkauan) baik membeli atau menyewa.

c. Manfaat permukiman disamping pertimbangan lapangan kerja dan harga

murah adalah kesempatan mendapatkannya atau aksesibilitas tinggi.

2.6.6. Persampahan di Permukiman Kumuh

Banyak pihak yang akan terkena dampak dari pemukiman kumuh yang

tidak berpihak pada kelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan karena kurangnya

sarana dan prasarana yang mendukung sehingga masyarakat menggunakan

alternatif-alternatif lain yang di kemudian hari akan semakin merusak lingkungan,

seperti pembuangan sampah ke sungai (Rofiana, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh, definisi elemen perumahan dan permukiman

adalah sebagai berikut:

a. Prasarana perumahan dan permukiman adalah kelengkapan dasar fisik

lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan

bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman,

22

b. Sarana perumahan dan permukiman adalah fasilitas dalam lingkungan hunian

yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan

kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; dan

c. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan

hunian.

2.7. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan

dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa setiap orang

dapat memperoleh hak :

1. Menempati, menikmati, dan /atau memiliki/memperoleh rumah yang layak

dan lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

2. Melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

3. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman

4. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman

5. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara

langsung sebagai akibat penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman

6. Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman yang merugikan masyarakat.

23

Sedangkan Pasal 130 Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa setiap orang

berkewajiban:

1. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di perumahan

dan kawasan permukiman.

2. Turut mencegah terjadinya penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain

dan/atau kepentingan umum.

3. Menjaga dan memelihara prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan

utilitas umum yang berada di perumahan dan kawasan permukiman

4. Mengawasi pemanfaatan dan berfungsinya prasarana, sarana, dan utilitas

umum perumahan dan kawasan permukiman.

2.8. Pengelolaan Persampahan Kota

Perencanaan sistem persampahan kota mengacu pada pola standar

spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU).

Spesifikasi yang digunakan adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 19-

2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Di Permukiman. Menurut

spesifikasi tersebut, sistem pengelolaan sampah merupakan proses pengelolaan

sampah yang terdiri dari 5 (lima) komponen yang saling mendukung. Komponen-

komponen tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berinteraksi untuk

mencapai tujuan, yang meliputi: aspek teknis operasional, aspek organisasi, aspek

peraturan, aspek pembiayaan dan aspek peran serta masyarakat. Secara substantif

pengelolaan persampahan diuraikan sebagai berikut:

24

2.8.1. Aspek Teknik Operasional

Teknik operasional pengelolaan sampah bersifat terpadu dan integral

secara berantai dengan urutan yang berkesinambungan, meliputi kegiatan

penampungan/pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan dan

pembuangan akhir/pengolahan. Gambaran umum alur operasional persampahan

secara terpada tersaji pada Gambar 3.

Sumber: SNI 19-2454-2002

Gambar 2.2. Teknis Operasional Pengelolaan Sampah

Pewadahan melalui teknik operasional tersebut diatas dilakukan oleh

sumber sampah, yaitu rumah tangga, toko, pedagang pasar dan sebagainya.

Bentuk wadah yang digunakan ditentukan sesuai selera dan kemampuan

pemiliknya, dapat berupa tong, plastik atau bak pasangan bata. Selanjutnya

dilakukan pengumpulan sampah, yaitu proses mengambil sampah dari sumber

untuk dikelola lebih lanjut. Pada umumnya proses ini dilakukan oleh organisasi

masyarakat yang dibiayai dari iuran yang dipungut dari masyarakat yang dilayani.

25

Pemindahan sampai dengan pembuangan sampah umumnya dilakukan oleh

pengelola persampahan. Sampah hasil pengumpulan akan dikumpulkan di lokasi

pemindahan (transfer depo) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan

akhir (TPA). Lokasi pemindahan secara prinsip berupa area tempat menumpahkan

sampah dari alat pengumpul (gerobak).

Pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan alat pemadat (kompaktor).

Metode pembuangan akhir yang dipakai di Indonesia adalah open dumping

(penimbunan terbuka). Mengingat akibat yang banyak timbul, yaitu bau dan

pencemaran air tanah oleh leachate, metode ini secara berangsur telah diganti

dengan sanitary atau controlled landfill (Schubeler 1996).

2.8.2. Aspek Organisasi

Institusi dalam sistem pengelolaan sampah memegang peranan yang

sangat penting meliputi: struktur organisasi, fungsi, tanggung jawab dan

wewenang serta koordinasi, baik vertikal maupun horizontal dari badan pengelola

(Widyatmoko dan S.Moerdjoko, 2002:29). Organisasi pengelolaan persampahan

di Indonesia di Indonesia cukup beragam, umumnya disesuaikan dengan jumlah

sampah yang harus ditangani. Pengelolaan sampah di Kota Palembang di kelola

oleh Dinas Kebersihan, sedangkan kota besar lainnya seperti Kabupaten Sleman

dikelola oleh Sub Dinas Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum.

Jumlah personil pengelola sampah persampahan harus memadai sesuai

dengan lingkup tugasnya. Untuk proses pengumpulan sampah, jumlah personil

minimal 1 orang per 1000 penduduk yang dilayani, begitupula dengan sistem

pengangkutan dan sistem pembuangan akhir. Bentuk kelembagaan yang

dianjurkan untuk beberapa kategori kota di Indonesia tersaji pada Tabel 2.3

26

Tabel 2.3. Bentuk Kelembagaan Pengelolaan Sampah

No. Kategori Kota Jumlah Penduduk (jiwa) Bentuk Kelembagaan

1 Kota Metropolitan/

besar

>1.000.000

500.000-1.000.000

Perusahaan Daerah, Dinas

tersendiri

2 Kota Sedang 250.000-500.000 Dinas tersendiri

3 Kota Sedang II 100.000-250.000 Dinas/Suku Dinas,UPTD/PU,

Seksi/PU

4 Kota Kecil 20.000-100.000 UPTD/PU, Seksi PU

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Kebersihan.

2.8.3. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan berfungsi untuk membiayai operasional pengelolaan

sampah yang dimulai dari sumber sampah/penyapuan, pengumpulan, transfer dan

pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Aspek pembiayaan terdiri dari

sumber dana dan biaya pengelolaan persampahan yang meliputi biaya operasi,

pemeliharaan dan administrasi.

Pemungutan retribusi dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat,

misalnya melalui RT/RW yang membuang sampah ke lokasi pemindahan atau

dapat pula secara tidak langsung melalui pembayaran dibarengi dengan pungutan

lain misalnya pembayaran rekening listrik. Biaya pengelolaan persampahan

diusahakan diperoleh dari masyarakat (80%) dan Pemerintah Daerah (20%) yang

digunakan untuk pelayanan umum. Sedangkan dana pengelolaan persampahan

suatu kota jumlahnya disyaratkan minimal sekitar 10% dari APBD. Bila

dibandingkan dengan besarnya kebutuhan biaya pengelolaan persampahan, maka

masih dibutuhkan subsidi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Subsidi

27

pada tahun 2022 adalah sebesar 40% dari biaya pengelolaan (Departemen

Kimpraswil, 2003).

2.8.4. Aspek Peraturan

Peraturan daerah (Perda) merupakan dasar hukum dalam aspek peraturan

pengelolaan persampahan yang meliputi: 1) Perda yang dikaitkan dengan

ketentuan umum pengelolaan kebersihan, 2) Perda mengenai bentuk institusi

formal pengelolaan kebersihan, 3) Perda yang khusus menentukan struktur tarif

dan tarif dasar pengelolaan kebersihan (Hartoyo, 1998). Peraturan lainnya

umumnya tidak banyak berfungsi disebabkan kurangnya kekuatan hukum yang

menyertai pemberlakuan suatu peraturan.

2.8.5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana

masyarakat sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan

mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka.

Adapun peran serta masyarakat yang sudah berjalan hingga saat ini yaitu

melakukan pengumpulan sampah dan membayar retribusi sampah. Sejalan dengan

Gerak 3R masyarakat diminta kesediaannya untuk melakukan pemilahan sampah

antara sampah basah (organik) yang dapat dijadikan kompos dan sampah kering

(anorganik).yang dapat menjadi bahan baku industri daur ulang.

Kenyataan yang banyak ditemui adalah rendahnya kesadaran masyarakat

dalam pengelolaan sampah dan tidak adanya pernagkat hukum yang mampu

mengatur perilaku masyarakat, misalnya berupa sanksi bagi warga yang tidak

memilah sampah atau penghargaan bagi masyarakat yang mendaur ulang sampah.

28

2.9. Strategi Pengembangan

Strategi adalah rencana berskala besar yang berorintas jangkauan masa

depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan

organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi

persaingan yang semuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dengan

berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan. Menurut Chandler dalam Anoraga

(2004), strategi adalah sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan , dan

arah tindakan serta alokasi sumber daya yang di perlukan untuk mencapai sasaran

dan tujuan itu. Strategi adalah kekuatan- kekuatan sumber daya, kapabilitas dan

kompetensi inti internal untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan

persaingan. Strategi juga dapat di definisikan sebagai pola tanggapan atau respon

organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap

organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah di

rumuskan secara eksplisit.

Dalam strategi pengembangan, menurut Hafsah (2000), pengembangan

adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan

meningkatkan kualitas. Sedangakan menurut Mangkuprawira (2004 : 135)

menyatakan bahwa pengembangan merupakan upaya meningkatkan pengetahuan

yang mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan di masa depan.

Selanjutnya Yoder dalam Moekijat (2001) menjelaskan bahwa pengembangan

adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun

yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau

menambah kecakapan.

29

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa strategi pengembangan memiliki

makna yang luas sesuai kondisi dan lingkup konsentrasi setiap masyarakat.

Strategi pengembangan dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi atau

perkumpulan kelompok yang memiliki visi dan misi untuk meningkatkan kualitas

atau memperbaiki pelaksanaan pekerjaan agar visi dan misi tersebut dapat

tercapai.

2.9.1. Kelembagaan Lingkungan

Kelembagaan lingkungan (environmental institution) adalah norma dan

nilai sosial, kerangka politis, program-program lingkungan, pola perilaku dan

komunikasi, serta pergerakan sosial, yang membentuk interaksi sosial dari

individu-individu yang menyusun organisasi dan kelompok secara langsung dan

tidak langsung mempengaruhi peraturan yang mengatur sumber daya alam

(Muller-Glodde, 1994). Pengembangan kelembagaan dalam bidang lingkungan

hanya dilihat sebagai proses supra-sektoral dan supra-media, yang dihasilkan

struktur kelembagaan yang memperbaiki sinergi dan komunikasi antara variabel

dalam sistem. Selain itu, pengembangan dalam bidang ini merupakan prosedur

metodologis untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan, keterampilan,

norma-norma, dan struktur.

2.9.2. Pengembangan Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan merupakan proses yang terus menerus seperti

siklus. Terdapat 5 (lima) tahapan dalam proses pengembangan kelembagaan, yaitu

(DFID, 2003):

a. Analisis dan diagnosis kerangka kerja kelembagaan.

30

Tahap ini menganalisis kerangka kerja kelembagaan untuk melihat tujuan apa

yang ingin dicapai dan mengapa termasuk peran para stakeholder dengan

mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan kelembagaan.

b. Analisis dan diagnosis organisasi dalam konteks kelembagaan

Melihat keterlibatan organisasi dalam kerangka kerja kelembagaan dan

mengidentifikasi masalah-masalah dalam organisasi.

c. Desain. Proses merancang intervensi yaitu menentukan alternatif-alternatif

intervensi dengan panduan untuk pemilihan alternatif.

d. Implementasi

e. Monitoring dan evaluasi

Proses ini untuk melihat bagaimana tujuan telah dicapai dengan menetapkan

proses untuk pemantauan.

2.9.3. Metode-metode Pengelolaan Persampahan

Menurut Reksosoebroto (1985) dalam Efrianof (2001), pengelolaan

sampah sangat penting untuk mencapai kualitas lingkungan yang bersih dan sehat,

dengan demikian sampah harus dikelola dengan sebaik-baiknya sedemikian rupa

sehingga hal-hal yang negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, suatu pengelolaan sampah dianggap

baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembangbiaknya bibit penyakit

serta sampah tersebut tidak menjadi media perantara menyebar luasnya suatu

penyakit. Syarat lainnya yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah

tidak mencemari udara, air, dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak

menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya.

31

Menurut Cunningham (2004) tahap pengelolaan sampah modern terdiri

dari 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sebelum akhirnya dimusnahkan atau

dihancurkan. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan

kemajuan IPTEK terdapat beberapa metode pengelolaan sampah lain yang akan

dijelaskan lebih lanjut.

1. Penerapan prinsip 3-R, 4-R atau 5-R

Prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam penanganan sampah misalnya

dengan menerapkan prinsip 3-R, 4-R atau 5-R. Penanganan sampah 3-R adalah

konsep penanganan sampah dengan cara Reduce (mengurangi), Reuse

(menggunakan kembali), Recycle (mendaur ulang sampah), sedangkan 4-R

ditambah Replace (mengganti) mulai dari sumbernya. Prinsip 5-R selain 4 prinsip

tersebut di atas ditambah lagi dengan Replant (menanam kembali). Penanganan

sampah 4-R sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sampah

padat perkotaan yang efisien dan efektif, sehingga diharapkan dapat mengurangi

biaya pengelolaan sampah.

a. Reduce

Prinsip reduce dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan

minimalisasi barang atau material yang digunakan. Semakin banyak kita

menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Menurut Suyoto

(2008) tindakan yang dapat dilakukan berkaitan dengan program reduce:

b. Reuse

Prinsip reuse dilakukan dengan cara sebisa mungkin memilih barang-

barang yang bisa dipakai kembali. Dan juga menghindari pemakaian barang-

32

barang yang hanya sekali pakai. Hal ini dapat memperpanjang waktu pemakaian

barang sebelum ia menjadi sampah.

c. Recycle

Prinsip recycle dilakukan dengan cara sebisa mungkin, barang-barang

yang sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur

ulang, namun saat ini sudah banyak industri non-formal dan industri rumah tangga

yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.

d. Replace

Prinsip replace dilakukan dengan cara lebih memperhatikan barang yang

digunakan sehari-hari. Dan juga mengganti barang-barang yang hanya bisa

dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Prinsip ini mengedepankan

penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti mengganti kantong

plastik dengan keranjang saat berbelanja, atau hindari penggunaan styrofoam

karena banyak mengandung zat kimia berbahaya.

e. Replant

Prinsip replant dapat dilakukan dengan cara membuat hijau lingkungan

sekitar baik lingkungan rumah, perkantoran, pertokoan, lahan kosong dan lain-

lain. Penanaman kembali ini sebagian menggunakan barang atau bahan yang

diolah dari sampah.

2. Bank Sampah

Definisi Bank Sampah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle

Melalui Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang

dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

33

Sedangkan menurut Yayasan Unilever Indonesia, 2013, definisi bank sampah

adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering seara kolektif yang mendorong

masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya.

Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (reduce, reuse dan

recycle) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat.

Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa sosial untuk

mengajak masyarakat memilah sampah. Dengan menukarkan sampah dengan

uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik

untuk menghargai sampah sehingga mereka mau memilah sampah (Dirjen Cipta

Karya, 2011).

Selain itu, pelaksanaan bank sampah juga memiliki potensi ekonomi

kerakyatan yang cukup besar. Pelaksanaan bank sampah dapat memberikan output

nyata bagi masyarakat berupa kesempatan kerja dalam melaksanakan manajemen

operasi bank sampah dan investasi dalam bentuk tabungan. Munculnya bank

sampah dapat menjadi momentum awal dalam membina kesadaran masyarakat.

Pembangunan bank sampah sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus

disertai integrasi dengan gerakan 3R secara menyeluruh di kalangan masyarakat.

Hal ini perlu dilakukan agar manfaat langsung yang dirasakan masyarakat tidak

hanya kuatnya ekonomi kerakyatan tetapi juga pembangunan lingkungan yang

hijau dan bersih sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sehat (Dirjen Cipta

Karya, 2011)

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga, peran Bank Sampah menjadi penting karena PP tersebut mewajibkan

34

produsen melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk dengan

menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang

menimbulkan sampah sesedikit mungkin, menggunakan bahan baku produksi

yang dapat didaur ulang dan diguna ulang dan/atau menarik kembali sampah dari

produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang.

Bank Sampah dapat berperan sebagai dropping point bagi produsen untuk

produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Sehingga sebagian

tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah juga menjadi

tanggungjawab pelaku usaha. Dengan menerapkan pola ini diharapkan volume

sampah yang dibuang ke TPA berkurang. Penerapan prinsip 3R sedekat mungkin

dengan sumber sampah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah

secara terintegrasi dan menyeluruh sehinga tujuan akhir kebijakan Pengelolaan

Sampah Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Pengomposan

Kompos merupakan hasil fermentasi dari bahan-bahan organik sehingga

berubah bentuk, berwarna kehitam-hitaman dan tidak berbau. Pengomposan

merupakan proses penguraian bahan-bahan organik dalam suhu yang tinggi

sehingga mikroorganisme dapat aktif menguraikan bahan-bahan organik sehingga

dapat dihasilkan bahan yang dapat digunakan tanah tanpa merugikan lingkungan

(Santoso, 2009). Usaha pengomposan sampah kota memiliki beberapa manfaat

yang dapat ditinjau baik dari segi teknologi, ekonomi, lingkungan maupun

kesehatan. Dari segi teknologi manfaat pembuatan kompos antara lain:

35

1. Teknik pembuatan kompos sangat beragam, mulai dari proses yang mudah

dengan menggunakan peralatan yang sederhana sampai dengan proses yang

canggih dengan peralatan modern

2. Secara teknis, pembuatan kompos dapat dilakukan secara manual sehingga

modal yang dibutuhkan relatif murah atau secara masinal (padat modal)

untuk mengejar skala produksi yang tinggi dari segi ekonomi, pembuatan

kompos dapat memberikan manfaat secara ekonomis, yaitu:

a) Pengomposan dapat mengurangi jumlah sampah sehingga akan

mengurangi biaya operasinal pemusnahan sampah

b) Tempat pengumpulan sampah akhir dapat digunakan dalam waktu

yang lebih lama, karena sampah yang dikumpulkan berkurang.

Dengan demikian akan mengurangi investasi lahan TPA

c) Kompos dapat memperbaiki kondisi tanah dan dibutuhkan oleh

tanaman. Hal ini berarti kompos memiliki nilai kompetitif dan

ekonomis yang berarti kompos dapat dijual

d) Penggunaan pupuk anorganik dapat ditekan sehingga dapat

meningkatkan efisiensi penggunaannya.

Dari segi kesehatan, manfaat kesehatan yang diperoleh dari proses pembuatan

kompos adalah :

1. Pengurangan tumpukan sampah akan menciptakan lingkungan yang bersih

dan sehat.

2. Proses pengomposan berjalan pada suhu yang tinggi sehingga dapat

mematikan berbagai macam sumber bibit penyakit yang ada pada sampah

(Santoso, 2009).

36

2.10. Analisis SWOT

SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) merupakan teknik

analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah (kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan) dalam suatu wilayah atau daerah dimana

aspek kekuatan dan kelemahan lebih mengarah pada potensi dan masalah yang

dimiliki (intern factors). Secara umum data yang digunakan sebagai bahan

analisis bersumber dari berbagai dokumen meliputi perencanaan tata ruang, profil

wilayah/daerah, data pemerintah atau lembaga lainnya serta informasi dari

masyarakat setempat (Sumpeno, 2011).

2.10.1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal mencakup sejumlah pertimbangan yang

bersifat mikro meliputi faktor kelebihan atau kekuatan (strength) dan kelemahan

(weakness) suatu organisasi, dimana konteks pembangunannya dilakukan untuk

mengidentifikasi keunggulan bersaing (competitive adventage) suatu desa.

(Sumpeno, 2011).

2.10.2. Anlaisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan ekternal mencakup sejumlah pertimbangan yang

bersifat makro seperti politik, ekonomi, sosial dan perkembangan teknologi

(Wright, Kroll, dan Parnell, 1996; Pierce dan Robinson, 1997) dalam Sumpeno,

2011.

1. Pertimbangan politik, seperti pengaruh kekuasaan para elit politik dan

tokoh masyarakat yang mempengaruhi berbagai kebijakan terutama yang

37

dapat menghambat pembangunan, sehingga belum mampu membawa

pencerahan atau perbaikan situasi dan kondisi masyarakat.

2. Pertimbangan ekonomi, berkaitan dengan meningkatnya persaingan

ekonomi global yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan usaha

di tingkat masyarakat

3. Pertimbangan sosial. Interaksi masyarakat tidak hanya mencakup dua

desa atau lebih tetapi hingga tingkat yang lebih luas seperti kabupaten

dan propinsi. Hubungan tersebut memiliki intensitas dan pengaruh yang

sangat kuat akibat penetapan kebijakan, tata ruang dan budaya yang

berbeda.

4. Pertimbangan teknologi. Perkembangan informasi dan teknologi yang

sangat cepat dan merambah ke berbagai aspek kehidupan, sehingga

menimbulkan pengaruh dalam pemilihan teknologi yang akan digunakan

oleh masyarakat dalam pembangunan.

38

III. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian strategi pengembangan pengelolaan persampahan di

Kawasan Kelurahan Kemang Agung dan Kelurahan 11 Ulu menggunakan

deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif bermaksud mendeskripsikan fenomena yang

terjadi dan berusaha menelaah secara cermat, sistematis terhadap permasalahan

aktual mengenai pengembangan pengelolaan persampahan mulai identifikasi

kondisi eksisting maupun preferensi masyarakat di Kelurhan Kemang Agung dan

Kelurahan 11 Ulu melalui kuesioner.

Penggunaan metode kualitatif ini memiliki keunggulan karena eksplorasi

terhadap masalah yang dikaji tidak sekedar berdasarkan pada laporan suatu

kejadian atau fenomena saja melainkan juga dikroscek dengan sumber-sumber

lain yang relevan. Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif yang

dilakukan dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan mengenai

strategi pengembangan dalam pengelolaan persampahan di Kawasan Kemang

Agung dan 11 Ulu baik penilaian masyarakat, tokoh masyarakat maupun berbagai

dokumen perencanaan.

Menurut Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa data kualitatif

merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta

memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat

dimana dengan data kualitatif kita dapat memahami alur peristiwa secara

kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang, serta

39

memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Sedangkan pendekatan

kuantitatif digunakan sebagai pendukung metode kualitatif dalam hal ini untuk

mengolah data hasil kuesioner (Yuwono, 2009).

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan

Kemang Agung Kecamatan Kertapati dan Kelurahan 11 Ulu Kecamatan Seberang

Ulu II Kota Palembang. Penelitian akan dilaksanakan di 27 rukun tetangga (RT)

di Kelurahan Kemang Agung dan 17 rukun tetagga (RT) di kelurahan 11 Ulu

yang telah teridentifikasi ke dalam dokumen SIAP 2016. Gambar 4 dan Gambar 5

menunjukkan peta lokasi penelitian yang dipilih. Penetapan dan penentuan lokasi

penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua daerah tersebut masuk

kedalam SK Walikota Lokasi Permukiman kumuh. Penelitian dilakukan dari

bulan November 2017 hingga bulan Januari 2018.

3.3. Teknik Penarikan Sampel

Responden sampel dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) proses

pengambilan berdasarkan tingkat kepentingan, pertama responden untuk

mengidentifikasi permasalahan yang ada di wilayah penelitian terdiri kepala

rumah tangga, ketua rukun tetangga (RT), ketua rukun warga (RW). Metode

Pengambilan sampel berdasarkan SNI 19-3964-1994 tentang Pengukuran

Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan. Pemilihan responden rumah tangga

dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel acak strata (stratified

random sampling) menggunakan rumus berikut:

40

. .............................................................................................(1) dimana:

S = Jumlah contoh (jiwa)

Cd = Kota besar / metropolitan = 1

Cd = Kota sedang / kecil / IKK = 0,5

Ps = Populasi (jiwa)

..................................................................................................................(2)

dimana:

K = Jumlah contoh (KK)

N = Jumlah jiwa per keluarga

Metode ini berdasarkan pada komposisi pendapatan setempat dengan

asumsi bahwa kuantitas dan komposisi sampah dipengaruhi oleh tingkat

kehidupan masyarakat. Sampling dilakukan kepada tiga kelompok masyarakat: a)

masyarakat berpendapatan rendah, b) masyarakat berpendapatan sedang, dan c)

masyarakat berpendapatan tinggi. Palembang merupakan klasifikasi kota

Metropolitan yang mana pada pengambilan sampel KK atara 200-300 untuk

klasifikasi Kota Metropolitan. Kedua responden untuk menilai tingkat

kepentingan dan keterkaitan hasil permasalahan yang telah teridentifikasi oleh

penilaian masyarakat. Penilaian tersebut diatas sebagai dasar untuk menentukan

strategi pengelolaan sampah di wilayah penelitian dengan menggunakan teknik

penarikan sampel purposive or judgemental sampling yaitu memilih sampel

berdasarkan kriteria tertentu yang diharapkan memiliki informasi yang akurat

(Jauhari, 2010). Sumber responden purposiv sampling dalam penelitian ini yaitu

para ahli yang memberikan pertimbangan atau penilaian. Sumber responden

41

tersebut meliputi perwakilan dari Dinas Kebersihan 1 orang, Ketua RT/LKM 5

orang, Kelurahan 1 Orang dan tokoh masyarakat 3 orang.

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data primer dan data

sekunder. Berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari responden sampel berupa data profil responden,

tingkat dan komposisi timbulan sampah dan cara penanganan sampah di sumber,

biaya yang dikeluarkan untuk penanganan sampah, peran anggota keluarga dalam

pengelolaan sampah, persepsi tentang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan

sampah meliputi tingkat pengetahuan tentang 5R dan kesediaan untuk melakukan

5R.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang telah disajikan secara tertulis, yang

biasanya diproduksi oleh instansi pengeluar data yang berwenang. Data sekunder

berupa data jumlah penduduk dan profil wilayah permukiman kumuh yang berasal

dari data SIAP Kota Palembang Tahun 2016 dari instansi BAPPEDA Kota

Palembang.

3.4.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat tiga sumber data, yaitu: (1) Personal, (2)

Place, dan (3) Paper. Sumber data Personal, yaitu orang yang memiliki

kompetensi untuk memberikan keterangan yang relevan dengan tema penelitian,

42

personal dalam penelitian ini adalah Ketua RT/RW, Pengelola Sampah,

masyarakat pelaku, Pejabat Kelurahan, dan Pejabat Dinas Lingkungan Hidup.

Sumber data Place, yaitu meliputi tempat atau lokasi serta situasi dan

kondisi tempat penelitian. Sumber data jenis ini juga meliputi fenomena yang

terjadi di lokasi penelitian berkaitan dengan tema penelitian. Pengambilan data

dilakukan melalui observasi, yaitu berupa pengamatan lapangan, pengambilan

gambar, dan pencatatan fenomena. Sumber data Paper, yaitu berupa dokumen

yang dapat berupa laporan,catatan, berkas, atau bahan-bahan tertulis lainnya yang

merupakan dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian dan dapat

dijadikan referensi.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

survei data primer dan data sekunder. Survei data primer yaitu pengamatan secara

langsung dilapangan melalui pengumpulan data profil responden, pengelolaan

sampah, dan persepsi tentang partisipasi masyarakat dengan menggunakan

metode pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara.

Sedangkan survei data sekunder yaitu pengambilan data-data secara tidak

langsung diperoleh dari instansi terkait pengembangan pengelolaan sampah di

Kota Palembang maupun perpustakaan. Gambaran umum pengumpulan data

secara substantif dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1. Kuesioner

Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

43

responden untuk dijawabnya, dimana peneliti tidak langsung bertanya jawab

dengan responden (Sutopo, 2006: 87). Bentuk kuesioner yang digunakan dalam

penelitian ini menggunakan data primer kuantitatif

3.5.2. Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bersemuka (face-

to-face), ketika seseorang, yaitu pewawancara, mengajukan pertanyaanpertanyaan

yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan

masalah penelitian, kepada seseorang yang diwawancara atau responden

(Kerlinger dalam Sanapiah, 1995).

Wawancara dilakukan di wilayah penelitian atas kesepakatan antara

peneliti dengan responden, dimana proses wawancara dilakukan satu-persatu

melalui pedoman wawancara yang telah di disusun oleh peneliti. Teknik

wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak kaku dalam mengajukan

pertanyaan, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi eksisting, termasuk

dalam hal bahasa, istilah, dan cara bertanya.

3.5.3. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah dirbagi menjadi 2 (dua) kelompok,

kelompok pertama berdasarkan responden dari Kepala Keluarga (KK) dengan

komponen pengamatan meliputi profil kepala rumah tangga, pengelolaan sampah

rumah tangga dan persepsi tentang partisipasi masyarakat. Kelompok kedua

berdasarkan responden ketua RT/RW/Lurah dengan komponen pengamatan

meliputi profil dan pengelolaan sampah. Secara umum variabel penelitian tersaji

pada Tabel. berikut.

44

Tabel 3.1 Variabel Penelitian Karakteristik Responden

Karakteristik Umum

Variabel Sumber Data

Profil Kepala Keluarga (KK)

1. Usia 2. Jenis Kelamin 3. Pendidikan Terakhir 4. Pekerjaan Kepala Keluarga 5. Pekerjaan Ibu Rumah Tangga 6. Pendapatan 7. Jumlah Anggota Keluarga 8. Status Kepemilikan Rumah 9. Kemampuan Bayar Retribusi

Sampah

Data BPS, Bappeda

dan Survei

Lapangan/Kuesioner

Karakteristik Responden Berdasarkan Pengetahuan

1. Maksud dan Manfaat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R

2. Manfaat Pengelolaan Sampah dengan Prinsip

3. Jenis Sampah Yang Dapat dijadikan Pupuk Kompos

4. Manfaat Pupuk Kompos 5. Jenis Sampah Yang sulit Terurai 6. Dampak Adanya Timbunan

Sampah Yang Dibiarkan

Kuesioner

Sumber: Hasil Identifikasi Penulis, 2018.

3.6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

statistik deskripsif frekuensi, dan analisis SWOT (Strenght, Weakness,

Opportunities, Threats). Adapun penjelasan lebih detail diuraikan sebagai berikut:

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif Frekuensi

Analisis deskriptif frekuensi untuk menggambarkan karakteristik

responden secara keseluruahan berdasarkan variabel yang telah ditentukan dalam

penelitian ini, hasilnya akan dikuantitatifkan melalui tabel distribusi frekuensi

dengan bantuan program SPSS 18, tujuan analisis deskriptif frekuensi untuk

menggambarkan, menilai dan mengasilkan faktor internal dan faktor eksternal.

45

3.6.2. Analisis SWOT

SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan

strategi organisasi (Rangkuti, 2006). Analisis ini didasarkan pada logika yang

dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman

(threats). Analisis SWOT digunakan untuk membandingkan faktor eksternal dan

faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman, sedangkan

faktor internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Sedangkan menurut

(Sumpeno, 2011) SWOT merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan

untuk mengidentifikasi potensi dan masalah (kekuatan, kelemahan, peluang dan

tantangan) dalam suatu wilayah/daerah pengembangan. Aspek kekuatan dan

kelemahan lebih mengarah pada potensi dan masalah yang dimiliki faktor

internal, sedangkan peluang dan tantangan datang dari luar daerah pengembangan

faktor eksternal.

Analisis SWOT baik pendekatan kualitatif maupun kuantitatif sangat

dipengaruhi kemampuan tim atau stakeholders dalam menggali informasi dan

menganalisis situasi baik internal maupun eksternal (Sumpeno,2011). Keduanya

dapat digunakan sebagai alat bantu analisis dalam merumuskan kebutuhan dan

pengembangan strategi.

Langkah-langkah proses analisis swot meliputi Identifikasi Faktor Internal

dan Eksternal, Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Eksternal, Evaluasi

Keterkaitan Faktor Internal dan Eksternal, Faktor Kunci Keberhasilan dan Peta

Kekuatan Organisasi, Perumusan Rancangan Strategi dan Penilaian Rancangan,

Strategi dan Alternatif Strategi (Anonim, 2013).

46

3.6.2.1. Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Proses untuk mendapatkan data faktor internal maupun faktor eksternal

sebagai dasar untuk menentukan rencana strategi berdasarkan hasil identifikasi

melalui variabel kuesioner yang telah dirancang/disusun melalui metode analisis

dengan deskriptif frekuensi. Hasilnya digunakan untuk menentukan faktor internal

dan faktor eksternal.

3.6.2.2. Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Eksternal

Metode komparasi yaitu suatu alat untuk menentukan tingkat urgensi

(kepentingan) antar faktor (Anonim, 2013). Untuk memudahkan penilaian dalam

menentukan nilai tingkat urgensi yaitu menggunakan skala sikap (likert) pendapat

maupun persepsi seseorang atau kelompok terhadap berbagai kejadian maupun

gejala sosial (Riduwan, 2013). Adapun penilaian metode tersebut diatas bentuk

kuesionernya adalah berupa pernyataan dengan nilai skala 1 sampai dengan 9.

Tabel 3.2 Skala Penilaian Tingkat Kepentingan

Nilai Bobot

Kepentingan

Kriteria

Penilaian

1 Tidak Terlalu Penting

3 Sedikit lebih Penting

5 Cukup Penting

7 Sangat Penting

9 Sangat Penting Sekali

Sumber: Hasil modifikasi dalam Riduwan,2013

47

Setelah hasil komparasi urgensi faktor internal dan eksternal ditentukan,

kemudian mencari nilai bobot faktor (BF) dengan satuan ukurannya adalah %

(porsen). (Anonim, 2008)

BF = NF x 100% ...............................................................................................(3) ∑NF

Keterangan: Nilai Faktor (NF), Jumlah Nilai Faktor (∑NF), Bobot Faktor ( BF% )

Menentukan bobot faktor tersebut diatas adalah dengan menjumlahkan nilai

urgensi faktor internal dan seterusnya. Selanjutnya masing-masing prosentase

bobot faktor dimasukan kedalam kolom bobot faktor yang telah disusun kedalam

tabel evaluasi faktor internal dan eksternal (Anonim, 2013). Bentuk tabel evaluasi

faktor internal dan eksternal tersaji pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Komparasi Urgensi Faktor Internal dan Eksternal

No Faktor Internal dan Eksternal Nilai Urgensi NF BF

(%) 1 2 3 4 5 6

Kekuatan (S) 1 2 n

Kelemahan (W) 1 2 n

Peluang (O) 1 2 n

Ancaman (T) 1 2 n

Jumlah Sumber: Anonim, (2013)

48

3.6.2.3. Evaluasi Keterkaitan Faktor Internal dan Eksternal

Evaluasi keterkaitan faktor internal dan faktor eksternal memiliki 3

(tujuan) yaitu menentukan bobot faktor, nilai bobot dukungan (NBD) dan nilai

keterkaitan

1. Bobot Faktor (BF)

Hasil komparasi urgensi faktor internal dan eksternal, yang telah

menghasilkan nilai bobot faktor (BF) kemudian dimasukkan nilai tersebut

kedalam kolom BF yang tersedia pada tabel evaluasi faktor internal dan faktor

eksternal.

2. Nilai Bobot Dukungan (NBD)

Setelah menentukan nilai urgensi antar faktor internal dan faktor eksternal

yang menghasilkan nilai bobot faktor, selanjutnya menggabungkan nilai bobot

faktor melalui tabel penilaian keterkaitan faktor internal dan eksternal dengan

nilai bobot dukungan (NBD).

Faktor internal dan faktor eksternal berpotensi sebagai prioritas unggulan

untuk meraih keberhasilan dalam menentukan strategi. Setiap faktor merupakan

masukan (input) yang harus dikelola dengan baik agar memberikan dukungan

yang maksimal sehingga sukses dalam meraih keberhasilan dalam menentukan

rancangan strategi yang diinginkan.

Penentuan nilai bobot dukungan terhadap faktor internal dan eksternal yaitu

melalui penilaian responden yaitu tokoh masyarakat yang mengetahui kondisi

eksisting di lokasi penelitian, masyarakat pada umumnya serta pemerintah selaku

pemberi kebijakan. Penilaian dukungan setiap faktor dinilai berdasarkan 5 (lima)

tingkatan penilaian. Nilai dukungan setiap kekuatan (strength) dan kelemahan

(weaknesses) dimasukan kedalam kolom ND pada tabel evaluasi faktor internal

49

dan eksternal. Kemudian dihitung nilai bobot dukungan (NBD) setiap faktor

dengan cara mengalikan bobot faktor dengan nilai dukungan. Sebagaimana tersaji

pada rumus berikut ini

NBD = BF X ND .........................................................................................(4)

Sumber: (Anonim, 2008)

Keterangan:

NBD= Nilai Bobot Dukungan, BF= Bobot Faktor, ND= Nilai Dukungan

Rensis Likert menganjurkan suatu penilaian dengan dengan model rating

scale yang selanjutnya disebut model skala nilai. Artinya nilai yang diberikan

pada suatu faktor secara kualitatif yaitu sangat mendukung sekali, mendukung,

cukup mendukung, sedikit lebih mendukung, kurang mendukung, tidak

mendukung sekali

Tabel 3.4 Skala Penilaian Tingkat Kepentingan Nilai Skor

Kepentingan Kriteria

Penilaian 1 Tidak Terlalu Mendukung 3 Sedikit lebih Mendukung 5 Cukup Mendukung 7 Sangat Mendukung 9 Sangat Mendukung sekali


3. Nilai Keterkaitan (NRK)

Penentuan nilai keterkaitan antar faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman setelah mendapatkan nilai bobot dukungan. Proses penilaiannya dengan

skala 1-5. Hasil dari nilai keterkaitan keseluruhan kemudian membuat nilai rata-

rata keterkaitan (NRK) tiap faktor dan menuliskannya pada kolom NRK,

NRK = TNRK (total nilai keterkaitan faktor) ..............................................(5) ∑ N- 1 Sumber: (Anonim, 2008)

50

Dalam menentukan nilai hal ini hampir sama dengan menggunakan skala

likert.

Tabel 3.5. Skala Penilaian Tingkat Kepentingan Nilai Skor

Kepentingan Kriteria

Penilaian 1 Sangat Kurang Terkait 3 Sedikit Kurang Terkait 5 Cukup Terkait 7 Sangat Terkait 9 Sangat Terkait sekali


Selanjutnya menentukan nilai bobot keterkaitan (NBK) dan total nilai bobot

(TNB). Adapun kedua rumus bobot keterkaitan dan total nilai keterkaitan tersebut

diatas adalah sebagai berikut:

NBK = NRK x BF ...................................................................................(6)

Untuk menghasilkan nilai bobot keterkaitan (NBK) dilakukan dengan cara

mengkalikan nilai NRK dengan BF. selanjutnya menghitung total nilai bobot

(TNB) yaitu dengan rumus

TNB= NBD + NBK ...................................................................................(7)

3.6.2.4. Faktor Kunci Keberhasilan dan Peta Kekuatan Organisasi

1. Faktor Kunci Keberhasilan

Tahapan selanjutnya adalah pemilihan faktor kunci sukses, dimana dasar

pemilihannya adalah faktor yang memiliki total nilai bobot (TNB) terbesar dari

antara faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sasaran yang akan dicapai.

Faktor kunci sukses disebut juga sebagai kekuatan kunci atau faktor strategi.

Cara menentukan faktor kunci sukses (FKS) adalah sebagai berikut:

a. FKS dipilih dari TNB yang terbesar

51

b. Kalau nilai TNB sama maka pilih nilai NBD terbesar

c. Kalau nilai NBD sama maka pilih nilai NBK terbesar

d. Kalai nilai NBK sama maka pilih nilai BF terbesar

e. Kalau nilai BF sama maka pilih berdasarkan pengalaman dan

pertimbangan secara rasional.

2. Peta Kekuatan Organisasi

Hasil dari faktor kunci keberhasilan tersebut diatas, selanjutnya

membandingkan kunci keberhasilan yang terpilih dengan menggunakan diagram

pemetaan, hal ini bertujuan untuk melihat apakah posisi kekuatan faktor internal

dan faktor eksternal sebagai dasar untuk merancang strategi pengelolaan

persampahan di Kelurahan 11 Ulu dan Kelurahan Kemang Agung berada pada

keadaan pengembangan, bertahan ataupun merubah rencana. Hasil perhitungan

tersebut diatas, kemudian dimasukkan kedalam matrik kuadran untuk membantu

tim perencana mengetahui organisasi berdasarkan aspek penilaian faktor-faktor

SWOT. Secara substantif matrik kuadran dibagi dalam empat kategori

(Sumpeno,2011) yaitu sebagai berikut:

1. Kuadran I { Positif-positif }

Posisi hasil analisis sangat kuat dan memiliki peluang besar untuk

berkembang. Strategi yang direkomendasikan ‘progres’, artinya adanya

pengembangan yang lebih besar untuk mencapai tingkat kemajuan secara

maksimal.

2. Kuadran II { Positif-Negatif }

Posisi hasil analisis sangat kuat dan memiliki peluang besar untuk

berkembang. Strategi yang direkomendasikan ‘diversifikasi’, pengembanga

52

startegi disarankan untuk memperbanyak berbagai pilihan strategi agar dapat

memperbesar peluang yang ada di lokasi penelitian

3. Kuadran III { Negatif - Positif }

Posisi hasil analisis bersifat lemah namun memiliki peluang besar untuk

berkembang. Strategi yang dapat direkomendasikan yaitu merubah strategi,

dimana strategi yang terdahulu sangat sulit untuk menangkap berbagi peluang

yang ada d lokasi penelitian

4. Kuadran IV { Negatif - Negatif}

Menandakan posisi hasil analisis yang sangat sulit untuk berkembang.

Strategi yang direkomendasikan ‘bertahan’, artinya kondisi internal membutuhkan

peningkatan pengembangan berbagai rencana agar tidak semakin terpuruk.

Gambaran umum untuk mengukur kekuatan organisasi.

Gambar 3.1 Peta Kekuatan Organisasi

Opportunity. O

Weakness. W

Threath. T

Strengh. S

KUADRAN I , (+,+) (Progresif)

KUADRAN II , (+,- ) (diversifikasi Strategi)

KUADRAN III, (-,+) (Ubah Strategi)

KUADRAN IV, (-,-) (Strategi Bertahan)

53

3.2.6.5. Formulasi Strategi

Menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan

yaitu menggunakan formulasi strategi dengan metode menginteraksikan faktor-

faktor kunci keberhasilan yaitu dengan matrik SWOT (Anonim, 2013). Matrik

swot sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada 4 (empat)

kuadran yang saling berkaitan serta fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan

sesuai dengan peta kekuatan masing-masing. Ada 4 (empat) strategi utama yang

dapat dirumuskan dalam 4 (empat) kuadran SWOT (Anonim, 2013) yaitu:

1. Strategi SO : Memanfaatkan Kekuatan Untuk Meraih Peluang

2. Strategi ST : Memanfaatkan Kekuatan Untuk Mengatasi

Ancaman

3. Startegi WO : Memperbaiki Kelemahan yang masih potensial

untuk Mendukung Kekuatan Meraih Peluang atau

sasaran yang akan dicapai

4. Strategi WT : Meminimalkan Kelemahan atau Memperbaiki

Kekurangan agar Ancaman tidak menjadi

penghambat meraih peluang

184

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Rancangan Strategi Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan

secara swakelola oleh masyarakat berdasarkan faktor internal maupun

eksternal yang ada di Kelurahan 11 Ulu dan Kemang Agung adalah sebagai

berikut

a. Membentuk kelembagaan swakelola pengelolaan sampah rumah tangga

yang mellibatkan unsur masyarakat;

b. Memberikan Dana Bantuan Pinjaman Modal Untuk Mengelola

Kelembagaan Persampahan serta pelatihan dasar manajemen;

c. Mengadakan bimbingan teknis mengelola sampah rumah tangga tingkat

kelurahan untuk para petugas kelembagaan;

d. Sosialisasi Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Terkait Pentingnya

Mengelola Sampah;

e. Menyediakan sarana dan prasarana persampahan;

f. Membuat Peraturan bersama atau Kebijakan Publik;

g. Memberikan Reward (Disinsentif) Kepada Masyarakat;

h. Memberikan Pelatihan kepada masyarakat;

i. Sosialisasi berkala dengan pendekatan Forum Group Discusi ;

j. Pendekatan Jemput Bola.

2. Mekanisme tatanan kelembagaan pengelolaan sampah rumah tangga

merupakan implementasikan strategi pengembangan kelembagaan pengeloaan

sampah rumah tangga adalah sebagi berikut:

185

a. Sosialisasi. sosialisasi kepada masyarakat menjelaskan maksud dan tujuan

mengembangkan kelembagaan swakelola ini, dengan harapan seluruh

masyarakat dapat berperan aktif

b. Bimtek (Pelatihan). dalam bentuk pelatihan terkait pengelolaan sampah

rumah tangga secara swakelola kepada masyarakat dengan harapan

masyarakat mampu mngelola sampah organik menjadi kompos serta

mampu mengembangkan sampah non organik menjadi produk yang

bernilai ekononi atau bahan baku material hasil dari proses daur ulang.

c. (Pemberian Sarana Penunjang). Sarana alat komposter dan kantong-

kantong sampah untuk memisahkan sampah organik dan non organik serta

alat pencacah pelastik secara gratis.

d. Implementasi. Masyarakat melaksanakan proses pembuatan kompos yang

menghasilkan pupuk organik dan proses daur ulang dari sampah non

organik

e. Produk. Mengasilkan nilai produk yang dapat di jual kepada perusahaan

air minum kemasan, perusahaan yang berhubungan daur ulang pelastik dan

usaha dibidang tanaman hias.

f. Pengawasan. Pentingnya dilakukan pengawasan baik dari Pemerintah

terkait proses pengelolaan sampah secara swakelola dan secara eksternal

untuk menilai sejauh mana dampak dari kegiatan ini terhadap perubahan

kualitas lingkungan permukiman di Kelurahan Kemang Agung maupun

11 Ulu

186

5.2. Saran

1. Perlu adanya kebijakan Pemerintah Kota Palembang yang mengatur

pengolahan sampah dengan baik

2. Perlu adanya pembentukan kelembagaan pengolahan sampah pada setiap

kelurahan

3. Perlu adanya perhitungan dalam menentukan penilaian harga dari setiap

sampah yang akan dikelolah

187

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2013. Diklat Kepemimpinan Untuk Tingkat Eselon 3. Kabupaten Musi Banyuasin. Sumatera Selatan.

Agresti, A., dan B. Finlay. 1997. Statistical Methods for The Social Sciences, Third Edition. Prentice Hall. Upper Sadle River.

Anoraga, P. 2004. Manajemen Bisnis. Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta.

BPS Kota Palembang.2015. Palembang Dalam Angka

Budi, B.S. 2006. Memisahkan sampah: belajar dari Jepang. Artikel Iptek bidang Tata Kota, Perumahan dan Permukiman. Artikel 1 sampai 4. Berita Iptek Online. www.beritaiptek.com (diakses pada 2 September 2017).

Chandra, B. 2007. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.

Conservation and Development Program. 1996. Community Participation in Solid Waste Management in Patan. Kathmandu, Nepal.

http://www.globenet.org/preceup/pages/ang/chapitre/capitali/cas/nepal.htm(diakses pada 15 Juli 2017).

Cunningham, W.P., Cunningham, M.A., 2004. Principles of Environmental Science: Inquiry and Applications Second Edition. New York: McGraw Hill Companies,

Dainur. 1995. Materi-materi Pokok Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Widya Medika.

Departemen Kimpraswil. 2003. Pedoman Pengelolaan Persampahan Perkotaan Bagi Pelaksana. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Jakarta.

DFID. 2003. Promoting Institutional and Organizational Development. Department for International Development. London.

Djogo, T.D. et al. 2003. Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembagan Agroforestro. Bahan Ajar Agroforestri 8. World Agroforestry Centre (ICRAF) Southeast Asia Bogor.

188

Fiisabillah, FD.,Vidayani, AF., Hudalah, D. 2014. Peran Modal Sosial dalam Kerjasama Antar Daerah Kartamantul. Jurnal MIMBAR. Vol 3.

Hafsah, J.M. 2000. Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Hartoyo. 1998. Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Kota Jawa Timur. Bahan Seminar Nasional Penanganan Sampah Kota. Fakultas Teknik Brawijaya, Malang.

Jauhari. 2006. Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi.

Kustiawan, I. 1999. Perubahan pemanfaatan Lahan Perumahan ke Perkantoran: Implikasinya Terhadap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol 11.

Mangkuprawira, S. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Masik, Agustomi. 2005. Hubungan Modal Sosial dan Perencanaan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol 16.

Moekijat. 2001. Pengantar Sistem Informasi Manajemen. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muller-Glodde, H. 1994. The Round Table as a Programme? Institutional Development Caught between the Environment and Development-Options and Limitations. Duetsche Gesellaschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. Bonn.

National Geographic Indonesia (NGI). 2011. 90 Persen Sampah di Indonesia Belum Didaur Ulang. http://nationalgeographic.co.id/berita/2011/11/90-persen-sampah-di-indonesia-belum-didaur-ulang (diakses pada 14 Juli 2017).

NUAP Kelurahan Kemang Agung Tahun 2017. Neightborhood Upgrading Action Plan Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang.

Pemerintah Kota Medan. 2013. Kajian Model Pengelolaan Sampah dan SDM Kebersihan Di Kota Medan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle.

188

189

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Prapanca, M.A. 2006. Studi Pola Pengangkutan Sampah Di Kota Palembang. Tesis. Program Studi Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya. Palembang.

Riyanto, Bambang. 2008. Prospek Pengelolaan Sampah Non Konvensional Di Kota Kecil (Studi Kasus Kabupaten Gunung Kidul). Tesis. Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Dipenegoro. Semarang.

Riduwan, 2013. Belajar Mudah Penelitian. Penerbit: ALFABETA Bandung

Rofiana, V. 2015. Dampak Pemukiman Kumuh Terhadap Kelestarian Lingkungan Kota Malang (Studi Penelitian di Jalan Muharto Kel Jodipan Kec Blimbing, Kota Malang). The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA). Vol.2 (1).

Rudiyantono. 2000. Model Program Intervensi dalam Penanggulangan Permukiman Kumuh Perkotaan: Studi Kasus Permikiman Penerima Program Intervensi di Surabaya. Program Pasca Sarjana Teknik Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya.

Santoso, B. E. (2009), Catatan pribadi dalam melaksanakan pelayanan dan penelitian di 54 pabrik gula di Indonesia pada musim giling 1975 - 2008. Tidak Diterbitkan.

Sanapiah, F. 1995. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Schubeler, P., K. Wehrle and J. Chrsiten. 1996. Conceptual Framework for Municipal Solid Waste Management in Low-Income Countries. UNDP/UNCHS (Habitat)/Worl Bankd/SDC Collaborative Programme on Municipal Solid Waste Management in Low-Income Countries. Washinton Dc.

190

SIAP Kota Palembang Tahun 2016. Slum Improvment Action Plan (SIAP) Kota Palembang.

Silas, J. 1996. Kampung Surabaya menuju Metropolitan. Yayasan Keluarga Bhakti, Surabaya.

SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.

SNI 19- 2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan.

Sumpeno,W. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Reinforcement Action And Development. Banda Aceh.

Sutopo, HB. 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS Press.

Tarigan. 2012. Pembuatan Pupuk Organik Cair Dengan Memanfaatkan Limbah Padat Sayuran Kubis (Brassica Aleracege. L) Dan Isi Rumen Sapi.

Tchobanoglous G, et al. 1993. Solid Waste Principle and Management Issues, Mc Graw Hill, Tokyo.

Teknik – Teknik Analisis Manajemen, 2008. Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.

Triani, Evy. 2017. Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Palangka Raya. Tesis. Program Studi Arsitek Program Magister Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS).

Undang-undang No. 4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman.

Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Widyatmoko dan S. Moerdjoko. 2002. Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Smpah. Abadi Tandur: Jakarta.

Yuwono,A . 2009. Preferensi Bermukim Masyarakat Disepanjang Koridor Sungai Musi Kota Sekayu dan Arahan Penanganannya (Studi Kasus Kelurahan Soak Baru dan Kelurahan Balai Agung). Tesis. Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. Universitas Diponogoro Semarang. [tidak terpublikasi].

strategi pengembangan kelembagaan pengelolaan …digilib.unila.ac.id/57621/3/tesis tanpa bab...

Documents