struktur organisasi ditjen psdkp
DESCRIPTION
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PSDKP. JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN. PERMEN PAN & RB no. 1 t ahun 2011 tentang Jabatan Fungsional P engawas Perikanan dan Angka Kreditnya Pasal 1 ayat (5), (6), (7), dan(8):. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PSDKP
2
DIREKTORAT JENDERAL PSDKP
SEKRETARIAT DJ PSDKP
DIREKTORAT PSDKP & PIP
DIREKTORAT KP
DIREKTORAT WAS SDP
DIREKTORAT WAS SDK
DIREKTORAT PP
PANGKALAN PSDKP STASIUN PSDKP
Jakarta dan Bitung Belawan, Pontianak, dan Tual
PEJ ABAT FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN [DITJ EN PSDKP]
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
Kegiatan pengawasan pembudidayaan ikan meliputi persiapan, pengawasan kegiatan pada unit usaha pembudidayaan ikan, pengawasan produksi dan distribusi sarana budidaya, pengawasan sumber daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, evaluasi dan rekomendasi
Kegiatan pengawasan penangkapan ikan meliputi persiapan, pengawasan kapal perikanan, pengawasan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan, observer, melaksanakan fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan, analisa, evaluasi dan rekomendasi.
Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan meliputi persiapan, pelaksanaan pengawasan, pengujian, pengelola biakan murniltoksin, monitoring, penerapan sistem manajemen mutu, evaluasi dan pelaporan.
PERMEN PAN & RB no. 1 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya
Pasal 1 ayat (5), (6), (7), dan(8):
3
KEDUDUKAN
Berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan perikanan pada instansi pemerintah pusat dan provinsi / kabupaten / kota
Pengawas Perikanan merupakan jabatan karier
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
TUGAS POKOK : (PERMENPAN dan RB Nomor 01 Tahun 2011)
Pengawas Perikanan
Terdiri dari :
Bidang Pembudidaya Ikan
Bidang Penangkapan Ikan
Bidang Mutu Hasil Perikanan
Melakukan kegiatan pengawasan perikanan yang meliputi :
persiapan
pelaksanaan
Analisisevaluasi
rekomendasi
PENGANGKATAN
TERAMPIL • Berijazah paling rendah SUPM atau SMK Kejuruan bidang Perikanan;
• Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I II/b
• Setiap unsur DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir
• Berijazah paling rendah S1 / D.IV bidang Perikanan atau bidang lain sesuai kualifikasi;
• Pangkat paling rendah Penata Muda III/a• Setiap unsur DP3 paling kurang bernilai
baik dalam 1 tahun terakhir
AHLI
Pengawas Perikanan TERAMPIL yang akan beralih ke AHLI diberikan angka kredit 65 % angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan profesi
ditambah dengan angka kredit ijasah yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang .
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
• Memenuhi syarat (Pendidikan, pangkat, dan DP3/SKP) yang di persyaratkan;
• Memiliki Pengalaman di bidang pengawas perikanan minimal 2 tahun;
• Usia maksimal 50 tahun;
• Telah lulus diklat jabatan fungsional pengawas perikanan;
• Tersedianya formasi untuk jabatan pengawas perikanan;
• Setiap unsur DP3 paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;
PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
PEMBEBASAN SEMENTARA ,PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN
PP Pelaksana
PP Pelaksana Lanjutan
PP Penyelia
Pengatur Muda/II/b
Pengatur/II/c
Pengatur Tk.I/II/d
Penata Muda/III/a
Penata Muda Tk.I/III/b
Penata/III/c
Penata Tk.I/III/d
PEMBEBASAN
Akan dibebaskan bila dalam 5 tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit
Dijatuhi hukuman disiplintingkat sedang dan berat
Tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit (kurang dari 10) selama 1 tahun
PEMBERHENTIAN
Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara tidak dapat mengumpulkan angka kredit
PP PertamaPenata Muda/III/a
Penata Muda Tk.I/III/b
Penata/III/c
Penata Tk.I/III/dPP Muda
PP Madya
PP Utama
Pembina/IV/a
Pembina Tk.I/IV/b
Pembina Utama Muda/IV/c
Pembina Utama Madya/IV/d
Pembina Utama/IV/e
Ditugaskan secara penuh diluar jabatan pengawas perikananCuti diluar tanggungan negaraTugas belajar lebih dari 6 bulan
Diberhentikan sementara dari PNS
Tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit ( kurang dari 25) selama 1 tahun
Dijatuhi hukuman disiplintingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
Alasan dibebaskan dari jabatan pengawas perikanan
Jenjang dan Pangkat
AHLI TERAMPIL
PP Pertama
PP Muda
PP Madya
PP Utama
Penata Muda/III/a
Penata Muda Tk.I/III/b
Penata/III/c
Penata Tk.I/III/d
Pembina Tk.I/IV/b
Pembina/IV/a
Pembina Utama Muda/IV/c
Pembina Utama Madya/IV/d
Pembina Utama/IV/e
PP Pelaksana
PP Pelaksana Lanjutan
Pengatur Muda/II/b
Pengatur/II/c
Pengatur Tk.I/II/d
Penata Muda/III/a
Penata Muda Tk.I/III/b
PP Penyelia Penata/III/c
Penata Tk.I/III/d
Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan terdiri dari
TUNJANGAN JABATANAngka
Kredit
Pengatur Muda Tk.I II/b 40Pengatur II/c 60Pengatur Tk.I II/d 80Penata Muda III/a 100Penata Muda Tk.I III/b 150Penata III/c 200Panata Tk.I III/d 300
Penata Muda III/a 100Penata Muda Tk.I III/b 150Penata III/c 200Penata Tk.I III/d 300Pembina IV/a 400Pembina Tk.I IV/b 550Pembina Utama Muda IV/c 700Pembina Utama Madya IV/d 850Pembina Utama IV/e 1050
Tunjangan (Rp)
Terampil1. Pelaksana
240.000
No. J enjang J abatan
Pangkat Gol. Ruang
Ahli4. Pertama
270.000
2. Pelaksana Lanjutan 265.000
3. Penyelia300.000
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2007
920.000Utama7.
5. Muda400.000
6. Madya660.000
TUNJANGAN KINERJA
Angka
Kredit
Pengatur Muda Tk.I II/b 40Pengatur II/c 60Pengatur Tk.I II/d 80Penata Muda III/a 100Penata Muda Tk.I III/b 150Penata III/c 200Panata Tk.I III/d 300
Penata Muda III/a 100Penata Muda Tk.I III/b 150Penata III/c 200Penata Tk.I III/d 300Pembina IV/a 400Pembina Tk.I IV/b 550Pembina Utama Muda IV/c 700Pembina Utama Madya IV/d 850Pembina Utama IV/e 1050
PERATURAN MENPAN DAN RB NOMOR 34 TAHUN 2011
6,023,000Utama7.
5. Muda2,915,000
6. Madya3,855,000
Ahli4. Pertama
2,535,000
2. Pelaksana Lanjutan
2,304,000
3. Penyelia2,535,000
Terampil1. Pelaksana
2,095,000
No.Jenjang Jabatan
Pangkat Gol. Ruang
9
11
13
TENTANG PEDOMAN EVALUASI JABATAN
KELAS
6
7
8
8
Tunjangan (Rp)
PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
di PSDKP
224 Orang
SUDAH DIANGKAT
158 Orang
AKAN DIANGKAT PERIODE APRIL 2014
66 Orang
PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN
[DJ-PSDKP]
POKOK-POKOK PERSOALAN
1.Pembinaan teknis pengawas perikanan oleh DJ PSDKP
2.Penilaian DUPAK dikoordinasi-kan oleh DJ PT
3. Banyak tugas dan fungsi Pengawas Perikanan DJ PSDKP yang tidak dapat dinilai angka kreditnya
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU SAAT INI
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
YANG DIHARAPKAN
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS
Peluang & Kendala
KINERJA PENGAWAS
SDKPMENINGKAT
KEPASTIAN PEMBINAAN
KARIER APARAT PENGAWAS
SDKP
PEMBENTUKAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS
PERIKANAN [DITJEN PSDKP]
KSU
PARADIGMA NASIONAL: PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, WASANTARA, TANNAS, UU tentang PERIKANAN, dan PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
13
LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP]
14
PEMANFAATAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERIKANAN:IUU Fishing *)Destructive FishingBudidaya Ikan PengolahanKeluar/masuk OIKBPemasaranPlasma NutfahRekayasa genetik
WILAYAH P3K:Eksploitasi Ekosis-tem Perairan (Mangrove, Terum-bu Karang, Lamun)Perdagangan Spesies Ikan Yang Dilarang (CITES)Pemanfaatan WP3KKws. KonservasiPencemaran, dll.
BARANG:Survey dan Peng-angkatan BMKTEksploitasi Pasir LautImpor GaramEksploitasi Deep Ocean WaterEksploitasi Mineral Bawah Laut
JASA KELAUTAN:Wisata Bahari
Pipa Bawah LautReklamasi Pantai
PelayaranIndustri Maritim
Pencemaran
SD HAYATI SD NON HAYATI
UU 27 tahun 2007
UU 45 tahun 2009 jo UU
31 tahun 2004
Perlu diawasi, namun belum ada peraturan per-UU-an yang
mengamanatkan hal tersebut
15
DUKUNGAN PENGAWASAN SDKP TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA UNIT ESELON I TERKAIT
DUKUNGAN PENGAWASAN SDKP TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA UNIT ESELON I TERKAIT
16
Ditjen Perikanan Tangkap;sinergi untuk melaksanakan MCS secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan, perizinan dan kuota alokasi penangkapan, maupun verifikasi hasil tangkapan dalam mendukung sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI).
Ditjen Perikanan Budidaya;penggunaan dan peredaran obat ikan, kimia, dan bahan biologis [OIKB] dan pakan ikan; dan pengawasan pengangkutan ikan hidup.
Ditjen P2HP;[i] memastikan konsistensi kemitraan antara UPI dan kapal penangkap ikan; [ii] mengawal implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN); [iii] mengeliminir penggunaan bahan tambahan pada produk hasil perikanan; [iv] mengawasi importasi produk perikanan (jenis, jumlah dan peruntukannya).
Ditjen KP3Kpengawasan importasi dan distribusi garam impor; pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengawasan pemanfaatan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil; pengawasan survey dan pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam (BMKT).
BKIPMpeningkatan sinergi pengawasan importasi ikan.
MCS [KEPMEN no. KEP. 50/MEN/2012 tentang NPOA 2012-2016]
MONITORING SURVEILLANCECONTROL
KKP (BALITBANG KP)
KOMNAS KAJISKAN
•KKP (DJ PT)•KEMHUB (DJ
HUBLA)
•TNI AL•POLAIR•KKP(DJ PSDKP)•Bakorkamla•MA•KEJAGUNG
Data bio-fisik perikanan dan lingkungannya
• KKP(DJ KP3K)
• INSTANSI TERKAIT LAINNYA
Perlindungan, Konservasi, dan Rehabilitasi
Perizinan
Pemantauan VMS dan Penegakan Hukum
Penanganan Pelanggaran
SLO
SKAT
Pengaturan Pengelolaan
Data sosial ekonomi
Data Statistik
Kebijakan PemanfaatanKKP (MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
VMS, SIGHTING
OBSERVER, LOG BOOK,
PORT INSPECTIO
N
Penga
-dila
n
17
18
PEMANTAUAN OPERASIONAL PENGAWASAN
PENANGANAN PELANGGARAN
PENGAWASAN SD PERIKANAN
PENGAWASAN SD KELAUTAN
OPERASI KAPAL PENGAWAS
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
PENGAWASAN
BAKORKAMLA, TNI-AL, POLAIR
PENEGAKAN HUKUM
PENUNTUTAN. PENERAPAN
SANKSI HUKUM
DJ PT: SIPI/SIKPI
DJ PB: IZIN BUDIDAYA IKAN
DJ P2HP:IJINIMPORTASI IKAN
KEMENDAG: IZIN IMPORTASI GARAM
DJ KP3K: IJIN SURVEY DAN
PENGANGKAT-AN BMKTDJ KP3K: DOKUMEN
PERENCANAAN PWP3K
DJ PSDKP
BKIPM :SURAT PELEPASAN & IJIN DISTRIBUSI
TERTIB PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
5
KEJAGUNG & MA
5
UPT PENGAWASAN SDKP
ESENSI PENGAWAS PERIKANAN (PSDKP)
19
“Menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara tertib dan bertanggung jawab”,
Agar sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, lestari, dan secara sosial dapat menjamin keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber daya kelautan dan perikanan.
20
Pangkalan PSDKP Jakarta
124 waskan
Pangkalan PSDKP Bitung
68 waskan
Stasiun PSDKP
Belawan48
waskan
Stasiun PSDKP
Pontianak54 waskan
Stasiun PSDKP
Tual48 waskanDi samping itu, untuk mengatasi kekurangan jumlah petugas
Pengawas Perikanan, telah ditetapkan sejumlah 338 orang Pejabat Struktural pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Pengawas Perikanan Pejabat Struktural, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PSDKP.
UPT Jumlah Satker dan Pos Pengawasan
Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta
21 Satker Pengawasan SDKP;36 Pos Pengawasan SDKP
Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung
10 Satker Pengawasan SDKP;47 Pos Pengawasan SDKP
Stasiun Pengawasan SDKP Belawan
7 Satker Pengawasan SDKP;19 Pos Pengawasan SDKP
Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak
11 Satker Pengawasan SDKP;16 Pos Pengawasan SDKP
Stasiun Pengawasan SDKP Tual
10 Satker Pengawasan SDKP;12 Pos Pengawasan SDKP
UPT Pengawasan SDKP
KOMPONEN OBYEK PENGAWASAN SDKP MENURUT UU 27 TAHUN 2007KOMPONEN OBYEK PENGAWASAN SDKP MENURUT UU 27 TAHUN 200722
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] vs PENGAWAS PERIKANAN
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP] vs PENGAWAS PERIKANAN
PENGAWAS PERIKANAN [DITJEN PSDKP]
PENGAWAS PERIKANAN
Pengawasan tertib pelaksanaan
peraturan perundang-undangan di
bidang kelautan dan perikanan
Pengawasan yang bersifat teknis biologis
terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan dan
pengolahan mutu hasil perikanan agar konsisten dalam penerapan standar teknologi dan peraturan
terkait PerMenPAN dan RB no. 1 tahun 2011
23
No Uraian
1
Penilaian DUPAK dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap selaku Pembina Teknis, dengan melibatkan unsur-unsur Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2
Para SDM Aparatur Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP]mengalami kesulitan mengumpulkan angka kredit, karena penilaian angka kredit hanya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: 01 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya;
3Kegiatan-kegiatan pengawasan tidak dapat dinilai angka kreditnya, karena tidak sesuai dengan pedoman penilaian angka kredit;
4Tidak ada jaminan kepastian pengembangan karier sebagai Pengawas Perikanan;
5Berkurangnya animo pencari kerja untuk melamar sebagai Pengawas Perikanan di satu sisi, sementara di sisi lain, kebutuhan akan posisi ini masih sangat tinggi, mengingat luas wilayah perairan yang harus diawasi;
6Belum adanya standar kompetensi yang jelas mengenai Pengawas Perikanan, menyebabkan bervariasinya kompetensi Pengawas Perikanan saat ini.
Kondisi Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP
No Uraian
1 Diangkat secara permanen, atau untuk jangka waktu tertentu;
2 Mandiri di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
3 Memiliki peluang untuk mengembangkan kompetensi di bidangnya;
4 Terjamin kepastian pengembangan jenjang kariernya sebagai pejabat fungsional;
5Memungkinkan perolehan tunjangan kinerja sebagai pejabat fungsional Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP];
6Penilaian Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) dapat dilakukan langsung oleh Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP;
7Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP] lebih terukur dengan pasti, dicascade secara lebih rinci dari Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP;
8Pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif, karena adanya kepastian pengembangan karier;
9Etos kerja menjadi lebih baik, karena hasil kerja seorang Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP] dapat diperhitungkan secara memadai;
10
Meningkatkan profesionalitas Pengawas Perikanan [DITJEN PSDKP];
11
Sebagai bahan dalam menentukan sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk menilai kinerja PNS, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
Kondisi Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP yang diinginkan
KOMPONEN OBYEK PENGAWASAN SDKP KOMPONEN OBYEK PENGAWASAN SDKP MENURUT UNDANG-UNDANG 45 TAHUN 2009MENURUT UNDANG-UNDANG 45 TAHUN 2009 26
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANANDIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN