strategi transparency international indonesia …
TRANSCRIPT
STRATEGI TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA
(TII) DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Muhammad Haiqal Arifianto
1110111000012
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2015
v
ABSTRAKSI
Skripsi ini menganalisa strategi yang digunakan oleh Transparency
International Indonesia (TII) dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian
ini bertujuan menjelaskan strategi yang digunakan oleh TII dalam ikut serta
memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi
penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan sampel purposif. Subjek penelitian
sebanyak lima belas informan terdiri dari staff (board) TII, anggota (volunteer) TII,
dan masyarakat umum. Kemudian data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan
observasi.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan strategi gerakan
sosial (resource mobilization) terkait teori rekrutmen David Snow. Teori rekrutmen
Snow digunakan untuk menjelaskan cara yang dilakukan oleh TII dalam mengajak
partisipan untuk ikut dalam sebuah identitas kolektif melawan korupsi. Dalam
analisa teori ini TII menggunakan empat strategi dalam upaya memberantas
korupsi, diantaranya: public face to face, private face to face, public mediated, dan
private mediated.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa TII menggunakan keempat
unsur yang ditemukan oleh Snow untuk menjaring partisipan dalam sebuah
kampanye. TII memberikan kampanye anti korupsi secara masal ataupun personal
dan dengan cara bertemu langsung ataupun melalui media, diantaranya pelatihan,
workshop, aksi dukungan terhadap KPK dan pengembangan organisasi masyarakat,
pembentukkan agen-agen lapangan, film antikorupsi, twitter, web dan lain-lain.
Cara tersebut digunakan oleh TII agar secara bersama-sama masyarakat mampu
melawan korupsi dan menutup celah korupsi. Kampanye antikorupsi TII menyasar
pada tiga element, yaitu para pelaku bisnis, pemerintah dan masyarakat. Adapun
faktor yang mendorong TII menggunakan strategi tersebut adalah adanya dinamika
dan tantangan yang berkembang dan pelajaran yang diambil dari pengalaman
sebelumnya.
Kata Kunci : Anti korupsi, mobilisasi sumber daya, Transparency International
Indonesia
vi
KATA PENGANTAR
Korupsi merupakan bentuk tindakan pidana yang selalu menjadi perhatian
masyarakat baik ditingkat nasional maupun daerah karena menjadi penghambat
pembangunan bangsa. Karen sebagai penghambat pembangunan nasional korupsi
menjadi musuh bersama untuk diberantas oleh pemerintah maupun LSM (civil
society). Transparency International Indonesia merupakan pengejewantahan LSM
(civil society) untuk melawan korupsi ketika pemerintah perlu dukungan unsur-
unsur lain. Atas dasar itu penelitian ini menjelaskan strategi Transparency
International Indonesia dalam melawan korupsi. Yaitu dengan menganalisis
menggunakan teori Snow untuk mengajak partisipan dalam sebuah identitas
kolektif melawan korupsi.
Sistematika penulisan skripsi ini mencakup empat BAB. BAB I berisi
pernyataan masalah penelitian, pertanyaan masalah penelitian, tujuan dan manfaat
penelitian, literatur review, kerangka teoritis dan metode penelitian yang
digunakan. BAB II berisikan gambaran-gambaran umum seputar sejarah
pembentukkan, profil dan struktur organisasi TII. BAB III berisi analisa teoritis
terhadap hasil atau temuan-temuan penelitian. BAB IV berisi kesimpulan dan saran.
Penyelesaian penelitian ini tentunya melibatkan banyak pihak, oleh
karenanya penulis ucapkan terima kasih kepada :
1. Ayahanda H. Zaenal Arifin (alm) dan Ibunda Hj. Tuty Herawati tercinta atas
pendidikan, bimbingan moral dan spiritual, dukungan, do’a dan restunya,
terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa
vii
memberikan rahmat, keselamatan dan kesehatan. Serta Mas Ryan (Boim)
atas supportnya.
2. Prof. Dr. Zulkifly, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Cucu Nurhayati, M.Si., Selaku Ketua Program Studi Sosiologi UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta dan Bpk. Husnul Khitam, M.Si., selaku
Sekretaris Program Studi Sosiologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga
Dra. Ida Rosyidah, MA, selaku dosen pembimbing akademik, dosen
pengajar yang luar biasa membimbing penulis sehingga mampu
menyelesaikan tugas akhir.
4. Bpk. M. Hasan Ansori, Ph D., selaku pembimbing skripsi penulis yang
senantiasa membimbing, memotivasi dan menginspirasi penulis, sehingga
penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Segenap dosen civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Khususnya Program Studi
Sosiologi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala ilmu
dan pengetahuan selama penulis menempuh studi di kampus tercinta ini,
baik di dalam maupun di luar kelas perkuliahan.
6. Segenap staf Transparency International Indonesia (TII) serta kawan-kawan
Youth Proactive yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi
terkait strategi korupsi dan pengetahuan mendalam tentang korupsi. Keep
fight again corruption guys.
viii
7. Kawan-kawan Sosiologi angkatan 2010, terimakasih atas persaudaraan,
pengalaman didalam dan luar kelas.
8. Gadis pesantren Indaha Sakinah yang selalu menemani dan memberikan
support untuk segalanya. Merci Beaucoup. Je t’aime.
9. Kawan-kawan forum kajian sosiologi (KASOGI), Suhu Sulaiman, Cecep
Sopandi, Nana Sae, Ikhsan, Wira, Egits dan kawan-kawan angkatan
kontemporer Rusdan, Saikhu, Gopay, Galih, Ojay Reza, Ihsan dll.
Terimakasih atas pelajaran berdiskusi hingga kita bisa menciptakan dunia
kita sendiri
10. Kawan-Kawan kajian Indonesian Culture Academi, Aqib, Abdi, Kholil dkk
yang dalam setiap diskusi kita sampai tak percaya dengan segala bentuk
produk budaya.
11. Kanda-Yunda HMI Cabang Ciputat periode 2014-2015 dan HMI Komfisip
yang selalu memberikan segala pelajaran dan pendidikan. Teruslah
menjalankan estafet kaderisasi. YAKUSA.
Ciputat, 08 Oktober 2015
M. Haiqal Arifianto
ix
Daftar Isi
ABSTRAK ....................................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... iv
DAFTAR ISI .................................................................................................... vii
BAB I: PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah ............................................................................. 1
B. Pertanyaan Penelitian ........................................................................... 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................ 4
D. Tinjauan Pustaka .................................................................................. 5
E. Kerangka teoritis .................................................................................. 9
1. Konsep Gerakan Sosial .................................................................. 9
a. Struktur Kesempatan Politik .................................................... 11
b. Mobilisasi Sumber Daya .......................................................... 13
c. Pembingkaian ........................................................................... 14
2. Strategi Gerakan Sosial .................................................................. 15
a. Face to face .............................................................................. 17
b. Mediated ................................................................................... 19
F. Metodologi Penelitian .......................................................................... 21
1. Pendekatan Penelitian .................................................................... 21
2. Teknik Penentuan Informan ........................................................... 22
3. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 23
4. Informan Penelitian ........................................................................ 25
G. Sistematika Penulisan .......................................................................... 27
x
BAB II: Gambaran Umum
A. Sejarah Transparency International...................................................... 28
B. Transparency International Indonesia .................................................. 32
C. Visi Misi dan Program Transparency International Indonesia ............ 33
D. Struktur Organisasi Transparency International Indonesia .................. 36
BAB III: Transparency International Indonesia (TII) dan Strategi
Pemberantasan Korupsi
A. Berbagai Strategi Transparency International Indonesia dalam
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia .................................................. 40
B. Berbagai Faktor yang Mendorong Adopsi Strategi Antikorupsi
Transparency International Indonesia .................................................. 67
BAB IV: Kesimpulan dan Rekomendasi
A. Kesimpulan .......................................................................................... 77
B. Rekomendasi ........................................................................................ 80
Daftar Pustaka .................................................................................................. 82
xi
Daftar Tabel
Tabel I.F.1 Rasionalisasi Informan .................................................................. 23
Tabel I.F.2 Klasifikasi Informan ...................................................................... 25
Tabel III.A.1 Matriks Berdasarkan Strategi Private Face To Face ................. 44
Tabel III.A.2 Matriks Berdasarkan Strategi Public Face To Face .................. 58
Tabel III.A.3 Matriks Berdasarkan Strategi Public Mediated ......................... 65
Tabel III.B.1 Matrik berdasarkan tolak ukur efektifitas program TII .............. 72
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Pernyataan Masalah
Di negara berkembang seperti Indonesia permasalahan korupsi menjadi momok
yang sulit untuk dihindari. Keinginan untuk terhindar dari tindak korupsi tidak disertai
oleh pejabat negeri yang justru terlibat dalam kasus korupsi itu sendiri. Di setiap rezim
sejak kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, korupsi selalu menghinggapi
pemerintah dan dianggap telah membudaya. Menurut Mansyur Semma dalam bukunya
Negara dan Korupsi menyebutkan bahwa korupsi membudaya dalam masyarakat
karena masyarakat memandang sebagai suatu kewajaran yang telah terjadi sejak
dahulu, terwariskan, dan par excellence (harus diterima). (Mansyur : 2008 : 195)
Hingga saat ini tindak pidana korupsi terdistribusi pada tingkat pemerintahan.
Korupsi pada saat ini merebak diberbagai tingkat pemerintahan dari eksekutif,
legislatif, hingga yudikatif dan yang paling besar adalah birokrasi (Ajip Rosidi: 2009:
27-30). Tindak korupsi yang terdistribusi diberbagai tingkatan daerah tersebutlah yang
membuat korupsi sulit untuk diberantas.
Tingkat korupsi di Indonesia terhitung sangat tinggi. Berdasarkan data yang
dilansir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis bahwa keseluruhan jumlah
penanganan perkara tahun 2013 meliputi 76 kegiatan penyelidikan, 102 penyidikan,
dan 66 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan pada tahun
sebelumnya. Dari sejumlah perkara yang ditangani, KPK berhasil menyelamatkan uang
2
negara sebesar 1,196 triliun rupiah, dengan perincian 1,178 triliun rupiah dari
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perkara dan 18,568 miliar rupiah dari lelang
gratifikasi. (Diambil dari situs http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1601-jumlah-
korupsi-meningkat-dua-kali-lipat-pada-2013 yang di akses pada tanggal 16 juni 2014)
Tingginya tingkat korupsi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara
dengan tingkat korup peringkat 144 dari 177 negara di dunia pada tahun 2013, yang
dikaji oleh lembaga Transparency International Indonesia yang setiap tahunnya merilis
tingkat korupsi di Indonesia. Sedangkan pada tahun 2012 Indonesia berada pada
Peringkat 176 dari 188 dunia negara dunia. (Diambil dari situs
http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-
2013 yang diakses pada tanggal 24 juni 2014)
Berdasarkan data yang disajikan diatas, Indonesia menjadi negara yang masih
dikhawatirkan dalam tindak korupsi. Kenaikan tingkat korupsi dari tahun 2012 hingga
2013 menggambarkan betapa Indonesia harus punya pengawasan lebih dalam
meminimalisir tingkat korupsi selain itu juga menumbuhkan moral bahwa korupsi
menjadi common enemy dalam kehidupan berbangsa. Bahkan tidak heran jika Ajip
Rosidi (2009) menyebut bahwa korupsi di Indonesia merupakan sebuah sistem. (h.24)
Pemerintah harus tetap mempunyai pengawasan (kontrol) dalam upaya
pengelolaan negara. Meski Indonesia mempunyai lembaga negara untuk pengawasan
korupsi namun tetap saja seakan kewalahan menghadapinya. Lembaga negara yang
menangani tindak korupsi masih tetap tunduk pada penguasa negara, bagaimanapun
juga masih berada di bawah negara. Ketika masalah korupsi sudah tidak mampu di
3
berantas pada tingkat pemerintahan maka harapan terbesar saat ini berada pada Civil
Society dan gerakan yang dibangunnya. Salah satu elemen dari Civil Society yang
berperan besar adalah lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Menurut Damsar
kemunculan civil society di Indonesia ditandai dengan pesatnya perkembangan
lembaga swadaya masyarakat bermula pada awal era reformasi (Damsar: 2012: 128).
Indonesia mempunyai beberapa lembaga yang dilabelkan sebagai lembaga
pemberantasan korupsi seperti, Indonesia Coruption Watch (ICW), Solidaritas
masyarakat untuk transparansi, Garut Governance Watch dan yang lainnya Meski
demikian, pola yang dipakai oleh lembaga tersebut berbeda caranya. Kebanyakan dari
LSM anti korupsi tersebut bergerak pada penyelidikan korupsi di pemerintahan.
Berdasarkan permasalahan di atas, skripsi ini bermaksud untuk mengkaji salah
satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam memperjuangkan agenda
pemberantasan korupsi dengan mengambil kasus Transparency International Indonesia
yang memperjuangkan isu pemberantasan korupsi. Menarik bagi peneliti untuk
menemukan strategi gerakan yang dipakai oleh lembaga Transparency International
Indonesia dalam mengkampanyekan pemberantas korupsi di Indonesia serta cara yang
digunakan oleh TII dalam mengajak dan menjaring masyarakat agar terlibat dalam
aktivitas melawan korupsi. Berbeda dengan LSM lain TII tidak melakukan pengawasan
dan penyelidikan korupsi, namun bekerjasama dengan organisasi yang melakukannya.
TII secara rutin merilis indeks persepsi korupsi tiap tahunnya, melakukan riset korupsi,
dan juga aktif mengadvokasi bahaya korupsi kepada anak-anak muda Jakarta. (profil
TII dalam www.tii.or.id )
4
Lembaga ini menjadi menarik untuk dibahas bagi peneliti karena merupakan
lembaga yang tidak terfokus pada pengawalan dan penyelidikan kasus. Alasan peneliti
menggunakan lembaga TII karena ingin mengetahui sejauh mana lembaga yang
terfokus pada pendidikan dan penyadaran korupsi bisa melawan korupsi. Secara lebih
spesifik, Skripsi ini difokuskan pada pembahasan strategi gerakan Transparency
International Indonesia (TII) dalam upaya pemberatasan korupsi di Indonesia.
B. Pertanyaan Penelitian
Skripsi ini akan membahas Transparency International Indonesia (TII) dan
gerakan pemberantasan korupsi. Untuk memperjelas permasalahan yang di angkat
maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana strategi TII dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ?
2. Apa saja faktor yang mendorong TII untuk menggunakan strategi
tersebut ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi yang dipakai
oleh lembaga Transparency International Indonesia dalam upaya memberantas dan
mengkampanyekan tindak anti korupsi serta gerakan sosial anti korupsi. selain itu ada
beberapa tujuan lain yang bisa diketahui dari penelitian ini di antaranya:
5
1. Menjelaskan strategi yang digunakan TII dalam ikut membantu
pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Menjelaskan faktor yang mendorong TII melakukan strateginya dalam
pemberantasan korupsi.
Berdasarkan tujuan yang ingin di capai tersebut maka manfaat yang bisa di
ambil dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat akademik: penelitian ini bisa menambah khasanah keilmuan
dalam bidang gerakan sosial guna menunjang referensi dan landasan
dalam kajian gerakan anti korupsi khususnya di jurusan sosiologi.
2. Manfaat Praktis: bagi lembaga TII penelitian ini bisa menjadi acuan
guna menambah khasanah dalam meningkatkan gerakan anti korupsi.
D. Tinjauan Pustaka
Penelitian yang dilakukan oleh Noldy (2012), mengenai Tugas dan Peranan
Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian
hukum normatif yaitu pendekatan analisis normatif dengan mengikuti langkah-langkah
identifikasi sumber hukum yang menjadi dasar rumusan masalah.
Teori yang digunakan dalam penelitian Noldy menggunakan kajian budaya
dalam melihat pemberantasan korupsi. Hasilnya undang-undang memberikan
wewenang kepada lembaga Komisi Pemberantasan korupsi dalam melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Selain itu Komisi
6
pemberantasan Korupsi juga bertugas untuk kordinasi dengan instansi pemberantasan
korupsi, supervisi terhadap instansi, melakukan tindak pencegahan korupsi, hingga
memonitor penyelenggaraan pemerintahan Negara (Noldy Mohede: 2012).
Selanjutnya penelitian Khairullah dalam bentuk tesis ini hampir menyerupai
dengan skripsi ini yaitu tentang Indonesia Corruption Watch (ICW) dan pemberantasan
korupsi di Indonesia. Penelitian ini juga membahas bagaimana lembaga swadaya
masyarakat (LSM) dalam memberantas korupsi di Indonesia. Penelitian ini
menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif dengan paradigma
konstruktivisme. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial
yang dipakai ICW dalam memberantas korupsi di Indonesia juga menambahkan
konsep tentang korupsi dan konsep LSM didalamnya. Hasil yang didapat dari
penelitian ini bahwa ICW termasuk salah satu bentuk gerakan sosial yang ada di
Indonesia. ICW tergolong dalam LSM advokasi dengan karakteristik pemantauan dan
terminasi. Strategi gerakan yang digunakan oleh ICW yaitu dengan aliansi, jaringan,
publikasi, individu ataupun organisasi. Pendekatan yang digunakan untuk gerakannya
tersebut yaitu dengan penelitian, investigasi, advokasi, kampanye, dan alternatif
kebijakan. Dan dalam aksi program ICW banyak melakukan kontrol publik baik
terhadap Negara maupun sektor swasta. (Khoirullah: 2004)
Serupa penelitian sebelumnya, penelitian Mufrikhah tentang peran lembaga
swadaya masyarakat (LSM) dalam pemberantasan korupsi (studi penanganan korupsi
mantan Bupati Kendal Hendy Boedoro). Penelitian ini menggunakan pendekatan
analisis kuantitatif. Pendekatan ini berusaha menganalisis isi terhadap LSM FKPPK
7
beserta analisis LSM lain sebagai unit analisis. Hasil yang didapat dari penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa LSM mempunyai pengaruh dan peran penting dalam
pengungkapan kasus korupsi Hendy Boedoro, selain itu juga menjadi alat untuk
pemberantasan korupsi di Kendal. Untuk mengungkap kasus tersebut strategi yang
digunakan FKPPK adalah dengan memantau terus perkembangan kasus tersebut dan
membentuk tim inti dan tim gugus sebagai pencari data kemudian berkumpul dengan
wadah aliansi masyarakat Kendal (AMK) yang bekerjasama dengan pemerintah, KPK
dan POLRI sehingga akhirnya di pengadilan tipikor Hendy dinyatakan bersalah.
Selanjutnya penelitian Shidqul Wafa mengenai peran serta masyarakat dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten Kudus. Penelitian ini berusaha
melihat sejauhmana peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana
korupsi dan kendala yang dihadapinya. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan kajian teori peran dan
partisipasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa peran masyarakat dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten Kudus terkendala dalam hal
melaporkan tindak pidana korupsi, seperti, rasa tidak percaya diri kepada aparat
hukum, dan rasa takut. Dan kendala dari luar yaitu kurangnya data, ancaman dari
pelaku tindak pidana korupsi, dan lamanya proses penyidikan oleh aparat. Kemudian
peran yang dilakukan masyarakat dalam pemberantasan korupsi tersebut dengan
melaporkan tindak pidana korupsi, mengawal kasus korupsi hingga selesai, dan
kampanye gerakan antikorupsi. (Shidqul Wafa: 2013)
8
Kemudian tesis yang di rampungkan oleh Yuna Farhan (2006) tentang Peran
koalisi LSM dalam Pemberantasan korupsi di Indonesia: studi kasus korupsi KPU.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu Civil Society dalam artian Toqueville, Habermas, dan Putnam
sedangkan LSM dan korupsi menggunakan teori dari Alatas dan Klitgaard. Kemudian
hasil yang di peroleh dari penelitian ini bahwa Peran Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih
dan Berkualitas yang terdiri dari 5 LSM ini (FITRA, FORMAPPI, LBH Jakarta, IPW
dan KIPP Indonesia) masih belum mampu untuk membedah secara mendalam korupsi
sistemik yang terjadi di KPU. Laporan dugaan korupsi KPU yang disusun Koalisi LSM
masih sebatas pengungkapan kasus korupsi yang muncul ke permukaan dan belum
menunjukan secara nyata terjadinya korupsi di KPU. Gerakan Koalisi LSM ini dapat
dikategorikan dalam gerakan sosial baru karena tidak lagi mengandalkan massa (Yuni
Farhan: 2006).
Beberapa tinjauan pustaka yang disajikan diatas terlihat perbedaan penelitian
sebelumnya dengan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Penelitian Noldhy, Mufrikhah,
Shidqul Wafa, dan Yuni meski tema yang diangkat mengenai isu korupsi namun
keempat penelitian ini tidak menggunakan teori gerakan sosial, sedangkan skripsi ini
menggunakan teori gerakan sosial untuk menganalisa strategi pemberantasan korupsi
TII. Adapun penelitian Khoirullah yang mirip dengan skripsi ini yaitu dengan meneliti
LSM dalam pemberantasan korupsi dan dengan kajian teori gerakan sosial, teori
gerakan yang digunakan yaitu dengan menggunakan aliansi, jaringan, publikasi,
9
individu ataupun organisasi. Tetapi perbedaannya adalah ketika Khoirullah menjadikan
ICW sebagai subjek dan skripsi ini menjadikan TII sebagai subjek.
Kemudian dari semua tinjauan pustaka tersebut kajian yang selama ini ada yaitu
membahas lembaga yang bergerak penyelidikan dan pengawasan pemerintahan
terhadap korupsi. Lembaga-lembaga tersebut tidak ada yang membahas strategi
gerakan anti korupsi. Sedangkan skripsi ini menjadi pembaruan dalam kajian strategi
gerakan anti korupsi di Indonesia dengan meneliti TII sebagai studi kasus.
E. Kerangka Teoritis
1. Konsep Gerakan Sosial
Studi ini menggunakan teori gerakan sosial sebagai landasan penelitian. Pada
awal 1970an menurut Gary & McAdam kemunculan teori gerakan sosial bersandar
pada pendekatan perilaku kolektif yang mengasumsikan bahwa gerakan sosial
merupakan bentuk dari kerumunan dan kepanikan sosial berkepanjangan. Kemudian
pendukung teori mobilisasi sumber daya memformulasikan mengenai pentingnya
faktor-faktor organisasi dan struktur politik untuk mengkaji gerakan sosial.
(Burhanuddin: 2012: 50)
Secara umum teori gerakan sosial menurut Diani dan Bison dalam Darmawan
(2006) adalah bentuk aksi kolektif dengan orientasi konfliktual (pertentangan) yang
jelas terhadap lawan sosial dan politik tertentu, yang dilakukan dalam konteks jejaring
lintas kelembagaan atau organisasi yang erat oleh aktor-aktor, aksi tersebut diikat oleh
10
rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat melebihi bentuk-bentuk ikatan dalam
koalisi dan kampanye bersama. (Darmawan: 2006: 5)
Sebuah gerakan protes kelompok tersebut tentunya didasari oleh kepentingan-
kepentingan agar dapat bisa diterima oleh masyarakat. Serupa dengan Diani dan Bison,
Tarrow (1994) dalam Miriam berpendapat bahwa gerakan sosial adalah sebuah
tantangan kolektif kelompok yang mempunyai tujuan bersama dengan solidaritas yang
kuat. Yang dilaksanakan melalui interaksi dengan para elit, lawan kepentingan dan para
pejabat. (Miriam: 2009: 383)
Gerakan sosial didasari oleh perilaku kolektif dari kelompok kepentingan yang
berusaha menjalankan kepentingannya hingga mampu mempengaruhi sebuah
kebijakan yang dapat dijalankan.
Bagi Diani dan Bison (2004) satu organisasi tertentu tidak bisa
merepresentasikan sebagai gerakan sosial. Gerakan sosial sebagai proses yang
melibatkan pertukaran sumber daya bagi pencapaian tujuan bersama oleh aktor
individu atau maupun kelembagaan. Ciri khas dari gerakan sosial adalah aktor yang
terlibat oleh identitas kolektif atas kebutuhan dan kesadaran keterhubungan.
(Darmawan: 2006: 6)
Selain itu perilaku kolektif dapat disebut sebagai gerakan sosial ketika terdapat
karakteristik gerakan sosial sebagaimana dikemukakan McAdam & Snow yaitu, a)
berbentuk aksi-aksi kolektif atau bersama, b) memiliki tujuan yang berorientasi pada
perubahan, c) berbentuk organisasi, d) berkelanjutan atau kadang temporal, e) bersifat
11
ekstra-institusional atau kombinasi antara aksi-aksi ekstra-institusional (demonstrasi)
dan institusional (lobi). (Burhanuddin: 2012: 51)
Kemudian definisi gerakan sosial yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
sebuah bentuk aksi kolektif yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau gabungan
organisasi yang memiliki tujuan agar terjadi sebuah perubahan yang diinginkan dan
dijalankan secara terus menerus sampai tujuan itu berhasil. Sesuai dengan penelitian
ini bahwa TII sebagai sebuah organisasi dengan tujuan Indonesia yang bebas korupsi
dan selalu dijalankan secara terus menerus.
Dalam teori gerakan sosial terdapat tiga perspektif besar untuk menganalisis
sebuah gerakan sosial yaitu struktur kesempatan politik (political opportunity
structure), mobilisasi sumber daya (resource mobilization), dan pembingkaian aksi
kolektif (framing). Masing-masing perspektif tersebut mempunyai cara pandang yang
berbeda dalam melihat sebuah gerakan sosial sebagai aksi kolektif.
a. Struktur Kesempatan Politik (Political Opportunity Structure)
Perspektif ini melihat bahwa kajian gerakan sosial fokus pada faktor-faktor
eksternal yang mempengaruhi kemampuan aktor dalam menciptakan perubahan sosial.
Faktor-faktor eksternal yang biasa menjadi pengaruh dari perubahan sosial tersebut
ialah pemerintah yang sejauh mana dapat mengambil kesempatan politik. Eisinger
menjelaskan struktur kesempatan politik ini menekankan signifikansi terbukanya celah
kesempatan politik ketika Negara begitu rentan, sehingga dapat memicu munculnya
gerakan-gerakan sosial. (Burhanuddin: 2012: 21)
12
Serupa dengan Eisinger, Tarrow juga melihat dimensi struktrur kesempatan
politik menekankan pada keterbukaan dan ketertutupan sistem politik. Lebih jauh dia
menjelaskan situasi politik yang konsisten tidak formal atau permanen memberi
insentif bagi pelaku aksi kolektif, sehingga membentuk ekspektasi mereka dengan
kesuksesan atau kegagalan sebuah gerakan. (Burhanuddin: 2012: 92)
Perspektif struktur kesempatan politik yang melihat bahwa dengan keterbukaan
sistem politik memungkinkan untuk sebuah gerakan sosial yang massif lain halnya
dengan ketertutupan sistem politik yang akan membuat sebuah gerakan yang tidak akan
berkembang. Apalagi jika berada pada sistem pemerintahan yang otoriter, sebuah
gerakan akan stagnan karena sering kali terdapat tindakan represif dari pemerintah.
Kondisi demikian memungkinkan sebuah gerakan menunggu kondisi
pemerintahan yang kondusif dan menunggu peluang politik yang tepat. Peluang politik
adalah konsep terkait perubahan akses terhadap kekuasaan yang memungkinkan pihak
yang berada diluar sistem politik untuk mendapat akses pada proses di dalamnya.
(Darmawan: 2006: 101)
Dari berbagai konsep mengenai struktur kesempatan politik, McAdam
mengajukan beberapa dimensi-dimensi dalam struktur kesempatan politik dengan
maksud mencari sintesa dari berbagai cara pandang yaitu harus memenuhi: relativitas
keterbukaan dan ketertutupan sistem politik, stabilitas atau instabilitas jejaring
persekutuan elit, ada atau tidak adanya aliansi-aliansi elit, dan kapasitas atau
kemampuan Negara untuk melakukan represi. (Burhanuddin: 2012: 92)
13
b. Mobilisasi Sumber Daya (Resource Mobilisation)
Jika pendekatan struktur kesempatan politik melihat kondisi eksternal dari
gerakan dan melihat kondisi politik yang kondusif bisa membuat gerakan sosial
menjadi lebih mantap dalam sebuah gerakan, namun tetap saja gerakan sosial tidak bisa
muncul dari struktur politik yang kondusif tanpa diiringi mobilisasi sumber daya yang
baik pula. Maka dari itu dibutuhkan strategi dalam gerakan sosial dengan mobilisasi
sumber daya.
Pendekatan mobilisasi sumber daya lebih banyak membahas aspek teknis dan
strategis dari aksi kolektif sebuah gerakan sosial. Hal ini disebabkan karena pendekatan
ini menekankan pada pemahaman sisi politik gerakan sosial serta memandangnya
sebagai konflik dalam pasar politik. Selain itu pendekatan ini juga membahas
keberlanjutan sejarah antara gerakan sosial kontemporer dengan aktivisme kolektif
masyarakat sipil berbasis kelas. (Darmawan: 2006: 9)
Keberlangsungan sebuah gerakan sosial banyak dibahas dalam teori mobilisasi
sumber daya karena gerakan sosial juga dilihat dari konsistensi partisipan untuk ikut
serta dalam aksi kolektif tersebut. Menurut McAdam teori mobilisasi sumber daya
didefinisikan oleh para sarjana sebagai sarana formal atau informal yang didalamnya
orang-orang dimobilisasi dan juga terlibat aktif dalam aksi kolektif. (Burhanuddin:
2012: 118)
Keikutsertaan seseorang dalam aksi kolektif dibalut dengan keiinginan bersama
dalam bentuk isu atau fokus pergerakan. Perihal mobilisasi sumber daya Maguire
membedakan sumber daya dalam dua kategori, yaitu sumber daya yang bersifat nyata
14
(tangible), mobilisasi dalam kategori ini meliputi uang, ruang, perlengkapan dan
seterusnya yang bersifat material. Dan yang kedua sumber daya yang tidak nyata
(intangible) yang meliputi kapasitas kepemimpinan, manajerial pengalaman
organisasi, justifikasi ideologis, taktik dan semacamnya. (Burhanuddin: 2012: 118)
c. Strategi Pembingkaian (Framing Strategy)
Istilah frame (pembingkaian) berakar pada studi meta-komunikatif sebagai
tawaran yang menjadi parameter untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Menurut
Snow pembingkaian memotivasi seseorang untuk terlibat dalam aksi-aksi kolektif
(Burhanuddin: 2012: 24-25). Dengan adanya dasar permasalahan yang dijadikan isu
dalam aksi kolektif keterlibatan seseorang untuk ikut serta menjadi magnet tersendiri
dalam gerakan sosial.
Strategi pembingkaian dalam gerakan sosial secara sederhana membentuk isu
dalam gerakan agar sebuah gerakan dipandang sebagai gerakan dengan fokus yang
jelas. Bagi Benford dan Snow (2000) proses pembingkaian merupakan proses
konstruksi makna dalam gerakan sosial dari berbagai macam peristiwa dan realitas
terkait gerakan yang disederhanakan dan dipadatkan dengan tujuan memobilisasi
pengikut dan konstituen guna memperoleh dukungan. (Darmawan: 2006: 122)
Dalam konsep pembingkaian terdapat pula konsep resonansi pembingkaian
untuk menjelaskan pembingkaian dalam gerakan sosial yaitu, menjelaskan kapasitas
gerakan dalam aktualisasi potensi mobilisasi dalam bentuk aksi kolektif yang konkrit.
Bagi Wiktorowicz, konsep ini digunakan untuk menguji kemampuan gerakan sosial
15
dalam transformasi potensi mobilisasi ke aktual gerakan tergantung pada kemampuan
sebuah framing untuk menjaring calon partisipan. (Burhanuddin: 2012: 165)
Menurut Benford dan Snow, dalam proses pembingkaian terdapat proses yang
meliputi pertama, proses pembingkaian diagnostik (diagnostic framing) yaitu untuk
mendefinisikan masalah dan identifikasi penyebab masalah serta memprediksi
masalah. Kedua proses pembingkaian prognostik (prognostic framing) yaitu, untuk
mengidentifikasi target, strategi dan taktik untuk memecah serta justifikasi masalah.
Dan yang ketiga, proses pembingkaian motivasi (motivational framing) yaitu proses
untuk membangun pembenaran bagi tindakan tersebut atau mengajak partisipan untuk
bergerak dan beraksi. (Darmawan: 2006: 122)
2. Strategi Gerakan Sosial (Resource Mobilization)
Pendekatan Resource Mobilization bagi Canel (1997) merupakan teori yang
memusatkan analisisnya pada proses konstektual yaitu keputusan mengenai
pengelolaansumber daya, dinamika organisasi serta perubahan politik agar sebuah
gerakan sosial mampu mengoptimalkan potensi-potensi struktural yang dimiliki guna
mencapai tujuan. (Darmawan: 2006: 11)
Pendekatan ini seperti yang dijelaskan diatas menganalisis cara para aktor
gerakan sosial mengembangkan strategi dan interaksi dengan lingkungannya untuk
memperjuangkan kepentingannya. Strategi teori gerakan resource mobilization dalam
gerakan sosial menjadi pisau analisis peneliti dalam skripsi tentang strategi gerakan
16
anti korupsi TII karena teori ini melihat gerakan sebagai sesuatu yang rasional,
manifestasi tindakan kolektif yang terorganisasi. (Quintan:2012 :56)
Untuk itu gerakan-gerakan membentuk wadah bagi mobilisasi, mekanisme
komunikasi, dan staf-staf profesional melalui proses birokratisasi dan desain
diferensiasi kelembagaan untuk mengkoordinasi dan mengorganisasi perseteruan.
Dengan infrastruktur yang kuat dan kokoh, lembaga-lembaga formal, sumber daya,
komunitas organik, dan pembagian kerja, gerakan secara strategis dapat mengarahkan
dampak dan pengaruh tujuan yang ingin dicapai. (Quintan: 2012 :57)
Hal ini sejalan dengan gerakan mobilisasi TII dengan isu pemberantasan
korupsi sebagai isu kolektif dengan membangun lembaga yang di koordinasikan
dengan jelas dalam bentuk staf juga membangun gerakan pada kelompok-kelompok
pemuda. Karena sesuai dengan teori mobilisasi sumber daya yang menjelaskan bahwa
para pengelola gerakan nantinya akan membentuk organisasi-organisasi gerakan sosial
dan infrastruktur kelembagaan yang secara strategis memobilisasi sumber daya yang
menghasilkan tindakan efektif sesuai tujuan bersama. (Quintan: 2012 :57)
Mobilisasi gerakan sosial bukan hanya berupa bagaimana cara mengajak
partisipan untuk ikut serta dalam sebuah gerakan sosial, tetapi lebih dari itu juga
membahas manajemen gerakan dan strategi dalam gerakan sosial tersebut guna
mendukung gerakan agar terdapat komitmen yang kuat dalam sebuah aksi kolektif.
Untuk dapat membangun sebuah bentuk gerakan dan menyebarkannya pada
kelompok-kelompok lain yang disebutkan diatas, peneliti menggunakan sebuah teori
strategi rekrutmen untuk melihat sejauhmana TII mampu mengajak kelompok-
17
kelompok lain dan lapisan masyarakat sebagai partisipan atau aktivis gerakan
antikorupsi. Bagi Bourdieu gerakan sosial terletak pada para pelaku gerakan dalam
memenangkan pertempuran. Para pelaku gerakan tersebut memiliki tugas penting
dalam sebuah perjuangannya melalui membuat framing, masalah sosial (isu gerakan)
dan ketidakadilan dengan cara meyakinkan kelompok sasaran atau masyarakat luas
sehingga mereka terdorong untuk memformulasikan sekumpulan konsep dengan
sebuah aksi gerakan melalui beragam medium. Dengan berbagai medium tersebut
adalah bentuk mensosialisasikan isu sehingga kelompok masyarakat berkeinginan
terlibat dalam gerakan sosial. (Jurnal Basis Edisi Khusus Pierre Bourdieu, 2003)
Cara untuk mensosialisasikan tersebut merupakan pisau analisis dalam
melihat strategi kampanye TII. Dalam melihat strategi kampanye tersebut peneliti
menggunakan strategi rekrutmen dalam domain gerakan sosial. Menurut Snow dkk
terdapat beberapa cara yang bisa digunakan dalam strategi penyebaran isu atau Sarana
penyebaran informasi dapat dikonseptualisasikan dengan tatap muka (face to face) dan
dengan komunikasi mediasi (mediate) atau tidak langsung bertatap muka. (Snow dkk:
1980:789-795)
a. Tatap muka (face to face)
Dengan komunikasi tatap muka, kita dapat menyebarkan semua informasi atau
isu gerakan yang akan dikampanyekan, baik itu secara verbal (dengan lisan) atau
nonverbal. Metode dengan tatap muka ini dapat disampaikan ketika dua atau lebih
18
individu ataupun kelompok hadir secara fisik. Artinya mereka secara langsung
memberikan pemahaman terkait isu yang ingin disampaikan. Bagi Snow kampanye
atau rekrutmen simpatisan dengan ranah publik ini lebih efektif. Dalam penyebaran
informasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka dibagi dalam dua bentuk
yaitu bertatap muka dalam ranah publik (public face to face) dan bertatap muka dalam
bentuk personal (private face to face).
1. Public face to face
Bentuk ini dapat dilakukan dengan cara bertemu tatap muka dengan para simpatisan,
membuat selebaran terkait isu, membuat petisi, penyampaian atau mengajak para
simpatisan di ranah publik, dan partisipasi dalam acara-acara publik, seperti parade,
pementasan acara untuk konsumsi publik, seperti, protes, gerakan konvensional dan
festival. Mereka bisa menyalurkan promosi dan perekrutan usaha mereka di antara
orang-orang asing di tempat umum dengan tatap muka. Cara ini dianggap lebih efektif
karena secara langsung menyebarkan isu dalam sebuah kampanye diranah publik
kemungkinan terjaringnya partisipan menjadi lebih besar.
2. Private face to face
Bentuk yang dilakukan dengan memberikan informasi atau metode kampanye dengan
bertemu dengan dua pihak dan mempengaruhi yang lainnya. Seperti pertemuan dengan
yang dilakukan dalam lingkup keluarga ataupun lingkungan pertemanan. Menurut
Snow dapat dilakukan dengan melakukan penjaringan dari pintu ke pintu kepada
19
keluarga atau teman, memberikan selebaran terkait isu gerakan, membuat petisi, dan
dan memberi penyampaian mengenai identitas kolektif; penyebaran informasi dan
perekrutan antara lain dilakukan oleh promotor gerakan kepada antar sepanjang baris
jaringan.
b. Melalui perantara (mediated)
Bagi Snow secara skematik bentuk komunikasi ini merangkum jalan alternatif, ketika
masing-masing dibedakan oleh domain spasial kehidupan sosial dimana kontak dapat
didirikan melalui sarana sehingga dapat mengkampanyekan atau mengkomunikasikan
informasi kepada masyarakat. komunikasi yang dimediasi (mediated) mengacu pada
mekanisme penyebaran melalui komunikasi informasi, seperti radio dan televisi, atau
melalui tanpa kelembagaan, tapi individual dan diprivatisasi, mekanisme komunikasi
seperti surat dan telepon. Bentuk ini terbagi dalam dua cara yaitu public mediated dan
private mediated.
1. Public mediated
Cara ini dilakukan menggunakan media yang dilihat secara publik dimana
media yang digunakan untuk penyebaran isu atau komunikasi menggunakan media
yang bersifat masal atau jamak baik menggunakan media cetak ataupun elektronik.
Bagi Snow cara ini bisa dilakukan dengan promosi dan rekrutmen melalui radio,
20
televisi dan Koran. Kemudian Mereka dapat mempromosikan melalui sebuah lembaga,
dengan mekanisme komunikasi massa
2. Private mediated
Bentuk komunikasi dan penyebaran isu ini melalui media yang dilihat secara
pribadi yaitu media komunikasi dengan media yang lebih intens melalui email, sms
atau bbm. Cara ini dilakukan oleh para pelaku gerakan untuk mengajak untuk ikut
menjadi partisipan agar lebih terlibat dengan cara yang sulit disentuh. Biasanya para
pelaku gerakan menggunakan email untuk menandatangani petisi tersebut melalui
email. Tipe kampanye atau rekrutmen yang seperti ini bagi Snow kurang efektif.
FACE TO FACE
Face to face leafleating, petitioning, and door to door leafleating, petitioning and
proselytizing on sidewalks; participation proselytizing; information dissemination
in public events, such as parades; staging and recruitment among familiar others
events for public consumption, such as along the lines of promoter’s extra-
sit-ins, protests, movement-sponsored movement interpersonal networks.
conventions and festivals.
PUBLIC PRIVATE
CHANNELS CHANNELS
Promotion and recruitment via radio, promotion and recruitment via mail
television, and newspapers. and telephone.
MEDIATED
21
Sumber: Snow dkk, Social Networks And Social Movement: A Microstructural
Approach To Differential Recruitment. American Sociological review 1980, hal 790.
F. Metodologi Penelitian
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif
dengan metode studi kasus. Pendekatan Kualitatif disebut sebagai metode yang
naturalistik yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme karena dilakukan pada
kondisi alamiah, peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci. Hubungan peneliti
dengan yang diteliti bersifat interaktif dengan sumber data agar memperoleh makna
(Sugiyono: 2009: 8-10). Studi kasus secara umum merupakan strategi yang cocok bila
pokok pertanyaaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, peneliti hanya
memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki,
dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer didalam
kehidupan nyata. Selain itu, studi kasus dibagi menjadi tiga tipe yaitu: studi kasus
eksplanatoris (menjelaskan), eksploratoris (penyelidikan), dan deskriptif (Robert
K.Yin: 2004: 1).
Diantara ketiganya, penelitian ini menggunakan tipe deskriptif, yaitu
menggambarkan sebuah topik menjadi sebuah narasi yang menjelaskan dan
menggambarkan strategi TII dalam melawan korupsi.
22
2. Teknik Penentuan Informan
Penelitian ini menggunakan rancangan sampel nonprobabilitas atau yang
disebut rancangan sampel nonrandom, yaitu rancangan pengambilan sampel yang tidak
menggunakan teknik random dan tidak didasarkan hukum probabilitas. Kemudian
peneliti menggunakan teknik penentuan informan dengan metode purposif yaitu
penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti, penetapan informan
tersebut didasarkan dengan pertimbangan tertentu tergantung perihal terkait yang ingin
diteliti. (Sanapiah: 2010: 67)
Kriteria informan berdasarkan yang ditetapkan oleh peneliti yaitu, staff (board)
TII, anggota (volunteer) TII, dan masyarakat umum. Kriteria ini ditetapkan atas dasar
kesinambungan pertanyaan penelitian dengan jawaban yang ingin dicapai. Kategori
staff TII ditentukan sebagai informasi utama strategi gerakan antikorupsi dijalankan,
kategori anggota ditentukan karena sebagai pelaku atau eksekutor gerakan, dan
kategori masyarakat umum sebagai bentuk konfirmasi atau pandangan umum serta
efektivitas program.
23
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Wawancara
Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka (face
to face) dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua
pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan,
dan diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu (Iin dan trisdiadi: 2004:63).
Wawancara penelitian lapangan berlangsung dalam cara tidak
terstruktur, mendalam, pertanyaan terbuka, informal dan lama.
Melibatkan satu orang atau lebih yang hadir di lapangan dan melakukan
wawancara dalam pelbagai arah (Fontana dan Frey 1994 dalam Neuman
2013: 494).
Wawancara dilakukan dari 5 Maret- 1 Juli 2015, lamanya proses
wawancara karena harus menyesuaikan dengan penetuan waktu para
informan dan menggali lebih mendalam terkait topik.
24
Tabel I.F.1 Rasionalisasi Informan
Posisi Tugas Rasionalisasi
Informan
Deputi Sekjen Utusan lembaga untuk
menjalankan program
kerjasama dengan
lembaga lain.
Mengetahui perihal
urusan kantor (strategi
gerakan) dan relasi
lembaga lain
Direktur Program Perancang strategi
program yang ingin
dijalankan.
Mengetahui alasan-
alasan yang digunakan
dalam penentuan
strategi program.
Koodinator Program
Media dan Campaign
Media relation and
advocacy officer.
Bertugas dalam
kampanye program dan
menjalankan media.
Mengetahui lebih jauh
dalam menjalankan
program dilapangan.
Officer forestry peningkatan kapasitas
masyarakat sipil dalam
membangun integritas
nasional.
Memperoleh informasi
terkait fokus TII dalam
skala nasional
Program officer
pemuda
Sosialisasi anti korupsi
dan menginisiasi
program antikorupsi
kepada pemuda.
Memperoleh informasi
terkait program-
program kepada
pemuda.
5 Orang Volunteer Mengikuti segala
kegiatan TII
Orang yang dengan
aktif mengikuti setiap
agenda
5 Orang Masyarakat
Umum
Mengetahui pandangan
umum tentang lembaga
tersebut
b. Observasi
Istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat”
dan “memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan
25
memperhatikan secara akurat, dan mencatat fenomena yang muncul dan
mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut (Iin
dan trisdiadi: 2004:1).
Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melihat dan
memperhatikan kegiatan yan dilakukan oleh TII mengenai pendidikan
antikorupsi juga kampanye kreatif melalui media web, dan media sosial
lainnya. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan ikut
mengamati kegiatan integrity goes to campus di STAN, ikut serta dalam
pembuatan riset TII tentang persepsi anak muda terkait korupsi dan juga
mengamati strategi kampanye media TII dalam bentuk web, twitter
yang menjadi konsumsi masyarakat.
4. Informan Penelitian
Informan penelitian mencakup Deputi Sekjen, Direktur Program, Koodinator
Program Media dan Campaign, Officer forestry, Program officer pemuda, lima orang
volunteer dan lima orang masyarakat umum (terdiri dari lapisan masyarakat yang
mengetahui lembaga TII) yang secara keseluruhan berjumlah 15 orang dengan rincian,
26
Tabel I.F.2 Klasifikasi Informan
Kategori Nama Usia Jenis
Kelamin
Asal Jabatan
Staff TII
(Board)
DH Laki-Laki Deputi Sekjen
IL 39 Laki-Laki Jakarta Direktur Program
WI Laki-Laki Jakarta Asociate Program
Pemuda
UN Perempuan Tangerang
Selatan
Program Officer
NF Laki-Laki Media Campaign
Volunteer HI 23 Laki-Laki Tangerang
Selatan
Volunteer Youth
Proactive
YU Laki-Laki Tangerang
Selatan
Volunteer Youth
Proactive
MA 24 Perempuan Jakarta Volunteer Youth
Proactive
AY Perempuan Jakarta Volunteer Youth
Proactive
BA Laki-Laki Bintaro Volunteer Youth
Proactive
Masyarakat
Umum
AF 27 Laki-Laki Gresik Peneliti SETARA
Institute
DN 25 Perempuan Subang Aktivis
SS 28 Laki-Laki Jakarta LBH Jakarta
ASP 25 Laki-Laki Jakarta LBH Jakarta
LHH 24 Laki-Laki Jakarta LBH Jakarta
27
G. Sistematika Penulisan
Penelitian dalam bentuk skripsi ini akan ditulis dalam empat bab, masing-masing bab
akan memaparkan informasi sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan memaparkan tentang pernyataan masalah,
pertanyaan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori,
metode penelitian dan sistematika penelitian.
Bab II Gambaran Umum Lembaga Transparency International Indonesia (TII) sebagai
subjek penelitian.
Bab III Merupakan hasil dari wawancara serta analisis penelitian.
Bab IV Penutup dan kesimpulan, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan yang
merupakan rangkuman dari data-data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian,
dalam bentuk kesimpulan dan saran.
Daftar Pustaka, halaman ini berisi pustaka yang diacu dalam penulisan skripsi. Pustaka
yang diacu harus dipastikan berasal dari sumber yang terpercaya, misalnya buku teks,
jurnal ilmiah, prosiding, laporan teknis/penelitian, majalah ilmiah, dan dokumen.
28
BAB II
Gambaran Umum
A. Sejarah Transparency International
Transparency International (TI) merupakan Non Government Organization
(NGO) anti korupsi yang mempromosikan transparansi serta akuntabilitas yang
terfokus kepada lembaga-lembaga seperti negara, partai politik, pasar dan masyarakat
sipil. (wawancara DH, Deputi Sekjen pada 5 Maret 2015 di Sekretariat TII)
Transparency International didirikan pada tahun 1993 oleh pensiunan pejabat
bank Dunia, Peter Eigen bersama dengan sembilan orang lainnya di Berlin.
Transparency international adalah sebuah organisasi non pemerintahan yang didanai
oleh berbagai lembaga pemerintahan, yayasan internasional dan perusahaan. Lembaga
ini memiliki 90 chapter diseluruh dunia. (Allen dan Overy: 2)
Dengan dilatarbelakangi oleh kejadian pada Setiap harinya di seluruh dunia,
orang-orang biasa menanggung biaya korupsi. Di banyak negara, korupsi
mempengaruhi orang dari lahir sampai mati. Di Zimbabwe, wanita melahirkan di
rumah sakit setempat telah didakwa US $ 5 setiap kali mereka berteriak sebagai
hukuman untuk menaikkan alarm palsu. Di Bangladesh, runtuhnya Pabrik bertingkat
baru, yang menewaskan lebih dari 1.100 orang. Hal ini disebabkan karena terdapat
pelanggaran standar keselamatan dasar, yang telah dikaitkan dengan tuduhan korupsi.
(Hardoon dan Heinrich: 2013: 3)
29
Pendirian organisasi ini juga didukung dengan maraknya topik korupsi yang
kian menjadi tabu yaitu ketika terdapat beberapa kepala Negara melakukan korupsi,
dan tidak ada konvensi global yang bertujuan untuk memberantas korupsi juga tidak
ada cara untuk mengukur korupsi pada skala global. (Our History, Transparency.org)
Karena bertujuan untuk memiliki dampak global, pendiri Transparency
International mengakui banyak Negara yang memenangi pertempuran anti korupsi di
tingkat nasional. Kemudian TI menggabungkan advokasi global dengan memperluas
jaringan chapter nasional di Denmark, Ekuador, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat.
Kemudian Argentina Negara pertama yang bergabung menjadi chapter TI. (Our
History, Transparency.org)
Pada 1994 korupsi menjadi agenda dunia yang menjadi sorotan. Saat itu TI
mendorong Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memberikan
rekomendasi untuk mengkriminalisasi suap asing. Dan kemudian chapter Ekuador TI
merintis fakta integritas pertama pada proyek rehabilitasi kilang minyak. (Our History,
Transparency.org)
Di tahun selanjutnya TI berkembang dengan adanya 26 chapter nasional dan
mulai mempublikasikan indeks persepsi korupsi (CPI) perdana, sebuah tonggak dalam
upaya mengukur tingkat korupsi ke sektor publik. Dirilisnya CPI tersebut ternyata
cepat dijemput oleh media di seluruh dunia karena dianggap mampu meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang korupsi dan memicu persaingan antar negara untuk
30
meningkatkan nilai mereka dalam hal meminimalisir korupsi. Disaat itu sekretariat TI
terlibat dalam mengorganisir konferensi internasional anti korupsi (IACC) sebuah
peristiwa besar yang terus mempertemukan lebih dari 1.500 aktivis anti-korupsi dan
ahli setiap dua tahun. (Our History, Transparency.org)
Pada tahun 1997 chapter TI dari 34 negara sepakat untuk memberlakukan dan
menegakkan hukum yang melarang membayar suap kepada pihak berwenang di negara
lain. Dan siapa pun yang melanggar dari Konvensi OECD dapat dituntut berdasarkan
hukum pidana nasional. Dan di akhir tahun TI berkembang memiliki 49 chapter hingga
tahun 1998 Indeks Persepsi Korupsi tumbuh untuk menjadi 85 negara. (Our History,
Transparency.org)
Di awal tahun 2000, TI membuat inovasi baru dalam pemberantasan korupsi
yaitu bekerja bersama 11 bank internasional besar dengan memfasilitasi penciptaan
prinsip anti pencucian uang Wolfsberg. Selama tahun 2002, Transparency International
bekerja sama dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan dari perusahaan
besar, serikat pekerja, akademisi dan LSM lainnya untuk mengembangkan Prinsip
Bisnis untuk Melawan Penyuapan. Publikasi ini bertemu kebutuhan dasar namun
penting, membimbing perusahaan mengenai bagaimana merancang dan memperbaiki
program anti-penyuapan mereka. (Our History, Transparency.org)
Di tahun 2004 melihat inisiatif baru untuk memperkuat keterlibatan bisnis anti-
korupsi. Transparency International membantu mengembangkan Kemitraan Against
31
Corruption Initiative (PACI) atau dalam bahasa Indonesia merupakan Prinsip Forum
Ekonomi Dunia. Di bawah PACI, dalam waktu CEO dari lebih dari 125 perusahaan
besar sepakat untuk membuat program anti-korupsi dan mengadopsi toleransi suap.
(Our History, Transparency.org)
Pada tahun 2008 TI ikut membantu pada industri minyak dan gas. TI
'mempromosikan laporan transparansi pendapatan, memeriksa transparansi
pembayaran dari perusahaan kepada pemerintah untuk hak ekstraksi sumber daya,
mencari ruang untuk perbaikan. (Our History, Transparency.org)
Melihat perjalanan yang telah dilakukan, Transparency International berusaha
menjadi organisasi msayarakat sipil global yang memimpin perjuangan melawan
korupsi bersama dengan negera-negara diseluruh dunia untuk mengakhiri dampak
buruk korupsi.
Dengan beberapa langkah dan strategi anti korupsi TI menganggap cara yang
dilakukannya tersebut telah meningkatkan kesadaran dan mengurangi sikap apatis dan
toleran terhadap korupsi.
Secara garis besar TI tidak melakukan penyelidikan dugaan korupsi atau
mengekspos kasus-kasus tertentu, dengan membantu organisasi atau lembaga lain
dalam melakukannya. (wawancara DH, Deputi Sekjen)
32
B. Transparency International Indonesia
Semangat Transparency International untuk memerangi korupsi masuk sampai
ke Indonesia. Pada tanggal 18 September tahun 2000 didirikanlah Transparency
International Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Transparency International
Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter lembaga internasional bersama dengan
90 chapter Transparency International di berbagai negara. (Anggaran dasar TII)
TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi.
Sesuai dengan anggaran dasar TII pasal 3 ayat 2 tentang kedudukan TII berafiliasi
dengan Transparency International, berkedudukan di Berlin, Jerman, suatu organisasi
yang menggalang koalisi global untuk menghapus korupsi dalam lingkup international.
(Anggaran dasar TII)
Transparency International dapat berkembang di Indonesia karena semangat
yang dibangun oleh TI kemudian sesuai dengan cita-cita untuk menjadikan Indonesia
terbebas dari korupsi.
Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, TII memadukan kerja Think thank dan
gerakan sosial. Kerja think thank tersebut dilakukan dengan review kebijakan
mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan
pengukuran korupsi melalui indeks persepsi korupsi, crinis project, dan berbagai
33
publikasi riset serta mengembangkan fakta integritas sebagai sistem pencegahan
korupsi di birokrasi pemerintahan. (profil TII dalam ti.or.id)
Dalam hal gerakan sosial, TII terlibat aktif dalam berbagai koalisi dan inisiatif
gerakan anti korupsi di Indonesia dengan merangkul mitra lembaga lokal dalam
melaksanakan berbagai program. Gerakan ini menurut WI juga aktif merangkul anak
muda untuk ikut serta dalam gerakan anti korupsi dan mengadvokasi bahaya korupsi.
(wawancara dengan WI, pada tanggal 5 Maret 2015)
Kemudian dari beberapa program kerja yang dijalankan oleh TII untuk
melawan korupsi tentu saja dilaksanakan dengan dukungan dana oleh berbagai pihak.
Setiap perjuangan juga membutuhkan biaya agar perjuangan tersebut mampu berjalan
dengan baik. Menurut NF, dana yang didapat oleh TII itu bersumber dari Denmark,
Berlin, British Embasy, IVOS, NORAD, dan banyak lagi tergantung fokusnya.
C. Visi Misi dan Program Transparency International Indonesia
Sebagai sebuah organisasi non pemerintah yang mempunyai tekad untuk
memberantas korupsi, Transparency International Indonesia mempunyai tujuan
sebagaimana tercantum dalam AD TII pasal 5 yaitu mendorong tumbuhnya
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan
usaha di Indonesia sebagai bagian dari upaya global untuk menghapuskan korupsi. (AD
TII BAB II Pasal 5)
34
Secara lebih spesifik visi TII adalah Indonesia yang bebas korupsi, demokratis,
dan berkeadilan sosial. Visi ini tercantum dalam bentuk strategi TII memberantas
korupsi dalam jangka tahun 2012 hingga tahun 2017 mendatang. Juga yang di
ungkapkan oleh “UN” (program officer),
“Wah tujuan besarnya sih mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi,
demokratis, dan berkeadilan sosial.” (wawancara “UN” di secretariat TII, 5
Maret 2015)
Misi yang dicanangkan untuk mencapai visi tersebut adalah mendorong dan
memperkuat gerakan sosial melawan korupsi yang didukung dengan nilai-nilai
integritas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan, dan kepedulian dalam
berbagai proses, sektor dan level kehidupan masyarakat. (strategi TI Indonesia 2012-
2017)
Guna mencapai tujuan tersebut, usaha-usaha yang dilakukan TII adalah
membuat program yang sejalan dengan tujuan organisasi. Menurut “UN” ada beberapa
program yang dijalankan oleh TII diantaranya,
“Program yang dijalankan yaitu pertama democratic governance, terus hukum
dan peradilan, kemudian pendidikan bagi kalangan muda ada juga perubahan
iklim dan kehutanan, procurement, kampanye dan advokasi, dan economic
governance.” (wawancara dengan “UN” pada 5 Maret 2015)
Beberapa program tersebut dijalankan oleh masing-masing bidang yang
mempunyai fokusnya tersendiri. “UN” sebagai program bertugas untuk mengkontrol
dan memastikan bahwa program yang sudah ditetapkan agar dapat berjalan tepat
35
waktu. Dan masing-masing divisi secara kreatif menjalankan program secara garis
besar sudah ditentukan.
Selain itu program yang sudah ditetapkan itu dibuat dan dibahas oleh semua
staf yang terlibat dan memberi dukungan pada setiap program. Tetapi meski TII
terpusat pada organisasi global Transparency International menurut “DH” (Deputi
Sekjen), TII mempunyai otonomi untuk kegiatan-kegiatan yang berbeda, terdapat
keleluasaan dalam menentukan program, sumber daya dan prioritas. (wawancara
dengan “DH” Deputi Sekjen, pada tanggal 5 Maret 2015)
Seperti misalnya program tentang pendidikan anti korupsi untuk anak muda itu
dijalankan oleh bidang youth officer. Bidang ini secara kreatif menjalankan program
kepemudaan yang targetnya tidak hanya sekedar pemahaman pemuda, tetapi pemuda
mampu bertindak untuk melawan korupsi. Program tersebut seperti yang dikatakan
oleh associate youth program yaitu,
“Kita punya Youth proactive, youth integrity camp, youth report center,
kompetisi mata muda, roadshow anti korupsi, pendidikan anti korupsi. dengan
youth integrity camp kita sebar kompetisi mata muda, making the conection, youth anti
corruption and human right kita bikin kegiatan semacam kompetisi untuk anak muda
seluruh Indonesia untuk gabung isu yang diangkat adalah anti korupsi dan HAM. Dari
seleksi 33 orang kita undang ke Jakarta kita kasih pendidikan anti kuropsi dan HAM
nah itu program dibulan januari. Dan saat ini kita punya ngopi (ngobrol Pintar) kita
punya konsep orang ngopi dibuat santai seru tapi ada point isu anti korupsi sebulan 2
kali. Kedepannya ada youth integrity goes to campus kita datangi kampus-kampus
yang sudah kita petakan itu ada sekitar 8 SMA di Jakarta dan juga kampus se-
jabodetabek dan 3 diluar daerah kalimantan timur, sumatera utara, dan lampung.”
(wawancara “WI” pada 5 Maret 2015 di Jakarta)
36
Program tersebut secara konsisten dilakukan oleh TII untuk mencapai tujuan
organisasi. TII menganggap bahwa pendidikan anti korupsi merupakan bentuk
pencegahan awal agar seseorang, perusahaan/institusi, ataupun lembaga Negara agar
bisa terhindar dari tindak korupsi.
Program tersebut seperti youth proactive merupakan organisasi dibawah
department youth TII yang bertugas mengorganisir anak muda untuk ikut melawan
korupsi. Youth integrity camp merupakan program integritas anak muda di daerah
untuk lebih terlibat dalam permasalahan pemerintah daerah. Dan youth report center
merupakan program pelaporan yang dilakukan anak muda jika ada permasalah dan
penyimpangan di daerah. Semua program itu berada dibawah department pemuda TII.
D. Struktur Organisasi Transparency International Indonesia
Transparency International Indonesia sebagaimana dengan organisasi/lembaga
lain mempunyai struktur organisasi sebagai pedoman atau garis instruksi dalam
menjalankan agenda-agenda organisasi. Struktur organisasi TII adalah sebagai berikut:
37
Sumber: http://ti.or.id/index.php/public-info/struktur-organisasi-ti-indonesia
Dari masing-masing bagian seperti Sekretariat, Dewan Pengurus, Dewan
Pengawas sampai ke rapat anggota mempunyai wewenangnya sendiri dalam anggaran
rumah tangga TII. Tapi tidak untuk bidang dibawahnya, karena menurut Dedi, Deputi
Sekjen bahwa TII mempunyai otonomi dalam hal sumber daya termasuk dalam
penentuan bidang yang membantu secretariat. Berikut adalah penjelasan status dan
wewenang struktur yang diatur dalam anggaran dasar TII:
a. Rapat anggota merupakan otoritas tertinggi dalam organisasi TII dan
merupakan perwujudan dari kedaulatan anggota. Dengan wewenang
menetapkan, mengubah, atau menambah ketentuan dalam AD dan ART,
mengesahkan rencana strategis organisasi, menetapkan pendirian cabang TI-
38
Indonesia dan beberapa kewenangan lain yang di atur dalam ART TII pasal
nomor 8.
b. Dewan pengawas merupakan representasi dari rapat anggota yang bertugas
mengawasi dewan pengurus dalam mengelola organisasi dan melaksanakan
anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan semua keputusan rapat anggota
serta mengawasi ketaatan anggota terhadap kode etik keanggotaan TII. Dengan
wewenang memantau pengelolaan organisasi dan memberikan usulan,
pendapat, dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada dewan
pengurus menyangkut pengelolaan organisasi serta kewenangan-kewenangan
lain yang di atur dalam ART TII pasal 5.
c. Dewan pengurus merupakan lembaga eksekutif yang mengelola organisasi dan
melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan semua keputusan
rapat anggota. Dengan wewenang mewakili organisasi di dalam dan diluar
pengadilan serta melakukan segala bentuk perikatan hukum dengan pihak lain,
menyusun dan merevisi secara berkala rencana strategis TII, serta kewenangan-
kewenangan lain yang di atur dalam ART TII pasal 6.
d. Sekretariat TII merupakan unit organisasi yang di pimpin oleh Sekretaris
Jendral dan bertugas mengelola aktivitas operasional dan administrasi
organisasi sehari-hari. Sekretariat mempunyai kewenangan melaksanakan
kewenangan dewan pengurus yang dilimpahkan kepada sekretariat.
39
Untuk menjalankan strategi pemberantasan korupsi dan program-program yang
dirancang, seluruh elemen/bagian terlibat dan mengambil peran didalamnya guna
mencapai tujuan organisasi.
40
BAB III
Transparency International Indonesia (TII) dan Strategi Pemberantasan
korupsi
A. Berbagai Strategi Transparency International Indonesia (TII) Dalam
Pemberantasan Korupsi Di Indonesia
Perjuangan melawan korupsi merupakan agenda berat yang harus dipikul
bersama, dengan menyadari bahwa upaya melawan korupsi harus dilakukan dari
berbagai arah. Semua aspek masyarakat (civil society), para pelaku bisnis, juga elit
pemerintah harus ikut serta dalam pembangunan pemerintahan yang bersih.
Guna membangun Indonesia yang bersih dari korupsi meskipun sebuah
Negara mustahil untuk terbebas dari korupsi, Transparency International Indonesia
(TII) membangun sebuah desain strategi pemberantasan korupsi. Hal ini adalah
upaya sebuah gerakan sosial anti korupsi yang dilakukan sesuai dengan tujuan TII.
Strategi tersebut seperti yang diuraikan oleh “IL” direktur program TII adalah;
“strategi TII adalah menggalang gerakan sosial agar secara bersama-sama
setiap orang itu saling mengkontrol, setiap orang-orang itu maksudnya
lembaga Negara, masyarakat sipil, pebisnis, dan anggota DPR itu semuanya
memberikan kontrol sehingga ruang gerak korupsi itu lebih kecil, jadi bukan
cuma pendekatannya efek jera. Kalo kita berusaha saling check and balances
sehingga setiap orang mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan dan
menutup celah korupsi.” (wawancara “IL”, direktur program TII di Jakarta
pada 8 Mei 2015)
Secara garis besar, gerakan sosial antikorupsi adalah bentuk strategi TII dalam
melawan korupsi. TII berupaya melawan korupsi dari berbagai sektor dalam sebuah
41
kerangka gerakan sosial antikorupsi. Bentuknya, menurut “DH” sebagai Deputi
Sekjen, TII berusaha melakukan monitoring terhadap pemerintah maupun sektor
bisnis. Dan juga membentuk kesadaran masyarakat dengan pelatihan dan workshop.
Strategi yang digunakan TII bersangkutan dengan keterlibatan pemerintah dan
masyarakat dalam menjalankan sebuah program. Untuk itu menarik bagi peneliti
melihat sejauhmana TII mampu mengajak pemerintah dan masyarakat untuk menjadi
partisipan agar mampu mengaktivasi jaringan dalam merekrut para partisipan gerakan
anti korupsi dan menjadikan isu melawan korupsi menjadi isu bersama atau menjadi
sebuah identitas kolektif.
Dalam usaha menuju tujuan besar tersebut dan membentuk kesadaran untuk
memberantas korupsi juga upaya kontroling, TII membangun strategi tersebut dengan
empat langkah seperti organized citizen (masyarakat yang terorganisir), empowered
participatory governance (pemerintah yang partisipatif), corporate active citizenship
(perusahaan yang berkewarganegaraan), dan law and justice (hukum dan keadilan).
Dengan keempat strategi tersebut TII menganggap bahwa Indonesia akan mencapai
keadaan yang terbebas dari korupsi, demokratis, dan berkeadilan sosial. (Strategy TI
Indonesia 2012-2017)
Keempat strategi tersebut peneliti menganalisa sejauhmana TII
menjalankan dan menginternalisasi pada kehidupan dan kebudayaan seluruh
lapisan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan teori rekrutmen Snow yaitu
42
dengan melihat sejauhmana cara TII mengajak atau merekrut para partisipan agar
strategi tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Analisis ini
digunakan karena berbagai strategi tersebut pasti dijalankan oleh TII dengan
menggunakan cara atau dimensi yang berbeda.
Bagi Snow dkk terdapat empat dimensi dalam mengajak seseorang untuk
ikut dalam sebuah gerakan sosial yaitu dengan private face to face, public face to
face, private mediated dan public mediated. Cara ini sebagai pisau analisis
sejauhmana TII menjaring atau merekrut partisipan dalam perjuangan melawan
korupsi. (Snow dkk: 1980:790)
1. Private face to face
Bentuk ini dilakukan dengan memberikan informasi atau metode kampanye
dengan bertemu dengan dua pihak dan mempengaruhi yang lainnya. Seperti
pertemuan dalam lingkup keluarga ataupun lingkungan pertemanan. Menurut Snow
dapat dilakukan dengan melakukan penjaringan dari pintu ke pintu kepada keluarga
atau teman, memberikan selebaran terkait isu gerakan, membuat petisi, dan dan
memberi penyampaian mengenai identitas kolektif; penyebaran informasi dan
perekrutan antara lain dilakukan oleh promotor gerakan kepada antar partisipan
sepanjang baris jaringan. (Snow dkk: 1980:790)
Dalam hal ini TII menyampaikan ajakan atau melakukan kampanye dan
mengajak masyarakat agar ikut terlibat agenda TII dengan cara mengajak tokoh
43
masyarakat untuk terlibat dan lebih banyak mengajak masyarakat lain dalam
memberantas korupsi. Terkait hal ini “IL” mengemukakan bahwa
“Membentuk agen-agen dilapangan, dimasyarakat tokoh maupun yang
belom tokoh, kapasitas yang semacam itu yang dibangun disamping sistem
yang kita bikin untuk memastikan orang ini punya peran”. (wawancara
pada 8 Mei 2015 di Cikini)
Efektivitas gerakan TII berusaha membangun atau mengkader para aktivis
antikorupsi dan aktivis tersebut nantinya menyebarkan isu gerakan pada
masyarakat yang lebih luas.
Selain itu mengajak masyarakat untuk terlibat, strategi TII digunakan untuk
mengajak para pelaku bisnis yang bersih dari korupsi juga dilakukan dengan cara
langsung secara pribadi (private face to face). Strategi ini berupaya membangun
kepemimpinan berbasis nilai integritas dan bisnis yang sehat. Pendekatan ini
berupaya membangun bisnis dengan kultur awal yang mendukung inisiatif
antikorupsi dan mempunyai visi bisnis yang berintegritas. Cara yang dilakukan
oleh TII adalah dengan mengintensifkan lobby dan kampanye kepada pengusaha-
pengusaha untuk mendukung inisiatif antikorupsi. (Strategy TI Indonesia 2012-
2017)
Untuk itu TII mendorong para pelaku bisnis agar aktif melawan korupsi.
Hal ini ditunjukkan ketika TII membantu perusahaan listrik Negara (PLN) dalam
mengurangi korupsi di lembaga non sektor, seperti yang dijelaskan “DH”;
44
“kita kerjasama dengan PLN untuk mengurangi korupsi di lembaga
non sector diantaranya memperbaiki pelayanan terhadap konsumen,
tentang efektivitasnya sejauh ini karena TII bergerak di pencegahan.
Ada yang bisa dibilang cukup efektif, melihat sekarang PLN baik
pengelolaannya, lebih transparan ya intinya PLN sudah bisa jadi lebih
baik kepatuhannya pada undang-undang. Jadi kalau dibilang
efektifitaskah sekarang PLN bisa bebas tanpa korupsi”. (wawancara
pada 5 Maret 2015)
Bentuk pencegahan korupsi pada lembaga non sektor seperti diatas adalah
upaya membangun perusahaan yang bersih. Membangun bisnis yang berkeinginan
dalam melawan korupsi dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat merupakan
sesuatu yang ingin dicapai dari strategi ini.
Dalam rangka memerangi korupsi di Indonesia, TII melihat peluang pada
pembentukkan para pelaku bisnis dan sektor keuangan yang memiliki kepedulian
terhadap keadilan sosial dan antikorupsi. Para pelaku bisnis, dalam kajian TII
merupakan salah satu penyuplai tinggi dalam perilaku korupsi seiring dengan
banyaknya para pelaku bisnis yang ikut berpolitik praktis. (Strategy TI Indonesia 2012-
2017)
Tidak hanya itu, praktek kejahatan keuangan banyak terjadi dalam dunia bisnis
seperti, suap, pungutan, penggelapan atau yang lainnya. Setidaknya dengan terlibatnya
para pelaku bisnis untuk peduli dalam melawan kejahatan bisnis tersebut, maka ruang
gerak korupsi akan semakin sempit dan harus ada manfaat bagi masyarakat. Dalam
sebuah kesempatan “IL” menyebutkan terkait pelaku bisnis
45
“Jadi bisnis itu jangan berfikir profit saja tetapi bisnis juga berfikir tetang
ekonomi yang punya tujuan untuk membangun keadilan dan kepedulian,
jadi harus juga ada manfaat bagi warga, dan itu hanya bisa terwujud jika
dia tidak melakukan pelanggaran HAM, tidak korup dan seterusnya”.
(wawancara pada 8 Mei 2015, di Cikini, Jakarta Pusat)
Hal ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Syed Husein dalam Mansyur
Semma bahwa menurutnya harga barang dan jasa di dunia ketiga tidak terlepas dari
tingkat korupsi yang ada didalamnya. Dengan pernyataannya tersebut juga banyak
juga ditampilkan bahwa dunia bisnis barang dan jasa juga terkait dengan kasus
suap. Lebih lanjut Syed menegaskan bahwa korupsi merupakan penghalang bagi
industrialisasi sejati, yaitu yang berpihak atau menguntungkan bagi lapisan
masyarakat. (Mansyur Semma: 2008: 55-56)
Dari beberapa rangkuman peneliti dengan semua informan dapat ditemui
bahwa strategi private face to face juga menjadi sebuah cara yang dipakai untuk
memupuk personal masyarakat tentang pemahaman korupsi. Berikut merupakan
matrik wawancara berdasarkan strategi private face to face,
46
Tabel III.A.1 Matriks Berdasarkan Strategi Private Face To Face
NAMA Program atau Strategi yang Dijalankan
DH - Melakukan monitoring, melakukan kontrol atau Pengawasan
- Bekerjasama dengan PLN mengurangi di lembaga non sektor
IL - Pengaduan atau monitoring itu bentuknya memastikan bahwa setelah
ada hak, ada space, ada channel untuk menyampaikan tinggal pengaduan
yang dibangun. Yang penting sudah banyak pengaduan
- Membentuk agen-agen dilapangan (didaerah secara personal) tokoh
maupun yang belum tokoh. Kapasitas semacam itu dibangun untuk
memastikan orang ini punya peran
WI - Dibidang kepemudaan kita punya Youth proactive, merekrut anak muda
usia 18-30 tahun untuk ikut gabung dengan kita sebagai chance maker
untuk sama-sama membantu isu korupsi untuk kepemudaan.
- Seperti PLN untuk mendapat dampingan dari TII untuk melakukan
terbebas dari korupsi
NF - Advokasi dengan pemerintah dan kementerian agar bisa sedikit
mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- Melakukan advokasi seperti halnya begini, saya ingin tahu berapa
anggaran di kabupaten ini, nah kita kasih tau caranya nanti mereka dapat
dan temukan penyimpangan.
HI - Volunteer diberikan capacity building untuk meningkatkan kapasitas
sebagai volunteer
MA - Nah terus buat kita sebagai volunteer kita ada capacity buiding. Itu
seperti biar setelah jadi volunteer di TII kita jadi terbuka wawasannya.
Matrik diatas menunjukkan bahwa program yang dijalankan TII dengan
strategi face to face yaitu menurut DH dengan bekerjasama dengan lembaga
nonsektor untuk mengurangi korupsi seperti PLN. DH juga menyebutkan bahwa
kontrol atau pengawasan juga selalu dilakukan oleh TII. Terkait kontrol atau
pengawasan ini juga diperkuat oleh IL bahwa pengaduan itu juga dilakukan setelah
ada hak, space dan channel untuk aduan tersebut.
47
Disamping itu menurut NF, TII menjalankan advokasi pada pemerintah dan
daerah untuk transparansi anggaran dan setidaknya bisa sedikit mempengaruhi
kebijakan pemerintah. Bagi volunteer TII, peningkatan capacity building diberikan
untuk peningkatan kualitas juga membuka wawasan pemahaman korupsi.
2. Public Face to Face
Bentuk ini dapat dilakukan dengan cara bertemu tatap muka dengan para
simpatisan, membuat petisi, penyampaian atau mengajak para simpatisan di ranah
publik, dan partisipasi dalam acara-acara publik, seperti parade, pementasan acara
untuk konsumsi publik, gerakan konvensional dan festival. Mereka bisa
menyalurkan promosi dan perekrutan usaha mereka di antara orang-orang asing di
tempat umum dengan tatap muka. (Snow dkk: 1980:790)
Dari keempat strategi pemberantasan korupsi yang dimiliki oleh TII, tiga
diantaranya banyak menggunakan cara menginformasikan atau menyampaikan
secara langsung dihadapan publik karena cara ini juga paling efektif untuk
menginformasikan sebuah identitas kolektif. Cara rekrutmen yang paling efektif
ini dimanfaatkan oleh TII dengan mengkampanye pentingnya melawan korupsi.
Peluang tersebut diambil oleh TII seperti mengajak masyarakat menjadi partisipan
yang menurut “DH” selaku deputi sekjen yaitu dengan
“Dalam membentuk kesadaran warga ada berbagai bentuk pelatih an,
workshop dengan follow up action plan dan ada rencana tingkat lanjut pada
setiap pelatihan. Pengembangan organisasi warga bersama-sama melakukan
48
gerakan anti korupsi“. (wawancara pada 5 Maret 2015 di Sekretariat TII
Jakarta)
Pembentukan kesadaran dengan pelatihan dan workshop merupakan bentuk
sosialisasi masal yang dilakukan secara terus-menerus membuat masyarakat
mampu terlibat menjadi partisipan yang aktif. Cara ini mampu sekaligus menjaring
dengan banyak partisipan.
Untuk bidang kepemudaan TII menurut “WI” menjaring pemuda dengan
program youth proactive. Lebih lanjut “WI” menjelaskan bahwa
“Melalui bidang kepemudaan atau youth program itu punya program yg
namanya youth proactive adalah untuk anak muda usia 18-30 tahun, mereka
ikut gabung dengan kita sebagai the chance maker untuk sama-sama membantu
isu isu korupsi untuk kepemudaan. Dan saat ini kita punya ngopi (ngobrol
Pintar) kita punya konsep orang ngopi dibuat santai seru tapi ada point isu anti
korupsi sebulan 2 kali. Dengan begitu banyak komunitas-komunitas yang
terbentuk berkat sosialisasi anti korupsi.” (wawancara pada 5 Maret 2015 di
Sekretariat TII Jakarta)
Meski dengan konsep yang santai fokus isu utama antikorupsi tetap menjadi sasaran
dari rangkaian program tersebut. Karena dalam menjaring para partisipan harus
menggunakan metode yang baik agar keterlibatan dalam sebuah isu menjadi lebih
kuat.
Strategi pemberantasan korupsi TII seperti membangun masyarakat yang
terorganisir (organized citizen) agar mampu mengenali dan melawan korupsi
dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan masyarakat (public face to
face). Untuk membangun masyarakat yang terorganisir tersebut TII membagi
strategi menjadi tiga bagian yaitu pemberdayaan, engagement dan aksi kolektif.
49
a. Pemberdayaan
Cara ini digunakan untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat
terhadap dukungan, ruang, dan kapasitas pengorganisiran dalam melawan korupsi.
Tujuannya dapat membangun organized citizen yang kuat untuk terlibat dalam arena-
arena publik sehingga terjadi fungsi kontrol dan bargaining kepentingan oleh
masyarakat sipil terhadap pemerintah. Serupa dengan itu Mansyur Semma dalam
bukunya juga menegaskan bahwa yang dapat dilakukan dalam penyembuhan korupsi
di Negara berkembang yaitu salah satunya dengan memperluas pendidikan yang
memungkinkan masyarakat paham tentang korupsi itu sendiri. (Mansyur Semma:
2008: 75)
Dengan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut, TII menggunakan tiga
pendekatan, pertama mendorong dan meningkatkan kualitas ruang politik lokal untuk
pertimbangan kebijakan. Pendekatan ini memastikan agar ruang politik untuk
perencanaan maupun evaluasi pembangunan tidak hanya sekedar formalitas tanpa
mengakomodasi aspirasi dan kritik dari masyarakat sipil. Perencanaan dan evaluasi
tersebut ditempuh melalui mengintensifkan lobby dan kampanye untuk keterbukaan
pemerintah sekaligus memperkuat keterlibatan gerakan sosial kedalam forum-forum
masyarakat. Kedua, memperkuat infrastruktur pendukung gerakan yaitu ketika
pengorganisasian masyarakat melawan korupsi perlu didukung oleh infrastruktur
gerakan yang handal dan berkelanjutan. Untuk itu TII berusaha memfasilitasi
penguatan pengetahuan isu-isu sektoral, kemudian menciptakan sistem kesukarelaan
50
untuk perkaderan aktivis antikorupsi dan membangun model pendanaan yang
berkelanjutan dari masyarakat maupun sektor pribadi. (Strategy TI Indonesia 2012-
2017)
Pendekatan yang digunakan oleh TII tersebut adalah sebuah bentuk untuk
menekankan identitas kolektif pada masyarakat terkait isu gerakan. Menurut
Singerman identitas kolektif adalah sesuatu atau isu gerakan yang dibentuk secara
sadar ataupun tidak oleh para pelaku gerakan. Bagi Melucci, identitas kolektif tersebut
sebagai sebuah proses mencakup tujuan, sarana, dan bidang tindakan. (Quintan
wictorowicz,ed: 2012: 284)
Sebuah pembangunan identitas kolektif dan pembekalan masyarakat tentang
pentingnya sebuah pengetahuan terkait korupsi dan integritas department youth TII
mengambil langkah seperti yang dijelaskan oleh “WI” seperti
“Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan sama anak-anak proactive
kemarin yaitu youth integrity camp, kompetisi mata muda dan juga road show,
ada 7 kota yang sudah kita datangi untuk road show kita beri workhop anti
korupsi dan pendidikan anti korupsi di kampus-kampus dan SMA nah temen-
temen di youth practive itu ikut gabung sama kita untuk membantu teknis dan
lain-lain lalu dilanjutkan dengan youth integrity camp kita sebar kompetisi
mata muda, making the conection, youth anti corruption and human right kita
bikin kegiatan semacam kompetisi untuk anak muda seluruh Indonesia untuk
gabung isu yang diangkat adalah anti korupsi dan HAM. Dari seleksi 33 orang
kita undang ke Jakarta kita kasih pendidikan anti korupsi dan HAM nah itu
program dibulan januari. Dan saat ini kita punya ngopi (ngobrol Pintar) kita
punya konsep orang ngopi dibuat santai seru tapi ada point isu anti korupsi
sebulan 2 kali. Kedepannya ada youth integrity goes to campus kita datangi
kampus-kampus yang sudah kita petakan itu ada sekitar 8 SMA di Jakarta
danjuga kampus se-jabodetabek dan 3 diluar daerah kalimantan timur,
sumatera utara, dan lampung. Youth proactive sudah menjangkau 1500 anak
51
muda dan yang sudah diaksanakan adalah workhop tadi agar anak muda tau
perilaku koruptif isu koruptif, pendampingan yang sudah dilakukan terkait
program yaitu lahirnya youth report center mencoba dalam 4 kota dan yang
berjalan dengan baik Kupang dan Lombok”. (wawancara pada 5 Maret 2015 di
sekretariat TII)
Beberapa program yang disebutkan diatas merupakan bentuk pemberdayaan
dengan target anak muda dan masyarakat luas. Terlihat bahwa TII menyasar ke
anak muda masuk ke kampus ataupun ke sekolah. Kemudian konsep “ngopi” dan
diskusi untuk masyarakat umum dengan tema besar melawan korupsi.
Workhop integrity goes to campus di kampus STAN Jakarta oleh TI-Indonesia
b. Keterlibatan (engagement)
Yaitu ketika melibatkan gerakan sosial kedalam forum-forum masyarakat dan
pengambilan kebijakan publik. Karena dalam proses pengambilan kebijakan,
masyarakat sipil dalam gerakan sosial mampu mengkontrol sebuah kebijakan publik.
Cara ini dilakukan agar dapat menjembatani gerakan sosial dengan agenda-agenda
52
politik untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat bisa diadopsi dalam keputusan-
keputusan politik atau kebijakan. (Strategy TI Indonesia 2012-2017)
Untuk memastikan aspirasi masyarakat mampu diadopsi dalam sebuah
keputusan politik, TII menggunakan pendekatan dengan menggalang pengorganisasian
masyarakat. Hal ini diperlukan karena untuk melawan korupsi sebuah gerakan sosial
memerlukan pengorganisasian diberbagai elemen. Bentuk konkrit yang dilakukan TII
adalah dengan mengkampanyekan dan memberikan edukasi dalam melawan korupsi,
kemudian memobilisasi masyarakat untuk terlibat dan mempertajam keterlibatan
dalam pengambilan kebijakan publik, dan menggalang warga ketika pembayar pajak
maka harus dalam memonitor pelayanan publik. (Strategy TI Indonesia 2012-2017)
Terkait engagement masyarakat TII menggunakan sebuah identitas kolektif
dalam bentuk mobilisasi sumber daya. Bentuk gerakan itu menurut Singerman
mempunyai kemampuan untuk membalik seorang simpatisan menjadi seorang aktivis.
Dengan membuat masyarakat lebih terlibat dalam sebuah gerakan dan identitas
kolektif. (Quintan Wictorowicz: 2012: 285)
Dalam rangka menerjemahkan gagasan dalam sebuah aksi, strategi tersebut
pernah dilakukan oleh TII di daerah Batang. “NF” menyebutkan proses yang dilakukan
pada awal adalah memberikan akses informasi yang cukup terhadap masyarakat
Batang kemudian mengadvokasi.
“ada daerah tandingan contohnya di Batang itu masyarakatnya kritis, aktif
dan partisipatif kebetulan kepala daerahnya juga bisa kita bilang bersih
53
cuma masyarakatnya belum tau bagaimana cara mengakses, mendapatkan
agar kehidupannya lebih baik. Apalagi mereka ga tau berapa sih APBD yang
ada di daerah Batang nah biasanya dengan program kita beradayakan
mereka memberitahu mereka dengan bagaimana membaca, bagaimana untuk
mendapatkan informasi dan untuk melakukan advokasi-advokasi seperti
halnya begini, saya ingin tau berapa anggaran di kabupaten ini untuk bidang
kesehatan dan kita kasih tau bagaimana caranya nanti mereka dapet dan
ternyata mereka temukan penyimpangan. kita bentuk juga namanya
fasilitator LINIDA (lumbung informasi desa) merupakan program TII
bekerjasama dengan mitra kita di batang namanya lascar batang untuk
membentuk fasilitator-fasilitator daerah LINIDA di desanya masing-masing.
jadi fasilitator LINIDA itu bertugas capaiannya di musrembangdes kemarin
mereka dampingin, usulannya masuk atau tidak sekarang kan masih di tahap
kecamatan beberapa ke 10 desa ada 2 desa mengawal ke kecamatan. Nah itu
udah jadi kemenangan kecil yang capaiannya besar. Terus bupati Batang
sendiri itu sudah menandatangani MoU bahwa segala yang dilakukan linida
ini pemerintah batang mendukung (wawancara pada 20 April 2015 di
Sekretariat TII)
Pendampingan masyarakat seperti di daerah Batang tersebut aktif dilakukan
oleh TII diberbagai daerah. Tujuannya yaitu untuk memberi pendidikan terkait
korupsi dan membuat masyarakat agar terlibat dalam memberantas korupsi.
Membuat masyarakat mengenal tindak korupsi dan mau melawan korupsi ini
dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan dalam lingkup masyarakat luas atau
dilakukan dalam ranah publik secara langsung.
c. Aksi kolektif
Aksi kolektif gerakan sosial TII berusaha menjadikan antikorupsi sebagai isu
bersama. Bentuk aksi kolektif ini bertujuan untuk arus balik (mainstreaming) isu
antikorupsi dalam advokasi lintas sektoral agar terbangun agenda bersama sebagai
gerakan sosial yang integral. Bagi “IL” aksi kolektif itu menuntut untuk berubah dan
54
bersaing sehat. Jadi dimulai dari kelompok itu sendiri mengatakan bahwa tidak akan
korup. Kalau ada yang korup, akan dimusuhi dan dilaporkan.
Untuk mencapai tujuan tersebut TII menggunakan dua pendekatan. Pertama,
membangun identitas kolektif dan aksi kolektif yaitu dengan menyatukan berbagai
sektor pengorganisasian masyarakat yang memerlukan penyatuan cara pandang,
kesepahaman, dan upaya saling mengisi. Pendekatan itu dilakukan dengan cara
menjalin komunikasi dan konsolidasi gerakan sosial dan melakukan eksperimen-
eksperimen dalam program umum dan advokasi. Kedua, mengupayakan antikorupsi
menjadi isu dalam advokasi sektoral, pendekatan ini dilakukan karena isu korupsi
seringkali merupakan akar maupun faktor pendukung yang berlarut-larut berbagai
permasalahan sektoral karena itu TII mempertajam perspektif gerakan sosial.
Pendekatan yang demikian TII menggunakan cara menjadikan korupsi sebagai bagian
dari penjelasan persoalan-persoalan sosial. (Strategy TI Indonesia 2012-2017)
Dari strategi tersebut lebih dalam “IL” memaparkan dalam bentuk program
yaitu;
“yang dilakukan oleh TII ada program pemantauan barang dan jasa di
daerah, ada audit sosial bagaimana masyarakat membandingkan apa
yang direncanakan dan di realisasikan dengan melihat dan melakukan
export, itu ada teknisnya lagi dan itu dilakukan di berbagai daerah. Youth
melakukannya mereka dengan youth report center, wawan melakukan
dengan cek sekolahku nah itu contoh organize citizen”. (wawancara
dengan “IL” pada 8 Mei 2015 di Cikini)
Berdasarkan yang dipaparkan oleh “IL” bahwa beberapa program tersebut
dijalankan oleh masing-masing bidang sesuai dengan rancangan strategi yang
55
sudah dibuat dengan tujuan yaitu membentuk masyarakat yang mempunyai daya
tawar yang baik dalam segala bentuk kejahatan korupsi.
Strategi aksi kolektif atau tindakan kolektif TII tersebut sesuai dengan yang
dijelaskan oleh Melucci terkait tindakan kolektif, menurutnya tindakan kolektif
adalah sebagai suatu fenomena yang berakar dalam pembentukan identitas yang
bergantung pada isu-isu atau gagasan yang dibentuk. Pembentukan sebuah isu dan
gagasan tersebut dibangun secara historis dan budaya tentang yang publik dan
privat yang didasarkan jaringan informal dalam hal ini TII sebagai regenerasi terus
menerus. (Quintan Wictorowicz: 2012: 283)
TII dalam strategic plan menganggap bahwa korupsi tidak dapat dilawan
dengan reformasi hukum dan kelembagaan saja tetapi harus ada upaya dalam melawan
korupsi yang mengintegrasikan perjuangan politik dan gerakan demokrasi untuk
mencapai kepentingan-kepentingan publik. Karena dalam sebuah perjuangan politik
keberhasilan juga disertai dengan kemauan politik (political will) yang sejalan
sehingga cita-cita politik juga mampu tercapai. (Strategy TI Indonesia 2012-2017)
Strategi ini berupaya melakukan transformasi struktural melawan korupsi yang
dilakukan oleh rakyat dan jaringan melalui penguatan sebelumnya. Untuk membangun
rakyat dan jaringan yang kuat maka dibutuhkan pembangunan organized citizen yang
kuat untuk terlibat dalam arena-arena politik. Selain itu strategi ini menurut “IL” selaku
Direktur Program dalam kesempatan wawancara mengungkapkan bahwa TII secara
56
bersama-sama berusaha untuk merubah pemerintah yang korup dan punya kekuasaan
tinggi yang merasa bahwa kekuasaan itu adalah miliknya, dalam situasi ini maka
masyarakat harus punya daya tawar dalam mengubah pola politik yang demikian.
Untuk mencapai pendidikan antikorupsi yang cukup dan keinginan
mengorganisir masyarakat agar mampu secara aktif menjadi daya tawar bagi korupsi
maka TII menginisiasi dengan sebuah gerakan sosial antikorupsi. Inisiatif antikorupsi
sebagai gerakan sosial tersebut berupaya mengintegrasikan agenda antikorupsi dalam
gerakan demokrasi dengan melibatkan lebih banyak kelompok-kelompok strategis
masyarakat sipil untuk memerangi korupsi dan mengorganisir warga dalam
pertimbangan pengambilan kebijakan. (Strategy TI Indonesia 2012-2017)
Dalam rangka memberikan dukungan terhadap upaya melawan korupsi TII juga
menggunakan pendekatan untuk memperkuat dukungan publik terhadap KPK. Para
koruptor akan senantiasa menyerang balik siapapun yang menghalangi untuk bertindak
korup, termasuk menyerang KPK dalam bentuk politik maupun hukum. Oleh karena
itu TII menggunakan cara-cara seperti kampanye dan dukungan terhadap KPK,
mengadvokasi perbaikan regulasi komisi antikorupsi, dan mendorong KPK untuk aktif
menangani kasus korupsi. (Strategy TI Indonesia 2012-2017)
Terkait dengan strategi law and justice TII terhadap dukungannya kepada
KPK “IL” menjelaskan bahwa
“percuma melawan korupsi kalau kita itu tidak punya hukum yang
menjadikan keadilan itu sebagai tujuannya, KPK itu representasinya.
57
kalau menyerang KPK terus percuma aja melawan korupsi, nah itu
upaya terbaik melawan korupsi. Program kita kepada KPK itu soal
penguatan kapasitas dan kampanye.” (wawancara dengan “IL” pada
8 Mei 2015 di Cikini, Jakarta Pusat)
Sebagai lembaga hukum yang menangani kasus kejahatan korupsi menurut “IL”
tidak lain adalah mendukung dan membantu KPK dalam melawan korupsi.
Gerakan ini efektif guna menjadikan korupsi untuk diberantas. Karena sebuah
gerakan sosial juga harus didukung oleh lembaga yang terlegitimasi dalam hal ini
KPK.
Terkait dukungannya terhadap KPK untuk memberantas korupsi “HI”
volunteer youth proactive yang sering mengikuti segala rangkaian dukungan
dengan KPK menyebutkan bahwa;
“TII dengan lembaga lain cukup baik apalagi dengan KPK karena TII itu
kaya adiknya KPK. Jadi apapun yang dilakukan KPK TII pasti bantu,
apapun yg dilakukan TII, KPK pasti dukung.” (wawancara pada 13 April
2015 di Ciputat)
Strategi pemberantasan korupsi TII tersebut menggunakan pendekatan tatap
muka langsung dengan publik adalah membangun partisipasi tata kelola
kepemerintahan. Pada dasarnya strategi ini digunakan agar masyarakat juga mampu
mengkontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah dan juga mendorong masyarakat
agar terlibat untuk berpartisipasi dalam tata kelola kepemerintahan. (Strategy TI
Indonesia 2012-2017)
Pendekatan yang dilakukan dalam strategi tersebut adalah pertama, dengan
mempengaruhi kekuasaan untuk melakukan inklusi politik terhadap masyarakat sipil.
58
TII berusaha memberikan tekanan dan kesepahaman dengan pemerintah untuk
memperkuat akses dan partisipasi masyarakat sipil dengan pembangunan. Cara yang
digunakan dalam pendekatan tersebut yaitu dengan meneruskan dialog dan konsultasi
dengan kementerian dan lembaga juga mengoptimalkan para ahli dan inisiator
antikorupsi agar pemerintahan semakin terbuka dengan masukan masyarakat sipil.
Pendekatan kedua, yaitu dengan membangun relasi politik yaitu dengan menjalankan
agenda-agenda publik. Dengan pendekatan ini TII mendoronh partai dan pemimpin
politik untuk memberikan dukungan pada agenda masyarakat sipil pada legislasi
dengan meneruskan kampanye, lobi, dan advokasi kebijakan yang lebih intensif.
(Strategy TI Indonesia 2012-2017)
Beberapa pendekatan tersebut diterjemahkan oleh TII salah satunya dengan
bentuk program pakta integritas pada kepemerintahan agar terjadi check and balances
antara masyarakat dengan pemerintah, program tersebut ‘IL’ menjelaskan bahwa
Program participacy governance TII mengembangkan namanya pakta
integritas, nah itu kira-kira begini, ada deklarasi bahwa seorang pemimpin
politik di daerah ataupun disebuah lembaga kepemerintahan agar tidak ada
praktek suap dan korupsi, terutama sektor yang paling banyak terjadi
korupsi sektor barang dan jasa 30-40% itu di korupsi. Kalo pengadaan
barang dan jasa itu berkurang maka korupsi itu meningkat. Dan dia (sektor
barang dan jasa) bersedia diawasi masyarakat sipil. (wawancara ‘IL’, pada
8 Mei 2015 di Cikini, Jakarta Pusat)
TII berkeyakinan bahwa dengan bentuk pakta integritas dalam setiap
kontrak politik ataupun bisnis setidaknya mampu memberikan sebuah perjanjian
yang nantinya akan mempersempit gerak korupsi.
59
Semua strategi yang disebutkan diatas yang dilakukan secara langsung
secara masal atau jamak (Public Face to Face) peneiti rangkum dalam bentuk
matrik sebagai berikut,
Tabel III.A.2 Matriks Berdasarkan Strategi Public Face To Face
NAMA Program Atau Strategi Yang Dijalankan
DH - Dalam bentuk kesadaran warga ada berbagai bentuk pelatihan, workshop
dengan follow up action plan dan ada rencana tindak lanjut pada setiap
pelatihan. Kemudian pengembangan organisasi warga bersama-sama
melakukan gerakan anti korupsi.
- Untuk pemuda ada youth integrity program, melakukan kajian tentang
persepsi pemuda terhadap korupsi, tindak lanjutnya ada report youth
center, bagaimana pemuda melakukan kegiatan meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
IL - Sebagai ilustrasi kalau ingin meningkatkan kapasitas dan kedua
kapasitasyang sudah meningkat ini kemudian diarahkan ke penyadaran,
peningkatan kapasitas dan aksi nyata dari berbagai bentuk.
- Dari kesadaran, kapasitas, dan aksi nyata dalam berbagai bentuk tersebut,
yang dilakukan TII ada pemantauan barang dan jasa di daerah, juga ada
audit sosial bagaimana masyarakat membandingkan yang direncanakan
dan yang direalisasikan dengan melihat dan melakukan ekspert. Kami
melakukannya dengan youth report center dan cek sekolahku
- Program kita kepada KPK itu soal penguatan kapasitas dan kampanye
proram campaign kita ini bagaimana publik semakin tau bikin petisi
bentuk cinta pada KPK.
WI - Youth report center adalah program yang dilakukan anak muda terkait isu
korupsi yang sudah berjalan di Kupang dan di Lombok. Setelah kita
berikan workshop anti korupsi mereka membentuk pusat pelaporan.
- Mengajak dinas-dinas terkait memberikan urgensi bahwa pendidikan anti
korupsi itu penting.
- Kita punya youth proactive, youth integrity camp, youth report center,
kompetisi mata muda, road show anti korupsi, pendidikan anti korupsi.
Dengan youth integrity camp kita sebar kompetisi anak muda, making the
connection, youth anti corruption and human right kita bikin kegiatan
semacam kompetisi untuk anak muda seluruh Indonesia untuk gabung isu
yang diangkat adalah anti korupsi dan HAM. Dari seleksi 33 orang kita
60
undang ke Jakarta kita kasih pendidikan anti kuropsi dan HAM nah itu
program dibulan januari. Dan saat ini kita punya ngopi (ngobrol Pintar)
kita punya konsep orang ngopi dibuat santai seru tapi ada point isu anti
korupsi sebulan 2 kali. Kedepannya ada youth integrity goes to campus
kita datangi kampus-kampus yang sudah kita petakan itu ada sekitar 8
SMA di Jakarta dan juga kampus se-jabodetabek dan 3 diluar daerah
kalimantan timur, sumatera utara, dan lampung.
- Youth proactive sudah menjangkau 1500 anak muda dan yang sudah
diaksanakan adalah workhop tadi agar anak muda tau perilaku koruptif
isu koruptif, pendampingan yang sudah dilakukan terkait program yaitu
lahirnya youth report center mencoba dalam 4 kota dan yang berjalan
dengan baik kupang dan Lombok.
- Banyaknya komunitas-komunitas yang terbentuk berkat sosialisasi anti
korupsi. Pendampingan TI terhadap komunitas” yang ada.
NF - Di Batang dengan program kita berdayakan mereka, beritahu mereka
bagaimana membaca, mendapatkan informasi untuk melakukan advokasi.
- Di Batang itu udah mulai aktif kita bentuk namanya fasilitator LINIDA
(lumbung informasi desa) merupakan program TII bekerjasama dengan
mitra kita di batang namanya lascar batang untuk membentuk fasilitator-
fasilitator daerah linida di desanya masing-masing. Nah jadi kalo di desa
itu kana da namanya musrembangdes dari RT, ke desa, kecamatan baru
ke DPR, nah biasanya yang sudah-sudah masyarakat tidak terlibat aktif
dalam musrembangdes itu jadi yang di undang ya orang-orang biasa aja
suruh datang absen kasih duit dia ga tau usulannya di terima atau nggak
tepat guna atau tidak nah kita bikin fasilitator LINIDA itu untuk
mengawal proses itu , jadi fasilitator LINIDA itu bertugas capaiannya di
musrembangdes kemarin mereka dampingin, usulannya masuk atau tidak
sekarang kan masih di tahap kecamatan beberapa ke 10 desa ada 2 desa
mengawal ke kecamatan.
HI - Kaya di youth department itu dia mengadakan workshop, bikin youth
report center di berbagai daerah, terus dia bikin survey, terus mengadakan
survey CPI, survey itu cukup strategis mengurangi korupsi. Integrity goes
to you, ngopi (ngobrol pintar), social media, youth integrity camp.
- Untuk Youth repoth center itu kana di garut Kupang sama Lombok,
basiknya kenapa itu dilakukan karena pengen meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam mengawasi pelayanan public, intinya bagaimana
pelayanan public bisa jalan dengan seharusnya dengan meminimalisir
tindak pidana korupsi disana mulai dari pungli dan segala macam.
- mulai dari ngobrol pintar yang dilaksanakan untuk orang yang tadinya
apolitis biar bisa sharing dengan cara santai, trus integrity goes to you itu
kita mengedukasi temen2 mahasiswa dan pelajar untuk lebih aware
dengan korupsi, gue rasa itu efektif untuk mencegah korupsi.
61
YU - kami selalu datang ke daerah-daerah karena permasalahn yang real
korupsi itu bukan hanya terjadi di tingkat pusat justeru permasalahn utama
mendasar korupsi itu ada di daerah-daerah makanya kami selalu
melakukan pemberdayaan melakukan pendampingan yang masuk ke
kelompok-kelompok muda yang ada di daerah-daerah nah permasalahan
korupsi yang paling terasa itu adalah berangkat dar daerah masing-masing
itu dasarnya kita sering melakukan kegiatan di daerah-daerah. Perwakilan
kita ada di aceh garut Lombok. Dan untuk department lain punya basis di
daerahnya masing-masing.
- Kita biasa ada program satu tahunan bikin kegiatan. Kegiatan rutinnya
workshop integrity ke kampus-kampus sasarannya kampus-kampus yang
berbeda, terus diskusi bulanan tiap sebulan sekali kita ada kegiatan survey
integritas anak muda jadi dari beberapa kota kita ukur sejauhmana
pemahaman anak muda di perkotaan. Kita belum lama lakukan di Jakarta.
Belum lama kita bikin kompetisi mata muda kerjasama dengan beberapa
lembaga kita bikin essay lomba foto yang semuanya bertemakan anti
korupsi jadi seindonesia kita gunakan lomba itu untuk siapapun yang
menang di undang di Jakarta di berikan camp selama seminggu waktu itu
sekitar 30 orang kita seleksi dari seluruh Indonesia dan selama satu
minggu kita berikan workshop anti korupsi.
MA - Ada program-program TII namanya ngopi itu ngobrol pintar ngomongin
soal korupsi, gimana anak muda bicara soal pemberantasan korupsi, terus
ada integrity goes to you itu menanamkan nilai-nilai anti korupsi ke
kampus dan sekolah, menurut gue itu udah cukup bagus karena banyak
respon dari peserta nyadar kalo mereka itu pelaku korupsi. Di department
lain ada riset, advokasi, mengadakan konsolidasi nasional NGO anti
korupsi.
- Ngopi (ngobrol pintar), integrity goes to you, integrity goes to campus,
integrity youth camp jadi kaya anak-anak muda di seleksi, ngasih
karyanya essai, fotografi dan segala macam terus dikumpulkan disatu
tempat dan dikasih pendidikan anti korupsi seperti workshop, tapi ga soal
anti korupsi doang sebenernya jadi juga tentang HAM
- jadi setiap workshop kita selalu minta program dari mereka tentang
korupsi semacam rencana tindak lanjut. Kaya di daerah udah punya youth
integrity report center gitu jadi mereka bisa terlibat pada isu anti korupsi,
dan itu inisiasi dari TII yang follow up dan bantuin.
62
AY - Menyebarkan virus anti korupsi integritas untuk anak muda, ada integrity
goes to you dengan memberi pemahaman tentang korupsi dan
ketidakjujuran ke anak muda di jabodetabek dan diluar Jakarta. Trus ada
juga youth report center itu yang sudah berjalan dari 2013 di beberapa
daerah di Indonesia seperti aceh kupang Lombok garut.
- Menggunakan strategi youth full, ada cek sekolahku
- Ikut serta mendampingi kelemahan KPK
BA - Roadshow ke anak-anak muda tentang apa itu korupsi, kita jemput bola
nyamperin anak-anak muda seperti integrity goes to you, selain itu kita
jalin kerjasama dengan LSM-LSM lain seperti program mata muda kita.
- Ikut aksi-aksi anti korupsi seperti penahanan BW.
Beberapa hal yang ingin dicapai dari beberapa program tersebut yaitu
masyarakat dan anak muda secara sadar dan paham sehingga akan terlibat aktif
dalam gerakan melawan korupsi. Selain itu, dengan program tersebut masyarakat
bisa secara bersama-sama mengontrol pemerintah dalam pengelolaan
pembangunan dan menjunjung transparansi pada setiap pemakaian anggaran.
3. Private Mediated
Bentuk komunikasi dan penyebaran isu ini melalui media yang dilihat secara
pribadi yaitu media komunikasi dengan media yang lebih intens melalui email, telepon,
sms atau bbm. Cara ini biasa digunakan ketika satu sama lain tidak mengenal satu sama
lain dan sulit untuk bisa bertatap muka langsung karena keterbatasan jarak. Meski cara
ini kerap digunakan tapi hanya beberapa yang menggunakannya karena cara tersebut
dianggap kurang efektif dalam menjaring partisipan.
63
TII termasuk lembaga yang jarang menggunakan cara ini. Cara ini biasa
dilakukan oleh TII ketika mem-follow up dari kegiatan yang sudah mereka berikan.
Jadi fasilitator mengingatkan sudah sejauh mana progres yang sudah dijalankan setelah
diberikan pendampingan oleh TII. Seperti yang dikemukakan oleh “HI” salah seorang
volunteer youth proactive, menurutnya;
“setelah itu kita tetep follow up apa yang mereka lakukan setelah ikut program
kita. Misalnya kita whatsapp mereka tentang pengawalan kasus korupsi,
pengawalan tentang pemilihan komisioner KPK, roadshow nyari calon
komisioner dan sebagainya ya seperti itu”. (wawancara pada 13 April 2015 di
Ciputat)
Whatsapp menjadi media private yang digunakan oleh TII untuk berkomunikasi
dengan masyarakat dalam hal melawan korupsi dan mendukung pemimpin yang
berintegritas. Dengan whatsapp TII akan lebih intens dengan seseorang untuk
menyebarkan identitas kolektif melawan korupsi kendati tidak terlihat langsung seperti
sejauhmana seseorang bisa ikut serta dalam melawan tindak korupsi.
Dari berbagai sumber informan hanya “HI” yang menyebutkan bahwa media
whatsapp yang menjadi strategi TII dalam private mediated. Terlihat ketika wawancara
tidak ada yang menyebutkan strategi ini. Hal ini menunjukkan bahwa informan lain
tidak terlibat langsung dalam strategi ini. Kemudian strategi private mediated juga
bukanlah strategi utama dan penting untuk dijalankan oleh TII.
64
4. Public Mediated
Cara ini dilakukan menggunakan media yang dilihat secara publik dimana
media yang digunakan untuk penyebaran isu atau komunikasi menggunakan media
yang bersifat masal atau jamak baik menggunakan media cetak ataupun elektronik.
Bagi Snow cara ini bisa dilakukan dengan promosi dan rekrutmen melalui radio,
televisi dan Koran. Kemudian Mereka dapat mempromosikan melalui sebuah
lembaga, dengan mekanisme komunikasi massa. (Snow dkk: 1980:790-791)
TII terbilang sering menggunakan media dalam kampanyenya dan
menjaring partisipan. Tujuannya memproduksi dan menyebarluaskan pengajaran
kritis yaitu upaya perlawanan terhadap kekuatan koruptif dan otoritarian yang
meniscayakan perumusan bahasa-bahasa perlawanan spesifik yang mengandung
keberpihakan, perasaan tertindas dan kemarahan melawan elit. Pendekatan tersebut
didorong dengan melakukan penciptaan simbol-simbol perlawanan yang baru, dan
menggunakan medium cyber sosial media dan medium kreatif lain untuk
penyebarluasan perlawanan. (Strategy TI Indonesia 2012-2017)
Bentuk ajakan melawan korupsi via media sosial dan jurnal atau web, TII
juga menjaring partisipan melalui film. “NF” menyebutkan bahwa;
“kampanye kreatif itu dirasa lebih mudah seperti contoh mungkin pernah
dengar melalui film kapesuska kasus-kasus korupsi itu terbit ditahun 2012.
Lalu kenapa film, sebenernya gini, anak muda dan masyarakat umum kalo
dikasih ceramah dia gak tahu, tapi kalo di kasih film dan ditonton itu lebih
mengena.” (wawancara pada 20 April 2015 di Sekretariat TII)
65
Bagi TII untuk mengajak para relawan dalam ikut serta gerakan antikorupsi dengan
target yang susah untuk ditemui secara langsung cara ini merupakan bentuk yang
mudah dalam kampanye dan merekrut kedalam sebuah gerakan.
Selain melalui film, berdasarkan obervasi peneliti TII juga menggunakan media
sosial twitter maupun web dalam mengajak masyarakat ikut memerangi korupsi.
Masyarakat yang gandrung menggunakan media sosial di era modern membuat TII
juga menggunakan media sosial untuk menyebarkan bentuk refleksi kritis terhadap
pemerintahan yang korup. Di media sosial tersebut TII aktif mengajak masyarakat
untuk terlibat dalam aksi pemberantasan korupsi. Sepanjang waktu penelitian terlihat
web dan twitter TII tersebut terfokus pada upaya membantu pelemahan KPK, dengan
mendukung kuat KPK.
Tweet akun @TIIndonesia dan @YouthProactive terkait aksi melawan korupsi
66
Hasil observasi peneliti dengan gambar tersebut menunjukkan bahwa TII secara aktif
melakukan ajakan dalam melawan korupsi sebagai identitas kolektif gerakan sosial TII.
Dengan media twitter tersebut yang secara masal dapat dikonsumsi oleh publik. Di era
modernisasi dimana seseorang lebih intens dengan media sosial strategi ini dianggap
mampu menjaring masyarakat secara luas pada masyarakat yang tidak bertemu
langsung. Selain itu, media twitter yang digunakan oleh TII mampu membentuk
persepsi masyarakat dalam melawan korupsi dan juga menjadi alat rekrutmen secara
online.
Kendati TII terbilang rutin untuk menyebarkan pedagogi kritis terkait korupsi
melalui media massa, tapi eksistensi TII kurang banyak diketahui oleh publik. Hal ini
disampaikan oleh wawancara dengan masyarakat umum yang juga sebagai staf
lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta. Menurut “SS”;
Keunggulan (TII) selalu cepat dalam merespon isu terkait Pemberantasan
Korupsi. Kelemahan, kurang disorot oleh Media sehingga belum dapat dikenal
oleh Publik. (wawancara pada 14 Mei 2015 di Jakarta)
TII dianggap perlu untuk disorot oleh media, hal ini diperlukan selain untuk
menunjukkan eksistensi juga untuk melihat sejauhmana TII bekerja. Dengan
banyaknya kegiatan TII yang disorot media untuk pencegahan korupsi, maka
setidaknya ada minat dari masyarakat untuk ikut bergabung dalam melawan korupsi.
Berikut merupakan rangkuman hasil wawancara informan yang menyebutkan
dengan strategi public mediated,
67
Tabel III.A.3 Matriks Berdasarkan Strategi Public Mediated
Nama Program atau Strategi yang Dijalankan
DH - Ada kerja-kerja media, kerja sama dengan media biar bisa melakukan
kontrol.
IL - TII meluncurkan CPI sebagai tolak ukur sejauh mana kinerja
pemerintah, juga sebagai evaluasi.
WI - TII bekerja dengan mitra local atau aktivis-aktivis lain tetapi yang ikut ke
sini ada media campaign bekerja sama dengan serum studio untuk masuk
pada stakeholder terkait tanggung jawab pemerintah untuk isu korupsi.
NF - Melalui film kapesuska yang terbit tahun 2012 tentang kasus-kasus
korupsi. Lalu kenapa film, sebenarnya gini, anak muda dan masyarakat
umum kalau dikasih ceramah dia gak tau, tapi kalau dikasih film dan
ditonton itu lebih mengena. Karena kemaren waktu training di Batam juga
begitu, kita kasih materi-materi dan sebagainya mereka bingung tapi,
ketika kita kasih film jadi lebih mengena, bisa dijadikan contoh untuk
mereka bertindak.
- Berbagai cara yang kita lakukan diantaranya kita menggandeng
komunitas-komunitas kreatif, komunitas moral, komunitas teater,
komunitas komik kita gabungkan ide mereka untuk pemberantasan
korupsi.
- Kita bergabung dengan kampanye kreatif kita dudukin bareng. Kemudian
kita undan kota-kota di Indonesia untuk aksi bersama.
HI - Mengadakan survey CPI, survey itu cukup strategis mengurangi korupsi.
MA - Melakukan riset.
B. Berbagai Faktor yang Mendorong Adopsi Strategi Antikorupsi
Transparency International Indonesia (TII)
Sebuah upaya pemberantasan korupsi yang digunakan pada umumnya
berasal dari sejauhmana kajian yang sudah dilakukan agar strategi tersebut dapat
68
berjalan dengan baik dan efektif. Begitu pula yang telah dilakukan oleh TII dengan
kajian yang panjang dan melibatkan para ahli (expert). Adapun faktor yang
mendorong TII menggunakan strategi antikorupsi tersebut adalah adanya dinamika
dan tantangan yang berkembang dan Pelajaran yang Diambil (Lesson Learned) dari
Pengalaman sebelumnya. (Strategy TI Indonesia 2012-2017)
1. Dinamika dan Tantangan yang Berkembang
Seiring dengan bergulirnya era modernisasi para pegiat antikorupsi sudah
seharusnya menggunakan cara-cara baru untuk melawan korupsi sesuai dengan
konteks zaman. Era globalisasi menuntut bagi para pelaku gerakan untuk
menyesuaikan dengan kondisi kekinian agar sebuah gerakan mampu berjalan
dinamis dan progresif. Menurut Huntington korupsi cenderung meningkat dalam
periode pertumbuhan dan modernisasi yang cepat karena didalamnya terdapat
perubahan nilai-nilai, sumber-sumber baru dari kekayaan dan kekuasaan, dan
perluasan dalam sebuah pemerintahan. (Mansyur Semma: 2008: 41)
Untuk bisa menyesuaikan strategi gerakan sosial antikorupsi dengan
konteks zaman, TII mengambil peluang tersebut dalam sebuah strategi gerakan.
Strategi yang dibangun oleh TII diatas merupakan hasil dari sebuah penglihatan
kondisi sosial masyarakatnya. Strategi tersebut kini dibuat dalam bentuk yang
kreatif dan membuat masyarakat agar terlibat dalam sebuah gerakan yang
menyenangkan.
69
Untuk membangun strategi kampanye yang kreatif TII menjalankan
kampanyenya dengan kampanye visual kreatif. Terkait strategi ini “NF”
menjelaskan,
Awalnya cara-cara biasa kaya demo dan sebagainya, efektif Cuma agak
lama. makanya TII lebih mendorong ke kampanye kreatif, kampanye kreatif
itu dirasa lebih mudah seperti contoh melalui film. (wawancara pada 20
April 2015 di Sekretariat TII)
Kampanye kreatif melalui film ini menurut “NF” efektif dalam membangun sebuah
identitas kolektif sebuah gerakan sosial melawan korupsi. Kecenderungan
masyarakat dalam menangkap sebuah isu yang menjadi identitas kolektif harus
didasarkan pada sejauhmana masyarakat mampu menangkap nilai yang ingin
disampaikan. Lebih jauh Nurfajrin menjelaskan bahwa dengan kampanye kreatif
masyarakat dengan mudah menangkap nilai yang ingin disampaikan. “NF”
menuturkan bahwa,
“Lalu kenapa film, sebenernya gini, anak muda dan masyarakat umum kalo
dikasih ceramah dia gak tahu, tapi kalo di kasih film dan ditonton itu lebih
mengena. Jadi kita berusaha membuat masyarakat sadar dengan budaya
yang mudah (pop culture) karena kemaren waktu training di Batang juga
begitu, kita kasih materi-materi dan sebagainya mereka bingung, tapi
ketika kasih film jadi lebih mengena, bisa dijadikan contoh untuk mereka
bertindak. Jadi selain kita advokasi ke pemerintah kita juga ke warganya
jangan sampai warga itu apatis. Padahal dampak dari korupsi itu langsung
kena ke rakyat”. (wawancara pada 20 April 2015 di Jakarta)
Bagi TII melalui pernyataan “NF” tersebut menunjukkan bahwa model
kampanye kreatif adalah proses pembentukkan nilai-nilai antikorupsi yang sesuai
dengan konteks kekinian dengan mengikuti masyarakat yang selalu dinamis.
70
Dengan berkembangnya tindak korupsi maka harus ada perubahan strategi yang
lebih baik dalam mengatasi tindak korupsi tersebut.
Selain menggunkan strategi kampanye kreatif untuk pendidikan
masyarakat, TII juga melakukakan kampanye kreatif dengan sesama lembaga lain
untuk melawan korupsi. Bentuk ini juga yang membedakan strategi kampanye TII
dengan lembaga lain, menurutnya;
“Saya rasa berada pada cara-cara TII melakukan pemberantasan korupsi
itu, kita bergabung dengan kampanye kreatif. Kita ajak kawan-kawan
kreatif, kita dudukin bareng. Kita bukan di Jakarta aja, beberapa hari yang
lalu kita undang kota-kota di Indonesia untuk aksi bersama-sama”.
(wawancara pada 20 April 2015 di Jakarta)
Langkah kampanye kreatif TII dengan masyarakat dan lembaga lain tersebut adalah
bentuk dari konteks dari dinamika gerakan anti korupsi yang berkembang.
TII sebagai sebuah lembaga antikorupsi yang bergerak dengan memberikan
penyadaran terhadap masyarakat dan pejabat publik tidak dilakukan dengan metode
yang kuat pula. Menurut “IL” bentuk penyadaran tersebut jika sesuai dengan
konteks kekinian maka dibangun dengan metode yang lebih kultural dan dapat
dengan mudah diterima.
2. Pelajaran yang Diambil (Lesson Learned) dari Pengalaman Sebelumnya
Pada pengalaman antikorupsi masa reformasi metode-metode yang
digunakan oleh para pelaku gerakan antikorupsi atau non government organization
(NGO) yang bergerak pada pemberantasan korupsi tertuju pada pengungkapan
71
skandal korupsi sampai pada penyelesaian-penyelesaian kasus. Semangat untuk
melawan korupsi dengan cara tersebut bisa saja berhasil namun akan banyak
halangan dan tidak bisa melawan korupsi yang sudah membudaya. Bagi Muchtar
Lubis untuk melawan korupsi di Indonesia kita harus berusaha merubah maindset
bahwa korupsi sudah membudaya dalam masyarakat dan menyusupkan nilai-nilai
dengan pendidikan upaya transformasi budaya, sehingga korupsi tidak lagi menjadi
budaya. (Mansyur Semma: 2008: 207)
Kemudian untuk merubah mainset tentang korupsi yang membudaya
tersebut dan sebagai upaya kritis dari pengalaman sebelumnya, TII menggunakan
strategi baru dalam melawan korupsi. Menurut “YU”, TII dalam melawan korupsi
berusaha memberi penyadaran kepada masyarakat bahwa korupsi itu bukanlah
budaya. Seperti yang dikatakannya dalam kesempatan wawancara;
Bicara memberantas korupsi kita (TII) ga focus pada kasus per kasus, kita (TII)
lebih ke penyadaran, pemberdayaan masyarakat empowermen, bikin kajian
bikin kegiatan yang lebih kepada ngasih pemahaman kemasyarakat tentang
dampak-dampak anti korupsi diberbagai sector. Kalo untuk pemberantasan
karena kita (TII) fokusnya dipencegahan. Kita lebih kepenyadaran dan
pencegahan tentang dampak anti korupsi. (wawancara pada 28 Maret 2015, di
Bintaro)
Dengan begitu TII menggunakan cara penyadaran masyarakat dalam melawan
korupsi dan sebagai refleksi kritis dari pengalaman yang sebelumnya dengan
penanganan kasus tapi masyarakatnya tidak sadar. TII lebih memilih menyadarkan
masyarakat dan pemerintah tentang bahaya korupsi agar masyarakat dan
72
pemerintah tahu bahwa dengan korupsi dapat menimbulkan dampak yang sangat
buruk bagi seluruh elemen Negara.
Memberikan penyadaran itu terus dilakukan oleh TII dalam rangka
melawan korupsi. Menurut “AY” langkah dan target yang diambil untuk
penyadaran itu adalah dengan membuat masyarakat khususnya anak muda yang
setelah mengikuti program TII bisa mengajak untuk melawan korupsi sejak dini.
TII memulai strateginya dengan hal yang baru terhadap pelajaran yang
diambil sebelumnya, selain strategi TII dengan memberikan penyadaran, “BA”
menegaskan langkah strategis TII yang berbeda dari sebelumnya yaitu;
“TII mulai menyasar ke kalangan anak muda untuk memerangi korupsi
karena anak muda masih bisa di bentuk mindsetnya, TII melalui youth
proactive menyasar ke anak muda utk membentuk mindset anti korupsi”.
(wawancara pada 27 April 2015 di Bintaro)
Langkah baru tersebut tentunya didorong oleh asumsi anak muda yang mampu
dengan baik berperan akti dalam melawan korupsi. “WI” lebih lanjut menjelaskan
mengapa TII menyasar anak muda dalam rangka pencegahan dini terhadap korupsi,
bahwa;
“Ada 65 juta pemuda, anak muda adalah pusat dari perubahan sejarah, pusat
regenerasi. Melihat bangsa ya lihat pemudanya. Kalo pemuda cuek ya bakal
jadi masalah. Mendorong anak muda untuk berani melakukan tindakan-
tindakan anti korupsi. Anak muda cenderung tidak berani membongkar kasus
korupsi disekitar mereka. Tantangan yang di hadapi anak muda sekarang
cukup banyak, mereka jauh dengan isu-isu politik. Kita ingin ubah paradigma
itu bahwa politik itu deket”. (wawancara pada 5 Maret 2015 di Jakarta)
73
Atas dasar tersebut TII melalui youth department selalu berusaha
memberikan pendampingan dan penyadaran terkait korupsi yang nantinya anak
muda mau terlibat dalam memberantas korupsi tersebut. Dilain kesempatan
wawancara dengan masyarakat umum yang juga sebagai peneliti SETARA Institute
“AF” mengkonfirmasi mengenai keunggulan TII dalam mengorganisir anak muda,
menurutnya;
“Program yang bagus TII itu program pengorganisiran anak muda. TII kuat
di pengorganisiran anak muda, ketika TII mengambil peran mengorganisir
anak muda itu udah sangat strategis. Itu efektif, dia nyari segmen bagian
masyarakat untuk partisipasi gerakan anti korupsi”. (wawancara pada 1 Juli
2015 di Ciputat)
Dengan konfirmasi tersebut TII menunjukkan bahwa dalam hal pengorganisiran
anak muda untuk mengenal dan melawan korupsi berjalan dengan efektif dan
mampu dikenal dengan baik. TII dengan belajar dari pengalaman sebelumnya
menunjukkan bahwa pengorganisiran anak muda untuk melawan korupsi
melakukan terobosan yang baru dalam mencegah dan melawan korupsi.
Keseluruhan program yang dijalankan oleh TII pada akhirnya akan terlihat
efektivitas sebagai bahan evaluasi TII agar bergerak lebih massif. Dari seluruh
informan menyebutkan keefektifan program dalam matrik berikut,
Tabel III.B.1 Matrik berdasarkan tolak ukur efektifitas program TII
Kategori Nama Sejauhmana Efektivitas Program TII?
DH Ada yang bisa dibilang cukup efektif, melihat sekarang
PLN baik pengelolaannya, lebih transparan ya intinya
74
Staff TII
(Board)
PLN sudah bisa jadi lebih baik kepatuhannya pada
undang-undang. Jadi kalau dibilang efektifitaskah
sekarang PLN bisa bebas tanpa korupsi.
IL Kalo di campaign itu efektifitasnya KPK sampai sekarang
bertahan karena dukungan public, kalo program
campaign kita ini kan bagaimana public ini semakin tau
mereka semakin tau bikin petisi bentuk cinta pada KPK.
Trus kalo soal monitoring audit sosial itu efektif karena
masyarakat sekarang sudah bisa mengakses informasi
dan juga menggunakan haknya untuk melakukan
monitoring pembangunan itu sudah bisa terjadi.
WI untuk ukuran kesuksesan aku rasa harus ada survey lebih
lanjut dan kita belum sampai pada itu.
UN Sangat efektif menurut saya
NF Kalo untuk mengukur seberapa efektif kita belum
mengukur tapi kalo kita ambil contoh di batang itu
masyarakat di batang itu sudah mulai aktif. Nah itu udah
jadi kemenangan kecil yang capaiannya besar
Volunteer HI Bentuk efektivitasnya sampai saat ini belum tau,
maksudnya evalusi dari tiap kegiatan itu tolak ukurnya.
Tapi sepenglihatan saya itu cukup efektif karena paling
tidak orang yang ga paham korupsi paling nggak dia jadi
paham mereka jadi takut untuk melakukan korupsi.
YU Kalo efektif iya, tapi kita jga harus semakin gencar
kampanye karena jangkauan kita masih terbatas salah
satu jalannya kita harus tetap melakukan kampanye
dengan massive dan menambah jangkauan kita.
MA Efektif, Cuma kalo liat outputnya kedepan kurang tau,
nah itu efektif karena kita selalu minta feedback dari
peserta kita selalu follow up, jadi setiap workshop kita
selalu minta program dari mereka tentang korupsi
semacam rencana tindak lanjut.
75
AY Menurut aku sih efektif
BA Saya sendiri juga masih mencari tau seberapa efektif
kegiatan kita. Keefektifannya kita membentuk jaringan
dengan LSM lokal untuk bekerjasama berantas korupsi.
LSM lokal itu lengan kita di daerah. Itu efektif dengan
support finansial dan pengembangan SDM, TII itu
menurut saya membantu kegiatan rencana di daerah.
Masyarakat
Umum
AF TII kuat di pengorganisiran anak muda, ketika TII
mengambil peran mengorganisir anak muda itu udah
sangat strategis. Itu efektif, dia nyari segmen bagian
masyarakat untuk partisipasi gerakan anti korupsi.
DN Saya tidak tahu apakah TII sangat berperan atau tidak
untuk memberantas korupsi di Indonesia, karena sejauh
ini saya jarang mendengar keterlibatannya.
SS Menurut saya sudah efektif
ASP Sudah Efektif, namun perlu dilakukan sosialisasi secara
rutin terhadap masyarakat terkait pencegahan korupsi di
Indonesia.
LHH Efektif
Bagi “DH”, beberapa program sudah menunjukkan keefektifannya dengan
mencontohkan program pendampingan PLN. Hal ini diperkuat oleh “IL” bahwa terkait
campaign dan monitoring sudah mampu berjalan dengan baik. Serupa dengan “DH”
dan “IL”, “AF” juga setuju bahwa TII kuat untuk mengorganisir anak muda dalam
melawan korupsi.
76
Namun kebanyakan yang lain bagi staff TII dan volunteer masih ragu tentang
efektifitas program tersebut. Baginya TII harus melakukan survey menyeluruh agar
bisa mengetahui efektifitas programnya tersebut. Bahkan bagi “DN” dirinya hanya
sedikit mengetahui yang dilakukan TII dan tidak banyak mendengar TII mampu secara
aktif melawan korupsi. “SS” juga menambahkan bahwa TII tidak terliput media dalam
menjalankan program, jadi tidak banyak yang mengetahui.
77
BAB IV
Kesimpulan dan Rekomendasi
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada penelitian tentang strategi dan faktor yang mendorong
melawan korupsi di lembaga Transparency International Indonesia dan analisis dengan
menggunakan teori Snow dan kawan-kawan tentang teori rekrutmen dan menjaring
partisipan. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa:
1. TII sebagai NGO antikorupsi bergerak pada penyadaran dan pendidikan tentang
dampak korupsi yang bisa merugikan atau membunuh masyarakat. Untuk itu
TII menggunakan empat strategi untuk melawan korupsi, diantaranya;
a. Meningkatkan kapasitas masyarakat, yaitu dengan memberikan pendidikan
yang baik untuk masyarakat agar sadar tentang dampak korupsi yang
merusak sendi kehidupan. Dalam hal ini TII mendorong masyarakat,
memberi dukungan, dan mengorganisir masyarakat melawan korupsi.
b. Participatory govenance, yaitu strategi untuk membuat masyarakat terlibat
dalam pengambilan kebijakan publik. Dalam strategi ini salah satunya TII
mengembangkan pakta integritas. Dengan pakta integritas pemerintah
bersedia diawasi dalam pengambilan kebijakan publik.
c. Membangun perusahaan yang berkewarganegaraan. Para pelaku bisnis,
dalam kajian TII merupakan salah satu penyuplai tinggi dalam perilaku
78
korupsi seiring dengan banyaknya para pelaku bisnis yang ikut berpolitik
praktis. Untuk itu melalui strategi ini TII berusaha membangun bisnis yang
berkeinginan dalam melawan korupsi dan memprioritaskan kebutuhan
masyarakat. Sebagai contoh TII membantu Perusahaan Listrik Negara
(PLN) dalam pengelolaan perusahaan yang transparan, efektivitas,
perbaikan layanan konsumen.
d. Hukum dan kebijakan. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang
mendukung pada agenda pemberantasan korupsi TII menjalaninya dalam
tiga proses, pertama dengan kebijakan antikorupsi untuk mendorong
reformasi kebijakan untuk melawan kekuatan oligarki ekonomi dan politik.
Kedua, melawan patronase politik dan bisnis tujuannya yaitu memotong
mata rantai oligarki politik dan bisnis. Ketiga mendorong peningkatan
kualitas dan efektivitas penegakkan hukum dalam menjerat koruptor.
Dalam hal ini TII mendukung KPK untuk menjaga stabilitas hukum dan
kebijakan untuk pemberantasan korupsi.
2. Strategi tersebut tentu saja didorong atas dasar proses untuk melawan korupsi
yang jauh dari harapan. Kemudian TII dalam merancang strategi tersebut
didasari dengan pertama, dinamika dan tantangan yang berkembang, faktor
pendorong ini didasari dengan bergulirnya era globalisasi dan menuntut strategi
baru dalam melawan korupsi. Kedua, pelajaran yang diambil (lesson learned)
dari pengalaman sebelumnya, bagi TII cara-cara lama dalam melawan korupsi
akan sulit ketika cara pandang masyarakat belum berubah. Untuk itu
79
pendekatan yang dipakai adalah dengan mengubah cara pandang dan
menyebarkan isu melawan korupsi dengan budaya yang populer.
3. Kemudian untuk mampu menjalankan strategi diatas maka TII harus
melibatkan berbagai element. Teori Snow tentang rekrutmen membantu
peneliti dalam menganalisa bagaimana TII mampu menjaring para partisipan
agar terlibat dalam strateginya tersebut. Analisis teori rekrutmen Snow tersebut
meliputi;
a. Private face to face yaitu memberikan informasi atau media kampanye
bertemunya kedua belah pihak dan mempengaruhi yang lainnya. Cara ini
juga digunakan TII dengan membentuk agen-agen dilapangan agar
mempunyai peran dalam masyarakat untuk melawan korupsi.
b. Publik face to face yaitu dilakukan dengan bertemunya dalam ruang publik
yang lebih luas seperti parade, pementasan acara untuk konsumsi publik,
gerakan konvensional dan festival. Langkah yang diambil oleh TII adalah
dengan bentuk pelatihan, workshop, aksi dukungan terhadap KPK dan
pengembangan organisasi masyarakat.
c. Private mediated, cara ini digunakan melalui media sebagai medium dalam
rekrutmen seperti menggunakan email, sms, atau bbm. Peneliti
menyimpulkan bahwa TII menggunakan cara ini untuk mem-follow up
masyarakat setelah ikut dalam pelatihan atau workshop dari TII. Media
yang digunakan adalah media whatsapp.
80
d. Publik mediated yaitu cara merekrut melalui media yang dikonsumsi secara
umum, misalnya Koran, televisi, radio ataupun media online. Dalam hal ini
TII menyebarkan isunya yang lebih banyak digunakan dengan media online
untuk menjaring partisipan, sebagai contoh melalui film dan terekrutnya
kelompok youth proactive melalui media online. Juga melalui media web
dan twitter. Kendati TII banyak menggunakan media sosial tetapi tidak
banyak masyarakat yang mengenal TII. Dalam artian TII kurang
diberitakan oleh media lain.
B. Rekomendasi
Rekomendasi ini didasari dari wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat
umum dan hasil pengamatan peneliti selama mengikuti proses kampanye TII dalam
melawan korupsi. Adapun rekomendasi tersebut adalah
1. Dalam menjaring partisipan TII harus lebih banyak menggandeng media agar
isu melawan korupsi TII dapat tersebar luas. Yang dilakukan selama ini TII
hanya kurang dikenal baik oleh masyarakat dan akan lebih efektif dengan
media. Kedua, untuk bisa memberikan contoh kepada aktivis antikorupsi lain
sebaiknya TII meliput segala kegiatan seperti pengawasan transparansi
anggaran daerah, pengelolaan PLN yang lebih transparan tersebut pada
masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, membuat posko antikorupsi kepada
81
daerah yang sudah diberikan penyuluhan antikorupsi agar dapat terus berjalan
dan dapat dikontrol ketika masyarakat yang sudah diberikan penyuluhan tetap
mengkontrol pemerintahan daerahnya.
2. Untuk pemerintah, isu terkait korupsi merupakan isu sentral dalam
keseimbangan kepemerintahan dan kelancaran pembangunan. Pemerintah
harus lebih serius menangani pemberantasan korupsi. Mendukung gerakan
masyarakat antikorupsi dan mau mendengar suara aktivis antikorupsi terhadap
permasalahan korupsi.
3. Untuk penelitian selanjutnya, tentang yang meneliti gerakan sosial antikorupsi
dan sosiologi organisasi agar fokus pada satu kasus dan lebih mendalam.
Misalnya meneliti suatu gerakan suatu lembaga antikorupsi lain dalam
penanganan atau penguatan isu sentral pelemahan KPK.
82
Daftar Pustaka
Semma, Mansyur. 2008. Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara,
Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Rosidi, Ajip. 2009. Korupsi dan Kebudayaan. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
Damsar. 2012. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Muhtadi, Burhanuddin. 2012. Dilema PKS Suara dan Syariah. Jakarta: Gramedia.
Triwibowo, Darmawan. 2006. Gerakan Sosial Wahana Civil Society Bagi
Demokratisasi. Jakarta: LP3ES.
Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama.
Wiktorowicz, Quintan (ed). 2012. Aktivisme Islam Pendekatan Teori Gerakan Sosial.
Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta.
Yin, K, Robert. 2004. Studi Kasus Desain dan Metode. Jakarta: PT Raja Grafindo.
Faisal, Sanapiah. 2010. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
Tri, Iin dan Ardi Tristiadi. 2004. Observasi dan Wawancara. Malang: Banyumeda
Publishing.
83
Neuman, Lawrence. 2011. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif. Jakarta: PT Indeks.
Allen dan Overy. At a Glance Guide to Transparency International. Advocates for
intenational development.
Hardoon, and Heinrich. 2013. Global Corruption Barometer 2013. Berlin:
Transparency International.
Mohede, Noldy. Tugas Dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.
Jakarta Vol.XX/No.1/Januari-Maret/2012
Khoirullah. (2005). Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pemberantasan Korupsi
di Indonesia. Tesis Magister tidak diterbitkan untuk umum. Depok: Program
Pasca Sarjana Departemen Sosiologi, Universitas Indonesia
Mufrikhah, Solkhah. 2011. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam
Pemberantasan Korupsi (Studi Penanganan Korupsi Mantan Bupati Kendal
Hendy Boedoro). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
Wafa, Shidqul (2013). Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Di Kabupaten Kudus. Kudus: Program Studi Ilmu Hukum
Dengan Kekhususan Hukum Pidana, Universitas Muria Kudus.
84
Farhan, Yuna. (2006). Peran Koalisi LSM Dalam Pemberantasan Korupsi Di
Indonesia: Studi Kasus Korupsi KPU. Tesis Magister tidak diterbitkan
untuk umum. Depok: Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
Jurnal Basis Edisi khusus Piere Bourdie. Dua bulanan, No 11-12, Tahun ke 52.
November-Desember 2003
Snow, David dkk. 1980. Social Network And Social Movement: A Microstructural
Approach To Differential Recruitment. American Sociological Review,
Vol, 45. Oktober: 787-801
Anggaran Dasar Transparency International Indonesia
Strategy TI Indonesia 2012-2017
Internet
Data korupsi http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1601-jumlah-korupsi-meningkat-
dua-kali-lipat-pada-2013 yang di akses pada tanggal 16 juni 2014
Data korupsi http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-
perception-index-2013 yang diakses pada tanggal 24 juni 2014
www.tii.or.id
85
Our history www.transparency.org
Wawancara
Wawancara dengan DH pada 5 Maret 2015.
Wawancara dengan WI pada 5 Maret 2015.
Wawancara dengan UN pada 5 Maret 2015.
Wawancara dengan YU pada 28 Maret 2015.
Wawancara dengan HI pada 13 April 2015.
Wawancara dengan NF pada 20 April 2015.
Wawancara dengan AY pada 20 April 2015.
Wawancara dengan BA pada 27 April 2015.
Wawancara dengan IL pada 8 Mei 2015.
Wawancara dengan MA 10 Mei 2015.
Wawancara dengan DN pada 14 Mei 2015.
Wawancara dengan SS pada 14 Mei 2015.
Wawancara dengan LHH pada 15 Mei 2015.
Wawancara dengan ASP pada 15 Mei 2015.
Wawancara dengan AF pada 1 Juli 2015.
Lampiran Wawancara
Wawancara Board/staff TII
Wawancara pada 5 Maret 2015 di Jakarta.
1. Nama,?
DH
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
S2
3. Apa Jabatan Anda di TII ?
Deputi Sekjen
4. Apa tugas dari jabatan tersebut ?
Membawahi isu-isu internal, keuangan, sumber daya manusia, dan
perkantoran
5. Faktor apa yang mendorong Anda untuk terlibat atau bergabung dengan
TII?
Dulu saya juga aktif dalam kegiatan anti korupsi, lalu juga diminta
bergabung oleh pak teten
6. Sudah berapa lama Anda bertugas/ menjadi staf ?
3 tahun lalu, tahun 2012
7. Pernahkan Anda bergabung dalam lembaga anti-korupsi lain ?
Saya pernah gabung di ASOKA (social entrepreneur)
8. Apa yang membedakan TII dengan lembaga anti korupsi yang lain ?
TII melakukan pendekatan, konsen terhadap masalah, terlibat dan
mempunyai intrumen
9. Menurut Anda, apa saja tujuan dari TII?
Lembaga bagian international, melakukan advokasi anti korupsi, agar tata
kelola kepemerintahan di Indonesia itu korupsinya minimum, mencapai
keadilan social (social justice)
10. Apa saja strategi TII dalam pemberantasan korupsi ?
Melakukan riset, melakukan monitoring, meningkatkan kapasitas warga
melakukan suatu control atau pengawasan, diluar itu ada kerja-kerja media,
kerja sama dengan media biar bisa melakukan control. Dalam membentuk
kesadaran warga ada berbagai bentuk pelatihan, workshop dengan follow
up action plan dan ada rencana tinkat lanjut pada setiap pelatihan.
Pengembangan organisasi warga Bersama-sama melakukan gerakan anti
korupsi
11. Program apa saja yang dijalankan untuk mencapai strategi tersebut ?
Untuk pemuda ada youth integrity program, melakukan kajian tentang
persepsi pemuda terhadap korupsi, tindak lanjutnya ada report youth center,
bagaimana pemuda melakukan kajian meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Pelaporan tersebut disampaikan ke pemerintah
12. Seberapa efektifkah menurut anda strategi tersebut tersebut ?
Selain dengan pemuda tadi kita kerjasama dengan PLN untuk mengurangi
korupsi di lembaga non sector diantaranya memperbaiki pelayanan terhadap
konsumen, tentang efektivitasnya sejauh ini karena TII bergerak di
pencegahan. Ada yang bisa dibilang cukup efektif, melihat sekarang PLN
baik pengelolaannya, lebih transparan ya intinya PLN sudah bisa jadi lebih
baik kepatuhannya pada undang-undang. Jadi kalau dibilang efektifitaskah
sekarang PLN bisa bebas tanpa korupsi. Tapi ada beberapa program berjalan
lebih baik
13. Apakah strategi tersebut menjangkau seluruh daerah di Indonesia ?
Dulu kami punya 13 cabang seluruh Indonesia dan bergerak di beberapa
daerah dan bekerjasama dengan aktivis anti korupsi di daerah tapi tidak
semua daerah hanya 13 provinsi
14. Mengapa TII menggunakan strategi tersebut ?
Kta menggunakan pencegahan dan LSO tidak punya kewenagan untuk
menangkap orang bisa memanggil, menyidk, jadi pada umumnya LSM
seperti TI akan bekerja pada wilayah pencegahan. Kewenangannya ada
pada polisi dan KPK. Pentingnya bentuk penyadaran ini karena yang
sekarang terlibat dalam kegiatan anti korupsi, kalau semakin banyak orang
yang sadar terkadang desakan dari public itu akan semakin kuat, beda
dengan kalau uma seorang dua orang
15. Siapa yang merancang strategi tersebut ?
Ada direktur program, ada manager program, ada coordinator program
mereka yang lebih punya kewenangan dalam mendesign program dan
dibahas oleh seluruh staf. Karena program juga harus sesuai dengan
keuangan. Dibidang administrasi juga memberikan dukungan untuk
pelaksanaan program. Meski ada TI pusat kita punya otonom untuk
kegiatan-kegiatan yang berbeda dengan secretariat jadi ada otonomi
keleluasaan dalam menentukan program, sumber daya dan prioritas.
16. Sejauhmana strategi tersebut membantu TII dalam mencapai tujuannya?
Beberapa sudah yang tadi tentang PLN dan masyarakat sipil juga
17. Apa saja faktor yang mendorong TII untuk menggunakan pola/strategi
tersebut ?
Ini juga karena posisioning, harus berbeda karena orang lain sudah memakai
yg itu kita juga harus berbeda, kalau bertindak itu. Kita juga tidak punya
kewenangan menyidik
18. Siapa yang menjadi target kampanye anti korupsi TII ?
Masyarakat, civil society, warga, supaya kta bisa melakukan control
terhadap kepemerintahan, juga bekerja bersama sektor2 swasta, untuk bisa
mengetahui pencegahan korupsi di perusahaannya dan juga bekerjasama
dengan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola
19. Apakah strategi yang digunakan TII mampu mengurangi tingkat korupsi di
Indonesia?
Indeks korupsi yang bergerak terlhat ada progress itu tapi masih amat
rendah. Ada kemajuan. Meski bukan sepenuhnya karena TI tapi lumayan
Indonesia sebenarnya ada progress
20. Bagaimana relasi dengan pemerintah terkait strategi pemberantasan korupsi
TII ?
Kita lebih dekat dengan pemerintah dalam artian berelasi dan berkerja sama,
contohnya CPI itu dijadikan tolak ukur untuk pemerintah sebgai melihat
sukses atau tidaknya
21. Sejauhmana keterlibatan masyarakat ?
Masyarakat mampu menerima apa yang kita berikan dan mau menjalankan.
22. Menurut Anda sejauhmana pemerintahan Jokowi mampu memberantas
korupsi ?
Kewenagan jokowi kan ada 2, terhadap kejaksaan dan kepolisian melihat
kondisi yang seperti itu kelihatannya. Statemen politknya sih tidak
mendukung dia ingin memperkuat KPK tapi tidak keliatan dengan cara apa.
Patut diragukan janji-janjinya karena janji dan tindakan sejauh ini masih ada
gap.
Wawancara pada 8 Mei 2015 di Jakarta
1. Nama, Alamat, Usia ?
“IL”, Pondok Gede, 39
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
S2
3. Apa Jabatan Anda di TII ?
Direktur Program
4. Apa tugas dari jabatan tersebut ?
Merencanakan, mensupervisi program, serta cari uang
5. Faktor apa yang mendorong Anda untuk terlibat atau bergabung dengan
TII?
Diminta Pak Teten untuk gabung
6. Sudah berapa lama Anda bertugas/ menjadi staf ?
Sejak 2007, off sebentar pada 2009 dan gabung lagi pada 2010
7. Pernahkan Anda bergabung dalam lembaga anti-korupsi lain ?
Tidak
8. Apa yang membedakan TII dengan lembaga anti korupsi yang lain ?
TII bergerak pada penyadaran masyarakat tentang korupsi.
9. Menurut Anda, apa saja tujuan dari TII?
Kalo visinya TII itu kan Indonesia yang berkeadilan dan bebas korupsi, TI
diseluruh Negara itu memperjuangkan suatu kondisi pemerintahan dan
masyarakat yang bebas dari korupsi karena korupsi itu dampaknya pada
laki-laki dan perempuan dan juga anak-anak.
10. Apa saja strategi TII dalam pemberantasan korupsi ?
Strategi melawan korupsi itu kan banyak, ada strategi yang menimbulkan
efek jera dengan penjara seumur hidup bahkan ada hukumannya yang
sangat keras. TII tidak mengambil posisi itu, strategi TII adalah menggalang
gerakan sosial agar secara bersama-sama setiap orang itu saling
mengcontrol, setiap orang-orang itu maksudnya lembaga Negara,
masyarakat sipil, pebisnis, dan anggota DPR itu semuanya memberikan
control sehingga ruang gerak korupsi itu lebih kecil, jadi bukan Cuma
pendekatannya efek jera jika ada yang tertangkap hokum sekeras-kerasnya
hingga orang semuanya takut. Kalo kita nggak, berusaha saling membalance
cek and balances sehingga setiap orang mempertanggung jawabkan apa
yang dilakukan dan menutup celah korupsi. Kata kuncinya gerakan sosial
melawan korupsi
11. Program apa saja yang dijalankan untuk mencapai strategi tersebut ?
Itu ada di strategic priority TII, ada empat cluster yang menjadi pilar
bagaimana strategi itu dijalankan dalam gerakan sosial tadi. Pertama
membangun yang namanya organized citizen, untuk merubah pemerintah
yang korup dan punya kekuasaan yang tinggi yang merasa bahwa kekuasaan
itu adalah miliknya maka masyarakat harus membangun daya tawar jadi
punya mandate bicara face to face atau punya penawar kekuasaan, nah itu
organized kekuasaan, yang kedua participasi governance, kita harus
mendorong para reformis didalam lembaga-lembaga pemerintah untuk
memanfaatkan posisinya dan peluang politik yang membuatnya tersambung
dengan masyarakat dan membuka diri pada partisipatori jadi basis kekuatan
dari suatu pemimpin politik di daerah seperti kepala daerah, anggota
parlemen bukan lagi formalitas dipilih secara formal atau basisnya legal
oleh pemilih setiap lima tahun tapi karena mereka punya legitimasi yang
kuat melakukan sesuatu dan seterusnya , jadi partisipasi governance itu
mengajak masyarakat untuk terlibat mengambil keputusan pemerintah. Jadi
bertemu antara bargaining masyarakat sipil kemudian ada pemerintah yang
dia merasa tidak bisa maju tanpa dukungan dan legitimasi dari masyarakat.
Seperti contoh dulu soeharto turun bukan karena lemah, dia itu krisis
legitimasi dan dia merasa tidak berhak lagi memimpin dan dia turun. Jadi
harus dikaitkan dengan berfikir besar seperti itu. Yang ketiga itu corporate
active citizenship atau bisnis yang berpihak pada pemberantasan korupsi.
Jadi bisnis itu jangan berfikir profit saja tetapi bisnis juga berfikir tetang
ekonomi yang punya tujuan untuk membangun keadilan dan kepedulian,
jadi harus juga ada manfaat bagi warga, dan itu hanya bisa terwujud jika dia
tidak melakukan pelanggaran HAM, tidak korup dan seterusnya, omong
kosong mereka. Dan yang terakhir itu law and justice, bahwa kita itu harus
punya susuatu yang kokoh dalam sebuah hokum dan kebijakan yang
berkeadilan. Tujuan dari pemberantasan korupsi itu bukan pada
pemberantasan korupsi untuk pemberantasan korupsi tapi untuk
menyampaikan pembangunan atau menyampaikan rasa keadilan
masyarakat, itu secara umum. Progamnya macam-macam, tapi sebagai
ilustrasi kalo ingin mengorganisir masyarakat harus meningkatkan
kapasitas itu, dan yang kedua kapasitas yang sudah meningkat ini kemudian
diarahkan penyadaran, peningkatan kapasitas dan aksi-aksi yang nyata
dalam berbagai bentuk. Korupsi itu tidak muncul pada korupsi dilapangan
itu saja, tapi pada saat mulai dirancangnya anggaran, kalau masyarakat tidak
mempunyai kapasitas untuk membaca anggaran, korupsi bisa terjadi mulai
dari awal, nah kemudian yang kedua ktika masyarakat tidak mampu
mengakses informasi mereka tidak akan tahu fakta yang sebenarnya. Nah
jadi itu maksudnya, kapasitas yang meningkat itu menjadi kunci mereka ikut
melawan korupsi. Jadi dari kesadaran, kapasitas, kemudian aksi nyata dalam
berbagai bentuknya, nah itu tadi organize, yang dilakukan oleh TII ada
program pemantauan barang dan jasa di daerah, ada audit sosial bagaimana
masyarakat membadingkan apa yang direncanakan dan di realisasikan
dengan melihat dan melakukan export, itu ada teknisnya lagi dan itu
dilakukan di berbagai daerah. Youth melakukannya mereka dengan youth
report center, wawan melakukan dengan cek sekolahku nah itu contoh
organize citizen. Dan dengan bisnis, ada namanya collective action
melawan korupsi, programnya sepeti di PLN, yang disebut collective action
ini vendor-vendor terlibat dalam pengadaan barang dan jasa itu gak mau
korupsi, kolusi, dan nepotisme lagi. Nah diperusahaan terjadi kolusi, terjadi
ketakutan yang menyeluruh bahwa kita gak mau bersih karena yang lain
tidak bersih. Nah collective action itu menuntut untuk berubah dan bersaing
sehat. Jadi mulai dari kelompok itu sendiri mengatakan bahwa tidak akan
korup. Kalau ada yang korup, dimusuhi dan dilaporkan. Terakhir law and
justice, maksudnya percuma melawan korupsi kalau kita itu tidak punya
hokum yang menjadikan keadilan itu sebgai tujuannya, KPK itu
representasinya, kalau menyerang KPK terus percuma aja melawan korupsi,
nah itu upaya terbaik melawan korupsi. Program kita kepada KPK itu soal
penguatan kapasitas dan kampanye
12. Seberapa efektifkah menurut anda strategi tersebut tersebut ?
Kalau efektivitas melawan korupsi itu harus melihat pengukuran, TII kan
selalu melakukan pengukuran di seluruh Indonesia secara global, kita itu
bergeraknya 2 point atau nol persekian point corruption perception index
tapi itu tidk menunjukkan itu usaha TII, itu menunjukkan usaha Negara
melawan korupsi masih tanggung memang tidak pernah draw dan selalu
naik tiap lima tahun terakhir dan itu tidak menunjukkan suatu perbaikan
yang signifikan, Negara kita masih lemah melawan korupsi meskipun ada
KPK yang kuat, koruptor membangun strategi juga untuk korupsi. Kalo TII
sendiri mengukurnya sejauhmana berubah persepsinya. Kalau perspektif
pemerintah ini sebgian udah berubah, tetapi jajaran birokrasi masih korup,
DPR masih korup. Jadi kalo dibilang efektif tergantung capaiannya. Kalo
dipengaduan barang dan jasa udah efektif itu mengurangi tingkat korupsi.
Sekarang bentuknya seperti katalog. Kalo di campaign itu efektifitasnya
KPK sampai sekarang bertahan karena dukungan public, kalo program
campaign kita ini kan bagaimana public ini semakin tau mereka semakin tau
bikin petisi bentuk cinta pada KPK. Trus kalo soal monitoring audit sosial
itu efektif karena masyarakat sekarang sudah bisa mengakses informasi dan
juga menggunakan haknya untuk melakukan monitoring pembangunan itu
sudah bisa terjadi. Sadar itu kan begini pertama mereka tau bahwa
mengkrtik itu hak dasar kalau itu sudah sampe semua, untuk mengontrol itu
semuanya udah terbangun di wilayah-wilayah mereka bekerja. Yang kedua
itu setelah ada hak ada space ada channel untuk menyampaikan tinggal
pengaduan dibangun yang penting sudah banyak pengaduan. Setelah ada itu
semua dia bisa mengetahui secara efektif, dia berani menyuarakan dia bisa
menghitung ada penyelesaian. Yang kurang efektif itu justru ditingkat
pemerintah, strategi partisipasi governance itu yang agak susah, figure
politik itu gampang diganti, yang kedua membangun sistem di
pemerintahan juga susah
13. Apakah strategi tersebut menjangkau seluruh daerah di Indonesia ?
NGO itu tidak bisa menjangkau seluruh Indonesia, justru NGO fungsinya
adalah memastikan suatu model yang apabila berjalan di adopsi oleh
Negara. Campaign itu sudah di adopsi seperti pajak itu, PLN model itu
sudah digunakan sluruh nasional
14. Mengapa TII menggunakan strategi tersebut ?
Ada yang sifatnya …. Kita itu melakukan program yang membangun bukan
hanya mekanisme mereka melakukan monitoring pemantauan kasus
korupsi ataupun pelanggaran ataupun penyelewengan kualitas pelayanan
public yang buruk, kualitas yang buruk itu belum tentu korupsi tapi bisa
berhubungan tetapi juga membentuk agen-agen dilapangan, di masyarakat
tokoh maupun yang belom tokoh, kapasitas yang semacam itu yang
dibangun disamping sistem yang kita bikin untuk memastikan orang ini
punya peran.
15. Siapa yang merancang strategi tersebut ?
Oh itu sama-sama, kolaborasi. Intinya begini kita membaca perkembangan
nasional dan global darisana kita undang expert. Kemudian expert memberi
masukan yang terjadi nah itu yang di ramu.
16. Sejauhmana strategi tersebut membantu TII dalam mencapai tujuannya?
Kita itu melakukan program yang membangun bukan hanya mekanisme
mereka melakukan monitoring pemantauan kasus korupsi ataupun
pelanggaran ataupun penyelewengan kualitas pelayanan public yang buruk,
kualitas yang buruk itu belum tentu korupsi tapi bisa berhubungan tetapi
juga membentuk agen-agen dilapangan, di masyarakat tokoh maupun yang
belom tokoh, kapasitas yang semacam itu yang dibangun disamping sistem
yang kita bikin untuk memastikan orang ini punya peran
17. Apa saja faktor yang mendorong TII untuk menggunakan pola/strategi
tersebut ?
Efek jera hanya membuat polisi dan penegak hokum kerepotan yang hanya
takut di awal. Yang paling penting adalah kita ingin pertama agar upaya
melawan korupsi itu merubah perilaku dari pejabat public ataupun warga
dan sama-sama merasa bahwa perbuatan korupsi itu bukan hanya perbuatan
pidana yang merugikan Negara dan masyarakat tetapi sesuatu yang tak
pantas dan memalukan jadi agak cultural gitu caranya. Yang kedua kita
merasa bahwa solusi hokum untuk melawan korupsi itu tidak akan memadai
kalau persoalan sesungguhnya adalah lembaga-lembaga itu sendiri lemah,
bukan hanya individu tapi sistem karena mereka juga dimintai pajak uang
dan sebagainya penegak hokum dan aparatur juga terkena dampak korupsi
dengan cara mereka tidak punya suatu yang tegas, mereka akan tersiksa
pada suatu kondisi sehingga semuanya bekerjasama untuk membuat korupsi
suatu yang beresiko.
18. Siapa yang menjadi target kampanye anti korupsi TII ?
Bekerja pada tiga wilayah, people organize citizen yang kedua participacy
governance dan bisnis, jadi targetnya TII itu tiga actor tadi terlepas pada
posisi politik atau apapun. TII mempunyai banyak department masing-
masing department mempunyai target yang lain actor kunci. Intinya TII
menyasar pada kelompok-kelompok yang strategis tergantung isunya
masing-masing
19. Apakah strategi yang digunakan TII mampu mengurangi tingkat korupsi di
Indonesia?
Kita acuannya dari CPI, tapi itu ga semua karena TII
20. Bagaimana relasi dengan pemerintah terkait strategi pemberantasan korupsi
TII ?
Independen. Ya relasinya itu independent. Kalo dengan lembaga lain itu kita
check and balances mengontrol pemerintah. Nah jadi ada diluar teriak itu
ICW. Kalo TII kita engagement critical dan constructive. Hubungannya
independent secara posisi tetapi dalam bekerja itu ikut mempengaruhi dan
ikut bertanggung jawab
21. Sejauhmana keterlibatan masyarakat ?
Masyarakat mau terlibat dengan gerakan anti korupsi tapi ga mau bergerak.
Makanya kita usahakan.
22. Menurut Anda sejauhmana pemerintahan Jokowi mampu memberantas
korupsi ?
Pemerintahan Jokowi harus mampu mengambil sikap dengan dukungannya
terhadap pemberantasan korupsi juga dengan memperkuat KPK.
Wawancara pada 5 Maret 2015 di Jakarta.
1. Nama,?
WI
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
S1
3. Apa Jabatan Anda di TII ?
Program Officer Pemuda, Associate
4. Apa tugas dari jabatan tersebut ?
Sebenernya bidang ini ada 3, youth program coordinator (Youth coordinator
itu memprogram program2 TI terkait kebutuhan pemuda melawan korupsi),
youth program officer (eksekusi, brain storming, dan dilaksanakan) ,
associate (pendampingan2 komunitas anak muda agar bisa dibuat gerakan
bareng).
5. Faktor apa yang mendorong Anda untuk terlibat atau bergabung dengan
TII?
Awalnya ga sengaja, saya sebgai fresh graduate melihat TII bikin roadshow
yang unik diadakan di 5 kota saat itu aku masih jadi volunteer. Ngomongin
anti korupsi didaerah dan engga ngomonging skala nasional. Waktu itu di
garut ngumpulin 150 pemuda dari berbgai macam background ngomongin
politik daerah, isu korupsi yang pernah dirasakan. Atas dasar roadshow
tersebut dan TI butuh associate dan akhirnya masuk
6. Sudah berapa lama Anda bertugas/ menjadi staf ?
Sejak tahun 2012
7. Pernahkan Anda bergabung dalam lembaga anti-korupsi lain ?
Belom
8. Apa yang membedakan TII dengan lembaga anti korupsi yang lain ?
Terpapar isu anak muda anti korupsi itu pertama dari TI. TI mengadakan
roadshow anti korupsi itu, anak muda punya peran, anak muda harus tau
tentang politik, anak muda bisa mengubah itu dan aku dapet itu dari TI dia
membawakan dengan cara simple dan sederhana. Idea dan sudut pandang
TI tentang anak muda. Dengan ikut roadshow tersebut maka menjadi
jaringan TI kampus dan komunitas kamu bisa gabung ke TI. TI punya output
dengan youth integrity survey terkait pemahaman anak muda tentang
integritas TI langsung mengadakan youth integrity camp.
9. Menurut Anda, apa saja tujuan dari TII?
Lebih spesifiknya anak muda tau pendidikan anti korupsi secara
menyeluruh, tau isu-isu anti korupsi. Anak muda berani berbuat. Beberapa
daerah yang melakukan youth report center adalah program pelaporan yang
dilakukan anak muda terkait isu korupsi yang sudah berjalan di kupang dan
Lombok. Setelah kita berikan workshop anti korupsi mereka membentuk
pusat pelaporan
10. Apa saja strategi TII dalam pemberantasan korupsi ?
Strategi yang dilakukan tidak dibuat dengan kapasitas besar, mengajak
dinas2 terkait memberikan urgensi bahwa pendidikan anti korupsi itu
penting. Masuk ke daerah2 menyelesaikan suatu hal yang bisa dibantu.
Masuk pada stakeholder bahwa pemerintah punya tanggung jawab terhadap
isu” korupsi. TI bekerja dengan mitra local atau aktivis2 lain tetapi yang
ikut aksi kesini itu ada di media campaign bekerja sama dengan serum
studio yaitu. Aktivis yg kedua yaitu youth proactive TI melalui bidang
kepemudaan atau youth program itu punya program yg namanya youth
proactive adalah untuk anak muda usia 18-30 tahun, mereka ikut gabung
dengan kita sebagai the chance maker untuk sama-sama membantu isu isu
korupsi untuk kepemudaan.
11. Program apa saja yang dijalankan untuk mencapai strategi tersebut ?
Kita punya Youth proactive, youth integrity camp, youth report center,
kompetisi mata muda, roadshow anti korupsi, pendidikan anti korupsi.
dengan youth integrity camp kita sebar kompetisi mata muda, making the
conection, youth anti corruption and human right kita bikin kegiatan
semacam kompetisi untuk anak muda seluruh Indonesia untuk gabung isu
yang diangkat adalah anti korupsi dan HAM. Dari seleksi 33 orang kita
undang ke Jakarta kita kasih pendidikan anti kuropsi dan HAM nah itu
program dibulan januari. Dan saat ini kita punya ngopi (ngobrol Pintar) kita
punya konsep orang ngopi dibuat santai seru tapi ada point isu anti korupsi
sebulan 2 kali. Kedepannya ada youth integrity goes to campus kita datangi
kampus-kampus yang sudah kita petakan itu ada sekitar 8 SMA di Jakarta
dan juga kampus se-jabodetabek dan 3 diluar daerah kalimantan timur,
sumatera utara, dan lampung.
12. Seberapa efektifkah menurut anda strategi tersebut tersebut ?
Youth proactive sudah menjangkau 1500 anak muda dan yang sudah
diaksanakan adalah workhop tadi agar anak muda tau perilaku koruptif isu
koruptif, pendampingan yang sudah dilakukan terkait program yaitu
lahirnya youth report center mencoba dalam 4 kota dan yang berjalan
dengan baik kupang dan Lombok. Tapi untuk ukuran kesuksesan aku rasa
harus ada survey lebih lanjut dan kita belum sampai pada itu.
13. Apakah strategi tersebut menjangkau seluruh daerah di Indonesia ?
Pernah kita lakukan program di jabodetabek kupang, Lombok, Kalimantan
timur sumatera utara dan lampung
14. Mengapa TII menggunakan strategi tersebut ?
Ada 65 juta pemuda, anak muda adalah pusat dari perubahan sejarah, pusat
regenerasi. Melihat bangsa ya lihat pemudanya. Kalo pemuda cuek ya bakal
jadi masalah. Mendorong anak muda untuk berani melakukan tindakan-
tindakan anti korupsi. Anak muda cenderung tidak berani membongkar
kasus korupsi disekitar mereka. Tantangan yang di hadapi anak muda
sekrang cukup banyak, mereka jauh dengan isu-isu politik. Kita ingin ubah
paradigm itu bahwa politik itu deket.
15. Siapa yang merancang strategi tersebut ?
Sama youth coordinator sama youth officer saya dan temen2 youth
proactive.
16. Sejauhmana strategi tersebut membantu TII dalam mencapai tujuannya?
Perlu ada survey menyeluruh.
17. Apa saja faktor yang mendorong TII untuk menggunakan pola/strategi
tersebut ?
Adanya youth integrity juga bentuk penyadaran pada dinas bahwa
pendidikan anti korupsi ini penting
18. Siapa yang menjadi target kampanye anti korupsi TII ?
Itu ya stakeholder tadi, kaya PLN mendapat dampingan dari TII untuk
melakukan kegiatan biar terbebas dari korupsi nah target TII bgaimana
pencegahannya. Dan masyarakat sipil juga terlibat.
19. Apakah strategi yang digunakan TII mampu mengurangi tingkat korupsi di
Indonesia?
Ya lagi-lagi harus ada survey menyeluruh.
20. Bagaimana relasi dengan pemerintah terkait strategi pemberantasan korupsi
TII ?
CPI menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap tindak korupsi dalam
kinerja pemerintah.
21. Sejauhmana keterlibatan masyarakat ?
Banyaknya komunitas-komunitas yang terbentuk berkat sosialisasi anti
korupsi. Pendampingan TI terhadap komunitas” yang ada. Masyarakat
banyak yang peduli akan isu anti korupsi, mereka masih menganggap politik
dan korupsi itu urusan yang disana. Kalau masyarakat dan civil society yang
ada bisa bergabung aku yakin kriminalisasi KPK bisa berenti. Keterlibatan
masyarakat masih kurang
22. Menurut Anda sejauhmana pemerintahan Jokowi mampu memberantas
korupsi ?
Ini adalah beyond politik lebih dari sekedar pelemahan KPK. TI pernah
mengundang lembaga anti korupsi termasuk jejaring kita sekolh anti korupsi
aceh hasilnya sama. Aku bukan pesimis tapi menganggap PR kita jauh lebih
banyak
Wawancara pada 5 Maret 2015
1. Nama ?
Nama saya UN, biasa temen-temen disini manggilnya Mbak Mm
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
Pendidikan terakhir saya Alhamdulillah S1
3. Apa Jabatan Anda di TII ?
Program Officer
4. Apa tugas dari jabatan tersebut ?
Itu agar kegiatan yang dijalankan bisa tepat waktu.
5. Faktor apa yang mendorong Anda untuk terlibat atau bergabung dengan
TII?
Eemmhh karena korupsi tanpa disadari atau tidak telah membudaya dan
dampak dari korupsi itu adalah kemiskinan, turunnya standar kehidupan
masyarakat, pendidikan, sandang, pangan, papan. Korupsi juga
mengancam semua aspek kehidupan manusia, bahkan dapat menimbulkan
konflik yang nanti berujung kematian Mas. Karena dampaknya yang luas
tersebut penting bagi setiap orang untuk menaruh perhatian pada masalah
ini. Jadi deh saya gabung dengan TII
6. Sudah berapa lama Anda bertugas/ menjadi staf ?
Sudah 10 tahun
7. Pernahkan Anda bergabung dalam lembaga anti-korupsi lain ?
tidak
8. Apa yang membedakan TII dengan lembaga anti korupsi yang lain ?
TII tidak fokus pada kasus tertentu tapi melihat problem korupsi sebagai
problem yang ada pada suatu sistem.
9. Menurut Anda, apa saja tujuan dari TII?
Wah tujuan besarnya sih mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi,
demokratis, dan berkeadilan sosial.
10. Apa saja strategi TII dalam pemberantasan korupsi ?
Pertama, penguatan organized citizen untuk melakukan transformasi
structural melawan korupsi. Kedua, pembentukan participatory
governance untuk inklusi warga kedalam pengambilan kebijakan publik.
Ketiga, bisnis dan sector keungan yang memiliki kepedulian terhadap
keadilan social dan anti korupsi. Keempat, kebijakan law enforcement
yang berpihak pada kepentingan public.
11. Program apa saja yang dijalankan untuk mencapai strategi tersebut ?
Program yang dijalankan yaitu pertama democratic governance, terus
hukum dan peradilan, kemudian pendidikan bagi kalangan muda ada juga
perubahan iklim dan kehutanan, procurement, kampanye dan advokasi,
dan economic governance
12. Seberapa efektifkah menurut anda strategi tersebut tersebut ?
Sangat efektif menurut saya
13. Apakah strategi tersebut menjangkau seluruh daerah di Indonesia ?
Strategi dapat menjangkau seluruh daerah melalui dampak yang
ditimbulkannya.
14. Mengapa TII menggunakan strategi tersebut ?
Karena strategi tersebut merupakan kunci untuk melakukan perubahan.
15. Siapa yang merancang strategi tersebut ?
Seluruh staf TII secara bersama-sama
16. Sejauhmana strategi tersebut membantu TII dalam mencapai tujuannya?
Sampai saat ini sangat baik
17. Apa saja faktor yang mendorong TII untuk menggunakan pola/strategi
tersebut ?
Factor yang mendorong itu karena, angka/score CPI yang masih dibawah
5 terus korupsi merupakan ibarat gunung es yang keliatan sedikit, jadi buat
kita harus berantasnya
18. Siapa yang menjadi target kampanye anti korupsi TII ?
Pemerintah (eksekutif, legislative), pelaku usaha, dan masyarakat.
19. Apakah strategi yang digunakan TII mampu mengurangi tingkat korupsi di
Indonesia?
Mampu, namun TII tidak dapat bekerja sendiri, perlu dukungan dari
masyarakat luas.
20. Bagaimana relasi dengan pemerintah terkait strategi pemberantasan
korupsi TII ?
Sejauh ini baik mas
21. Sejauhmana keterlibatan masyarakat ?
Masyarakat dapat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan TII
22. Menurut Anda sejauhmana pemerintahan Jokowi mampu memberantas
korupsi ?
Terlalu dini untuk menilai pemerintahan jokowi saat ini. Namun sebagai
tahap awal dapat dinilai dari pemilihan orang-orang yang berintegritas dan
capable untuk duduk dalam pemerintahan jokowi.
Wawancara pada 20 April 2015
1. Nama, ?
NF
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
Saya pendidikan Terakhir SMA
3. Apa Jabatan Anda di TII ?
Media Campaign
4. Apa tugas dari jabatan tersebut ?
Jadi kalo tugas dari media campaign itu adalah mengkampanyekan strategi-
strategi pemberantasan korupsi yang di punyai TII. Jadi TII Indonesia itu
kan lebih ke pencegahan bukan di bidang penanganan kasus jadi kita lebih
banyak ke penyadaran-penyadaran warga, penyadaran masyarakat tentang
korupsi, berbagai cara yang kita lakukan diantaranya kita menggandeng
komunitas-komunitas kreatif seperti komunitas film, komunitas moral,
komunitas teater, komunitas komik. Kita gabungkan ide mereka untuk
pemberantasan korupsi ini
5. Faktor apa yang mendorong Anda untuk terlibat atau bergabung dengan
TII?
Di ajak dengan kerabat saya jadi saya masuk.
6. Sudah berapa lama Anda bertugas/ menjadi staf ?
Sekitar 5 tahun yang lalu
7. Pernahkan Anda bergabung dalam lembaga anti-korupsi lain ?
Belum pernah
8. Apa yang membedakan TII dengan lembaga anti korupsi yang lain ?
Saya rasa berada pada cara-cara TII melakukan pemberantasan korupsi itu,
kita bergabung dengan kampanye kreatif. Kita ajak kawan-kawan kreatif,
kita dudukin bareng. Kita bukan di Jakarta aja, beberapa hari yang lalu kita
undang kota-kota di Indonesia untuk aksi bersama-sama, jadi kita lebih
turun ke jalan. Kaya misalkan ICW lebih ke kasus-kasus, advokasi nah TII
pendekatannya itu pop culture
9. Menurut Anda, apa saja tujuan dari TII?
Memastikan masyarakat sadar tentang korupsi
10. Apa saja strategi TII dalam pemberantasan korupsi ?
Yang pertama kampanye media kreatif, kedua kita mengadakan pers
briefing, dan yang ketiga kita mengadakan FGD atau advokasi ke
kementerian atau ke kelembagaan.
11. Program apa saja yang dijalankan untuk mencapai strategi tersebut ?
Misalnya dalam hal advokasi, biasanya dalam hal advokasi itu kita
melakukan diskusi dengan kementrian agar bisa sedikit mempengaruhi
kebijakan pemerintah seperti contohnya dalam hal di daerah ada daerah
tandingan contohnya di Batang itu masyarakatnya kritis, aktif dan
partisipatif kebetulan kepala daerahnya juga bisa kita bilang bersih Cuma
masyarakatnya belum tau bagaimana cara mengakses, mendapatkan agar
kehidupannya lebih baik. Apalagi mereka ga tau berapa sih APBD yang ada
di daerah Batang nah biasanya dengan program kita beradayakan mereka
memberitahu mereka dengan bagaimana membaca, bagaimana untuk
mendapatkan informasi dan untuk melakukan advokasi-advokasi seperti
halnya begini, saya ingin tau berapa anggaran di kabupaten ini untuk bidang
kesehatan dan kita kasih tau bagaimana caranya nanti mereka dapet dan
ternyata mereka temukan penyimpangan.
12. Seberapa efektifkah menurut anda strategi tersebut tersebut ?
Kalo untuk mengukur seberapa efektif kita belum mengukur tapi kalo kita
ambil contoh di batang itu masyarakat di batang itu sudah mulai aktif, kan
kita bentuk juga namanya fasilitator linida (lumbung informasi desa)
merupakan program TII bekerjasama dengan mitra kita di batang namanya
lascar batang untuk membentuk fasilitator-fasilitator daerah linida di
desanya masing-masing. Nah jadi kalo di desa itu kana da namanya
musrembangdes dari RT, ke desa, kecamatan baru ke DPR, nah biasanya
yang sudah-sudah masyarakat tidak terlibat aktif dalam musrembangdes itu
jadi yang di undang ya orang-orang biasa aja suruh datang absen kasih duit
dia ga tau usulannya di terima atau nggak tepat guna atau tidak nah kita
bikin fasilitator linida itu untuk mengawal proses itu , jadi fasilitator linida
itu bertugas capaiannya di musrembangdes kemarin mereka dampingin,
usulannya masuk atau tidak sekarang kan masih di tahap kecamatan
beberapa ke 10 desa ada 2 desa mengawal ke kecamatan. Nah itu udah jadi
kemenangan kecil yang capaiannya besar. Terus bupati Batang sendiri itu
sudah menandatangani MoU bahwa segala yang dilakukan linida ini
pemerintah batang mendukung apa yangdilakukan fasilitator linida ini juga
dosen stain pekalongan yang lagi kkn minta pendampingan ke fasilitator
linida itu. Untuk di daerah sih banyak itu hanya contoh kecil di batang
karena kita ada 6 wilayah batang makasar banjarbaru Pontianak
palangkaraya semarang.
13. Apakah strategi tersebut menjangkau seluruh daerah di Indonesia ?
Iya, kita mencoba menjangkau ke beberapa daerah.
14. Mengapa TII menggunakan strategi tersebut ?
Era modernisasi menuntut kita untuk selalu dinamis
15. Siapa yang merancang strategi tersebut ?
Ketika ada project disesuain di internal bareng-bareng kita semua dari
seluruh staf. Kita awalnya gelar perkara kita undang kawan-kawan yang
tertarik dengan isu ini kita kumpulkan minta masukan dari mereka semua
baru kita rumuskan dan yang menjalankan itu masing-masing department
yang sesuai dengan bidangnya. Dari sana kita juga tahu berapa dana yang
kita keluarkan untuk program tersebut. Nah dana kita itu bersumber dari
Denmark, Berlin, british embasy, IVOS, NORAD, banyak lagi tergantung
fokusnya
16. Sejauhmana strategi tersebut membantu TII dalam mencapai tujuannya?
indeks persepsi korupsi di daerah-daerah, yang dari dulu kita jadi rujukan
sampai sekarang nah ini pengen kita pakai lagi untuk mengukur dari 10 kota,
itu di pakai untuk mengukur seberapa besar korupsi di daerah-daerah, dan
yang sedang kita kembangakan berbasis ICT portal-portal begitu soal
pelaporan. Pengukuran kita dari sana
17. Apa saja faktor yang mendorong TII untuk menggunakan pola/strategi
tersebut ?
Awalnya cara-cara biasa kaya demo dan sebagainya, efektif Cuma agak
lama makanya TII lebih mendorong ke kampanye kreatif, kampanye kreatif
itu dirasa lebih mudah seperti contoh mungkin pernah dengar melalui film
kapesuska kasus-kasus korupsi itu terbit ditahun 2012. Lalu kenapa film,
sebenernya gini, anak muda dan masyarakat umum kalo dikasih ceramah
dia gak tahu, tapi kalo di kasih film dan ditonton itu lebih mengena.
Mungkin pernah juga liat film Rambo, bagaimana Rambo seorang diri bisa
menghabisi Bethan. Jadi kita berusaha membuat masyarakat sadar dengan
budaya yang mudah (pop culture) karena kemaren waktu training di batam
juga begitu, kita kasih materi-materi dan sebagainya mereka bingung, tapi
ketika kasih film jadi lebih mengena, bisa dijadikan contoh untuk mereka
bertindak. Jadi selain kita advokasi ke pemerintah kita juga ke warganya
jangan sampai warga itu apatis. Padahal dampak dari korupsi itu langsung
kena ke rakyat
18. Siapa yang menjadi target kampanye anti korupsi TII ?
Targetnya lebih ke masyarakat luas dan kementrian/lembaga
19. Apakah strategi yang digunakan TII mampu mengurangi tingkat korupsi di
Indonesia?
Kita sama-sama bergerak. Saya rasa bukan murni kita yang berbuat. Kita
lebih meruntut ke hasil Indeks persepsi korupsi, peringkat indonesia itu 107
dari 117 negara di dunia dengan score 32, setiap tahun naik Cuma kurang
signifikan
20. Bagaimana relasi dengan pemerintah terkait strategi pemberantasan korupsi
TII ?
Kita bermitra dengan pemerintah namun kita bersifat independen
21. Sejauhmana keterlibatan masyarakat ?
Saya ambil contoh di batang, kita mendampingi saja, jadi disana bupatinya
bersih, terus masyarakatnya peduli terus kita damping. Disana ada
pelaporan, jadi kalo ada masalah-masalah public mereka lapor kita kasih
portal. Jadi setiap pelaporan ada tindak lanjutnya
22. Menurut Anda sejauhmana pemerintahan Jokowi mampu memberantas
korupsi ?
Jokowi bersama kabinetnya harus bahu membahu melawan korupsi. Jangan
bergerak berdasarkan orang dibelakangnya.
Wawancara Anggota/volunteer TII
Wawancara pada 13 April 2015
1. Nama, alamat, usia ?
HI, jl Anggrek Bintaro, 23tahun.
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
SMA
3. Sudah berapa lama Anda aktif dalam kegiatan TII ?
Sudah jalan 5 bulan
4. Menurut Anda sejauhmana TII mampu memberantas korupsi ?
Menurut gue lumayan, TII bukan memberantas korupsi secara langsung
ngobati trus di kasih obatnya, nggak bukan gitu dia itu lebih kepada
pengedukasiannya melakukan cara-cara yang lebih strategis
5. Pernahkan Anda bergabung dengan lembaga anti korupsi lain ?
Belum, TII itu lembaga anti korupsi pertama gue
6. Seberapa sering anda mengikuti kegiatan TII ?
Untuk kegiatan TII secara keselurahan nggak, tapi kegiatan di youth
departemen semuanya ikut
7. Bagaimana pendapat Anda tentang korupsi di Indonesia ?
Korupsi di Indonesia ternyata bukan pejabat doang yang korupsi, yang bawa
motor dijalanan, yang lagi ujian disekolah, yang lagi di samsat bikin SIM
ya itu calon koruptor semua kalo bikin SIM nyogok terus lampu merah
nerobos, lagi ujian nyontek ya itu korupsi, pelakunya bisa disebut koruptor
juga dan itu benih-benihnya.
8. Apa saja strategi TII dalam pemberantasan korupsi ?
Membangun kejujuran anak muda, anak muda tau tentang korupsi dan
memberi pendidikan korupsi.
9. Program apa saja yang dijalankan untuk mencapai strategi tersebut ?
Kaya di youth department itu dia mengadakan workshop, bikin youth report
center di berbagai daerah, terus dia bikin survey, terus mengadakan survey
CPI, survey itu cukup strategis mengurangi korupsi. Integrity goes to you,
ngopi (ngobrol pintar), social media, youth integrity camp.
10. Apa saja faktor yang mendorong TII untuk menggunakan pola/strategi
tersebut ?
Untuk Youth repoth center itu kana di garut Kupang sama Lombok,
basiknya kenapa itu dilakukan karena pengen meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam mengawasi pelayanan public, intinya bagaimana
pelayanan public bisa jalan dengan seharusnya dengan meminimalisir
tindak pidana korupsi disana mulai dari pungli dan segala macam.
11. Bagaimana menurut Anda program TII dalam pemberantasan korupsi ?
Kalo memberantas sebenernya ga yakin karena itu wewenang KPK, tapi
untuk pecegahan itu sangat efektif, mulai dari ngobrol pintar yang
dilaksanakan untuk orang yang tadinya apolitis biar bisa sharing dengan
cara santai, trus integrity goes to you itu kita mengedukasi temen2
mahasiswa dan pelajar untuk lebih aware dengan korupsi, gue rasa itu
efektif untuk mencegah korupsi.
12. Mengapa TII menggunakan program tersebut ?
Karena kapasitas kita mengedukasi masyarakat.
13. Apakah menurut anda program tersebut efektif ?
Bentuk efektivitasnya sampai saat ini belum tau, maksudnya evalusi dari
tiap kegiatan itu tolak ukurnya. Misalnya setelah ada program integrity goes
to you ini. Melhat persepsi masyarakat tentng korupsi ini gue belum tau.
Tapi sepenglihatan saya itu cukup efektif karena paling tidak orang yang ga
paham korupsi paling nggak dia jadi paham mereka jadi takut untuk
melakukan korupsi.
14. Bagaimana menurut Anda bentuk strategi pemberantasan korupsi yang
efektif ?
Yang paling efektif itu ya IGT itu karena kita mengkonsep acara itu bukan
seminar dan worshop kita itu sharing. Selama gue gabung semua program
youth departemen itu efektif, karena setelah itu kita tetep follow up apa yang
mereka lakukan setelah ikut program kita. Misalnya kita whatsapp mereka
tentang pengawalan kasus korupsi, pengawalan tentang pemilihan
komisioner KPK, roadshow nyari calon komisioner dan sebagainya ya
seperti itu.
15. Apakah anggota dilibatkan juga dalam membuat program ?
Iya.
16. Sejauhmana keterlibatan anggota ?
Karena posisi kita sebagai volunteer kita bantu-bantu aja, tapi suara kita
juga di dengar kita di akui sebagai keluarga TII
17. Apa hak dan kewajiban anggota ?
Kita mendapat edukasi pembelajaran ani korupsi, trus juga ada kapasity
building untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai volunteer kita ga Cuma
bantu. Kewajibannya Kita wajib membantu youth department dalam setiap
kegiatannya, kita kontrak dating kantor minimal 2 kali dalam sabtu minggu.
18. Setujukah anda dengan program tersebut ?
Ketika saya sudah terlibat berarti saya setuju dengan itu
19. Bagaimana program yang menurut anda baik ?
Mengembangkan youth report center keseluruh wilayah di Indonesia yang
menurut gue bisa mencegah memberantas korupsi
20. Apa yang dilakukan TII untuk memberantas korupsi ?
Ya itu tadi kita buat masyarakat itu sadar bahaya korupsi.
21. Apakah yang dilakukan TII selama ini mampu memberantas korupsi ?
Bisa ditanyakan mas ilham sebagai coordinator program.
22. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ?
Mengedukasi masyarakat, pemerintah sendiri harus memberikan teladan,
kalau pemerintahnya aja korupsi gimana warganya ga korupsi, kan gitu !
23. Bagaimana relasi TII dengan lembaga anti korupsi lain ?
Hubungan TII dengan lembaga lain cukup baik apalagi dengan KPK karena
TII itu kaya adiknya KPK. Jadi apapun yang dilakukan KPK TII pasti bantu,
apapun yg dilakukan TII, KPK pasti dukung. TII juga kerjasama dengan
organisasi kepemudaan, ada kontras ada ICW. Kerjasama dalam isu
korupsi, tapi diluar itu TII bergerak dibidang kemanusiaan, HAM,
kepemudaan.
Wawancara pada 8 Maret 2015
1. Nama?
YU
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
SMA
3. Sudah berapa lama Anda aktif dalam kegiatan TII ?
Kalo untuk jadi volunteer itu baru sekitar 6 bulan, kalo kerjasama
partnership itu udah 2 tahun itu udah bikin kegiatan di UIN, sebelum jadi
volunteer saya udah sering membantu kegiatan-kegiatan TII di beberapa
tempat
4. Menurut Anda sejauhmana TII mampu memberantas korupsi ?
Bicara memberantas korupsi kita ga focus pada kasus per kasus, kita lebih
ke penyadaran, pemberdayaan masyarakat empowermen, bikin kajian bikin
kegiatan yang lebih kepada ngasih pemahaman ke masyarakat tentang
dampak-dampak anti korupsi di berbagai sector. Kalo untuk pemberantasan
karena kita fokusnya di pencegahan. Kita lebih ke penyadaran dan
pencegahan tentang dampak anti korupsi
5. Pernahkan Anda bergabung dengan lembaga anti korupsi lain ?
Saya pernah menjadi peneliti utama di ICW tahun 2012, soal pengadaan
barang dan jasa, saya sekarang panitia sekolah anti korupsi di tangsel jadi
steering commite tangerang publc transparency watch (TRUTH) nah kalo it
penanganan kasus-kasus korupsi
6. Seberapa sering anda mengikuti kegiatan TII ?
Saya sering banget malah ikut kegiatan TII
7. Bagaimana pendapat Anda tentang korupsi di Indonesia ?
Korupsi di Indonesia bukan persoalan gampang untuk di berantas dan
dihilangkan, kita tidak usah muluk-muluk tentang zero korupsi. Tapi kita
mula dari hal-hal kecil aja dulu bahwa berbicara korupsi kita harus pada diri
kita sendiri dulu. Kalo kita ngomongin pemberantasan korrupsi tapi kita
masih bikin SIM pake calo, pungli dan sebagainya itu bullshit. Tapi
berbicara korupsi ya musuh bersama. Mulai dari dini tentang pendidikan
anti korupsi di daerah dan sekolah. Jadi anak-anak dibikin sadar dulu bahwa
dampak korupsi itu luar biasa merusak Negara, perekonomian, dan
semacamnya.
8. Apa saja strategi TII dalam pemberantasan korupsi ?
Di TII ada beberapa bidang ada di bidang ekonomi government, ada yang
focus di penegakkan hukum, ada yang focus soal forestry kehutanan.
Kebetulan saya di bidang youth department ya strategi kami selalu datang
ke daerah-daerah karena permasalahn yang real korupsi itu bukan hanya
terjadi di tingkat pusat justeru permasalahn utama mendasar korupsi itu ada
di daerah-daerah makanya kami selalu melakukan pemberdayaan
melakukan pendampingan yang masuk ke kelompok-kelompok muda yang
ada di daerah-daerah nah permasalahan korupsi yang paling terasa itu
adalah berangkat dar daerah masing-masing itu dasarnya kita sering
melakukan kegiatan di daerah-daerah. Perwakilan kita ada di aceh garut
Lombok. Dan untuk department lain punya basis di daerahnya masing-
masing.
9. Program apa saja yang dijalankan untuk mencapai strategi tersebut ?
Kita biasa ada program satu tahunan bikin kegiatan. Kegiatan rutinnya
workshop integrity ke kampus-kampus sasarannya kampus-kampus yang
berbeda, terus diskusi bulanan tiap sebulan sekali kita ada kegiatan survey
integritas anak muda jadi dari beberapa kota kita ukur sejauhmana
pemahaman anak muda di perkotaan. Kita belum lama lakukan di Jakarta.
Belum lama kita bikin kompetisi mata muda kerjasama dengan beberapa
lembaga kita bikin essay lomba foto yang semuanya bertemakan anti
korupsi jadi seindonesia kita gunakan lomba itu untuk siapapun yang
menang di undang di Jakarta di berikan camp selama seminggu waktu itu
sekitar 30 orang kita seleksi dari seluruh Indonesia dan selama satu minggu
kita berikan workshop anti korupsi.
10. Apa saja faktor yang mendorong TII untuk menggunakan pola/strategi
tersebut ?
Memberikan pemahaman anak muda yang tidak baku dan normative
caranya melakukan kegiatan-kegiatan kreatif.
11. Bagaimana menurut Anda program TII dalam pemberantasan korupsi ?
Cukup baik.
12. Mengapa TII menggunakan program tersebut ?
Tuntutan kita harus menggunakan program kreatif.
13. Apakah menurut anda program tersebut efektif ?
Sejauh ini respon yang kita terima dari berbagai daerah itu cukup baik, dan
mereka selalu merespon untuk selalu memfollow up. respon dari kelompok
muda dan pemerintah lokal itu rata-rata baik. Kalo efektif iya tapi kita jga
harus semakin gencar kampanye karena jangkauan kita masih terbatas salah
satu jalannya kita harus tetap melakukan kampanye dengan massive dan
menambah jangkauan kita.
14. Bagaimana menurut Anda bentuk strategi pemberantasan korupsi yang
efektif ?
Ya dengan yang kita lakukan juga termasuk efektif, bentuknya penyadaran.
15. Apakah anggota dilibatkan juga dalam membuat program ?
Iya dilibatkan.
16. Sejauhmana keterlibatan anggota ?
Kalo untuk program workshop dan diskusi bulanan kami selalu dilibatkan,
kita menentukan tema, narasumber. Kalo department lain butuh bantuan kita
juga ikut bantu-bantu.
17. Apa hak dan kewajiban anggota ?
Setiap kedatangan ada penggantian transport, setiap kunjungan ke daerah
kita dapet akomodasi. Kewajibannya menjalankan setiap kegiatan.
18. Setujukah anda dengan program tersebut ?
Setuju, karena kita ikut pembuatan program.
19. Bagaimana program yang menurut anda baik ?
Integrity goes to campus. Dan banyak yang antusias.
20. Apa yang dilakukan TII untuk memberantas korupsi ?
Memberikan penyadaran secara terus-menerus.
21. Apakah yang dilakukan TII selama ini mampu memberantas korupsi ?
Kami dalam melakukan program dan memberantas korupsi itu ga muluk-
muluk. Kita juga dibantu sam organisasi masyarakat dan lembga masyarkat
sipil lainnya. Mimpi kami bahwa korupsi bisa berkuarang di Indonesia,
pelayanan public juga baik. Kami sudah melakukan usaha semaksimal
mungkin untuk pencegahan korupsi. Lagi-lagi yang menilai kan
masyarakat.
22. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ?
Posisi kita jelas, lembaga non pemeritah, fokus kami mengkritisi kebijakan-
kebijakan pemerintah membaantu pemrintah daerah untuk melaksanakn
kegiatan. KPK harus di perkuat pemerintah dengan merevisi undang-
undang misalkan bahwa pimpinan KPK ketika menjabat tidak bisa di
kriminalisasi, menambah banyak jumlah penyidik, menambah anggaran
KPK bangun infrastruktur yang baik. Itulah yang menunjukkan kalo
pemeritah itu pro terhdap pembahasan korupsi.
23. Bagaimana relasi TII dengan lembaga anti korupsi lain ?
Setiap kita aksi pasti gabung dengan lembaga lain.
Wawancara pada 10 Mei 2015
1. Nama, alamat, usia ?
MA, Jl tegal parang utara no 7, 24 tahun.
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
S1 Paramadina Hubungan International
3. Sudah berapa lama Anda aktif dalam kegiatan TII ?
Dari Desember, itungan kontrak kita sih dari desember. Sudah sekitar 6
bulan.
4. Menurut Anda sejauhmana TII mampu memberantas korupsi ?
Menurut aku TII itu lebih pada promosi, karena aku kan di youth department
TII promosi bagaimana menumbuhkan sikap integritas dan anti korupsi di
kalangan anak muda gimana caranya mempersiapkan generasi muda biar
ntar ketika jadi pemimpin ga koruptor masih pada pencegahan, tapi kalo
department lain udah advokasi bagaimana cara mereka memberantas
korupsi bagi aku udah cukup baik.
5. Pernahkan Anda bergabung dengan lembaga anti korupsi lain ?
Belom pernah, ini yang pertama.
6. Seberapa sering anda mengikuti kegiatan TII ?
Lumayan sih tiap bulan aku ikutan, jarang ikut piketnya tapi karena banyak
program di YP aku lumayan banyak terlibat sih.
7. Bagaimana pendapat Anda tentang korupsi di Indonesia ?
Kalo mau bahas korupsi ya ke akarnya dulu, dari orde lama orde baru ke era
reformasi sekarang menurut aku tuh beda. Kalo di era reformasi sekarang
sudah terbuka dengan demokrasi dan orang-orang juga udah terpapah
dengan korupsi. Menurut aku soal korupsi itu soal budaya sih buka karena
korupsi itu semata-mata ada kesempatan atau nggak, tapi karena memang
anggota masyarakat ga tau bibit dari korupsi. Jadi korupsi itu kaya budaya
sih menurut aku, tapi masih bisa di rubah.
8. Apa saja strategi TII dalam pemberantasan korupsi ?
Karena korupsi menjadi hal yang sudah membudaya makanya kita harus
merubah budaya itu dengan cara membuat kegiatan untuk mencegah
korupsi itu. Jadi program TII itu membuka mata soal korupsi dari hal-hal
yang kecil seperti tiindak tidak jujur, nah hal kecil seperti itu kan kalo ga di
benarkan sejak kecil sampe gede kan jadi kebiasaan. Nah nanti setiap
kerjaan mereka bisa menjurus pada korupsi. Ada program-program TII
namanya ngopi itu ngobrol pintar ngomongin soal korupsi, gimana anak
muda bicara soal pemberantasan korupsi, terus ada integrity goes to you itu
menanamkan nilai-nilai anti korupsi ke kampus dan sekolah, menurut gue
itu udah cukup bagus karena banyak respon dari peserta nyadar kalo mereka
itu pelaku korupsi. Di department lain ada riset, advokasi, mengadakan
konsolidasi nasional NGO anti korupsi.
9. Program apa saja yang dijalankan untuk mencapai strategi tersebut ?
Ngopi (ngobrol pintar), integrity goes to you, integrity goes to campus,
integrity youth camp jadi kaya anak-anak muda di seleksi, ngasih karyanya
essai, fotografi dan segala macam terus dikumpulkan disatu tempat dan
dikasih pendidikan anti korupsi seperti workshop, tapi ga soal anti korupsi
doang sebenernya jadi juga tentang HAM, trus buat kita sebagai volunteer
kita ada capacity building itu seperti biar setelah jadi volunteer di TII kita
jadi terbuka wawasannya.
10. Apa saja faktor yang mendorong TII untuk menggunakan strategi tersebut
?
Kampanye anti korupsi seperti music, lukisan dll itu kurang mengena. Tapi
kalo langsung dengan workshop terus dialog face to face dan brainstorming
itu lebih mengena sih. Karena sasarannya anak muda muda di cerna dan
dibuat lebih fun dan anak muda banget yang bisa lebiih efektif.
11. Bagaimana menurut Anda program TII dalam pemberantasan korupsi ?
TII bagus, menggunakan cara yang berbeda dengan yang lain.
12. Mengapa TII menggunakan program tersebut ?
Karena fokusnya TII pada penyadaran.
13. Apakah menurut anda program tersebut efektif ?
Efektif, Cuma kalo liat outputnya kedepan kurang tau, nah itu efektif karena
kita selalu minta feedback dari peserta kita selalu follow up, jadi setiap
workshop kita selalu minta program dari mereka tentang korupsi semacam
rencana tindak lanjut. Kaya di daerah udah punya youth integrity report
center gitu jadi mereka bisa terlibat pada isu anti korupsi, dan itu inisiasi
dari TII yang follow up dan bantuin.
14. Bagaimana menurut Anda bentuk strategi pemberantasan korupsi yang
efektif ?
Bahas korupsi ga mungkin Indonesia itu no corruption ya tapi untuk
memperkecil korupsi itu sangat mungkin. Jadi menrut gue harusnya berawal
dari anak muda dulu menceegah anak muda jadi koruptor untuk sekarang
ya paparan tentang apa itu korupsi biar mereka juga paham. Yang paling
memungkinkan ya pemahaman anak mudanya.
15. Apakah anggota dilibatkan juga dalam membuat program ?
Sangat dilibatkan, jadi setiap program dan kegiatan kita evaluasi disitu
volunteer diminta berperan aktif buat berpendapat.
16. Sejauhmana keterlibatan anggota ?
Kita implementasi program, terus kita yang jalanin program.
17. Apa hak dan kewajiban anggota ?
Kita dapet hak finansial pada tiap program, bebas mengakses informasi apa
aja di TII. Kewajibannya kita harus ikut programnya dan tiap orang harus
melakukan job desknya masing2. Membawa nama baik TII.
18. Setujukah anda dengan program tersebut ?
Sejauh ini aku sangat mendukung.
19. Bagaimana program yang menurut anda baik ?
Memberikan pengetahuan lebih luas tentang korupsi ke masyarakat luas itu
baik banget.
20. Apa yang dilakukan TII untuk memberantas korupsi ?
TII secara terus-menerus akan fight againt corruption.
21. Apakah yang dilakukan TII selama ini mampu memberantas korupsi ?
Impactnya sih belom keliatan dari pejabat yang korup, tapi untuk mencegah
kita udah mampu.
22. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ?
Pemerintah seharusnya bisa melakukan sesuatu yang tegas, mau sebagus
apapun pemimpinnya kalo dibawahnya korup ya sama aja kedua banyak
mendengarkan suara LSM dan NGO yang lain.
23. Bagaimana relasi TII dengan lembaga anti korupsi lain ?
Cukup bagus sih, jadi waktu acara youth integrity camp kita kerjasama sama
kontras, pamphlet dll.
Wawancara pada 20 April 2015
1. Nama?
AY
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
D3 bahasa inggris.
3. Sudah berapa lama Anda aktif dalam kegiatan TII ?
Dari bulan November 2014.
4. Menurut Anda sejauhmana TII mampu memberantas korupsi ?
Karena aku di bagian youth department jadi, untuk anak mudanya setelah
mengikuti program youth di TII ya mereka mengajak memberantas korupsi
dari dini banget.
5. Pernahkan Anda bergabung dengan lembaga anti korupsi lain ?
Belum pernah, ini baru pertama.
6. Seberapa sering anda mengikuti kegiatan TII ?
Lumayan sering, jadi TII ga ngebatasin waktu antara kuliah saya dengan di
TII, fleksible kalo saya bisa di kegiatan TII ya saya gabung. Tapi sejauh ini
dari bulan November ini sering mengikuti kegiatan di TII.
7. Bagaimana pendapat Anda tentang korupsi di Indonesia ?
Kadang pesimis bahwa korupsi itu ya memang ga bisa di berantas kalo
emang dari sistem dan pribadi orang2 yang berpotensi melakukan itu ga
sadar diri bahwa ini bisa merugikan orang banyak dan diri sendiri juga.
8. Apa saja strategi TII dalam pemberantasan korupsi ?
Strategi di youth itu menjaring anak2 muda untuk lebih proaktiv di
daerahnya dan di sekitarnya untuk bersikap jujur di lingkungan sepermainan
dan lingkungan keluarga lebih aktif dan kritis di daerahnya kaya birokrasi-
birokrasi yang ada di daerahnya gitu sih.
9. Program apa saja yang dijalankan untuk mencapai strategi tersebut ?
Menyebarkan virus anti korupsi integritas untuk anak muda, ada integrity
goes to you dengan memberi pemahaman tentang korupsi dan
ketidakjujuran ke anak muda di jabodetabek dan diluar Jakarta. Trus ada
juga youth report center itu yang sudah berjalan dari 2013 di beberapa
daerah di Indonesia seperti aceh kupang Lombok garut.
10. Apa saja faktor yang mendorong TII untuk menggunakan pola/strategi
tersebut ?
Untuk mengajak anak muda lebih proacktif di daerahnya karena bagaimana
pun jga anak muda itu asset, mereka masih punya idealism yang tinggi
masih bisa di ajak dari pada orang tua yang sudah punya pemikiran yang
susah utk diajak memberantas korupsi.
11. Bagaimana menurut Anda program TII dalam pemberantasan korupsi ?
Sudah baik. TII mampu mengorganisir masyarakat dan anak muda.
12. Mengapa TII menggunakan program tersebut ?
Karena anak muda suka dengan hal yang tidak memberatkan mereka.
Menggunakan strategi yang youth full gitu kaya ada cek sekolahku terus ada
survey di daerahnya mereka. Mereka mau bergerak dengan sesuatu yang fun
tapi juga berguna untuk mereka.
13. Apakah menurut anda program tersebut efektif ?
Menurut aku sih efektif, kaya di daerah aku mereka baru tau tentang
korupsi, dan setelah mereka sadar mereka tidak mau melakukannya lagi dan
lebih kritis kepada warganya sendiri. Dan lebih jujur kepada keluarganya
sendiri. nah menurut aku untuk anak mudanya itu efektif.
14. Bagaimana menurut Anda bentuk strategi pemberantasan korupsi yang
efektif ?
Lebih ke personal bagaimana orang lain melihat kita bersikap jujur dalam
menghadapi tindal korupsi itu sendiri.
15. Apakah anggota dilibatkan juga dalam membuat program ?
Iya di libatkan.
16. Sejauhmana keterlibatan anggota ?
dari department TII itu mnta pendapat bagaimana pembuatan program yang
ideal kan kita dari beberapa latar belakang yang berbeda dan kita memberi
ide tentang pemberantasan korupsi membuat kegiatan yang fun dan youth
full dan bermanfaat untuk yang lain.
17. Apa hak dan kewajiban anggota ?
Haknya Memberikan aspirasi dan kita memberi pendapat bagaimana
program yang kita jalankan bisa lebih baik, selain itu haknya aktif di youth
department TII. Kewajiban itu untuk melakukan kegiatan dan memaintein
kegiatan yang ada di beberapa kampus. Kewajibannya mengerjakan bagian
dari tiap kegiatan.
18. Setujukah anda dengan program tersebut ?
Untuk integrity goes to you ya ssaya setuju dan untuk ngopi kiranya kita
butuh pembaruan konsep karena kita sudah beberapa kali ngadain itu kita
kurang sesuai target.
19. Bagaimana program yang menurut anda baik ?
Menjaring komunitas-komunitas di Jakarta dengan visi yang sama dan
menyatuka misi-misi kita yang beda terus menjaring temen-temen di
kampus.
20. Apa yang dilakukan TII untuk memberantas korupsi ?
Ikut serta mendampingi pelemahan KPK.
21. Apakah yang dilakukan TII selama ini mampu memberantas korupsi ?
Ya belum semuanya, tapi kita tetep fight again corruption.
22. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ?
Menjangkau dan mendengarkan masyarakat sipil yang punya kekhawatiran
sama tapi bedanya masyarakat sipil lebih bergerak aktif kepada masyarakat
awam yang seharusnya pemerintah bisa lebih bekerjasama mendengarkan
aspirasi masyarakat karena juga membantu kerja pemerintah.
23. Bagaimana relasi TII dengan lembaga anti korupsi lain ?
Dengan lembga yang punya visi bersama ya meraka punya relasi yang baik
seperti TII dengan pamphlet ya mereka menjalankan program yang sama
untuk memberantas korupsi, dan soal integritas, HAM.
Wawancara pada 27 April 2015
1. Nama,?
BA
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
SMA
3. Sudah berapa lama Anda aktif dalam kegiatan TII ?
Sudah satu semester, 6 bulan
4. Menurut Anda sejauhmana TII mampu memberantas korupsi ?
5. Pernahkan Anda bergabung dengan lembaga anti korupsi lain ?
Belom pernah.
6. Seberapa sering anda mengikuti kegiatan TII ?
Saya ikut kegiatan yg sifatnya major, kaya youth integrity camp, mata muda
ikut beberapa kali NGOPI (ngobrol pintar) dan terakhir ikut integrity goes
to you
7. Bagaimana pendapat Anda tentang korupsi di Indonesia ?
Media banyak meliput korupsi di pejabat, padahal korupsi tidak sebatas itu.
Orang banyak ngeliat Indonesia sering ada kasus-kasus korupsi. Tanpa
mereka sadari korupsi ada pada mereka sendiri, tidak hanya di pejabat aja
bahkan di dalam masyarakat sendiripun masih ada, contohnya paling
gampang di desa gitu memberi uang kepada pengurus desa itu termasuk
korupsi
8. Apa saja strategi TII dalam pemberantasan korupsi ?
TII mulai menyasar ke kalangan anak muda untuk memerangi korupsi
karena anak muda masih bisa di bentuk mindsetnya, TII melalui youth
proactive menyasar ke anak muda utk membentuk mindset anti korupsi.
9. Program apa saja yang dijalankan untuk mencapai strategi tersebut ?
Roadshow ke anak-anak muda tentang apa itu korupsi, kita jemput bola
nyamperin anak-anak muda seperti integrity goes to you, selain itu kita jalin
kerjasama dengan LSM-LSM lain seperti program mata muda kita.
10. Apa saja faktor yang mendorong TII untuk menggunakan strategi tersebut
?
Kita jemput bola dengan menghubungi BEM atau osis untuk kita adakan
kegiatan anti korupsi, ikut aksi-aksi anti korupsi seperti penahanan bambang
wijayanto.
11. Bagaimana menurut Anda program TII dalam pemberantasan korupsi ?
Program itu menurut saya sudah menunjukkan keaktifan kita tapi saya
masih ragu apakah program itu mampu efektif, menurut saya kegiatan yang
efektif itu langsung terjun ke daerah itu seperti apa yang dilakukan oleh TII.
12. Mengapa TII menggunakan program tersebut ?
Karena TII ingin masyarakat sadar, dan mau bergerak.
13. Apakah menurut anda program tersebut efektif ?
Saya sendiri juga masih mencari tau seberapa efektif kegiatan kita.
Keefektifannya kita membentuk jaringan dengan LSM lokal untuk
bekerjasama berantas korupsi. LSM lokal itu lengan kita di daerah. Itu
efektif dengan support finansial dan pengembangan SDM, TII itu menurut
saya membantu kegiatan rencana di daerah.
14. Bagaimana menurut Anda bentuk strategi pemberantasan korupsi yang
efektif ?
Terjun langsung ke daerah.
15. Apakah anggota dilibatkan juga dalam membuat program ?
Iya dilibatkan, dengan membangun koneksi dengan anak muda yang kita
tuju.
16. Sejauhmana keterlibatan anggota ?
Banyak sih kita bisa langsung terjun langsung ke daerah ikut memantau
daerah.
17. Apa hak dan kewajiban anggota ?
Setiap kali piket kita dapet uang transport 50.000. kewajibannya itu serta
aktif dalam setiap kegiatan nah dari situ kita dapet peljaran berupa soft skil
ataupun hard skill.
18. Setujukah anda dengan program tersebut ?
Saya sih ngikut aja berarti saya juga setuju kan, dan menurut saya yang lebih
efektif itu terjun langsung ke daerah tersebut
19. Bagaimana program yang menurut anda baik ?
Youth report center yang lebih ke daerah.
20. Apa yang dilakukan TII untuk memberantas korupsi ?
Menjemput bola dalam melakukan pemberantasan korupsi.
21. Apakah yang dilakukan TII selama ini mampu memberantas korupsi ?
Karena semacam NGO pasti TII berjalan bersama dengan LSM lain untuk
memberantas korupsi. Yang bagus itu dengan cara massif dan terstruktur
22. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah ?
Berpihak pada masyarakat untuk memberantas korupsi.
23. Bagaimana relasi TII dengan lembaga anti korupsi lain ?
Menurut saya sih bagus dari KPK dan LSM lain itu bagus. Seperti kemarin
kasus BW dan BG kita koordinasi dan laksanain aksi bareng kalo dengan
pemrintah TII juga membuat pakta integritas dengan kementrian-
kementerian lain
Wawancara Masyarakat Umum
Wawancara pada 1 Juli 2015
1. Nama ?
AF
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
S1
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai korupsi di Indonesia ?
Korupsi menjadi problem dasar karena sekarang menjadi perhatian
masyarakat Indonesia dan yang paling disorot itu isu korupsi, jadi
persoalan-persoalan yang dianggap darurat sekarang ya korupsi itu yang gue
liat ya. Kalo masyarakat Indonesia memandang, mana persolan yang paling
fundamental ya itu korupsi. Karena dampaknya kentara terutama frame
media tentang pemberitaan korupsi. Media mem-frame bahwa korupsi itu
langsung kena ke masyarakat gitu kan, nah di satu sisi media itu, soal
pelaku-pelaku korupsi itu gencar kan jadi bahan utama perbincangan
masyarakat Indonesia, nah akhirnya masyarakat Indonesia memandang
bahwa persoalan korupsi yang paling fundamental juga yang paling bisa
mempengaruhi kehidupan mereka, misalnya seorang sekolah kok bayarnya
tinggi banget ga sesuai sama undang-undangan yang ada, ga sesuai sama
tatanan yang ideal kalau di konstitusi ada, bahwa Negara wajib
mencerdaskan. Nah ketika melihat fenomena ternyata korupsi yang paling
kena persoalannya. Itu kan yang harus dirubah oleh pemerintahnya kan.
Pemberantasan korupsi itu mash parsial ga sistematis.
4. Pernahkah Anda mengikuti kampanye anti-korupsi ?
Pernah, khususnya baru-baru ini ikut konsolidasi forum. Semenjak kasus
Budi Gunawan itu yang dijadikan tersangka sampe ada upaya pelemahan
KPK itu. Gerakan anti korupsi yang paling gencar itu masalah pelemahan
KPK itu.
5. Tahukah anda terdapat lembaga anti korupsi yang juga ikut membantu
memberantas korupsi ?
Iya tahu.
6. Lembaga apa saja yang anda ketahui ?
Ada beberapa, yang ad hock itu KPK yang ada garis koordinasinya. Saya
sih taunya KPK, ICW, TII, trus lembaga anti korupsi daerah yang afiliasinya
sama TII dan ICW. Kaya misalnya di malang ada MCW, MCW ini punya
garis koordinasi sama ICW sama TII. Dan yang di tangsel juga ada gerakan
anti korupsi dan jaringannya ke TII, jadi di daerah juga mengikuti yang di
pusat.
7. Apakah Anda mengetahui tentang lembaga TII ?
Iya
8. Jika iya, Apa yang anda ketahui ?
Yang saya tau tentang relasi antar aktivis. Program yang bagus TII itu
program pengorganisiran anak muda kemudian data-data lapangan yang
dikeluarkan. TII lebih banyak ke sosialisasi trus riset.
9. Bagaimana menurut Anda kontribusi TII dalam pemberantasan korupsi ?
Sampai saat ini mereka mampu mewarnai gerakan anti korupsi di Indonesia.
10. Apakah menurut Anda strategi pemberantasan korupsi oleh TII sudah
efektif atau bahkan sukses ?
TII kuat di pengorganisiran anak muda, ketika TII mengambil peran
mengorganisir anak muda itu udah sangat strategis. Itu efektif, dia nyari
segmen bagian masyarakat untuk partisipasi gerakan anti korupsi.
11. Apa saran Anda untuk strategi pemberantasan korupsi ?
Yang masih lemah itu soal transparansi dana di lembaga anti korupsi itu
sendiri, mereka harus berikan kepercayaan kepada masyarakat dimulai
dengan transparansi mereka sendri dulu. Strateginya ya mengajak anak
muda melek soal korupsi. Penyadaran bahwa korupsi itu ternyata bukan
diluar diri kita.
12. Apa yang anda ketahui perbedaan TII dengan lembaga Anti korupsi lain?
Yang saya ketahui tentang pengorganisiran anak muda yang dilakukan TII.
13. Dimana keunggulan dan kelemahan TII ?
Soal pengorganisiran anak muda itu sehingga anak muda ini siap pasang
badan , risetnya juga bagus. Kelemahannya Penanganan kasus yang masih
belum kelihatan
14. Setujukah Anda jika lembaga anti korupsi mempunyai tugas dan wewenang
yang sama dengan KPK ?
Kalau wewenang yang sama ya ga mungkin lah, karena masyarakat sipil
dan lembaga Negara itu punya jarak, secara utopis sih setuju, tapi itu ga
mungkin, yang paling mungkin sekarang itu menguatkan wewenangnya
KPK. Lembaga anti korupsi itu menguatkan penegak hukum ini. Yang
namanya organisasi masyarakat sipil itu mendorng kelembagaan Negara
untuk memberantas korupsi, tapi mendorong penguatan wewenang. Jadi
tugas lembaga anti korupsi lain kaya TII, ICW ya menguatkan kelembagaan
Negara komisi ad hock ini untuk berinisiatif melakukan political will
pemberantasan korupsi ga uma kebijakan tetapi juga secara aturan juga
dikuatkan.
15. Kebijakan apa saja yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memberantas
korupsi ?
Tegas menguatkan KPK dan juga tegas menguatkan arah hukum di
kejaksaan agung, khususnya, kedua putusan sarpin juga harus di batalkan.
16. Bagaimana menurut Anda memfungsikan lembaga anti korupsi ?
Harus secara serius mengawal pemerintahan, dan penyelewangan.
Wawancara pada 14 Mei 2015
1. Nama, Alamat, usia ?
SS, Jl. Komplek Hankam Blok H. No.20, Pondok Labu, Jakarta Selatan,
28 Tahun
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
Sarjana Hukum
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai korupsi di Indonesia ?
Korupsi di Indonesia, menurut saya sudah sangat memprihatinkan karena
Korupsi sudah dilakukan di hampir seluruh Lembaga Negara Legislatif,
Yudikatif maupun Eksekutif. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan,
pencegahan dan penegakan hukum yang masih tebang pilih. Adanya konflik
kepentingan antara KPK dan POLRI sebagai salah satu contoh lemahnya
penegakan hukum. Karena penegakan hukum sudah diintervensi oleh
penguasa dan kepentingan para elit politik.
4. Pernahkah Anda mengikuti kampanye anti-korupsi ?
Pernah
5. Tahukah anda terdapat lembaga anti korupsi yang juga ikut membantu
memberantas korupsi ?
Iya saya tahu
6. Lembaga apa saja yang anda ketahui ?
Indonesia Corruption Watch ( ICW ), PUKAT, FITRA, TII
7. Apakah Anda mengetahui tentang lembaga TII ?
Iya saya tahu
8. Jika iya, Apa yang anda ketahui ?
TII adalah Transparansi Internasional Indonesia sebuah lembaga
nonpemerintah yang fokus dengan masalah Korupsi di Indonesia dan TII
Mendukung penguatan Lembaga KPK dalam pemberantasan Korupsi
9. Bagaimana menurut Anda kontribusi TII dalam pemberantasan korupsi ?
Jawab: Menururt saya kontribusi TII sudah sangat baik karena TII selalu aktif
dalam gerakan sosial dalam pemberantasan korupsi dan penguatan KPK Sebagai
Lembaga Negara yang independen dalam pemberantasan Korupsi.
10. Apakah menurut Anda strategi pemberantasan korupsi oleh TII sudah efektif
atau bahkan sukses ?
Menurut saya sudah efektif
11. Apa saran Anda untuk strategi pemberantasan korupsi ?
Saran saya agar TII lebih fokus terhadap masalah korupsi yang terjadi di BUMN
12. Apa yang anda ketahui perbedaan TII dengan lembaga Anti korupsi lain?
TII data-datanya lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
13. Dimana keunggulan dan kelemahan TII ?
Keunggulan, selalu cepat dalam merespon isu terkait Pemberantasan Korupsi
Kelemahan, kurang disorot oleh Media sehingga belum dapat di kenal oleh Publik
14. Setujukah Anda jika lembaga anti korupsi mempunyai tugas dan wewenang
yang sama dengan KPK ?
Tidak setuju
15. Kebijakan apa saja yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memberantas
korupsi ?
Kebijakan agar pendapatan seluruh pejabat negara dapat diketahui oleh
publik sehingga bila ada kenaikan jumlah kekayaan yang drastis dapat di
pertanggungjawabkan kepada publik.
16. Bagaimana menurut Anda memfungsikan lembaga anti korupsi ?
Lembaga Anti korupsi di fungsikan sebagai pengawas dan alat control
pemerintah dalam penegakan dan pemberantasan korupsi.
Wawancara pada 15 Mei 2015
1. Nama, Alamat, usia ?
- ASP
- Jl. Ophir II No. 12 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
- 25 Tahun
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
- Strata 1 (S1) Hukum.
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai korupsi di Indonesia ?
- Menurut saya korupsi di Indonesia sudah membahayakan karena mulai
dari segala sektor terjadi suap-menyuap, bahaya korupsi ini sekarang
sudah menjadi budaya bangsa indonesia, oleh karenanya perlu
dilakukan tindak secara tegas terhadap para pelaku korupsi.
4. Pernahkah Anda mengikuti kampanye anti-korupsi ?
- Tidak Pernah.
5. Tahukah anda terdapat lembaga anti korupsi yang juga ikut membantu
memberantas korupsi ?
- Iya Tahu.
6. Lembaga apa saja yang anda ketahui ?
- KPK, Kepolisian. Kejaksaan.
7. Apakah Anda mengetahui tentang lembaga TII ?
- Iya Tahu.
8. Jika iya, Apa yang anda ketahui ?
- NGO antikorupsi yang memperjuangkan bebas korupsi.
9. Bagaimana menurut Anda kontribusi TII dalam pemberantasan korupsi ?
- Sangat membantu terutama Pencegahan secara tidak langsung
10. Apakah menurut Anda strategi pemberantasan korupsi oleh TII sudah
efektif atau bahkan sukses ?
- Sudah Efektif,
11. Apa saran Anda untuk strategi pemberantasan korupsi ?
- Pendidikan sejak dini untuk mencegah Pemeberantasan Korupsi, kalau
bisa perlu dimasukan dalam kurikulum pendidikan.
12. Apa yang anda ketahui perbedaan TII dengan lembaga Anti korupsi lain?
- TII merupakan NGO yang concern terhadap Transaparansi sedangkan
lembaga lain seperti KPK, kepolisan dan kejaksaan merupakan
penindak secara langsung pelaku korupsi.
13. Dimana keunggulan dan kelemahan TII ?
- Keunggulan TII sebagai lembaga penyadaran msyarakat tentang
korupsi
- Kelemahan TII tidak seperti lembaga korupsi seperti KPK
14. Setujukah Anda jika lembaga anti korupsi mempunyai tugas dan
wewenang yang sama dengan KPK ?
- Setuju saja asal mampu mengatur regulasi dengan baik
15. Kebijakan apa saja yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memberantas
korupsi ?
- Memasukan kurikulum pencegahan korupsi di pendidikan untuk
mencegah terjadinya korupsi.
16. Bagaimana menurut Anda memfungsikan lembaga anti korupsi ?
- Memfungsikan lembaga anti korupsi dengan memberikan kewenangan
khusus.
Wawancara pada 15 Mei 2015
1. Nama, Alamat, usia ?
- LHH
- Jl. Usaha No 27a Cawang Jakarta Timur,
- 24 Tahun
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
- Strata 1 (S1) Hukum.
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai korupsi di Indonesia ?
- Korupsi di Indonesia masuk dalam kategori bahaya, karena Korupsi
sudah mengakar dan membudaya di kalangan Birokrat, Pejabat
Pemerintah dan Aparatur Negara. Bahkan praktek korupsi sudah
menjadi kebiasaan dalam perekrutan CPNS, Polisi dan Tentara.
4. Pernahkah Anda mengikuti kampanye anti-korupsi ?
- Pernah
5. Tahukah anda terdapat lembaga anti korupsi yang juga ikut membantu
memberantas korupsi ?
- Iya saya Tahu.
6. Lembaga apa saja yang anda ketahui ?
- Komisi Pemberantas Korupsi.
- Kepolisian.
- Kejaksaan.
7. Apakah Anda mengetahui tentang lembaga TII ?
- Saya Tahu dari Web TII.
8. Jika iya, Apa yang anda ketahui ?
- NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas
kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat
sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun
dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.
9. Bagaimana menurut Anda kontribusi TII dalam pemberantasan korupsi ?
- Sangat membantu terutama Pencegahan secara tidak langsung dengan
memberikan suport terhadap Isu Pemberantansan Korupsi di
Indonesia.
10. Apakah menurut Anda strategi pemberantasan korupsi oleh TII sudah
efektif atau bahkan sukses ?
- Sudah Efektif
11. Apa saran Anda untuk strategi pemberantasan korupsi ?
- Pengawasan eksternal yang ketat pada penerimaan pegawai negri sipil,
polisi dan TNI.
12. Apa yang anda ketahui perbedaan TII dengan lembaga Anti korupsi lain?
- TII merupakan NGO yang concern terhadap Transaparansi sedangkan
lembaga lain seperti KPK, kepolisan dan kejaksaan merupakan
penindak secara langsung pelaku korupsi.
13. Dimana keunggulan dan kelemahan TII ?
- Keunggulan TII sebagai lembaga NGO yang mewakili kepentingan
publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
- Kelamahan TII tidak seperti lembaga korupsi seperti KPK yang bisa
langsung mengambil tindakan kepada pelaku korupsi.
14. Setujukah Anda jika lembaga anti korupsi mempunyai tugas dan
wewenang yang sama dengan KPK ?
- Setuju saja asal bisa dibuat aturan lebih lanjut.
15. Kebijakan apa saja yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memberantas
korupsi ?
- Pengawasan yang ketat pada penerimaan calon pegawai negri sipil,
polisi, jaksa, hakim, TNI
16. Bagaimana menurut Anda memfungsikan lembaga anti korupsi ?
- Memfungsikan lembaga anti korupsi dengan menjadikan lembaga
yang akan menjadi garda utama dalam mecegah dan memberantas
korupsi dengan semaksimal mungkin sehingga dapat mencegah bahaya
korupsi.
Wawancara pada 14 Mei 2015
1. Nama, Alamat, usia ?
DN, 24 Tahun
2. Apa pendidikan terakhir Anda ?
S1
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai korupsi di Indonesia ?
Korupsi di Indonesia sekarang ini sudah semakin berkembang banyak
kalangan yang menyatakan bahwa korupsi itu merupakan hal biasa asal
tidak ketahuan saja.
4. Pernahkah Anda mengikuti kampanye anti-korupsi ?
Tidak
5. Tahukah anda terdapat lembaga anti korupsi yang juga ikut membantu
memberantas korupsi ?
Tahu.
6. Lembaga apa saja yang anda ketahui ?
KPK, TII, ICW, Konstan, MTI
7. Apakah Anda mengetahui tentang lembaga TII ?
Tahu
8. Jika iya, Apa yang anda ketahui ?
Lembaga tersebut merupakan NGO anti korupsi yang mempromosikan
tranparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga-lembaga baik negara,
masyarakat sipil, parpol ataupun lembaga lainnya.
9. Bagaimana menurut Anda kontribusi TII dalam pemberantasan korupsi ?
Sejauh ini saya tidak melihat kontribusi TII
10. Apakah menurut Anda strategi pemberantasan korupsi oleh TII sudah
efektif atau bahkan sukses ?
Saya tidak tau apakah TII sangat berperan atau tidak untuk memberantas
korupsi di Indonesia, karena sejauh ini saya jarang mendengar
keterlibatannya.
11. Apa saran Anda untuk strategi pemberantasan korupsi ?
Menurut saya cara untuk memberantas korupsi yang pertama adalah harus
ada niatan yang sungguh-sungguh dari kepala, mencari akar permasalahan
yang menyebabkan adanya korupsi, kalau saya pikir orang melakukan
korupsi itu karena dia merasa kurang dengan gaji atau bayaran yang dia
terima selama ini makanya orang tersebut terus mencari bagaimana caranya
agar mendapatkan uang yang banyak dan bisa mencukupi semua
kebutuhannya. Melihat hal tersebut harus ada gaji atau penghasilan yang
memadai dan layak diberikan yang bisa mencukupi kebutuhan untuk
kesehatan, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Selain itu harus adanya
sistem kontrol yang ketat, karena orang melakukan korupsi karena melihat
adanya peluang untuk melakukan hal tersebut. Pemberantasan korupsi harus
dilakukan tidak pandang bulu siapapun orangnya dan apapun jabatannya
jika melakukan korupsi makan harus di tindak sesuai hukum yang berlaku.
Harus mendapatkan hukuman yang sesuai dan mengembalikan uang
korupsinya tersebut.
12. Apa yang anda ketahui perbedaan TII dengan lembaga Anti korupsi lain?
Saya tidak tahu
13. Dimana keunggulan dan kelemahan TII ?
Saya tidak tahu
14. Setujukah Anda jika lembaga anti korupsi mempunyai tugas dan
wewenang yang sama dengan KPK ?
Tidak setuju karena bagaimana juga kan lembaga negara dan non negara
berbeda mungkin untuk lembaga non negara berfungsi sebagai pengawas
dalam artian mengawasi kinerja dan mengusut kasus korupsi, atau
melakukan pengamatan lalu yang menjalankan KPK,
15. Kebijakan apa saja yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memberantas
korupsi ?
Menurut saya tidak perlu ada kebijakan baru karena sebenarnya sudah
cukup ada aturan yang menjelaskan tentang hal itu akan tetapi penerapan
dan prosesnya yang belum maksimal, dan memberikan sanksi yang tegas
bagi para koruptor. Selain itu juga harus ada transparansi kekayaan pejabat
negara agar mudah dikendalikan
16. Bagaimana menurut Anda memfungsikan lembaga anti korupsi ?
Lembaga anti korupsi sebaiknya difungsikan sebagai partner pemerintah
dalam menangani masalah korupsi misalkan difungsikan sebagai
pengawasnya.
Lampiran Foto Wawancara Dan Kegiatan
Kegiatan Pendidikan Anak Muda
Bentuk Kampanye Anti Korupsi TII dengan Media