structur hukum akad rahn

8/19/2019 Structur Hukum Akad Rahn

1/32

1EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam

STRUKTUR HUKUM AKAD RAHN

DI PEGADAIAN SYARIAH KUDUS

Oleh : Ahmad Supriyadi*

Abstrak

Pembahasan tentang gadai syariah volumenya masih sangatlangka, hal ini wajar karena lembaga yang mengembangkangadai syariah juga sangat minim, misalnya Pegadaian SyariahKudus. Gadai Syariah merupakan suatu gejala ekonomilahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Regulasi ini di respon oleh Dewan Syariah Nasional denganmengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentangRahn dan juga fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentangRahn Emas. Kegiatan gadai syariah ini merupakan sistemhukum baru di dalam sistem hukum di Indonesia. Kondisi inididasarkan pada lahirnya perjanjian-perjanjian yang belumada dalam sistem hukum perdata di Indonesia misalnyaar-rahn. Karena Sistem ar-rahn berasal dari sistem hukum

Islam. Ketiadaan aturan ini menimbulkan ketidakpastianhukum dan akan banyak masalah yang terjadi. Sedangkanpenelitian tentang struktur hukum pegadaian syariah dalamperspektif hukum Islam dan Hukum positif belum banyakdan hanya beberapa orang misalnya Zainuddin Ali, AbdulGhofur Anshori dan Nur Aliyah. Penelitian ini merupakanpenelitian lapangan dengan pengambilan datanya melaluiobservasi dan quesioner. Untuk bisa menyelesaikan rumusanmasalah yang ada peneliti menggunakan pendekatansistem dengan pemahaman bahwa dalam pegadaian

syariah itu operasionalnya menggunakan sistem tertentu

* Dosen STAIN Kudus dan Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana

IAIN Walisongo Semarang


2/32

2

Ahmad Supriyadi

Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2012

dan pendekatan yang lain yaitu pendekatan normatif yangdigunakan untuk menganalisis praktik pegadaian syariahdari sisi norma. Struktur hukum dalam pegadaian syariah

yang telah penulis teliti di Pegadaian Syariah Kudus dapatdi simpulkan. Bahwa struktur hukum perjanjian yang di buatoleh para pihak yaitu struktur hukum gadai pada perjanjiangadai. Struktur hukum gadai yang di lakukan di PegadaianSyariah Kudus memuat : suatu perbuatan hukum olehseseorang atau rahin mengikatkan diri pada orang lain ataumurtahin untuk memperoleh pinjaman uang dengan jaminan

berupa benda bergerak. Perjanjian ini dalam struktur hukumperdata termasuk perjanjian bernama yang mempunyaisifat timbal balik, di satu sisi punya hak dan di sisi lain

punya kewajiban secara timbal balik. Perjanjian demikianitu termasuk perjanjian konsensuil obligatoir, karenaterbentuknya perjanjian itu berdasarkan konsensus dan yangdi perjanjikan mengandung unsur ekonomi.

Kata Kunci: Struktur Hukum, Akad Rahn, Pegadaian Syariah

A. Latar Belakang Masalah.

Islam telah mengatur pemeluknya dalam segala aspekkehidupan melalui syariah yang dituangkan dalam kaedah-kaedah

dasar dan aturan-aturan. semua pemeluk Islam di wajibkan untuk

mentaatinya ataupun mempraktikkan dalam praksis kehidupan.

Sehingga sangat wajar bila interaksi antara sesama umat Islam yang

berdasarkan syariah perlu mendapat kajian yang serius karena umat

perlu panduan keilmuan supaya tidak salah berperilaku. Karena itu

perlu pengkajian aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita

sehari-hari, diantaranya yang berawal dari interaksi sosial dengansesama manusia, khususnya dalam hal ekonomi.

Pinjam meminjam dalam ekonomi adalah sesuatu yang lazim

di lakukan oleh para pelaku ekonomi. Walau demikian meminjam

untuk menanggung kebutuhan hidup berupa makan dan minum

dengan pinjaman yang terlalu besar, tidaklah di anjurkan oleh Islam.

Sedangkan pinjaman yang berkaitan dengan harta untuk modal usaha

sangat di anjurkan, dengan dasar bahwa uang yang di miliki oleh paraaghniya supaya mempunyai nilai manfaat yang lebih.

Berdasarkan fenomena ini pemerintah merasa prihatin karena

kelemahan orang menjadi lahan yang enak bagi para pemilik modal.


3/32

3

Struktur Hukum Akad Rahn Pegadaian Syariah Kudus

EMPIRIK: Jurnal Penelitian Islam

Karena itulah pemerintah mendirikan lembaga formal tentang

pegadaian. Lembaga formal tersebut dibagi menjadi dua yaitu lembaga

bank dan lembaga nonbank. Lembaga nonbank inilah pemerintah

telah memfasilitasi masyarakat dengan suatu perusahaan umum(perum) yang melakukan kegiatan pegadaian yaitu Perum Pegadaian

yang menawarkan pinjaman yang lebih mudah, proses yang jauh lebih

singkat dan persyaratan yang relatif sederhana dan mempermudah

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana. Hal ini kegiatan bagi

masyarakat yang beragama non Islam. padahal Indonesia berpenduduk

sebagian besar beragama Islam.

Perum Pegadaian melihat masyarakat Indonesia yang sebagian

besar beragama Islam, maka ia meluncurkan sebuah produk gadai yang

berbasiskan prinsip-prinsip syariah sehingga masyarakat mendapat

beberapa keuntungan yaitu cepat, praktis dan menentramkan, produk

yang dimaksud di atas adalah produk Gadai Syariah.

Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha

di Indonesia yang secara resmi mempunyai in untuk melaksanakan

kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk

penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai sepertidimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150.

Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat

atas dasar hukum gadai (Heri Sudarsono, 2004:156). Undang-undang

ini di atur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun

2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

Kegiatan Gadai Syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang

baru lahir semenjak regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Regulasi ini di respon oleh

Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa Nomor 25/

DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan juga fatwa Nomor 26/DSN-MUI/

III/2002 tentang Rahn Emas.

Kegiatan gadai syariah yang baru ini melahirkan sistem hukum

baru di dalam sistem hukum di Indonesia. Kondisi ini didasarkan

pada lahirnya perjanjian-perjanjian yang belum ada dalam sistem

hukum di Indonesia misalnya ar-rahn. Sistem ar-rahn berasal dari

sistem hukum Islam yang di tulis dalam kitab-kitab qih baik klasik

maupun kontemporer yang kemudian di implementasikan oleh


4/32

4

Ahmad Supriyadi


masyarakat Indonesi. Implementasinya memunculkan masalah baru

di dalam hukum positip yaitu adanya dualisme sistem yaitu pegadaian

konvensional yang pengaturannya mengacu pada hukum positip

murni dan pegadaian syariah yang mengacu pada hukum Islam.

Pegadaian syariah secara yuridis belumlah mempunyai dasar

hukum yang kuat bila dilihat dari sisi hukum positip, karena belum

adanya UU yang mengaturnya. Hal ini menimbulkan ketidak pastian

hukum tentang pegadaian syariah, lebih-lebih bila ada perbuatan

hukum yang bermasalah dan pasti akan ditanyakan bagaimana

hukumnya?

Walaupun saat ini belum pernah di dengar adanya suatumasalah hukum menyangkut pegadaian syariah, tapi di kemudian hari

akan ada suatu wanprestasi di dalam implementasi produk-produk

pegadaian syariah. Karena itu semua akan membutuhkan hukum.

Di sisi lain masyarakat yang belum paham tentang syariah

selalu bertanya apa dan bagaimana pegadaian syariah serta

bagaimana operasionalnya? Tapi mereka juga ada kecurigaan

tentang produk-produk yang di keluarkan oleh pegadaian syariah.

Misalnya mempertanyakan apa bedanya pegadaian syariah dengankonvensional.

Hal diatas menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat

terhadap pegadaian syariah. Akibat yang di timbulkan adalah mereka

kurang menyukai pegadaian syariah. Padahal umat Islam di Indonesia

adalah penduduk mayoritas yang berinteraksi ekonomi secara

syariah.

B. Rumusan Masalah

Akad rahn di Pegadaian Syariah Kudus merupakan perbuatan

hukum yang tidak memiliki kepastian hukum dan dibutuhkan suatu

pencarian kebenaran struktur hukumnya, sehingga dapat diambil

rumusan masalah yaitu:

Bagaimana struktur hukum akad rahn di Pegadaian Syariah

Kudus dari perspektif hukum positif dan hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul struktur hukum pegadaian syariah

dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif (suatu tinjauan


5/32

5



yuridis normatif terhadap praktek pegadaian syariah di Kudus) adalah

Penelitian mengenai praktik dan sistem hukum di Pegadaian syariah

yang merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Untuk menyelesaikan rumusan masalah, peneliti menggunakan

pendekatan sistem dengan tujuan mendapatkan sistem yang saling

berhubungan antara satu produk dengan produk lain di Pegadaian

Syariah dan juga dengan pendekatan yuridis normatif untuk

menemukan gambaran yang komprehensip mengenai struktur hukum

yang ada dalam praktik Pegadaian Syariah.

Obyek penelitian ini adalah praktik produk-produk Pegadaian

Syariah dan subyeknya adalah seluruh pegawai atau karyawan diPegadaian Syariah Kudus dan para nasabahnya.

Data yang diperoleh berupa data primer yang dikumpulkan

dengan metode wawancara dan observasi. Wawancara untuk menggali

data, dilakukan kepada manajer dan para nasabah di Pegadaian

Syariah, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan

yuridis normatif.

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengelompokan

data dan memberi kode-kode tertentu kemudian dilakukanpengolahan data secara kualitatif melalui tahapan seleksi, klasikasi

dan kategorisasi berdasarkan kelompok masalah, kemudian dilakukan

analisa dengan pendekatan yuridis dan normatif. Dalam proses

analisa data ini setidaknya peneliti akan menggunakan beberapa

tahap: dimulai dengan analisa deskriptif yang memungkinkan

peneliti menguraikan hasil penelitian apa adanya, lalu dilanjutkan

dengan analisa hermeneutic yaitu memberikan makna-makna yang

ditemukan dalam hubungannya dengan aktivitas. Selanjutnya analisa

dan kesimpulan yang logis, utuh, terpadu dan bisa dimengerti dengan

menggunakan metode induktif.

Laporan hasil penelitan ini berupa data sekunder dan data

primer yang dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif kemudian

disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu laporan yang memberikan

gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustakan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

yang utuh terhadap implementasi rahn menurut hukum Islam, dimana


6/32

6

Ahmad Supriyadi


rahn itu merupakan term yang diadopsi dari hukum Islam, kemudian

di implementasikan di Indonesia.

Pengertian Pegadaian SyariahKegiatan pegadaian syariah merupakan bagian obyek kajian

dari ekonomi syariah. Kegiatan ini di zaman Rarulullah telah di

praktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam sejarah

nabi pernah membeli makanan dengan menggadaikan baju besinya

kepada orang Yahudi.

Walaupun kegiatan ini sudah lama ada, namun karena kurang

di gali oleh para ilmuan, sehingga kesulitan untuk mendenisikannya

dalam Bahasa Indonesia. Bahkan kegiatan ini dalam term qih sering

ada tapi untuk mempraktikkan belum bisa memasyarakat seperti

sekarang ini.

Pemahaman tentang pegadaian syariah dapat di lihat dari dua

sisi, yaitu dari sisi pegadaian syariah sebagai lembaga perum dan juga

pegadaian syariah dari sisi komersial atau menjalankan produk-produk

yang di keluarkan oleh lembaga tersebut. Karena itu pembahasan ini

nanti pada bab-bab berikutnya akan mengacu pada dua hal itu yaitupada lembaga dan pada sisi komersial.

Pegadaian syariah di terjemahkan dari kata ar-rahn dalam

kitab-kitab qih (pemikiran hukum Islam) seperti dalam bidayah al-

mujtahid. Ar-Rahn artinya secara terminologi adalah jaminan hutang

atau gadai (Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdhor,1998:996), begitu

juga dalam kamus Hans Wehr (1980:363) bahwa ar-rahn is deposit as

security. Atas dasar dua pengertian secara terminologi itu dapat di

simpulkan bahwa ar-rahn adalah pegadaian atau jaminan hutang. Ar-Rahn pengertian secara bahasa artinya “tetap”, “berlangsung”, dan

“menahan” (Wahbah Zuhaili, 2002:4202).

Adapun pengertian ar-rahn yang dimaksud adalah menahan

harta yang dimiliki oleh peminjam uang sebagai jaminan atas pinjaman

yang diterimanya د وثقة اش جل Barang yang dadikan jaminan

tersebut haruslah punya nilai jual atau yang memiliki nilai ekonomis,

sehingga pihak yang menahan barang memperoleh kepastian jaminan

bahwa peminjam akan melunasi pinjamannya dan bila tidak dapat

melunasinya pihak penerima gadai dapat menjual barang jaminan

sebagai pembayaran atas piutang nasabah (Sayyid Sabiq,1987:169).


7/32

7



Karena itu gadai syariah perlu di cermati unsur-unsur yang

ada dalam setiap kegiatannya. Menurut penulis bahwa gadai itu ada

karena adanya suatu hubungan antara satu orang atau lebih dengan

seorang atau lebih dalam lingkup menjadikan barang sebagai jaminanatas pembiayaan yang diberikan oleh murtahin. Dikatakan satu orang

bila yang bertemu hanya pihak rahin dan murtahin saja. Tapi bila

barang yang di gadaikan (marhun) itu milik saudaranya, maka pihak

yang bertemu tidak hanya dua orang tetapi tiga orang. Hubungan

antara mereka tidak hanya sekedar hubungan tetapi merupakan

hubungan hukum, karena hubungan yang di lakukan oleh para pihak

akan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan hubungan hukum yang

dimaksud adalah melakukan kesepakatan bahwa pihak rahin sepakat

menyerahkan barang untuk ditahan oleh murtahin dan membayar

biaya perawatan dan sewa tempat penyimpanan serta asuransi

sedangkan murtahin sepakat untuk memberikan pinjaman uang.

Atas keterangan tersebut menurut penulis bahwa gadai syariah

adalah hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan seorang

atau lebih dengan kata sepakat untuk mengikatkan dirinya bahwa

di satu pihak (rahin) bersedia menyerahkan barang untuk ditahanoleh murtahin dan membayar biaya perawatan dan sewa tempat

penyimpanan serta asuransi sedangkan murtahin sepakat untuk

memberikan pinjaman uang tertentu sebesar nilai taksir.

Pengertian tersebut perlu juga memperhatikan pengertian-

pengertian yang di uraikan oleh para ahli hukum Islam antara lain :

Rahn menurut Ahmad Azhar Basyir (1983:50) perjanjian

menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Karena itu

perbuatan yang dilakukan adalah menjadikan sesuatu benda bernilaimenurut pandangan syariah sebagai tanggungan utang.

Rahn menurut Sulaiman Rasjid (1976:295) adalah menjadikan

suatu barang sebagai jaminan dalam utang piutang untuk memberikan

kepercayaan dan keyakinan bahwa hutang itu akan ia bayar, dan bila

ia tidak bisa membayar, barang tersebut bisa di jual oleh pemberi

hutang.

Menurut pemahaman Fadly “rahn” berarti pemenjaraan.Misalnya perkataan mereka (orang Arab), “rahanasy syai-a” artinya

apabila sesuatu itu terus menerus dan menetap. Allah berrman:“Tiap-

tiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya.” (QS Al-Muddatsir: 38).


8/32

8

Ahmad Supriyadi


Adapun menurut istilah syara’ , kata rahn ialah memperlakukan harta

sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam, supaya dianggap sebagai

pembayaran manakala yang berhutang tidak sanggup melunasi

hutangnya. (Fathul Bari V: 140 dan Manarus Sabil I: 351).

Atas dasar pengertian-pengertian di atas perlu di ambil satu

pemahaman sebagai patokan dalam pengertian gadai syariah yang

mencakup unsur-unsur antara lain :

(a) Ada syarat subyek yaitu : orang yang menggadaikan (rahin) dan

orang yang menerima gadai (murtahin) keduanya ada syarat-

syarat tertentu :

1. Telah dewasa menurut hukum

2. Berakal

3. Mampu atau cakap berbuat hukum

(b) Ada syarat obyek yaitu : barang yang dapat di gadaikan (marhun)

dengan syarat-syarat tertentu antara lain:

1. Benda yang mengandung nilai ekonomis

2. Dapat di perjual belikan dan tidak melanggar undang-

undang.

3. Barang milik rahin4. Benda bergerak

(c) Adanya kata sepakat (sighot) yaitu : kata sepakat setelah negosiasi

antara rahin dan murtahin yang kemudian di implementasikan

dalam perjanjian.

E. Hasil Penelitian

1. Struktur Hukum Akad Rahn di PERUM Pegadaian Syariah

Kudus.PERUM Pegadaian Syariah memiliki beberapa produk gadai

yang telah di operasionalkan sejak adanya unit syariah hingga

sekarang. Produk-produk itu antara lain:

1.1. Produk Ar-Rahn (Gadai Syariah)

a. Gadai Syariah Kudus

Gadai syariah di Pegadaian Syariah adalah merupakan

skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhikebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai yang

sesuai dengan syariah dengan cara menyerahkan agunan

berupa emas perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan


9/32

9



bermotor (Sumber: liet Pegadaian Syariah). Atas dasar liet

peneliti memberikan denisi yang spesik bahwa rahn adalah

hubungan hukum yang dilakukan oleh rahin dan marhun untuk

memberikan pinjaman berupa uang dari marhun sedangkanrahin menyerahkan sesuatu barang bergerak sebagai jaminan

atas kemampuannya mengembalikan uang, dan membayar

biaya sewa tempat dan pemeliharaan.

Berdasarkan liet produk gadai syariah ini mempunyai

beberapa keuntungan antara lain:

a) Meningkatkan daya guna barang bergerak karena barang

yang di gadaikan berupa motor, cukup di gadaikan BPKB-

nya. Sehingga motor masih dapat di pakai oleh rahin dan

dapat menghasilkan keuntungan.

b) Prosedur pengajuan dan syarat-syarat untuk mendapatkan

pinjaman uang sangat mudah dan cepat

c) Barang di taksir secara valid dan cermat sehingga nilai

taksiran bisa optimal

d) Jangka waktu pinjaman eksibel tidak di batasi, bebas

menentukan pilihan pembayaran

e) Barang gadai di jamin aman dan di asuransikan

f) Sumber dana dan akad sesuai dengan syariah

b. Tahap-Tahap Pelaksanaan gadai syariah

Adapun untuk mendapatkan pinjaman dengan skim

gadai syariah ini ada beberapa tahapan yang di lalui :

a) Tahap Pengajuan

Pada tahap ini seorang nasabah apabila inginmendapatkan pinjaman dari Pegadaian Syariah ia harus

datang dengan memenuhi beberapa persyaratan :

1. Menyerahkan copy KTP atau identitas resmi lainnya;

2. Menyerahkan barang sebagai jaminan yang berharga

misalnya berupa emas, berlian, elektronik, dan kendaraan

bermotor;

3. Untuk kendaraan bermotor, cukup menyerahkan

dokumen kepemilikan berupa BPKB dan copy dari STNKsebagai pelengkap jaminan;

4. Mengisi formulir permintaan pinjaman;

5. Menandatangani akad


10/32

10

Ahmad Supriyadi


Setelah syarat-syarat ini terpenuhi, nasabah

membawa barang jaminan disertai photo copy identitas

ke loket penaksiran barang jaminan. Barang akan ditaksir

oleh penaksir, kemudian akan memperoleh pinjaman uangmaksimal 90% dari nilai taksiran.

Tahap berikutnya adalah tahap perjanjian yang

dilakukan sebagai berikut:

b) Tahap Perjanjian

Pada tahap perjanjian, pihak rahin harus datang

sendiri dan melakukan negosiasi terlebih dahulu atas

perjanjian yang di buat oleh pihak Pegadaian Syariah. Bilapihak rahin tidak sepakat, boleh membatalkan untuk tidak

jadi meminjam uang di Pegadaian Syariah. Namun bila telah

sepakat atas perjanjian yang ada, maka nasabah langsung

menandatangani akad tersebut. Adapun akad yang di

gunakan dalam perjanjian gadai syariah ini adalah akad roh

atau Fee Based marhun yang bisa di sebut arah yakni rahin

dimintai imbalan sewa tempat, ujroh pemeliharaan marhun

dalam hal penyimpanan barang yang di gadaikan.Apa yang diperjanjikan?

Hal-hal yang di perjanjikan dalam perjanjian gadai

syariah adalah :

(a) Judul perjanjian yaitu akad rahn.

(b) Hari dan tanggal serta tahun akad

(c) Kedudukan para pihak yaitu (1) kantor cabang pegadaian

syariah yang diwakili oleh kuasa pemutus marhun bih ,

dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama sertakepentingan CPS, disebut sebagai pihak pertama. (2)

rahin atau pemberi gadai adalah orang yang nama dan

alamatnya tercantum dalam surat bukti rahn ini.

(d) Hal-hal yang diperjanjikan dalam gadai syariah antara

lain : (1) rahn dengan ini mengakui telah menerima

pinjaman dari murtahin sebesar nilai pinjaman dan

dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum

dalam surat buku rahn. (2) Murtahin dengan inimengakui telah menerima barang milik rahn yang

digadaikan kepada murtahin, dan karenanya murtahin


11/32

11



berkewajiban mengembalikannya pada saat rahin telah

melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya. (3)

Atas transaksi rahn tersebut diatas, rahn dikenakan biaya

administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4)Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, dan rahin

tidak melunasi kewajiban-kewajibannya, serta tidak

memperpanjang akad, maka rahin dengan ini menyetujui

dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat

ditarik kembali untuk melakukan penjualan atau lelang

marhun yang berada dalam kekuasaan murtahin guna

pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut.

Dalam hal hasil penjualan atau lelang marhun tidak

mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban rahin,

maka rahin wajib membayar sisa kewajibannya kepada

murtahin sejumlah kekurangannya. (5) Bilamana terdapat

kelebihan hasil penjualan marhun, maka rahin berhak

menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam jangka

satu tahun sejak dilaksanakan penjualan marhun, rahin

tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini

rahin menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut

sebagai shodaqah yang pelaksanaannya diserahkan

kepada murtahin. (6) Apabila marhun tersebut tidak laku

dual, maka rahin menyetujui pembelian marhun tersebut

oleh murtahin minimal sebesar harga taksiran marhun.

(7) segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya

dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara

damai, maka akan diselesaikan melaui Badan ArbitraseSyariah Nasional (BASYARNAS) adalah bersifat nal

dan mengikat.

(e) Membubuhkan tandatangan menunjukkan persetujuan

akad rahn.

Selain akad rahn, ada pula akad aroh yang tujuannya

adalah untuk memperjanjikan biaya-biaya yang berkaitan

dengan rahn. Adapun perjanjian arah setelah akad rahn

isinya adalah sebagai berikut :1. Berisi judul akad yaitu akad arah

2. Hari dan tanggal serta tahun akad

3. Keterangan tentang kedudukan para pihak : (1)


12/32

12

Ahmad Supriyadi


Kantor Cabang Pegadaian Syariah sebagaimana

tersebut dalam surat bukti rahn ini yang dalam hal

ini diwakili oleh kuasa pemutus marhun bih dan

oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama sertakepentingan CPS untuk selanjutnya disebut sebagai

Mu’ajjir. (2) Musta’jir adalah orang yang nama dan

alamatnya tercantum dalam surat bukti rahn ini.

4. Pengakuan adanya akad rahn sebelumnya yang isinya

: (1) bahwa musta’jir sebelumnya telah mengadakan

perjanjian dengan muajjir sebagaimana tercantum

dalam akad rahn yang juga tercantum di dalam surat

bukti rahn ini, dimana musta’jir bertindak sebagai

rahin dan muajjir bertindak sebagai murtahin dan

oleh karenanya akad rahn tersebut merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dengan akad ini. (2) bahwa

atas marhun berdasarkan akad diatas musta’jir setuju

dikenakan arah.

5. Kesepakatan tentang akad arah, yang isinya adalah

: (1) para pihak sepakat dengan tarif arah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka

waktu per-sepuluh hari kalender dengan ketentuan

penggunaan ma’jur selama satu hari tetap dikenakan

arah sebesar arah per-sepuluh hari. (2) Jumlah

keseluruhan arah tersebut wajib di bayar sekaligus

oleh musta’jir kepada mu’ajjir diakhir jangka waktu

akad rahn atau bersamaan dengan dilunasinya

pinjaman. (3) apabila dalam penyimpanan marhunterjadi hal-hal di luar kemampuan musta’jir sehingga

menyebabkan marhun hilang/rusak tak dapat dipakai

maka akan diberikan ganti rugi sesuai ketentuan yang

berlaku di PERUM Pegadaian. Atas pembayaran

ganti rugi ini musta’jir setuju dikenakan potongan

sebesar marhun bih + arah sampai dengan tanggal

ganti rugi, sedangkan perhitungan arah dihitung

sampai dengan tanggal penebusan / ganti rugi.

Simulasi perhitungan gadai syariah berdasarkan

akad ujroh ( fee based marhun) :


13/32

13



Biaya yang di perhitungkan dalam membayar

upah meliputi sewa pemakaian tempat, pemeliharaan

marhun dan asuransi marhun. Maka perhitungan yang

di lakukan adalah:

Ijarah = Taksiran barang x Tarif (Rp.) x Jangka waktu

10.000,- Hari

Misalnya : nasabah memiliki 1 keping Logam Mulia

seberat 25 gram dengan kadar 99,99% asumsi harta

per gram emas 99,99%= Rp. 300.000,- maka cara

menghitungnya adalah sebagai berikut:

• Taksiran =25 gr. x Rp. 300.000,- = Rp. 7.500.000,-• Uang Pinjaman =90%xRp.7.500.000,- = Rp. 6.750.000,-

• Ijaroh /10 hari = 7.500.000,- x 80 x 10 = Rp. 60.000,-

Rp.10.000,- 10

• Biaya Administrasi = Rp. 25.000,-

Jika nasabah menggunakan marhun bih selama 26 hari,

aroh ditetapkan dengan menghitung per 10 hari x 3 maka

besar aroh adalah Rp. 180.000,- (Rp. 60.000,- x 3) aroh di bayar pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang

dengan akad baru.

Di Pegadaian Syariah, tarif yang biasa di kenakan

pada nasabah dapat di lihat dalam gambar berikut ini (Daar

Tabel dari Pegadaian Syariah) :Tarif Ijarah dan Biaya Administrasi Gadai Syariah (Rahn)

c) Tahap Realisasi PerjanjianPada tahap realisasi akad yang telah di sepakati

bersama dan telah di tandatangani oleh kedua belah

Golongan

UP Min UPMax Pembulatan UP

PembulatanIjarah

Tarif Ijarah

Periode BiayaBiaya

Administrasi

Ket.

Penghitungan Ijarah

Administr asi Gadai

SuratHilang

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

A 20,000 150,000 1,000 100 80 Per 10 hari 1,000 1,000

B 151,000 500,000 1,000 100 80 Per 10 hari 5,000 2,000

C 501,000 1,000,000 1,000 100 80 Per 10 hari 8,000 3,000

D 1,005,000 5,000,000 5,000 100 80 Per 10 hari 16,000 4,000

E 5,010,000 10,000,000 10,000 100 80 Per 10 hari 25,000 4,000

F 10,050,000 20,000,000 50,000 100 80 Per 10 hari 40,000 4,000

G 20,100,000 50,000,000 100,000 100 80 Per 10 hari 50,000 4,000


14/32

14

Ahmad Supriyadi


pihak, maka tahap selanjutnya adalah realisasi penyerahan

pinjaman kepada rahin.

d) Tahap Akhir Gadai

Pada tahap akhir gadai, yang di kerjakan adalah

sebelum berakhirnya gadai, pihak murtahin (Pegadaian

Syariah) memberikan informasi kepada rahin bahwa

pinjaman akan berakhir. Setelah di sampaikan maka rahin

akan membayar sejumlah uang yang di pinjam dan biaya-

biaya penyimpanan selama gadai. Dalam hal ini proses

pelunasan bisa dilakukan kapan saja sebelum jangka

waktunya, baik dengan cara sekaligus ataupun di angsur.Namun apabila pihak rahin tidak mampu membayar sebesar

uang pinjamannya di tambah biaya sewa tersebut, maka

barang di lelang oleh Pegadaian Syariah untuk membayar,

sedangkan bila ada sisanya uang akan di kembalikan kepada

rahin, tapi bila uangnya kurang untuk menutupi pinjaman

dan biayanya maka pihak rahin di minta untuk membayar

kekurangannya. Tapi pada kenyataan bahwa rahin sering

tidak membayar kekurangan dari uang pinjamannya.e) Realisasi Pelelangan Barang Gadai

Pelelangan barang gadai di sebabkan karena pihak

rahin tidak mampu membayar seluruh hutangnya beserta

biaya-biaya yang harus di tanggungnya. Karena itu pihak

murtahin diperbolehkan untuk menjual atau melelang barang

yang telah di gadaikan kepada murtahin. Adapun meknisme

penjualannya adalah sebagai berikut:

(a) Pihak rahin mewakilkan kepada murtahin untuk

menjualkan barang yang digadaikan;

(b) Pihak murtahin akan menginformasikan secara umum

melalui pengumuman bahwa akan diadakan lelang pada

tanggal tertentu.

(c) Pihak murtahin melaksanakan lelang yang sesuai dengan

prosedur.

Salah satu cara pelelangan barang gadai di pegadaiansyariah adalah (Zainuddin Ali,2008:51):

(1). Ditetapkan harga emas oleh pegadaian pada saat

pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.


15/32

15



(2). Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang

tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan

kerugian bagi rahin. Karena itu, pihak pegadaian

melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa pembeli.

(3). Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan

1% dari harga jual, biaya perwatan dan penyimpanan

barang dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

(4). Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan

diserahkan oleh pihak pegadaian kepada baitul maal.

2. Analisis Yuridis Dan Normatif Praktik Rahn di PERUMPegadaian Syariah Kudus

2.1. Analisis Hukum Positip Terhadap Praktik Gadai di PERUM

Pegadaian Syariah Kudus

Analisis ini didasarkan pada hukum perdata yang ada di

Indonesia dan merujuk pada KUH Perdata dengan meninggalkan

beberap prinsip yang tidak sesuai dengan hukum Islam misalnya

tentang riba, ataupun hal-hal lain yang tidak sesuai dengan hukumIslam.

Pada asasnya bahwa hutang itu harus di bayar. Setiap orang

yang mempunyai hutang ia mempunyai kewajiban untuk membayar

sebesar hutang uang yang dipinjam. Tetapi bila sesorang bisa

meminjam uang dengan pembayarannya di tangguhkan maka ia harus

memberikan jaminan atas kemampuannya untuk membayar. Karena

itu gadai pada prinsip adalah memberikan jaminan bahwa seseorang

bisa membayar hutangnya.Gadai dalam Islam di sebut rahn tapi dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Pasal 1150 juga telah ada yang memberikan

pengertian bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang

berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya

oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan memberikan

kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari

barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya,

dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya

yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya, setelah barang itu

di gadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan (J. Satrio,1996:97).


16/32

16

Ahmad Supriyadi


Dalam perjanjian tersebut telah di uraikan tentang para pihak

atau disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian diatas ada dua

yaitu rahin dan murtahin dan ini telah di atur dalam Pasal 1150 KUH

Perdata.

Di dalam perjanjian yang di perjanjikan adalah barang yang di

gadaikan bahwa barang yang digadaikan yaitu berupak cicin. Barang

tersebut adalah termasuk benda bergerak sebagaimana di atur dalam

Pasal 1150 jo 1152 KUH Perdata. Karena itu barang gadai bisa benda

bergerak dan bisa juga surat berharga.

Tentang penyerahan barang gadai diletakkan dengan membawa

benda gadai di bawah kekuasaan kreditur atau di bawah kekuasaanpihak ketiga sebagaimana pasal 1152. Penyerahan barang gadai di

Pegadaian Syariah telah memenuhi pasal tersebut yang faktanya si

rahin menyerahkan marhun bih kepada murtahin.

Perjanjian gadai menurut ilmu hukum, termasuk perjanjian riil

dan sifatnya konsensuil. Dikatakan riil karena benda yang dadikan

jaminan benar-benar diserahkan kepada murtahin dan dikatakan

konsensui, bahwa perjanjian ini lahir karena ada kata sepakat dari para

pihak.2.1.1. Perumusan Gadai

Perumusan tentang gadai sebagaimana dalam Pasal 1150 KUH

Perdata telah menjadikan suatu ikatan hukum yang di akibatkan dari

perjanjian gadai bahwa seseorang yang mendapatkan utang dengan

menjaminkan barang berupa barang bergerak dan akan di bayar di

kemudian hari. Kata ”gadai” disini memiliki dua arti yaitu sebagai

benda gadai dan juga hak gadai.2.1.2.Para Pihak dalam Gadai

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai adalah raahin

(pemberi gadai) dan murtahin (penerima jaminan).

2.1.3. Barang yang di Gadaikan

2.1.4. Penyerahan Barang Gadai

2.2. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Rahn di PERUM

Pegadaian Syariah kudus

PERUM Pegadaian Syariah telah mengeluarkan beberapa

produk jasa antara lain : gadai syariah, jual beli emas logam mulia


17/32

17



(produk mulia) dan arrum. Dari tiga produk tersebut ada praktik

produk pegadaian syariah yang hampir sama yaitu arrum dengan gadai

syariah. Jasa-jasa tersebut telah didipraktikkan sebagaimana perjanjian

yang didiskripsikan di atas yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.Secara umum perjanjian yang di gunakan dalam operasional jasa-jasa

tersebut adalah akad rahn , akad arah dan akad jual beli murabahah.

a. Gadai Syariah

Gadai syariah atau rahn telah di perbolehkan oleh al-

Qur’an dan as-Sunnah untuk bermuamalah berdasarkan gadai.

Dasarnya adalah :

ڀ

ڀ

ڀڀ

پ

پ

پ

پ

ٻ

ٻ

ٹ

ٹٹ

ٿ

ٿ

ٿ

ٿ

ٺ

ٺ

ٺ

ٺ

ڄ

ڦڦ

ڦ

ڦ

ڤ

ڤ

ڤڤ

ٹ

ڄ ڄ ڄ

Dan jika kamu dalam perjalanan (safar) dan kamu tidak dapati penulis,

maka hendaklah ada jaminan (borg sebagai barang gadaian) yang kamu pegangi. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, makahendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya)dan hendaklah ia takut kepada allah Tuhannya (Qs. Al-Baqarah, 283)

Sedangkan akad yang telah terjadi di Pegadaian Syariah

telah di atur mulai dari nama akad, subyek dan obyek akad,

para pihak dalam akad bahkan sampai pada penyelesaian

akad. Hal ini bila merujuk pada norma-norma yang ada dalam

qih muamalah menurut Khalid Samhudi, bahwa akad rahn harus mempunyai empat rukun antara lain (internet september

11,2007) :

(a) Al Rahn atau Al Marhuun (barang yang digadaikan)

(b) Al Marhun bih (hutang)

(c) Shighat

(d) Dua pihak yang bertransaksi yaitu Raahin (orang yang

menggadaikan) dan Murtahin (pemberi hutang).

Sedangkan dalam referensi lain menyebutkan bahwa

rukun rahn itu terdiri dari (Mahsin Hj. Mansor,1992:68):


18/32

18

Ahmad Supriyadi


(a) Al-rahin adalah orang yang menggadaikan barang untuk

mendapatkan pinjaman uang;

(b) Al-murtahin adalah orang penerima gadai karena ia

memberikan pinjaman uang;(c) Al-marhun adalah barang yang dadikan jaminan hutang;

(d) Sighat adalah ab dan qabul.

Para pihak yang bertransaksi bisa juga tidak hanya dua

pihak tetapi bisa tiga pihak yaitu : pihak raahin, pihak murtahin

dan pihak ketiga yang menjamin atas hutang-hutang raahin.

Hal ini bisa terjadi pada saat barang yang di gadaikan itu milik

orang lain, atau barang itu telah di jual kepada pihak ke-tiga.Pihak ke-tiga tersebut di sebut juga pemberi gadai atau

raahin hanya saja tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar

benda gadai yang ia berikan, sedangkan lebih dari itu tetap

menjadi tanggungan debitur raahin sendiri. Pihak ketiga

pemberi gadai tidak mempunyai hutang tetapi secara yuridis ia

mempunyai tanggungjawab dengan benda gadaiannya.

Bila menganalisis perjanjian yang di buat oleh para

pihak, keempat rukun yang di butuhkan oleh perjanjian rahntelah terpenuhi. Bahkan yang di perjanjikan tidak hanya itu saja,

ada hal-hal lain yang di perjanjikan berkaitan dengan al-rahin

antara lain :

a. Harus membayar uang pemeliharaan dan keamanan;

b. Membayar biaya administrasi;

c. Membayar asuransi;

d. Membayar denda bila telat dalam pelunasan hutang;

e. Menjual barang yang di gadaikan bila tidak mampu melunasihutangnya.

Sedangkan penerima gadai juga ada perjanjian yang

kedua belah sepakati antara lain:

(a) Wajib memelihara barang dan mengamankan dari segala

kerusakan;

(b) Akan mengganti barang apabila karena kelalaian petugas

gadai untuk mengamankan dan memelihara barang gadai;(c) Menyerahkan barang gadai bila rahin telah melunasi

pinjamannya.


19/32

19



Berdasarkan penjelasan dalam qih muamalah, akad yang

dibuat oleh para pihak di Pegadaian Syariah telah memenuhi

rukun yang tercantum dalam akad gadai syariah tersebut.

Sedangkan syarat rahn dalam qih muamalah menurutKhalid Samhudi adalah sebagai berikut (internet september

11,2007) :

(1) Syarat yang berhubungan dengan transaktor (orang yang

bertransaksi) yaitu Orang yang menggadaikan barangnya

adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu

baligh, berakal dan rusyd (kemampuan mengatur).

(2) Syarat yang berhubungan dengan Marhun bih (barang gadai)

ada dua:

(a) Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat

menutupi hutangnya baik barang atau nilainya ketika

tidak mampu melunasinya.

(b) Barang gadai tersebut adalah milik orang yang

manggadaikannya atau yang diizinkan baginya untuk

menjadikannya sebagai jaminan gadai.

(c) Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis

dan sifatnya, karena Al rahn adalah transaksi atau harta

sehingga disyaratkan hal ini.

(3) Syarat berhubungan dengan Al Marhun bihi (hutang) adalah

hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib.

Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan

menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentukrahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum :

1. Murtahin (penerima barang) mempunya hak untuk

menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin

(yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin.

Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh

murtahin kecuali seizin Rahin , dengan tidak menguranginilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti

biaya pemeliharaan perawatannya.


20/32

20

Ahmad Supriyadi


3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya

menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga

oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan

penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak

boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan marhun

(a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan

rahin untuk segera melunasi utangnya.

(b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka

marhun dual paksa/dieksekusi.

(c) Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi

hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang

belum dibayar serta biaya penjualan.

(d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan

kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

b. Ketentuan Penutup

(a) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan

kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara

kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

(a) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Perjanjian yang di bahas selain syarat dan rukun ada juga

tentang pembiayaan terhadap pemeliharaan dan perawatan barang gadai. Menurut Khalid Samhudi Ada beberapa ketentuan

dalam gadai setelah terjadinya serah terima yang berhubungan

dengan pembiayaan (pemeliharaan), pertumbuhan barang

gadai dan pemanfaatan serta jaminan pertanggung jawaban bila

rusak atau hilang, diantaranya:

(a) Pemegang barang gadai

Pemegang barang gadai adalah murtahin selama

perjanjian belum berakhir.sebagaimana rman Allah:


21/32

21



ضة ق

فن

كت

تدوا

م و

س

عى

م ك

ن و

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang

kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barangtanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).(QS. 2:283) dan sabdabeliau:

كن

ذا

شب

ر

اد

و

كن

ذا

ك

اظ

ه ق

شب و

ك

ي

ا

وعى

Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan)diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya

dan yang minum memberi naahnya. (Hadits Shohih riwayat AlTirmidzi).

(b) Pembiayaan pemeliharaan dan pemanfaatan barang gadai

Pada asalnya barang, biaya pemeliharaan dan

manfaat barang yang digadaikan adalah milik orang yang

menggadaikan (Raahin) dan Murtahin tidak boleh mengambil

manfaat barang gadaian tersebut kecuali bila barang tersebut

berupa kendaraan atau hewan yang diambil air susunya,maka boleh menggunakan dan mengambil air susunya

apabila ia memberikan naah (dalam pemeliharaan barang

tersebut). Pemanfaatannya tentunya sesuai dengan besarnya

naah yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan. Hal

ini di dasarkan sabda Rasululloh SAW :

كن

ذا

شب

ر

اد

و

كن

ذا

ك

اظ

ه ق

شب و

ك

اي

(Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewanوعىdiminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainyadan yang minum memberi naahnya. (Hadits Shohih riwayat AlTirmidzi).

Penulis kitab Al Fiqh Al Muyassar menyatakan:

Manfaat dan pertumbuhan barang gadai adalah hak pihak

penggadai, karena itu adalah miliknya. Tidak boleh orang

lain mengambilnya tanpa seizinnya. Bila ia mengizinkanmurtahin (pemberi hutang) untuk mengambil manfaat

barang gadainya tanpa imbalan dan hutang gadainya


22/32

22

Ahmad Supriyadi


dihasilkan dari peminjaman maka tidak boleh, karena itu

adalah peminjaman hutang yang menghasilkan manfaat.

Adapun bila barang gadainya berupa kendaraan atau hewan

yang memiliki susu perah, mak diperbolehkan murtahinmengendarainya dan memeras susunya sesuai besarnya

naah tanpa izin dari penggadai karena sabda Rasululloh:

ذا

ه ق

شب

ر

اد

و

كن

ذا

ه ق

ك

ا

قة

ا

شب و

ك

ي

ا

وعى

كن

Al Rahn (Gadai) ditunggangi dengan sebab naahnya,

apabila digadaikan dan susu hewan menyusui diminum dengansebab naah apabila digadaikan dan wajib bagi menungganginya

dan meminumnya naah. (HR Al Bukhori no. 2512). Ini

madzhab Hanabilah. Adapun mayotitas ulama qih dari

hanayah, Malikiyah dan Sya’iyah mereka memandang

tidak boleh murtahin mengambil manfaat barang gadai dan

pemanfaatan hanyalah hak penggadai dengan dalil sabda

Rasululloh:

غه

وعه

غه

ه

Ia yang berhak memanfaatkannya dan wajib baginya biaya pemeliharaannya.(HR Al daraquthni dan Al Hakim)

Khalid Samhudi menambahkan suatu keterangan

yang diambil dari Ibnul Qayyim. Beliau memberikan

komentar atas hadits pemanfaatan kendaraan gadai dengan

pernyataan: Hadits ini menunjukkan kaedah dan ushulsyari’at yang menunjukkan bahwa hewan gadai dihormati

karena hak Allah dan pemiliknya memiliki hak kepemilikan

dan murtahin (yang memberikan hutang) memiliki padanya

hak jaminan. Bila barang gadai tersebut ditangannya lalu

tidak dinaiki dan tidak diperas susunya tentulah akan hilang

kemanfaatannya secara sia-sia. Sehingga tuntutan keadilan,

analogi (Qiyas) dan kemaslahatan penggadai, pemegang

barang gadai (murtahin) dan hewan tersebut adalahMurtahin mengambil manfaat mengendarai dan memeras

susunya dan menggantikannya dengan menaahi (hewan

tersebut). Bila murtahin menyempurnakan pemanfaatannya


23/32

23



dan menggantinya dengan naah maka dalam hal ini ada

kompromi dua kemaslahatan dan dua hak.

(c). Perpindahan kepemilikan dan Pelunasan hutang dengan

barang gadai

Barang gadai tidak berpindah kepemilikannya

kepada murtahin apabila telah selesai masa perjanjiannya

kecuali dengan izin orang yang menggadaikannya (Raahin)

dan tidak mampu melunasinya (Kholid Syamhudi).

Pada zaman jahiliyah dahulu apabila telah jatuh tempo

pembayaran hutang dan orang yang menggadaikan belum

melunasi hutangnya kepada pihak yang berpiutang, makapihak yang berpiutang menyita barang gadai tersebut secara

langsung tanpa izin orang yang menggadaikannya. Lalu

Islam membatalkan cara yang dzalim ini dan menjelaskan

bahwa barang gadai tersebut adalah amanat pemiliknya

ditangan pihak yang berpiutang, tidak boleh memaksa

orang yang menggadaikannya menjualnya kecuali dalam

keadaan tidak mampu melunasi hutangnya tesebut. Bila

tidak mampu melunasi saat jatuh tempo maka barang gadaitersebut dual untuk membayar pelunasan hutang tersebut.

Apa bila ternyata ada sisanya maka ia milik pemilik barang

gadai tersebut (orang yang menggadaikan barang tersebut)

dan bila harga barang tersebut belum dapat melunasi

hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut

masih menanggung sisa hutangnya.

Demikianlah barang gadai adalah milik orang yang

menggadaikannya, namun bila telah jatuh tempo, makapenggadai meminta kepada murtahin (pemilik piutang)

untuk emnyelesaikan permasalah hutangnya, karena itu

adalah hutang yang sudah jatuh tempo maka harus dilunasi

seperti hutang tanpa gadai. Bila ia dapat melunasi seluruhnya

tanpa (menjual atau memindahkan kepemilikian) barang

gadainya maka murtahin melepas barang tersebut. Bila ia

tidak mampu melunasi seluruhnya atau sebagiannya maka

wajib bagi orang yang menggadaikan (Raahin) untuk menjualsendiri barang gadainya atau melalui wakilnya dengan

izin dari murtahin dan didahulukan murtahin daalam


24/32

24

Ahmad Supriyadi


pembayarannya atas pemilik piutang lainnya. Apabila

penggadai tersebut enggan melunasi hutangnya dan menjual

barang gadainya, maka pemerintah boleh menghukumnya

dengan penjara agar ia menjual barang gadainya tersebut.Apabila tidak juga menjualnya maka pemerintah menjual

barang gadai tersebut dan melunasi hutang tersebut dari

nilai hasil jualnya. Inilah pendapat madzhab Sya’iyah

dan Hambaliyah. Malikiyah memadang pemerintah boleh

menjual barang gadainya tanpa memenjarakannya dan

melunasi hutang tersebut dengan hasil penjualannya.

Sedangkan Hanayah memandang murtahin boleh

menagih pelunasan hutang kepada penggadai dan meminta

pemerintah untuk memenjarakannya bila nampak ia tidak

mau melunasinya. Tidak boleh pemerintah (pengadilan)

menjual barang gadainya, namun memenjarakannya saja

sampai ia menjualnya dalam rangka menolak kedzoliman.

Pendapat yang lebih kuat, pemerintah menjual

barang gadainya dan melunasi hutangnya dengan hasil

penjualan tersebut tanpa memenjarakan sang penggadai

tersebut, karena tujuannya adalah membayar hutang dan

itu terrealisasikan dengan hal itu. Ditambah juga adanya

dampak negatip sosial masyarakat dan lainnya pada

pemenjaraan. Apabila barang gadai tersebut dapat menutupi

seluruh hutangnya maka selesailah hutang tersebut dan bila

tidak dapat menutupinya maka tetap penggadai tersebut

memiliki hutang sisa antara nila barang gadai dan hutangnya

dan ia wajib melunasinya. Demikianlah keindahan islamdalam permasalah gadai, tidak seperti yang banyak berlaku

direalitas yang ada. Dimana pemilik piutang menyita barang

gadainya walaupun nilainya lebih besar dari hutangnya

bahkan mungkin berlipat-lipat. Ini jelas perbuatan kejahiliyah

dan kedzoliman yang harus dihilangkan.

Akad yang telah di lakukan oleh para pihak juga

memuat kapan berakhirnya suatu perjanjian. Menurut

ketentuan syariat bahwa apabila hal-hal yang diperjanjikanitu telah terpenuhi yaitu hutang telah di bayar oleh rahin,

maka perjanjian itu telah berakhir. Namun bia rahin belum

mampu membayar hutangnya, ia di perbolehkan membayar


25/32

25



biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang kemudian

diadakan pembaharuan dalam perjanjian gadai syariah. Jadi

perjanjian yang baru di buat juga teramasuk perjanjian yang

benar-benar baru menurut berlakunya perjanjian.Tentang ketidakmampuan rahin dalam membayar

hutang, dalam syariat Islam di perbolehkan untuk menjual

barang gadai yang ada di kekuasaan murtahin. Hal ini

Sayyid Sabiq (1987:145) berpendapat bahwa klausula

murtahin berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh

tempo perjanjian gadai, itu diperbolehkan. Karena barang

yang digadaikan hak penguasa telah berpindah ke murtahin

dalam hal menjual.

Atas dasar keterangan tersebut berakhirnya perjanjian

rahn karena hal-hal berikut ini (Abdul Ghafur Anshori,

2006:98) :

(a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya;

(b) Rahin membayar hutangnya;

(c) Dual dengan perintah hakim atas perintah rahin;

(d) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun

tidak ada persetujuan dari pihak rahin.

F. SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi tentang struktur hukum akad rahn yang

telah penulis teliti di Pegadaian Syariah Kudus dapat di simpulkan,

bahwa struktur hukum akad rahn yang di buat oleh para pihak yaitu

rahin dan marhun meruupakan struktur hukum gadai pada akad

rahn. Tapi struktur ini berbeda dengan gadai konvensional yangmemberikan pinjaman uang dengan meminta bunga atas sejumlah

uang yang dipinjam, sedangkan gadai syariah atau rahn meminta

imbalan atas sewa tempat menaruh barang gadai atau marhun bih

dan biaya pemeliharaannya. Struktur hukum gadai yang di lakukan

di Pegadaian Syariah Kudus memuat: suatu perbuatan hukum oleh

seseorang atau rahin mengikatkan diri pada orang lain atau murtahin

untuk memperoleh pinjaman uang dengan jaminan berupa benda

bergerak. Perjanjian ini dalam struktur hukum perdata termasukperjanjian bernama yang mempunyai sifat timbal balik, di satu

sisi punya hak dan di sisi lain punya kewajiban secara timbal balik.

Perjanjian demikian itu termasuk perjanjian konsensuil obligatoir,


26/32

26

Ahmad Supriyadi


karena terbentuknya perjanjian itu berdasarkan konsensus dan

yang di perjanjikan mengandung unsur ekonomi. Struktur hukum

tersebut telah diatur dalam KUH perdata dan telah diatur dalam

hukum perdata yang berasal dari hukum Islam. Struktur hukum inimempunyai kekhususan dimana ia berasal dari struktur hukum Islam

yang di adopsi dari budaya Islam di zaman Arab. Karena itu rahn yang

diimplementasikan oleh gadai syariah mempunyai landasan hukum

Islam yang kuat dan landasan hukum perdata Indonesia yang kuat,

dengan tidak mempraktikkan bunga dalam praktik gadai.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa saran yang

perlu penulis sampaikan kepada publik bahwa :

1. Keberadaan Pegadaian Syariah Kudus merupakan lembaga

yang baru dan membutuhkan kreatitas umat Islam dalam

mengembangkan produk-produk tentang kegiatan syariah yang

dilakukan, karena itu hendaklah semua komponen umat Islam

mendukung dengan bertransaksi di Pegadaian Syariah Kudus.

2. Hendaknya Pegadaian Syariah mempunyai payung hukum

yang lebih jelas dan spesik dari undang-undang karena gadai

syariah mempunyai spesik perilaku, sehingga mempunyaikepastian hukum dalam melakukan kegiatan-kegiatan syariah

yang berkaitan dengan gadai syariah.


27/32

27



DAFTAR PUSTAKA

Abduk Kadir Muhammad, 1998, Hukum Perusahaan Indonesia , PT.

Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Ghofur Anshori, 2006, Gadai Syariah di Indonesia Konsep,

Implementasi dan institusionalisasi, Gadjah Mada University

Press, Yogyakarta.

Abdul mannan,1995, Islamic economic, Theory and Practice , terjemahanoleh M. Nastangin, Teori dan Praktik Ekonomi Islam,Penerbit

PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.

Abdullah bin Abdulmuhsin Alturki dan Abdulfatah Muhammad Al

Hulwu, Mughni, Ibnu Qudamah Tahqiq , cetakan kedua tahun

1412H, penerbit hajar, Kairo, Mesir.

Abdullah bin Muhammad Al Thoyaar, Abdullah bin Muhammad

Al Muthliq dan Muhammad bin Ibrohim Alumusa, cetakan

pertama tahun1425H Kitab Al Fiqh Al Muyassarah, Qismul

Mu’amalah , Madar Al Wathoni LinNasyr, Riyadh, KSA hal.

115

Abu Abdillah al-Maghribi, Mawâhib al-Jalîl, V/2, Dar al-Fikr, Beirut,

cet.II. 1398.

Abu Bakr Jabr Al Jazairi, 2005, Ensiklopedia Muslim, Minhajul Muslim ,

Penerbit Buku Islam Kaah, Edisi Revisi.

Adiwarman A. Karim,2006, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan ,PT. Raja Grando, Jakarta.

Ahmad Azhar Basyir, 1983, Hukum Islam tentang Riba, Utang-Piutang

Gadai , al-Ma’arif, Bandung.

Al Jawi, Shiddiq. Kerjasama Bisnis (Syirkah) Dalam Islam. Majalah Al

Waie 57

Al-Amaanah al ‘Aamah Lihai’at Kibar Al Ulama, 1422H, Abhaats

Hai’at Kibaar Al Ulama Bil Mamlakah Al Arabiyah Al Su’udiyah ,Cetakan I.

Ali Anwar Yusuf,2002, Wawasan Islam , Setia Pustaka,Bandung.


28/32

28

Ahmad Supriyadi


An Nabhani, Taqiyuddin. 1996. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif

Surabaya: Risalah Gusti.

Ari Agung Nugraha, 2004, Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian

Syariah , hp://ulgs.tripod.com.

Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdhor,1998, Kamus Kontemporer Arab

Indonesia , Penerbit Multi Karya Graka, Yogyakarta.

Biro Perbankan Syariah, Produk Perbankan Syariah , Karim Business

consulting dan Bank Indonesia, Jakarta.

Choiruman Pasaribu Dan Sukarwardi K Lubis, 2004, Hukum

Perjanjian Dalam Islam , Sinar Graka, Jakarta.

Dewan Syari’ah Nasional, Fatwa Tentang Hawaluh, No. 12 / DSN –

MUI / IV / 2000, Majelis Ulama Indonesia

Djuhaendah Hasan,1999, Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Hukum

Pegadaian syariah di Indonesia , Magister Hukum Bisnis Pasca

Sarjana UGM, Yogyakarta.

Emmy Pangaribuan S., 1999, Analisis Hukum Ekonomi Terhadap

Hukum Persaingan , Makalah penataran hukum perdata dan

ekonomi, UGM, Yogyakarta.Ghazali, al-Mustasyfa, dikutip oleh Umar Chapra,2000, Islam dan

tantangan Ekonomi, Penerjemah Ichwan Abidin , Penerbit Gema

insani Press bekerja sama dengan tazkia Institut, Jakarta.

Hans Wehr, 1980, A Dictionary of Modern Wrien Arabic , Libanon

Beirut.

Heri Sudarsono,2008, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah , Penerbit

Ekonosia,Yogyakarta.Hikmanto Juwono, 1998, Analisa Ekonomi Atas Hukum Pegadaian

syariah. Makalah disampaikan dalam seminar tentang

Pendekatan ekonomi dalam pengmbangan sistem hukum

nasional dalam rangka globalisasi, diselenggarakan oleh

Fakultas Hukum UNPAD bekerjasama dengan BAPENAS,

30 April 1998, Bandung.

HR. Ibnu Majah No.2421, kitab al-Ahkam;Ibnu Hibban dan Baihaqi.

hp://alislamu.com/index

Ibn Muih al-Hanbali, al-Mubdi’ , IV/213, al-Maktab al-Islami, Beirut.

1400 ;


29/32

29



Ibnu Rusy, Bidayah al-Mujtahid wa nihayah al-Muqtashid , Daarul

Fikr.

------------------, Bidayatul Mujtahid, Asy-syifa’ terjemahan, semarang.

Ibnu Taimiyah, Majmuk Fatawa , Daarul Ma’rifah Kairo.

Ikhwan A.Bisri : 2008, Makalah Pelatihan Perbankan Syariah, tidak

di publikasikan.

Imam Nawawi dengan penyempurnaan Muhammad Najieb Al

Muthi’I, cetakan tahun 1419H, Al Majmu’ Syarhul Muhadzab ,

Dar Ihyaa Al TUrats Al ‘Arabi, Beirut.

J.Satrio, 1992, Hukum Perjanjian , PT.Citra Aditya Bhakti, Jakarta.

James Stoner, 1986, manajemen , erlangga, Jakarta.

Johannes Ibrahim,2004, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia

Modern , Raka Aditama, Bandung.

Keraf, 1991, Etika Bisnis Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur ,

Kanisius, Yogyakarta.

M. Dahlan Yacub Al-Barry, 2001, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer ,

Arkola, Surabaya.

Mahmud Syaltut,1985, al-Islam, Aqidah wa syariah , Bulan Bintang,

Jakarta.

Moch Rifa’i,2008, Perbankan Syari’ah , Wicaksono, Semarang.

Mochtar eendi,1996, manajemen, Suatu Pendekatan Berdasarkan

Ajaran Islam , Penerbit Bhratara, Jakarta.

Moh Rifai, Moh Zuhri, Salomo, 1978,Terjemah Khulashah Akhyar ,

Semarang: CV. Toha Putra.

Moh. Rifa’i,2002, Konsep Perbankan Syariah , Penerbit wicaksana

Semarang.

Mohammad Sobari,2000, Islam dan Manajemen, disampaikan dalam

pelatiahan Perbankan syariah, Institut Tazkia, Jakarta.

Muchdarsyah Sinungan,1994, Strategi Manajemen Bank Menghadapi

Tahun 2000 , PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Muhamad Djumhana,1993, Hukum Perbankan di Indonesia , Penerbit

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.----------------, 1996, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di

Indonesia) Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.


30/32

30

Ahmad Supriyadi


Muhammad bin Ahmad ar-Ramli al-Anshari, Ghâyah al-Bayân

Syarh Zabidi ibn Ruslân, I/193, Dar al-Ma’rifah, Beirut.;

Muhammad Ridwan, 2004, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ,

UII Press, Yogyakarta.

Muhammad Sya’i Antonia, 2001, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek ,

Gema Insani Jakarta.

Muhammad,Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah (Mudharabah

dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern) , Penerbit

BPFE UGM, Yogyakarta.

Nindyo Pramono, 1999, Mengenal Lembaga Pegadaian syariah di

Indonesia Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi ,Magister Hukum Bisnis Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta

---------------------, 1992, Perkembangan Aspek Hukum Perseroan Dalam

Era Globalisasi Dalam Kaitannya Dengan Etika Bisnis , Fak.

Hukum UGM,Yogyakarta.

---------------------, 2001, Hutang Menurut Pandangan Majelis Hakim

Niaga , Makalah UGM, tidak dipublikasikan.

Prasentiantono Toni A. 1997, Agenda Ekonomi Indonesia , Gramedia,Pustaka Utama, Jakarta.

PT. Danareksa, 1997 Pasar Modal Indonesia Pengalaman dan Tantangan ,

Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta Hlm. 238

Purwosutjipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,

Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Cetakan ke-5, Penerbit

Djambatan, Jakarta.

Rasiman Rasyid, Fiqih Islam Sayyid Sabiq, 1987, Fiqhus Sunnah Vol. III, Daarul Kitab al-’Arabi,

Beirut.

Simorangkir OP. 1983, Etika dan Moral Pegadaian syariah ind. Hill

Coo. Jakarta Hlm. 10

Siti Fatimah, 2008,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hiwalah

di BMT BIF Gedung Kuning Yogjakarta , Thesis UIN Sunan

Kalaga Yogjakarta.

Siti Ismati Jenie, 1996, Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan

Kegiatan Pembiayaan , Magister Hukum Bisnis, UGM,

Yogyakarta.


31/32

31



Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata , PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, 1995, Aneka Perjanjian , Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum Suatu Pengantar ,

Liberti, Yogyakarta.

Sulaiman Rasjid, 1976, al-Fiqh al-Islami , Penerbit at-Tahiriyyah

Jakarta.

Sulaiman Rasjid, 1994, Fiqih Islam , Sinar Baru Al Gesindo,

Bandung,

Susilo,YS.Triandaru, Sigit, etc.2000:180

Sutan Remy Sjahdeni, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata

Hukum Perbankan Indonesia , Grati, Jakarta, Hlm. 159.

Syeikh Abdullah Al Bassaam, Kitab Taudhih Al Ahkam Min Bulugh

Al Maram, cetakan kelima tahun 1423, Maktabah Al Asadi,

Makkah, KSA

T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy,1975, Beberapa Permasalahan Hukum

Islam,Penerbit Tintamas, Jakarta.

Veronica Komalawati, 1984, Hukum dan Etika Dalam Praktik Dokter ,Sinar Harapan, Jakarta.

Wahbah Zuhaili, 2002, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu , Jilid 4, Daar

al-Fikr, Beirut.

Warkum Sumitro, 1996, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-

Lembaga Terkait , raja Grando Persaada, Jakarta.

Wiroso, 2008, Konsep Perbankan Syariah, Penyaluran Dana Bank

Syariah , makalah disampaikan dalam Pelatiahan PerbankanSyariah STAIN Kudus.

Wiroso, 2008,Konsep Perbankan Syariah, Komparasi Bank Syariah dan

Bank Konvensional , makalah disampaikan dalam Pelatiahan

Perbankan Syariah STAIN Kudus.

Wiroso, 2008,Konsep Perbankan Syariah, Penghimpunan Dana,

makalah disampaikan dalam Pelatiahan Perbankan Syariah

STAIN Kudus.

Wiroso,2008, Konsep Perbankan Syariah, Jasa Keuangan, makalah

disampaikan dalam Pelatiahan Perbankan Syariah STAIN

Kudus.


32/32

Ahmad Supriyadi

Yusuf Qardhawi, 1995, Norma dan Etika Ekonomi Islam , terjemahan,

Gema Insani, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2008, Hukum Gadai Syariah , Sinar Graka, Jakarta.

Zainul Arin, 2003,Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah , Penerbit

Alvabet, Jakarta.

Zainul Arin, Kebutuhan Fitrah Manusia Sebagai Pilar Kegitan Ekonomi

Syari’ah , Khutbah Idul Fitri 1419 H (Jakarta : Yayasan Bina

Sarana Masjid Raya Al-Iihad).

structur hukum akad rahn

Documents