strategi pengembangan umkm
DESCRIPTION
UKMTRANSCRIPT
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT(Study: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep)
SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
mencapai derajat Sarjana S1
Disusun Oleh
Mohammad RohediNPM: 710.1.1.1388
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIKADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP
2014
SKRIPSI
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT(Study: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep)
Disusun Oleh
Mohammad RohediNPM: 710.1.1.1388
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS WIRARAJA
SUMENEP
2014
ii
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT(Study: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep)
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratanmencapai derajat Sarjana S1
Disusun Oleh
Mohammad RohediNPM: 710.1.1.1388
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS WIRARAJA
SUMENEP
2014
iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
Judul : Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat. (Study: Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.)
Disusun Oleh : Mohammad Rohedi
NPM : 710.1.1.1388
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Wiraraja Sumenep
Pembimbing I
Dra. Irma Irawati P, M.SiNIDN. 0706026902
Sumenep, 26 Mei 2014
Pembimbing II
Ir. Alqaf Harto M. S.Sos, MH, M.SiNIDN. 9907010735
Mengetahui,DekanFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Drs. Hadi Soetarto, M.SiNIDN. 9907008742
iv
PERSETUJUAN SKRIPSI
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT(Study: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep)
Disusun Oleh
Mohammad RohediNPM. 710.1.1.1388
Skripsi ini telah disetujui, Tanggal, 14 Juni 2014
OlehPembimbing I
Dra. Irma Irawati P, M.SiNIDN. 0706026902
Pembimbing II
Ir. Alqaf Harto M. S.Sos, MH, M.SiNIDN. 9907010735
Mengetahui,Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dra. Hadi Soetarto, M.SiNIDN. 9907008742
v
PENGESAHAN SKRIPSI
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT(Study: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep)
Disusun Oleh
Mohammad RohediNPM: 710.1.1.1388
Telah dipertahankan dihadapan Tim PengujiHari : SabtuTanggal : 14 Juni 2014
Pembimbing / PengujiKetua
Dra. Irma Irawati P, M.Si NIDN. 0706026902
Penguji I
Drs.Sachlan Efendi, M, SiNIDN. 0714105201
Penguji II
Drs. H. Hasan Basri, M.Si NIDN. 0020126101
Mengetahui,Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dra. Hadi Soetarto, M.SiNIDN. 9907008742
vi
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini ;
Nama : Mohammad Rohedi
NPM : 710.1.1.1388
Alamat :Dusun Aeng Soka RT/RW 01 Pragaan Laok Kecamatan
Pragaan Kabupaten Sumenep.
Menyataka bahwa Skripsi yang saya buat untuk memenuhi salah satu
persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 pada Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep, dengan judul:
“STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(UMKM) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT.
(Study: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep)” Adalah hasil
karya sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain.
Selanjutnya apabila dikemudian hari ada tuntutan dan keberatan dari pihak
lain, buka tanggung jawab Pembimbing dan atau Pengelola Program Studi
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja
Sumenep, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh
dengan tanggung jawab.
Sumenep, 23 Juni 2014Yang Membuat Pernyataan
Mohammad Rohedi
vii
KATA PENGANTAR
Syukur alhamdulilah kepada Allah S.W.T. yang melimpahkan nikmat dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penyusunan Skripsi yang
merupakan tugas akhir perkuliahan atau sebagai syarat untuk mendapatkan gelar
sarjana Strata-1 (S1), dengan judul penelitian yaitu: “Strategi Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Untuk Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat. (Study: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep).
Pada kesempatan ini, peneliti tidak lupa untuk menyampaikan ucapan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Ayahanda (Alm) dan Ibunda tercinta yang selalu mengiringi langkah
ananda dengan do’a, pengorbanan, perhatian dan kasih sayang serta
memberikan motivasi dalam penulisan skripsi saya.
2. Semua keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi dengan penuh
kesabaran sebagai pendorong semangat bagi penulis untuk menyelesaikan
skripsi ini.
3. Ibu Dra. Irma Irawati P, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan
penuh tanggung jawab dan kesabaran dalam membimbing serta
meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk-petunjuk sehingga
penulis dapat dengan mudah memahami dan menyelesaikan penulisan
skripsi.
viii
4. Bapak Ir. Alqaf Harto M. S.Sos, MH, M.Si. selaku Dosen Pembimbing II
yang dengan penuh kesabaran meluangkaan waktunya untuk memberikan
arahan serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan
skripsi ini.
5. Seluruh Dosen yang ada dalam ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih yang
mana dalam hal ini Dosen telah banyak memberikan ilmu-ilmunya
kepada penulis, semoga kelak apa yang penulis dapatkan tentang ilmu
tersebut menjadi bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi orang banyak.
6. Semua teman-temanku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, BEM
FISIP, beserta BEM UNIVERSITAS dalam memberikan motivasi yang
tinggi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari
sempurna, maka kritik konstruktif demi kesempurnaan sangat diharapkan. Semoga
skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan menambah wawasan bagi
peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.
Sumenep, Juni 2014
Penulis
ix
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN SAMPUL................................................................................... i
HALAMAN LOGO........................................................................................ ii
HALAMAN JUDUL....................................................................................... iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN………………………. iv
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI…………………………… vi
LEMBAR SURAT PERNYATAAN……………………………………….. vii
KATA PENGANTAR..................................................................................... viii
DAFTAR ISI................................................................................................... x
DAFTAR TABEL…………………………………..……………………….. xii
DAFTAR GAMBAR……………………………….……………………….. xiii
DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………… xiv
HALAMAN ABSTRAKSI………………………….………………………. xv
BAB I : PENDAHULUAN................................................................. 01
1.1.Latar belakang Penelitian................................................... 01
1.2.Rumusan Masalah.............................................................. 15
1.3.Tujuan Penelitian................................................................ 15
1.4.Manfaat Penelitian............................................................. 16
BAB II : KERANGKA DASAR TEORI............................................ 18
2.1 Pengertian Strategi…….................................................... 18
2.2 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).... 31
2.3 Pengertian Pembangunan................................................... 39
BAB III : METODE PENELITIAN...................................................... 49
3.1. Fokus Penelitian............................................................ 49
3.2. Lokasi Penelitian........................................................... 50
3.3. Sumber Data.................................................................. 50
3.4. Instrument Penelitian…................................................. 52
x
3.5. Subjek Penelitian............................................................ 53
3.6. Tekhnik Pengumpulan Data........................................... 54
3.7. Tekhnik Analisa Data..................................................... 57
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..................... 59
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Sumenep......................... 59
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.............................. 61
4.2. Hasil Penelitian............................................................... 79
4.3. Anlisa Hasil Penelitian…............................................... 104
4.4. Pembahasan………........................................................ 116
BAB V: PENUTUP………..…………………………………………. 129
5.1. Kesimpulan……………………..................................... 129
5.2. Saran…………............................................................... 131
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 4.1.4.1 : Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan…................ 66
Tabel 4.1.4.2 : Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep............ 66
Tabel 4.3.1 : Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) Kabupaten Sumenep
Tahun 2012 s/d 2013............................................................ 82
Tabel 4.3.1.a : Pembagian Jenis Usaha di Kabupaten Sumenep................... 83
Tabel 4.3.1.b : Data Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2013
Industri Kecil Menengah di Kabupaten Sumenep................. 84
Tabel 4.3.3 : Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.......... 94
Tabel 4.3.4 : Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri... 100
Tabel 4.3.4.a : Jumlah Luas Lahan dan Produksi Industri Garam Th. 2012.. 101
xii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 4.2.4 : Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep ........................................................... 77
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara......................................................... xvi
Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi…................................................. xiii
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara.................................................... xiii
xiv
ABSTRAKSI
Pembangunan dan pertumbuhan usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM)
merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. UKM di Indonesia
mencapai lebih dari 90% dari semua perusahaan di luar sektor pertanian. Oleh
karena itu, mereka adalah sumber terbesar dari pekerjaan dan menyediakan sumber
pendapatan utama bagi lebih dari 90% dari negara tenaga kerja (Bhasin, 2010:02).
Dari hasil kajian, maka diperoleh beberapa masalah yang dihadapi oleh UMKM di
Kabupaten Sumenep antara lain yaitu; modal, pemasaran, sumber daya manusia,
dan peralatan produksi. Berkaitan dengan berbagai masalah yang dihadapai UMKM
di Kabupaten Sumenep, maka diperlukan strategi untuk mengatasinya. Untuk
mengembangankan UMKM tentu saja tidak hanya dibebankan pada UMKM sendiri
namun harus memperoleh dukungan dari pihak lain, dalam hal ini yang memiliki
wewenang adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)
Kabupaten Sumenep. Beberapa strategi yang diterapkan oleh DISPERINDAG
kepada para UMKM di Kabupaten Sumenep yaitu: (1) penciptaan iklim usaha yang
baik dengan menggunakan program pemberdayaan skill dan tehnologi, (2)
pembuatan informasi terpadu dengan memanfaatkan kecanggihan tehnologi yang
berupa website, (3) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan UMKM berupa
MUSRENBANG antar kecamatan yang dimotori oleh Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Sumenep, dan (4) Sistem pemasaran bersama yang diberikan oleh
disperindag melalui pameran tingkat lokal, regional, dan tingkat nasional.
Kata kunci: UMKM, Strategi, Disperindag Kabupaten Sumenep.
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN
Pada suatu Negara maju dan Negara berkembang pertumbuhan ekonomi
merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis
tentang pembangunan atau pengembangan ekonomi bangsa. Pembangunan
ekonomi yang hendak dicapai pada Negara berkembang dan Negara maju harus
lebih mengutamakan masyarakat luas dan dapat dinikmati secara
berkeadilan.Factor terpenting dalam upaya membangun ekonomi berkelanjutan ke
depan adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan pemerintahan yang baik
(good goverment) yang memiliki kompetensi dan dapat diandalkan dalam
mengelola sumber daya ekonomi. Kondisi perekonomian Negara merupakan tolak
ukur kesuksesan suatu Negara. Negara dengan pendapatan yang tinggi dapat
dikatakan sebagai Negara yang maju dibidang perekonomiannya (Baiquni,
2007:24).
Pertumbuhan ekonomi penting dalam meningkatan output dan
pendapatan riil perkapita pada suatu Negara. Hal ini memang bukanlah satu-
satunya keinginan masyarakat danpemerintah terutama di Negara-Negara
berkembang, namun pertumbuhan ekonomi dengan menaikkan tingkat
2
pertumbuhan output dan pendapatan memang perlu dilakukan. Hal ini
berdasarkan alasan, karena pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu syarat
yang sangat diperlukan untuk perbaikan masalah-masalah social dengan tujuan
memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat dan mencapai tujuan-
tujuan pembangunan lainnya seperti peningkatan pendapatan dan kekayaan
masyarakat, ataupun penyediaan fasilitas dan sarana-sarana sosial lainnya (Irawan
dan M. Suparmoko, 2002:05).
Pembangunan ekonomi di Indonesia selama pemerintahan Orde baru
lebih berorientasi pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi dirasakan begitu
dominan dalam usaha pembangunan, sedangkan pembangunan itu sendiri
melibatkan hampir segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga pada akhirnya
pertumbuhan ekonomi secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh
yang luas dan mendalam pada segala aspek kehidupan social, politik dan
kebudayaan. Penekanan pembangunan ekonomi pada pertumbuhan telah
menghasilkan konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok-kelompok tertentu,
ketimpangan social-ekonomi, jurang yang makin melebar antara kaya dan miskin,
serta kemiskinan dan keterbelakangan yang menyedihkan, yang semuanya
menjadi sumber bahaya yang dapat menimbulkan ketegangan dan kerusuhan
social (Afiffuddin, 2010:177).
Indonesia merupakan Negara yang subur dengan posisi strategis dan
penduduk yang banyak, namun sampai saat ini belum dapat menjadi Negara besar
yang mempunyai kemandirian, baik dalam bidang ekonomi, politik maupun
3
pertahanan keamanan. Dilihat dari bidang perekonomian bangsa, Indonesia
memiliki sejarah krisis yang cukup panjang pada masa-masa pertumbuhan
ekononomi bangsa. Pada akhir tahun 1997 krisis nilai tukar tereskalasi menjadi
krisis multi dimensi hingga lima tahun lebih krisis tersebut berlangsung dan akhir
2002 tingkat output agregatpun belum kembali pada tingkat sebelum krisis,
ditambah lagi adanya krisis Pada tahun 2008 dimana Indonesia mengalami
penurunan Bursa Saham Indonesia (BEI) yang mengakibatkan harus disuspend
selama beberapa hari.Terjadinya krisis dari tahun ketahun membuat hampir
sebagian besar sistem distribusi dan perdagangan di indonesia macet, ditambah
lagi dengan banyaknya pengangguran di berbagai berbagai strata pendidikan
termasuk lulusan pendidikan tinggi yang disebabkan oleh terjadinya ketidak
seimbangan antara penawaran tenaga kerja yang berlebihan dengan permintaan
tenaga kerja yang cenderung semakin terbatas. Pemerintah kelihatan panik dalam
menyikapi permasalahan yang terjadi di tanah air.
Pada masa reformasi ini pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam
merubah paradigma pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan ke
paradigma pertumbuhan ekonomi yang lebih mengutamakan pada pemerataan.
Pemerataan yang dimaksud adalah dimana Pemerintah lebih mengutamakan
keinginan atau kepentingan masyarakat dengan tidak memihak kepada salah
individu-individu yang memiliki kepentingan sesaat dan pemerintah mampu
menyediakan kebutuhan ekonomi bagi semua kalangan dengan menciptakan
lapangan kerja bagi yang pengangguran (Irawan dan M. Suparmoko, 2002:405).
4
Dalam melakukan pemerataan perekonomian bangsa Pemerintah harus
lebih memfokuskan perhatiannya kepada wirausahawan kecil menengah dan
besar, karena kedudukan para wirausahawan dalam membangun kekuatan
ekonomi rakyat terlihat lebih nyata. Wirausahawan mampu menampung tenaga
kerja baru dan hal ini tentu dapat meringankan pemerintah dalam menyediakan
lapangan kerja (Buchari Alma, 2007:01).
Kekuatan ekonomi rakyat dengan melihat usaha kecil dan koperasi
digerakkan untuk mengisi kegiatan yang sempat mengalami kemacetan distribusi
dan perdagangan. Pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintah dengan
mengamanatkan bahwa perekonomian dibangun berlandaskan system ekonomi
kerakyatan, dimana kekuatan ekonomi rakyat dengan melihat usaha kecil dan
koperasi harus di lakukan dan akan menjadi tulang punggung pembangunan
social yang selanjutnya. Hal ini memunculkan harapan baru bahwa sektor
ekonomi rakyat, usaha kecil dan kegiatan koperasi akan tumbuh lebih cepat
karena lingkungan politik dan dukungan yang menguntungkan serta ketersediaan
tenaga profesional yang memadai.
Pengembangan sektor ekonomi rakyat, usaha kecil dan kegiatan
koperasidalam mencapai kesejahteraan masyarakat sebenarnya bukan merupakan
hal yang baru, namun demikian konsep pengembangan ekonomi dan teknik
impelementasinya terus berkembang. Secara umum pengembangan ekonomi lokal
ataupun nasional merupakan usaha untuk mengembangkan ekonomi di daerah.
5
Akumulasi kegiatan tersebut diharapkan akan berpengaruh besar pada
pengembangan daya saing ekonomi di Indonesia (Subandi, 2005:60).
Peranan usaha kecil yang terus berkembang dan menjadi usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan
perkumpulan masyarakat yang melihat potensi alam dan sumber daya manusia
sebagai suatu usaha baru untuk melengkapi kebutuhan perekonomiannya atau
menguatkan perekonomiannya dan bagi perekonomian indonesia. Pemberdayaan
usaha mikro, kecil dan menengah merupakan langkah yang strategis dalam
meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian
terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan
mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan (Afiffuddin, 2010:180).
Dengan demikian upaya untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan
menengah harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro,
meso dan mikro dengan meliputi , penciptaan iklim usaha dalam rangka
membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin kepastian usaha
disertai adanya efisiensi ekonomi, pengembangan sistem pendukung usaha bagi
pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan akses kepada
sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka
dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia,
pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan
menengah (UKM), danpemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor
6
informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga
miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat
sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi
pengusaha mikro dan kecil (http://www.kadin-indonesia.or.id).
Menurut Tambunan, Indonesia di lihat dari jumlah unit usahanya yang
sangat banyak yang terdapat di semua sektor ekonomi dan kontribusinya yang
besar terhadap kesempatan kerja dan pendapatan, khususnya di daerah perdesaan
dan bagi keluarga berpendapatan rendah, tidak dapat diingkari betapa pentingnya
Usaha Kecil Menengah (UKM) bagi pembangunan ekonomi nasional. Selain itu,
selama ini kelompok usaha tersebut juga berperan sebagai suatu motor penggerak
yang sangat krusial bagi pembangunan ekonomi dan komunitas local.
“Indonesian SMEs account for more that 90% of all firms outside the
agricultural sector. Hence, they are the biggest source of employment and
provide the major source of income for more than 90% of the country's
workforce”. Artinya bahwa UKM di Indonesia mencapai lebih dari 90% dari
semua perusahaan di luar sektor pertanian. Oleh karena itu, mereka adalah sumber
terbesar dari pekerjaan dan menyediakan sumber pendapatan utama bagi lebih
dari 90% dari negara tenaga kerja (Bhasin, 2010:02) .
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, pada tahun
2007 mencapai 49,82 juta unit, meningkat menjadi 51,26 juta unit ditahun 2008.
Berdasarkan kategori, porsi yang paling besar adalah segmen usaha mikro yang
mencapai sekitar 99 persen dari total jumlah UMKM. Sedangkan jumlah usaha
7
mikro, kecil, dan menengah di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 520.220 unit
(BPS, 2010). Diperkirakan akan ada 600.000 pelaku UMKM baru pada tahun
2010. Badan Pusat Statistik juga menjelaskan bahwa sektor tertinggi investasi
yang dilakukan kalangan UMKM adalah di bidang jasa (57 persen), perdagangan
(20 persen) dan manufaktur (23 persen). Besarnya skala bisnis sektor UMKM dan
Koperasi diperkirakan mencapai 54 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto
(PDB). Jumlah yang demikian besar tersebut menunjukkan, UMKM memiliki
peran besar dalam menopang ekonomi nasional. Karena itu, pengembangan
UMKM harus mendapat perhatian yang besar dan data pada tahun 2011 UMKM
di Indonesia memberikan sinergisitas ketercapaian pengembangan ekonomi di
indonesia dengan menyumbang 60% dari PDB dan mampu menampung 97%
tenaga kerja (Kementerian Koperasi. www. depkop.go.id)
Dengan banyaknya jumlah unit usaha yang dimiliki oleh para UMKM di
indonesia, membuat indonesia masih belum memperbaiki perekonomian yang di
inginkan oleh masyarakat luas. Dari sekian banyak jumlah usaha kecil di bangsa
ini yang di naungi oleh pemerintah, hanya beberapa saja yang mampu menembus
pasar internasional hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan atau peran
pemerintah yang masih di nilai kurang respon atas industry kecil tanah air.
Faktor yang ikut mempengaruhi perkembangan usaha kecil dan
menengah di Indonesia yaitu suatu permasalahan kesenjangan dalam pengelolaan
perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah lebih
mengutamakan para pemilik modal besar dalam mendapatkan kesempatan yang
8
lebih luas terkait akses permodalan dan pemasaran dibandingkan dengan para
pengusaha kecil dan menengah yang serba kekurangan modal (Subandi2005:39).
Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UKM dan UMKM di
indonesia dari beberapa penjelasan di atas memiliki dua problema yaitu
permasalahan internal dan eksternal. Masalah internal yang dihadapi oleh pelaku
usaha mikro, kecil dan menengah yaitu,rendahnya produktivitas yang disebabkan
oleh kualitas SDM yang dimiliki dalam mengatur atau
memanajemenorganisasinya, kemampuan dalam menguasai teknologi, dan
kemampuan dalam memasarkan produk yang mereka miliki. Lemahnya
kewirausahaan dari para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dan
terbatasnya kreatifitas. Sedangkan masalah eksternal yang dihadapi oleh usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) diantaranya adalah besarnya biaya transaksi
akibat iklim usaha yang kurang mendukung, kelangkaan bahan baku, perolehan
legalitas formal yang hingga saat ini masih merupakan persoalan mendasar bagi
usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, menyusul tingginya biaya yang
harus dikeluarkan dalam pengurusan perizinan. Sementara itu, kurangnya
pemahaman tentang koperasi beserta dinas perindustrian dan perdagangan sebagai
badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan (struktur organisasi, struktur
kekuasaan, dan struktur insentif). Bersamaan dengan masalah tersebut, usaha
mikro, kecil dan menengah juga menghadapi tantangan terutama yang
ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi
9
perdagangan bersamaan dengan cepatnya tingkat kemajuan teknologi dan
informasi (http://www.koperasiukm.com).
“Susanto, found that entrepreneur development needed to be managed
in a centralized, integrated and comprehensive manner in one agency. The case
for Indonesia was that it was too dependent on external factors that included lack
of funding, high interest rates, high taxation, and burdensome government
requirements in seeking support.” Bagi Susanto, pengembangan wirausaha perlu
dikelola secara terpusat, terpadu dan komprehensif dengan satu lembaga. Kasus
bagi Indonesia, bahwa pengembangan wirausaha kecil dan menengah terlalu
tergantung pada faktor-faktor eksternal yang mencakup kurangnya dana, suku
bunga yang tinggi, pajak yang tinggi, dan persyaratan pemerintah memberatkan
dalam mencari dukungan (Bhasin,2010:03).
Pengembangan usaha kecil merupakan cara yang dinilai besar
peranannya dalam pengembangan pembangunan ekonomi nasional.
Pengembangan usaha kecil akan membantu mengatasi masalah pengangguran
mengingat banyaknya usaha kecil yang terdapat di negara ini, sehingga bisa
memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha, yang pada gilirannya
mendorong pembangunan daerah dan kawasan pedesaan (http://www.kadin-
indonesia.or.id).
Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang serius baik
dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif
bersama pelaku ekonomi lainnya. Strategi pemerintah ke depan perlu diupayakan
10
lebih kondusif, kreatif dan unggul bagi pertumbuhan dan perkembanganusaha
kecil menengah di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam
memberdayakan usaha kecil menengah disamping mengembangkan kemitraan
usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha
kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.Pemerintah pada
intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang
kerap kali menerpa UMKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama
ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Secara keseluruhan,
terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan
terhadap unit usaha UMKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses
informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM,
ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan
bisnis, dan kompetisi (http://www.koperasiukm.com).
Agar permasalahan usaha kecil dan menengah bisa ditempatkan di
dalam kerangka utuh bagi terwujudnya suatu pembaruan ekonomi yang
mendasar, maka diperlukan suatu landasan pijak yang kokoh dan kerangka
pemikiran atau strategi komprehensif yang memayunginya. Dengan cara ini,
diharapkan bisa ditemukan dan dikenali sumber-sumber permasalahan yang
sebenarnya sehingga cara-cara penyelesaiannya pun lebih terstruktur.
Sebagai daerah otonom Kabupaten Sumenep diharapkan memiliki
perencanaan pembangunan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan
mempunyai struktur Industri dan Perdagangan yang kokoh dan seimbang,
11
berdaya saing tinggi, bertumpu pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber
daya manusia yang berkualitas dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi dan
penanggulangan kemiskinan. Kabupaten Sumenep yang memiliki potensi alam
dan usaha sandang pangan yang cukup berkembang, merupakan suatu peluang
bagi seluruh Usaha Kecil Menengah untuk menciptakan lapangan usaha baru
serta potensi tersebut akan dapat mendorong terlaksananya pengembangan agro
industry serta agro bisnis yang tangguh terhadap pembangunan daerah dibidang
perekonomian masyarakat di Kabupaten Sumenep.
Sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) kabupaten Sumenep nomor
16 Tahun 2008 menerbitkan adanya pembentukan organisasi Dinas Daerah.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Sumenep
merupakan instansi pemerintahan yang melayani masyarakat dalam sektor
pengembangan usaha serta pembinaan UKM yang terdapat di Kabupaten
Sumenep(www.sumenep.go.id).
Kehadiran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan di Kabupaten
Sumenep dinilai sangat berperan dalam menumbuh kembangkan usaha-usaha
kecil menengah UKM /UMKM Sumenep dalam menunjang perekonomian
masyarakat Sumenep. Hal tersebut tentu merupakan suatu respon positif yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memperhatikan pertumbuhan serta
perkembangan usaha kecil menengah yang terdapat dikabupaten Sumenep.
12
Usaha Kecil Menengah(UKM) di kabupaten Sumenep hingga akhir
tahun 2012 sebanyak 22.465 UKM, dan data terahir sampai juni 2013 bertambah
menjadi 22.570 UKM. Pemkab Melalui Dinas Koperasi di Kabupaten Sumenep
telah melakukan suntikan dana berupa bantuan modal usaha bagi para UKM
yang betul-betul tidak mampu serta Dinas Koperasi juga melakukan pembekalan
soft skill bagi para UKM baru dengan membekali pelatihan serta keterampilan.
(Tabloid Info Sumenep Edisi 186-187, 11 September & 1 Oktober 2013).
Bedasarkan data yang dimiliki oleh dinas koperasi kabupaten sumenep
menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah usaha kecil menengah yang
ditekuni oleh masyarakat sumenep, bertambahnya unit-unit kegiatan usaha kecil
di kabupaten sumenep tentu tidak lepas dari berbagai permasalahan-
permasalahan dan kendalayang dihadapi dalam mengembangkannya.
Observasi atau pengamatan secara langsung yang peneliti lakukan
dalam mengetahui kendala serta hambatan yang di hadapi oleh pelaku UKM di
kabupaten Sumenep dalam mengembangkan usahanya adalah pengembangan
pasar serta pengurusan izin. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai
banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah
lagi dengan jangka waktu yang lama membuat pelaku UKM sulit
mengembangkan usahanya. Sehingga kendala tersebut berakibat pada produk
yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional, karena tidak memiliki
jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar
domestic atau lokal saja.
13
Kendala lain yang juga dihadapi oleh pelaku UKM di kabupaten
Sumenep adalah sedikitnya peluang pasar serta keikut sertaan hasil produksi
terhadap pamera-pameran daerah ataupun nasional yang di motori oleh
pemerintah, namun yang terjadi pada UKM di sumenep dimana pemerintah
selalu mengutamakan pelaku-pelaku UKM yang telah dikenal akrab atau dapat
dikatakan bahwa pemerintah dalam mengirim pelaku UKM untuk ikut serta pada
pameran hanya itu-itu saja, tanpa ada kesempatan bagi pemula untuk
menampilkan hasil produksinya. Usaha Kecil Menengah yang selalu memiliki
kesempatan besar dalam mengembangkan dan mengikut sertakan hasil
produksinya pada pameran daerah dan nasional yang di bawa oleh pemerintah
dan DISPERINDAG yaitu melati (batik tulis pekandangan Bluto), ricky galeri
(ukir kayu karduluk Pragaan), cap jempol (rengginang prenduan Pragaan), mega
remmeng (keris palongan Bluto), petis pancetan (pasongsongan).
Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya
saing usaha kecil itu sendiri. Efek dari hal ini adalah produk yang dihasilkan oleh
usaha kecil pemula tidak memiliki peluang pasar dansulit perkembangannya.
Tentu permasalahan tersebut memiliki dampak terhadap pendapatan
perekonomian masyarakat di kabupaten sumenep.
Masalah klasik tersebut merupakan masalah yang mungkin juga akan
terdapat pada pelaku UKM di daerah lain, tapi apabila masalah di atas tetap
dibiarkan begitu saja bukan tidak mungkin usaha kecil yang ada akan berkurang
dan potensi alam yang beradadi Kabupaten Sumenep akan dimanfaatkan oleh
14
warga dari luar daerah.Pemerintah daerah dan dinas perindustrian dan
perdagangan Kabupaten sumenep dalam memberikan strategi untuk
mengembangkan UMKM belum sepenuhnya dirasakan kondusif oleh semua
pelaku usaha kecil, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan.
Untuk itu dibutuhkan komitmen dan kepedulian yang tinggi dari
segenap pegawai dinas perindustrian dan perdaganganatau semua yang memiliki
kepentingan dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah di
Kabupaten Sumenep. Apabila pembinaan dan pengembangan terus dilakukan
tentu akan dapat mensejahterakan perekonomian masyarakat serta memajukan
sektor ekonomi daerah. Sebagai leading sector penggerak demi kemajuan usaha-
usaha kecil di Kabupaten Sumenep, maka peran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan (DISPERINDAG) amatlah strategis dalam mengembangkan usaha
kecil dan menengah di Kabupaten Sumenep.
Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam
mengenai langkah-langkah strategi yang dilakukan oleh instansi yang bergerak
dalam bidang pengembangan usaha kecil menengah dalam hal ini Dinas
Perindustrian dan Perdagangan. Adapun judul yang diambil dalam penyusunan
proposal ini adalah “Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Study: Pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep)”
15
1.2 PERUMUSAN MASALAH
Kehadiran Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kabupaten
Sumenep dinilai sangat berperan dalam perkembangan usaha mikro kecil
menengah yang di tekuni oleh masyarakat kabupaten Sumenep, Namun, hal itu
tidak diimbangi pengelolaannya secara optimal. Oleh karena itu, proses
perumusan strategi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
Secara garis besar, rumusan masalah yang hendak diangkat dalam
penelitian ini yaitu “Bagaimana strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat”.
1.3 TUJUAN PENELITIAN
Permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan sebuah gambaran
akan paradigma UKM serta kinerja Dinas Perindustrian dan
PerdaganganKabupaten Sumenepyang belum berkembang secara maksimal
dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, perlu
adanya berbagai tindakan ataupun strategi untuk perbaikan terhadap
penyelenggaraan kebijakan serta kinerja Dinas Perindustrian dan
PerdaganganKabupaten Sumenep.Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini
yaitu, “Untuk mengetahui strategi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat”.
16
1.4 MANFAAT PENELITIAN
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua
pihak, diantaranya seperti :
1) Bagi Penulis
a. Memperluas wawasan penulis terkait paradigma perkembangan UKM di
Kabupaten Sumenep.
b. Membuka pengetahuan penulis menyangkut usaha-usaha ataupun strategi-
strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
kabupaten Sumenep dalam mengembangkan UKM yang terdapat di daerah.
2) Bagi Pemerintah/Instansi terkait
a. Menjadi indikator dalam usaha mengembangkan UMKM/UKM daerah
serta pemilihan kebijakanbagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
kabupaten Sumenep.
b. Sebagai sumbangan pemikiran serta bahan pertimbangan dalam
mengevaluasi program yang dikeluarkan kepada para pelaku Usaha Kecil
Menengah (UKM) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten
Sumenep yang diberikan kepada masyarakat selama ini.
3) Bagi Masyarakat
a. Sebagai referensi dan control dari kegiatan pemerintah daerah dalam
pengembangan UMKM/UKM yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan kabupaten Sumenepterhadap masyarakat.
17
b. Menambah pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai proses
perkembangan UMKM/UKM di Kabupaten Sumenep.
18
BAB II
KERANGKA DASAR TEORI
2.1 Pengertian Strategi
Definisi-definisi strategi yang akan dikemukakan oleh para peniliti
mempunyai banyak kesamaan, yaitu mengenai, Frase ”tujuan jangka panjang”,
suatu perumusan dalam menentukan pemecahan masalah dan kebijakan umum
yang dihadapi organisasi dalam melakukan keputusan yang menentukan
kegagalan dan kesuksesan organisasi serta penekanan pada “pola tujuan” dan
“kerangka kerja”. Berikut akan dipaparkan oleh para ahli mengenai pengertian
strategi.
Menurut Kuncoro (2005:02&265) Strategi adalah cara pemimpin bisnis
perusahaan merealisasikan filosofinya. Selanjutnya bahwa strategi seharusnya
berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi organisasi dalam melakukan
bisnis, yakni suatu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan
organisasi. Penekanan pada “pola tujuan” dan “kerangka kerja” menyatakan
bahwa strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya ketika
suatu strategi telah ditetapkan, maka perusahaan tidak dapat menariknya
kembali.
19
Sedangkan menurut David (2006:17) Strategi merupakan alat untuk
mencapai tujuan jangka panjang. Strategi juga dapat diartikan sebagai tindakan
potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber
daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu, strategi dapat
mempengaruhi kemakmuran perusahaan dalam jangka panjang, khususnya
untuk lima tahun, dan berorientasi ke masa depan. Strategi memiliki
konsekuensi yang multifungsi dan multidimensi serta perlu mempertimbangkan
faktor-faktor internal yang dihadapi oleh perusahaan.
Menurut Itami strategi merupakan penentuan kerangka kerja dari
aktivitas bisnis perusahaan dan memberikan pedoman untuk mengordinasikan
aktivitas, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan dan mempengaruhi
lingkungan yang selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan
yang diinginkan oleh perusahaan dan jenis organisasi seperti apa yang hendak
dijalankan (Kuncoro2005:01).
Sedangkan menurut Andrews, bahwa strategi merupakan pola sasaran,
tujuan dan kebijakan/rencana umum untuk meraih tujuan yang telah ditetapkan,
yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh
perusahaan, atau yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan (Kuncoro,
2005:01).
Menurut Hitt, Ireland dan Hoskisson, “strategy is an integrated and
coordinated set of commitments and actions designed to exploit core
competencies and gain a competitive advantage.” Termonologi strategi pada
20
mulanya berasal dari literature mengenai perang. Dalam perspektif itu, bisnis
dimaknai sebagai pertempuran dan pesaing adalah musuh, sedangkan
pemerintah berperan membuat dan melaksanakan berbagai aturan (Sampurno,
2010:03)
Menurut Coulter, strategi merupakan sejumlah keputusan dan aksi yang
ditujukan untuk mencapai tujuan (goal) dan menyesuaikan sumber daya
organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan
industrinya. Dengan demikian, beberapa ciri staretgi yang utama adalah
(Kuncoro, 2005:12) :
a) Goal-directed actions, yaitu aktivitas yang menunjukkan “apa” yang
diinginkan organisasi dan “bagaimana” mengimplementasikannya.
b) Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan
kapabilitas), serta memperhatikan peluang dan tantangan.
Menurut Pearce & Robinson,strategi sangat penting untuk menentukan
kesuksesan organisasi, sehingga mempelajari ilmu strategi amat bermanfaat.
Dengan menggunakan manajemen stratejik, manajer pada semua tingkat dari
suatu perusahaan dapat berinteraksi dalam meyusun perencanaan stratejik dan
mengimplementasikan strategi (Kuncoro 2005:01).
Menurut Milles dan Snow, pendekatan keberhasilan organisasi dalam
menggunakan strategi untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan pesaingnya
adalah (Kuncoro, 2005:88-89):
21
a) Strategi Prospektor (Prospector), yaitu strategi yang mengutamakan pada
keberhasilan organisasi dalam berinovasi, selalu menciptakan produk baru,
dan kesempatan pasar yang baru.
b) Strategi Bertahan (Defender), perusahaan dengan strategi bertahan
biasanya mementingkan stabilitas pasar yang menjadi targetnya.
c) Strategi Penganalisis (Analyzer), merupakan strategi analisis dan imitasi.
Organisasi yang menggunakan strategi ini akan menganalisis ide bisnis
baru sebelum organisasi memasuki bisnis tersebut.
d) Strategi reaktor, organisasi yang bereaksi terhadap perubahan lingkungan
dan membuat suatu perubahan hanya apabila terdapat tekanan dari
lingkungannya yang memaksa organisasi tersebut untuk berubah.
2.1.1 Proses Manajemen Strategi
Menurut Muhammad (2008:06) Manajemem stratejik dapat
diartikan sebagai usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan
perusahaan untuk mengeksploritasi peluang bisnis yang muncul guna
mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi yang
telah ditentukan.
Manajemen strategis menurut David (2006:05) dapat didefinisikan
sebagai seni dan ilmu untuk memformulasikan , mengimplementasikan,
dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi
dapat mencapai tujuannya.
22
Sedangkan menurut Hunger (2003:04) Manajemen strategis adalah
serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentikan kinerja
perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi
pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis atau
perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta
pengendalian. Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan
evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan
kelamahan perusahaan.
Manajemen stratejik terdiri dari analisis, keputusan (decisions) dan
aksi (actions) dari organisasi untuk menciptakan dan melestarikan
keunggulan kopmpetitif. Definisi tersebut mencakup dua elemen penting
yang menjadi inti dari manajemen stratejik.
a) manajemen stratejik konsern dengan analisis mengenai strategic goals
(visi,misi, dan tujuan stratejik) bersamaan dengan analisis lingkungan
internal dan eksternal.
b) Esensi dari manajemen strategic adalah studi untuk mengetahui
mengapa perusahaan dapat mepunyai kinerja lebih baik dibandingkan
dengan yang lain.
Manfaaat manajemen strategjik menurut Pearce & Robinson adalah
sebagai berikut (Kuncoro 2005:01):
a) Formulasi strategi meningkatkan kemampuan perusahaan dalam
mencegah masalah. Manajer yang mendorong sifatnya untuk
23
menyadari pentingnya perencanaan justru akan diingatkan oleh
sifatnya dalam memantau dan memprediksi tanggung jawabnya karena
mereka menjadi sadar tentang perlunya perencanaan stratejik.
b) Keputusan stratejik berbasis kelompok akan dapat ditarik dari berbagai
alternatif yang terbaik. Proses manajemen stratejik menghasilkan
keputusan yang lebih bagus karena interaksi kelompok dalam
perusahaan menghasilkan variasi strategi yang lebih banyak. Selain itu,
prediksi berdasarkan prespektif anggota kelompok dapat meningkatkan
seleksi atas berbagai pilihan strategi.
c) Dilibatkannya karyawan dalam formulasi strategi akan meningkatkan
pemahaman mereka mengenai hubungan produktivitas dan bonus
dalam setiap rencana stratejik, dan pada gilirannya meningkatkan
motivasi mereka.
Menurut Dess dan Lupmkin, Manajemen strategi dapat dilihat
sebagai suatu proses yang meliputi sejumlah tahapan yang saling berkaitan
dan berurutan. Tahapan utama proses manajemen stratejik umumnya
mencakup analisis situasi, formulasi strategi, implementasi strategi, dan
evaluasi kinerja (Kuncoro,2005:13). Tahapan manajemen startegi yaitu:
a) Analisis Lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi,
linkungan eksternal dan internal organisasi.
b) Formulasi Strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai.
Secara khusus akan membahas bagaimana memformulasikan strategi.
24
c) Implementasi Strategi, adalah proses bagaimana melaksanakan strategi
yang telah di formulasikan dengan tindakan nyata.
d) Evaluasi Strategi, adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi
diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja.
Menurut David (2006:06), Proses manajemen strategis terdiri atas
tiga tahap yaitu, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi
strategi.
a) Formulasi strategi termasuk mengembangkan visi dan misi,
mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal perusahaan,
menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menentapkan tujuan
jangka panjang, merumuskan alternatif strategi, dan memilih strategi
tertentu yang akan dilaksanakan.
b) Implementasi strategi sering disebut sebagai tahap pelaksanaan dalam
manajemen strategis. Implementasi strategi membutuhkan disiplin
pribadi, komitmen, dan pengorbanan. Suksesnya implementasi strategi
terletak pada kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan,
strategi yang diformulasikan tanpa di implementasikan tidak memiliki
arti apa-apa.
c) Evaluasi strategi adalah tahap final dalam manajemen strategis.
Manajer sangat ingin mengetahui kapan strategi tidak dapat berjalan
seperti yang diharapkaan, dan evaluasi strategi adalah alat utama
25
dalam mendapatkan informasi ini. Evaluasi dibutuhkan karena
kesuksesan hari ini tidak menjamin kesuksesan hari esok.
Praktek manajemen strategik di indonesia menurut Muhammad
(2008:28) memberikan tekanan pada pentingnya peran lingkungan bisnis
sebagai penentu utama keberhasilan kinerja perusahaan. Keunggulan
bersaing belum dikembangkan dan visi masih lebih banyak sebagai
pajangan.
Menurut Thomson dan Strickland, membuat strategi/proses
implementasi strategi mengandung lima tugas manajerial yang saling
berkaitan yaitu (Sampurno, 2010:12) :
a) Mengartikulasi visi stratejik dan misi bisnis
b) Merumuskan tujuan yang merupakan konversi visi stratejik menjadi
kinerja spesifik yang harus dicapai oleh perusahaan
c) Menyusun strategi untuk mencapai outcome yang dikehendaki
d) Implementasi dan eksekusi strategi dan
e) Evaluasi dan monitoring kinerja dan inisiasi corrective andjusment
terhadap arah perusahaan jangka panjang, tujuan, strategi atau eksekusi
dan implementasi strategi.
2.1.2 Perencanaan Strategi
Perencanaan dalam pengertian fungsi manajemen adalah pemilihan
sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang apa yang
26
harus dilakukan, kapan dan bagaimana melaksanakannya, siapa
pelaksananya. Selanjutnya perencanaan merupakan kegiatan persiapan
yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi
langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu
pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu.
Menurut Y. Dior, bahwa perencanaan adalah suatu proses
penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang
akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu (Subandi,
2005:50).
Istilah perencanaan menurut strategis David (2006:06)
diperkenalkan tahun 1950-an dan menjadi sangat populer dipertengahan
tahun 1960-an hingga 1970-an. Selama periode ini, perencanaan strategis
dipercaya secara luas sebagai jawaban untuk segala masalah.
Menurut Nawawi (2005:23), Perencanaan strategi pada dasarnya
merupakan salah satu dari sekian banyak konsep perencanaan yang
dikembangkan. Meskipun perkembangannya baru sekitar abad 20-an,
sebenarnya perencanaan startegi sudah di terapkan jauh sebelumnya.
Perencanaan strategis menurut David (2006:06), intinya adalah,
rencana permainan (game plan) perusahaan. Seperti halnya tim sepak bola
memerlukan rencana permainan untuk memiliki peluang menang,
perusahaan harus memiliki rencana strategis yang baik untuk bisa sukses
berkompetisi atau bersaing. Apabila manajemen strategis mengacu pada
27
formulasi, implementasi, dan evaluasi, sedangkan perencanaan strategis
hanya mengacu pada formulasi strategi.
Menurut Kuncoro (2005:75), Perencanaan strategi suatu perusahaan
adalah mampu memformulasikan kesesuaian antara keunggulan internal
(pemasok dan karyawannya) dengan hubungan eksternalnya (pesaing,
konsumen, dan lingkungan dimana dia beroperasi). Aspek-aspek yang
dilakukan dalam aktivitas manajemen ini adalah subjek dari strategi.
2.1.3 Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah
Dua bentuk strategi pembangunan menurut Siagian (2009:87)
yang bisa ditempuh oleh negara-negara sedang berkembang ialah
modernisasi pertanian dan industrialisasi.
a) Modernisasi Pertanian, pemenuhan kebutuhan dalam negeri sendiri,
terutama bahan pangan dan pertumbuhan, pengembangan agrobisnis
yang menghasilkan berbagai komiditi untuk ekspor.
b) Industrialisasi, mempercepat pertumbuhan dan perkembangan
ekonomi yang pada umumnya menempuh jalur industrialisasi.
Kuncoro (2005:64) mengungkapkan bahwa di era otonomi
daerah, seharusnya paradigma membangun daerah lebih difokuskan
artinya, daerahlah yang harus punya inisiatif, prakarsa, kemandirian dalam
menyusun, merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah.
28
Asumsinya, daerah lebih tahu tentang masalah dan potensi yang ada di
daerahnya masing-masing.
Menurut Subandi (2011:122) secara umum strategi
pembangunan ekonomi adalah mengembangkan kesempatan kerja bagi
penduduk yang ada sekarang dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi,
serta mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam.
Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan
dunia usaha. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya
fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi
kesempatan kerja.
Menurut Lincolin Arsyad, secara garis besar menggambarkan
startegi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi 4
yaitu (Subandi, 2011:122-124):
a) Strategi Pengembangan Fisik (Locality or Physical Development
Strategy)
Melalui pengembangan program perbaikan kondisi
fisik/lokalitas daerah yang ditujukan untuk kepentingan pembangunan
industry dan perdagangan, pemerintah daerah akan berpengaruh positif
bagi pembangunan dunia usaha di daerah. Secara khusus tujuandari
strategi pembangunan fisik ini adalah untuk menciptakan identitas
daerah/kota, memperbaiki pesona (amenity base) atau kualitas hidup
29
masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat kota (civic center)
dalam upaya memperbaiki dunia usaha daerah.
b) Srategi Pengembangan Dunia Usaha (Business Development Strategy)
Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting
dalam pembangunan ekonomi daerah, karena daya tarik, kreatifitas
atau daya tahan kegiatan dunia usaha, adalah merupakan cara terbaik
untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Untuk mencapai
tujuan pembangunan dunia usaha tersebut diperlukan alat-alat
pendukung, antara lain:
1) Penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, melalui
pengaturan dan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi
dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah penurunan
kualitas lingkungan.
2) Pembuatan informasi terpadu yang dapat memudahkan
masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan dengan aparat
pemerintah daerah yang berkaitan dengan perijinan dan informasi
rencana pembangunan ekonomi daerah.
3) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, karena
usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja
dan sebagai sumber dorongan memajukan kewirausahaan.
30
4) Pembuatan system pemasaran bersama untuk menghindari skala
yang tidak ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya
saing terhadap produk impor.
5) Pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan (Litbang).
Lembaga ini berperan sebagai kajian tentang pengembangan
produk baru, tehnologi baru, dan pencarian pasar baru.
c) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Resource
Development Strategy)
Staretgi pengembangan sumberdaya manusia merupakan
aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh
karena itu pembangunan ekonomi tanpa didasari dengan peningkatan
kualitas dan keterampilan sumberdaya manusia maka suatu
daerah/kota akan menjadi daerah dengan perekonomian yang
tertinggal. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dapat
dilakukan dengan cara:
1) Pelatihan dengan system customized tranining, yaitu pelatihan
yang dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan
harapan sipemberi kerja.
2) Pembuatan bank keahlian (skill banks), sebagai bank informasi
yang berisi data tentang keahlian dan latar belakang orang yang
menganggur di daerah.
3) Pengembangan lembaga pelatihan bagi para penyandang cacat.
31
d) Strategi Pengembangan Masyarakat (Community-Based Development
Strategy)
Strategi pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang
ditujukan untuk memberdayakan (empowerment) suatu kelompok
masyarakat tertentu pada suatu daerah. Tujuan dari kegiatan ini adalah
untuk menciptkan manfaat sosial.
2.2 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Pada dasarnya pengertian usaha adalah rangkaian aktivitas ekonomi
yang dapat direncanakan, dengan menggunakan faktor-faktor ekonomi seperti
dana, tenaga kerja, lahan, dan keahlian untuk mendapatkan manfaat ekonomis
dimasa yang akan datang (Kemen.Neg. KUKM RI 2009:99).
Usaha adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan
barang/jasa untuk diperjual belikan atauditukar dengan barang lain, dan ada
seoarang atau lebih yang bertanggung jawab atas resiko. Apabila kegiatan usaha
lebih dari satu jenis dan administrasinya tidak dapat dipisahkan, maka diambil
yang utama dengan melihat omset yang terbesar/waktu terlama/pengakuan
responden (Survey UMKM jawa timur 2012:10).
Departemen Keuanganyang tercantum dalam keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia No. 40/KMK.06/2003, menyebutkan bahwa usaha
mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan waga Negara
32
Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak 100 juta per tahun
(http://www.kemenkeu.go.id).
Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, pengertian usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia adalah (Kementrian KUKM
2011:06-07):
a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
usaha milik perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro berikut dalam
undang-undang tersebut.
b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan yang bukan anak perusahaan
atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang ini.
c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak
perusahaan atau cadangan perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau
Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan
sebagai mana diatur dalam undang-undang ini.
33
Penentuan skala usaha dilihat dari dua pendekatan yaitu pendekatan
dengan jumlah tenaga kerja untuk sektor industri pengolahan,dan pendekatan
dengan menggunakan besarnya nilai aset dan omzet untuk sektor non industri
pengolahan. Berikut penjelasan dari sektor industri pengolahan dan sektor non
industri (Survey UMKM jawa timur 2012:10):
a) Sektor industri pengolahan
1) Usaha mikro, adalah usaha sektor industri pengolahan dengan jumlah
tenaga kerja 1-4 orang
2) Usaha kecil, adalah usaha sektor industri pengolahan dengan jumlah
tenaga kerja 5-19 orang
3) Usaha menengah, adalah usaha sektor industri pengolahan dengan
jumlah tenaga kerja 20-99 orang.
b) Sektor non industri pengolahan, berdasarkan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang UMKM.
1) Usaha Mikro
Apabila usaha tersebut memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,-
2) Usaha Kecil
Usaha yang memiliki kekayaan brsih lebih dari Rp.50.000.000,- sampai
dengan paling banyak Rp.500.000.000,- tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih
34
dari Rp.300.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.
2.500.000.000,-
3) Usaha Menengah
Apabila usaha tersebut memiliki kekayaan bersih ebih dari
Rp.500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,-
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- sampai dengan paling
banyak Rp. 50.000.000.000,-
Apabila ditemukan UMKM sector non industry pengolahan yang baru
berdiri kurang dari satu tahun, untuk menentukan skala usahanya bisa didekati
dengan menggunakan aset dan omzet dari UMKM tersebut selama beroperasi
(survey UMKM jawa timur 2012:34).
Departemen Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
(KUMKM)mendefinisikan Usaha Kecil sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang
memenuhikriteria sebagai berikut (http://www.depkop.go.id/):
a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus
jutarupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
b) Mempunyai omzet penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah).
c) Milik warga Negara Indonesia.
35
d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaanyang
dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan
usaha menengah atau usaha besar.
e) Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum,
ataubadan usaha yang berbadan hukum (termasuk koperasi).
Menurut Afiffuddin (2010:180), pengembangan UKM diarahkan untuk
menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan
dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan
adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfatan hasil inovasi dan penerapan
tehnologi. Sementara itu, pengembangan usaha mikro menjadi pilihan strategis
untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.
Strategi yang bisa diterapkan untuk pengembangan UKM menurut
Susilo dan Krisnadewara, adalah berproduksi dengan fasilitas / peralatan terbatas,
berproduksi dengan jumlah bahan baku terbatas, berproduksi dengan jumlah
tenaga kerja terbatas, berproduksi dengan modal finansial terbatas, membuka
shoow-room/outlet, melakukan usaha sampingan. Rekomendasi dari hasil kajian
ini berkaitan dengan upaya percepatan pemulihan kembali untuk berusaha adalah
dengan melakukan kegiatan produksi kembali yang menekankan pada tambahan
modal. Dengan tambahan modal maka berbagai keterbatasan dalam kegiatan
produksi dapat diatasi, sehingga kegiatan produksi akan lebih lancar sehingga
dapat meningkatkan pendapatan (http://jurnal-sdm.blogspot.com).
36
“Tambunan, also studied the effects of SME development policy in
Indonesia and found that government development expenditure in promoting
SME growth in Indonesia had positive results, both directly and indirectly”.
Menurut Tambunan, pengaruh dari pengembangan UKM di Indonesia dan
melihat peran serta pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan UKM di
Indonesia memiliki hasil positif , baik secara langsung maupun tidak langsung
(Bhasin, 2010:04).
Menurut Hafsah (2004:41) bahwa peran UKM dalam perekonomian
nasional, maupun dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan distribusi
pembangunan masih memiliki kendala ataupun hambatan-hambatan yang
dihadapi.Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan
Menengah (UKM), antara lain meliputi:
1) Faktor Internal
a) Kurangnya Permodalan
b) Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas
c) Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar
2) Faktor Eksternal
d) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif
e) Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
f) Implikasi Otonomi Daerah
g) Implikasi Perdagangan Bebas
37
“Prihatin Dwi Riyanti, conducted an exploratory study to identify
factors affecting the success of entrepreneurs at the SME level in Indonesia. Her
study indicated that certain variables could be used to accelerate the
development of SMEs. They were:. Age and experience of the entrepreneur
allowed individuals to exploit sources for success in the business world,
Personality traits contributed to innovative behavior, which led to business
success. Involvement in managing a business could lead to the emergence of new
entrepreneurs.” Menurut Prihatin Dwi Riyanti dengan melakukan studi
eksplorasi untukmengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan
pengusaha UKM di Indonesia . Studinya menunjukkan bahwa variabel-variabel
tertentu dapat digunakan untuk mempercepat pengembangan UKM (Bhasin,
2010:04). Mereka adalah:
a) Usia dan pengalaman pengusaha memungkinkan individu untuk
mengeksploritasi sumber-sumber untuk sukses dalam dunia bisnis.
b) Ciri-ciri kepribadian berkontribusi terhadap perilaku inovatif, yang
menyebabkan kesuksesan bisnis.
c) Keterlibatan dalam mengelola bisnis dapat menyebabkan munculnya
pengusaha-pengusaha baru
Menurut Hafsah (2004:43-44), pengembangan Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara
pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi
oleh UKM, maka kedepan perlu diupayakan hal-hal sebagai beriku:
38
a) Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif, pemerintah perlu mengupayakan
terciptanya iklim yang kondusif.
b) Bantuan Permodalan, pemerintah perlu memperluas skim kredit khusus
dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu
peningkatan permodalannya.
c) Perlindungan Usaha, jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan
ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah.
d) Pengembangan Kemitraan, perlu dikembangkan kemitraan yang saling
membantu antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di
luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha.
e) Pelatihan, Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam
aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta
keterampilannya dalam pengembangan usahanya.
f) Mengembangkan Promosi, guna lebih mempercepat proses kemitraan antara
UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya
mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga
diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.
g) Mengembangkan Kerjasama yang setara,perlu adanya kerjasama atau
koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk
menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan
perkembangan usaha.
39
2.3 Pengertian Pembangunan
Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari tugas
pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat umum. Oleh karena itu, salah satu indicator utama untuk
melihat keberhasilan suatu proses pembangunan adalah sampai sejauh mana
atau seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Dewasa ini banyak orang yang menginterpretasikan pembangunan
dengan pembangunan jalan layang, gedung-gedung bertingkat, pembangunan
kota-kota besar, dan sebagainya. Padahal, arti pembangunan yang dicita-citakan
adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan akan menuju
pada kemakmuran, tetapi belum tentu sebaliknya. Yang utama ialah
pembangunan masyarakat, sedangkan pembanguna fisik hanyalah pertanda
bahwa sebagian masyarakatnya makmur (Afiffuddin, 2010:41).
Menurut Afiffuddin (2010:42), Pembangunan adalah suatu perubahan
dalam mewujudkan kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih
baik dari kondisi saat ini. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam
cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh
karenanya tidak hanya dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga
dalam segi-segi kehidupan yang lainnya. Hakikat pembangunan adalah
membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai
kesejahteraan rakyat.
40
Sedangkan menurut Siagian (2009:04), pembangunan didefinisikan
sebagai “rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan
secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju
modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building)”. Pembangunan
memiliki beberapa faktor dalam menunjang perubahan di suatu Negara yaitu
faktor politik, social, budaya dan ekonomi. Secara keseluruhan faktor tersebut
memiliki peran penting terhadap pembangunan di Negara, namun faktor
ekonomi yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dari pada factor-
faktor yang lainnya meskipun hal tersebut saling keterkaitan.
Menurut Bintarto, Sutikno dan Colby, bahwa kegiatan pembangunan,
baik itu ekonomi maupun sosial budaya, merupakan hubungan atau interaksi
antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Percepatan laju aktivitas
manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam didorong oleh meningkatnya
kebutuhan untuk sandang, pangan dan papan (Baiquni, 2007:04).
Pembangunan sebagai upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh
suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional
melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat yang
modern. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan
mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan
pembangunan. Proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat
kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relatif dan tidak akan
pernah dicapai secara absolut (Siagian, 2009:142).
41
Menurut Widjojo Nitisastro, bahwa pembangunan memang
merupakan suatu proses transformasi yang merupakan suatu “break
trought”dari pada keadaan ekonomi yang terhenti “stagnant” kesuatu
pertumbuhan kumulatif yang bersifat terus-menerus. Inherent dalam proses ini
adalah keharusan bagi masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan
pilihan-pilihan diberbagai alternatif. Pilihan-pilihan ini diantaranya meliputi
pilihan antara berbagai kecepatan pertumbuhan ekonomi yang pada dirinya
adalah pilihan mengenai kecepatan pertambahan produksi barang-barang dan
jasa (Wirawan, Sukidin, Basori 2001:17).
Dunia usaha memberikan peranan yang besar terutama dibidang
ekonomi. Para teoritisi dan cendikiawan ditantang untuk memberikan
sumbangsihnya, khususnya dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan
ilmu dan tekhnologinya. Para pembentuk opini (opinion leaders) turut berperan
dalam memberdayakan masyarakat, antara lain dalam peningkatan kemampuan
melaksanakan pengawasan social.Secara umum diakui bahwa pembangunan
nasional bersifat multifaset dan multidemensional. Agar suatu negara bangsa
semakin mampu menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya pencapaian
tujuan negara bangsa yang bersangkutan, seluruh segi kehidupan dan
penghidupan mesti dibangun (Siagian, 2009:04 &57).
42
Menurut Bintoro, suatu perencanaan pembangunan adalah suatu
usaha untuk (Husein Umar, 2004:10-11) :
a) Melahirkan suatu rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi
yang tetap.
b) Melahirkan suatu rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
c) Melakukan perubahan demi terciptanya keseimbangan struktur ekonomi.
d) Meluaskan kesempatan kerja.
e) Meratakan hasil pembangunan ke segala sektor kehidupan.
f) Membina lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang
kegiatan pembangunan.
g) Meningkatkan kemampuan membangun secara bertahap yang didasarkan
pada kemampuan nasional dan menjaga kestabilan ekonomi.
2.3.1 Pembangunan Ekonomi
Dalam istilah ekonomi menurut Todaro “pembangunan”
biasanya diartikan sebagai kapasitas dari suatu perekonomian nasional,
yang kondisi awalnya statis dalam jangka waktu yang cukup lama, untuk
berupaya menghasilkan dan mempertahankan kenaikan tahunan produk
nasional bruto (Afiffuddin, 2010:174).
Faktor pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat
dengan masalah pembangunan di samping faktor yang lainnya. Para ahli
study pembangunan bahkan meyakini pentingnya faktor ini dalam proses
43
pembangunan sebagai faktor yang mempunyai determinan tinggi. Hal ini
didasarkan pada suatu kenyataan yang banyak terjadi di Negara-negara
berkembang, dimana pada umumnya mereka memberikan prioritas yang
tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap
pembangunan di suatu negara. Keadaan pertumbuhan ekonomi yang
mengikat diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk
mencapai tujuan-tujuan pembangunan.
Menurut Tambunan, pembangunan ekonomi di indonesia
merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir
yakni, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bisa diukur antara
lain melalui tingkat pendapatan rill per kapita yang tinggi. Jadi
pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang
menyebabkan pendapatan rill masyarakat perkapita meningkat dalam
jangka panjang (Afiffuddin, 2010:175).
Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan
taraf hidup suatu bangsa yan sering kali diukur dengan tinggi rendahnya
pendapatan riil perkapita. Tujuan pembangunan ekonomi untuk menaikkan
pendapatan nasional rill juga untuk meningkatkan prokduktifitas (Irawan
dan M. Suparmoko, 2002: 05).
Siagian (2009:77) mengungkapkan bahwa pembangunan
ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu Negara bangsa dewasa ini harus
terlihat sebagai upaya terencana, terprogram, sitematik, dan berkelanjutan
44
dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga
masyarakat.
Pembangunan berorientasi pada kepentingan ekonomi kelompok
tertentu dengan mengabaikan kemampuan daya dukung ekosistem,
demikian juga sebaliknya upaya mempertahankan ekosistem seringkali
kurang memperhitungkan pengembangan ekonomi bagi kesejahteraan
rakyat banyak (Baiquni, 2007:20).
Pemerintah baru ini menyusun Program Pembangunan Nasional
(PROPENAS) berdasarkan GBHN tersebut dengan 12 Misi, dan 3
diantaranya prioritas dibidang ekonomi (Subandi, 2005:60). Yaitu:
a) Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional,
terutama bagi pengusaha mikro, kecil, dan koperasi dengan
mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.
b) Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan
pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara Kesatuan RI.
c) Perwujudan kesejahteraan rakyat ditandai oleh meningkatnya kualitas
kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama
pada tercukupnya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan,
kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
Pembangunan ekonomi menurut Siagian (2009:77) untuk
negara-negara terbelakang dan sedang membangun pada umumnya
dijadikan sebagai prioritas utama, karena ketertinggalan negara-negara
45
tersebut memang terletak pada bidang ekonomi. Disoroti khususnya dari
sudut pandang mengangkat harkat dan martabat manusia, pembangunan
dalam bidang ekonomi harus pula dibarengi oleh pembangunan dibidang-
bidang yang lainnya, termasuk dalam bidang sosial budaya.
Menurut pandangan kelompok Growthmania bahwa tehnologi
dan industri dapat dipakai sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi
dan kemajuan, yang pada gilirannya masalah lingkungan dan kerusakan
sumber daya dapat dipulihkan dengan penemuan sistem baru dan
penerapan tehnologi (Baiquni, 2007:12).
Menurut Siagian (2009:93), Pembangunan ekonomi harus
berhasil karena dengan peningkatan kegiatan dibidang ekonomi, semakin
banyak sumber dana yang dapat digarap dan dimanfaatkan. Peranan
berbagai sumber dana tersebut semakin penting karena suatu negara bangsa
bertekad untuk mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam
upaya mencapai tujuan nasional.
2.3.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,
pemberdayaan adalah serangkain kegiatan untuk memperkuat kekuasaan
atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-
individu yang mengalami masalah kemiskinan (Kementrian KUKM RI,
2011:115).
46
Seadangkan tujuan dari pemberdayaan adalah menunjuk pada
keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu
masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai
pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik
yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan
diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan
tugas-tugas kehidupannya (Kementrian KUKM RI, 2011:115).
Menurut David Ricardo, didalam masyarakat ekonomi ada tiga
golongan masyarakat yaitu golongan kapitalis, golongan buruh, dan
golongan tuan tanah. Golongan kapitalis adalah golongan yang memimpin
produksi. Untuk golongan buruh, dikatakan bahwa golongan ini tergantung
pada golongan kapitalis dan merupakan golongan yang terbesar dalam
masyarakat. Adapaun golongan tuan tanah, mereka hanya menerima sewa
saja dari golongan kapitalis atas areal tanah yang disewakannya (Irawan,
dan M. Suparmoko, 2002:24).
Barrera dan Bassols mengemukakan pentingnya mengkaji
sumberdaya dengan memperhatikan kearifan masyarakat yang terdiri dari
nilai-nilai yang diyakini dan diungkapkan secara simbolis, pengetahuan
yang diemban sebagai knowledge dan aplikasi kehidupan sehari-hari
sebagai manajemen praktis (Baiquni, 2007:15).
47
Peningkatan mutu hidup di bidang ekonomi menurut Siagian
(2009:31) pada dasarnya berkisar pada peningkatan taraf hidup. Dengan
demikian, perhatian utama pada umumnya ditujuakan pada peningkatan
kemampuan seluruh warga masyarakat untuk memuaskan berbagai
kebutuhan yang bersifat primer dan biasanya terwujud dalam kebutuhan
yang bersifat materil. Tujuannya ialah agar berbagai kebutuhan primer
tersebut dapat terpenuhi baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Perekonomian rakyat yang menghidupi, dan menjadi pendukung
kehidupan bangsa selama ini. Jika sekiranya perekonomian nasional terus
menerus menghadapi krisis, ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan akan
masih bisa hidup (Wirawan, Sukidin, Basrowi, 2001:144).
Ekonomi kerakyatan pada hakekatnya adalah suatu system
ekonomi yang benar-benar berorientasi pada kekuatan dan sekaligus
kepentingan rakyat banyak. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang
demokrasi yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam ekonomi kerakyatan yang demokratis dan pemihakan sepenuh hati,
dari pemerintah pada mereka yang lemah dan miskin, dan “sektor”
ekonomi rakyat (Sukandi 2001:42).
Menurut Priyono (2004:84), Pemberdayaan masyarakat adalah
sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social.
Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, yaitu
menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
48
berkembang. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya,
karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya
untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya
untuk mengembangkannya.
Pertumbuhan ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari
kemandirian masyarakat di suatu daerah tempat tinggalnya. Kemandirian
tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan jiwa kewirausahaan pada
masyarakat. Selanjutnya pengertian dari kewirausahawan adalah semangat,
sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan
atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan,
menerapkan cara kerja, tehknologi dan produk baru dengan meningkatkan
efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan
mendapatkan keuntungan yang lebih besar (Kementrian KUKM RI
2011:114).
49
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Fokus Penelitian
Dalam mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus. Spradley
menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapai domain
yang tertkait dari situasi sosial. Penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan
pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi lapangan.
(Sugiyono 2010:208-209)
Fokus penelitian yang akan dijadikan suatu indikator dalam penelitian
ini mengacu kepada teori Lincolin Arsyad dalam Subandi (2011:122), yaitu
strategi pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan dengan salah satunya
adalah melihat, Srategi Pengembangan Dunia Usaha (Business Development
Strategy). Untuk mencapai tujuan pembangunan dunia usaha tersebut Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep perlu memperhatikan
beberapa indikator berikut:
1) Penciptaan iklim usaha yang baik, bagi usaha kecil dan menengah.
2) Pembuatan informasi terpadu, yang dapat memudahkan masyarakat
pengunjung dan pelaku usaha kecil menengah.
3) Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan terhadap usaha kecil.
50
4) Pembuatan system pemasaran bersama, untuk menghindari skala yang tidak
ekonomis dalam produksi, dan meningkatkan daya saing terhadap produk
impor.
3.2 Lokasi Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti maka penelitian
ini dilaksanakan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(DISPERINDAG) Kabupaten Sumenep. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini
dikarenakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
merupakan instansi yang memiliki wewenang dalam mengembangakan usaha
terutama pada sector industri dan perdangannya. Tentu dengan wewenang yang
dimiliki oleh Disperindag Kabupaten Sumenep dapat memudahkan peneliti
dalam memperoleh data ataupun informasi terkait strategi yang dilakukan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam
mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep.
3.3 Sumber Data
Sumber data pada penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu
mengunakan data primer dan data skunder. Berikut pengertian data primer dan
data skunder.
51
a) Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek
penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data
langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini
disebut juga dengan Data Tangan Pertama.sumber data primer adalah
sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data
(Sugiyono, 2010:225).
Sumber data primer dalam kegiatan penelitian yang akan peneliti
lakukan antara lain :
1) Perolehan data yang melalui wawancara serta analisis dari data yang
diberikan oleh Pimpinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep serta pegawai yang terdapat di lingkungan kantor
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.
2) Pelaku Usaha Kecil Menengah yang terdapat dikabupaten Sumenep.
Data yang diperoleh ada yang merupakan data murni dan ada pula yang
disebut data tidak murni. Data murni adalah data yang diperoleh secara
mentah dari Pelaku Usaha Kecil Menengah dengan cara wawancara.
Sedangkan data tidak murni adalah data yang disesuaikan hasil
responden dengan jalan pikirannya.
3) Benda, kondisi , situasi, proses serta perilaku yang terdapat di kantor
Dinas Perindustrian dan Perdangan Kabupaten Sumenep
(DISPERINDAG). Data ini dapat diperoleh melalui observasi lapangan.
52
b) Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak
langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder
ini disebut juga dengan data tangan kedua yanhg diberikan kepada
pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen
(Sugiyono, 2010:225).
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka,
literatur-literatur terkait, data-data atau informasi dari Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, internet, dan jurnal. Data-data
yang dibutuhkan meliputi beberapa hal, antara lain :
1) Gambaran umum, visi, misi, tujuan Dinas Perindustrian dan
Perdangan Kabupaten Sumenep dalam membina usaha kecil serta
strategi dalam mengembangkan usaha kecil menengah dikabupaten
Sumenep.
2) Data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan bahan penelitian
dan proses pengolahan data dan informasi yang didapat selama
pengamatan berlangsung.
3.4 Instrumen Penelitian
Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah yang melakukan peneliti itu
sendiri, yaitu peneliti. Peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan orang yang
membuka kunci, menelaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat,
53
tertib dan leluasa, dan bahkan ada yang menyebutnya sebagai Key Instrument
(Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2009:61).
Nasution, menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan
lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama.
Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti.
Dalam keadaaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain
dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya
(Sugiyono, 2010:223).
Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumrn kunci adalah
peneliti sendiri. Peneliti membuat sendiri seperangkat alat observasi, wawancara,
dan dokumentasi dengan menggunakan instrumen pendukung yakni alat
perekam, pedoman wawancara, kamera, dan alat tulis.
3.5 Subjek penelitian
Subjek dalam penelitian adalah individu, benda atau organisme, yang
dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data
penelitian. Dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian sering disebut
sebagai informan, yaitu pelaku yang memahami objek penelitian.
Jadi informan yang dimaksudkan di sini adalah orang yang memberi informasi
tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti, berkaitan dengan penelitian yang
sedang dilaksanakan oleh peniliti maka pada penelitian ini yang
menjadi informan adalah masyarakat sebagai pelaku UKM dan pegawai dikantor
54
DISPERINDAG yang memiliki peran terhadap proses pengembangan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah.
Kita juga mengenal istilah key informan atau kunci sumber informasi.
Adapun yang menjadi key informan pada penelitian ini adalah pimpinan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam melakukan
pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Perindustrian
dan Perdagangan di pilih karena dianggap mampu dalam mengembangkan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah yang terdapat dikabupaten Sumenep.
3.6 Tekhnik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa
mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan atau dapat memperoleh data
tetapi dengan cara tidak tepat (Djam’an Satori dan Aan Komariah,2009:145).
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural
seting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan tehnik pengumpulan data
lebih banyak pada observasi berperan serta (participation observation),
wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi. Tehnik
pengumpulan data yang juga berperan besar dalam penelitian kualitatif
naturalistik adalah dokumentasi (Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2009:146).
55
Bedasarkan pendapat diatas, maka teknik yang penulis gunakan dalam
pengumpulan data adalah sebagai berikut:
a) Wawancara
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan
informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau
tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena
ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.
Mc Millan dan Schumacher menjelaskan bahwa, wawancara yang
mendalam adalah Tanya jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang
maksud hati partisipan, bagaimana menggambarkan dunia mereka dan
bagaimana mereka menjelaskan atau menyatakan perasaanya (Djam’an Satori
dan Aan Komariah, 2009:130)
Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak terstandar
atau tidak terstruktur. Wawancara ini adalah wawancara yang bebas dimana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara
yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan
ditanyakan (Djam’an Satori dan Aan Komariah,2009:136).
56
b) Observasi
Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti
sendiri di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten
Sumenep terhadap realitas yang ada dan diujikebenarannya melalui teori.
Observasi dilakukan untuk melihat secara sepintas wilayah penelitian,
sehingga dapat diperoleh gambaran umum mengenai kondisi wilayah
perdesaan dan isu yang aktual di masyarakat yang menyangkut tema
penelitian. Kegiatan pengamatan lapangan ini di dukung oleh peta dan data
yang telah dipelajari melalui studi literatur (Baiquni,2007:55)
Nasution, menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu
pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta
mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Disamping itu,
Marshall menyatakan bahwamelalui observasi, peneliti belajar tentang
perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Sugiyono, 2010:226).
Menurut Bungin, observasi adalah metode pengumpulan data yang
digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan
penginderaan. Dalam penelitian kualitatif observasi dipandang sebagai nafas
dari suatu penelitian, melalui observasi langsung peneliti dapat memperoleh
data yang diharapkan (Djam’an Satori dan Aan Komariah,2009:105).
Kekuatan metode observasi adalah kemampuannya untuk melihat secara
cepat dan meliputi wilayah yang luas dengan keberagaman fenomena
perdesaan. Hasil dari observasi berupa deskripsi wilayah perdesaan dengan
57
segenap ragam kehidupan masyarakatnya ditulis dan dianalisis untuk
keperluan pemilihan studi kasus (Baiquni, 2007:55).
c) Dokumentasi
Dokumentasi, dari asal katanya dokumen yang berasal dari Bahasa Latin
yaitu decore, yang berarti mengajari. Dalam bahasa Inggris disebut document
yaitu “something written or printed, to be use as a record or evidence”,
Dokumentasi disini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya
monumental dari seseorang.
Nasution menyebutkan bahwa data dapat diperoleh selain melalui non
manusia (non human resource) yang diantaranya adalah dokumen, foto, dan
bahan statistic (Djam’an Satori dan Aan Komariah,2009:146)
Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan yaitu dalam bentuk
gambar visual berupa foto dan dalam bentuk tulisan berupa peraturan/regulasi.
Dimana studi dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan teknik
observasi dan wawancara dalam hal ini peneliti dapat memperoleh informasi
bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi
dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada
informan.
3.7 Tekhnik Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah
model analisis interaktif deskriptif atau suatu perumusan pernyataan secara
aktual dioperasionalkan dan diterjemahkan melalui kegiatan penelitian.
58
Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya
dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan
mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa,
menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain
(Sugiyono,2010:244). Selanjutnya dalam melakukan analisis dilakukan beberapa
tahapan yaitu:
1) Tahap reduksi data, Pertama-tama dilakukan indentifikasi terhadap
unit/bagian terkecil dalam suatu data yang memiliki makna bila dikaitkan
dengan fokus dan masalah penelitian. Setelah ditemukan bagian terkecil
dalam data tersebut kemudian dilakukan pengkodean terhadap setiap unit
tersebut dengan tujuan agar unit tersebut dapat ditelusuri sumber asalnya.
2) Tahap penyajian data, Operasionalisasi mengkategorikan data dengan cara
data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan
dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat
pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Setiap kategori yang ada
dicari kaitannya kemudian diberi label (nama).
3) Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, penarikan kesimpulan ini
bertujuan untuk mengetahui hasil suatu penelitian dan kesimpulan juga
diverifikasi selama kegiatan penelitian berlangsung.
59
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sumenep
Kabupaten Sumenep terletak antara 113o 32’ 54” hingga 16o 16’48” Bujur
Timur dan 4o55’ hingga 7o24’ Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai
berikut :
1) Sebelah Utara : Laut Jawa
2) Sebelah Timur : Laut Jawa/Laut Flores
3) Sebelah Selatan : Selat Madura
4) Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
Luas daerah Kabupaten Sumenep yaitu 2.093,46 Km2 dengan Jumlah
Penduduk 1.035.687 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 494,73 jiwa per
Km2. Geografis Wilayah Kabupaten Sumenep terbagi menjadi 2 (dua) bagian,
yaitu daratan dan kepulauan. Bagian daratan luasnya 1.146,93 Km2 atau sekitar
54,79%. Bagian daratan ini terbagi menjadi 18 (delapan belas) kecamatan, walau
di sebut sebagai daratan, tetapi masih terdapat satu Pulau Gili yang terletak di
Kecamatan Dungkek.
Sedangkan bagian wilayah kepulauan luasnya 946,53 Km2 atau sekitar
45,21% wilayah kepulauan ini terdiri dari 126 pulau. Diantara Pulau-pulau
60
tersebut yang berpenghuni sebanyak 48 buah dan sebanyak 78 buah tidak
berpenghuni, tidak sedikit dari pulau yang ada belum memiliki nama. Pulau yang
belum memiliki nama tersebut sebanyak 22 buah, sementara 104 pulau sudah
memiliki nama.
Wilayah kepulauan ini terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu
Giligenting, Talango, Nonggunong, Gayam, Ra’as, Arjasa, Sapeken, Kangayan
dan Masalembu, Pulau yang berada paling utara wilayah Kabupaten Sumenep
adalah Pulau Karamian yang termasuk wilayah Kecamatan Masalembu, jaraknya
151 Mil Laut dari Kecamatan Kalianget. Sedangkan pulau yang berada paling
Timur Wilayah Kabupaten Sumenep adalah Pulau Sakala, pulau ini berada dalam
wilayah Kecamatan Sapeken dan berjarak 165 Mil Laut.
Kondisi alam yang ada di Kabupaten Sumenep secara potensial kaya akan
hasil-hasil alamnya baik hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan hasil laut
dengan perikanannya, serta hasil pertambangan yaitu berupa bahan galian
golongan C yang terdiri dari batu kapur dan phospat alamnya, calsit/batu hitam,
gypsum, pasir kuarsa, dolomite, dan kaolin. Hal ini memungkinkan Daerah
Sumenep tumbuh dan berkembang industri-industri terutama industri kecil,
kerajinan dan rumah tangga yang mengolah hasil-hasil alam tersebut. Kabupaten
Sumenep juga memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi dan gas,
diantaranya di sekitar perairan pulau Giligenting, Masalembu, Karamian dan
Desa Lebbeng Pasongsongan.
61
Data jumlah penduduk dari estimasi hasil sussenas 2012 sebesar
1.053.640 jiwa. Kecamatan Kota Sumenep mempunyai jumlah penduduk paling
besar yaitu sebanyak 71.739 diikuti Kecamatan Pragaan 65.913 jiwa dan
Kecamatan Arjasa sebanyak 60.592 jiwa. Kepadatan penduduk Sumenep tahun
2012 adalah 503,30 jiwa setiap 1 Km2. Kepadatan Penduduk kota umumnya
lebih tinggi dibanding dengan kepadatan penduduk di desa, Kota Sumenep
mempunyai kepadatan penduduk tertinggi yaitu 2.576,70 jiwa/Km2.
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep)
Sebagai daerah otonom diharapkan Kabupaten Sumenep mempunyai
struktur Industri dan Perdagangan yang kokoh dan seimbang, berdaya saing
tinggi, bertumpu pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia
yang berkualitas dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi dan penanggulangan
kemiskinan.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep merupakan
unsur pelaksana otonomi daerah bidang perindustrian dan perdagangan yang
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati Sumenep melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Satuan Kerja Dinas Perindustrian
dan Perdagangan termasuk pada satuan kerja dimana memiliki 2 urusan
Pemerintahan Daerah, Urusan Pilihan yaitu Perindustrian dan Perdagangan.
62
Dengan mengacu pada sumber daya maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep menggunakan urusan pilihan perindustrian dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, yang mana mencakup kegiatan-kegiatan
perindustrian dan perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sumenep terletak di Jl. Urip Sumoharjo No. 2 Sumenep, Telp. (0328) 662092-
664434.
Sesuai dengan program prioritas daerah yang ditetapkan dalam RPJMD
Tahun 2011 – 2015, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
mengemban amanat untuk pencapaian program/kegiatan prioritas. Program yang
menjadi proritas yaitu Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
serta Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. Program tersebut
lebih diarahkan pada pembinaan dan pengembangan industri kecil, kerajinan dan
rumah tangga (Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) Disperindag
2013).
4.2.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sumenep
Berdasarkan Renstra Organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep, mempunyai visi yang merupakan
pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi harus dibawa.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pembangunan
dengan berlandaskan visi, yaitu “Mewujudkan Usaha Industri dan
Perdagangan Yang Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing
63
Berorientasi Pada Ekonomi Kerakyatan”. Secara filosofi visi tersebut
dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu :
a) Mewujudkan ; terkandung upaya dan peran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Perindustrian
Dan Perdagangan yang berkualitas, mandiri, tangguh dan berdaya
saing.
b) Sektor Usaha Industri dan Perdagangan adalah fokus utama Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
c) Mandiri adalah kondisi yang dapat tumbuh dan berkembang tanpa
banyak menggantungkan kepada pihak lain.
d) Tangguh adalah kondisi yang dapat bertahan dalam keadaan yang
sulit, penuh tantangan dan persaingan.
e) Berdaya Saing adalah kondisi sektor perindustrian dan perdagangan
yang mampu bersaing di era globalisasi.
f) Berorientasi Pada Ekonomi Kerakyatan adalah kondisi sector
perindustrian dan perdagangan yang inovatif dengan produk
unggulan daerah.
Untuk mencapai dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka
dalam Renstra Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep menetapkan misi sebagai berikut :
64
a) Meningkatkan kreatifitas usaha industri dan perdagangan bagi
pengusaha kecil dan menengah berbasis pada potensi daerah dan
sumber daya manusia yang produktif dan inovatif
b) Memacu kemandirian masyarakat dalam mewujudkan usaha industri
dan perdagangan baru yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
c) Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4.2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep
Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :
a) Peningkatan kreativitas dalam pengembangan inovasi produk baik
dalam usaha industri dan perdagangan
b) Pengembangan ekonomi kerakyatan
c) Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam memberikan
pelayanan
Adapun sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai
berikut :
a) Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan dan pemanfaatan
Sumber Daya Alam dalam penumbuhan dan pengembangan Industri
Kecil Menengah (IKM) melalui Teknologi Tepat Guna.
65
b) Meningkatnya kemampuan pelaku usaha Unit Dagang Kecil
Menengah (UDKM) dalam menunjang perekonomian daerah.
c) Melaksanakan pengawasan dan monitoring perdagangan.
4.2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sumenep
Jumlah pegawai PNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep sebanyak 40 (empat puluh) orang. Komposisi
Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
tersebut berdasarkan Status Kerja, Pegawai Dinas dapat dibedakan
menjadi PNS, CAPEG, PHL, dan lain-lain :
a) Jumlah PNS : 40 orang
b) Jumlah CAPEG : - orang
c) Jumlah PHL : 3 orang
d) Jumlah Honorer : 4 orang
Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan dapat dilihat dalam
tabel sebagai berikut:
66
Tabel 4.1.4.1
Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan
NoTingkat
PendidikanLaki-laki(Orang)
Perempuan(Orang)
Jumlah
1.2.3.4.5.6.
SarjanaDiploma SLTASLTPSD
152172-
2-2--
172192-
Jumlah 36 4 40Sumber: (LPPD 2013 Disperindag Kabupaten Sumenep).
Sesuai dengan jabatan dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh
pegawai yang terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.1.4.2
Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep
No Nama Jabatan Pendidikan Golongan
1 Drs. Saiful Bahri, M.Si Kepala Dinas S-II IV/b2 Drs. Erfandi Sekretaris S-I IV/b3 Abd. Gaffar Kasubag
Umum dan Kepegawaian
SLTA III/d
4 Nurul Imam, B. Sc Kasubag Program dan Perencanaan
D-III III/d
5 Cahyono, SE Kasubag Keuangan
S-I III/c
6 Agus Eka Hariyadi, SE Kabid Perindustrian
S-I IV/b
7 R. Heni Yulianto, SE, M.Si
Kabid Perdagangan
S-II IV/a
8 Fathorrohem, SH, MH Kabid S-II IV/a
67
Pemberdayaan Industri dan Perdagangan
9 Mohammad Ruslan, BA Kabid Promosi dan Perlindungan Konsumen
D-III IV/a
10 Moh. Kamaruddin, S.Sos Kasi Data dan Informasi Perindustrian
S-I III/c
11 Whandy Hendra Wijaya, SE
Kasi Bina Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil
S-I III/c
12 Muhamad Ramli Kasi Agro Industri
SLTA III/d
13 Agus Wahyudi, ST Kasi Informasi Kerjasama Perdagangan
S-I III/b
14 Devi Christina Wardhani, SE
Kasi Perdagangan dan Agro Bisnis
S-I III/c
15 Drs, Abdul Mas’ud Kasi Penyuluhan Pelatihan dan keterampilan
S-I III/d
16 Suci Prawira Sari, ST Kasi Usaha Industri dan Perdagangan
S-I III/b
17 Drs. Soefri Wahyudi Kasi Pengawasan Industri dan Perdagangan
S-I III/d
18 Moh. Wiyono Kasi Promosi SLTA III/d19 Rustiningsih Kasi
Perlindungan Konsumen
SLTA III/d
20 Sudharmono, ST Analisa Data Perindustrian
S-I III/a
21 Said Staf SLTA III/b22 Kuswandi, SE Staf D-III III/c23 Abd. Rakhman Staf SLTA III/b24 Samsidi Staf SLTA III/b25 Asyikurrahman, SE Staf S-I III/b
68
26 Didik Prayitno, ST Staf S-I III/a27 Uwi Staf SLTA II/d28 Sarifudin Staf SLTA II/b29 Siswadi Staf SLTA II/b30 Fathorrahman Staf SLTA II/b31 Dwi Murni Seffriastuti Staf SLTA II/b32 Sasono Dian Pribowo Staf SLTA II/b33 Molyanto Staf SLTA II/b34 Hazam Staf SLTA II/a35 Saleh Staf SLTA II/a36 Amyah Khoffary Staf SLTA II/a37 Fathorrasid Staf SLTA II/a38 Hari Staf SLTP II/a39 A. Badjuri Staf SLTA II/a40 Moh. Ramli Staf SLTA III/b
Sumber: Hasil Observasi.
Adapun tugas dari Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan adalah sebagai berikut :
A. Sekretariat;
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.
Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,
kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekratariat mempunyai
fungsi :
69
1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksaan
tugas sekretariat.
2) Penyelenggaraan administrasi surat menyurat,kearsipan serta
pembinaan ketatalaksanaan.
3) Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana
kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan
keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum
kegiatan.
4) Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi
pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan
pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan.
5) Penyeleggaraan penyusunan rencana anggaran pengelolaan
keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya.
6) Pelaksaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas
perindustrian dan perdagangan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sekretariat membawahi beberapa pegawai sesuai dengan
Struktur Organisasi yang ada pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep:
1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:
70
a) Menyusun program kerja pelaksaan tugas umum dan
kepegawaian.
b) Melaksanakan urusan surat menyurat. Pengetikan,
pengadaan, pendistribusian dan tata kearsipan.
c) Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan
kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan
dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas.
d) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata
usahakepegawaian yang meliputi pengembangan,
peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan
pemberhentian pegawai di lingkungan dinas perindustrian
dan perdagangan.
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2) Sub bagian program dan perencanaan mempunyai tugas:
a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan
perencanaan.
b) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan
program dan perencanaan.
c) Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan
laporan pelaksanaan program dan perencanaan.
71
d) Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program
dan kegiatan.
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3) Sub bagian keuangan mempunyai tugas :
a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan.
b) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta
melaksanakan tata usaha keuangan.
c) Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan
keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebeneran
dokumen keuangan.
d) Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi
keuangan.
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Masing-masing sub bagian di pimpin oleh seorang kepala sub
bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
sekretaris.
B. Bidang Perindustrian;
Bidang perindustrian mempunyai tugas melaksanakan
pengolahan data dan informasi perindustrian, bina industri rumah
72
tangga dan industri kecil serta agro industri. Untuk melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, bidang pearindustrian mempunyai
fungsi :
1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan
tugas perindustrian.
2) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pengolahan data dan
informasi perindustrian.
3) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan bina industri
rumah tangga dan industri kecil.
4) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan agro
industri.
5) Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan
pengolahan data, informasi perindustrian, bina industri rumah
tangga, industri kecil dan agro industri.
Sesuai dengan Struktur Organisasi yang ada pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Bidang
perindustrian membawahi:
1) Seksi data dan informasi perindustrian
2) Seksi industri rumah tanggam industri kecil
3) Seksi agro industry
73
C. Bidang Perdagangan;
Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan
memberikan informasi kerja sama perdagangan serta perdagangan
dan agro bisnis. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud, bidang
perdagangan mempunyai fungsi:
1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan
tugas perdagangan.
2) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan
informasi kerja sama perdagangan.
3) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan
perdagangan dan agrobisnis.
4) Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan informasi
kerjasama perdagangan serta perdagangan dan agro bisnis.
5) Penyiapan pemberi bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan perdagangan.
Sesuai dengan Struktur Organisasi yang ada pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Bidang
perdagangan membawahi:
1) Seksi informasi kerja sama perdagangan.
2) Seksi perdagangan dan agro bisnis.
74
D. Bidang Pemberdayaan Industri dan Perdagangan;
Bidang pemberdayaan industri dan perdagangan mempunyai
tugas melaksanakan urusan kegiatan penyuluhan, pelatihan,
keterampilan dan bantuan usaha industri dan perdagangan serta
perizinan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,bidang
pemberdayaan industri dan perdagangan mempunyai fungsi:
1) Penyusunaan dan pengkoordinasian program kerja pelaksaan
tugas pemberdayaan industri dan perdagangan.
2) Penyusunan bahan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan
keterampilan industri perdagangan.
3) Penyusunan bahan pelaksnaan bantuan usaha industri
dan perdagangan.
4) Pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan keterampilan dalam
rangka pengembangan usaha bidang industri dan perdagangan.
5) Pelaksanaan pemberian bantuan usaha industri dan perdagangan.
Sesuai dengan Struktur Organisasi yang ada pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, Bidang
Pemberdayaan Industri dan Perdagangan, membawahi:
1) Seksi penyuluhan, pelatihan dan keterampilan.
2) Seksi bantuan usaha, industri dan perdagangan
3) Seksi perizinan.
75
E. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen;
Bidang promosi dan perlindungan konsumen mempunyai tugas
melaksanakan urusan promosi dan perlindungan konsumen. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang promosi dan
perlindungan konsumen mempunyai tugas:
1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan
tugas promosi dan perlindungan.
2) Kegiata penyusunan bahan kegiatan penyuluhan, pelatihan dan
keterampilan dalam rangka promosi hasil perindustrian.
3) Pelaksanaan penyuluhan dalam rangka memberikan
perlindungan kepada konsumen.
4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait
dalam rangka pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan
keterampilan dalam rangka promosi hasil perindustrian serta
perlindungan bagi konsumen.
5) Pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil usaha
untukpengembangan informasi pasar.
76
4.2.4 Struktur Orgaisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep
Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara
tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam
menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang
diharapkan dan diinginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan
jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan
bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur
organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa
melapor kepada siapa dan disitu akan ada suatu pertanggung jawaban apa
yang akan dikerjakan.
Sesuai dengan Renstra Organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep, Struktur organisasi Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 yang
sekarang telah dirubah menjadi.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep
Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah.
Dari Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat
19 Jabatan Struktural dimana secara formal telah terisi.
77
Gambar 4.2.4.
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
Sumber : (Hasil Observasi Penelitian, tanggal 11 Februari 2014).
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KABID PERINDUSTRIAN
KABID PERDAGANGAN
KABID PEMBERDAYAAN
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
KABID PROMOSI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN
KASUB BAGIAN UMUM, DAN
KEPEGAWAIANDINAS
KASUB BAGIAN PROGRAM, DAN PERENCANAAN
DINAS
KASUB BAGIAN KEUANGAN
KASI DATA DAN INFORMASI
PERINDUSTRIAN
KASI INFORMASI KERJASAMA
PERDAGANGAN
KASI PENYULUHAN, PELATIHAN DAN KETRAMPILAN
KASI PROMOSI
KASI BINA INDUSTRI RUMAH
TANGGA DAN INDUSTRI KECIL
KASI PERDAGANGAN
DAN AGRO BISNIS
KASI USAHA, INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN
KASI PERLINDUNGAN
KONSUMEN
KASIAGRO INDUSTRI
KASI PENGAWASAN INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
78
4.2.5 Tugas dan Fungsi Keberadaan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dibentuk
melalui Peraturan Daerah No.16 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas
daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumenep No.27 Tahun 2008,
yang memuat tentang tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep sebagai berikut :
A. Tugas
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan
kewenangan bidang perindustrian, perdagangan serta pemberdayaan
industri dan perdagangan.
B. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep mempunyai
fungsi :
1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan
tugas perindustrian dan perdagangan.
2) Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan
bidang perindustrian.
79
3) Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan
bidang perdagangan.
4) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait
pelaksanaan perindustrian, perdagangan, pemberdayaan industri
dan perdagangan.
5) Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan bidang perindustrian dan
perdagangan.
6) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga
lainnya.
7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
4.3 Hasil Penelitian
Strategi merupakan proses penentuan kerangka kerja dari aktivitas sebuah
organisasi dan memberikan pedoman untuk mengkoordinasikan aktivitas,
sehingga organisasi dapat menyesuaikan dan mempengaruhi lingkungan yang
selalu berubah. Strategi mengatakan dengan jelas lingkungan yang diinginkan
oleh organisasi. Untuk itu perencanaan strategi sangatlah penting dalam
menunjang kelangsungan pembangunan yang terdapat pada suatu daerah terutama
dibidang perekonomian. Dalam penilitian Strategi Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat,
80
peneliti menetapkan 4 (empat) indikator untuk mengetahui bagaimana sebenarnya
strategi yang dlakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sumenep dalam mengembangkan UMKM dan meningkatkan perekonomian
masyarakat. 4 (empat) indikator tersebut diantaranya adalah; penciptaan iklim
usaha yang baik, pembuatan informasi terpadu, pendirian pusat konsultasi,
pengembangan usaha dan system pemasaran bersama. Adapun dari wawancara
yang dilakukan terhadap beberapa responden dapat diketahui hasil penelitian
sebagai berikut:
4.3.1 Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
Keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdangan Kabupaten
Sumenep dengan tugas dan fungsinya diharapkan mampu menciptakan
iklim usaha yang baik bagi perkembangan usaha mikro kecil dan
menengah yang ada di Kabupaten Sumenep.
Berdasarkan hasil wawancara yang peniliti lakukan dengan pihak
Sekretaris Dinas Perindustrian dan perdangan Kabupaten Sumenep,
Bapak Drs. Erfandi, mengungkapkan bahwa :
“iklim sebuah usaha yang ada di Sumenep, usaha kecil maupun usaha menengah harus dijaga agar selalu kondusif, karena apabila iklim usaha yang ada dikabupaten Sumenep berjalan dengan baik maka perekonomian masyarakat juga akan baik. Oleh sebab itu kami (Disperindag) perlu menyusun rencana atau strategi untuk tetap menjaga kondusifitas tersebut. Dari beberapa program yang kami rencanakan, hingga sampai saat ini yang paling memiliki dampak besar terhadap dunia usaha kecil di sumenep adalah pemberdayaan bagi usaha baru yang berupa pelatihan keterampilan atau penggunaan tehnologi dan pengadaan tehnologi
81
bagi usaha yang telah berjalan (wawancara, Drs. Erfandi, Sekretaris Disperindag, 13 Februari 2014).
Sedangkan Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan
Perdagangan kabupaten Sumenep atas nama Bapak Agus Eka Hariyadi,
SE yang juga merupakan responden dalam penelitian ini menyatakan
bahwa:
“iklim usaha di kabupaten Sumenep sejauh ini masih kondusif, hal ini dilihat dari produksi yang dihasilkan oleh pelaku UKM, namun semua itu tidak lepas dari strategi yang selalu kami gunakan, salah satunya adalah dengan pembinaan dan pelatihan yang bertujuan untuk menciptakan produk unggulan dan meningkatkan daya saing bagi UKM itu sendiri. Penciptaan iklim usaha dengan cara pembinaan dan pelatihan terhadap para pelaku UKM di Kabupaten Sumenep merupakan tugas dan fungsi Disperindag dalam mengembangkan dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat” (Agus Eka Hariyadi, SE, 11 Februari 2014 di Disperindag Kabupaten Sumenep).
Strategi dalam menciptakan iklim usaha yang baik pada lingkungan
usaha kecil mikro ataupun menengah penting untuk tetap menjaga
kondusifitas sumbe daya yang dimiliki dengan hasil produksi yang
dicapai. Kasi Informasi Kerjasama Perdagangan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep atas nama saudara Agus Wahyudi, ST,
mengatakan bahwa:
“dengan menerapkan strategi untuk kondusifitas iklim usaha dikabupaten Sumenep bermanfaat pada siklus ekonomi yang baik bagi masyarakat karena apabila iklim usaha berjalan dengan baik maka peluang kerja akan terus terbuka dan hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Tentu dengan hal tersebut masyarakat tidak akan sepenuhnya tergantung kepada Negara untuk mencari peluang kerja, seperti dikabupaten Sumenep ini mas yang rata-rata orang banyak menginginkan
82
bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), nah kalau semua ingin menjadi PNS, terus siapa yang akan menyediakan hasil produksi kekayaan alam disumenep dan siapa juga mas yang akan berdagang. Oleh sebab itu kiranya penting untuk tetap menjaga kondusifitas iklim usaha yang ada dikabupaten Sumenep ini” (Agus Wahyudi, ST, 11 Februari 2014 di Disperindag Sumenep).
UMKM dikabupaten Sumenep apabila dilihat dari data IKM tahun
2012 dan data IKM 2013 mengalami peningkatan atau perkembangan
dimana pada tahun 2012 data IKM mencapai 221 yang tersebar di semua
kecamatan kabupaten Sumenep dan yang memiliki legalitas izin usaha
hanya 50 IKM saja sedangkan 171 IKM belum memiliki legalitas izin
usaha. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah IKM bertambah 98 IKM dan
36 IKM yang memiliki legalitas izin usaha da 62 IKM belum memiliki
legalitas izin usaha. Secara keseluruhan data dari tahun 2012 dan tahun
2013 IKM Kabupaten Sumenep mencapai 314 dengan 86 IKM yang
memiliki legalitas izin usaha.
Tabel 4.3.1
Jumlah IKM (Industri Kecil Menengah) Kabupaten Sumenep Tahun 2012 s/d 2013
NO TAHUNJENIS IZIN IKM
JUMLAHIKM LEGAL
IKM ILEGAL
1 2012 50 171 2212 2013 36 62 98JUMLAH 86 233 319
Sumber: (Data IKM 2012 dan Data IKM 2013 diperoleh dari kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep).
83
Adapun salah satu pengusaha yang juga merupakan responden pada
penelitian ini, dengan atas nama Almanfaluthi (36 tahun) yang merupakan
salah satu pemilik usaha percetakan Nur cahya Gusti di Kecamatan
Pragaan Kabupaten Sumenep, memberikan pandangan tentang iklim
usaha yang terdapat di kabupaten sumenep, bahwa:
“iklim usaha dikabupaten sumenep masih kalah jauh dengan kabupaten-kabupaten yang ada diluar jawa, padahal dilihat dari jumlah penduduk dan kekayaan alamnya sumenep paling unggul dari 4 Kabupaten yang ada dimadura. Menurut saya factor penghambat iklim usaha tersebut adalah pola pikir masyarakatnya. Masyarakat disini sulit untuk menghargai karya cipta orang lain. Kalau hal ini tetap terjadi pada masyarakat kita dan tetap dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin perkembangan dunia usaha dikabupaten Sumenep juga akan sulit untuk berkembang, kecuali bagi mereka yang berani untuk terjun kepasar luar Madura. Berbicara peran Pemerintah, menurut saya pemerintah itu harus mampu mencari peluang dan network (jaringan) pasar sebanyak-banyaknya bagi pengusaha kecil dan besar untuk berkompetisi diluar daerah” (wawancara, 16, februari 2014 di Pragaan).
Tabel 4.3.1.aPembagian Jenis Usaha di Kabupaten Sumenep
No Jenis Usaha Keterangan
1 Pengolahan Hasil Laut Petis Ikan, Terasi, Krupuk Ikan,
Rengginang
2 Pelestarian Budaya Batik Tulis, Keris, Ukir kayu,
3 Industri Agro Kripik (Singkong, Talas, Pisang), Gula
Merah, Kerupuk Paruh
Sumber: (wawancara Agus Eka Hariadi Kepala Bidang Industri Disperindag, 11
Februari 2014).
84
Industri yang terdapat di Kabupaten Sumenep bertumpu pada
penggunaan bahan baku local/pengolahan sumber daya alam. Berdasar
data Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2013 Industri Kecil
Menengah di Kabupaten Sumenep berjumlah 30.930 Unit Usaha. Dari
jumlah industri yang ada terbagi menjadi kelompok Industri Hasil
Pertanian dan Kehutanan (IHPK) Formal sebesar 1.015 Unit Usaha,
Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) Non Formal sebesar
25.850 Unit Usaha sedangkan untuk kelompok Industri Logam Mesin dan
Kimia (ILMK) Formal sejumlah 565 Unit Usaha. dan Industri Logam
Mesin dan Kimia (ILMK) Non Formal sejumlah 3.500 Unit Usaha.
Tabel 4.3.1.b(Data Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Tahun 2013 Industri Kecil
Menengah di Kabupaten Sumenep).NO JENIS INDUSTRI UNIT USAHA
FORMALUNIT USAHA
NON FORMAL1 Industri Hasil
Pertanian dan Kehutanan (IHPK)
1.015 25.850
2 kelompok Industri Logam Mesin dan Kimia (ILMK)
565 3.500
JUMLAH1.580 29.350
30.930 Unit Usaha
Sumber: (LPPD Tahun 2013 Disperindag Kabupaten Sumenep).
85
4.3.2 Pembuatan Informasi Terpadu
Informasi merupakan hal penting yang harus tetap dimiliki oleh
pelaku UKM. Informasi sebagai factor pendukung bagi pelaku UKM
untuk lebih mengembangkan usaha yang dimilikinya. Selain memperoleh
pelatihan dan pembinaan para pelaku UKM di sumenep juga
menginginkan adanya informasi yang dapat menunjang perkembangan
UKM di Kabupaten Sumenep.
Sedangkan strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep agar para pelaku UKM dan masyarakat
agar dengan mudah memperoleh informasi yang diinginkan, yaitu
diungkapkan oleh, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
kabupaten Sumenep mengungkapkan bahwa :
“untuk kemudahan informasi yang kami sediakan disini yaitu dengan menyediakan website bagi masyarakat agar lebih gampang memperoleh informasi. Kami, Dinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Sumenep, tidak lagi memasang papan informasi sebagai tempat penempelan informasi untuk masyarakat karena apa? Karena masyarakat sulit untuk membaca dan melihatnya, sering diabaikan. Nah dengan website ini masyarakat dan pelaku UKM bisa dimana saja mengunjungi kami dengan mengakses website kami di disperindag-co.id. dengan menggunakan system akses internet ini kami berharap masyarakat juga akan lebih mudah terhadap dunia tehnologi” (wawancara, Drs. Erfandi, 13 Februari 2014).
Selanjutnya, Kabid Pemberdayaan Industri dan Perdagangan di
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep yang
merupakan responden dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa:
86
“apabila kami memperoleh informasi untuk kepentingan usaha dikabupaten Sumenep atau informasi bagi UKM dan sifatnya sangat penting, maka kami mendatangi langsung tempat produksi atau pelaku UKM. Metode ini juga dapat memudahkan kami untuk mengetahui secara langsung kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UKM di Kabupaten Sumenep” (Fathorrohem, SH, MH, 12 februari 2014).
Pernyataan Kabid Pemberdayaan Industri dan Perdagangan di Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, hampir sama
dengan yang diungkapkan oleh Kabid Perindustrian, bahwa:
“semua informasi terkait pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak ada di website maka kami informasikan melalui kontak langsung kepada pelaku UKM terutama informasi tentang pemasaran hasil produksi dan adanya pameran dan pelatihan” (Agus Eka Hariyadi, SE, 11 Februari 2014 di Disperindag Kabupaten Sumenep).
Kemudahan informasi tentu menjadi harapan bagi masyarakat
sebagai penerima informasi. Karena suatu informasi selain sebagai alat
untuk berhubungan dengan pemerintah juga dapat dijadikan suatu
penggalian pengetahuan terkait pengembangan usaha yang dimiliki oleh
individu-individu seperti halnya, tentang perizinan, pengembangan
sumber daya manusia, dan pemasaran dari hasil produksi.
Dan seperti yang disampaikan oleh responden berikutnya atas nama
Fadlurrosi (35 tahun) penduduk Desa Pekandangan Timur yang
merupakan ketua Asosiasi Pajjer Lagghu, Batik tulis Pewarnaan Alam
mengatakan bahwa:
“pelayanan yang diberikan oleh Disperindag kepada para pelaku UKM hingga saat ini masih berjalan baik, namun sarana dan
87
prasana yang dimiliki masih kurang, seperti tempat parkir dan ruang tunggu yang sempit. Berbicara soal informasi yang disediakan oleh Disperindag menurut saya tidak transparan, hanya beberapa UKM saja yang memperoleh suatu informasi, terutama informasi tentang adanya pameran diluar daerah. Sedangkan untuk papan informasi selama saya ke Disperindag tidak pernah melihatnya, biasanya papan informasi ada di ruang tamu, tetapi yang ada hanyalah struktur organisasi dan visi misi saja. Dan untuk website yang disediakan oleh Disperindag menurut saya masih kurang lengkap dan tidak update” (wawancara, 18 Februari 2014).
4.3.3 Pendirian Pusat Konsultasi Dan Pengembangan UMKM
Adanya kantor yang menyediakan pusat informasi dan konsultasi
bagi masyarakat terkait dengan pengembangan UKM di Dinas
Perindustrian dan Perdangan Kabupaten Sumenep tidak berjalan sesuai
dengan rencana. Seperti yang disebutkan oleh Kasi Informasi Kerjasama
Perdagangan Disperindag kabupaten Sumenep yang mengatakan bahwa:
“untuk pusat konsultasi disini kami telah menyediakan, namun jarang bagi pelaku UKM yang mendatangi kantor kami untuk melakukan konsultasi, padahal selama masih menjadi binaan kami apapun yang menjadi permasalahan mereka (pelaku UKM) harus di konsultasikan dengan kami. Sedangkan pengunjung yang banyak mendatangi kantor kami hanya masyarakat yang ingin melakukanproses legalitas izin usahanya yang sebenarnya wewenang untuk mengeluarkan legalitas atau izin usaha sekarang sudah ditangani oleh BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kabupaten Sumenep” (wawancara, Agus Wahyudi, 11 Februari 2014 di Disperindag Sumenep).
Selanjutnya, responden atas nama Moh. Erfan (38) pemilik butik
Dermaga di Kecamatan Pragaan dan anggota dari Arah Naga Tresna yang
bergerak dibidang usaha Aksesoris dan Batik Tulis mengatakan bahwa:
88
“untuk pusat konsultasi di Disperindag menurut saya menerapkan system kekeluargaan, dimana bagi mereka yang sudah akrab dan dikenal lama dengan beberapa pegawai disana, maka ia lebihmudah untuk menggali informasi. Tata cara berkonsultasipun berbeda dengan mereka yang masih baru, baru dalam artian bergabung di dunia usaha atas naungan pemerintah daerah atau Disperindag. Untuk mereka yang telah akrab dengan mudah mereka langsung bertemu dan konsultasi dengan kabag ataupun pimpinan sedangkan untuk yang baru bergabung biasanya masih ditangani oleh pegwai yang lain.”“Selama ini saya untuk melakukan konsultasi harus mendatangi kantor Disperindag, dan tentang pusat konsultasi melalui jejaring social atau internet saya belum pernah melakukannya” (wawancara, 20 februari 2014).
Selama satu bulan kegiatan penelitian ini, dari hasil observasi
peneliti di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sumenep, peneliti jarang melihat masyarakat pengunjung yang
mendatangi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sumenep.
Terkait dengan strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Sumenep agar tetap dekat dengan
masyarakat atau memperoleh aspirasi masyarakat yaitu diungkapkan oleh
Sekretaris Disperindag Kabupaten Sumenep, bahwa:
”kami selain menyediakan pusat konsultasi juga melakukan pendekatan melalui partisipasi masyarakat, yang dimulai dengan menghimpun aspirasi masyarakat, melalui Musrenbang dari Tingkat Kecamatan sampai pada Tingkat Kabupaten yang dimotori oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumenep, agarmemperoleh prioritas kegiatan yang diperlukan. Dari hasil perolehan Musrenbang masing-masing kecamatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan memandang perlu melakukan upaya sinkronisasi sekaligus mempertajam prioritas kegiatan hasil serap aspirasi tersebut. Hal ini dilakukan agar perencanaan
89
pembangunan industri dan perdagangan benar-benar mengarah pada prioritas kebutuhan masyarakat yang nyata dan sesuai dengan potensi kondisi wilayah per-kecamatan, mengingat dari banyaknya daftar usulan kegiatan pada masing-masing kecamatan yang kemungkinan besar tidak dapat terealisasi semuanya” (wawancara, Drs. Erfandi, Sekretaris Disperindag, 13 Februari 2014).
Selain pusat konsultasi, factor yang penting yang harus dilaukan
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep adalah
pengembangan usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten
Sumenep. Adapun strategi yang dilakuakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam mengembangakan industri dan
perdagangan usaha kecil yang ada dikabupaten Sumenep diungkapkan
oleh Agus Eka Hariyadi, bahwa :
“untuk mengembangakan usaha kecil yang ada dikabupaten sumenep kami melihat dulu apa yang menjadi kendala bagi pemilik usaha, kalau misalkan pemilik usaha menginginkan adanya pelatihan maka kami datangkan pelatih untuk memberikan pelatihan kepada mereka. Tetapi kalau mengenai kelengkapan peralatan, maka yang kami lakukan yaitu dengan memberikan bantuan peralatan. Pada pemasaran hasil produksinya kami juga ikut membantu mengembangkan, dengan cara melakukan kerja sama dengan Disperindag daerah lain dan dengan mengikutsertakan pameran (wawancara, 11 Februari 2014 di Disperindag Kabupaten Sumenep).
Salah satu pemilik usaha keris yang mendapatkan bantuan peralatan
adalah Moh. Sabit (32 tahun) warga Aeng Tong-tong Kecamatan
Saronggi dengan nama usaha Sumber Pusaka, mengatakan bahwa:
“bantuan yang selalu diberikan oleh Disperindag dalam mengembangkan usaha yang saya miliki yaitu berupa peralatankeris. Kebetulan usaha yang saya miliki yaitu keris atau pusaka
90
Madura asli. Bantuan yang diberikan seperti, Boor, Palu, Borcun, Pengapit, Gerenda dan alat ukir keris. Dan untuk pengembangan dibidang permodalan, pihak Disperindag hanya memberikan arahan kepada kami melalui peminjaman bank,salah satunya bank BPRS kabupaten Sumenep” (wawancara, 27 Februari 2014).
Pelatihan dan pengembangan merupakan faktor terpenting dalam
melakukan perbaikan sumber daya yang dimiliki oleh UKM dan kualitas
produksi yang dihasilkan oleh UKM itu sendiri. Seperti yang
diungkapkan oleh Siswanto dari Probolinggo yang merupakan instruktur
pelatihan yang diadakan oleh Disperindag Jawa Timur bekerjasama
dengan Disperindag Kabupaten Sumenep, dengan tema pelatihan
”Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Pewarnaan Alam Batik Tulis di
Kabupaten Sumenep” mengatakan bahwa:
”pelatihan bagi usaha kecil harus terus dilakukan, karena dengan pelatihan, hasil produksi akan lebih baik dan meningkat. Apabila hasil produksinya sudah bagus maka selanjutnya akan menaikkan harga jual dari produk tersebut dan tentu apabila ini dijaga dengan baik masyarakat sumenep akan mudah untuk membuka peluang kerja dan mendapatkan pekerjaan. Contohnya di batik tulis yang telah berjalan sekarang, pemasaran usaha dibidang batik tulis untuk lingkup jatim dan Pusat cukup baik, bersaing dalam negeri atau luar negeri masih sangat mungkin karena ciri khas yang tetap dijaga dan kualitas yang semakin baik. Tentu semua itu tidak terlepas dari Skill Training And Companny Management” (wawancara, 17 Februari 2014 di Sumenep).
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan dan
pengembangan industri kecil Bidang Perindustrian dikabupaten sumenep
dilihat dari LPPD Tahun 2013 yaitu (Sumber: LPPD Tahun 2013 Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep):
91
a) Terbatasnya staff dalam mendata unit usaha dan sarana
pendukungnya, sehingga pendataan sebagai dasar untuk memberikan
pembinaan dapat belum menjangkau lebih luas pada pengusaha kecil
yang jumlahnya sangat besar dan tersebar diberbagai pelosok desa
termasuk wilayah kepulauan.
b) Tingkat kewirausahaan para pengrajin pada umumnya masih rendah,
lemahnya permodalan, peralatan tradisional sehingga memberi hasil
produksi yang kurang dapat bersaing dan factor kualitas banyak
diabaikan.
c) Kurangnya pengetahuan dalam pemasaran produk dan saluran
pemasaran belum dapat dimanfaatkan dengan baik sementara itu
koperasi atau wadah persatuan pengrajin yang lain belum berfungsi
sebagaimana mestinya.
d) Persaingan antar pengrajin seringkali menghambat berkembangnya
usaha itu sendiri.
Langkah antisipasif yang perlu diambil untuk menanggulangi
permasalahan-permasalahan di atas yang mungkin akan terjadi pada tahun
berikutnya yaitu dengan:
a) Perlu adanya pelatihan untuk staff dalam rangka pendataan industri
kecil menengah sebagai pertimbangan dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan sehingga kegiatan tersebut dapat tepat sasaran,
92
fleksibel dan memberikan nilai tambah terhadap kesejahteraan
masyarakat kecil.
b) Perlu adanya pelatihan untuk staff dalam rangka pendataan industri
kecil menengah dengan serta meningkatkan ketrampilan teknis para
penyuluh staf atau petugas teknis sehingga dapat memenuhi
kebutuhan produk yang sesuai dengan selera konsumen dan
meningkatkan kualitas produksi, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan daya saing produk lokal.
c) Lebih mengintensifkan pembinaan pada pengrajin/pengusaha industri
kecil melalui pendidikan dan latihan, study banding, bantuan
stimulant dan penggunaan teknologi tepat guna.
d) Perlu diadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan
sistem pemasaran dengan melalui jalur koperasi atau wadah
persatuan pengrajin lainnya sehingga dengan demikian jangkauan
pemasaran akan lebih luas dan menghilangkan atau paling tidak dapat
mengurangi persaingan yang tidak sehat antar pengrajin.
e) Perlu diajukan kembali program penguatan modal untuk membantu
permodalan usaha industri kecil dan menengah dengan membuat
petunjuk teknis dan pelaksanaan yang tepat, fleksibel dan sesuai
dengan hukum dan aturan yang berlaku sehingga terhindar dari kredit
macet.
93
Adapun keluhan yang sering diungkapkan oleh para pelaku UKM
dikabupaten Sumenep, disebutkan oleh Kepala Bidang Industri, bahwa:
“permasalahan dan kendala yang sering menjadi keluhan para pelaku UKM dalam mengembangkan usahanya yaitu modal dan pemasaran. kami (Disperindag) dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UKM untuk modal kami memberikan informasi tentang peminjaman modal kepada bank yang ada di daerah salah satunya seperti Bank BPRS Kabupaten Sumenep, dan untuk pemasaran kami menyediakan pasar lelang, promosi produk unggulan dan kerjasama dengan Disperindag Provinsi Jawa Timur. ” (wawancara, Agus Eka Hariadi Kepala Bidang IndustriDisperindag, 11 Februari 2014).
Dalam pelaksanaan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku
UKM disumenep tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, seperti yang
diungkapkan oleh Sekretaris Disperindag Kabupaten Sumenep bahwa:
“dalam pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada para pelaku UKM sering mengalami kendala baik itu internal ataupun eksternal. Kendala internal yaitu kualitas sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh instansi ini (Disperindag) masih jauh dengan apa yang menjadi harapan atau kurang mampu dalam bidang yang dijalankan. Sedangkan permasalahan eksternal yaitu adanya kecemburuan oleh pelaku UKM yang tidak mendapatkan giliran bantuan peralatan ataupun pelatihan, factor ini disebabkan oleh sedikitnya dana APBD yang dialokasikan kepada instansi kami (Disperindag) sehingga kami tidak bisa merangkul semua pelaku UKM yang ada disumenep(wawancara, Drs. Erfandi, Sekretaris Disperindag, 13 Februari 2014).
Adapun program yang diberikan oleh disperindag Kabupaten
Sumenep dalam menunjang pengembangan Usaha Kecil Menengah
(UKM), dapat dilihat dari data ditabel berikut ini:
94
Tabel 4.3.3
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
No Jenis Program Wilayah
1 Penumbuhan usaha baru industri kecil
dan menengah Pande Besi.
Kec. Batang dan Kec.
Dungkek
2 Penumbuhan usaha baru industry kecil
dan menengah Gula Siwalan.
Ds. Longos Kec.
Gapura dan Ds. Bicabbi
Kec. Dungkek
3 Penumbuhan usaha baru industry kecil
dan menengah Terasi.
Kec. Ambunten dan
Kec. Batu Putih
4 Pemberdayaan unit usaha IRT dan IK non
formal perbengkelan sepeda motor
(Maintenance Service).
Kabupaten Sumenep
5 Penumbuhan wirausaha baru dibidang
industry kasur dilingkungan daerah
penghasil tembakau.
Ds. Ellak Laok kec.
Lenteng, Ds. Ellak
Daya Kec. Lenteng, Ds.
Belluk Ares Kec.
Ambunten, Ds.
Panaongan Kec.
Pasongsongan
6 Penumbuhan usaha baru industry kecil
dan menengah Las Karbit.
Kab. Sumenep
(Kepulauan)
7 Penumbuhan usaha baru industry kecil
dan menengah Selai Buah.
Kec. Batu Putih dan
Kec. Lenteng
8 Penumbuhan usaha baru industry kecil
dan menengah Keripik.
Ds.Geddungan Kec.
Batuan, Ds. Parsanga
Kec. Kota, Desa Jabaan
Kec. Manding
9 Penumbuhan usaha baru industry kecil Ds. Langsar Kec.
95
dan menengah Batik. Saronggi
10 Penumbuhan wirausaha baru dibidang
industry kerupuk ikan dilingkungan daerah
penghasil tembakau.
Ds. Lenteng Barat Kec.
Lenteng,
Ds.Pekandangan tengah
Kec. Bluto,
Ds. Ambunten Tengah
Kec. Ambunten, dan
Kec. Pragaan
11 Pemberdayaan unit usaha IRT dan IK non
formal jasa penjahitan.
Kabupaten Sumenep
12 Penumbuhan wirausaha baru dibidang
industry Petis Ikan dilingkungan daerah
penghasil tembakau.
Ds. Slopeng Kec.
Dasuk, Ds. Ambunten
Timur Kec. Ambunten,
Kec. Pragaan dan Kec.
Pasongsongan
13 Program pembinaan Pedagang Kaki Lima
(PKL) dan Asongan berupa sarana dan
prasarana.
Kabupaten Sumenep
Sumber: (LPPD Tahun 2013 Disperindag Kabupaten Sumenep).
4.3.4 Pembuatan Sistem Pemasaran Bersama
Adapun strategi yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten
Sumenep dalam menciptakan pemasaran bagi Usaha Kecil dan menengah
yang ada di Kabupaten sumenep dilihat dari hasil wawancara yang
peniliti lakukan, salah satunya oleh Sekretaris Disperindag Kabupaten
Sumenep mengatakan bahwa:
96
“untuk menciptakan pemasaran bersama bagi UKM di Kabupaten Sumenep kami (Disperindag) menyediakan Sorum bagi hasil produksi UKM yang ada, sorum tersebut berada dikabupaten sumenep dengan nama DESGRANASDA. Sorum ini menampung semua hasil produksi UKM di Kabupaten Sumenep yang merupakan binaan kami. Selain sorum tersebut bentuk bantuan dalam memasarkan hasil produksi UKM yang kami lakukan adalah dengan memberikan peluang kepada para pelaku UKM untuk mengikuti pameran tingkat lokal, regional dan nasional. Untuk tingkat local setiap hari jadi Kabupaten Sumenep kami selalu mengikut sertakan hasil produksi dari tiap UKM. Tingkat regional dengan mengikuti pasar lelang yang diadakan setiap 1 bulan sekali di Surabaya, sedangkan untuk pemasaran nasional kami melakukan kerja sama denga Disperindag diluar daerah. Kami untuk mengikut sertakan hasil produksi UKM ditingkat regional maupun nasional selain dari produk yang dihasilkan juga dilihat dari proaktif pelaku UKM kepada Disperindag” (wawancara, Drs. Erfandi, Sekretaris Disperindag, 13 Februari 2014).
Sedangkan Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep menambahkan bahwa:
“informasi terkait dengan adanya pameran yang ada diluar daerah didapatkan melalui panitia EO (Event Organizer) atau penyelenggara pameran, sedangkan output yang diperoleh oleh instansi sendiri yaitu mempersembahkan nama baik daerah melalui produk unggulan yang dimiliki oleh kabupaten Sumenep, seperti halnya Keris, Batik Pewarna Alam dan Industri Agro atau Kulinernya” (wawancara, Agus Eka Hariyadi Kepala Bidang Industri Disperindag, 11 Februari 2014).
System pemasaran usaha mikro, kecil ataupun menengah yang ada
dikabupaten Sumenep dalam memasarkan produknya cukup bervariatif,
salah satunya yang peneliti mampu dimintai keterangan melalui
wawancara adalah Didik (38 tahun) warga Pangarangan Kota Sumenep
pemilik usaha bidang Batik tulis Canteng Koneng, yang mengungkapkan
bahwa:
97
“factor terpenting yang harus difikirkan oleh pemilik usaha selain sumber daya manusia yaitu segmen pasar yang tepat, dimana kita harus mampu melihat segmen pasar yang tepat untuk hasil produksi yang kita miliki, pasar merupakan hal terpenting yang harus difikirkan oleh pemilik usaha. pengalaman pribadi saya tentang pemasaran hasil produksi yang saya miliki mudah dan sulit, mudah diangankan namun sulit untuk dilaksanakan. Banyak orang bilang bahwa kunci termudah untuk memasarkan hasil produksi batik tulis yaitu dengan memanfaatkan internet. Saya pun mencobanya dan alhasil nol persen, malah motif saya dijiplak. Dari pengalaman tersebut saya mencoba utuk mencoba kerjasama dengan pemerintah dengan sebanyak-banyaknya produktifitas dan disetor kepada pemerintah untuk dipasarkan dan alhamdulilah hingga saat ini saya masih bisa bertahan di bisnis ini, pemerintah yang membantu saya dalam menyediakan pasar produksi saya adalah Disperindag. Event dan pameran sering saya ikuti karena dibawa oleh Disperindag” (wawancara, 21 februari 2014).
Hal tersebut berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu
responden dalam penelitian ini, atas nama Hartono (38 tahun) warga
pekandangan tengah yang mengatakan, bahwa:
“sejauh ini pemasaran dari hasil produksi saya dipasarkan melalui teman ke teman saja, dan sampai detik ini lingkup pasar saya masih di dalam daerah. Pernah satu kali ikut serta pameran nasional di Jakarta, itupun saya harus numpang kepada pengrajin yang lain, karena untuk ikut pameran atas nama pribadi harus mengelurkan biaya yang tidak sedikit”.“menurut saya, Disperindag kabupaten sumenep dalam menyediakan peluang pasar bagi UKM masih pilih kasih, saya pribadi jarang diikut sertakan ke pameran daerah ataupun nasional, padahal saya sering melakukan konsultasi dengan pegawai disana, menurut saya untuk dapat memiliki peluang ikut serta dipemasaran yang disediakan oleh Disperindag harus mengenal orang yang berpengaruh di Disperindag. (wawancara, 25 februari 2014).
98
Selanjutnya Agus Wahyudi, ST, Kasi Kerjasama Perdagangan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep,
menambahkan tentang hal yang harus dilakukan oleh UKM dalam
memasarkan hasil produksinya, bahwa:
“Kami menyediakan pasar local berupa pameran dan sorum karya UKM, Pasar Regional berupa pasar lelang dan Pasar Nasional dengan bekerja sama. seharusnya para wirausahawan disumenep tidak menggantungkan dirinya kepada pemerintah saja, karena pemerintah tidak sepenuhnya bisa dan dapat merangkul semua yang menjadi beban atau permasalahan mereka. Seharusnya para pelaku UKM harus lebih kreatif dalam mencari peluang di luar daerah, karena apabila UKM yang ada dikabupaten ini hanya menggantungkan diri kepada pemerintah, maka sulit untuk berkembang pesat” (wawancara, Agus Wahyudi, 11 Februari 2014 di Disperindag Kabupaten Sumenep).
Permasalahan yang sering dihadapi pada produksi dan pemasaran
dari data LPPD Tahun 2013 yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep yaitu (Sumber: LPPD Tahun 2013
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep):
a) Masih sering terjadi kelangkaan stock dan kenaikan harga yang
cukup tajam atas barang penting/strategis serta masih sulitnya
menginformasikan data mengenai informasi harga dan stock pada
masyarakat secara umum.
b) Kurangnya kemampuan dan kemauan pengusaha untuk
memperkenalkan produknya melalui pameran.
99
c) Tidak ada eksportir yang berkedudukan di Sumenep sehingga sulit
untuk memasarkan produk-produk unggulan Kabupaten Sumenep ke
luar Negeri.
d) Ada kekhawatiran para pengusaha kecil IKM terhadap kebijakan
Pasar Global.
Langkah antisipasif yang diambil oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep untuk menanggulangi permasalahan-
permasalahan perdangan pada industry kecil menengah maupun besar
yang mungkin akan terjadi pada tahun berikutnya yitu dengan:
a) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
penstabilan stock dan harga atas barang penting/strategis.
b) Meningkatkan pembinaan kemampuan dan kemauan pengusaha
untuk mengikutsertakan dan memperkenalkan produknya melalui
pameran sehingga muncul produk-produk unggulan baru.
c) Meningkatkan pembinaan serta pelatihan ketrampilan dalam
peningkatan kualitas produk-produk unggulan lokal agar dapat
bersaing dengan produk luar.
d) Meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan produk
dalam negeri khususnya barang lokal, agar barang lokal bisa menjadi
andalan daearah dan dapat bertahan sebagai produk lokal.
100
Tabel 4.3.4
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
No Jenis Program Pelaksana
1 Pengembangan pasar lelang daerah Disperindag
2 Pameran dan kontak dagang produk
unggulan
Disperindag
3 Peningkatan fasilitas terwujudnya kerja
sama strategis
Kabupaten Sumenep
4 Operasional gudang SRG Disperindag
5 Fasilitasi peningkatan dan
pengembangan pasar industri hasil
tembakau dan hasil produk diversifikasi
Disperindag
6 Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka
penguatan pedagang jasa perbengkelan
di lingkungan daerah penghasil
tembakau
Kabupaten Sumenep
7 Kemitraan UKM dan Usaha Besar
dalam pengadaan bahan baku
Disperindag
Sumber: (LPPD Tahun 2013 Disperindag Kabupaten Sumenep)
Industri andalan yang merupakan produk unggulan Kabupaten Sumenep
dilihat dari data LPPD Disperindag Kabupaten Sumenep Tahun 2013, diantaranya
sebagai berikut :
a) Industri Garam
Kabupaten Sumenep terkenal dengan industri garamnya. Adapun
pengelola lahan untuk proses pembuatan garam di Kabupaten Sumenep
tersebar pada beberapa kecamatan. Kapasitas produksi tertinggi terjadi di
101
Kecamatan Kalianget dengan produksi 73.030 ton per tahun di susul oleh
Kecamatan Gapura dengan produksi 43.331 ton dan Kecamatan peragaan
dengan produksi 30.612 ton.
Tabel 4.3.4.a(Jumlah Luas Lahan dan Produksi Industri Garam tahun 2012)
No Kecamatan Jumlah Luas
Lahan/ ha
Produksi Ton Rata-Rata
Produksi/ ha
1 Pragaan 257. 663 30.612.00 118.80
2 Saronggi 338. 746 25.538.00 75.38
3 Giligenting 255.456 27.875.00 109.12
4 Talango 7.590 350.00 46.11
5 Kalianget 495.053 730.030.00 147.53
6 Sumenep 4.718 175.00 37.09
7 Gapura 302. 697 43.331.00 143.15
8 Dungkek 143.505 4.280.00 29.80
9 Ra’as 63. 544 4.417.00 69.50
10 Sapeken 50. 760 2.983.00 58.76
11 Arjasa 24. 500 1.423.00 58.50
Jumlah 1. 944. 230 214.014.00 110.08
Sumber: (LPPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2013).
b) Industri Meubel Kayu
Industri Meubel Kayu yang berlokasi di Kabupaten Sumenep
merupakan industri kecil dan menengah yang menyebar hampir di semua
Kecamatan. Sentra Industri Meubel Kayu yang cukup besar yaitu berlokasi di
Desa Karduluk Kecamatan Pragaan dan produksi Meubel Kayu Antik/Repro
terkonsentrasi hanya di Kecamatan Kota dan Kalianget. Adapun jenis hasil
produksi dibedakan menjadi meubel kayu komersial biasa dan meubel kayu
102
antik/ repro. Pangsa pasarnya terdiri dari lokal, regional/nasional dan peluang
ekspor luar negeri.
c) Industri Batik Tulis
Industri Batik Tulis merupakan salah satu produk unggulan
Kabupaten Sumenep. Produk yang dihasilkan mempunyai ciri khas dan
keunikan tersendiri yang membedakan dengan baik-batik tulis luar. Bahan
yang diproduksi terbuat dari jenis kain primissima dan sutra dengan metode
batik tulis dan pewarnaan dilakukan dengan cara kimia dan alami sehingga
menghasilkan jenis dan corak yang beraneka ragam. Industri ini terkonsentrasi
di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto dan mempunyai pangsa pasar
lokal, regional/nasional dan peluang ekspor luar negeri.
d) Industri Keris
Produk unggulan Kabupaten Sumenep berupa kerajinan yang
memiliki nilai sejarah yaitu kerajinan keris. Industri ini berlokasi di Desa
Aeng Tong-Tong Kecamatan Saronggi dan Palongan Kecamatan Bluto.
Produski yang dihasilkan terdiri dari berbagai macam jenis produk keris.
Pangsa pasarnya lokal, Nasional dan Internasional.
e) Industri Makanan
Industri makanan yang ada di Kabupaten Sumenep bertumpu pada
hasil pertanian dan perkebunan serta hasil laut. Jenis dan macam industri
makanan yang merupakan produk unggulan; Kripik singkong, Kripik ikan,
103
Petis ikan, Terasi, Rengginang, Mente, Juwadah, Man Reman, dan Kripik
Pisang.
f) Industri Gula Siwalan
Industri ini hanya diproduksi pada musim kemarau dikarenakan
bahan bakunya berupa nira pohon siwalan yang banyak dan melimpah yang
bisa diambil pada musim kemarau. Lokasi industri Gula Siwalan berada di
Kecamatan Dungkek, Batang-Batang, Gapura, Lenteng, Pragaan dan Bluto.
g) Industri Kerajinan Kerang- Kerangan
Kabupaten Sumenep dengan wilayah kepulauan dan laut yang luas
menghasilkan banyak potensi kelautan yang bisa diolah menjadi hasil industri,
diantaranya adalah kerang-kerangan. Lokasi industri ini yaitu di Kecamatan
Ra’as dengan pangsa pasar Bali dan Yogyakarta.
h) Industri Rokok
Industri Rokok di Kabupaten Sumenep sangat didukung oleh
tersedianya bahan baku lokal yang cukup serta kwalitas yang baik sehingga
mampu menghasilkan produk rokok dengan cita rasa dan aroma yang khas.
Lokasi industri ini berada di Kecamatan Bluto, Pasongsongan, Pragaan dan
Lenteng.
i) Industri Perahu Kayu
Industri Perahu Kayu sangat diperlukan sebagai daya dukung alat
transportasi laut yang efisien untuk menghubungkan pulau-pulau serta
keperluan para nelayan untuk mengeksploitasi hasil kekayaan laut dimana
104
Kabupaten Sumenep mempunyai wilayah kepulauan dan perairan yang sangat
luas. Industri perahu kayu tersebar di Kecamatan Saronggi, Talango dan
Masalembu.
4.4 Analisa Hasil Penelitian
Sebagaimana yang disampaikan dalam hasil penelitian diatas maka
selanjutnya akan dilakukan analisa hasil penelitian, untuk menjelaskan temuan
hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, seperti yang tertulis
di BAB III tentang metodologi penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh data
tentang 4 (empat) indicator untuk mengetahui startegi dunia usaha yang
diantaranya; Penciptaan iklim usaha bagi UMKM, Pembuatan informasi terpadu,
Pendirian pusat konsultasi dan pengembangan terhadap usaha kecil, dan
Pembuatan system pemasaran bersama. Berikut analisa hasil penelitian dari
keempat indicator tersebut:
4.4.1 Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
Iklim usaha yang baik merupakan impian bagi setiap pelaku usaha
dan bagi pemerintah. Dengan iklim usaha yang baik maka, daerah
tersebut telah memiliki tingkat perekonomian yang baik, karena iklim
usaha dapat dijadikan tolak ukur atau barometer bagi kesejahteraan
masyarakat dan pemilik usaha disuatu daerah.
Dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemerintah harus
ikut andil dengan strategi yang dapat mengeluarkan program-program
105
baru bagi dunia usaha di suatu daerah dengan harapan dapat menciptakan
produk unggulan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi baik dipasar
dalam negeri maupun di pasar luar negeri. Dengan begitu peluang kerja
bagi usia produktif akan semakin banyak dan pemerintah akan lebih
mudah dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Dalam penelitian ini, iklim usaha dilihat dari sejauh mana tingkat
keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatur, membina dan
memotivasi pelaku UKM agar tetap menjaga hasil produksinya menjadi
produk yang dapat berdaya saing dengan produk-produk lain yang ada
diluar daerah.
Iklim Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat
dikabupaten Sumenep hingga saat ini tetap terjaga kondusifitasnya.
Pemerintah daerah (Disperindag) dalam menangani iklim usaha bagi
UKM agar selalu berjalan dengan baik yaitu dengan menerapkan
beberapa strategi dengan mengeluarkan beberapa program, karena
mengingat pentingnya untuk menjaga kondusifitas iklim usaha sama
halnya menjaga kesejahteraan masyarakat daerah melalui perekonomian
dikabupaten Sumenep.
Adapun program yang pernah dilakukan oleh pemerintah daerah
dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sumenep yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu melalui
pemberdayaan bagi usaha kecil yang baru merintis dengan bentuk
106
pelatihan keterampilan pada bidang usaha yang ditekuni. Sedangkan bagi
usaha yang telah lama berdiri, program yang diberikan yaitu dengan
pengadaan peralatan, guna melengkapi sarana dan prasarana bagi UKM
untuk berproses dan berproduksi. Pembinaan dan pelatihan yang
diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
bertujuan untuk menciptakan produk unggulan dan meningkatkan daya
saing bagi hasil produksi UKM dengan UKM yang terdapat di daerah
lain. Industri yang terdapat di Kabupaten Sumenep bertumpu pada
penggunaan bahan baku local/pengolahan sumber daya alam.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian dari
berbagai pihak, baik pemerintah, perbankan, swasta dan lembaga non
pemerintah lainnya. Hal ini dikarenakan UMKM telah berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan teruji pula terhadap terapan
badai krisis financial. Oleh sebab itu penting untuk menajaga iklim usaha
bagi UKM agar tetap kondusif.
4.4.2 Pembuatan Informasi Terpadu
Informasi dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam
tubuh manusia, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang
sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya,
sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah
perusahaan. Akibat bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu
107
tertentu perusahaan akan mengalami ketidakmampuan mengontrol
sumber daya yang dimiliki, sehingga dalam mengambil keputusan-
keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan
mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya.
Oleh sebab itu, informasi merupakan hal penting yang harus tetap dimiliki
oleh pelaku UKM, mengingat Informasi sebagai factor pendukung bagi
pelaku UKM untuk lebih mengembangkan usaha yang dimilikinya.
Berbagai tata cara yang digunakan oleh pemberi informasi agar
informasinya tepat pada titik yang diinginkan. Dengan berkembangnya
roda zaman, peralatan yang digunakanpun semakin canggih, salah
satunya adalah kepesatan perkembangan tehnologi yang canggih. Tentu
peluang tersebut dapat kita jadikan suatu wadah dalam menyampaikan
informasi dan menanggapi suatu informasi.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam
menyediakan informasi bagi usaha kecil menegah yaitu dengan
memanfaatkan kecanggihan tehnologi. Informasi yang semula harus
melewati pengumuman papan informasi atau melalui orang-perorang
sekarang sudah tidak lagi, karena system informasi yang diterapkan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep telah
menggunakan jejaring social atau internet. Dengan penyediaan website
dan operator yang professional maka informasi yang disampaikan akan
108
mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali pemilik
usaha.
Namun kendala dalam pelaksanaanya masih banyak ditemui yang
salah satunya adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia yang
dimiliki. Dari data LPPD tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Disperindag,
tertulis bahwa lulusan SMA masih menjadi dominan pada pegawai di
kantor Disperindag. Sehingga pengoperasian system informasi yang telah
disediakan oleh Disperindag tidak berjalan dengan apa yang diharapkan.
Informasi yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep kepada para pelaku UKM disumenep tidak berubah
dengan menggunakan model lama, yaitu dengan menghubungi langsung
pelaku UKM.
4.4.3 Pendirian Pusat Konsultasi dan Pengembangan UMKM
Pusat konsultasi merupakan hal yang penting bagi suatu instansi
pemerintahan atau swasta dalam menampung semua aspirasi ataupun
keluhan masyarakat dan konsumen. Pusat konsultasi pada Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk memberikan layanan
penelitian dan pengembangan terhadap berbagai kegiatan UMKM,
memberikan layanan monitoring, evaluasi, pembinaaan dan
pendampingan terhadap Usaha Kecil Menengah (UKM) dan sebagai
109
lembaga pengabdian masyarakat yang berkiprah untuk memberikan
layanan terhadap pengembangan UKM.
Adapun manfaat adanya pusat konsultasi bagi usaha kecil, mikro
ataupun menengah dan bagi wirausaha baru yaitu; Memberikan bantuan
konsultasi manajemen bisnis (keuangan, pemasaran, akuntansi, dan
manajemen umum) untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan
menajerial, Memberikan pelayanan konsultasi bisnis yang
berkesinambungan kepada usaha kecil, mikro dan wirausaha baru untuk
mengatasi masalah yang dihadapi oleh pengusaha kecil, mikro dan wira
usaha baru. Membantu dan mendampingi dalam pembuatan proposal
untuk pengajuan modal usaha mendampingi para pengusaha kecil, mikro
dan wirausaha baru yang akan melakukan negoisasi dan kerjasama
dengan pihak lain seperti; Lembaga Pemasaran, Keuangan, Perbankan
dan BUMN sebagai mitra pembina, maupun instansi. Terutama pada
masalah hukum dan perizinan kegiatan usaha, dan Membentuk jaringan
kerja antar pengusaha kecil, mikro dan wirausaha baru, UKM Sentra,
dengan pengusaha besar dan BUMN, lembaga keuangan untuk membantu
dalam rangka pengembangan usaha.
Pusat konsultasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sumenep tetap tersedia, terutama bagi pelaku UKM dan masyarakat luas
yang ingin mengkonsultasikan permasalahannya. Pada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, pusat konsultasi
110
yang disediakan jarang didatangi oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan
oleh pihak Disperindag bahwa pelaku UKM jarang melakukan konsultasi,
factor yang mengakibatkan hal tersebut, pihak Disperindag juga kurang
begitu tahu. Adapun yang sering mengunjungi kantor Disperindag
kabupaten Sumenep adalah masyarakat yang baru dalam merintis usaha
dan masyarakat tersebut mendatangi kantor Disperindag untuk melakukan
pengurusan legalitas izin usaha atau SIUP. Sedangkan pihak Disperindag
mengungkapkan bahwa yang berwewenang dalam pemberian legalitas
izin usaha atau SIUP adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)
Kabupaten Sumenep.
Faktor yang mengakibatkan masyarakat jarang mendatangi dan
melakukan konsultasi ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
kabupaten Sumenep, dari informasi masyarakat pelaku UKM, yaitu
karena Disperindag masih menganut system kekeluargaan atau kedekatan
dengan pelaku UKM, artinya bahwa siapa yang dekat maka dia yang
lebih leluasa mendapatkan informasi meski tanpa harus melakukan
konsultasi. Sedangakan bagi masyarakat yang awam atau baru di dunia
usaha yang dinaungi oleh Pemerintah Daerah atau Disperindag, kurang
direspon apa yang menjadi keinginan masyarakat.
Adapun strategi untuk menghindari hal di atas yaitu dengan melalui
pendekatan dan partisipatif masyarakat, yang dimulai dengan
menghimpun aspirasi masyarakat, melalui MUSRENBANG tingkat
111
Kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten yang dimotori oleh Badan
Perencanaan Daerah Kabupaten Sumenep. Adapun manfaat dari
MUSRENBANG bagi Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten
Sumenep yaitu dapat mengetahui pengembangan industri dan
perdagangan yang benar-benar mengarah pada prioritas kebutuhan
masyarakat yang nyata dan sesuai dengan potensi kondisi wilayah yang
dimiliki oleh setiap kecamatan, mengingat banyaknya daftar usulan
kegiatan pada masing-masing kecamatan yang kemungkinan besar tidak
dapat terealisasi secara keseluruhan.
UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian suatu Negara
ataupun daerah, begitu juga dengan Negara Indonesia UKM sangat
memiliki peran penting dalam laju perekonomian masyarakat.
Pengembangan UMKM ataupun UKM perlu mendapatkan perhatian yang
besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang
lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Program ataupun
kebijakan pemerintah kedepan perlu diupayakan lebih kondusif bagi
tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan
perannya dalam memberdayakan UKM, disamping mengembangkan
kemitra usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar denan
pengusaha kecil,dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
Pengembangan UKM, perlu menggabungkan keunggulan local
112
(lingkungan internal) dan peluang pasar global, yang disinergikan dengan
era otonomi daerah dan adanya pasar bebas.
Perkembangan UKM apabila tidak diikuti dengan berkembangnya
sumber daya manusia yang profesional maka peluang untuk meluaskan
usaha atau industrinya akan sulit, karena sumber daya manusia menjadi
aspek penting dalam keberlangsungan operasional organisasi dan
perusahaan, atau sumber daya manusia merupakan penggerak bagi
sumber daya lain.
Adapun perkembangan UKM yang ada dikabupaten Sumenep
semakin tahun semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari data
IKM tahun 2012 dan data IKM tahun 2013. Perkembangan UKM yang
tersebar dikabupaten Sumenep juga tidak terlepas dari peran Bupati
kabupaten sumenep yang dibantu oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep. hal itu dapat dilihat dari Usaha Kecil
Menengah dikabupaten Sumenep yang telah memberikan kontribusi yang
besar terhadap roda perokonomian di Kabupaten Sumenep. Bahkan tidak
sedikit dari produk Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Sumenep
menjadi unggulan di daerah lain. Produk seperti keris, ukir kayu, krupuk
ikan, petis, kripik singkong, batik tulis, garam, gula merah, dan
rengginang, merupakan produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten
Sumenep.
113
Adapun bentuk strategi pengembangan UKM yang diberikan oleh
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, yaitu berupa
Pelatihan dan Pembinaan. Pelatihan dilakukan untuk menciptakan
Sumber Daya Manusia dengan skill yang lebih baik. Sedangkan
Pembinaan dilakukan dengan berupa penyediaan bantuan peralatan
sebagai penunjang kelancaran berproduksi. Salah satu contoh pembinaan
yang dilakukan adalah dengan pemberian peralatan kompor bagi
pengrajin batik tulis, mesin bordir bagi penjahit, alat ukir keris dan lain-
lain. Dengan demikian peran Dinas Perindustrian dan perdagangan
kabupaten Sumenep dapat dikatan baik, karena mampu mengembangkan
usaha kecil dan menengah yang ada dikabupaten Sumenep, meskipun ada
beberapa dari mereka yang belum mendapatkan sentuhan bantuan dari
Disperindag Kabupaten Sumenep.
Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan yang diberikan kepada para
pelaku UKM sering mengalami kendala dan hambatan, baik internal
ataupun eksternal. Kendala internal dalam pelaksanaan pembinaan yang
dilakukan oleh Disperindag adalah kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) yang dimiliki oleh Disperindag masih jauh dengan apa yang
diharapkan, dengan kata lain bahwa SDM atau pegawai yang dimiliki
kurang mampu membidangi pekerjaan dan tanggung jawabnya.
Sedangkan permasalahan eksternal yaitu datang dari pelaku UKM,
dimana kecemburuan pelaku UKM karena tidak memperoleh giliran
114
pelatihan dan bantuan peralatan. Masalah eksternal ini disebabkan oleh
sedikitnya dana APBD yang dialokasikan kepada Disperindag, dan
Disperindag tidak dapat membantu semua pelaku UKM yang ada
dikabupaten Sumenep.
4.4.4 Pembuatan Sistem Pemasaran Bersama
Pertumbuhan jumlah UKM yang semakin hari kian melonjak pesat,
mau tidak mau mendorong para pelakunya untuk lebih kreatif dan
inovatif dalam menyusun strategi pemasaran. Strategi pemasaran sering
kali diibaratkan sebagai jantung kehidupan sebuah usaha. jadi saat ini
para pelaku UKM harus bisa jeli dan teliti dalam menciptakan strategi
pemasaran yang tahan banting ditengah ketatnya persaingan pasar. Factor
terpenting yang harus difikirkan oleh pemilik usaha selain sumber daya
manusia yaitu segmen pasar yang jelas. Pelaku UKM harus mampu
melihat segmen pasar yang tepat untuk hasil produksi yang dimilikinya,
pasar merupakan hal terpenting yang harus difikirkan oleh pemilik usaha.
Penting bagi pemerintah untuk melakukan intervensi positif,
professional dan proporsional dalam menciptakan system pemasaran
berama bagi UMKM. Melihat dari pengalaman tahun sebelumnya,
mekanisme pasar kerap tak berdaya mewujudkan keadilan. Dan pada
tahun ini Pemerintah wajib memberikan keadilan dan mengurangi
kerimpangan.
115
Pemerintah dan pelaku UKM harus bisa menentukan komoditas apa
saja yang memiliki nilai jual cukup tinggi di pasaran. Analisis pasar juga
harus dilakukan dalam menghadapi pasar dunia yang semakin modern
sebagai tolak ukur dari potensial yang dimiliki oleh produk unggulan di
suatu daerah.
Pemasaran hasil produksi UKM yang ada di Kabupaten Sumenep
yaitu dengan system titip kepada sesama pelaku UKM yang lebih besar
dan mengikut sertakan hasil produknya pada pameran di tingkat local,
regional dan nasional. Strategi pemerintah dalam membabantu
memasarkan dan mempromosikan hasil produksi UKM di Kabupaten
Sumenep yaitu dengan menyediakan sorum untuk hasil produksi UKM
dikabupaten sumenep, dengan nama sorum tersebut yaitu Dewan
Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA). Sorum ini menampung
semua hasil produksi UKM yang ada di Kabupaten Sumenep.
Selain sorum, bentuk bantuan pemasaran hasil produksi UKM yang
ada dikabupaten Sumenep, dengan mengikut sertakan para pelaku UKM
pada pameran tingkat lokal, regional dan nasional. Untuk tingkat local
pameran diselenggarakan setahun sekali yaitu pada acara Hari Jadi
Kabupaten Sumenep. Untuk Tingkat regional pemasaran dengan system
Pasar Lelang yang diadakan setiap 1 bulan sekali di Surabaya. Dan untuk
tingkat pemasaran nasional Disperindag Kabupaten Sumenep melakukan
kerja sama denga Dinas Perindustrian dan Perdagangan diluar daerah.
116
Cara Disperindag memperoleh informasi terkait dengan adanya pameran
diluar daerah yaitu dengan contac person kepada panitia penyelenggara
atau EO (Event Organizer). Adapun output yang diperoleh oleh
Disperindag yaitu dengan memberikan nama baik daerah melalui produk
unggulan yang dimiliki oleh kabupaten Sumenep.
4.5 Pembahasan
Strategi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) pada dasarnya akan mengembangkan kesempatan
kerja bagi penduduk dan upaya untuk mencapai stabilitas ekonomi, serta
mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam.
Pembangunan ekonomi akan berhasil bila mampu memenuhi kebutuhan dunia
usaha. Dalam penilitian ini akan dibahas terkait dengan Strategi Pengembangan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dilakukan oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
yang dilihat dari 4 (empat) indikator diantaranya; penciptaan iklim usaha bagi
UMKM, pembuatan informasi terpadu, pendirian pusat konsultasi dan
pengembangan usaha, dan system pemasaran bersama.
4.5.1 Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
Pertumbuhan ekonomi penting, karena pertumbuhan ekonomi
dipandang sebagai suatu syarat yang sangat diperlukan untuk perbaikan
masalah-masalah social dengan tujuan memberikan kesejahteraan kepada
117
seluruh masyarakat dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan lainnya
seperti peningkatan pendapatan dan kekayaan masyarakat, ataupun
penyediaan fasilitas dan sarana-sarana sosial lainnya. Kondisi
perekonomian disuatu daerah merupakan tolak ukur kesuksesan suatu
daerah dalam menjaga stabilitas sumber daya manusia dan sumber daya
alam yang dimilikinya.
Dalam melakukan pemerataan perekonomian di suatu daerah
Pemerintah Daerah harus lebih memfokuskan perhatiannya kepada
wirausahawan atau usaha kecil menengah dan besar, karena kedudukan
para wirausahawan dalam membangun kekuatan ekonomi rakyat terlihat
lebih nyata. Wirausahawan mampu menampung tenaga kerja baru dan hal
ini tentu dapat meringankan pemerintah dalam menyediakan lapangan
kerja dan mengurangi pengangguran.
Pemerintah Daerah dalam mencapai pembangunan melalui
wirausaha harus lebih peka dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki
oleh daerah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Kuncoro (2005:64)
bahwa di era otonomi daerah, seharusnya paradigma membangun daerah
lebih difokuskan, artinya daerahlah yang harus punya inisiatif, prakarsa,
kemandirian dalam menyusun, merencanakan dan melaksanakan
pembangunan daerah. Asumsinya, daerah lebih tahu tentang masalah dan
potensi yang ada di daerahnya masing-masing.
118
Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebuah ekonomi
produktif yang memiliki jumlah kekayaan dan penjualan tahunan tertentu
dan hal tersebut diatur dalam undang-undang. Adapun kategori usaha
tersebut yaitu; Usaha mikro adalah usaha sektor industri pengolahan
dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang. Usaha kecil adalah usaha sektor
industri pengolahan dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang. Dan usaha
menengah merupakan usaha sektor industri pengolahan dengan jumlah
tenaga kerja 20-99 orang (Survey UMKM jawa timur 2012:10).
Kegiatan usaha tersebut merupakan suatu kegiatan ekonomi yang
bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa agar dapat diperjual belikan
atau ditukar dengan barang lain, dan ada seorang atau lebih yang
bertanggung jawab atas resiko pada produktivitas yang akan dihasilkan
(Survey UMKM jawa timur 2012:10). Suatu usaha yang baik adalah
usaha yang mampu mengendalikan sumber daya yang terdapat
didalamnya dan mampu mengatur ritme produktivitas terhadap pasar
yang dimiliki.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kekuatan
dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, keberadaan
UMKM harus dilindungi dan diberdayakan oleh Pemerintah. Peran
Pemerintah dalam menjaga stabilitas usaha yang dimiliki oleh pelaku
UKM salah satunya yaitu dengan menjaga kondusifitas iklim usaha.
119
Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan
perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi
agar Usaha Mikro Kecil dan Menengah memperoleh pemihakan,
kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-
luasnya.
Menurut Lincolin Arsyad Penciptaan iklim usaha yang baik bagi
dunia usaha, melalui pengaturan dan kebijakan yang memberikan
kemudahan bagi dunia usaha dan pada saat yang sama mencegah
penurunan kualitas lingkungan (Subandi, 2011:123).
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dikabupaten Sumenep
dilihat dari industri yang bertumpu pada penggunaan bahan baku local
atau dengan pengolahan sumber daya alam yang ada dikabupaten
Sumenep. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Tahun
2013 Industri Kecil Menengah di Kabupaten Sumenep berjumlah 30.930
Unit Usaha. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan instansi
yang memiliki wewenang dalam menjaga stabilitas usaha atau
kondusifitas usaha yang dimiliki oleh UKM di Kabupaten Sumenep.
Iklim usaha yang ada dikabupaten Sumenep cukup kondusif dan
Disperindag telah berhasil menjaga stabilitas dan kondusifitas iklim usaha
yang ada dikabupaten Sumenep. Hal ini dapat dilihat dari jumlah industri
120
kecil yang dimiliki oleh kabupaten Sumenen dan merupakan binaan
Disperindag Kabupaten Sumenep tiap tahunnya terus mengalami
pertambahan.
Sedangkan strategi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam menjaga iklim usaha yang baik
bagi UKM di Kabupaten Sumenep yaitu dengan menerapkan beberapa
program, seperti memberikan pelatihan dengan mendatangkan pelatih
untuk meningkatkan skill atau kemampuan yang dimiliki oleh sumber
daya manusia dalam suatu kelompok UKM dan memberikan bantuan
peralatan untuk mendukung kelancaran dalam berproduksi.
4.5.2 Pembuatan Informasi Terpadu
Informasi merupakan data-data yang telah diolah sehingga dapat
berguna atau bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya,
informasi dapat berupa pesan dengan cara dikirim atau disampaikan
langsung. Oleh sebab itu pembuatan informasi atau penyediaan informasi
terpadu bagi perkembangan dunia usaha merupakan hal penting yang
harus dilakukan oleh Pemerintah, karena informasi merupakan salah satu
factor pendukung atas berkembangnya usaha yang dijalani oleh para
pelaku UKM. Dengan informasi yang diperoleh, pelaku UKM dapat
mengetahui perkembangan dunia usaha saat ini.
121
Pembuatan informasi terpadu juga dapat memudahkan masyarakat
untuk berhubungan dengan pemerintah seperti terkait engan proses
perizinan dan perkembangan UKM nya melalui program yang dapat
dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Lincolin
Arsyad dalam Subandi (2011:123) bahwa, pembuatan informasi terpadu
akan dapat memudahkan masyarakat dan dunia usaha untuk berhubungan
dengan aparat pemerintah daerah yang berkaitan dengan perijinan dan
informasi rencana pembangunan ekonomi daerah.
Pembuatan informasi terpadu adalah suatu tempat yang
menyediakan informasi terkait perkembangan dunia usaha seperti
informasi yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan,
pengembangan sumber daya manusia, dan pemasaran dari hasil produksi.
Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, penyedian
informasi bagi perkembangan dunia usaha yang ada dikabupaten
Sumenep yaitu dengan menyediakan website. Dengan penyediaan
informasi melalui website pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Sumenep berharap bahwa masyarakat tidak lagi merasa sulit
untuk memperoleh informasi terkait dengan perkembangan dunia usaha
yang dimilikinya. System informasi tersebut juga mengajarkan kepada
masyarakat akan perkembangan dunia tehnologi yang semakin canggih.
Adapun alamat website yang disediakan oleh Dinas Perindustrian dan
122
Perdagangan Kabupaten Sumenep untuk bisa mengunjungi website
tersebut yaitu disperindag-sumenep.co.id.
4.5.3 Pendirian Pusat Konsultasi dan Pengembangan UMKM
Menurut Lincolin Arsyad pendirian pusat konsultasi dan
pengembangan usaha kecil merupakan hal yang sangat penting, karena
usaha kecil perannya sangat penting sebagai penyerap tenaga kerja dan
sebagai sumber dorongan untuk memajukan kewirausahaan (Subandi,
2011:123).
Adanya pusat konsultasi yang disediakan oleh sebuah instansi
kepemerintahan kepada masyarakat, akan memudahkan pemerintah
menampung semua aspirasi dari masyarakat dan dengan pusat konsultasi
tersebut pemerintah juga akan lebih dekat dengan masyarakat. Pusat
konsultasi juga berguna untuk mengetahui letak kekurangan yang harus
diubah dan pemerintah akan lebih memahami apa yang akan menjadi
kebutuhan masyarakat selama ini.
Pada dunia usaha, pusat konsultasi juga berperan penting sebagai
tempat pengaduan bagi pemilik usaha untuk pengembangan sebuah usaha
yang dimilikinya. Pentingnya pusat konsultasi bagi pemilik usaha dan
bagi semua masyarakat menuntut pemerintah untuk lebih aktif
berhubungan dengan masyrakat. Apabila Pemerintah berhasil
menyediakan pusat konsultasi untuk dunia usaha, maka pemerintah akan
123
lebih mudah dalam melakukan koordinasi dengan pemilik usaha dan
pemerintah juga akan lebih meudah mencapai tujuannya dalam
menciptakan iklim usaha yang baik.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
merupakan instansi pemerintah daerah yang menyediakan pusat
konsultasi bagi dunia usaha yang ada di Kabupaten Sumenep. kantor
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep telah
mendirikan pusat konsultasi untuk UKM yang ada dikabupaten Sumenep,
namun dalam pelaksanaannya pusat konsultasi yang disediakan tidak
banyak pengunjung yang mendatangi.
Selain pusat konsultasi yang disediakan di kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sumenep, strategi yang juga
dilakukan dalam memperoleh aspirasi masyarakat terkait dengan
perkembangan usaha di kabupaten sumenep yaitu dengan mendirikan
perkumpulan melalui MUSRENBANG dari tingkat Kecamatan sampai
pada tingkat Kabupaten yang dimotori oleh Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Sumenep. Selain memeperoleh aspirasi dari masyarakat, Dinas
perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep juga dapat memilih
prioritas kegiatan yang akan didahulukan dan dengan MUSRENBANG,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dapat
melakukan perencanaan pembangunan industri dan perdagangan yang
124
mengarah pada prioritas kebutuhan masyarakat yang nyata dan sesuai
dengan potensi kondisi wilayah per-kecamatan.
Selain pendirian pusat konsultasi, yang perlu diperhatikan oleh
Pemerintah adalah pengembangan bagi usaha kecil ataupun menengah.
Karena Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di indonesia telah
menjadi tulang punggung perekonomian. Pengembangan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dalam
pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur.
Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah
melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan dalam
menguatkan pertumbuhan dengan meningkatkan kemampuan dan daya
saing usaha mikro kecil dan menengah.
Menurut Afiffuddin (2010:180), pengembangan bagi UKM
diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui
perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung
dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar,
pemanfatan hasil inovasi dan penerapan tehnologi. Sementara itu,
pengembangan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk mengurangi
kesenjangan pendapatan dan kemiskinan.
125
Pemerintah tetap memegang perananan terbesar dalam upaya
pengembangan bagi UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam
pengembangan UMKM telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Undang-Undang ini memuat tentang
ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, criteria,
penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan
penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi
administrative dan ketentuan pidana.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
merupakan instansi yang memiliki wewenang untuk mengembangkan
UKM yang ada di Kabuapaten Sumenep. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep telah mampu memberikan strategi
untuk pengembangan dunia usaha yang ada di Kabupaten Sumenep. Hal
tersebut dapat dilihat dengan adanya bantuan pelatihan dan pembinaan
yang diberikan kepada para pelaku UKM. Bentuk pelatihan tersebut yaitu
dengan mendatangkan pelatih sebagai instruktur pelatihan yang bertujuan
untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh
suatu UKM. Seperti yang diungkapkan oleh Lincolin Arsyad dalam
Subandi (2011:122-124) bahwa Staretgi pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) merupakan aspek yang paling penting dalam proses
pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi tanpa
didasari dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumberdaya
126
manusia maka suatu daerah/kota akan menjadi daerah dengan
perekonomian yang tertinggal.
Selanjutnya peran Disperindag Kabupaten Sumenep dalam
mengembangkan UKM yaitu dengan pembinaan yang berupa pemberian
bantuan peralatan produksi, hal ini berguna untuk penunjang kemudahan
selama berproduksi. Selain pelatihan dan bantuan peralatan, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep juga memberikan
bantuan pemasaran kepada para UKM yang ada dikabupaten Sumenep.
Dengan demikian peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap
pengembangan UMKM di kabupaten Sumenep dapat dikatakan baik
karena mampu memberikan strategi kepada pelaku UKM terkait dengan
pengembangan SDM dengan pelatihan dan pembinaan jangka panjang
melalui penyediaan bantuan peralatan.
4.5.4 Pembuatan Sistem Pemasaran Bersama
Dalam upaya pembangunan nasional dan daerah yang tangguh
tantangan yang dihadapi semakin berat. System ekonomi yang sangat
terbuka menyebabkan persaingan bukan hanya datang dari sector
domestic melainkan juga datang dari sector luar negeri. Oleh karena itu
berbagai komponen harus bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang
maksimal. Salah satu strategi kearah tersebut yaitu adalah dengan
menciptakan system pemasaran bersama untuk menghindari skala yang
tidak ekonomis dan pengembangan kemitraan karena dengan kemitraan,
127
usaha yang satu dengan usaha yang lainnya merasa saling membutuhkan,
saling memperkuat dan tentunya dapat saling menguntungkan. Seperti
yang diungkapkan oleh Lincolin Arsyad, dalam Subandi, (2011:123)
bahwa pembuatan system pemasaran bersama bertujuan untuk
menghindari skala yang tidak ekonomis dalam produksi, dan
meningkatkan daya saing terhadap produk impor.
Untuk mempercepat pelaksanaan system pemasaran bersama bagi
dunia usaha pemerintah harus mampu membuat sosialisasi dan
penyadaran kepada berbagai unsur yang terlibat dalam dunia usaha di
suatu daerah. Pemerintah juga harus menyediakan suatu forum dialog
antara pengusaha kecil, pemerintah, dan masyarakat. Dan pemerintah juga
harus mampu melakukan pendekatan kepada pengusaha besar untuk
melakukan kerja sama atau berpartisipasi dalam mengembangkan UKM.
Peran Pemerintah Daerah dalam membantu menyediakan pasar
hasil produksi UKM sangat diperlukan, karena mengingat peran UKM
dalam pembangunan suatu daerah sangat nyata. Seperti halnya yang
diungkapkan oleh Hafsah (2004:43-44), bahwa pengembangan Usaha
Kecil dan Menengah (UKM) pada hakekatnya merupakan tanggungjawab
bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi Pemerintah Daerah harus
lebih kreatif dalam mencari peluang pasar untuk tetap menjaga stabilitas
perekonomian UKM disuatu daerah.
128
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep,
merupakan instansi Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumenep yang
dituntut untuk memberikan peluang-peluang pasar bagi UKM yang ada
dikabupaten Sumenep. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep telah mampu mendapatkan strategi
untuk menciptakan system pemasaran bersama bagi UKM yang ada di
Kabupaten Sumenep, salah satunya dengan menciptakan Sorum dengan
nama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) yang ada
dikabupaten Sumenep. Sorum ini menampung semua hasil produksi
UKM di Kabupaten Sumenep. Selain sorum tersebut, daerah juga
menyediakan pemasaran bersama melalui pameran tingkat local dan
regional yang diadakan setiap setahun sekali yaitu tepatnya pada hari jadi
Kabupaten Sumenep. tingkat regional yang juga diikuti oleh Disperindag
Kabupaten Sumenep adalah dengan mengikuti pasar lelang yang diadakan
setiap 1 bulan sekali di Surabaya.
Adapun strategi pemasaran tingkat nasional yang dilakukan oleh
Disperindag Kabupaten Sumenep yaitu dengan melakukan suatu kerja
sama kepada pihak Disperindag luar daerah. Sedangkan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam memilih
produk UKM yang pantas diikut sertakan dalam pameran regional dan
nasional yaitu dengan melihat kulalitas hasil produksi UKM.
129
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari hasil kegiatan dan pembahasan dalam penelitian ini, tentang Strategi
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Untuk
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Sumenep dilihat dari empat
(4) indikator yang dijadikan fokus dalam penelitian ini, strategi yang keluarkan
dapat dikatan berhasil, namun tidak sepenuhnya pelaksanaan dari strategi
tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Adapun kesimpulan dari keempat fokus
tersebut, adalah sebagai berikut:
5.1.1 Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
Strategi yang digunakan dalam menciptakan iklim usaha yang
baik oleh Disperindag yaitu berupa pemberian suatu program
pemberdayaan dengan pelatihan skill/keterampilan dan pengadaan
tehnologi/alat produksi. Namun pelaku UKM masih banyak yang
mengungkapkan bahwa pemerintah dalam memberikan bantuan kurang
merata atau yang sering mendapat bantuan pelatihan dan peralatan hanya
pelaku UKM yang sama.
130
5.1.2 Pembuatan Informasi Terpadu
Strategi penyediaan informasi terpadu bagi UMKM yang
diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
yaitu berupa penyediaan website dengan memanfaatkan kecanggihan
tehnologi. Tetapi banyak masyarakat yang tidak memahami cara
berinteraksi dengan website tersebut dan banyak juga dari para pelaku
UKM menyebutkan bahwa tampilan atau informasi yang ada di website
Disperindag kurang uptodate.
5.1.3 Pendirian Pusat Konsultasi Dan Pengembangan UMKM
Strategi yang dilakukan oleh Disperindag Kabupaten Sumenep
dalam mendirikan pusat konsultasi yaitu melalui perkumpulan
MUSRENBANG dari tingkat Kecamatan sampai pada tingkat Kabupaten
yang dimotori oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumenep.
Namun ada beberapa masyarakat yang mengungkapkan bahwa bagi
mereka yang sudah akrab dan dikenal lama dengan beberapa pegawai
Disperindag, maka akan lebih mudah untuk memperoleh informasi.
Sedangkan strategi pengembangan untuk UMKM di Kabupaten Sumenep
yaitu melalui pembinaan dengan memberikan bantuan peralatan,
pelatihan skill dan bantuan pemasaran hasil produksi UMKM.
131
5.1.4 Pembuatan Sistem Pemasaran Bersama
Strategi system pemasaran bersama bagi UKM yang di lakukan
oleh Disperindag Kabupaten Sumenep dilihat dari tiga aspek yang
meliputi, system pemasaran tingkat local, tingkat regional dan tingkat
nasional. Untuk tingkat local strategi yang digunakan yaitu dengan
menyediakan Sorum yang bernama Dewan Kerajinan Nasional Daerah
(DEKRANASDA). Sedangkan strategi pemasaran tingkat regional adalah
dengan mengikuti pasar lelang yang diadakan setiap sebulan sekali di
kota Surabaya. Dan tingkat nasional strategi yang digunakan adalah
dengan melakukan kerja sama kepada Disperindag diluar daerah. Namun
Disperindag kabupaten sumenep dalam menyediakan peluang pasar bagi
UKM masih pilih kasih atau tidak merata, banyak masyarakat pelaku
UKM yang mengeluh akan peluang yang kecil untuk ikut serta pada
pameran.
5.2 Saran
Adapun saran peniliti dari hasil kesimpulan yang telah dipaparkan diatas
yaitu:
5.2.1 Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
Penciptaan iklim usaha melalui strategi bantuan peralatan dan pelatihan,
harus tetap dipertahankan, namun pemerintah harus lebih proaktif pada
UKM- UKM yang masih baru.
132
5.2.2 Pembuatan Informasi Terpadu
Strategi dengan memanfaatkan kecanggihan tehnologi memang sangat
baik, namun Disperindag juga harus memikirkan masyarakat yang akan
menjadi sasaran, artinya sosialisasi dalam penggunaan website penting
untuk dilakukan oleh Disperindag kepada masyarakat luas.
5.2.3 Pendirian Pusat Konsultasi Dan Pengembangan UMKM
Strategi dengan cara mengumpulkan masyarakat melalui
MUSRENBANG cukup baik, namun alangkah lebih baik apabila
Disperindag Kabupaten Sumenep menyediakan sendiri kantor khusus
konsultasi.
5.2.4 Pembuatan Sistem Pemasaran Bersama
System pemasaran bersama yang dilakukan oleh disperindag cukup baik
dan sangat membantu kepada para pelaku UKM, hal ini harus tetap
dikembangkan dan jangan sampai menimbulkan permasalahan terutama
dalam memilih pengrajin yang dipilih dalam mendapatkan bantuan
pemasaran tersebut.
133
DAFTAR PUSTAKA
Afiffuddin, 2010, Pengantar Administrasi Pembangunan: Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi, Alfabeta, Bandung
Alma, H.Buchari, 2007, Kewirausahaan, Alfabeta, Bandung
Bagong, Suyanto dan Sutinah, 2010, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, Kencana, Jakarta
Baiquni, M, 2007, Strategi Penghidupan di Masa Krisis: Belajar dari Desa, IdeAs Media, Yogyakarta
Basrowi, Sukidin, Wirawan, 2001, Perencanaan dan Strategi Pembangunan, Jember University Press, Jember
Bhasin, Balbir B; Venkataramany, Sivakumar “Globalization Of Entrepreneurship: Policy Considerations For SME Development In Indonesia” The International Business & Economics Research Journal 9.4 (Apr 2010), ProQuest
David, Fred R, 2006, Strategic Management: Manajemen Strategis, Salemba Empat, Jakarta
Hafsah, Mohammad Jafar. "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)" Jurnal Infokop, Nomor 25 (2004): 40-44.
Hunger, J David, 2003, Manajemen Strategis, Penertbit Andi, Yogyakarta
Kuncoro, Mudrajad, 2005, Strategi:Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Erlangga, Jakarta
Nawawi, Hadari, 2005, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Muhammad, Suwarsono, 2008, Manajemen Strategik: Konsep dan Kasus, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
M. Suparmoko, dan Irawan, 2002, Ekonomika Pembangunan, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta
134
P. Siagian, Sondang, 2009, Administrasi Pembangunan-konsep, dimensi, dan strateginya, PT Bumi Aksara, Jakarta
Rajab, S, Untung, 2011, Integrasi, Sinergi dan Terobosan Pembangunan Daerah, PT Revka Petra Media, Surabaya.
Sampurno, 2010, Manajajemen Stratejik:Menciptakan Keunggulan Bersaing yang Berkelanjutan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
Satori, Djam’an dan Komariah, Aan, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung
Subandi, 2011, Sistem Ekonomi Indonesia, Alfabeta, Bandung
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Bandung
Sukandi, Tjuk, 2001, “Jurnal Manajemen & Administrasi Publik”, Universitas Wijaya Putra Surabaya, Surabaya.
Umar, Husein, 2004, Metode Riset Ilmu Administrasi: Ilmu Administrasi Negara, Pembangunan, dan Niaga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Peraturan Perundang-undangan:
Kementrian Negara KUKM, Republik Indonesia, 2009, Modul Manajemen Usaha Koperasi, Jakarta
Kementrian Negara KUKM, Republik Indonesia, 2011, Modul Diklat Vocational Akuntansi Koperasi Berdasarkan PSAK 27, Jakarta
Kementrian KUKM, Republik Indonesia, 2011, Penyusunan Kurikulum Pengembangan Usaha Koperasi, Jakarta
Pem. Prov Jatim, Badan Pusat Statistik Jatim, 2012, Survey UMKM jawa timur 2012-Pedoman Pencacah, Surabaya
135
Sumber Media:
Tabloid Info Sumenep Edisi 186-187, 11 September & 1 Oktober 2013
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/konsep-strategi-definisi perumusan.html
http://www.depkop.go.id
http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-3144-26092008.pdf
http://www.koperasiukm.com/tag/permasalahan-umkm
http://www.kemenkeu.go.id/fullText/2006/40~PMK.07~2006Per.HTM
xvi
LAMPIRAN 1
PEDOMAN WAWANCARA
1. Penciptaan Iklim Usaha yang Baik
A. Bagi Pimpinan
a) Bagaimana perkembangan Iklim Usaha UMKM yang terdapat
dikabupaten Sumenep ? apakah sudah sesuai dengan apa yang telah
direncanakan oleh Disperindag?
b) Strategi apa yang dilakukan untuk dapat menciptakan iklim usaha
yang baik bagi UMKM di Kabupaten Sumenep?
c) Apa yang menjadi kendala bagi Disperindag dalam melaksanakan
Strategi tersebut?
d) Apa output yang diperoleh oleh instansi Bapak dari strategi
tersebut?
e) Sejauh mana keberhasilan strategi tersebut, adakah data yang
menunjang ketercapaian strategi yang Bapak keluarkan?
B. Bagi Pegawai
a) Sejauh ini, bagaimana perkembangan iklim usaha UMKM yang
terdapat dikabupaten Sumenep, apakah sudah sesuai dengan
keinginan Disperindag dan UKM?
xvii
b) Rencana/strategi apa yang pernah dikeluarkan oleh pimpinan
saudara dalam melakukan penciptaan iklim usaha yang baik bagi
UMKM di Kabupaten Sumenep dan apa output yang diperoleh dari
strategi tersebut?
c) Bagaimana saudara menerapkan rencana yang dikeluarkan oleh
Pimpinan saudara dalam menciptakan iklim usaha yang baik bagi
UMKM di Kabupaten Sumenep?
C. Bagi Masyarakat
a) Menurut saudara, bagaimana perkembangan iklim usaha UMKM
yang ada di Kabupaten Sumenep?
b) Bagaimana peran Disperindag pada perkembangan iklim usaha yang
anda miliki?
c) Apa strategi yang dilakukan oleh pihak Disperindag dalam
menciptakan iklim usaha yang baik bagi perkembangan UKM
saudara ?
d) Pernahkah UKM saudara terlibat dalam Program yang dikeluarkan
oleh Disperindag Kabupaten Sumenep?
2. Pembuatan Informasi Terpadu
A. Bagi Pimpinan
a) Sejauh ini bagaimana masyarakat memperoleh Informasi UKM di
Kabupaten Sumenep?
xviii
b) Strategi apa yang dilakukan oleh Disperindag terkait dengan
penyediaan informasi pengembangan UMKM bagi masyarakat
Kabupaten Sumenep?
c) Sejauh ini bagaimana pelaksanaan strategi tersebut apakah sudah
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Disperindag?
d) Adakah pusat kantor informasi terpadu yang dapat memudahkan
masyarakat pengunjung dalam mengembangkan UMKM nya, dan
apa output dari pusat informasi tersebut?
e) Apa saja yang menjadi kendala pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah dikabupaten Sumenep dalam mengembangkan usahanya?
B. Bagi Pegawai
a) Strategi apa yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam penyediaan informasi
terpadu yang dapat memudahkan masyarakat pengunjung dan pelaku
UMKM dikabupaten Sumenep?
b) Bagaimana respon masyarakat atas informasi yang disediakan oleh
instansi saudara?
c) Apa saja kendala yang ditemui selama pelaksanaan strategi tersebut?
d) Selama ini, apa saja yang menjadi keluhan masyarakat ataupun
pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikabupaten Sumenep
dalam mengembangkan usahanya?
xix
e) Bagaimana respon masyarakat terkait dengan website yang
disediakan oleh instansi saudara?
C. Bagi Masyarakat
a) Sejauh ini bagaimana cara saudara untuk memperoleh informasi
terkait dengan pengembangan UMKM yang saudara miliki?
b) Bagaimana informasi yang disediakan oleh Disperindag? apakah
sudah sesuai dengan keinginan saudara?
c) Apakah Disperindag menyediakan kantor informasi terpadu bagi
pengembangan UKM yang saudara miliki dan apa output yang
saudara peroleh dari pusat informasi tersebut?
d) Bagaimana respon saudara terkait dengan website yang disediakan
oleh Disprindag?
3. Pendirian Pusat Konsultasi Dan Pengembangan UMKM
A. Bagi Pimpinan
a) Sejauh ini, bagaimana Bapak melakukan interaksi dengan
masyarakat?
b) Adakah pusat konsultasi khusus bagi masyarakat pelaku UMKM?
c) Sejauh ini, Strategi apa yang digunakan oleh saudara selaku
pimpinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep
untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
dikabupaten Sumenep?
xx
d) Bagaimana perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten
Sumenep? Apakah telah mengalami peningkatan setiap tahunnya
dan adakah perbedaan strategi yang dilakukan untuk tiap-tiap usaha?
e) Apa yang menjadi permasalahan atau kendala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam mengembangkan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikabupaten Sumenep serta
bagaimanakah untuk menghadapi kendala tersebut?
B. Bagi Pegawai
a) Sejauh ini bagaimana pelaksanaan konsultasi masyarakat dengan
instansi saudara?
b) Adakah strategi yang dikeluarkan oleh pimpinan saudara dalam
menyediakan pusat konsultasi bagi masyarakat?
c) Strategi apa yang digunakan oleh instansi saudara dalam
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ada
dikabupaten Sumenep?
d) Bagaimana pelaksanaan strategi tersebut? adakah output yang
diperoleh bagi instansi dan pelaku UKM?
e) Apakah memiliki perbedaan strategi atas pengembangan yang
digunakan pada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang
ada dikabupaten Sumenep?
xxi
f) Apa yang menjadi permasalahan atau kendala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam mengembangkan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikabupaten Sumenep serta
bagaimanakah untuk menghadapi kendala tersebut?
C. Bagi Masyarakat
a) Sejauh ini bagaimana saudara melakukan konsultasi dengan pihak
Disperindag?
b) Adakah kantor yang disedikan khusus melayani konsultasi saudara?
c) Bagaimana menurut saudara, atas sarana dan prasana yang
disediakan oleh Disperindag, terkait dengan kantor pelayanan
konsultasi masyrakat?
d) Apa yang menjadi permasalahan atau kendala saudara dalam
mengembangkan UKM yang saudara miliki?
e) Bagaimana peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Sumenep dalam mengembangkan UMKM yang saudara miliki?
f) Apa saja yang dilakukan oleh Disperindag dalam mengembangkan
UMKM saudara?
g) Bagaimana strategi yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam mengembangkan usaha
mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada dikabupaten
Sumenep? adakah output yang saudara peroleh dari strategi tersebut?
xxii
4. Pembuatan System Pemasaran Bersama
A. Bagi Pimpinan
a) Sejauh ini, bagaimana system pemasaran dari hasil produksi UMKM
yang ada dikabupaten Sumenep?
b) Strategi apa yang keluarkan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep untuk menghindari skala yang
tidak ekonomis bagi UMKM dalam berproduksi?
c) Pernahkah system pemasaran bersama dilakukan oleh Disperindag?
dan apabila pernah, apa output yang diperoleh dari system
pelaksanaan pemasaran bersama tersebut?
B. Bagi Pegawai
a) Sejauh ini, bagaimana pelaksanaan system pemasaran hasil produksi
UMKM yang ada dikabupaten Sumenep?
b) Strategi apa yang keluarkan oleh pimpinan saudara untuk
menghindari skala yang tidak ekonomis bagi UMKM dalam
berproduksi?
c) Pernahkah system pemasaran bersama bagi UMKM dilakukan oleh
instansi saudara? dan apabila pernah, apa output yang diperoleh dari
system pelaksanaan pemasaran bersama tersebut?
xxiii
C. Bagi Masyarakat
a) Selama ini, bagaimana system pemasaran dari hasil produksi UKM
saudara?
b) Pernahkah system pemasaran bersama bagi UMKM dilakukan oleh
Disperindag? dan apabila pernah, apa output yang diperoleh bagi
UKM Saudara?
c) Event apa yang sering dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam menyediakan pasar
produksi UMKM Kabupaten Sumenep atau system pemasaran
bersama di Kabupaten Sumenep?
d) Peluang apa saja yang pernah diberikan oleh pihak Disperindag
terhadap kemajuan UKM saudara?
xxiv
LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI OBSERVASI
Program Pelatihan dan Bantuan Peralatan oleh Disperindag Kabupaten Sumenep
Bantuan Stand dan Pemasaran Bersama oleh Disperindag Kabupaten Sumenep
xxv
LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI WAWANCARA
Wawancara dengan Sekretaris DISPERINDAG Kab.Sumenep
Wawancara dengan Kabid Perindustrian DISPERINDAG Kab.Sumenep
Wawancara dengan Kasi Informasi Kerjasama Perdagangan DISPERINDAG KabupatenSumenep
xxvi
Wawancara dengan Kabid Pemberdayaan Industri Dan PerdaganganDISPERINDAG KabupatenSumenep
Wawancara dengan Pegawai DISPERINDAG Jawa Timur dan Instruktur Pelatihan Pewarnaan Batik dengan menggunakan Pewarna Alami di Kabupaten Sumenep
CURRICULUM VITAE
A. DATA PRIBADI
N a m a : Mohammad Rohedi
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 05 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
S t a t u s : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Dusun Aeng Soka RT/RW 01/01 Pragaan LaokKecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep
B. DATA PENDIDIKAN
1) SDN Pragaan Laok II Lulus Tahun 2001
2) SMP Negeri I Pragaan Lulus Tahun 2004
3) SMA Al-Muqri Prenduan Lulus Tahun 2007
C. PENGALAMAN ORGANISASI
1) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja Sumenep pada tahun 2012-2013 sebagai anggota.
2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Wiraraja Sumenep pada tahun 2013-2014 sebagai wakil ketua
BEM.
Demikian curriculum vitae ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sumenep, Juni 2014
Yang Membuat,
Mohammad Rohedi