strategi percepatan pembangunan dan … filestandard an dan prosedur dari segi waktu, dan tepat...

Makalah Strategi Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Peran Masyarakat 2019 1

STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN

KESEJAHTERAAN PERDESAAN MELALUI

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA

OLEH : ENJAT ROHDIAT – DISPEMDES SUBANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mewajibkan adanya urusan

pemberdayaan masyarakat dan desa dan kemudian dijabarkan pada

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

yang mendorong segera dibentuk Perangkat Daerah dengan mendekatkan

pada posisi ideal ramping struktur kaya fungsi , maka dibuatlah Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang melahirkan salah satunya Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan pecahan dari

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dimana

sebelumnya mengelola tiga urusan besar yaitu urusan pemberdayaan

masyarakat, urusan keluarga berencana dan urusan pemberdayaan

perempuan, sekarang lebih fokus pada satu urusan yaitu urusan wajib non

pelayanan dasar urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan

konsekuensi kalau dulu pengelolaan pemerintahan desa ada pada bagian

pemerintahan sekretariat daerah sekarang menjadi bagian urusan pada

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Satu urusan saja yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa

ternyata permasalahannya cukup komplek, terlebih dengan dampak

kebijakan pada tahun sebelumnya yang baru muncul ketika sekarang fokus

pengelolaan pemerintahan desa/ kelurahan telah tersentralisir pada satu

dinas yang benar-benar diharapkan mampu bisa memberikan jawaban

pelayanan yang baik, cepat dan tepat. Sebagai gambaran masih kita lihat

terkadang masih ada dualisme aturan yang seharusnya menjadi acuan

hukum pemerintah dan desa dengan adanya dua kementrian yaitu

Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa,PDT dan Transmigrasi

yang terkadang berbeda menjadikan kebingungan dalam menjabarkan mana

yang harus dipedomani dalam ketidaksinkronan regulasi satundengan

lainnya berpotensi menyebabkan masyarakat menderita apa yang disebut

informasi asimetris. Kalau menurut Utrecht (1953) bahwa hokum diciptkan

untuk menertibkan masyarakat, oleh karena itu hokum diciptakan sebagai

alat pendorong agar ketertiban hidup manusia dapat diraih.

Sebagai dinas yang dituntut untuk mampu memberikan pelayanan

prima dengan pelayanan baik, cepat, tepat dalam artian baik tidak keluar dari

peraturan yang ada, kaidah yang mengatur dan etika yang harus ditaati,

cepat merupakan tuntutan pelayanan yang harus memenuhi target sesuai

standard an dan prosedur dari segi waktu, dan tepat dituntut untuk mampu

memberikan pelayanan, mengenai sasaran dan tercapainya target yang

menjadi bidang garapan.

Namun disisi lain pula sebagai dinas yang baru kita masih

dihadapkan pada berbagai tantangan baik itu, kuantitas aparatur sipil negara

yang ada, kualitas aparatur yang ada dan sarana prasarana yang tersedia.

Dari segi kuantitas personil yang ada terutama staf masih sangat

kekurangan sehingga masih ada kepala seksi dan kepala sub bagian yang

tidak memiliki staf. Dari segi kualitas masih dirasakan kekurangan tenaga

yang ahli dibidangnya sesuai dengan basis pendidikan ataupun latar

belakang pekerjaan sebelumnya baik itu pada tataran staf, kasie, bahkan


pada tataran kepala bidangpun masih ada yang berlatar belakang kurang

sesuai dengan bidang garapnya sekarang, terlebih sebagai dinas yang baru

belum memiliki pimpinan puncak/ kepala dinas yang definitif. Dari segi

sarana dan prasarana untuk gedung sudah sangat baik tetapi peralatan kerja

seperti laptop, computer, printer termasuk kendaraan operasional belum

memadai.

Oleh karena itu dua tuntutan mendesak yang harus segera diatasi

adalah pertama pembenahan internal dan peningkatan kecepatan pelayanan

eksternal yang harus segera diatasi dinas pemberdayaan masyarakat dan

desa. Penulis menyadari dengan kondisi yang sangat komplek ini tentunya

perlu dicari jalan yang tepat karena tidak mungkin semuanya akan mampu

bisa diatasi hanya oleh Dinas Pemberdayaan Msyarakat dan Desa terkait

pengentasan terutama masalah eksternal tadi. Terlebih lagi kompleksitas

permasalahan di lapangan dan masyarakat termasuk desa tentunya harus

berbagi dengan pemerintahan desa dan masyarakat desanya sendiri,

mereka didorong dan diciptakan untuk tahu, mau, dan mampu memberikan

kontribusi yang nyata dalam upaya pembangunan kesejahteraan di desanya.

Desa dan masyarakatnya dipacu diberi kesempatan menjadi subyek

pembangunan di desanya.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam makalah ini penulis ingin

memberikan gambaran formula yang tepat tentang Strategi Percepatan

Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Desa melalui Peningkatan

Partisipasi Masyarakat perdesaan.

1.2. Rumusan Masalah

a. Sejauhmana isu-isu permasalahan yang ada pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang?

b. Bagaimana Visi, misi, tujuan, sasaran, Kebijakan dan strategi yang

ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa?


c. Bagaimana Strategi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan

Masyarakat melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa ?

1.3. Tujuan

a. Untuk mengetahui isu-isu permasalahan yang ada pada Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

b. Untuk melihat kembali Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan

strategi yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

c. Untuk mencari Strategi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan

Masyarakat melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa

1.4. Tinjauan Pustaka

Untuk memberikan gambaran tentang beberapa pengertian yang

akan terpaparkan dalam makalah ini maka penulis melakukan tinjauan

pustaka yang menjadi landasan teori.

Pemeritahan diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang

mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan

koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-

lembaga dimana mereka ditempatkan.

Menurut Syafiie (2007:4) secara etimologi , pemerintahan dapat

diartikan sebagai berikut :

a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.

c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Sedangkan Pemerintah Desa menurut Sumber Saparin (2009: 19)

menyatakan :

“ Pemerintah Desa ialah merupakan symbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala desa beserta para


pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.”.

Pemberdayaan senantiasa berkaitan dengan penggalian dan

pengembangan potensi masyarakat, yang menurut Kartasismita bahwa

setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat

dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk

membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki untuk

mengembangkannya.

Dengan kata lain, memberdayakan masyarakat adalah

memampukan dan memandirikan masyarakat. Oleh karena itu menurut

Kartasasmita (1996: 56) :

“ bahwa pemberdayaan harus terarah (targeted), ditujukan langsung kepada yang memerlukan (berbasis kebutuhan), langsung mengikutsertakan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran program (partisipatif), menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.” . Disisi lain Kartasasmita mengatakan upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi yaitu : 1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah

pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat

memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat

(empowering), dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah

lebih posistif, selain dari hanya menciptakan iklim dan

suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan

menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta

membuka akses ke berbagai peluang (opportunities) yang

membuat masyarakat menjadi makin berdaya, ketiga,

3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam

proses pemberdayaan idealnnya harus dicegah yang lemah


menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam

menghadapi yang kuat.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi

makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity) dari

pemerintah. Dengan demikian akhirnya adalah memandirkan masyarakat,

memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kea

rah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. GAMBARAN TUPOKSI DISPEMDES

Dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Tugas Pokok dan

Fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang

mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Subang, dalam melaksanakan TUPOKSI tersebut di dukung oleh sumber

daya manusia (pegawai), Susunan Organisasi dan Tata Kerja, sarana dan

prasarana serta penunjang lainnya yaitu :

a. Sumber Daya Manusia (pegawai)

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang

sebanyak 40 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 32 orang dan perempuan


8 orang, dengan tingkat pendidikan dan golongan/pangkat dapat di lihat

dalam tabel di bawah

TABEL. 2.1

GOLONGAN/PANGKAT DAN JUMLAH PEGAWAI

N

O

TENAGA/PEGAWAI MENURUT s.d TH 2013

TOTAL

PEGAWAI

GOLONGAN KEPANGKATAN DAN JENIS

KELAMIN

I II III IV

L P L+

P L P

L+

P L P

L+

P L P

L+

P L P

L+

P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 11

1

2

1

3 14

A pegawai

1 ESELON II 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 ESELON III 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5

3 ESELON IV 0 0 13 2 15 0 0 0 13 2 15


b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor : 7 Tahun 2016

tentang Pebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, serta

Peraturan Bupati Nomor : 66 Tahun 2016 Tentang tugas pokok fungsi dan tata

kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, bahwa

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang,

adalah sebagai berikut :

1) Pimpinan adalah Kepala Dinas

2) Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat

3) Pelaksana adalah Bidang, Kasi;

Adapun Susunan Organisasi Dispemdes adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris membawahkan :

a) Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

3) Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan

a) Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan;

b) Kepala Seksi Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

Desa/Kelurahan;

c) Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Desa/Kelurahan.

4) Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat :

a) Kepala Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan;

4 FUNGSION

AL 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0

5 STAF 0 3 0 3 13 4 17 0 0 0 16 4 20

TOTAL (A) 0 0 0 3 0 3 26 6 32 5 0 5 34 6 40


b) Kepala Seksi Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat

Desa/Kelurahan;

c) Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial

Budaya.

5) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat :

a) Kepala Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat;

b) Kepala Seksi Bina Pemasaran Produksi Hasil Usaha Masyarakat;

c) Kepala Seksi Pengembangan Kesejahteraan dan Keswadayaan

Masyarakat.

6) Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat

Guna :

a) Kepala Seksi Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Alam;

b) Kepala Kepala Seksi Fasilitasi Sarana Prasarana Desa/Kelurahan;

c) Kepala Seksi Kerjasama Teknologi Pedesaan dan Teknologi Tepat

Guna.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa sebagaimana tersebut diatas mempunyai :

Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merencanakan, Mengorganisir,

melaksanakan, mengendalikan serta melaporkan kegiatan dinas dalam

melaksanakan sebagian urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta

tugas pembantuan yang di tugaskan Bupati ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan, penetapan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa ;

b. Penyelenggaraan Kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa ;


c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian tugas-tugas dibidang

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;

d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan

fungsi Dinas ;

e. Pembinaan Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa ;

f. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan Bupati.

Sekretariat

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan

administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan

yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi

umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah :

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Sekretariat ;

b. Pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah

;

c. Perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas ;

d. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dinas ;

e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan barang daerah ;

f. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;

g. Perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan,

pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat ;

h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas ;

i. Pengelolaan naskah dinas ;


j. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan Kepala Dinas ;

k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat ;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

c. Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.

(1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan kegiatan serta menyiapkan

dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan ;

b. Pelaksanaan identifikasi, analisis dan pengkajian serta penyusunan

rencana kegiatan dinas ;

c. Penyiapan dan penyusunan bahan rencana strategis dinas ;

d. Pengkoordinasian penyusunan program kerja, Rencana Kegiatan

Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

mengkoordinasikan asistensi RKA dan DPA ;

e. Penyiapan dan penyusunan rancangan kerjasama program bantuan

provinsi dan pusat ;

f. Pelaksanaan analisis, penyajian data dan informasi dinas ;


g. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dinas ;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program

kerja dinas ;

i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka

pelaksanaan tugas ;


kebijakan Sekretaris ;

k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah

tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan dinas serta

pengelolaan administrasi kepegawaian ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian umum dan kepegawaian

;

b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;

c. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah

dinas ;

d. Penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-

surat/naskah-naskah dinas ;

e. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip dinas ;

f. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas ;

g. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan

petunjuk pelaksanaannya ;

h. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas ;


i. Pengadaan sarana dan prasarana Dinas;

j. Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana prasarana dinas ;

k. Pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di lingkungan dinas ;

l. Pelaksanaan publikasi, dokumentasi dinas dan hubungan masyarakat ;

m. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas ;

n. Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan Dinas ;

o. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data

kepegawaian ;

p. Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan dinas ;

q. Pengkoordinasian penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di

lingkungan dinas ;

r. Pelaksanaan Penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi,

dan usulan pemberhentian pegawai ;

s. Pengelolaan kesejahteraan pegawai ;

t. Pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai ;

u. Pengembangan kemampuan dan karier pegawai ;

v. Penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di

lingkungan dinas ;

w. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

(SIMPEG) ;

x. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan dinas ;

y. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

z. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan


aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

bb. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


(1) Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang

daerah ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Barang

Daerah ;

b. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dinas ;

c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan Dinas ;

d. Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran kegiatan

dinas ;

e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan ;

f. Pengelolaan gaji dan tunjangan daerah ;

g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan ;

h. Pengadministrasian, inventarisasi dan pendistribusian barang daerah ;

i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;



k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Keuangan

dan Barang Daerah ;


Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan

(1) Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Teknis kebijakan

pemerintahan Desa/kelurahan ;



Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan fasilitasi penyusunan pedoman

Tata Pemerintahan Desa/kelurahan ;

c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kelembagaan pemerintahan

desa/kelurahan, perangkat dan administrasi Pemerintahan, pengelolaan

keuangan serta Barang daerah Desa/Kelurahan ;

d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penataan dan

pengembangan desa ;

e. Penyelenggaraan pengkajian bahan Koordinasi Pemerintahan

Desa/kelurahan ;

f. Penyelenggaraan koordinasi dengan dinas pemerintahan terkait dan

pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan ;

g. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan


h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan

Desa/Kelurahan ;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahkan :

a. Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

b. Seksi Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan Barang daerah

Desa/Kelurahan ;

c. Seksi Penataan dan Pengembangan Desa/Kelurahan.

(1) Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Tata

Pemerintahan Desa/kelurahan ;



Seksi Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi ;

a. Penyusunan rencana kegiatan pada seksi tata pemerintahan

desa/kelurahan;

b. Penyusunan fasilitasi penyusunan dan penerapan pola kemitraan antar

desa;

c. Pembinaan dan pengawasan pengelola data dan informasi model

kemitraan;

d. Pembinaan manajemen pembangunan desa model kemitraan ;

e. Penyelenggaraan pelatihan tata cara pengadministrasian kerjasama

pemerintah desa/kelurahan dan urusan peraturan desa, peraturan Kepala

Desa ;

f. Pembinaan mekanisme pemilihan Kepala Desa, dan pemberhentiaan ;

g. Pembinaan mekanisme urusan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD),

pengesahan, dan pemberhentiaan ;

h. Penyelenggaraan orientasi kapasitas bagi aparat pemdes dan masyarakat

dalam pembangunan kawasan perdesaan ;

i. Pelaksanaan monitoring dan supervisi tentang penerapan manajemen

pemerintah desa/ kelurahan ;

j. Pelaksanaan rapat evaluasi dengan OPD dan pelaksana daerah ;

k. Penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan Kepala Bidang ;

l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi tata pemerintahan

desa/kelurahan ;


(1) Seksi Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan


kebijakan teknis dan fasilitasi Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan

barang daerah Desa/kelurahan ;


Seksi Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Seksi Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan

Barang Daerah Desa/Kelurahan ;

b. Penyusunan bahan kebijakan teknis administrasi, pengelolaan keuangan

dan barang daerah desa ;

c. Pengelolaan data dan informasi administrasi, pengelolaan keuangan dan

barang daerah desa ;

d. Peyusunan bahan fasilitasi administrasi, pengelolaan keuangan dan barang

daerah desa ;

e. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kinerja aparat pemerintah

desa/kelurahan dalam administrasi umum desa ;

f. Pembinaan tata cara administrasi pemerintahan desa/kelurahan dalam

pengelolaan Keuangan Desa termasuk proses Dana Desa (DD), Alokasi Dana

Desa (ADD) ;

g. Pembinaan peningkatan kinerja aparat pemerintah Desa/Kelurahan dalam

pengelolaan barang daerah desa, fasilitasi dalam pembuatan RPJMDes,

RKPDes, dan APBDes ;

h. Pelaporan dan evaluasi kegiatan Administrasi, pengelolaan dan barang

daerah Pemerintahan Desa/Kelurahan ;

i. Penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


j. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

k. Penyelenggaraan rapat koordinasi tentang penyusunan profil

desa/kelurahan ;


l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Administrasi,

Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Desa/Kelurahan ;


(1) Seksi Penataan dan Pengembangan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi

Penataan dan Pengembangan Desa/ kelurahan ;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Penataan dan Pengembangan Desa/kelurahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada seksi penataan dan pengembangan

desa/kelurahan ;

b. Penyusunan bahan fasilitasi penataan dan pengembangan desa dan

kelurahan ;

c. Pelaksanaan lomba desa/kelurahan ;

d. Pengelolaan data dan informasi penataan dan pengembangan desa dan

kelurahan ;

e. Penyusunan bahan fasilitasi penataan dan pengembangan desa dan

kelurahan ;

f. Pembinaan pengelolaan data dan informasi penataan dan pengembangan

desa ;

g. Pembinaan manajemen penataan pengembangan desa dan kelurahan ;

h. Pelaksanaan monitoring dan supervisi tentang penerapan penataan

desa/kelurahan ;

i. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan penerapan pola tata desa ;

j. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan

desa/kelurahan ;

k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

l. Pembinaan dan penelaahan tentang profil desa/kelurahan ;


m. Penataan desa/kelurahan dalam Pembentukan, pemekaran,

penggabungan, penghapusan perubahan status ;

n. Penyelenggaraan penyusunan norma, bintek, sosialisasi, pelatihan tentang

batas desa ;

o. Pelaksanaan fasilitasi Penataan dan Kerjasama antar desa/kelurahan dan

pihak ketiga ;

p. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran penataan dan

pendayagunaan tata ruang desa ;

q. Pelaksanaan koordinasi penataan dan pendayagunaan kawasan

perdesaan ;

r. Penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


s. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi Penataan dan

Pengembangan Desa/ Kelurahan.

t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

(1) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai

tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan

fasilitasi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat ;


Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan dan Pengembangan

Partisipasi masyarakat ;

b. Penyusunan bahan kebijakan teknis Kelembagaan dan Pengembangan

Partisipasi masyarakat termasuk kegiatan TMMD dan BSMSS ;


c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan

supervisi Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi masyarakat ;

d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan

masyarakat ;

e. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi peningkatan partisipasi

masyarakat ;

f. Penyelenggaraan fasilitasi penguatan kelembagaan dan partisipasi ;

g. Penyelenggaraan pengkajian bahan Koordinasi penyelenggaraan

penguatan kelembagaan dan partisipasi ;

h. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan


i. Pelaksanaan Koordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan wilayah di Kabupaten ;

j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan dan

pengembangan partisipasi masyarakat ;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat,

membawahkan :

a. Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan ;

b. Seksi Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan ;

c. Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial Budaya.

(1) Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Penguatan

Lembaga Masyarakat ;


Seksi Penguatan Lembaga Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Penguatan Lembaga

Kemasyarakatan ;


b. Penyusunan bahan kebijakan teknis penguatan kelembagaan dan

partisipasi masyarakat meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Warga, Rukun Tetangga,

kelembagaan Posyandu dan lembagan Kemasyarakatan lainnya ;

c. Penyelenggaraan fasilitasi penguatan lembaga Kemasyarakatan meliputi

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga, Rukun Warga, Rukun Tetangga, kelembagaan Posyandu dan

kelembagaan Kemasyarakatan lainnya ;

d. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan penguatan lembaga

kemasyarakatan meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Warga, Rukun Tetangga,

kelembagaan Posyandu dan lembaga Kemasyarakatan lainnya ;

e. Penyusunan pedoman, norma standar, prosedur, dan kriteria penguatan

kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat ;

f. Penyusunan bahan dan fasilitasi penguatan lembaga kemasyarakatan

meliputi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga, Rukun Warga, Rukun Tetangga, kelembagaan Posyandu dan

lembaga Kemasyarakatan lainnya ;

g. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi penguatan lembaga

kemasyarakatan ;

h. Pembinaan tahapan penyusunan program kerja penguatan lembaga

kemasyarakatan ;

i. Pembinaan manajemen penguatan lembaga kemasyarakatan ;

j. Pembinaan pengelolaan data dan informasi penguatan lembaga

kemasyarakatan ;



l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Penguatan

Lembaga Kemasyarakatan ;



(1) Seksi Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis

dan fasilitasi Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan ;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Seksi Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat Desa/ Kelurahan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Pengembangan dan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat ;

b. Penyusunan bahan dan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat

termasuk Program TMMD dan BSMSS ;

c. Pengelolaan data dan informasi peningkatan partisipasi masyarakat ;

d. Penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan pengembangan partisipasi

masyarakat dalam pemanfaatan Bantuan Keuangan Desa/ Kelurahan

(BKUD/K) ;

e. Penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan partisipasi

masyarakat termasuk proses BKUD/K, TMMD, BSMSS ;

f. Penyusunan pedoman norma standar pengembangan partisipasi

masyarakat ;

g. Penyusunan pedoman fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam

membantu penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan ;

h. Pelaksanaan bintek peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan

pendayagunaan ruang kawasan perdesaan ;

i. Penumbuhkembangkan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan

masyarakat melalui Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong,TMMD,BSMSS

;

j. Pelaksanaan monev dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam

Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong, TMMD, BSMSS ;


k. Pelaksanaan fasilitasi dam pembinaan dalam Musyawarah Desa,

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa ;

l. Penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan

dan Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan ;

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial Budaya


dan fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial

Budaya ;


Seksi Pemberdayaan Lembaga Adat dan Pengembangan Sosial Budaya

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada seksi Pemberdayaan Lembaga Adat

dan Pengembangan Sosial Budaya ;

b. Pengakomodasikan keanekaragaman lokal untuk memperkokoh

kebudayaan nasional ;

c. Penciptaan stabilitas nasional dibidang ilmu pengetahuan teknologi dan

sosial budaya ;

d. Menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya

masyarakat ;

e. Penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan ;

f. Pelaksanaan partisipasi, kreatifitas dan kemandirian masyarakat ;

g. Penyelenggaraan media untuk menumbuhkembangkan modal sosial dan

terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi

nilai sosial budaya ;


h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan

budaya skala Kabupaten ;

i. Penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria

pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya

masyarakat ;

j. Pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur dalam susunan program

dan kebijakan berbasis budaya masyarakat ;

k. Pelaksanaan monev dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan

budaya ;

l. Pelaksanaan identifikasi/pendataan nilai – nilai budaya yang masih hidup

dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan ;

m. Pelaksanaan pengkajian pranata sosial yang masih ada nilai budaya ;

n. Pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan

kerjasama antar kelembagaan adat istiadat ;

o. Penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


p. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi Pemberdayaan

lembaga Adat dan Pemberdayaan sosial budaya ;

q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

(1) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat ;


Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja dibidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Masyarakat ;


b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan

supervisi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat ;

c. Penyelenggaraan pengkajian bahan dan penanggulangan kemiskinan ;

d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi peningkatan produksi, mutu

dan pemasaran ;

e. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi kelembagaan keuangan ;

f. Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat ;

g. Penyelenggaraan pengkajian bahan Koordinasi pemberdayaan usaha

ekonomi masyarakat ;

h. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi

Masyarakat ;

i. Pelaksanaan Koordinasi dengan dinas Koordinasi Pemerintahan dan

Pembangunan Wilayah dalam Pelaksanaan kegiatan ;



k. Pelaksanaan Koordinasi dengan unit kerja terkait ;

l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan

Usaha Ekonomi Masyarakat ;


(3) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahkan :

a. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat ;

b. Seksi Bina Pemasaran dan Produk Hasil Usaha Masyarakat ;

c. Seksi Pengembangan Kesejahteraan dan Keswadayaan Masyarakat.

(1) Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan bahan kebijakan teknis kelembagaan keuangan Usaha Ekonomi

Masyarakat ;



Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat ;

b. Penyusunan bahan kebijakan teknis usaha ekonomi masyarakat ;

c. Penyusunan bahan dan fasilitasi usaha ekonomi masyarakat ;

d. Pembinaan penataan manajemen usaha ekonomi masyarakat meliputi

Simpan Pinjam (UEDSP), Pasar Desa, Dinas Usaha Milik Desa, Lembaga

Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat, dan Lumbung Desa ;

e. Pembinaan pengelolaan data dan informasi usaha ekonomi masyarakat

meliputi Simpan Pinjam (UEDSP), Pasar Desa, Dinas Usaha Milik Desa,

Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat, dan Lumbung Desa ;

f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat ;

g. Pelaksanaan Koordinasi dengan unit kerja terkait untuk pengembangan

BUMDesa ;

h. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan terhadap pengelola BUMDesa ;

i. Pelaksanaan pendataan BUMDesa yang belum menjadi Perdes ;

j. Pelaksanaan fasilitasi dan monev pengembangan BUMDesa ;

k. Pelaksanaan Inventarisasi pengelolaan BUMDesa ;

l. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

kebijakan Kepala Bidang ;

m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi Usah Ekonomi

Masyarakat ;


(1) Seksi Bina Pemasaran dan Produk Hasil Usaha Masyarakat mempunyai tugas

pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi

peningkatan produksi, mutu, pemasaran dan kemitraan ;



Seksi Bina Pemasaran dan Produk Hasil Usaha Masyarakat mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Bina Pemasaran dan Produk

Hasil Usaha Masyarakat ;

b. Pengelolaan data dan informasi pemasaran dan produksi hasil usaha

masyarakat perdesaan ;

c. Pembinaan, pelatihan, pemasaran dan produksi hasil usaha masyarakat

perdesaan ;

d. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan produksi hasil usaha masyarakat

perdesaan dengan Badan Usaha Milik Desa, pameran produk perdesaan

termasuk teknologi ;

e. Pembinaan pengelolaan data dan informasi pemasaran produksi hasil

usaha masyarakat yang terarah, efektif dan produktif ;

f. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pemasaran dan

Produksi Hasil Usaha Masyarakat perdesaan ;

g. Pelaksanaan Inventarisasi produksi hasil masyarakat perdesaan ;

h. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan


i. Pelaksanaan Koordinasi dengan unit kerja terkait ;

j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemasaran dan

Produk Hasil Usaha Masyarakat ;

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Pengembangan Kesejahteraan dan Keswadayaan Masyarakat


dan fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan dan Keswadayaan Masyarakat ;



Seksi Pengembangan Kesejahteraan dan Keswadayaan Masyarakat

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Pengembangan Kesejahteraan

dan Keswadayaan Masyarakat ;

b. Penyusunan bahan kebijakan teknis pengembangan kesejahteraan dan

keswadayaan masyarakat ;

c. Pelaksanaan Koordinasi dengan OPD terkait dalam peningkatan

kesejahteraan keswadayaan masyarakat ;

d. Penyiapan sumber daya aparatur dalam Koordinasi dan fasilitasi

pengembangan dan perlindungan tenaga kerja di Desa/Kelurahan;

e. Pelaksanaan pendataan, analisa terhadap potensi dalam pengembangan

dan keswadayaan masyarakat ;

f. Penyusunan rencana kegiatan Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan

Keswadayaan Masyarakat ;

g. Kegiatan pengembangan Kesejahteraan dan Keswadayaan Masyarakat

meliputi ketenagakerjaan, perumahan/rumah tidak layak huni ;

h. Pembinaan dan supervisi pengembangan kesejahteraan dan keswadayaan

masyarakat ;

i. Pelaksanaan survey lokasi pelaksanaan dan keswadayaan masyarakat ;

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan hasil survey lokasi kegiatan

pelaksanaan dan keswadayaan masyarakat ;

k. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan


l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi Pengembangan

Kesejahteraan dan Keswadayaan Masyarakat ;


Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna


(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan

teknis dan fasilitasi Sumber Daya Alam, teknologi tepat guna di pedesaan,

dengan priotas pertama di desa terisolir, desa pesisir dan desa tertinggal ;


bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam

dan Teknologi Tepat Guna ;

b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan

Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna ;

c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan

supervisi pengembangan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna ;

d. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi potensi alam, prasarana dan

sarana desa ;

e. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi teknologi tepat guna ;

f. Penyelenggaraan fasilitasi sumberdaya alam dan pemasyarakatan,

pemanfaatan dan teknologi tepat guna ;

g. Penyelenggaraan pengkajian bahan Koordinasi pengembangan Sumber

Daya Alam dan teknologi tepat guna ;

h. Pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang pengembangan Sumber Daya

Alam dan Teknologi Tepat Guna ;

i. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan


j. Pelaksanaan Koordinasi dengan unit kerja terkait ;

k. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang Pengembangan

Sumber Daya Alam dan Tehnologi Tepat Guna ;



(3) Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna,

membawahkan :

a. Seksi Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Alam ;

b. Seksi Fasilitasi Sarana Prasarana Desa/Kelurahan ;

c. Seksi Kerjasama Teknologi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna.

(1) Seksi Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Alam mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemanfaatan

potensi alam desa ;


Seksi Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Alam mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Alam ;

b. Penyusunan bahan kebijakan teknis pemanfaatan potensi alam di desa ;

c. Penyusunan kegiatan fasilitasi pemanfaatan potensi alam di desa ;

d. Pengelolaan inventarisasi data dan informasi potensi alam di desa ;

e. Pembinaan, pelatihan pelatihan, pemetaan dan penataan serta manajemen

potensi alam di desa ;

f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Seksi Fasilitasi

Pemanfaatan Potensi Alam ;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait dalam penyelenggaraan

konservasi dan rehabilitasi lingkungan desa serta pemanfaatan lahan dan

pesisir pedesaan ;

h. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan masyarakat dalam kegiatan konservasi

dan rehabilitasi lingkungan desa ;

i. Pembinaan dan memotivasi masyarakat dalam gerakan konservasi dan

rehabilitasi lingkungan desa ;

j. Pelaksanaan fasilitasi dalam pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan ;




l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait ;

m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Fasilitasi

Pemanfaatan Potensi Alam ;


(1) Seksi Fasilitasi Sarana Prasarana Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana

prasarana desa/kelurahan ;


Seksi Fasilitasi Sarana Prasarana Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Fasilitasi Sarana Prasarana

Desa/Kelurahan ;

b. Penyusunan bahan kebijakan teknis Fasilitasi Sarana Prasarana

Desa/Kelurahan ;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD terkait dalam pemeliharaan

prasarana dan sarana perdesaan ;

d. Pelaksanaan fasilitasi dalam pemeliharaan prasarana dan sarana

perdesaan untuk penyehatan air bersih dan penyehatan air bersih dan

penyehatan lingkungan ;

e. Pembinaan dan memotivasi masyarakat dalam pemeliharaan prasarana

dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih penyehatan

lingkungan ;

f. Penyusunan program Seksi Fasilitasi Sarana Prasarana Desa/Kelurahan ;

g. Penyusunan bahan kebijakan teknis pemanfaatan sarana dan prasarana

Desa/Kelurahan ;

h. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan

;

i. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sarana dan prasarana

Desa/Kelurahan ;


j. Penataan data sarana dan prasarana Desa/Kelurahan ;

k. Pelaksanaan Supervisi, monev data sarana dan prasarana ;

l. Penyusunan telaahan staf mengenai kondisi sarana dan prasarana

Desa/Kelurahan ;

m. Pengelolaan data dan informasi serta mengevaluasi pemeliharaan

prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan

penyehatan lingkungan ;

n. Penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


o. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi fasilitasi sarana

prasarana desa/ kelurahan ;

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(1) Seksi Kerjasama Teknologi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna mempunyai

tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi

Kerjasama Teknologi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna ;


Seksi Kerjasama Teknologi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan pada Seksi Kerjasama Teknologi Pedesaan

dan Teknologi Tepat Guna ;

b. Penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kemasyarakatan,

pemanfaatan dan pengembangan serta pemetaan teknologi tepat guna ;

c. Penyusunan bahan dan fasilitasi penguatan kelembagaan teknologi tepat

guna ;

d. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi teknologi tepat guna ;

e. Pembinaan pemasyarakatan, pemanfaatan dan pengembangan serta

pemetaan teknologi tepat guna ;


f. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan Pos Pelayanan

Teknologi, dan Warung Pelayanan Teknologi, serta kelompok masyarakat

pengguna TTG ;

g. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan hasil – hasil Teknologi Tepat Guna ;

h. Pelaksanaan fasilitasi penemuan inovator Teknologi Tepat Guna ;

i. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan alat – alat Teknologi Tepat Guna ;

j. Penyusunan rencana pengembangan teknologi pedesaan dan teknologi

tepat guna ;

k. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi teknologi tepat guna ;

l. Pembinaan penguatan kelembagaan teknologi tepat guna ;

m. Pelaksanaan pelaporan dan monitoring evaluasi kegiatan Seksi

Kerjasama Teknologi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna ;

o. Pembinaan pengelolaan data dan informasi teknologi tepat guna ;

p. Penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan


q. Pelaksanaan Koordinasi dengan unit kerja terkait ;

r. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi Kerja sama

Teknologi Pedesaan dan Tehnologi Tepat Guna ;

s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan Prasarana yang dimiliki dan dapat menunjang kelancaran dan

keberhasilan pelaksanaan dari penyelenggaraan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, yaitu dapat di lihat dalam tabel

sebagai berikut :

NO JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH

1 2


1 Tanah Kantor 4500 m2

2 Gedung Kantor 2 unit

3 Aula 2 unit

4 Gugang Arsip 2 unit

5 Pagar 180 m2

6 Kendaraan Roda 4 5 unit

7 Kendaraan Roda 2 14

8 Meja Biro 5

9 Meja ½ Biro 36

10 Meja Tulis 30

11 Kursi Putar 35

12 Kursi Plastik 1

13 Komputer 6

14 Laptop 16

15 Printer 11

16 Mesin Tik 4

17 Kursi Sitje 3

18 Kursi Lipat 25

19 Pesawat Telepon 1

20 White Board 3

21 Lemari Besi 7

22 Lambang Garuda 1

23 Gambar Presiden 2


24 Gambar Wakil Presiden 2

25 Gambar Bupati Subang 1

26 Fax 1

27 Bendera Merah Putih 1

28 Filing Kabinet 13

29 Rak Besi/Kayu 5

30 Proyektor/Infokus 4

31 AC 14

32 Kamera 6

33 Recording Digital 1

34 Ruang Arsip 2

35 Rak 12

36 White Board 2

37 Kipas angin 4

38 Lemari 12

39 Sofa 3

40 Lemari Sliding Kecil besi 2

2.2. GAMBARAN PELAYANAN DAN KINERJA DISPEMDES


Untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan dan

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Subang yaitu :

a. Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah :

Semua Dinas/Instansi/Lembaga dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Subang sebagai pelaksana teknis Pemerintah Daerah pada prinsipnya

melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat sesuai dengan

proporsinya masing-masing, oleh karena itu semua

Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah yang ada di Kabupaten Subang

adalah merupakan mitra kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

dalam mencapai efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dan keberhasilan

mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Subang, untuk itu dalam hal ini

perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang mantap dan terorganisir serta

keterpaduan program.

Adapun Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah Kabupaten Subang yang

dapat mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Dispemdes Kabupaten Subang yang disesuaikan dengan peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kabupaten Subang adalah sebagai

berikut:

1. Sekertaris Daerah

2. Sekertaris DPRD

3. Inspektorat

4. Dinas

5. Badan

6. Kecamatan

Dinas Daerah terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga


3. Dinas Kesehatan

4. Dinas Perhubungan

5. Dinas Komunikasi dan Informasi

6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

8. Dinas Koperasi dan UMKM Perdagangan dan Perindustrian

9. Dinas Pertanian

10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

11. Dinas Sosial

12. Dinas Perikanan

13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

14. Dinas Ketahanan Pangan

15. Dinas Lingkungan Hidup

16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

19. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

21. Satuan Polisi Pamong Praja

22. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu

2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Badan Perencanaan Pembagunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah.

4. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia.

b. Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)


Disamping Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah di lingkup Pemerintah

Kabupaten Subang, ada beberapa Perguruan Tinggi dalam

pelaksanaannya melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), penelitian dan risert dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Subang

dengan melalui kegiatan Sosial Kemasyarakatan, melakukan pengabdian

masyarakat secara sukarela, merupakan mitra kerjka yang sangat strategis

Dispemdes dalam pelaksaan pemberdayaan msayarakat di Kabupaten

Subang.

c. Wilayah Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Subang mencakup seluruh Daerah Kabupaten Subang yang meliputi 30

Kecamatan, 245 Desa, 8 Kelurahan, 795 LPM, 6112 RT, 1767 RW, 938

Dusun dan 1867 Posyandu, 245 BPD, Pemberdayaan Masyarkat

senantiasa menyangkut 2 (dua) kelompok masyarakat yang saling terkait

yaitu kelompok masyarakat yang saling terkait yaitu kelompok masyarakat

yang belum berkembang sebagai kelompok yang menaruh kepedulian

sebagai pihak yang memberdayakan, dimana kedua kelompok masyarakat

tersebut bergabung dalam satu wadah di Desa/Kelurahan yang disebut

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Pendekatan pemberdayaan

masyarakat melalui wadah LPM yang diwujudkan melalui pemberian

kepercayaan secara langsung kepada masyarakat dalam mengelola

berbagai program/proyek pembagunan di tingat desa/kelurahan dilakukan

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Prinsip keterpaduan, artinya suatu program /proyek yang diluncurkan

ke masyarakat harus memiliki manfaat dengan program/proyek

lainnya, sehingga memiliki manfaat yang lebih besar bagi

kesejahteraan masyarakat.

b) Prinsip kepercayaan, artinya masyarakat diberi kepercayaan untuk

menentukan jenis kegiatan sesuai dengan potensinya.

c) Prinsip kebersamaan dan kegotongan royongan, artinya jenis-jenis

kegiataan dari berbagai program/proyek yang diluncurkan, diarahkan


sedemikian rupa sehingga mampu menumbuhkan kebersamaan,

kegotong royongan dan kesetiakawanan.

d) Prinsip Kemandirian, artinya kegiatan yang dilaksanakan harus

mampu mendorong masyarakat untuk swadaya dan mandiri.

e) Prinsip Ekonomis, artinya kegiatan yang dilakukan harus memiliki

nilai ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

f) Prinsip Berkelanjutan, artinya berbagai kegiatan yang

dikembangkan, diarahkan agar menjamin kelangsungan tanpa

tergantung bantuan lain.

2.4. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dispemdes Kabupaten Subang

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dispemdes Kabupaten

Subang tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang akan dihadapi,

permasalahan tersebut antara lain :

2.4.1. Belum terpenuhinya kebutuhan inprastruktur desa, masih rendahnya

partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam

pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum

mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan

di desa secara baik, kurang motivasi dan kemandirian masyarakat

dalam pembangunan desa, masih tingginnya ketergantungan

masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta

belum bersinerginya antar OPD dalam pemberdayaan masyarakat dan

penanggulangan kemiskinan.

2.4.2. Kelembagaan masyarakat dalam kinerjanya masih belum optimal,

kurang berkembangnya kelompok ekonomi produkstif di perdesaan,

masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat

menyediakan masalah usaha, belum bersinerginya antar

kelembagaan yg ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas

kader pembangunan dan anggota kelembagaan masyarakat.


2.4.3. Kapasitas aparatur pemerintah desa masih rendah, masih rendah

kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertipnya administrasi

desa, perlu adanya pengkajian terhadap strata desa yang layak

menjadi kelurahan dan masih banyaknya desa yang mempunyai

potensi masih rendah, klasifikasi desa hampir seluruhnya pada kondisi

pola minimal atau swadaya.

2.4.4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang baik,

masih banyaknya desa yang belum punya kantor desa yang layak,

belum tertatanya kualitas IT yang memadai untuk menunjang program

siskeudes dan profile desa online, banyaknya desa yang mempunyai

PADes rendah.

2.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan Forum OPD, monev

lapangan, kajian mass media, kajian kasus yang dilaporkan

Berdasarkan berbagai permasalahan, potensi dan kondisi yang ada, terdapat

banyak isu strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan Desa,

diantaranya :

1) Tingginya angka Keluarga Pra Sejahtera 32% atau 12,6% Keluarga

Miskin sampai dengan akhir tahun 2016, yang secara mayoritas

disebabkan oleh Rumah Lantai Tanah (Rumah Tidak Layak Huni).

2) Masih besarnya jumlah penduduk miskin, karna kurang berkembangnya

usaha ekonomi produktif keluarga miskin, yang disebabkan oleh

terbatasnya akses keluarga miskin dalam memanfaatkan sumber daya

pembangunan untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.

3) Belum optimalisasinya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran

aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Karena belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat ( LPM


dan BPD ) dalam menggerakan partisipasi dan kemandirian masyarakat

dalam pembangunan.

4) Masih relatif terbatasnya kemampuan pembangunan Desa/Kelurahan

dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah Desa/Kelurahan

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan,

pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

5) Rendahnya indeks pendidikan perempuan, terutama dibandingkan

dengan IPM (67 poin tahun 2010). Analisis dari masing-masing komponen

IPG dan IDG menunjukkan beberapa hal pokok di bidang pendidikan,

kesehatan dan ekonomi. Data Pendataan Keluarga Perempuan Tahun

2012 (1.022 Jiwa) menunjukkan bahwa, penduduk perempuan usia 10

tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah jumlahnya masih tinggi.

6) Dari aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup perempuan memang lebih

tinggi, akan tetapi pada sisi lain, angka kematian ibu hamil dan

melahirkan (AKI) masih relatif tinggi yaitu 7 kasus s.d september 2013.

Sementara itu, prevalensi anemia pada ibu hamil masih lebih dari 50%.

Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi 101 kasus s.d September 2013

(data laporan Dinkes).

7) Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah

yaitu 44,81 persen (Susenas 2003), dibandingkan dengan laki-laki (76,12

persen).

8) Di bidang politik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003

tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan

dalam pencalonan anggota legislatif. Namun hasil Pemilu 2014 masih

menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,

yaitu keterwakilan perempuan di DPR hanya 8 persen (data Komisi

Pemilihan Umum). Pada tahun 2015, rendahnya keterlibatan perempuan

dalam jabatan publik juga dapat dilihat dari rendahnya persentase

perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III yang hanya 5

persen.


Program pemberdayaan masyarakat dan Desa, peningkatan

kesejahteraan dapat dilaksanakan dengan baik, jika ada kelembagaan yang

menanganinya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Dan Tahun

2017 terbentuk lembaga yang untuk menangani pemberdayaan masyarakat

dan desa secara khusus ini membawa nuansa kedepan lebih fokus dan lebih

baik pada pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,

pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

sesuai amat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2.6. Analisa Faktor Internal dan Eksternal

Analisa Kekuatan

Berdasarkan hasil analisa terhadap potensi/sumber daya, kekuatan yang

mungkin timbul,maka strategis yang diperlukan untuk memanfaatkan dan

mengatasi berbagai kemungkinan melalui analisa strategi dengan

mengunakan kekuataan untuk memanafaatkan peluang (SO), meliputi:

Mendayagunakan seluruh potensi/sumber daya manusia Aparat Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan dan

memanfatkan jalinan kerjasama, koordinasi dan keterpaduan program

dengan semua stakeholder yang di Kabupaten Subang dalam

pemberdayaan masyarakat.

Mendayagunakan sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan

kinerja aparat/pegawai Dispemdes;

Merumuskan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk

mendayagunakan, Kepala Desa/Kelurahan, Pengurus BPD dan

Pengurus LPMD, kader serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Memanfatkan panduan dan sistem mekanisme kerja dan aplikasi untuk

mendukung program – program bantuan dari pusat dan provinsi.

Analisa Kelemahan

Hasil analisa meminimalkan kelemahan dan manfaat peluang (WO),

meliputi :


Meningkatkan kemapuan dan keterampilan sumber daya

manusia/aparatur Dispemdes dengan mengikut sertakan dalam Diklat

Teknis Fungsional.

Meningkatkan jaringan sistem informasi dengan Dinas/Lembaga teknis

dilingkunagan Pemerintah Kabupaten Subang baik secara manual

maupun elektronik.

Menggalang kerjasama partisipasi seluruh stakeholder dan customer

melalui musyawarah mufakat atau rapat-rapat koordinasi dan rapat

konsultasi, serta menggali swadaya dan gotongroyong masyarakat

melalui lembaga kemasyarakatan.

Mendayagunakan saran dan prasarana kerja yang tersedia melalui

pemanfaatan secara effektif dan efesien.

Memanfaakan dukungan yang ada untruk menunjang pemenuhan

kebutuhan IT dalam penyediaan data, dan informasi yang akurat,

dinamis dan cepat.

Analisa Peluang

Memanfaatkan peluang dan meminimalisir ancaman (OT) meliputu :

Meningkatkan intensitas sistem informasi Dan kerjasama yang

terintegrasi dengan semua stakeholder baik dalam bentuk kegiataan

formal maupun in formal.

Meningkatkan fungsi sub koordinasi dalam memanfaatkan kinerja

individu, kinerja proses dan kinerja organisasi.

Meningkatkan partisipasi masyarakat semua stakeholder dan custamer

dalam pencapaian program kegiatan.

Meningkatkan efektivitas kerja dalam memanfaatkan sarana dan

prasarana kerja.

Analisa Ancaman

Memanfaatkan ancaman dan memaksimalkan yang ada (TW) meliputu :


Melaksanakan pelatihan khusus siskeudes untuk para stakeholder

kecamatan dan Kepala desa, Aparat Desa/ Kelurahan tentang Laporan

keuangan Desa dan Kelurahan;

Melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk mengatasi kurangnya

kemampuan Aparat Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan, Pengurus

BPD, Pengurus LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainya dalam

melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa.

Merevisi peraturan-peraturan daerah dan kebijakan pemberdayaan

masyarakat yang dinilai tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi

sosial,ekonomi,politik dan budaya masyarakat serta tuntutan aspirasi

masyarakat yang makin beragam.


BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Dispemdes Kabupaten Subang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Subang

sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Subang berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya

pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting aktual

yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya

khususnya pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pemerintah Kabupaten Subang harus menetapkan kebijakan dan

memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat, keluarga dan

kaum perempuan untuk membentuk jati dirinya secara proposional dan

bertanggung jawab sekaligus dengan program meningkatkan SDM

masyarakat, keluarga dan termasuk perempuan, kedudukan dan peran

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. .

Secara konseptual Visi Misi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

senantiasa bermuara kepada ketercapaian kemandirian masyarakat, keluarga

dan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat,

berbangsa dan ber-negara dan sesuai pula dengan Visi Pemerintah

Kabuapten Subang tahun 2005-2025 serta Visi Pemerintah Kabupaten Subang

dari Bupati terpilih Tahun 2014-2018, maka ditetapkan Visi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mendukung Visi

Kabupaten Subang tersebut adalah :

“Terwujudnya Desa yang maju dan mandiri melalui Peningkatan

Pengelolaan Pemerintahan Desa yang baik dan Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Tahun 2023”.


Desa yang maju adalah “ Desa yang modern yang mampu melaksanakan

tugas dan fungsinya lebih baik dari sebelumnya dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat desa.

Mandiri adalah “ Sikap dan kondisi Pemerintahan Desa dan Masyarakat

Desa yang tahu, mau, mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju

dengan mengandalkan kekuatan sendiri”

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik adalah “ Pengelolaan

Pemerintahan yang terencana pada kaidah- kaidah hukum yang berlaku

baik yang sudah ditetapkan pusat, provinsi, kabupaten maupun hasil

keputusan masyarakat di tingkat desa sehingga bisa menjalakan tugas

secara efektif dan efesien.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat adalah “ Upaya – upaya yang

dilakukan masyarakat untuk berdaya melalui pemanfaatan kewenangan

yang dimiliki masyarakat dalam pengambilan keputusan di dalam proses

pembangunan dan untuk mendorong serta memotivasi kesadaran

masyarakat agar berperan aktif dalam kegiatan pembangunan”.

Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta

memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang

dimiliki, maka rumusan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kabupaten Subang telah ditetapkan dalam 4 (empat) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan

pemerinatahan desa;

2. Meningkatkan Peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan

Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan pengembangan social

budaya masyarakat;

3. Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat, menggali potensi

produk unggulan desa dan Keswadayaan masyarakat;


4. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya alam desa dan Pemanfaatan

Teknologi Tepat Guna.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas maka Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa Kabupaten Subang menganut dan menjungjung tinggi

nilai-nilai dasar :

A. Iman dan Takwa :

Dalam melaksanakan kegiatan semua staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Dan Desa Kabupaten Subang akan selalu mendasarinya dengan dasar

keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan menganggap

pekerjaan sebagai ibadah, amanah dan rahmat.

B. Profesionalisme :


Dan Desa bersikap dan bertindak Profesional, senantiasa melaksanakan

perubahan untuk mencapai keterampilan dan kompetensi yang lebih baik,

sesuai dengan standar yang ditetapkan.

C. Integritas yang Tinggi :


Dan Desa memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai Visi dan Misi yang

telah ditetapkan, dengan dasar ketulusan hati, kejujuran, kepribadian yang

teguh dan moral yang tinggi.

D. Kerjasama Tim :


Dan Desa akan membina kerjasama Tim yang utuh dan kompak, dengan

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme dalam

upaya pencapaian Visi dan Misi.

E. Transparan dan Akuntabel :


Dalam menyelenggarakan kegiatan semua staf Dinas Pemberdayaan

Masayarakat Dan Desa akan melaksanakan secara transparan, dapat

dipertanggung-jawabkan dan dipertanggung-gugatkan kepada masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispemdes Kabupaten Subang.

Tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai

dengan RPJMD kabupaten Subang Tahun 2014 – 2018 adalah :

1) Membangun sumber daya manusia Kabupaten Subang yang menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan

tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan

berbudaya

2) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia.

3) Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi

masyarakat

4) Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya

masyarakat.

5) Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbais pedesaan dengan

prioritas produk unggulan.

6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kondisi keluarga

yang kecil, sehat dan sejahtera.

7) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

pedesaan.

Sasaran pembangunan :

1) Meningkatnya aksesbilitas kualitas Layanan Masyarakat yang terjangkau

dan merata

2) Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

dan hak dasar manusia.

3) Meningkatnya penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat.

4) Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya

masyarakat.


5) Mengembangkan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

6) Meningkatkan pengembangan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

Pembangunan.

4.3. Strategi dan Kebijakan Dispemdes Kabupaten Subang.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan

tujuan dan sasarannya, maka untuk memperjelas cara untuk mencapai

tujuan dan sasaran tersebut melalui strategi pembangunan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa yang terdiri dari Kebijakan, Program, dan Sasaran

Program (sesuai kebijakan, program dan sasaran RPJMD Kabupaten

Subang Tahun 2014 – 2018).

Adapun strategi Dispemdes kabupaten Subang terdiri dari :

1. Kebijakan Strategi

1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis

melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa, Pengelolaaan

keuangan desa, sistem administrasi dan kelembagaan desa.

2) Memantapkan peran lembaga kemasyarakat serta pengembangan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan

melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif, inovatif

dan integratif.

3) Memantapkan sistem pendataan profil desa/ kelurahan, dalam

penyusunan perencanaan pembangunan dan kebijakan daerah.

4) Mendorong meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

menuju keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera dan

pengembangan adat budaya serta keswadayaan masyarakat.

5) Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan kinerja serta

memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan

usaha desa.


6) Mendorong permasyarakatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat

Guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam

yang berwawasan lingkungan.

2. Program Strategi

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan;

5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan;

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;

8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.


BAB IV

RENCANA STRATEGIS PERCEPATAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DESA (PROGRAM INOVATIF).

4.1. Kerangka Konseptual Pemberdayaan Masyarakat Partisipatif

Program Pemberdayaan Masyarakat Partisipatif

4.2. Strategi Pemberdayaan Desa Berbasis Partisipasi


PBAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah kita menguraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat kita

simpulkan sebagai berikut :

5.1.1. Isu-isu permasalahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Kabupaten Subang:

A. Belum terpenuhinya kebutuhan inprastruktur desa, masih

rendahnya partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat

dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal

yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program

pembangunan di desa secara baik, kurang motivasi dan


kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih

tingginnya ketergantungan masyarakat terhadap program

pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar

OPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan

kemiskinan.

B. Kelembagaan masyarakat dalam kinerjanya masih belum optimal,

kurang berkembangnya kelompok ekonomi produkstif di perdesaan,

masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat

menyediakan masalah usaha, belum bersinerginya antar

kelembagaan yg ada di perdesaan serta masih rendahnya

kapasitas kader pembangunan dan anggota kelembagaan

masyarakat.

C. Kapasitas aparatur pemerintah desa masih rendah, masih rendah

kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertipnya administrasi

desa, perlu adanya pengkajian terhadap strata desa yang layak

menjadi kelurahan dan masih banyaknya desa yang mempunyai

potensi masih rendah, klasifikasi desa hampir seluruhnya pada

kondisi pola minimal atau swadaya.

D. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang

baik, masih banyaknya desa yang belum punya kantor desa yang

layak, belum tertatanya kualitas IT yang memadai untuk menunjang

program siskeudes dan profile desa online, banyaknya desa yang

mempunyai PADes rendah.

5.1.2. Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Subang

A. Visi

“Terwujudnya Desa yang maju dan mandiri melalui Peningkatan

Pengelolaan Pemerintahan Desa yang baik dan Peningkatan Partisipasi

Masyarakat Tahun 2018”.

B. Misi :


- Meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan

pemerinatahan desa;

- Meningkatkan Peran serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa dan pengembangan

social budaya masyarakat;

- Mengembangkan Usaha Ekonomi Masyarakat, menggali potensi

produk unggulan desa dan Keswadayaan masyarakat;

- Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya alam desa dan

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

C. Tujuan :

- Membangun sumber daya manusia Kabupaten Subang yang

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, senantiasa

berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas

dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya

- Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar

manusia.

- Memantapkan penguatan kelembagaan dan pengembangan

partisipasi masyarakat

- Memantapkan pemberdayaan dan pengembangan sosial

budaya masyarakat.

- Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbais

pedesaan dengan prioritas produk unggulan.

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan

kondisi keluarga yang kecil, sehat dan sejahtera.

- Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi

tepat guna pedesaan.

5.1.3. Strategi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Perdesaan Melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa.

A. Kerangka Konseptual Pemberdayaan Masyarakat Partipatif

Diperlukan upaya memandirikan desa dengan mengopatimalkan

potensi dan sumberdaya yang ada dengan meningkatkan


kapasitas pemerintahan desa dalam melakukan pemberdayaan

masyarakat desa.

B. Strategi Pemberdayaan Desa Berbasis Partisipatif

Pemberdayaan Masyarakat desa diselenggarakan dengan

strategi partisipatif dalam korido good village governance

(kepemerintahan desa yang baik), dengan semangat

membangun diri bersama (togetherness in collective action),

penguatan modal social dalam upaya penyelenggaraan desa

membangun.

Partisipasi masyarakat akan dapat bertumbuh ketika masyarakat

merasa membutuhkan dan mempersepsi bahwa aktivitas desa

membangun adalah kebutuhan mereka, bukan kebutuhan

kepala desa atau perangkat desa.

5.2. Saran

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas maka dapat disarankan :

a. Demi kepentingan desa yang kita cintai, maka pembangunan harus disesuaikan

dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa itu sendiri.

b. Seyogyanya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

akan memberikan pedoman yang benar bagaimana dalam pembangunan itu

mampu bersifat partisipatif, transparan dan akuntabel.

c. Sudah saatnya masyarakat tidak hanya menjadi obyek pembangunan tetapi lebih

bisa berkontribusi dalam pembangunan di desa baik dalam perencanaan,

pelaksanaan pembangunan maupun pengendalian dan pemeliharaan hasil

pembangunan itu sendiri, secara aktif, mandiri dan berkesinmbungan.


DAFTAR PUSTAKA

Kartasasmita, Ginanjar (1996), Pemberdayaan Masyarakat: Konsep

Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat, Makalah.

Saparin, Sumber, Dra, 2009, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan

Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Syafiie, Inu Kencana, 2007, Ilmu Pemerintahan, Bandung: Mandar maju,

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

strategi percepatan pembangunan dan … filestandard an dan prosedur dari segi waktu, dan tepat...

Documents