strategi public relations kementerian komunikasi dan …repository.uinjkt.ac.id › dspace ›...
TRANSCRIPT
STRATEGI PUBLIC RELATIONS KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA DALAM MENGELOLA HOAX
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
Oleh
Gilang Sucahyo
Nim.11150510000098
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMUKOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019 M/1441 H
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan karya hasil asli diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya
cantumkan dengan ketentuan yang berlaku di UIN syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti hasil karya ini hasil karya orang lain
maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 31 Oktober 2019
Peneliti
Gilang Sucahyo
NIM: 11150510000098
STRATEGI PUBLIC RELATIONS KEMENTERIAN KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENGELOLA HOAX
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk
Memenuhi PersyaratanMemperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos.)
Oleh
Gilang Sucahyo
NIM: 11150510000098
Pembimbing
Dr. Ismail Cawidu, M.Si
NIP: 195610171984031001
JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2019M/1441 H
ii
ABSTRAK
GILANG SUCAHYO
Strategi Public RelationsKementerian Komunikasi dan Informatika
dalam mengelola Hoax
Perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan seseorang
untuk saling terhubung dan berinteraksi, terlebih adanya media masa cyber
atau media online. Namun, kemudahan media dan masyarakat dalam
mendapatkan informasi semakin besar peluang terpapar informasi yang
tidak benar atau Hoax. Berdasarkan temuan kominfo terdapat 1.731 Hoax
sejak bulan Agustus 2018 hingga April 2019 yang sudah teridentifikasi
oleh kominfo. Dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk
mengetahui bagaimana strategi pengelolaan Hoaxyang dilakukan Public
Relations kominfo? Hambatan dan solusi apa yang dilakukan dalam
mengelola Hoax?
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
paradigma konstruktivis. Adapun metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan
kejadian pada saat atau kejadian pada masa lampau. Pengumpulan data
dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dengan
narasumber.
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori
Strategi Public Relations Ronald D. Smith. Beberapa tahapan yang
digunakan peneliti untuk membantu menjawab masalah dalam penelitian
ini, yaitu: Formative Research, Strategy, Tactics, Evaluative Research.
Dari hasil penelitian yang didapat, diketahui bahwa strategi Public
Relations Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengelola
Hoaxberlandaskan atas dasar Inpres No 09 tahun 2015 tentang
Pengelolaan Komunikasi Publik. Dalam pengelolaannya berdasarkan teori
strategi Public Relations Ronald D. Smith yang dibagi kedalam empat
tahapan, yaituFormative Research, Strategy, Tactics, Evaluative Research.
Pada tahap strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan
tiga metode, dengan menggunakan UU No 11 tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27, 28 dan 29, mengontrol
media dilakukan dengan mesin Pengais Konten Internet negatif atau AIS
untuk media online dan seacra manual memantau media cetak, serta
melakukan literasi Digital kepada masyarakat.
Hambatan dan solusi yang dilakukan Kementerian Komunikasi
dan Informatika adalah sebagai berikut. Masih mudahnya masyarakat
terprovokasi oleh kabar yang belum jelas kebenarannya, solusi yang
dilakukan Kominfo yaitu dengan leterasi Digital agar minimal masyarakat
dapat mengidentifikasi informasi yang didapat. Edukasi digital juga masih
terpusat di tingkat kementerian, untuk itu Kominfo membuat program
iii
bersama dengan Pemda setempat agar lebih merata literasi yang diberikan.
Cakupan materi yang literasi digital yang luas menyebabkan pola
pendekatan bersifat reaktif, untuk itu setiap tahun dibuat lebih khusus
untuk setiap daerah agar lebih terfokus permasalahan apa yang sedang
hangat di daerah tersebut.
Kata kunci: Public Relations, Kominfo, Hoax
iv
ABSTRACT
GILANG SUCAHYO
The Public Relations Strategy of the Ministry of Communication and
Information in managing the Hoax
The development of technology is now very easy for someone to
connect and interact with each other, especially the existence of cyber
media or online media. However, the ease of the media and the public in
getting information increases the chance of being exposed to incorrect
information or Hoaxes. Based on the findings of the Ministry of
Communication and Information, there were 1,731 Hoaxs from August
2018 to April 2019 which had been identified by the Ministry of
Communication and Information. From these problems researchers are
interested in knowing how the Hoax management strategy is carried out
by the Ministry of Communication and Informatics? What are the
obstacles and solutions to managing a Hoax?
This study uses a qualitative approach with a constructivist
paradigm. The method used in this research is descriptive research that
describes the events at the time or events in the past. Data collection in
this study used observation techniques, interviews with informants.
The theory used in the study is Ronald D. Smith's Public Relations
Strategy theory. Several stages are used by researchers to help answer the
problem in this study, namely: Formative Research, Strategy, Tactics,
Evaluative Research.
From the research results obtained, it is known that the Public
Relations strategy of the Ministry of Communication and Information in
managing Hoax is based on Presidential Instruction No. 09 of 2015
concerning Management of Public Communication. In its management
based on Ronald D. Smith's Public Relations strategy theory which is
divided into four stages, namely Formative Research, Strategy, Tactics,
Evaluative Research. At the strategic stage the Ministry of
Communication and Information used three methods, using Law No.
11/2008 on Information and Electronic Transactions Articles 27, 28 and
29, controlling the media is carried out with a negative Internet Content
Scanning machine or AIS for online media and manually monitoring print
media. , as well as carrying out digital literacy to the public.
The obstacles and solutions by the Ministry of Communication and
Information is. It is still easy for people to be provoked by news with
unclear truth, the solution made by Kominfo is Digital eruption so that at
least the community can identify the information obtained. Digital
education is also still centered at the ministry level, for this reason, the
Ministry of Communication and Informatics made a joint program with
the local government to provide more even literacy. The wide range of
v
digital literacy material causes reactive approach patterns, for that every
year is made more specific to each region to be more focused on what
problems are hot in the area.
Keywords: Public Relations, Communication and Information, Hoax
vi
KATA PENGANTAR
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta‟ala yang
telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis akhirnya dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul Strategi Public
RelationsKementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengelola
Hoaxuntuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial dari
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Tidak lupa
sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad
Shollallahu „Alaihi wa Sallam yang menjadi suri tauladan bagi seluruh
umatnya.
Selama proses penyelesaian skripsi ini, tentulah penulis
menemukan hambatan dan rasa putus asa. Bersyukur, atas rahmat dan
kebesaran Allah Subhanahu wa Ta‟ala, penulis diberikan orang-orang
yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungan dengan ikhlas ikut
serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik moril maupun
materil. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan
terimkasih kepada:
1. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Suparto,
M.Ed., Ph.D., Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Siti
Napsiyah, S.Ag, BSW. MSW., Wakil Dekan II Bidang
Administrasi Umum Dr. Sihabudin Noor, M.Ag., serta Wakil
Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dr. Cecep Castrawijaya,
M.A.
2. Ketua Program Studi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran
Islam, Dr. Armawati Arbi, M.Si., serta Sekretaris Program
vii
Studi Jurusan komunikasi dan Penyiaran Islam, Dr. Edi Amin,
M.A.
3. Bapak Drs. Wahidin Saputra, MAsebagai Dosen Penasihat
Akademik yang telah banyak membantu mengarahkan seluruh
mahasiswa/i yang terbaik untuk perkuliahan dan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Dosen Pembimbing skripsi Bapak Dr.
Ismail Cawidu, M.Si. yang telah sabar membimbing dan
mengarahkan hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan
banyak ilmu yang bermanfaat dan pengajaran kepada penulis
semasa kuliah.
6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan Fakultas Ilmu
Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
7. Bapak Ferdinandus Setu selaku Plt Kepala Biro Humas
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terima kasih telah
memberikan waktu dan kesempatan yang diberikan kepada
penulis sehinga dapat melakukan penelitian.
8. Ibu Annisa Bonita selaku Staf Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika divisi Media Sosial, yang telah
memberikan kesempatan waktu kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Taufik Kristolo dan Ibu
Suminarti yang telah mencurahkan kasih sayangnya baik
berupa dukungan moril serta materil. Tiada tutur kata selain
terima kasih kepada kalian. Teriring doa dan kasih sayang yang
tak pernah putus untuk-mu.
viii
10. Teman-teman KPI angkatan 2015, KPI C serta teman-teman
KKN tersayang.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang
secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam
menyelesaikan skripsi ini.
Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk
itu, sangat diperlukan kritik dan saran yang membangun bagi
penulis.Akhir kata, semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat
bagi penulis dan orang lain.
Wassalamualaikum, Wr. Wb.
Jakarta, 31 Oktober 2019
Penulis
Gilang Sucahyo
ix
DAFTAR ISI
ABSTRAK ........................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ....................................................................... vi
DAFTAR ISI ...................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR ......................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................ 1
B. Identifikasi Masalah ........................................................ 7
C. Batasan dan Rumusan Masalah ....................................... 8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian. ...................................... 8
E. Metodologi Penelitian ..................................................... 9
F. Tinjauan Pustaka ........................................................... 14
G. Sistematika Penulisan .................................................... 17
BAB II LANDASAN TEORI .......................................................... 19
A. Strategi Public Relations ............................................... 19
1 Pengertian dan Tahapan Strategi .............................. 19
2 Public Relations ........................................................ 21
3 Strategi Public Relations .......................................... 27
4 Media Massa dan Public Relations. ......................... 31
B. Isu .................................................................................. 33
1. Pengertian Isu ........................................................... 33
2. Tahapan Isu............................................................... 35
3. Manajemen Isu ......................................................... 36
4. Proses manajemen Isu .............................................. 37
C. Hoax .............................................................................. 40
1. Pengertian Hoax ....................................................... 40
2. Jenis-jenis Hoax ........................................................ 41
3. Hukum Berita Hoax .................................................. 41
x
4. Ciri-ciri Hoax ............................................................ 44
D. Kerangka Pemikiran ..................................................... .45
BAB III GAMBARAN UMUM ....................................................... 46
A. Latar Belakang Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia. ................................... 46
B. Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan
Informatika RepublikIndonesia. .................................... 50
C. Tugas-Tugas dan Fungsi
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia ........................................................ 51
D. Program Kerja Public Relations Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia ........ 52
E. Struktur Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia .................................... 53
BAB IV DATA DAN TEMUAN PENELITIAN ............................ 54
A. Strategi Public RelationsKOMINFO dalam
mengelola Hoax ............................................................. 54
B. Deskripsi mengenai hambatan dan solusi yang diberikan
oleh KOMINFO ........................................................... 64
BAB V PEMBAHASAN .................................................................. .66
A. Strategi Public RelationsKOMINFO dalam
mengelola Hoax. ............................................................ 66
B. Deskripsi mengenai hambatan dan solusi yang diberikan
oleh KOMINFO ............................................................ 83
BAB VI PENUTUP ........................................................................... 89
A. Kesimpulan .................................................................... 89
B. Saran .............................................................................. 91
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................... 92
LAMPIRAN
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1 Alur tahapan dalammesin AIS ............................................ 59
Gambar 4.2 Temuan isu Hoax ................................................................ 60
Gambar 4.3 Rincian Temuan Hoax............................................ ............ 60
Gambar 4.4Profil Responden Survey Mastel ......................................... 62
Gambar 4.5 Pemahaman Masyarakat Indonesia terhadap Hoax ............ 62
Gambar 4.6 Saluran penyebaran berita Hoax ......................................... 63
Gambar 5.1 Peta sebaran literasi digital ................................................ 74
Gambar 5.2 Pemberitaan Kumparan setelah mendapat klarifikasi......... 76
Gambar 5.3 Pemberitaan Tribunnews setelah mendapat Klarifikasi ..... 77
Gambar 5.4 Website Kominfo ................................................................ 77
Gambar 5.5 Chanel Youtube Kominfo .................................................... 78
Gambar 5.6 Instagram Kominfo Miss Lambe Hoax .............................. 80
Gambar 5.7 Twitter Kominfo. ................................................................ 80
Gambar 5.8 Twitter Kominfo aduan konten ........................................... 81
Gambar 5.9 Facebook Kominfo ............................................................. 81
Gambar 5.10 Informasi HoaxTsunami di Tampanuli ............................. 82
Gambar 5.11Seminar Literasi Digital Kominfo & Mafindo .................. 85
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkembangan teknologi saat ini yang dapat memudahkan
seseorang untuk saling terhubung dan berinteraksi, terlebih adanya
media masa Cyber atau media online seperti Twitter, Instagram,
Facebook, artikel dan Youtube siapapun dan kapanpun dapat dengan
mudah dan cepat tanpa menganal jarak dan waktu untuk mengakses
semua berita dari berbagai macam kanal digital mulai dari berita
sosial, ekonomi, budaya dan agama dan lain sebagainya.
Media massa digunakan PR dan humas pemerintah sebagai alat
menyampaikan informasi yang menyangkut tentang kebijaksanaan,
tindakan tindakan serta tugas – tugas atau kewajiban pemerintah. Hal
ini pun sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Dimock dan
Koening yang dikutip oleh Rosady Ruslan, bahwa humas pemerintah
harus mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta
mengajak masyarakat ikut berpartisipasi melaksanakan program –
program pembangunan, serta menjaga stabilitas dan keamanan
nasional.1
Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi, dan informatika
dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas,
Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan
beberapa fungsi : (1) Seperti perumusan, penetapan kebijakan di
bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
1Rosady Ruslan, Manajemen humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi
edisirevisi,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.324.
2
Penyelenggaraan pos dan informatika, pengelolaan informasi dan
komunikasi publik. (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan
sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos
dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan
informasi dan komunikasi publik. (3) Pelaksanaan bimbingan teknis
dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya perangkat
pos dan informatika. (4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika. (5)
Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur
organisasi di lingkungan Kementerian komunikasi dan informatika. (6)
Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan
Kementerian komunikasi dan informatika. (7) pengelolaan barang
milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian
komunikasi dan informatika. (8) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di
lingkungan Kementerian komunikasi dan informatika.2
Dengan banyaknya media saat ini, sangat mudah bagi
masyarakat untuk mendapatkan berita – berita yang berkembang,
namun sayangnya berita yang beredar di masyarakat tidak semuanya
benar dan tervalidasi keasliannya, ditambah perkembangan teknologi
komunikasi saat ini seperti media sosial yang berbahaya dapat
menggiring opini masyarakat pada yang tidak benar. Selain itu sisi
buruk dari media sosial yaitu dapat membuat seseorang
ketergantungan terhadap teknologi.
Dikarenakan kehadiran media sosial mampu membantu
seseorang untuk mendapatkan informasi dan segala bidang karena
sifatnya cepat diakses. Media sosial merupakan suatu sarana
2https://kominfo.go.id/tugas-dan-fungsi. Diakses pada tanggal 8 Februari 2019
Pukul 14.52 WIB.
3
komunikasi yang digunakan oleh sekelompok orang untuk bertukar
informasi. Terdapat enam kategori besar dalam pembagian media
sosial, yaitu media jejaring sosial (social networking), jurnal online
(blog), jurnal online sederhana (micro-blogging), media berbagi
(media sharing) penanda sosial (social bookmarking), dan media
konten bersama atau Wiki.3
Perkembangan teknologi yang semakin meningkat, dapat juga
memunculkan kejahatan di media, diesebabkan oleh sarana media
komunikasi yang dijadikan sebagai pertukaran informasi membuat
segenap orang memanfaatkannya yaitu dengan melakukan kejahatan.
Salah satunya yaitu menyebarkan informasi sesuai dengan opininya
tanpa mengetahui fakta sesungguhnya atau dapat disebut juga
denganHoax. Survey wabah Hoaxnasional 2019 yang dilakukan oleh
lembaga MASTEL (Masyarakat Telekomunikasi Indonesia) apa yang
menyebabkan orang sulit memerikasa berita heboh yang beredar di
luar sana. Dari 941 responden sebanyak 56,2% karena internetya
lambat, 27,4% karena tidak tahu caranya dan 16,4% tidak mempunyai
akses internet.4
Cukup banyak informasi atau berita Hoax, berdasarkan temuan
Kominfo ujar Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan
Informatika Ferdinandus Setu memaparkan temuan Hoaxyang
terhitung dari Dari total 1.731 hoax sejak Agustus 2018 hingga April
2019 yang diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi oleh Tim AIS
Kominfo, hoaxkategori politik mendominasi di angka 620 item hoax.
Disusul 210 hoaxkategori pemerintahan, 200 hoax kategori kesehatan,
3Rulli Nasrullah, Media sosial (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), h.9.
4https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/. Diakses pada tanggal 30
Agustus 2019 Pukul 15.32 WIB
4
159 hoax terkait fitnah, 113 hoax terkait kejahatan dan sisanya hoax
terkait isu agama, bencana alam, mitos, internasional dan isu lainnya.5
Ada beberapa larangan terkait penyebaran konten negatif di
media sosial, khususnya pada informasi Hoaxatau berita bohong,
larangannya adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
untuk penyebaran berita bohong yang merugikan dan bernuansa bias
atau bahkan menjurus pada SARA, serta ditujukan untuk mengancam
seseorang secara pribadi masuk pada pasal 28 dan 29 dari UU ITE.6
Adapun isu Hoax yang sempat heboh beredar di masyarkat
terkait dengan isu Tenaga kerja Asing, dikeluarkan melalui media
sosial Facebook milik Lamberth Lerebulan pada Kamis 25 Januari
2019yang memperlihatkan ribuan pekerja di Morowali, Sulawesi
Tenggara ini demo akibat menolak adanya pekerja Asing yang
bekerja di Morowali. Video tersebut juga dibekali dengan narasi
“Puluhan ribu, ratusan ribu bahkan, banyak banget. Pekerja
Chinanya membludak. Membahayakan subhanallah," kata seseorang
dalam video tersebut. Namun dalam faktanya diberitakan pada
Liputan6.com dengan judul “Moeldoko: Demo buruh tolak TKA
China di Morowali Hoax” pada 25 januari 2019. Kepala staff Presiden
Moeldoko memastikan unjuk rasa buruh di Morowali, Sulawesi
Tenggara pada Kamis 24 Januari 2019 bukan aksi penolakan pekerja
asing asal Thiongkok China. Sebaran berita-berita tersebut yang
banyaknya bisa merubah presepsi masyarakat kebanyakan dan
5https://kominfo.go.id/content/detail/18440/temuan-kominfo-hoax-paling-banyak-
beredar-di-april-2019/0/sorotan_media, Diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 Pukul
15.40 WIB
6Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang infoemasi dan
transaksi elektronik, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 Pukul 18.00 WIB
5
berkurangnya kepercayaan pada pemerintah akibat berita Hoax
beredar di masyarakat.
Sebelumnya pada April 2018 Kompas melalui portal media
online mereka memberitakan bahwa menurut wakil ketua komisi V
DPR Sigit Sosiantomo perpres Tenaga Kerja Asing berpotensi langgar
UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Seperti diketahui para pekerja tersebut melanggar perizinan, soal
status izin sebagai manajer kenyataanya sebagai tenaga kerja kasar di
lapangan, padahal jika dlihat bunyi UU No 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan secara tegas mengatur penggunaan tenaga kerja asing
dibolehkan asalakan ada alih teknologi dan aloh keahlian, dan ini pun
menjadi keyakinan pemerintah. Karena hal tersebut membuat para
pekerja lokal menjadi was-was yang ditakutkan akan memakan
lapangan pekerjaan mereka bagi yang bekerja di lapangan. Berita atau
isu yang terkait dengan Tenaga Kerja Asing sudah sangat santer
terdengar dan lama sekali beberapa tahun belakangan hingga saat ini
semakin kuat karena adanya pemilu.
Kemudian Hoaxyang sempat beredar di masyarakat dalam
sebuah postingan di Facebook milik Ali Ibrahim yang diunggah pada
27 Januari 2019 di sebuah supermarket Malaysia, menyebutkan
bahwa kuaci yang cukup terkenal ini berada di dalam foto tersebut
tidak Halal dikarenakan direbus dengan tulang babi. Postingan
tersebut juga sudah dibagikan sebanyak 3.446 kali dan disukai 196
serta 32 komentar. Tidak lama kemudian terdapat postingan serupa
yang diunggah oleh Bayu Montana pada 8 Februari 2019 yang
menyebutkan keterangan serupa dengan Ali. Setelah cekfakta yang
sebenarnya berdasarkan pemberitaan di Liputan6.com, label Non-
Halal yang terlihat dalam foto tersebut tidak jelas mengacu pada
6
produk yang mana, karena di sekitar produk kuacipun ada banyak
produk lainnya. Produk kuaci yang dicurigai di foto tersebutpun sudah
mendapat label halal dari sijil pengesahan Halal Malaysia.7
Disatu sisi, cepatnya sebaran informasi yang diperoleh dapat
mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi. Disisi lain,
kemudahan media dalam menyebarkan informasi kepada khalayak
harus juga diimbangi dengan data yang akurat serta di sosialisasiakan
oleh pemerintah pemerintah ke publik secara cepat, sehingga
informasi yang didapatkan masyarakat menjadi berimbang. Suatu
berita sangatlah berkembang dengan sangat cepat dengan melalui
media online saat ini. Hal tersebut menjadi tantangan yang harus
dilaksanakan bagi Public Relations Kementerian Komunikasi dan
Informatika.
Keberhasilan atau kegagalanya dalam menangani suatu kasus
berita yang berkembang di masyarakat tergantung dari bagaimana PR
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatasi masalah
tersebut. Public Relations Kementerian Komunikasi dan Informatika
harus melakukan strategi dalam mengatasi Isu-isu yang terjadi di
masyarakat di media online sehingga tidak menjadi berkembang lebih
jauh dan berdampak besar bagi masyarakat.
Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam bentuk penelitian
yang berjudul “Strategi Public RelationsKementerian Komunikasi
dan Informatika Republik Indonesia dalam mengelola Hoax”
B. Identifikasi Masalah
7https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3894992/cek-fakta-beredar-foto-kuaci-
tidak-halal-di-malaysia-faktanya, Diakses pada tanggal 30 Agustus 2019 Pukul 19.00
WIB
7
Berdasarkan dari pemaparan latar belakang yang telah
dijabarkan di atas, Penulis mengidentifikasi beberapa point penting
yaitu:
Pertama, Sifat media yang kritis dan dengan mudahnya akses
media untuk menyebarluaskan informasi mengakibatkan media
memiliki kemampuan membangun opini masyarakat terhadap apa
yang diberitakan di media, khususnya media online yang peluang
besarnya terdapat unsur negatif terhadap kebijakan pemerintah,
terlebih apabila berita-berita yang dimuat dalam media tersebut
mengandung tendensi atau narasi yang negatif.
Kedua, peran Public Relations Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia diharapkan memberikan pemahaman
kepada masyarakat berdasarkan data dan fakta yang benar terkait
berita-berita yang beredar di masyarakat.Sebagaimana diamanatkan di
dalam Inpres No 09 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi
publik sebagai penyusun narasi tunggal pemerintah dalam
mengimbangi penggiringan opini negatif di media massa dan media
sosial. Diharapkannya dapat memberikan pemahaman kepada
masyarakat berdasarkan sudut pandang pemerintah yang sudah pasti
terbukti kebenarannya sehingga yang ingin dicapai adalah
kesepahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Ketiga, kurangnya pengawasan terhadap berita yang
dikeluarkan media online, seperti yang dapat kita lihat dengan berita-
berita yang bermunculan tersebut dapat menggiring opini masyarakat
dengan leluasa beredar, dikarenakan kurannya pengawasan atau
tindakan tegas yang diberikan pemerintah terhadap berita tersebut.
8
C. Batasan dan Rumusan Masalah
1. Batasan Masalah
Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terarah dan
fokus, maka penulis membatasi kajian ini pada strategi Public
Relations yang diterapkan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam mengelola Hoax.
Dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika
dalam mengelola Hoax serta melalui media apa saja Public
Relations Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan
strategi terhadap isu yang berkembang di masyarakat.
2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti
adalah:
1. Bagaimana Strategi Public RelationsKementerian Komunikasi
dan Informatika dalam mengelola Hoax?
2. Apa hambatan dan solusiyang dilakukan Public Relations
KOMINFO dalam mengelola Hoax?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini mempunyai tujuan diantaranya:
a. Untuk mengetahui strategi Public Relations Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam
mengelola Hoax dan Strategi apa saja untuk mengatasi hal
tersebut.
b. Untuk mengetahui hambatan sertasolusi apa saja yang
dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
dalam mengelola Hoax.
9
2. Penelitian ini memiliki manfaat, diantaranya:
a. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan
ilmiah maupun refrensi dengan pengembangan ilmu
komunikasi, khususnya pada kajian Public Relations.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dengan menyumbang ilmu
pengetahuan bagi mahasiswa jurusan Komunikasi dan
penyiaran Islam, serta memberikan kontribusi yang positif
dalam perkembangan studi tentang Public Relations. Juga
dapat membantu Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi.
c. Manfaat Sosial
Diharapkan membuat masyarakat dapat mengetahui
strategi yang digunakan Public Relations pemerintah,
dalam upaya-upaya penciptaan komunikasi yang baik
sehingga saling paham antara pemerintah dan masyarakat.
E. Metodologi Penelitian
1. Paradigma penelitian
Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami
kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam
sosialisasi para penganut dan praktisnya. Paradigma menunjukkan
pada mereka apa yang penting, absah dan masuk akal. Paradigma
juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisnya apa yang
harus dilakukan tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial
10
atau epitemologis yang panjang.8Paradigma tersebut menyatakan
bahwa individu harus disaring melalui cara pandang orang
terhadap realitas tersebut.
Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai
pedoman proses pelaksanaan penelitian ini. Menurut Guba
konstruktivisme menunjukan adanya realitas dari hasil konstruksi
kemampuana berpikir seseorang, yang artinya sebuah realitas
terbentuk melalui sebuah pemikiran manusia. Konstruktivisme
bersifat tidak tetap atau selalu berkembang, diibaratkan seperti
fasilitator yang menjembatani keragaman sikap dan pandangan
pelaku sosial. Tujuannya adalah untuk menyusun kembali
(rekonstruksi), kemudian menjabarkan seluruh realitas sosial
melalui dialog antar peneliti dan diteliti. 9
2. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kualitatif
yang sumber datanya diperoleh dari hasil wawancara dengan
narasumber dan dijelasakan dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini
bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
Public Relations KOMINFO (Kementerian Komunikasi dan
Infomatika) Republik Indonesia misalnya perilaku, presepsi,
motivasi, tindakan dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.10
8Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja
Rosdakaya, 2003), h.9. 9Elvinaro Ardianto dan Bambang Q Anes, Filsafat Ilmu Komunikasi (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 2007), h.158. 10
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) (Bandung:
Remaja Rosdakarya Offset, 2014), h.6.
11
3. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Public Relations
KOMINFO (Kementerian Komunikasi dan Infomatika) dan objek
penelitiannya Strategi Public Relations KOMINFO (Kementerian
Komunikasi dan Infomatika) Republik Indonesia dalam mengelola
Hoax.
4. Tempat Penelitian
Penulis melakukan penelitian ini di Kementerian
Komunikasi dan Infomatika (KOMINFO) Jl. Medan Merdeka
Barat No. 9 Jakarta Pusat.
5. Teknik Pengumpulan Data
Pada teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian ini tentunya berpatokan pada kebutuhan analisa. Adapun
metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:
a. Observasi
Merupakan pengamatan dan pencatatan sesuatu
objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki.
Observasi ini dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin
dapat diulang.11
Adapun beberapa bentuk oservasi
yaitu, observasi partisipasi, obsevasi tidak terstruktur
dan observasi kelompok tidak terstruktur. Dalam hal
ini peneliti menggunakan teknik obserasi partisipasi
pasif.
11
Sukandarrumidi, Metodoloi Penulisan: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula ,
(Yoyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), h.69.
12
Partisipasi pasif ialah pengumpulan data melalui
observasi terhadap objek pengamatan dengan langsung
bersama merasakan dalam akrtivitas kehidupan objek
pengamat, sedangkan observasi partisipasi pasif adalah
dimana peneliti dalam kegiatan pengamatanya tidak
terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
para pelaku yang diamatinya. Peneliti menggunakan
observasi ini karena dengan pengamatan,
memungkinkan untuk mengetahui keadaan sebenarnya
dan menghindari kesalahan data.
Observasi ini akan difokuskan pada aktivitas rutin
pengelola internal pusat dan pengelola eksternal yaitu
Kepala Plt Biro Humas Komifo serta stafnya dalam
menjalakan kerjanya. Observasi dilakukan selama
proses penyusunan penelitian ini berlangsung dengan
mengikuti aktivitas kerja Public Relations Kominfo
dalam mengelola Hoax.
b. Wawancara
Tahap pertama dari pengumpulan data penelitian
adalah dengan melakukan wawancara kepada beberapa
narasumber, dimulai dari Kepala Ptl Biro Humas, staf
media sosial Kominfo serta pakar atau pengamat.
wawancara peneliti menggunakan wawacara secara
mendalam, dengan melalui tanya jawab ini dengan
berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan langsung
baik dengan menggunkan atau tanpa pedoman
wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada
narasumber yang berhubungan dan menguasai tema
13
yang relevan dengan substansi utama penelitian agar
mendapatkan data yang lengkap dan juga mendalam.
c. Dokumentasi
Pada bagian dokumentasi ini merupakan salah satu
instrumen pengumpulan data yang sering digunakan
berbagai metode dalam pengumpulan data, dimana
pelengkap dari penggunaan metode observasi dan
wawancara. Kemudian menjadi bukti penguat dari hasil
penelitian.
6. Teknik Analisis Data
Kemudian setelah mengamati dan mendapatkan berbagai
data yang dibutuhkan, selanjutnya melakukan analisis data, dimana
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta
dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam
kategori, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun
kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami
oleh diri sendiri maupun orang lain.12
Secara ringkas dalam menganalisa data penulisan
melakukan tiga tahapan analisa menurut Miles dan Huberman
yaitu reduksi data (datareduction), paparan data (data display), dan
penarikan kesimpulan (conclusion).13
Analis data ini dillakukan
secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlansung,
artinya kegiatan tersebut dapat dilakukan selama dan sesudah
12
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Alfabeta, 2010), h.89. 13
Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi
Aksara,2013), h. 209.
14
pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara,
dokumentasi.
F. Tinjauan Kajian Terdahulu
Tabel 1.1
Tinjauan Kajian Terdahulu
NO Peneliti Judul Penelitian Isi Penelitian Perbedaan
1
Mutiara lestari
(11130510000
72)
UIN Syarif
Hidayatullah
Jakarta
Strategi Public
Relations Badan
penyelenggara
jminan Sosial
(BPJS)
Kesehatan pusat
dalam
membangun
citra
perusahaan.
Penelitian
tersebut bertujuan
untuk mengetahui
strategi apa yang
dilakukan oleh
Public Relations
untuk
membangun citra
perusahaan BPJS
yang sebulmnya
adalah PT. Akses
untuk
mensosialisasikan
perubahan
program dan
prosedur yang
baru pada
masyarakat.
Kemudian untuk
Bertujuan
untuk
mengetaui
dari sisi
bagaimana
cara dari
Strategi
Public
Relations
Kominfo
untuk
mengelola
Hoax dan
solusi apa
yang
dilakukan
Public
Relations
Kominfo
dalam
mengelola
15
mengetahui
bagaimana
strategi yang
digunakan serta
apa saja langkah-
langkah yang
dilakukan Public
Relations dalam
menjalankan
strategi dengan
menggunakan
teori Strategi
Public Relations
dari Rosady
Ruslan dan teori
citra menurut
Frank Jefkins.
Hoax.
Teori
yang
digunakan
mengguna
kan teori
Staregi
Public
Relations
dari
Ronald D.
Smith
2 Nurul Hidayat
(11130510002
19)
UIN Syarif
Hidayatullah
Jakarta
Strategi Public
Relations Bank
Indonesia dalam
menanggapi isu
logo palu arit
pada pecahan
rupiah tahun
emisi 2016.
Penelitian ini
bertujuan untuk
mengetahui
tanggapan apa
yang diberikan
oleh Public
Relations Bank
Indonesia terkait
isu dari Palu arit
pada pecahan
Rupiah Tahun
Mengguna
kan Teori
yang sama
yaitu
Strategi
Public
Relations
dari
Ronald D.
Smith,
namun
16
Emisi 2016
menggunakan
Teori dari Ronald
D. Smith Strategi
Public Relations
dan Manajemen
isu Regester &
Larkin.
yang
membeda
kan adalah
hasil yang
didapat
yaitu
peneliti
mendapat
kan
bagaimana
cara
Kominfo
dalam
mengelola
Hoax
menggunk
an teori
Ronald D.
Smith
tersebut.
3 Ayu Utami
(11130510000
55)
UIN Syarif
Hidayatullah
Jakarta
Strategi Public
Relations
Kantor staf
Presiden
Republik
Indonesia dalam
mengelola isu
keagamaan di
Penelitian ini
bertujuan untuk
mengetahui
bagaimana
Strategi Public
Relations dari
Kantor Staf
Khusus Presiden
menggunk
an teori
Ronald D.
Smith
untuk
mengetah
ui
bagaimana
17
media massa. Republik
Indonesia dalam
mengelola isu
Keagamaan di
media massa dan
melalui Platform
apa saja yang
digunakan oleh
kantor Staf
Presiden
Republik
Indonesia dalam
menghadapi Isu
keagamaan. Teori
yang digunakan
adalah Public
Relations.
strategi
dari
Public
relations
Kominfo
dalam
mengelola
Hoax.
G. Sistematika Penulisan
Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, berikut
pemaparan jelasnya sebagai berikut:
1. BAB 1 Pendahuluan
Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah,
pembahasan dan perumusan masalah, tujuan serta manfaat
penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka dan
sistematika penulisan.
18
2. BAB II Landasan Teori
Pada bab ini bagaimana menguraikan tentang pengertian
strategi selanjutnya membahas mengenai strategi Public
Relations, media massa dan Public Relations, isu dan Hoax.
3. BAB III Gambaran Umum
Pada bab ini terdiri dari sejarah, visi serta misi,
perkembangan dan struktur organisasi, kedudukan dan fungsi,
struktur bidang Public Relations KOMINFO (Kementerian
Komunikasi dan Infomatika) Republik Indonesia.
4. BAB IV Data dan Temuan Penelitian
Dalam bab ini membahas uraian terkait dengan data dan
temuan penelitian, menjelaskan uraian data temuan dalam
mengelola Hoax
5. BAB V Pembahasan
Pada bab ini berisi uraian yang mengaitkan latar belakang
masalah, teori dan rumusan teori baru dari penelitian.
6. BAB VI Penutup
Pada bab ini peneliti akan menejelaskan kesimpulan dan
saran.
19
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Strategi Public Relations
1. Pengertian dan TahapanStrategi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disebutkan
bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber
daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di
perang dan damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan
untuk mencapai sasaran khusus.1
Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang
artinya berati “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena.
Selain itu juga kata strategi diartikan sebagai seni berperang. Pada
awalnya strategi digunakan dalam dunia militer, yaitu memenangkan
suatu peperangan. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema
untuk mencapai sasaran dituju2.
Sandra Oliver dalam bukunya strategy public relation
mendefinisikan strategi sebagai sebuah cara untuk mencapai sebuah
hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi,
ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi
kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Dia juga
menggambarkan, strategi adalah jalan yang dipilih organisasi untuk
diikuti dalam mencapai misinya.3
Adapun definisi menurut pakar ilmu komunikasi, Onong
Uchyana Effendy, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan
1Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2005), edisi ketiga, h.1092. 2Komarudin, Ensiklopedi Manajemen, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), Cet ke-1,
h.539. 3Sandra oliver, Strategi Public Relation, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.2.
20
(planning) dan menejemen (management) untuk mencapai suatu
tujuan tersebut. Strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan saja yang
hanya menunjukkan arah saja melaikan harus mampu menunjukkan
bagaimana taktik operasionalnya.4
Dalam buku Perencanaan dan Strategi Komnikasi, Hafied
Cangara mendefinsikan strategi adalah oknsep militer yang bisa
diartikan sebagai seni perang para jendral (The Art of General), atau
suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan.5
Dari beberapa definisi yang ditunjukkan di atas, terlihat
sangat jelas kesamaan antara satu definisi dengan definisi lainnya.
Para ahli pada intinya menjelaskan bahwa strategi adalah rencana
atau sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan dengan teratur.
Strategi bukan hanya sekedar planning saja, strategi juga
menunjukkan bagaimana mengimplementasikan langkah-langkah
yang akan dituju sehingga tercapai dengan mudah.
Menurut Fred R. David, strategi tidak cukup hanya formulasi
strategi dan implementasi terhadap strategi tersebut melainkan
dalam strategi juga dibutuhkan evaluasi terhadap strategi yang telah
dilakukan berhasil atau tidak. Ada tiga tahapan strategi6, yaitu:
a. Formulasi strategi (strategy formulation)
Langkah pertama yang dilakukan adalah merumuskan
strategi yang akan dilakukan. Sudah termasuk di dalamnya
adalah pembagian tujuan, mengidentifikasi peluang dan
ancaman eksternal, menentukan kekuatan dan kelemahan secara
4Onong Uchyana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 1992), h.32. 5Hafied Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi ,(Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2013), h. 64. 6Fred R. David, Manajemen Strategi, alih bahasa Novita Puspitasari dan Liza
Nurbani Puspitasari (Jakarta: Salemba Empat, 2015), h.4.
21
internal, menetapkan suatu objektifitas, memulai strategi
alternatif dan memilih strategi untuk dilaksanakan.
b. Implementasi Strategi (strategy implementation)
Implementasi strategi sering juga disebut “tahapan aksi”
dari manajemen strategi. Mengimplementasikan strategi artinya
memobilisasi tenaga organisasi atau lembaga untuk mengubah
strategi yang diformulasikan ke dalam tindakan.
c. Evaluasi strategi (strategy evaluation)
Tahapan akhir dari strategi adalah evaluasi strategi.
Evaluasi strategi diperlukan untuk keberlangsungan organisasi.
Evaluasi strategi memiliki tiga aktivis dasar yaitu memeriksa
dasar strategi organisasi atau lembaga, membandingkan hasil
yang diharapkan dengan hasil aktual, dan mengambil tindakan
koreksi untuk memastikan kerja sesuai rencana.
2. Public Relations
a. Pengertian Public Relations
Public Relations jika diartikan dengan secara universal
adalah “Public” mempunyai arti sekelompok orang yang
mempunyai minat dan perhatian sama terhadap suatu hal.
Sedangkan istilah “Relations” dalam bahasa Indonesia berarti
“hubungan-hubungan” dalam arti menyangkut banyak
hubungan.7 Secara terminologi pengertian Public Relations
adalah:
1) Definisi Public Relations menurut Frank Jefkins adalah
semua bentk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam
7Neni Yulianita, Dasar-Dasar Public Relations (Bandung: P2U-LPPM
UNISBA,2007), h. 21
22
maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua
khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik
yang berlandaskan pada saling pengertian.8
2) Menurut Dr. Rex Harlow, Public Relations adalah fungsi
manajemen khas yang mendukung pembinaan dan
membangun upaya saling menguntungkan melalui
komunikasi, pengertian, penerimaan, dan kerja sama yang
baik antara organisasi dengan publiknya.9 Dapat diambil
kesimpulan pengertian dari Public Relations dari Dr. Rex
Harlow adalah untuk saling menghubungkan publik atau
pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu
instansi atau perusahaan. Serta untuk mengembangkan
hubungan yang positif dengan masyarakat.
3) Menurut British Institute of Public Relations (IPR), PR
adalah segala bentuk cara untuk memelihara niat baik (good
will) dan saling pengertian antara organisasi dengan
khalayak yang dilaksanakan secara terencana dan
berkelanjutan.10
Dimaksud dengan cara yang atau upaya yang
dilakukan secara terencana dan berkelanjutan adalah
bagaimana dari kegiatan PR diorganisir sebagai sebuah
susunan program terpadu yang berlangsung secara
kontinuitas agar organisasi tersebut senantiasa dimengerti
oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kemudian
dengan adanya kata “saling” yaitu bukan berati hanya
khalayak yang harus mengerti tentang organisasinya, tetapi
8Frank Jefkins, Public Relations (Jakarta Erlangga, 2002) h. 9.
9Rosady Ruslan, Kiat dan strategi kampanye public Relations (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2005), h. 8. 10
Frank Jefkins, Public Relations (Jakarta Erlangga, 2003) h. 10-11.
23
juga organisasi tersebut senantiasa harus memahami setiap
individu atau kelompok yang terlibat dengannya.
b. Tujuan Public Relations
Secara bahasa, tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai,
diraih atau dituju.11
Tujuan yang dimaksud disini yaitu
merupakan sesuatu yang mengarahkan kegiatan public
relations, sehingga tetap tepat sasaran. Public Relatons
merupakan fungsi manajemen dalam melaksanakan kegiatan
komunikasi, maka pada dasarnya tujuan-tujuan dari Public
Relations juga merupakan tujuan-tujuan komunikasi, yang
dimana tujuan tersebut diimplementasikan ke dalam program-
program Public Relations agar program yang sedang dijalankan
berjalan dengan sebagaimana mestinya, salah satunya dengan
mendapat publisitas media, makaperlu didukung oleh media PR,
diantaranya ada press release, web site, company profile, dan
produk-produk tulisan lainya. Dalam realita praktik Public
Relations di sebuah perusahaan, tujuan Public Relations
diantaranya sebagai berikut:
1) Menciptakan pemahaman antara organisasi dengan
publiknya. Melalui kegiatan komunikasi yang diharapkan
terjadi kondisi kecukupan informasi antara oganisasi
dengan publiknya. Kecukupan informasi ini merupakan
dasar untuk mencegah kesalah pahaman presepsi yang
merupakan kesalahan mendasar delam kegiatan
komunikasi.
11
Rachmat Kriyantono, PR Writing: Teknik Produksi Media Public Relations
dan Publisitas Korporat, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet ke 3, h. 9-21.
24
2) Membangun citra korporat. Citra keseluruhan yang
dibangun dari semua komponen organisasi seperti perilaku
karyawan, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan atau
pengalaman konsumen yang memnuasakan tentang
pelayanan perusahaan. Citra positif merupakan langkah
penting menggapai reputasi di mata khalayak.
3) Citra korporat melalui program CSR. Pengintegrasian
kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan ke
dalam opera bisnis perusahaan dan interaksi sukarela antara
perusahaan dan stakeholdernya.
4) Membentuk opini yang favourable. Opini ini merupakan
ekspresi publik mengenai presepsi dan sikapnya terhadap
perusahaan. Ada tiga jenis opini, yaitu opini positif
(mendukung), negatif (menentang) dan netral.
5) Membentuk goodwill dan kerjasama. Goodwill dan
kerjasama dapat terwujud karena ada inisiatif yang
dilakukan berulang-ulang oleh Public Relations perusahaan
untuk menanamkan saling pengertian dan kepercayaan
kepadapubliknya. Kemudian diikuti tindakan nyata
perusahaan untuk komitmen mewujudkan kepentingan
publik.12
Dalam Goodwill contoh yang dilakukan oleh
perusahaan kepada karyawannya yaitu memberikan gaji
yang layak serta bonus penghargaan terhadap prestasi atau
sistem promosi yang jelas. Kemudian karyawan
memberikan timbal balik berupa disiplin dan produktivitas
kerja yang tinggi.
12
Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing: Teknik Produksi media Public
Relations Korporat (Jakarta: Kencana, 2012), h. 6-20.
25
Dengan demikian tujuan dari Public Relations yaitu untuk
menciptakan citra yang baik, mempertahankan serta memelihara
dan memperbaiki jika citra dalam organisasi itu menurun atau
rusak. Artinya memiliki fungsi yang sangat besar terhadap menarik
minat dari publik terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
c. Fungsi Public Relations
Fungsi atau peranan adalah harapan publik terhadapapa
yang seharusnya dilakukan Public Relations sesuai dengan
kedudukan sebagai seorang Public Relations. Jadi, Public
Relations dikatakan akan berfungsi apabila dia mampu
melakukan semua tugas dan kewajiban dengan baik, berguna
atau tidak dalam menunjang tujuan perusahaan dan menjamin
kepentingan publik.13
Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya “
Hubungan Masyarakat” mengemukakan empat fungsi dari
Public Relations, yaitu:
1) Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan
organisasi.
2) Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan
publik, baik publik eksternal maupun internal.
3) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan
menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan
menyalurkan opini publik kepada organisasi.
4) Melayani publik dan menasihati pimpinan organisasi demi
kepentingan umum.
13
Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing: Teknik Produksi Media Public
Relations dan Publisitas Korporat, (Jakarta: Kencana, 2012), h.21.
26
Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, bahwa fungsi
Public Relaions adalah untuk memberikan presepsi yang baik
terhadap perusahaan, lembaga, organisasi dan masyarakat.
Menciptakan opini publik yang baik serta memelihara citra baik
bagi sebuah perusahaan.
d. Peran Public Relations
Komponen Peranan utama dalam Public Relations adalah
sebagai berikut:
1) Publication, Public Relations mempunyai tugas untuk
menyelenggarakan publikasi atau menyebarluaskan
informasi melalui berbagai media terkait kegiatan perusahaan
atau organiasi untuk diketahui oleh publik.
2) Event, seorang Public Relations mempunyai tugas untuk
menyusun sebuah program acara tertentu yang nantinya
dapat mempengaruhi publik.
3) News, Public Relations dituntut untuk berupaya menciptakan
berita melalui press release, news letter dan bulletin yang
mengacu dengan teknis penulisan 5W+1H.
4) Community Involvement, seorang public relations harus bisa
terlibat dengan suatu kelompok masyarakat tertentu untuk
menjaga hubungan baik dengan pihak organisasi atau
perusahaan yang diwakilinya.
5) Inform or image, Public Relations mempunyai fungsi dan
tugas untuk menyebar informasi agar menarik perhatian
publik, sehingga diharapkan akan memperoleh tanggapan
berupa citra positif dari publik terhadap organisasi atau
perusahaan.
27
6) Lobbying or image, Public Relations dituntut untuk
mempunyai kemampuan dalam hal melobi secara pendekatan
pribadi serta dapat bernegosiasi dengan berbagai pihak,
untuk mencapai kesepakatan sehingga timbul saling
menguntungkan dari pihak lain.
7) Social Responsbility, peran Public Relations dalam hal
aspek ini cukup penting, karena Public Relations harus
membuat program-program dalam hal kepedulian kepda
masyarakat untuk mendapatkan simpati dari publik.14
3. Strategi Public Relations
Menurut Rhenald Kasali, kata strategi memiliki pengertian
yang terkait dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan atau
daya juang. Artinya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan
mampu tidaknya perusahaan menghadapi tenkanan yang muncul
dari dalam atau luar. Kalau dapat, ia akan terus hidup, kalau tidak ia
akan mati seketika. Maka dari itu strategi membenarikan perusahaan
untuk mengambil tindakan pahit sekalipun seperti amputasi
(pengurangan unit usaha, dirumahkannya karyawan, pemangkasan,
dan lain-lain) sepanjang hal itu dilakukan demi kehidupan
perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang.15
Kaitan Public Relations dan strategi adalah, menjalankan
strategi dan mengaturnya bersama pimpinan adalah seorang
praktisi Public Relations memiliki pekerjaan untuk mengawasi
setiap kegiatan ke dalam maupun ke luar perusahaan. Sehingga
14
Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations,(Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2005), h.15. 15
Renald Kasali. Manajemen Public R elations, (Jakarta: PT Pustaka Utama
Grafiti, 2003), h. 35.
28
apabila perusahaan tersebut memiliki konflik, permasalahan dan
sebaginya, PR perusahaan itulah yang mengetahui terlebih dahulu
lalu menyusun strategi untuk mengatasinya.
Sementara menurut Ahmad S. Adnanputra, MA, MS, pakar
Humas dalam naskahnya berjudul PR Strategy, mengatakan bahwa
arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana (plan),
sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan
(planing), Yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu
fungsi dasar dari proses manajemen16
Strategi pada hakikatnya adalah perencanan (planning) dan
manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Akan
tetapi untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi tidak
berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan jalan saja,
melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.
Sebagaimana fungsi dari Public Relations yaitu mengawasi setiap
kegiatan ke dalam maupun ke luar perusahaan. Sehingga apabila
perusahaan tersebut terjadi konflik, permasalahan dan sebagainya,
PR perusahaan itulah yang mengetahuinya terlebih dahulu yang
kemudian menyusun strategi untuk mengatasinya. Menurut Ronald
D. Smith yang merupakan anggota dari Public Relations Society of
Americaada beberapa langkah yang digunakan dalam teori.
Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:
a. Formative Research
Fase pertama dalam proses perencanaan strategis
menurut Smith adalah riset formatif atau riset strategis adalah
kegiatan pendahuluan yang dilakukan untuk mendapakan
16
Rosady, R. manajemen humas dan Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi adisi
i.(Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), h .120.
29
informasi dan menganalisa situasi yang dihadapi. Dalam fase
ini terdapat tiga tahap yakni analisis situasi, analisis organisasi
dan analisis publik.
1) Analyzing the situation (menganalisa situasi)
Merupakan bagian yang penting sebagai proses
awal penentuan strategi dimana setiap ini digunakan untuk
mengumpulkan semua informasi dan sekaligus
menganalisa situasi.
2) Analyzing the organization (menganalisa organisasi)
Pada tahap ini diperlukan pengamatan yang tepat
terhadap tiga aspek perusahaan yaitu lingkungan
internalnya (misi, performance, dan sumber daya
perusahaan), reputasi dan lingkungan eksternalnya.
3) Analyzing the public (menganalisa publik)
Merupakan tahap untuk mengidentifikasi dan
menganalisa publik yang menjadi sasaran. Hal ini akan
membuat perusahaan mampu mengatur prioritas dalam
berhubungan dangan publiknya yang beragam.
b. Strategy
Strategi merupakan jantungnya perencanaan Public
Relations, strategi adalah keseluruhan rencana organisasi,
meliputi apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara
mencapainya. Stategi memiliki tiga tahap, yakni menetapkan
tujuan dan sasaran, memformulasikan aksi dan strategi respon,
kemudian menggunakan komunikasi efektif.
1) Establishing goals and objectivies (menentukan sasaran
dan objektif)
30
Tahap ini dapat membuat perusahaan
mengembangkan objektif yang jelas, spesifik dan terukur
(measurable) sesuai dengan yang diinginkan perusahaan.
2) Formulating action and response strategies
(memformulasikan aksi dan respon)
Pada tahap ini merupakan tahap dimana antara
kegiatan atau aksi dipadukan dengan respon yang akan
diterima.
3) Using effective communication (menggunakan komunikasi
yang efektif)
Ini berhubungan dengan beragam keputusan yang
diambil tehadap pesan yang disampaikan, seperti: sumber
yang akan menyampaikan pesan kepada publik kunci, isi
pesan bunyi dan gayanya dan lain-lain.
c. Tactics
Setelah strategi dibuat, kini tiba saatnya untuk
memasuki fase ketiga yaitu taktik. Pada fase ini terdiri dari
pemilihan taktik komunikasi yang akan digunakan dan untuk
yang nantinya melakukan implementasi rencana strategis
yang sudah disusun.
1) Choosing communication tactics (memilih taktik
komunikasi)
Ada empat kategori yang ada di dalam
komunikasi, seperti: komunikasi tatap muka,
organizational media, media berita, iklan dan media
promosional dan lainnya.
2) Implementing the strategic plan (mengimplementasikan
strategi)
31
Di tahap ini dikembangkan budget dan jadwal
yang dipersiapkan untuk mengimplementasikan program
komunikasi yang ditentukan.
d. Evaluative Research
Kemudian pada fase terakhir adalah untuk mengetahui
efektifitas berbagai taktik komunikasi yang digunakan untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Tahap ini
adalah tahap akhir dimana dikembangkan metode yang
spesifik dalam mengukur keefektifan dari strategi yang
ditempuh.17
4. Media Massa dan Public Relations
Hubungan media dan Public Relations memangtidak dapat
dipisahkan. Public Relations tanpa media massa hanya tinggal
menunggu kehancuran sebab media massa membantu tugas dari
Public Relations untuk membangun reputasi dan citra organisasi.
Hal ini sperti yang dikatakan oleh Al dan Laura Ries dalam Nurudin
bahwa strategi Public Relations modern adalah bagaimana
organisasi memenangkan pertempuran di media massa.18
Terlebih
saat ini perkembangan teknologi yang ada di masyrakat semakin
memudakan mendapat informasi dari media massa.
Media massa ibarat pengetahuan yang bisa dijangkau oleh
banyak orang dimanapun ia berada hanya dengan melihat, membaca
atau bahkan mendengar informasi melalui saluran media cetak,
elektronik dan online seperti yang sudah kita kenal yaitu banyak
17
Ronald D, Smith, Strategic Planning for Public Relations, (Lawrence Erlbaum
Associates, 2002, USA), h. 9-11. 18
Nurudin, Hubungan Media: Konsep dan Aplikasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2008), h.6.
32
media-media online di Indonesia seperti “kumparan, tirto.id,
Tribunnews” dan masih banyak lagi.
Hubungan dengan media adalah komunikasi yang dilakukan
oleh profesional humas dalam sebuah organisasi untuk menjalin
pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka
pencapaian publikasi organisasi yang masksimal serta berimbang.19
Bagi PR, hubungan yang harmonis dengan media massa
memberikan banyak keuntungan. Media massa dengan nama besar
akan memberikan jangkauan publikasi organisasi yang lebih luas.
Jika memberikan kesan yang baik, organisasi akan dengan mudah
mendapatkan tempat di ruang-ruang berita media massa. Ruang
media massa adalah salah satu tempat terbaik bagi organisasi untuk
mendapatkan umpan balik dari publik.20
19
Firsan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada,2001), h.203-204. 20
Syarifudin S. Gassing, Public Relations (Yogyakarta: Andi, 2016), h.150-151.
33
B. ISU
1. Pengertian Isu
Isu menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
merupakan kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin
kebenarannya, atau bisa disebut desas-desus.21
Isu merupakan
sebuah kondisi atau peristiwa, yang baik inernal maupun eksternal
organisasi yang jika berlanjut akan mempunyai efek signifikan pada
berfungsinya atau peforma organisasi tersebut mempunyai efek yang
cukup signifikan pada berfungsinya atau peforma organisasi yang di
masa datang22
.
Harrison seperti apa yang dikutip dalam buku Rachmat
Kriyantono memberikan definisi bahwa isu adalah berbagai
perkembangan, biasanya di dalam area publik yang jika berlanjut
dapat secara signifikan memengaruhi operasional atau kepentingan
jangka panjang dari organisasi tersebut. Sedangkan menurut the
Issue Management Council, jika terjadi adaya gap atau yang disebut
dengan perbedaan antara harapan publik dengan kebijakan,
operasional, produk atau komitmen organisasi terhadap publiknya,
maka disitulah akan muncul isu.23
21
https://kbbi.web.id/isu. diakses pada selasa 12 Februari 2019 pukul 13.30
WIB. 22
Rachmat Kriyantono, Public Relation and Chrisis Management, (Jakarta:
kencana prenada Media group, 2012), h.150. 23
Rachmat Kriyantono, Public Relations and Crisis Management, (Jakarta:
Kencana Predena Media group, 2012), h.150.
34
ISU
GAP
Isu yang dibiarkan berlarut-larut akan memicu konflik
antara organisasi dengan publiknya, hal ini yang disebut dengan
krisis. Oleh karena salah satu bidang dari Public Relations adalah
Crisis Public Relations yang bertugas untuk mengatasi dan
merespon segala jenis isu, maka Pubic Relations bertanggung
jawab penuh mengelola isu dengan baik agar terhindar dari krisis.
Kemudian upaya yang bisa dilakukan untuk mengelola isu antara
lain dengan cara memonitor, mengidentifikasi, membuat
kebijakan, mengantisipasi isu dan mengevaluasi dampak-dampak
dari pelaksanaan kebijakan, kemudian pengelolaan isu tersebut bila
dilakukan dengan baik akan berpengaruh pada keberangsungan
organisasi24
. Jadi terselesaikannya isu oleh Public Relations
menentukan sebuah masa depan dari organisasi yang apakah
aktivitasnya berlanjut atau berhenti.
Gaunt dan Ollen Burger membagi isu menjadi dua jenis,
yakni isu internal dan isu eksternal25
. Isu internal adalah isu yang
berkembang di dalam organisasi dan diketahui oleh orang-orang
yang tergabung di organisasi itu, sedangkan isu eksternal adalah
24
Firsan Nova, Crisis Pubic Relations, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2011), h.240. 25
Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), h.156-157
Aktivitas
Organisasi
Harapan
Publik
35
isu yang berkembang di luar organisasi dan diketahui oleh publik
yang cakupannya lebih besar.
2. Tahapan Isu
Karena perbedaan isu dan krisis sangatlah tipis untuk itu
sangatlah penting bagi Public Relations untuk memahami setiap
perkembangan isu. Tahapan isu ini akan menentukan jenis respons
dari organisasi. Ada empat tahapan menurut Crable Vibbert (1985,
dikutip di smudde, 2001), dan gaunt & Ollenburger (1995) yaitu
origin, mediation dan amplifiction, organization, dan resolution.26
a. Tahap Origin
Pada tahapan ini, seseorang atau kelompok
mengekspresikan perhatiannya pada isu dan memberikan
opininya. Publik yang sudah merasakan gap atau kesenjangan
antara harapan dan peforma organisasi dan berharap perubahan
dalam organisasi tersebut. Tim Public Relations harus proaktif
untuk memonitor dan mengarahkan isu sejak awal, dan
kemudian melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan
dengan isu yang dianggap penting. Kemudian menentukan
apakah isu tersebut dapat dimanajemen dengan baik atau tidak.
b. Tahap Mediation
Pada tahap ini, isu yang berkembang karena isu-isu
terssebut mendapat perhatian publik serta dukungan. Pada tahap
ini mulai ada tekanan-tekanan yang dirasakan organisasi untuk
menerima isu tersebut dikarenakan adanya kelompok yang
saling dukung dan memberikan perhaiannya pada isu tersebut.
26
Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2012), h.165.
36
Media mulai memberitakan hingga isu berkembang menjadi
sebuah isu publik, yang penyelesaiaanya harus
mempertimbangkan opini publik.
c. Tahap Organization
Dikatakan dalam tahap organisasi karena pada tahun ini
publik sudah mengorganisasikan diri dan membentuk jaringan-
jaringan. Isu yang berkembang akan semakin meluas akibat dari
media-media yang memberitakannya terus menerus membuat
beritanya semakin besar yang mengakibatkan terjadinya
terbentuk diskusi publik melalui media massa.
d. Tahap Resolution
Pada tahapan ini, organisasi sudah bisa mengatasi isu
dengan baik, dengan publik puas atas pertanyaan-pertanyaan
yang sudah terjawab, pemberitaan isu menurun serta perhatian
masyarakat juga menurun. Sehingga isu yang beredarpun
menghilang seiring berjalannya waktu.
3. Manajemen Isu
Manajemen isu merupakan kajian dari Public Relations yang
asalmuasalnya secara jelas dapat ditelusuri. Yang pertama
memunculkan konsep manajemen isu adalah Howard Case,
merupakan seorang konsultan PR pada 15 April 1976 dalam
tulisannya yang berjudul “Corporate Public Issues and Their
Management”.27
Bahkan case disebut “ The parent of issue
management” bersama temannya yang bernama Barry Jones.
27
Frisan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h.
247.
37
Kemudian para pakar Public Relations mengartikan
manajemen isu sebagai fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap
masyarakat, baik internal maupun eksternal. Mengidentifikasi hal-
hal atau masalah yang patut dikhawatirkan dan melakukan usaha-
usaha ke perbaikan. Selain itu manajemen isu didefinisikan sebagai
suatu usaha aktif untuk ikut serta memengaruhi dan membentuk
presepsi, opini dan sikap masyarakat yang mempunyai dampak
terhadap perusahaan.28
4. Proses Manajemen Isu
Proses manajemen isu adalah proses mengidentifikasi dan
memecahkan masalah dalam suatu organisasi atau perusahaan29
.
Dengan menggunakan proses manajemen isu kita dapat
mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cara cepat,
sebelum isu tersebut berdampak pada krisis atau hal-hal yang
diinginkan. Proses manajemen isu merupakan satu set prosedur yang
membantu perusahaan untuk mengelola masalah-masalah yang
terjadi. Menurut Johston, Regester dan Larkin serta seitel ada lima
tahap proses manajemen isu. Kelima tahap tersebut yaitu identifikasi
isu (issue identification), analisis isu (issue analysis), strategi
perubahan isu (action planning stage), program pelaksanaan isu
(issue action program) dan evaluasi hasil (Evaluation)30
.
28
Frisan Nova, Crisis Public Relations (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h.
248. 29
Frisan Nova, Crisis Public Relations, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2011), h.254-255. 30
Rachmat Krisyantono, Public Relation & Management Crisis, (Jakarta,
Kencana Prenada Media Group, 2012), h.165-168.
38
a. Identifikasi Isu
Identifikasi ialah proses mengategorikan isu berdasarkan
jenis isu, sumber, cakupan geografis jarak terhadap kontrol,
tingkat kepentingan, dan faktor lainnya31
. Kemudian identifikasi
meliputi penelitian dan riset tersebut dapat dilakukan dengan
melakukan beberapa langkah: (a)polling opini yakni
menyediakan lembar pertanyaan yang disebarkan kepda publik
seperti melalui media cetak yakni koran dan majalah, (b)
mengadakan Forum Group Discussion dengan para pemuka
pendapat atau pemimpin di kelompok publik, (c) mentoring
berita-berita di media, seperti kegiatan mengkliping atau
merekam pemberitaan di media, (d) mengunjungi atau
mengobrol dengan kelompok-kelompok dan (e) menjalin relasi
melalui dunia maya (internet) dengan berbagai fitur seperti blog,
facebook, twitter, atau media sosial lainnya kemudian mentoring
kecenderungan perilaku publik atau kemungkinan isu yang akan
muncul dimedia masa datang melalui media sosial tersebut32
.
b. Analisis Isu
Analisis ini menentukan isu berdasarkan urgensi dan
dampaknya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk dapat
membedakan isu besar dan isu kecil. Jenis isu dapat dibuatkan
ranking berdasarkan dampaknya.
Setelah diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah analisis
isu,yaitu menentukan isu berdasarkan kebutuhannya. Dengan
31
Frisan Nova, Crisis Public Relations, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2011), h.256. 32
Rachmat Krisyantono, Public Relation & managemet Crisis, (Jakarta, Kencana
Prenada Media Group, 2012),h.165-166
39
tujuan mengetahui penyebab hingga sumber isu itu muncul dan
apa dampaknya terhadap organisasi maupun publik yang
terpengaruh isu tersebut.
c. Strategi Perubahan Isu
Tahap inimerupakan tahap yang melibatkan pembuatan
keputusan-keputasan dasar tentang respons organisasi. Strategi
dalam perubahan isu menurut Regester dan lankin meliputi tiga
bentuk yakni
1) Strategi perubahan (adaptive change strategy) yaitu
terbuka. Dengan artian menaawarkan dialog konstruktif
untuk menggapai kompromi dan akomodasi.
2) Strategi perubahan reaktif (Reactive change strategy) yakni
dengan kata lain yaitu bersikukuh, dengan arti kebijakan
organisasi lama sudah dianggap cukup efektif dalam
menghadapi isu yang terjadi.
3) Strategi perubahan dinamik (Dynamic response strategy)
strategi dimana yang berusaha untuk membentuk arah
pembuatan kebijakan publik dengan menentukan kampanye
terhadap isu dilaksanakan.33
d. Program Pelaksanaan Isu
Tahap ini membutuhkan koordinasi dan dukungan
optimal agar tujuan dan target tercapai, kemudian organisasi
telah memilih strategi apa yang dipilih untuk merubah isu.
Selanjutnya organisasi dapat menentukan program apa saja yang
33
Rachmat Krisyantono, Public Relation & managemet Crisis, (Jakarta, Kencana
Prenada Media Group, 2012) ,h.185.
40
akan dilakukan untuk menangani isu melalui upaya komunikasi
baik dalam maupun diluar organisasi.
e. Evaluasi hasil
Setelah semua tahapan telah dilakukan sebuah riset
untuk mengevaluasi bagaimana implementasi program
dilakukkan. Perusahaan perlu membandingkan apakah program
yang telah dijalankan sesuai dengan yang direncanakan dan
apabila sudah efektif, maka sebuah isu tidak akan menjalar
menjadi sebuah krisis.
C. Hoax
1. Pengertian Hoax
Hoaxberasal dari kata bahasa inggris yang mempunyai arti
tipuan, cerita bohong atau yang dapat diartikan berita bohong. Berita
bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran
yang sesungguhnya.34
Menyampaikan berita bohong pada khalayak
umum melalui media elektronik, sehingga berita itu tersebar dan
diketahui oleh publik.
Hoax bertujuan untuk membuat opini publik, serta
menggiring presepsi khalayak yang dapat menguji kecerdasan dan
kecermatan bagi pengguna media sosial. Banyak tujuan dari
penyebaran Hoaxdiantaranya untuk membuat lelucon, menjatuhkan
seseorang, mengubah kebijakan, mengibur diri dan lain sebagainya.
34
Adami Chazawi dan ferdian ardi, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta : PT
Raja Grafindo persada, 2016), h.236.
41
2. Jenis-Jenis Hoax
Ada beberapa macam jenis-jenis hoaxyaiu:
a. Fake News adalah berita bohong yang berusaha menggantikan
berita yang sesungguhnya. Adapun jenis informasi ini bertujuan
untuk memalsukan suatu berita.
b. Clickbait adalah tautan yang diletakan secara strategis di dalam
suatu situs dan bertujuan untuk manarik orang lain untuk
mengunjungi situs tersebut. Jenis ini mempunyai judul yang
dilebih-lebihkan sehingga manarik bagi para pembaca.
c. Confirmation Bus adalah bias informasi. Suatu kecenderungan
untuk mengintepretasikan sebuah informasi dengan kepercayaan
yang sudah ada.
d. Misinformation adalah suatu informasi yang tidak akurat dan
diperuntukan untuk menipu.
e. Satire adalah sebuah tulisan yang menggunakan kata-kata
bombastis dalam hal mengomentari suatu kejadian yang sedang
diperbincangkan.
f. Post-truth atau dengan kata lain pasca kebenaran ialah sebuah
kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk
membentuk opini publik.
g. Propaganda adalah aktifitas menyebarluaskan suatu informasi,
fakta argumen, gosip, setengah kebenaran bahkan kebohongan
yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik.
3. Hukum Berita Hoax
Seiring berjalannya dengan perkembangan teknologi
komunikasi, muncul Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang
42
Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuan pidana Pasal 45 ayat
(1),(2) dan (3).35
a. Ayat(1),(2) dan (3) sebagai berikut:
(1) Setiap Orang yang memenuhi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama
12 (dua belas) tahun.
b. Pasal 27, 28 dan 29
Isi pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai
berikut:
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
35
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
43
diaksesnya informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik
yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik.
(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan
pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal 28 sebagai berikut:
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menybarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan
kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu dan/atau kelempok masyarakat
tertentu berdasarkanatas suku, agama, ras, dan antar
golongan (SARA).
Pasal 29 berisikan sebagai berikut:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang
ditujukan secara pribadi.
44
4. Ciri-ciri Hoax
Hoaxdikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a. Adanya permintaan supaya berita atau pesan tersebut di
kirimkan kepada orang lain seperti kalimat „kirimkan ini ke
setiap orang yang anda kenal”. Semakin mendesak
permintaannya, semakin mencurigakan pesan tersebut.
b. Penggunaan tata bahasa yang kurang sempurna seperti
penggunaan huruf besar yang tidak tepat, kumpulan tanda seru
yang belebihan, dan gaya bahasanya yang terlalu berempati.
c. Berita atau pesan tersebut tidak dirilis dalam pemberitaan lain
sebelumnya. Berita seperti ini patut dicurigai sebagai hoax
karena tidak adanya sumber lain yang mendudukung
kebenarannya.
d. Adanya ketidak konsistenan, tidak logis, bertentangan degan
akal sehat dan klaim palsu yang menyolok.
e. Hoax biasanya tidak menyebutkan kenyataan yang dapat
dibuktikan walaupun terhubung ke website dengan info yg
menguatkan.
f. Pesan berantai yang diterima (seperti: pesan yang di-forward
berulang kali sebelum sampai ke anda) lebih cenderung palsu.
g. Pembuat hoax biasanya mencoba segala cara untuk membuat
dusta mereka dapat dipercaya, contoh menghubungkannya
dengan sumber resmi (padahal tidak ada sumber yang pasti atau
justifikasi).36
36
Arsad Nasution, “Hoax sebagai bentuk Hudud menurut hukum Islam”,
(Yurisprudentia vol. 1, 2107), h.18-19.
45
C. Kerangka Pemikiran
Dalam Penelitian ini Kominfo Sebagai Lembaga yang bertanggung
jawab untuk memberikan informasi yang akurat serta meluruskan dari
beredarnya berita-berita yang beredar di masyarakat. Melalui beberapa
tahapan dalam mengelola informasi atau berita yang sedang berkembang,
diharapkanya informasi yang telah masuk dan dipilah oleh Kominfo mana
yang berita benar atau Hoax menjadi acuan masyarakat dalam
mendapatkan informasi terpercaya serta mengurangi tingkat Hoax pada
masyarakat.
Berita/Informasi yang beredar
di masyarakat (media sosial
media massa dll)
Fakta dan Hoax
Strategi PR Kominfo dalam
mengelola Hoax
1. Formative Research
2. Strategy
3. Tactics
4. Evaluative Research
Membentuk Kesepahaman
Antara masyarakat dengan
informasi yang sesungguhnya
46
BAB III
GAMBARAN UMUM
A. Latar Belakang Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (sebelumnya
bernama "Departemen Penerangan" (1945-1999), "Kementerian
Negara Komunikasi dan Informasi" (2001-2005), dan Departemen
Komunikasi dan Informatika (2005-2009), disingkat (Depkominfo)
adalah Departemen/kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang
membidangi urusan komunikasi dan informatika. Kementerian
Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan
Informatika (Menkominfo) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014
dijabat oleh Rudiantara.1
Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia pada
awalnya bernama Departemen Penerangan. Pembentukan
Departemen Penerangan ditandai dengan penetapan Mr. Amir
Sjarifuddin sebagai Menteri Penerangan oleh PPKI pada tanggal
19 Agustus 1945. Saat Orde Lama dan Orde Baru, Departemen
Penerangan banyak mengatur dan membina pers, media massa.
televisi, film, radio, grafika, percetakan dan penerangan umum.
Departemen Penerangan sendiri terdiri atas Direktorat Jenderal
Penerangan Umum, Direktorat Jenderal Radio, Televisi, Film,
Direktorat Jenderal Urusan Penyiaran dan Media Massa, Direktorat
Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika, serta memiliki instansi
vertikal (Kantor Wilayah dan Kantor Dinas) sampai daerah dan
memegang kendali TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara.
1https://www.kominfo.go.id/profil diakses pada 18 Juni 2019
47
Ketika Reformasi meletus pada tahun 1998, dan salah satu
tuntutannya yaitu kebebasan pers, Presiden B.J. Habibie membuat
UU No. 40 tahun 1999 mengenai Pers yang menghilangkan SIUPP
(Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang selama ini menjadi
'momok' perusahaan pers selama Orde Baru. UU ini juga
memperkuat Dewan Pers yang tadinya diketuai langsung ex-officio
oleh Menteri Penerangan menjadi lembaga yang murni independen
dari pemerintah dan berfungsi menjaga independensi pers. Pada
tahun ini juga UU No. 36 tahun 1999 mengenai Telekomunikasi
yang menjadi dasar telekomunikasi dan internet Indonesia
diundangkan dan dibentuk Badan Regulasi Telekomunikasi
Indonesia (BRTI) yang masih menjadi wewenang Departemen
Perhubungan saat itu.
Ketika Abdurrahman Wahid menjadi Presiden RI pada
tahun 1999, Departemen Penerangan dan Departemen Sosial
dibubarkan. Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada
sidang paripurna DPR, pada pertengahan November 1999,
Abdurrahman Wahid menegaskan bahwa pembubaran itu
dilakukan semata-mata untuk efisiensi dan perampingan kabinet
pemerintahan, sekaligus dalam rangka implementasi sepenuhnya
UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah. Selain itu juga pada
tahun tersebut, Lembaga Sensor Film yang tadinya dikelola oleh
Departemen Penerangan dialihkan ke lingkungan Departemen
Pendidikan, yang nantinya setahun kemudian dialihkan kembali ke
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
Abdurrahman Wahid pun membentuk Badan Informasi
Komunikasi Nasional (BIKN) sebagai lembaga pengganti
Departemen Penerangan (Keppres 153 tahun 1999), dengan Kepala
48
BIKN setara Eselon 1a. Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden
tersebut, seluruh aset dan personil eks Dep. Penerangan Tingkat
Pusat dialihkan kepada Badan Informasi dan Komunikasi
Nasional; kecuali aset dan personil Direktorat Televisi, TVRI
Stasiun Pusat Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Televisi
Jakarta, Direktorat Radio, Stasiun Radio Republik Indonesia
Nasional Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Radio Jakarta,
Balai Elektronika dan Laboratorium Radio Jakarta, dan
Maintenance Center Jakarta. Dalam rangka pelaksanaan Undang-
undang No. 22 Tahun 199 tentang Pemerintahan Daerah, eks
instansi vertikal Dep. Penerangan termasuk seluruh aset dan
personilnya dialihkan menjadi Perangkat/Dinas Daerah Propinsi,
Kabupaten/Kota, kecuali TVRI Stasiun Daerah, TVRI Stasiun
Produksi, TVRI Sektor dan Satuan Transmisi, Stasiun Radio RI
Regional I dan II, Multimedia Training Center Yogyakarta, serta
Maintenance Center Medan dan Ujung Pandang.
Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, dibentuk
Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001.
Saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Negara adalah Syamsul
Mu'arif. Selain itu juga dibentuklah Lembaga Informasi Nasional
(LIN). LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan
dibidang pelayanan informasi nasional. Selain itu, saat itu
wewenang Kominfo dalam hal konten penyiaran dialihkan ke
lembaga independen baru bernama Komisi Penyiaran Indonesia
yang didirikan melalui UU no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
Berdasarkan UU tersebut juga, status TVRI serta RRI diubah
menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen,
49
netral, tidak komersial dan melayani masyarakat. Kantor Berita
Antara diubah juga menjadi Perusahaan Umum (Perum).
Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat
pertama kali sebagai Presiden, ia menggabungkan Kementerian
Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional,
dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berasal dari
Departemen Perhubungan dan ditambahkannya direktorat jenderal
baru yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika. Lembaga
Informasi Nasional dipecahnya menjadi dua yaitu Ditjen Sarana
Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi
Publik. Hasil seluruh penggabungan ini bernama Departemen
Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada tahun 2008 juga
dibentuk mitra baru Kominfo yaitu Komisi Informasi yang
dibentuk berdasarkan UU No. 14 tahun 2008 mengenai
Keterbukaan Informasi Publik. Undang Undang baru untuk
Internet yaitu UU No. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan
Transaksi Elektronik dan amanah untuk penyehatan PT Pos
Indonesia melalui UU No. 38 tahun 2009 tentang Pos juga
mewarnai Depkominfo tahun-tahun ini.
Pada tahun 2009 ketika Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono memimpin Kabinet Indonesia Bersatu II, Depkominfo
diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan
dipecahnya Ditjen Pos dan Telekomunikasi menjadi Ditjen
Penyelenggaraan Pos dan Informatika serta Ditjen Sumber Daya
Perangkat Pos dan Informatika. Ditjen Aplikasi Telematika
berubah nama menjadi Ditjen Aplikasi Informatika. Sedangkan
Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan
Informasi Publik dilebur kembali menjadi Direktorat Jenderal
50
Informasi Komunikasi Publik. Struktur ini masih berlaku sampai
saat ini.
B. Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia.
Visi
1. Terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan
berprikepribadian berlandasakan gotong-royong.
Misi
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamanan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan
demikratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat
jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia yang tinggi,
maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang bedaya saing.
6. Mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.
51
C. Tugas-Tugas dan Fungsi Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia.
Tugas
Kementerian komunikasi dan informatika mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan
informatika, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara.
Fungsi
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan
sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan
perangkat pos informatika, penyelenggaraan dan informatika,
penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi
dan komunikasi publik.
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
pengelolaan sumber daya dan perankat pos dan informatika,
penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi
informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
4. Pelaksanaan penelitian pengembangan sumber daya manusia
di bidang komunikasi dan informatika.
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kementerian komunikasi dan
informatika.
6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di
lingkungan Kementerian komunikasi dan informatika.
7. Pengelolaan barang milik/kekayaan yang menjadi tanggung
jawab Kementerian komunikasi dan informatika.
52
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
komunikasi dan infromatika.
D. Program kerja Public RelationsKementerian komunikasi dan
informatika.
1. Pemerintah sebagai penentu agenda setting isu-isu di
masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap
pemerintahsebagai sumber yang akurat dan dapat dipercaya.
2. Membentuk lembaga jejearing komunikasi.
3. Menyusun dan memantau implementasi regulasi.
4. Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke
seluruh indonesia.
53
E. Struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia.
54
BAB IV
DATA TEMUAN PENELITIAN
A. Strategi Public Relations Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam Mengelola Hoax.
Berdasarkan perkembangan teknologi informasi yang
sangat pesat dan membuat sebaran akses informasi menjadi sangat
luas, membuat Instansi Pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi
dan Informatika membuat strategi untuk mengantisipasi dari
derasnya arus informasi saat ini agar masyarakat tidak terpapar
Hoax, pemerintah mempunyai beberapa strategi dalam mengelola
Hoax yang beredar di masyarakat.
Dari data temuan, fakta yang didapat terkait Strategi Public
Relations Kemeterian Komunikasi dan Informatika dalam
Mengelola Hoax, peneliti menjabarkan data yang ditemukan
sebagai berikut:
1. Strategi dalam mengelola Hoax
Dalam pendekatan strateginya Public Relations
Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui tiga Tahapan
Strategi dalam mengelolaHoax.
Tabel 4.1
Temuan Data
No Strategi Data
1 UU ITE Dengan menggunakan Undang-Undang No.11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik ketentuan pidana Pasal 45 ayat
(1),(2) dan(3).
55
2 Pengontrolan
dengan mesin
AIS
pengontrolan dan pemantauan dengan
menggunakan sebanyak 100 (seratus) tenaga
ahli dan mesin AIS yang dapat menyaring dan
melakukan klarifikasi terhadap berita atau
informasi bohong, mesin AIS atau pengais
konten internet negatif ini menggunkan AI
(Artificial Intelligent) yang ketika memasukan
kata kunci tertentu mesin ini dalam lima sampai
sepuluh menit bisa menarik banyak ribuan
konten yang ada di dalam situs dan media
sosial.
Kegiatan memonitor ini dilakukan sebagai
landasan atau langkah pertama untuk mencari
data-data yang terkait dengan informasi sehari-
hari yang diangkat oleh media. Selain
menggunakan mesin AIS, kominfo juga
menggunakan cara manual dengan melakukan
pengawasan pada media cetak nasional, untuk
mengetahui isu terbanyak yang ada pada hari itu
yang kemudian menjadi fokus utama agar isu
tersebut akan terus dijaga agar ketika isu
tersebut melebar menjadi berita atau informasi
Hoax kominfo akan segera mengklarifikasi isu
tersebut seperti pada gambar 4.1.
kemudian perlakuan pada konten Hoax
semuanya sama saja dalam artian tidak ada
perlakuan khusus jika ada Hoax tertentu, yang
seperti diungkapkan oleh Plt Kepala Biro
56
Humas Ferdinandus Setu Kementerian
Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
“Kalau dalam proses pemberlakuannya
hampir sama ya, maksudnya sama-sama
kami nyatakan Hoax atau disinformasi
kami rilis kepada publik. Tapi
menyampaikannya ke publik itu misalkan
dalam siaran pers atau konfrensi pers itu
kami cenderung hati-hati ketika
membicarakan isu sara, kita tahu bahwa
ini sangat sensitif di mana kata-kata yang
mengandung Hoax. Kadang kata-kata
penjelasan kita bisa lebih berbahaya
dibanding dengan Hoaxnya itu sendiri.”1
Dengan melakukan pengontrolan yang
dilakukan Public Relations Kementerian
Komunikasi dan Informatika terhadap media
dapat memberikan informasi yang baik
bagimasyarakat. Selanjutnya dari temuan data
yang didapat dari AIS barulah diolah kembali
yang kemudian akan diklarifikasi melalui situs
resmi KOMINFO yaitu kominfo.go.id pada
gambar 4.2.
Berdasarkan data yang didapat pada mesin AIS
1Wawancara Pribadi dengan Plt kepala biro Humas Ferdinandus Setu
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pukul 16.00 WIB
57
diatas tersebut terhitung dari bulan Agustus
2018 hingga Maret 2019, pada tahun 2019
sendiri total sebanyak 981 berita bohong yang
beredar di masyarakat dan yang paling banyak
yaitu pada bulan Maret 2019 yaitu 453 Hoax.
Terdapat 130 Hoax politik, berita palsu dan
ujaran kebencian yang terus meningkat
menjelang hari pencoblosan pada 17 April 2019.
“Jadi Hoax itu seperti musim, ketika musim
pilpres maka yang muncul adalah Hoax
politik, ketika pilpres selesai yang muncul
Hoax kesehatan, ketika ada gempa bumi
maka yang keluar yang terkait dengan
bencana, jadi cenderung musiman dia, jadi
tergantung situasi apa dia di saat itu.
Ketika tentang revisi KPK dan Undang-
undang KUHP pasti Hoaxnya kearah
situ”.2
Selain terkait Hoax tentang politik, pada bulan
maret 2019 juga menyasar pada isu kesehatan,
pemerintahan, Hoax berisikan fitnah terhadap
individu tertentu, kejahatan, isu agama,
internasional, mengarah penipuan dan
perdagangan serta isu pendidikan.
2Wawancara Pribadi dengan Plt kepala biro Humas Ferdinandus Setu
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pukul 16.00 WIB.
58
3 Literasi Digital
ke masyarakat
National Institute for Literacy mendefinisikan
literasi sebagai kemampuan individu untuk
membaca, menulis, berbicara, menghitung dan
memecahkan masalah pada tingkat keahlian
yang diperlukan dalam pekerjaaan, keluarga dan
masyarakat “definisi ini memaknai literasi dari
perspektif yang lebih kontekstual. Dari definisi
ini terkandung makna bahwa definisi literasi
tergantung pada keterampilan yang dibutuhkan
dalam lingkungan tertentu.3
Dalam hal ini masyarakat diberikan pemahaman
literasi seputar internet dan media yang
berkembang saat ini, dapat didefinisikan literasi
media sebagai kemampuan untuk mengakses,
menganalisis dan mengevaluasi kekuatan
gambar, suara dan pesan yang sering ditemui
sehari-hari.
Literasi media ini berhubungan dengan semua
media, termasuk televisi, film, radio bahkan
media sosial atau internet dan teknologi digital
lainnya. Diharapkannya dengan melakukan
literasi internet kepada masyarakat dapat
mendorong pemikiran kritis terhadap produk
yang dihasilkan media dan juga meminimalisir
sikap reaktif dalam memberikan makna
3https://www.dkampus.com/2017/05/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/.
diakses pada 26 September, pukul 19.00 WIB.
59
terhadap suatu konten informasi yang ada di
internet. Melihat apa yang perlu diberikan pada
masyarakat dan sasarannya, juga tak terkecuali
dilakukan literasi ke desa-desa tentang Hoax
dengan bertatap langsung.
Gambar 4.14
Alur tahapan pemantauan Hoax
4https://aptika.kominfo.go.id/2018/10/mesin-pengais-konten-negatif-ais/ diakses
pada 26 September, pukul 18.00 WIB.
60
Gambar 4.25
Temuan Isu Hoax
2. Temuan data Hoax
Temuan data menunjukan Hoax pada bulan Agustus 2018
sampai Maret 2019 adalah sebagai berikut:
Gambar 4.36
Rincian Temuan Hoax
5https://kominfo.go.id/content/detail/17629/siaran-pers-no-
69hmkominfo042019-tentang-selama-maret-2019-kominfo-identifikasi-453-hoaks-total-
hoaks-sejak-agustus-2018-jadi-1224/0/siaran_pers. diakses pada 26 September, pukul
18.00 WIB. 6https://kominfo.go.id/content/detail/17629/siaran-pers-no-
69hmkominfo042019-tentang-selama-maret-2019-kominfo-identifikasi-453-hoaks-total-
hoaks-sejak-agustus-2018-jadi-1224/0/siaran_pers. diakses pada 26 September, pukul
18.00 WIB.
61
Kecenderungan pada judul berita dan isi berita terhadap
suatu isu juga dilakukannya pemantauan. Sehingga dapat terlihat
media terhadap isu tersebut apakah bersifa netral, positif atau
negatif. Terlebih indonesia minat membacanya cukup rendah
maka berpotensi besar terprovokasi akibat membaca berita tidak
menyeluruh.
“kita masuk ke tahap internet yang membaca
sepotong-sepotong seperti hanya judulnya saja hanya dua
paragraf saja sudah capek. Sehingga mudah terprovokasi
padahal tidak di dalam isinya tidak seperti yang ada di
judul, seperti kemarin covernya tempo yang pak jokowi
pinokio, padahal secara isinya tidak menunjukan pak
jokowi bohong dan sudah terprovokasi oleh cover. Itu
menunjukan bahwa kita terlalu cepat masuk ke ranah
internet, dibilang salah juga tidak karena dengan internet
dimudahkan juga mendapat hal positif dan negatif.”7
Dikarenakan wabah Hoax telah menjadi masalah nasional,
antara lain perpecahan, instabilitas politik dan gangguan keamanan
yang dapat menghambat pembangunan nasional. Dalam hal ini,
masyarakat atau massa sangatlah sensitif terhadap terpaan suatu isu
yang beredar yang bisa saja informasi yang mereka dapatkan
Hoax. Dituntutnya pemahaman yang cukup terhadap Hoax agar
tidak mudah percaya atau terprovokasi pada berita informasi yang
belum jelas kebenarannya. Dalam survey yang dilakukan
MASTEL (Masyarakat Telekomunikasi Indonesia) terhadap
7Wawancara Pribadi dengan Plt kepala biro Humas Ferdinandus Setu
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pukul 16.00 WIB.
62
pemahaman tentang Hoax yang diikuti oleh 941 responden
disebarkan ke publik dari tanggal 1 s/d 15 Maret 2019 dengan
profil responden sebagai berikut:
Gambar 4.48
Profil Responden Survey Mastel
Masyarakat indonesia memiliki tingkat kepekaan yang cukup baik,
dengan hasil sebagai berikut:
Gambar 4.59
Pemahaman Masyarakat Indonesia terhadap Hoax pada bulan Maret 2019.
8https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/. Diakses pada 26
September, pukul 18.00 WIB. 9https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/. Diakses pada 26
September, pukul 18.00 WIB.
63
Masyarakat sudah dapat dikategorikan dengan baik yaitu
dengan memiliki kepekaan dalam berita yang menjelek-jelekan
orang lain yaitu sebesar 31% kemudian saluran penyebaran berita
Hoax ini sangatlah beragam dan paling besar adalah melalui portal
sosial media, dengan presentase sebagai berikut:
Gambar 4.610
Saluran Penyebaran Berita Hoax
Sangatlah menjadi sangat penting jika Kominfo sudah
seharusnya memantau media sosial dari berita Hoax, siapapun bisa
saja menyebarluaskan informasi yang tidak jelas asal-usul
sumbernya. Dalam penyebaran pesan informatif kepada
masyarakat juga seharusnya juga dilakukan kominfo melalui portal
media sosial sebagai garda terdepannya jika melihat besarnya
pengguna media sosial dan besarnya sebaran Hoax berada di media
sosial.
10
https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/. Diakses pada 26
September, pukul 18.00 WIB.
64
B. Deskripsi mengenai hambatan dan solusi yang diberikan
olehKOMINFO.
Dari data yang peneliti dapatkan bahwa hambatan-hambatan Public
Relations kominfo dalam mengelola Hoax adalah sebagai berikut:
1. Tingkat kepekaan masyarakat di Indonesia cukup tinggi namun
ada segelintir masyarakat yang masih saja mudah terprovokasi
oleh berita, hal ini diungkapkan oleh Plt Kepala Biro Humas
Ferdinandus Setu Kementerian Komunikasi.
“literasi karena tingkat literasi kita yang memang
kita itu lompat dari budaya yang menonton TV dengar
radio, tidak sampai pada budaya membaca buku. Budaya
baca buku ini sangat kecil berbeda dengan amerika dan
eropa yang mencapai tahapan itu Clear , kita masuk ke
tahap internet yang membaca sepotong-sepotong seperti
hanya judulnya saja hanya dua paragraf saja sudah capek.
Sehingga mudah terprovokasi padahal tidak di dalam
isinya tidak seperti yang ada di judul.”11
2. Edukasi literasi Digital masih diselenggarakan secara terpusat di
tingkat Kementerian. Namun pemerintah daerah belum
berpartisipasi dan bahkan belum memiliki program literasi
Digital bagi masyarakat sehingga literasi Digital belum secara
massive diselenggarakan.
11
Wawancara Pribadi dengan Plt kepala Humas Ferdinandus Setu Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Pukul 16.00 WIB
65
“walaupun kami tau masih untuk indoneisa 260an
juta dari berbagai macam latar belakang banyaknya yang
tingkat literasinya masih kecil ya baca bukunya masih
terbatas, jadi perlu bekerja keras.”12
3. Cakupan literasi digital yang sangat luas menyebabkan pola
pendekatan literasi Digital bersifat reaktif melihat suatu
fenomena atau kejadian yang telah terjadi di masyarakat.
12
Wawancara Pribadi dengan Plt kepala Humas Ferdinandus Setu Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Pukul 16.00 WIB
66
BAB V
PEMBAHASAN
A. Strategi Public Relations Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam Mengelola Hoax.
Dari data penelitian yang telah didapatkan, diketahui bahwa
strategi Public Relations Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam mengelola Hoax terbagi kedalam beberapa
langkah. Formative Research, Strategy, Tactics, Evaluative
Research. Agar penelitian ini lebih terstruktur, peneliti
menggunakan teori strategi Public Relations Ronald D. Smith
sebagai pisau analisis penelitian. Ada empatlangkah dijelaskan
sebagai berikut:
1. Formative Research
Pada langkah awal ini, kementerian Komunikasi dan
Informaika mengantisipasi kemunculan Hoax dengan
melakukan proses perencanaan strategis untuk mendapatkan
informasi dan menganalisa situasi yang dihadapi. Dibagi
menjadi tiga tahapan yakni analisis situasi, analisis organisasi
dan analisis publik. Pada langkah ini KOMINFO berdasarkan
data yang didapat terkait dengan langkah awal, hanya satu
yaitu analisis situasi.
a. Analisis situasi
Pada tahapan ini, Kementerian Komunikasi dan
Informatika mngantisipasi kemunculan Hoax dengan
mengidentifikasi dan menganalisis situasi isu secara cepat.
Dengan cara memantau atau memonitor media massa, kontak
67
opini dan mendengar langsung aspirasi publik dan memonitor
media sosial. Kegiatan memonitor ini dilakukan sebagai
landasan atau langkah pertama untuk mencari data-data yang
terkait dengan informasi sehari-hari yang diangkat oleh media.
Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, pemantauan
dilakukan dengan mengan menggunakan dua cara selain
memonitor media massa, yaitu dengan menggunakan mesin
AIS atau mesin pengais konten internet negatif ini
menggunakan AI (Artificial Intelligent) dengan memasukan
kata kunci tertentu, Mesin pemburu ini bisa menarik banyak
bahkan ribuan konten yang ada di dalam situs dan media soisal
dalam waktu 5 hingga 10 menit, kemudian dinyatakan sebagai
Hoax.
Sejalan dengan amanat presiden di Inpres Nomor 09 tahun
2015 tentang pengelolaan komunikasi publik yang bertujuan
menunjang keberhasilan kabinet kerja, menyerap aspirasi dan
mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan
program pemerintah, melakukan media monitoring dan
menganalisis konten.
Tidak hanya memonitor isu yang sedang berkembang,
Kementerian Komunikasi dan Informatika juga tetap
memantau perkembangan isu Hoax yang telah diidentifikasi
pada tahap pertama dengan menggunkan mesin AIS tersebut
untuk menganalisa Hoax.
“Iya kami mempunyai mesin yang bisa mempelajari
terus menerus dengan AI (Artificial Intelligent)
mana informasi yang sudah dibuat dengan
sedimikian rupa, karena fakta-fakta yang sudah
68
tersimpan di big data.Jadi misalkan fakta bahwa
ibukota Indonesia adalah Jakarta maka ketika ada
berita yang mengatakan bahwa ibukota indonesia
adalah Yogyakarta, kemudian mesin ini sudah
mengenali bahwa ini tidak benar dan kemudian
menandakan bahwa ini adalah Hoax. “1
Dari temuan data yang diambil dari AIS barulah diolah
kembali yang akan diklarifikasi yang dimuat dalam situs
KOMINFO yaitu kominfo.go.id.
peneliti menilai tim dan para staf sudah bekerja dengan
baik terbukti bahkan tim memonitor media secara 24 jam non-
stop. Hal ini berdasarkan hasil observasi peneliti baik langsung
maupun tidak langsung dengan melihat bahwa ada isu atau
berita yang belum jelas kebenarannya atau bahkan Hoax
sangat cepat diklarifikasi dan dimuat di situs resmi KOMINFO
agar masyarakat tidak resah akibat informasi tidak benar yang
beredar.
2. Strategy
Strategi merupakan inti dari sebuah perencanaan Public
Relations, pada tahapan strategi berdasakan data yang didapat
kominfo memiliki tiga tahapan dalam melawan Hoax yaitu:
Pertama, menggunakan Undang-Undang No.11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuan
pidana Pasal 45 ayat (1),(2) dan(3).
1Wawancara Pribadi dengan Plt kepala biro Humas Ferdinandus Setu
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pukul 16.00 WIB.
69
Ayat 1,2 dan 3 sebagai berikut:
(2) Setiap Orang yang memenuhi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun.
Isi Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagai
berikut:
(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik yang
memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
70
(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik
dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan
pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal 28 sebagai berikut:
(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menybarkan berita
bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam transaksi elektronik.
(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan individu dan/atau kelempok masyarakat
tertentu berdasarkanatas suku, agama, ras, dan antar golongan
(SARA).
Pasal 29 berisikan sebagai berikut:
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara
pribadi.
Kedua, melakukan pengontrolan dengan menggunakan
sebanyak 100 (seratus) tenaga ahli dan mesin AIS yang dapat
menyaring dan melakukan klarifikasi terhadap berita atau
informasi bohong, kemudian perlakuan pada konten Hoax
semuanya sama saja dalam artian tidak ada perlakuan khusus
jika ada Hoax tertentu, yang seperti diungkapkan oleh Plt
Kepala Biro Humas Ferdinandus Setu Kementerian
Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:
71
“Kalau dalam proses pemberlakuannya
hampir sama ya, maksudnya sama-sama kami
nyatakan Hoax atau disinformasi kami rilis kepada
publik. Tapi menyampaikannya ke publik itu
misalkan dalam siaran pers atau konfrensi pers itu
kami cenderung hati-hati ketika membicarakan isu
sara, kita tahu bahwa ini sangat sensitif di mana
kata-kata yang mengandung Hoax. Kadang kata-
kata penjelasan kita bisa lebih berbahaya
dibanding dengan Hoaxnya itu sendiri.”2
Dengan melakukan pengontrolan yang dilakukan Public
Relations Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap
media dapat memberikan informasi yang baik bagimasyarakat.
Ketiga, melakukan literasi. National Institute for Literacy
mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk
membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan
masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam
pekerjaaan, keluarga dan masyarakat “definisi ini memaknai
literasi dari perspektif yang lebih kontekstual. Dari definisi ini
terkandung makna bahwa definisi literasi tergantung pada
keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan tertentu.3
Dalam hal ini masyarakat diberikan pemahaman literasi
seputar internet dan media yang berkembang saat ini, dapat
didefinisikan literasi media sebagai kemampuan untuk
2Wawancara Pribadi dengan Plt kepala biro Humas Ferdinandus Setu
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pukul 16.00 WIB 3https://www.dkampus.com/2017/05/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/.
diakses pada 26 September, pukul 19.00 WIB.
72
mengakses, menganalisis dan mengevaluasi kekuatan gambar,
suara dan pesan yang sering ditemui sehari-hari.
Literasi media ini berhubungan dengan semua media,
termasuk televisi, film, radio bahkan media sosial atau internet
dan teknologi digital lainnya. Diharapkannya dengan
melakukan literasi internet kepada masyarakat dapat
mendorong pemikiran kritis terhadap produk yang dihasilkan
media dan juga meminimalisir sikap reaktif dalam
memberikan makna terhadap suatu konten informasi yang ada
di internet. Melihat apa yang perlu diberikan pada masyarakat
dan sasarannya, juga tak terkecuali dilakukan literasi ke desa-
desa tentang Hoax dengan bertatap langsung.
3. Tactics
a. Choosing communicatons tactics (memilih taktik komunikasi)
Pada tahap ini terdiri dari pemilihan taktik komunikasi yang
akan digunakan komunikasi Tatap Muka.
Taktik komunikasi yang digunakan Public Relations
Kementerian Komunikasi dan Informatika ini bersifat proaktif-
horizontal, yaitu berati Public Relatons KOMINFO berinisiatif
untuk melakukan dialog, diskusi dan penyebaran informasi
mengenai kebijakannya sejakdini danterencana melalui berbagai
instrumen komunkasi. Komunikasi dengan melakukan hal
tersebut perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan
pemahaman publik terhadap kebijakan dan agar tidak terjadinya
polemik di masyarakat. Terjun langsung menemui masyarakat
untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya penyebaran
konten negatif, melalui kegiatan literasi digital, masyarakat
73
didorong untuk aktif berpartisipasi menyebarkan konten positif
melalui internet dan lebih produktif di dunia digital.
Dalam pelaksanaanya, Kementerian Komunikasi dan
Informatika yang di dalamnya terdapat peran Public Relations
kominfo dan ditjen APTIKA (Aplikasi dan Informatika)
berpartisipasi dalam program gerakan Nasional Literasi Digital
Siberkreasi seperti yang dikatakan Plt Kepala biro Humas
Kominfo Ferdinandus Setu.
“banyak kegiatan KOMINFO yang
berkaitan denan literasi digital, kami juga punya
namanya gerakan nasional yaitu siberkreasi.”4
Perlu diketahui bahwa siberkreasi merupakan gerakan Nasional
untuk menanggulangi ancaman potensi bahaya terbesar yaitu
Hoax, cyberbullying dan online radicalism. Dilakukan dengan
cara menyosialisasikan literasi digital terutama sektor pendidikan.
Pelaksanaan program literasi cakupannya sangat luas di
seluruh indonesia, sebagai contoh peneliti mengambil peta
sebaran literasi digital pada tahun 2018.
4Wawancara Pribadi dengan Plt kepala biro Humas Ferdinandus Setu
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pukul 16.00 WIB
74
Gambar 5.15
Peta pelaksanaan literasi digital di Indonesia 2018
5https://aptika.kominfo.go.id/publikasi/laporan-tahunan/. Diakses pada 26
September, pukul 18.10 WIB.
75
Total peserta edukasi literasi digital melalui seminar,
workshop dan talkshow yang diselenggarakan oleh kominfo
bekerjasama dengan mitra Siberkreasi di 25 Provinsi sebanyak
20.472 peserta.
b. Implementing the strategic plan (mengimplementasikan
strategi)
Supaya masyarakat tidak terjerumus dan terprovokasi akibati
informasi bohong atau Hoax,Public Relation kominfo memiliki
kewajiban untuk menglkarifikasi berita-berita tidak benar yang
beredar di masyarakat.sejalan dengan dengan firman Allah SWT
dalam AL Quran surat An-Nahl ayat 125:
ي لت ا ب م ه ل اد وج ة ن س ح ل ا ة ظ ع و م ل ة وا م ك ح ال يل ربك ب ب ى س ل إ دع ا
ي ه
ين د ت ه م ل ا م ب ل ع و أ وه ه ل ي ب ن س ل ع ن ض م م ب ل ع و أ ن ربك ه إ ن س ح أ
Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan tuhan-mu
(kebenaran) dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan
bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang
tersesat dari jalan-nya dan Dialah yang lebih mengetahui
orang-orang yang mendapat petunjuk. (Qs: An-Nahl 125).
Kementerian Komunikasi dan Informatika menggunakan tiga
saluran media dalam mendiseminasikan informasi. Antara lain
media massa, Website serta media sosial.
76
(1) Media massa
Media massa masih mejadi referensi informasi masyarakat
indonesia dan jangkauan media massa yang luas menjadi salah
satu fokus untuk mendiseminasikan informasi.
Seperti misal terjadinya isu Hoax yang cukup besar, kominfo
segera mengundang media dan tampil dengan konsep dialog
interaktif. Keduanya saling menguntungkan, disatu sisi
pemerintah dapat mengambil momen klarifikasi atas isu-isu
negatif yang telah beredar luas di masyarakat tapi disisi lain,
media juga diuntungkan karena bisa mendapatkan sumber yang
kredibel dan kompeten untuk menjelaskan apa yang sebenarnya
terjadi dan menjadi perbincangan di masyarakat. Tentunya agar
media dan pemerintah sepemahaman atas isu yang beredar di
masyarakat.
Berikut ini adalah contoh bentuk berita di media massa setelah
kominfo memberikan klarifikasi informasi valid sebagai contoh
isu yang diangkat adalah tentang isu tsunami di Tampanuli
tengah Sumatra utara:
Gambar 5.26
Pemberitaan Kompas setelah mendapat klarifikasi
6https://regional.kompas.com/read/2019/01/10/11105171/beredar-isu-tsunami-
di-tapanuli-tengah-ini-penjelasan-bmkg, Diakses pada 26 September, pukul 19.30 WIB.
77
Gambar 5.37
Pemberitaan Kumparan setelah mendapat klarifikasi
Gambar 5.48
Pemberitaan Tribunnews setelah mendapat klarifikasi
(2) Website
Kominfo.go.id merupakan situs resmi Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang menjadi sumber rujukan atau
acuan utama dalam narasi tunggal. Berita dan artikel yang
7https://kumparan.com/@kumparansains/penjelasan-bmkg-soal-isu-tsunami-di-
tapanuli-tengah-10-januari-2019-1547086093247593667, Diakses pada 26 September
2019 8https://www.tribunnews.com/section/2019/01/10/penjelasan-bmkg-soal-isu-
potensi-tsunami-di-tapanuli-tengah-masyarakat-jangan-terpengaruh-isu, Diakses pada 26
September 2019
78
dimuat dalam rangka mengcounter informasi-informasi negatif
yang menjadi pemberitaan di media kemudian di terbitkan di
kominfo.go.id.
Gambar 5.59
Website kominfo.go.id
(3) Media sosial
Saat ini media sosial adalah salah satu kanal informasi yang
sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indoensia. Menurut
data yang websindo sebanyak 150 juta jiwa menggunakan media
sosial dan dari seluruh pengguna media sosial pengguna Youtube
merupakan paling banyak yaitu sebasar 88 persen, facebook 81
persen, Instagram 80 persen dan twitter 52 persen.10
Bahkan
kominfo juga mempunyai konten khusus di media sosial
instagram adanya miss lambe Hoax seperti yang dijelaskan oleh
Plt Kepala biro Humas Ferdinandus Setu Kementerian
Komunikasi.
9https://www.kominfo.go.id/content/detail/21741/hoaks-25-september-2019-
iain-metro-lampung-diliburkan/0/laporan_isu_hoaks. diakses pada Diakses pada 26
September, pukul 19.00 WIB. 10
https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/. Diakses pada 26
September, pukul 20.00 WIB
79
“KOMINFO punya macam media sosial twitter, facebook,
instagram dan Youtube. Bahkan kami punya program
khusus yang dinamakan miss lambe Hoax, ini adalah
bentuk dari kami menggunakan segala macam cara untuk
melawan Hoax dengan macam-macam cara campaign
bahwa menunukan pada publik bahwa negara hadir untuk
melawan Hoax”.11
Dengan begitu, konten-konten yang beredar di media sosial harus
menjadi perhatian oleh kominfo. Kegiatan yang berada dalam
media sosisal pun banyak mengunggah kegiatan kominfo agar
publik tau kegiatan apa saja yang kominfo lakukan seperti yang
dikatakan fani humas kominfo divisi media sosial.
“Kami posting-posting tentang kegiatan kami, misalkan
ada program kegiatan IoT makers, DTS (Digital Trans
Scholarship) atau yang terakhir kita punya program siber
kreasi. Banyak dan lebih ke programnya apa kegiatannya
kapan dan di mana gitu.”12
Dengan menggunakan media sosial diharapkan menekan Hoax
yang ada di masyarakat. Dan kominfo juga menyediakan ruang
apabila publik menemukan informasi bohong atau Hoax di twitter
@aduankonten.
11
Wawancara Pribadi dengan Plt Kepala biro Humas Ferdinandus Setu
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pukul 16.00 WIB 12
Wawancara Pribadi dengan divisi Humas Annisa Bonita Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Pukul 17.00 WIB
80
Gambar 5.613
Channel Youtube Kominfo
Gambar 5.714
Instagram Kemkominfo, miss lambe hoaks.
13
https://www.youtube.com/channel/UC6673kwtPekbPTJgRsTSizQ/videos.
Diakses pada 26 September, pukul 21.00 WIB
14
https://www.instagram.com/p/BwUDXOugpPV/?igshid=1qg9k01i9jodk.
Diakses pada 27 September, pukul 01.38 WIB
81
Gambar 5.815
Twitter kominfo
Gambar 5.916
Twitter kominfo aduan konten
15
https://twitter.com/kemkominfo.Diakses pada 27 September, pukul 01.38 WIB 16
https://twitter.com/aduankonten. Diakses pada 27 September, pukul 01.38
WIB
82
Gambar 5.1017
Facebook Kominfo.
4. Evaluative Research
Untuk mengukur keberhasilan dalam menangani Hoax telah
berjalan dengan baik, maka dilakukan riset atau memonitoring
kembali kepada media apakah sejalan dengan kominfo atau
tidak, seperti yang dijelaskan Plt kepala biro Humas
Ferdinandus Setu Kementerian Komunikasi.
“Ada, nanti kita akan mengecek kembali di media-
media itu memframingnya dari mana? Apakah sesuai ngga
dengan tujuan atau yang kita maksud, jika tidak ini bisa
menjadi bahan evaluasi buat kami.”18
Tujuannya adalah membentuk narasi yang seragam sehingga
tidak ada disinformasi yang nantinya akan membuat masyarakat
17
https://web.facebook.com/Kemkominfo/. Diakses pada 27 September, pukul
01.40 WIB
18
Wawancara Pribadi dengan Plt Humas Ferdinandus Setu Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Pukul 16.00 WIB
83
resah dan bigung terhadap informasi yang beredar. Tentunya
sebagai sarana klarifikasi pemerintah terhadap isu-isu yang
beredar di masyarakat melalui berbagai kanal media, dan
terjadinya kesepahaman yang didapat. Sikap reaktif dari tim
Public Relation kominfo juga akan membuat sibuk karena terus
mengklarifikasi isu-isu Hoax yang beredar.
B. Deskripsi mengenai hambatan dan solusi yang diberikan
olehKOMINFO.
Dari data yang peneliti dapatkan bahwa hambatan-hambatan
Public Relations kominfo dalam mengelola Hoax adalah sebagai
berikut:
1. Tingkat kepekaan masyarakat di Indonesia cukup tinggi namun ada
segelintir masyarakat yang masih saja mudah terprovokasi oleh
berita, hal ini diungkapkan oleh Plt Kepala Biro Humas
Ferdinandus Setu Kementerian Komunikasi.
“literasi karena tingkat literasi kita yang memang
kita itu lompat dari budaya yang menonton TV dengar
radio, tidak sampai pada budaya membaca buku. Budaya
baca buku ini sangat kecil berbeda dengan amerika dan
eropa yang mencapai tahapan itu Clear , kita masuk ke
tahap internet yang membaca sepotong-sepotong seperti
hanya judulnya saja hanya dua paragraf saja sudah capek.
Sehingga mudah terprovokasi padahal tidak di dalam
isinya tidak seperti yang ada di judul.”19
19
Wawancara Pribadi dengan Plt kepala Humas Ferdinandus Setu Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Pukul 16.00 WIB
84
2. Edukasi literasi Digital masih diselenggarakan secara terpusat di
tingkat Kementerian. Namun pemerintah daerah belum
berpartisipasi dan bahkan belum memiliki program literasi Digital
bagi masyarakat sehingga literasi Digital belum secara massive
diselenggarakan.
“walaupun kami tau masih untuk indoneisa 260an
juta dari berbagai macam latar belakang banyaknya yang
tingkat literasinya masih kecil ya baca bukunya masih
terbatas, jadi perlu bekerja keras.”20
3. Cakupan literasi digital yang sangat luas menyebabkan pola
pendekatan literasi Digital bersifat reaktif melihat suatu fenomena
atau kejadian yang telah terjadi di masyarakat.
Adapun solusi yang dilakukan terhadap hambatan tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Informasi Hoax yang beredar seperti yang dilansir media online
Detik.com pada 18 Januari 2019 masyarakat terprovokasi akibat
informasi adanya tsunami.
20
Wawancara Pribadi dengan Plt kepala Humas Ferdinandus Setu Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Pukul 16.00 WIB
85
Gambar 5.1121
Informasi Hoax Tsunami di Tampanuli
Hal tersebut membuat sebagian warga yang menetap di wilayah
tersebut panik dan berbondong-bondong mengungsi ke tempat-
tempat yng dinilai mereka aman. Dalam akun twitter BMKG di
@infoBMKG juga mengklarifikasi atas beredarnya isu yang
meresahkan banyak warga terset bahwa dari temuan analisis data
dan pengamatan bahwa informasi di Tapanuli Tengah merupakan
kabar palsu atau Hoax.
Dalam kasus tersebut sebagian masyarakat yang terkena
informasi Hoax tersebut tidak melakukan klarifikasi atau menunggu
konfirmasi dari sumber yang terpercaya. Kemudian solusi dari
hambatan yang dihadapi Public Relations Kementerian Komunikasi
dan Informatika menggunakan literasi digital sampai ke desa-desa
untuk mengedukasi masyarakat memahami dunia internet. Karena
dengan akses internet, informasi menjadi cepat menyebar ke
berbagai penjuru hingga ke plosok desa sekalipun. Bisa saja
masyarakat desa yang menjadi korban Hoax, siapapun bisa menjadi
korban Hoax, baik laki-laki ataupun perempuan, masyarakat yang
21
https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Isu%20Hoaks%20Jan
uari%202019.pdf. Diakses pada 27 September, pukul 01.50 WIB
86
tinggal di kota, di desa dan tidak menutup kemungkinan orang yang
berpendidikanpun bisa terkena dampak dari Hoax. Itulah pentingnya
masyarakat harus cerdas menganalisa informasi benar atau salah.
Seperti contoh kegiatan literasi Digital bersama masyarakat
anti fitnah (MAFINDO) yang dilakukan kominfo pada 18 Maret
2019 di desa Ngawen, kabupaten Gunung Kidul yang diikuti
sebanyak 250 peserta dengan latar belakang profesi petani, pelajar
dan ibu rumah tangga. dengan tujuan agar masyarakat di desa
tersebut memiliki kemampuan dalam mendeteksi informasi dengan
kadar Hoax tertentu agar tidak menjadi korban atas informasi
tersebut dan menjadikan masyarakat yang mempunyai media sosial
ini menciptakan suasana yang kondusif, bukan malah menciptakan
sumber perpecahan akibat terprovokasi.
Gambar 5.1222
Seminar literasi digital kominfo dan Mafindo
2. Membuat proram bersama dan sharing knowledge dengan
Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah dapat menyelenggarakan
Literasi Digital sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-masing
sehingga Literasi Digital massive dilakukan.
22
https://aptika.kominfo.go.id/2019/03/kominfo-gandeng-mafindo-tingkatkan-
literasi-digital-masyarakat-desa/. Diakses pada 27 september, pukul 02.00 WIB
87
3. Dalam setiap tahun dapat ditetapkan tema khusus tertentu yang
perlu diulas dalam Literasi Digital selain masih reaktif terhadap
fenomena atau kejadian yang telah terjadi di masyarakat.
Tabel 5.1
Instrumen Penelitian
No Strategi Data
1 Formative
Research
Observasi dan dokumentasi dengan Plt Humas
Ferdinandus Setu pada tanggal 25 September 2019
dengan memperhatikan mesin AIS dan melihat hasil
dari mesin AIS yaitu di Kominfo.go.id. Observasi
yang dilakukan kurang lebih tujuh kali dengan
memantau website resmi Kominfo.go.id.
2 Strategy
Wawancara dengan Plt Humas Ferdinandus Setu pada
tanggal 25 September 2019, Annisa Bonita pada
tanggal 25 September 2019 selaku staff pengelola
media sosial dan Bapak Morissan pada tanggal 8
November 2019 selaku pakar komunikasi untuk
mencari tahu apakah yang dilakukan Kominfo sudah
pada jalur yang tepat dalam mengelola Hoax.
3 Tactics
Observasi dan wawancara dengan Annisa Bonita
melihat aktivitas dari media sosial serta melihat hasil
dari temuan serta analisis dari mesin AIS di
Kominfo.go.id.
4 Evaluative
Research
Wawancara dengan Plt Humas Ferdinandus Setu pada
tanggal 25 September 2019 untuk mengetahui
evaluasi yang dilakukan tim PR sebagai acuan untuk
tindakan berikutnya agar lebih baik.
88
No Hambatan Data
1 Masyarakat
yang mudah
terprovokasi
Wawancara dengan Plt Humas Ferdinandus Setu
untuk mengeahui bagaimana tindakan dari masih
banyaknya permasalahan yang ada di masyarakat
beserta penyelesaiaannya. Serta observasi mencari
data di lapangan mencari data masyarakat yang masih
terpapar Hoax.
2 Masih
terpusatnya
edukasi
literasi
digital di
tingkat
kementerian
Wawancara dengan Plt Humas Ferdinandus Setu pada
tanggal 25 September 2019 serta observasi data
daerah yang masih terpusat di kementerian.
3 Terlalu
luasnya
cakupan
materi
literasi
Observasi melalui website resmi Kominfo.go.id.
89
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan perumusan masalah yang ada dalam penelitian
ini, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:
1. Strategi Public Relations Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam mengelola Hoaxberlandaskan atas
dasar Inpres No 09 tahun 2015 tentang Pengelolaan
Komunikasi Publik. Dalam pengelolaannya
berdasarkan teori Strategi Public Relations Ronald D.
Smith yang dibagi kedalam beberapa
tahapan.Formative Research, Strategy, Tactics,
Evaluative Research. Pada tahap strategi Kementerian
Komunikasi dan Informatika melakukan tiga metode.
pertama dengan menggunakan UU No 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal
27, 28 dan 29, Kedua, mengontrol mediadengan mesin
AIS untuk media online dan seacra manual memantau
media cetak, Ketigamelakukan literasi Digital kepada
masyarakat.
2. Hambatan serta solusi yang dilakukan Kementerian
Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan
Hoax sebagai berikut:
a. Solusi dari mudahnya masyarakat yang terprovokasi
akibat mendapatkan informasi Hoax yaitu dengan cara
literasi digital sampai ke desa-desa untuk mengedukasi
masyarakat memahami dunia internet. Karena dengan
90
akses internet informasi menjadi cepat menyebar ke
berbagai penjuru hingga ke plosok desa sekalipun.
Masyarakat desa yang menjadi korban Hoax, siapapun
bisa menjadi korban Hoax, baik laki-laki ataupun
perempuan, masyarakat yang tinggal di kota, di desa
dan tidak menutup kemungkinan orang yang
berpendidikanpun bisa terkena dampak dari Hoax.
Itulah pentingnya masyarakat harus cerdas menganalisa
informasi benar atau salah.
b. Edukasi literasi Digital masih diselenggarakan secara
terpusat di tingkat Kementerian. Namun pemerintah
daerah belum berpartisipasi dan bahkan belum memiliki
program literasi Digital bagi masyarakat, sehingga
literasi Digital belum secara massive diselenggarakan.
Maka dari itu solusi untuk mengurangi siafat reaktif
pada masyarakat dengan Membuat program bersama
dan sharing knowledge dengan Pemerintah Daerah
sehingga Pemerintah dapat menyelenggarakan Literasi
Digital sesuai dengan kondisi di daerahnya masing-
masing sehingga Literasi Digital massive dilakukan.
c. Cakupan literasi digital yang sangat luas menyebabkan
pola pendekatan literasi Digital bersifat reaktif melihat
suatu fenomena atau kejadian yang telah terjadi di
masyarakat, maka Dalam setiap tahun dapat ditetapkan
tema khusus tertentu yang perlu diulas dalam Literasi
Digital, selain masih reaktif terhadap fenomena atau
kejadian yang telah terjadi di masyarakat.
91
B. Saran
Berdasarkan pemaparan yang telah penulis teliti, ada
beberapa saran yang penulis ingin kemukakan, diantaranya:
1. Untuk Humas Kementerian Komunikasi dan
Informatika, disarankan kembali aktif dalam media
sosial seperti Instagram, Twitter karena masyarakat
lebih banyak menghabiskan waktu berslancar di media
sosisal ketimbang mengecek website resmi
Kominfo.go.id.
2. Untuk masyarakat umum agar lebih manaruh
kepercayaan kepada pemerintahan terkait pemberitaan
yang sudah tervalidasi kebenarannya.
Demikian kesimpulan dan saran yang penulis dapat
sampaikan dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat
bermanfaat bagi kalangan akademisi maupun kalangan msyarakat
umum yang membacanya.
92
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Cangara, H. (2013). Perencanaan dan Strategi Komunikasi . Jakarta: PT
Grafindo Persada.
Chazawi, A., & ardi, F. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
David R, F. (2015). Manajemen Strategi, alih bahasa Novita Puspitasari
dan Liza Nurrbani Puspitasari. Jakarta: Salemba Empat.
Deddy, M. (2003). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Effendy, O. U. (1992). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Elvinaro, A., & Anes, B. (2007). Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Gunawan, i. (2013). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik.
Jakarta: Bumi Aksara.
J, M. L. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung:
PT Remaja Rosdakarya.
Jefkins, F. (2003). Public Relations. Jakarta: Erlangga.
Kasali, R. (2003). Manajemen Public Relations. Jakarta: PT Pustaka
Utama Grafiti.
Komarudin. (1994). Ensiklopedi Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
Kriyantono, R. (2012). PR Writing: Teknik Produksi media Public
Relations dan Publisitas korporat. Jakarta: Kencana.
Kriyantono, R. (2012). Public Relations and Chrisis Management. Jakarta:
Kencana Pradena Media group.
Nova, F. (2001). Crisis Public Relations. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
93
Nurudin. (2008). Hubungan Media: Konsep dan aplikasi . Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
Oliver, S. (2007). Strategi Public Relations. Jakarta: Erlangga.
Rulli, N. (2015). Media Sosial. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Ruslan, R. (2005). Kiat dan strategi kampanye Public Relations. Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada.
Ruslan, R. (2002). Manajemen humas dan komunikasi: konsepsi dan
aplikasi edisi revisi. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
Ruslan, R. (2002). Manajemen humas Komunikasi:konsepsi dan aplikasi
edisi i. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
Smith, R. D. (2002). Strategic Planning for Public Relations. USA:
Lawrance Erlbaum Associates.
Sugiyono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: PT
Alfabeta.
Sukandarumidi. (2002). Metodologi Penulisan: Petunjuk Praktis Untuk
Pemula. Yogyakarta: Gajah Mada University.
Syamsudin S, G. (2016). Public Relations. Yogyakarta: Andi.
Yuliantina, N. (2007). Dasar-dasar Public Relations. Bandung: P2U-
LPPM UNISBA.
Jurnal
Nasution A. (2017). Hoax Sebagai Bentuk Hudud. Hoax sebagai bentuk
Hudud menurut hukum Islamvol.3 h.18-19.
94
Website
https://kominfo.go.id/tugas-dan-fungsi. Diakses pada tanggal 8 Februari
2019 Pukul 14.52 WIB
https://kbbi.web.id/isu. diakses pada selasa 12 Februari 2019 pukul 13.30
WIB
https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/. Diakses pada
tanggal 30 Agustus 2019 Pukul 15.32 WIB
https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/3894992/cek-fakta-beredar-foto-
kuaci-tidak-halal-di-malaysia-faktanya, Diakses pada tanggal 30
Agustus 2019 Pukul 19.00 WIB
https://www.kompasiana.com/theosembiring/59b7a51d4548027ff535adf3/
hoax-menurut-hukum, diakses pada 29 Agustus, pukul 20.00 WIB
https://www.dkampus.com/2017/05/pengertian-literasi-menurut-para-ahli/.
diakses pada 26 September, pukul 19.00 WIB
https://kumparan.com/@kumparansains/penjelasan-bmkg-soal-isu-
tsunami-di-tapanuli-tengah-10-januari-2019-
1547086093247593667, Diakses pada 26 September, pukul 19.30
WIB.
https://www.tribunnews.com/section/2019/01/10/penjelasan-bmkg-soal-
isu-potensi-tsunami-di-tapanuli-tengah-masyarakat-jangan-
terpengaruh-isu, Diakses pada 26 September, pukul 19.40 WIB.
https://websindo.com/indonesia-digital-2019-media-sosial/. Diakses pada
26 September, pukul 20.00 WIB
https://www.youtube.com/channel/UC6673kwtPekbPTJgRsTSizQ/videos.
Diakses pada 26 September, pukul 21.00 WIB
https://www.instagram.com/p/BwUDXOugpPV/?igshid=1qg9k01i9jodk.
Diakses pada 27 September, pukul 01.38 WIB
https://twitter.com/kemkominfo.Diakses pada 27 September, pukul 01.38
WIB
https://web.facebook.com/Kemkominfo/. Diakses pada 27 September,
pukul 01.40 WIB
BERITA WAWANCARA
Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2019
Narasumber : Bapak Ferdinandus Setu.
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
Tempat : Kantor Humas Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia.
1. Bagaimana Strategi Public Relations KOMINFO dalam mengelola
Hoax?
Baik, perlu bersama kita harus tau memahami apa itu Hoaxya itu
adalah informasi bohong, informasi tidak benar yang sengaja dibuat
untuk kemudian membuat presepsi orang lain akan fakta akan menjadi
terganggu atau menjadi berubah. Kita tau di era digital ini
Hoaxlumayan banyak merajarela informasi yang tidak benar itu sengaja
dipost berulang-ulang oleh media sosial, nah KOMINFO selaku
regulator di bidang informasi dan komunikasi punya cara antara lain
kami melawan dengan tiga pendekatan hukum yaitu:
- Undang-undang ITE yaitu setiap pelaku bisa dijerat dengan
Undang-undang ITE anaman pidananya enam tahun penjara.
- Kemudian strategi kedua menggunakan teknologi informasi, kami
punya mesin yang bernama AIS yang kemudian kalau ada
informasi di luar kami identifikasi dan dinyatakan Hoaxdan
kemudian kami sebarkan lagi pada publik, kami melakukan
crawling dengan mesin ini yang dioperasionalkan oleh tim yang
terdiri dari 100 orang dan bekerja maksimal 24 jam non-stop untuk
menemukan situs dan akun media sosial penyebar konten negatif,
dengan sistem 3 shift. Hasil temuan mesin AIS akan diverivikasi
ulang oleh tim verifikator dan bukti nyata konten tersebut akan di
screencapture, lalu diteruskan ke tim eksekutor untuk tindakan
akhir yang akan memverifikasi dan validasi konten-konten tersebut,
kemudian jika informasi tidak tepat akan dilabeli dengan Hoax dan
kami akan memberikan klarifikasi atas Hoaxyang beredar melalui
situs kominfo.go.id. dan para masyarakatpun tidak perlu khawatir
soal privasi karena tidak akan mengawasi semua pengguna internet
dan media sosial.
- Ketiga metode literasi digital artinya tingkat pemahaman publik itu
harus ditingkatkan, karena masyarakat banyak yang tidak tahu
bahwa itu Hoax.
Nah ini tiga pendekatan ini selalu kami lakukan di kehumasan biro
humas selalu bermain di tiga pendekatan itu. Jika kita bertemu
mahasiswa kami melakukan literasi agar tidak terprovokasi oleh
Hoaxdengan menggunakan media sosisal dengan baik, tapi jika
bertemu dengan media kami akan menyajikan fakta-fakta sebenarnya
akan sebuah peristiwa yang kemudian fakta-fakta tersebut yang
disampaikan publik melalui media, media massa / cetak, media
elektronik dan media sosisal, dan KOMINFO punya macam media
sosial twitter, facebook, instagram dan Youtube. Bahkan kami punya
program khusus yang dinamakan miss lambe Hoax, ini adalah bentuk
dari kami menggunakan segala macam cara untuk melawan
Hoaxdengan macam-macam cara campaign bahwa menunukan pada
publik bahwa negara hadir untuk melawan Hoax, dalam hal ini biro
humas bekerja.
2. Apakah ada agenda setting untuk melawan isu yang sedang
beredar sehingga isu lam amenjadi tenggelam?
Ketika ada Hoaxmuncul sekali, kami lawan Hoaxitu bahwa itu adalah
Hoax. Tapi jika Hoaxitu tidak ada berati kami ya melakukan literasi
digital.
3. Lalu bagaiman cara KOMINFO menganalisa Hoaxyang beredar
dengan sistem AIS?
Iya kami mempunyai mesin yang bisa mempelajari terus menerus
dengan AI (Artificial Intelligent) mana informasi yang sudah dibuat
dengan sedimikian rupa, karena fakta-fakta yang sudah tersimpan di
big data. Jadi misalkan fakta bahwa ibukota Indonesia adalah Jakarta
maka ketika ada berita yang mengatakan bahwa ibukota indonesia
adalah Yogyakarta, kemudian mesin ini sudah mengenali bahwa ini
tidak benar dan kemudian menandakan bahwa ini adalah Hoax. Jadi di
dalam sebuah badan berita tersebut ada sepuluh informasi bisa jadi
sembilannya adalah fakta, tetapi ada satu yang disisipkan yang
merupakan Hoax. Untuk lebih efektifitas lagi kami menggabungkan
antara mesin dan manusia, kami mempunyai seratus orang tim yang
bekerja untuk mengklarifikasi lebih lanjut setelah mesin itu mengambil
data.
4. Sampai saat ini ada berapa jenis Hoaxyang beredar?
Hoaxitu banyak, ada missed informasi jadi sebuah konten si
pembuatnya bahwa itu adalah Hoaxjadi ada unsur ketidak sengajaan.
Ada disinformasi adalah kesengajaan dengan membelokan fakta, lalu
ada Hoaxsecara umum yang lebih detail lagi, lalu ada Hoaxyang sudah
berkaitan dengan fakta jadi sudah jenis kontennya. Sebenarnya
Hoaxyang lucu-lucuan seperti MEME itu banyak yang sekedar fun jadi
dampaknya negatifnya tidak besar, menjadi berbahaya apabila ketika
Hoaxdipoles dengan rasis isu-isu sara agama, ras dan antar golongan itu
sudah sangat berbahaya. Dari segi kontennya ada sara, kesehatan,
politik, agama. Jadi Hoaxitu seperti musim, ketika musim pilpres maka
yang muncul adalah Hoaxpolitik, ketika pilpres selesai yang muncul
Hoaxkesehatan, ketika ada gempa bumi maka yang keluar yang terkait
dengan bencana, jadi cenderung musiman dia, jadi tergantung situasi
apa dia di saat itu. Ketika tentang revisi KPK dan Undang-undang
KUHP pasti Hoaxnya kearah situ.
5. Lalu mengapa dan apa penyebabnya ada Hoaxyang terus-menerus
bertahan dengan konten yang sama?
Karena adanya kepentingan. Jadi biarpun pemerintah sudah
mengatakan bahwa itu adalah Hoax sampai kapanpun akan terus-
menerus dikulik. Karena isu tersebut cukup seksi bagi para Heaters.
Jadi misal pada musim politik, akun-akun yang menyebarluaskan Hoax
tersebut akunya sama, itu-itu saja pemainya. Padahal publik tau bahwa
itu adalah Hoax, seakan-akan publik bodoh padahal publik sudah
pintar. Tetapi untuk kesenangan mereka dan untuk kepentingan maka
terus menggoreng aja yang sama. Padahal mereka rugi juga mereka
menggunakan isu yang sudah dinyatakan sebagai Hoaxtetapi juga
dilakukan.
6. Tentu pasti ada masyarakat yang belum teredukasi dengan baik
tentang masalah Hoax, bagaimana caranya untuk mengedukasi
masyarakat yang masih kurang melek bahaya Hoax?
Iya betul, karena KOMINFO bukan hanya biro Humas saja kami
banyak mempunyai satgar. Ada yang namanya Direktorat jendral
informasi dan komunikasi pubik (dirjen IKP), dirjen IKP sendiri punya
banyak kegiatan seperti bertemu dengan Ibu-ibu pedesaan dengan
menggunakan pertunra (pertunjukan rakyat) main wayang disisipkan
pesan bahwa Hoaxini berbahaya, negara bisa hancur dikarenakan
adanya pesan yang diinformasikan itu tidak benar. Jadi mekanisme
penyampaian pesan itu disesuaikan dengan kondisi publik di sana. Jadi
ketika bertemu dengan orang-orang sederhana seperti petani, nelayan
ya berati kami menggunakan bahasa-bahasa yang cocok dengan mereka
dan ketika kami bertemu dengan mahasiswa maka gayanya dengan
berdiskusi, forum tanya jawab, dialektika, berdebat. Jadi banyak
kegiatan KOMINFO yang berkaitan denan literasi digital, kami juga
punya namanya gerakan nasional yaitu siberkreasi itu 2017 dibentuk
mengiyakan menginisiasi saat ini lebih dari seratus organisasi baik
Kementerian lembaga BUMN, organisasi perfilman anak muda yang
bergabung siberkreasi, nah mereka ini bikin kegiatan kece, diskusi
buku, bikin buku-buku yang enak dilihat, info grafis itu dilakukan
untuk membendung itu tadi, walaupun kami tau masih untuk indoneisa
260an juta dari berbagai macam latar belakang banyaknya yang tingkat
literasinya masih kecil ya baca bukunya masih terbatas, jadi perlu
bekerja keras.
7. Jadi kalau di dalam pesan berantai di dalam WhatsApp
KOMINFO belum bisa mengakses ke sana ya pak? Karena jika
dilihat sangat banyak berita Hoaxyang lahir dari sana.
iya jadi kita tidak masuk, karena tidak ingin menegakkan hukum
dengan melawan hukum, kami tidak mau. Kemudian dianggap otoriter
negara yang kemudian masuk ke semua lini individu privasi,
komunikasi publik yang kami ingin bangun, adalah komunikasi publik
yang dengan tatanan demokrasi yang sah lah yang tetap menghargai
hak asasi manusia. Percakapan di Whatsapp boleh kami telusuri jika
adanya laporan dari publik. Jadi misa mas Gilang ke kominfo melalui
aduan konten, pak ada di whatsapp grup nomor sekian terkait dengan
informasi ini. Kami bisa menggunakan setelah laporan jadi masuk ke
sebuah sistem informasi tadi di Take down dihentikan kemudian kami
membuat klarifikasinya bahwa informasi yang beredar di whatsapp
grup tersebut tidak benar, faktanya adalah seperti ini. Jadi tetap butuh
bantuan masyarakat aduan konten. Makanya kami punya twitter di
@aduankonten begitupula nomor whatsapp 08121994545 untuk publik
bisa menyampaikan informasi yang tadi jalur-jalur privat. Berbeda
dengan di instagram, facebook dan twitter karena kami pantau.
8. Apa ada perlakuan khusus terhadap Hoax-Hoaxtertentu yang
beredar?
Kalau dalam proses pemberlakuannya hampir sama ya, maksudnya
sama-sama kami nyatakan Hoax atau disinformasi kami rilis kepada
publik. Tapi menyampaikannya ke publik itu misalkan dalam siaran
pers atau konfrensi pers itu kami cenderung hati-hati ketika
membicarakan isu sara, kita tahu bahwa ini sangat sensitif di mana
kata-kata yang mengandung Hoax. Kadang kata-kata penjelasan kita
bisa lebih berbahaya dibanding dengan Hoaxnya itu sendiri.
9. Jadi acuan bagi para pelaku penyebar Hoaxitu pada UU ITE ya
pak?
Betul, jadi Undang-undang ITE jelas di pasal 28 ayat 1 dan 2 itu enam
tahun penjara, setiap orang dilarang dengan sengaja mendistribusikan,
mentransmisikan dan membuat data diaksesnya informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kabar bohong, itu
sudah ada aturannya enam tahun penjara dan denda 1 milyar rupiah.
10. Dalam upaya penanggulangan Hoaxapa saja hambatan yang
dihadapi oleh KOMINFO?
Challenge ya, tantangannya kita itu tingkat literasi karena tingkat
literasi kita yang memang kita itu lompat dari budaya yang menonton
TV dengar radio, tidak sampai pada budaya membaca buku. Budaya
baca buku ini sangat kecil berbeda dengan amerika dan eropa yang
mencapai tahapan itu Clear , kita masuk ke tahap internet yang
membaca sepotong-sepotong seperti hanya judulnya saja hanya dua
paragraf saja sudah capek. Sehingga mudah terprovokasi padahal tidak
di dalam isinya tidak seperti yang ada di judul, seperti kemarin
covernya tempo yang pak jokowi pinokio, padahal secara isinya tidak
menunjukan pak jokowi bohong dan sudah terprovokasi oleh cover. Itu
menunjukan bahwa kita terlalu cepat masuk ke ranah internet, dibilang
salah juga tidak karena dengan internet dimudahkan juga mendapat hal
positif dan negatif.
11. Lalu, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
ya itu, dengan literasi karena literasi ini tantangannya besar. Karena
anggaran kami di pendidikan ini mencapai 20% karena itu kami harus
lakukan dengan mkasimal, yang artinya pendidikan bukan hanya
formal ya bukan berati dia sudah S1, S2, S3pun orang masih saja
terpapar Hoax. Ada yang tau bahwa itu adalah Hoaxtapi dengan
sengaja menyebarkannya karena merasa dia mempunyai
kepentingan tersebut. Semisal dia sudah membenci jokowi, karena
dia membenci jokowi dan mempercayai hal tersebut ketika ada berita
Hoaxtentu dia bisa saja menyebarkanya itu yang terjadi faktanya. Di
era digital ini sudah menemukan kecocokan ada Hoaxdan intrnet
perkawinan yang pas lah, disebarkan begitu saja.
12. Lalu apakah ada evaluasi setelahnya?
Ada, nanti kita akan mengecek kembali di media-media itu
memframingnya dari mana? Apakah sesuai ngga dengan tujuan atau
yang kita maksud, jika tidak ini bisa menjadi bahan evaluasi buat kami
BERITA WAWANCARA
Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2019
Narasumber : Annisa Bonita
Jabatan : Staf Biro Humas Sosial media KOMINFO.
Tempat : Kantor Humas Kementerian Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia.
1. Apa saja aktivitas yang dilakukan divisi media sosial?
Kami posting-posting tentang kegiatan kami, misalkan ada program
kegiatan IoT makers, DTS (Digital Talent Scholarship) atau yang
terakhir kita punya program siber kreasi. Banyak dan lebih ke
programnya apa kegiatannya kapan dan di mana gitu.
2. Dari tim emdia sosial apakah full sepenuhnya memberikan
klarifikasi berita-berita Hoax?
Jadi sosial media kominfo tidak sering meng-upload itu, dan kita sudah
mempunyai kanal lain untuk mengupload bisa dilihat di website
kominfo.go.id, nah disitu ada laporan isu Hoax
3. Nah kan ada konten “lambe Hoax” yang di instagram ini berati
diambil dari laporan itu ya?
Iya diambil dari laporan itu, tapi saat ini kalu dibilang ada atau tidak ya
bisa dibilang sedang tidak ada. Dulu memang lumayan responsif lah
sering kalau ada Hoax langsung kita Upload, tapi Karena kan kita
sudah ada platform lain yaitu website tadi kominfo.go.id nah jadi kita
udah jarang sih di media sosial. Paling kalau mau melihat ya di website
itu bukan di media sosial kita, karena sudah ada website ini jadi media
sosial menjadi sarana lain lah.
4. Bagaimana respon masyarakat setelah penanggulangan berita atau
informasi Hoax dan efek yang timbul setelah informasi yang
diberikan?
Ya tetap saja banyak yang menanggapi ya banyak juga yang tidak
percaya semisal “ah masa sih ini Hoax” jadi mereka responsif sih
sebenernya untuk menanggapi Hoax ini. Nah semisal kemarin saat
pemilu itu mereka sangat responsif sekali, dan juga Hoaxyang beredar
itu sangat Massive dibanding saat ini. Dan informasi yang kami berikan
pasti ada saja yang tidak setuju karena mereka punya keyakinan bahwa
informasi yang dia punya didapat dari sumber-sumber lain adalah yang
paling benar dan terus memperanyakan kebenarannya tuh yang benar
yang mana sih, pro-kontra itu akan tetap ada.
5. Kalau di media sosial ini Hoaxapasih yang paling banyak gencar
untuk diklarifikasi?
Ya untuk di sosial media sendiri kan udah sangat jarang ya karena ada
platform sendiri untuk Hoax ya, kalau di media sosial ini kita berusaha
berimbang. Jadi tidak melulu Hoax tentang kesehatan atau politik, jadi
semua kontennya kami berimbang. Misalkan ada seribu Hoax tentang
politik trus ada sepuluh Hoax tentang kesehatan kami tidak mungkin
mengisi semuanya tentang politik, ya jadi berimbang. Karena kami
tidak mau masyarakat hanya tau misalkan Hoax tentang politik saja
karena banyak juga Hoax-Hoax yang beredar diluar.
BERITA WAWANCARA
Hari/Tanggal : Jumat, 8 November 2019
Narasumber : Bapak Morissan, M.A, Ph.D
Jabatan : Dosen Fikom Universitas Mercubuana
Tempat : Universitas Mercubuana
1. Bagaimana tanggapan bapak seharusnya strategi dari Public
Relations yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam mengelola Hoax?
Ya memang harus menkominfo ini harus tanggap, mencari tahu,
menyisir setiap informasi di media online yang memang dinilai
sebagai kebohongan atau Hoax dan langsung memberikan tanggapan
dan memberikan klarifikasi bahwa berita atau informasi yang
ditemukan sesuai dengan indikasi adalah Hoax. Kemudian melakukan
counter terhadap berita-berita bohong tersebut di berbagai lini sosial
media yang ada terutama yang sering digunakan masyarakat. Bisa saja
melalui Facebook, Instagram dan sebagainya dan juga tetap terus
melakukan kampanye literasi kepada masyarakat misalnya
konsekuensi dari akibat menyebarkan berita bohong tersebut yang
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE.
2. Kemudian bagaimana tahapan dari strategi yang seharusnya
perlu dilakukan oleh Public Relations Kominfo mengingat
kominfo sendiri mempunyai tiga pendekatan dalam strategi yaitu
dengan UU ITE, mengontrol media secara langsung dan
melakukan literasi digital ke masyarakat.
Iya jadi tahapan-tahapannya sudah benar, dalam artian bahwa
kominfo sudah meneleti terlebih dahulu bagaimana cara yang tepat
dan bagaimana berita-berita tersebut dipantau yang kemudian
disampaikan mana yang benar dan mana yang salah.
3. Kominfo sendiri mempunyai beberapa akun media sosial,
menurut tanggapan bapak bagaimana seharusnya penggunaan
dari media sosial tersebut?
Iya jadi kita melihat situasi walaupun tidak boleh menghentikan
kampanye-kampanye seputar Hoax itu, kalau saya pantau sih saya
lihat masih dengar di radio media sosial. Tapi untuk upaya tersebut
ada baiknya harus dilakukan seperti itu yang miss lambe hoax yang
ada di instagram dan juga di media sosial lainnya.
4. Dalam mengelola Hoax seharusnya apa saja yang perlu
diperhatikan oleh praktisi dari Public Relations Kominfo?
yang pertama harus melakukan pemantauan terus dan mencegah,
bekerja secara proporsional sesuai dengan situasi. Misalnya terjadi
kondisi panas terkait dengan isu-isu yang hangat nah disitu kominfo
bertindak untuk membekukan media sosial agar tidak terbentuknya
berita-berita baru yang sengaja dibuat untuk semakin memperkeruh
keadaan.
Jakarta 8 November 2019
Morissan, M.A, Ph.D
LAMPIRAN
Wawancara dengan Bapak Ferdinandus Setu selaku Plt Kepala Biro
Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Wawancara dengan Ibu Annisa Bonita selaku Staf Humas
Kementerian Komunikasi dan Informatika Divisi Media Sosial.
Wawancara dengan Pakar komunikasi Bapak Morissan, M.A, Ph.D
dan juga sebagai Dosen FikomUniversitas Mercubuana
