(studi kasus : pencemaran lingkungan di tembok...
TRANSCRIPT
S K R I P S I
A N S O R I
MEDIASI SEBAGAI MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN(STUDI KASUS : PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI TEMBOK DUKUH SURABAYA)
v.
M I 1PE!!!'!.
'UNIVF.PSU S U R li 'C3UA*
Y A
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1994
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
MEDIASISEBAGAI HEKANISME ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI KASUS : PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI TEMBOK DUKUH SURABAYA)
SKRIPSIDIAJUKAN UNTUK HELENGKAPI TUGAS DAN
HEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM
Penbinbing : Penyusun :
Baswedan, S.H NIP. 130261538
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
S K R I P S I
MEDIASISEBAGAI HEKANISME ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI KASUS : PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI TEMBOK DUKUH SURABAYA)
Telah diuji dan disetujui pada : Hari-Tanggal : Kanis, 27 Januari 1994 Vaktu : 12.00 NIB.
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
”Ta Allah, aku aohon cinta-Mu, dan ointa orang yang nencintai-Mu serta seaua amalan yang mendekatkanku kepada cinta-Mu."
(Dari nunajat Rasulullah SAW. kepada kekasihnya Yang Haha Tinggi dan Maha Agung).
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
K.ATA PEHGANTAR
Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur alhamdu- lillah atas segala anugerah Allah SWT., sehingga hanya dengan kekuatan-Nya sajalah dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
Ide penulisan skripsi ini, bercermin dari beberapa kasus pencemaran lingkungan di tengah-tengah laju pembangunan dewasa ini yang penegakan hukumnya sungguh sangat memprihatinkan. Kiranya perlu dikritisi, bahwa model pembangunan konvensional selama ini di samping
bersifat eksploitation resources juga telah men'empatkan masyarakat miskin (tidak cukup memiliki akses sumber daya ekonomi maupun informasi) termarginalisasi hak-hak atas
pembangunannya, yang secara hakiki semestinya dimiliki oleh setiap warga negara. Namun, pada kenyataannya mereka sering tidak berdaya merebut kembali hak-haknya manakala hak-hak itu mulai terkoyak oleh kepentingan yang
berlindung di balik kepentingan pembangunan dan
terfasilitasi oleh hukum yang tidak lebih dari sebuah
legitimasi kekuasaan yang syarat dengan kepentingan
politik.Dari latar belakang tersebut, maka penulisan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
skripsi yang bersifat korektif ini diharapkan dapat menjadi salah satu mekanisme kontrol dan pertimbangan bagi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sebab, kita tidak ingin pembangunan yang kita enyam dewasa ini ternyata menimbulkan beban bagi anak cucu kita di generasi mendatang. Butti tcupat kita
borpijak sekarang ini bukanlah warisan nenek Boyang,
tetapi kita Beainjaanya dari anak cucu kita. Karenanya,
merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memeliharanya dari setiap upaya eksploitasi yang potensial mengahancur- kan masa depan bumi ini.
Saya sadar, bahwa penulisan skripsi ini dengan segala fasilitas dan keterbatasan masih jauh dari
sempurna. Namun, tidaklah mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya pada : ,
1. Segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terutama : Pembantu Dekan III Bapak Hermawan
Ps. Notodipoero, S.H., M.S. yang memfasilitasi saya memperoleh Bea Siswa Indo Cement dan Gelar Mahasiswa
Prestasi Tahun Akademik 1992-1993 dengan makalah
"Penegakan Hukum Perdata Lingkungan", yang materinya banyak saya singgung dalam skripsi ini. Kepada Dosen
Pembimbing Bapak Ismet Baswedan, S.H. dan segenap Tim Penguji (Bapak Abdoel Rasjid, S.H., LLM., Bapak Basuki
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Rekso Wibowo, S.H., M.S. dan Bapak Bambang Surjo, S.H.) kami ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi- tingginya.
2. Direktur YLBHI-LBH Surabaya Bapak Much. Zaidun, S.H., yang telah memberi kesempatan saya turut aktif di lembaga ini, juga kepada segenap rekan-rekan Peng&bdi Bantuan Hukum YLBHI-LBH Surabaya, Mas Indro Sugianto, Eko Nuryanto, Dadang Trisasongko, Boedhi Wijardjo, Achmad Fauzan, Munir, Andik, Purwoko, Nuzulul, Ida, Pungki, Dedik Gembul dan Hadi yang motivasi dan pokok-
pokok pemikirannya turut mewarnai skripsi ini.3. Bapak Takdir Rahmadi, S.H., LLM., pembimbing istimewa
yang bagian tesis masternya saya pergunakan sebagai
literatur penulisan skripsi ini. Demikian halnya dengan Bapak Mas Achmad Santosa, S.H., LLM., yang banyak memberikan pengalamannya tentang mediasi.
4. Karibku Haris, Lutfi, Aan, Lucy, Lulung, Emy dan semua keluarga.
5. Ibu Sultonah serta semua kakak dan adik-adikku yang
tercinta.
6. Semua pihak yang turut membantu terselesaikannya penulisan.skripsi ini, yang tidak tersebut di sini.
Pada akhirnya saya sadar bahwa setiap hasil karyamanusia tidak ada yang sempurna, demikian halnya penulisan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
skripsi ini, untuk itu lebih jauh perlu kritik dan saran. Namun saya berharap skripsi ini dapat tetap bermanfaat bagi pertimbangan penegakan hukum lingkungan yang dewasa ini tengah dalam kondisi memprihatinkan. Juga bermanfaat bagi pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di masa mendatang, di mana lingkungan
yang semakin potensial menjadi korban pembangunan yang kurang peduli terhadap pelestarian lingkungan, lebih mendapat perhatian dan perlindungan.
Surabaya, 27 Januari 1994
Penulis,
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
ABSTRAK
Adanya banyak kendala penegakan hukum lingkungan, khususnya mengenai
substansi hukum itu sendiri. Para ahli analisis kebijaksanaan publik merumuskan bahwa
kesangkilan atau kemangkusan penegakan suatu produk peraturan perundang-undangan
termasuk UULH ini dipengaruhi oleh variable-variabel antara lain :
Pertama, variabel-variabel di luar undang-undang, yang didalamnya terkait variabel-variabel
mudah-tidaknya masalah itu dikendalikan. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan
keanekaragaman perilaku kelompok sasarannya, kesukaran-kesukaran teknis terkait dengan
penegakan peraturannya, dukungan publik terhadap peraturan perundang-undangan,
kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.
Kedua, variabel-variabel substansif undang-undang, yang didalamnya terkait permasalahan
konsistensi tujuan, keterpaduan hierarki-titik veto sanksi, akses formal dan evaluasi oleh
pihak luar.
Ketiga, tahap-tahap yang ada dalam proses implementasinya (variabel tergantung), yang di
dalamnya terkait persoalan-persoalan out put kebijaksanaan dari badan pelaksana, kepatuhan
kelompok-kelompok sasaran terhadap putusan badan pelaksana, dampak nyata keputusan
badan pelaksana, persepsi terhadap dampak keputusan tersebut dan akses perubahan
perundang-undangan.
Persepsi yang merata (prevalent) di kalangan aparat pemda dan instansi sektoral
(Departemen Perindustrian beserta Kanwil dan Kandepnya dan BKPM atau BKPMD), bahwa
tindakan tegas konsisten terhadap pencemar lingkungan di kalangan perusahaan industri
dikhawatirkan menyebabkan penurunan angka pertumbuhan industri dan investasi. Padahal
tolok ukur keberhasilan aparat instansi-instansi tersebut adalah pencapaian target
pertumbuhan industri dan investasi yang dicanangkan dari pemerintah pusat. Hal ini
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
mengakibatkan instansi-instansi pemda dan sektoral memberikan toleransi yang berlebihan
pada industri yang nyata-nyata telah mencemari dan merugikan warga masyarakat.
Kenyataan demikian tidak bisa dipungkiri dalam setiap penegakan hukum, terutama
dalam penegakan hokum lingkungan di pengadilan. Penyelesaian di pengadilan sering
dihadapkan pada persoalan struktural-politis, yang membuat lembaga peradilan tidak otonom.
Adanya kendala-kendala yang melekat pada proses pengadilan dalam menangani kasus-kasus
lingkungan, telah mengecewakan para pihak yang yang menjadi korban khususnya dan
masyarakat pada umumnya. Adanya kendala tersebut, ternyata telah pula menimbulkan
kesadaran masyarakat bahwa pengadilan tidak selalu menjadi forum terbaik untuk
menyelesaikan sengketa. Timbulnya kesadaran itu telah pula mendorong para sarjana untuk
mengkaji pengembangan mekanisme-mekanisme alternative penyelesaian sengketa
lingkungan. Salah satu di antara berapa bentuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa
lingkungan adalah mediasi.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
DAFTAR I S I
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI v m
IV
BAB I PENDAHULUAN1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya .... 1
BAB II TINJAUAN UMUM LEMBAGA-LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN1. Tinjauan Segi-segi Hukum dalam Substansi
2. Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan melalui Pengadilana. Gugatan berdasarkan pasal 1365 B.W. ... 36b. Tanggung gugat pelaku pencemaran
b.l. Prinsip liability based on fault .. 39b.2. Prinsip strict liability ......... 40
c. Beban Pembuktian Terbalik ............. 44d. Perkembangan Metoda Penentuan Ganti
Rugi ................................... 483. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan
a. Kebutuhan praktis ...................... 52b. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui
tim tripihak (pasal 20 ayat (2)) UULH .. 55c. Beberapa bentuk mekanisme alternatif
penyelesaian sengketa lingkungan ...... 59
2. Penjelasan Judul ...........3. Alasan Pemilihan Judul ......4. Tujuan Penulisan ............5. Metodologi ..................6. Pertanggungjawaban Sistematika
17192324 26
UULH ... 29
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
BAB III PENDAYAGUNAAN MEDIASI DI INDONESIA1. Landasan Yuridis .......................... 682. Beberapa Faktor Penyebab Efektifnya Mediasi
a. Kendala peradilan yang sederhana cepatdan ringan ............................. 71
b. Luasnya ruang lingkup permasalahan lingkungan ............................. 70
c. Dukungan budaya musyawarah ............ 75d. Upaya-upaya memperkenalkan mediasi .... 76
3. Kendala-kendala Mediasia. Masalah pendanaan ...................... 80b. Penentuan mediator ..................... 81c. Peranserta masyarakat .................. 84d. Masalah pelaksanaan kesepakatan ....... 85e. Inkonsistensi peran pejabat
administrasi ........................... 884. Karakter Kasus dan Tolak Uk.ur Penggunaan
Mediasi ................................... 895. Fungsi mediator ........................... 93
BAB IV PENDAYAGUNAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI TEMBOK DUKUH1. Gambaran Kasus .... ...................... 952. Upaya yang Dilakukan Warga ............... 973. Tanggapan Pemda dan Dasar Adanya
Pencemaran ................................ 994. Gugatan Perdata .......................... 1015. Uapaya Penyelesaian melalui Mediasi dan
Hasil Kesepakatannyaa. Upaya Mediasi Pra Litigasi ............ 104b. Mediasi di Tengah Proses Persidangan ...106
5. Analisis .................................. 110
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
BAB V PENUTUP1. Kesimpulan ................................ 1282. Saran ..................................... 132
DAFTAR PUSTAKA ........................................ 134LAHPIRAH
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
BAB I
PEHDAHULUAH
1. Latar Belakang Masalah daa RupugannyaGrat sekali kaitannya dengan model pembangunan
konvensional yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi(economic growth), maka semakin memberi peluang bagilahirnya berbagai kebijaksanaan yang mengesampingkankepentingan serta mengabaikan hak-hak masyarakat ataspengelolaan sumber daya alam. Pola pembangunan inimenjadikan manusia hanya sebagai objek yang harusditingkatkan kemakmurannya. Akses pada sumber daya
(resources), apakah itu sumber daya ekonomi (termasuksumber daya alam), atau juga sumber daya non ekonomi
(termasuk informasi) yang dapat meningkatkan kualitas diri
mereka tidak dibuka secara luas. Prioritas pertumbuhanekonomi mengakibatkan sikap toleransi yang berlebihan daripemerintah terhadap pelaku pencemaran dan menimbulkan
eksklusivme aparat birokrasi didalam proses pengambilankeputusan-keputusan administratif lingkungan. Kondisi
demikian menjadi penyebab utama meningkatnya kasus-kasuspencemaran pada beberapa wilayah di seluruh Indonesia.
Pembahasan masalah lingkungan sering membawa kita pada masalah yang rumit, keterkaitan berbagai faktor, dan masalah serta persepsi baru yang mengharuskan kita untuk meninggalkan pandangan-pandangan yang sudah dianggap usang (obstinate). Perkembangan ini dengan segera membawa kita pada suatu permasalahan pokok dan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
penting, yaitu cara bagaimana sistem hukum harus mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan sebagai akibat dari penanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.
Dalam pelaksanaan pembangunan sering kali terjadi benturan kepentingan yang tidak menguntungkan lingkungan. Hal ini disebabkan sistem hukum lingkungan di Indonesia sendiri yang sektor satu dengan lainnya belum searah. Sistem hukum lingkungan di Indonesia yang terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan sektoral dan merupakan ketentuan operasional belum menyesuaikan diri sepenuhnya dengan UULH sebagai <umbrella provitions). Padahal salah satu syarat pembangunan yang berwawasan
lingkungan adalah keharusan adanya kesesuaian ketentuan- ketentuan operasional dengan prinsip-prinsip ekologi dan prinsip-prinsip UULH yang bersifat lintas sektoral dan antar disiplin ilmu.
Pola pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang digunakan sejak aval Orde Baru disamping
nenyuburkan eksploitasi sumber daya alam, semakin lama semakin disadari sebagai penyebab u tain a meningkatnya laju permasalahan lingkungan.
Dalam pola pembangunan seperti ini, pengelolaan sumber daya alam telah lepas sama sekali dengan fungsi
*Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukun Lingkungan Indonesia. Alumni, Bandung,1992, hal.1.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
3
ekosistennya. Fungsi keterikatan, keragaman, keselarasan dan keberlanjutan dari ekosistem sering diabaikan.
Haka orientasi pembangunan terhadap tercapainyapertumbuhan ekonomi yang tinggi hampir selalu menempatkanmasyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin sebagaikorban pembangunan yang tidak menghormati lingkungan ini.
Pembangunan mempunyai tujuan jangka panjang dalam arti kita tidak hanya membangun untuk kita, generasi yang sekarang, melainkan juga anak cucu kita, generasi yang akan datang. Dengan lain perkataan pada akhir hayat kita, bumi haruslah kita kembalikan kepada generasi berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Fase yang kita tinggalkan harus dapat merupakan dasar untuk mendukung fase pembangunan berikutnya. Haruslah ada janinan tidak akan terjadi keambrukan karena lingkungan tidak dapat lagi mendukung pembangunan itu. 2
Pernyataan di atas mengingatkan kita, terutama untuk merenungkan seberapa jauh kita menghayati apa yang sering kita ekspresikan dalam ungkapan "bumi ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi kita mem in jam dari anak cucu kita
Lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pembangunan
mulai dikenal di kalangan pemerintahan negara di dunia pada awal 1970-an sejak adanya Deklarasi PBB tentang
2Hani Djuangsih, "Peranan Sains dalam Proses E.£Eboktian acngketa Lingkungan“ . Prosiding Diskusi Dua Hari IHasalahzmasalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan*' . Editor : Sukma V. Saubary dan Sandra Moniaga, SKREPP dan WALHI, Jakarta, 1989, hal. 63.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
4
lingkungan hidup, atau tepatnya tahun 1972, sebagaimana halnya ditetapkan dalam Deklarasi Stockholm (Stockholm Declaration). Dan sejak itulah mulai dirintis adanya berbagai langkah untuk mengembangkan pola pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Kita tentu menganggap, masalah pelestarian alam dan lingkungan hidup menduduki prioritas penting dalam skala pembangunan nasional, dan dalam konteks kita sebagai negara berkembang masalah itu juga dipandang sebagai masalah Hak Asasi Manusia (HAH). Hal ini terlihat dari
fakta adanya Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup dalam komposisi kabinet dalam beberapa Pelita terakhir ini.
Dengan adanya Deklarasi Stockholm tersebut di atas,
perkembangan hukum lingkungan telah memperoleh dorongan untuk berkembang lebih kuat, baik pada taraf nasional,
regional maupun internasional. "Keuntungan yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa di antara para ahli hukum dengan menggunakan Deklarasi Stockholm ini sebagai referensi bersama”
Setelah terlahirnya Deklarasi Stockholm, maka
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang berwawasan
lingkungan mulai mengedepan menyertai perjalanan zaman.
oKoesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan , Sdisi V, Cet. VIII, Gadjah Mada University Press, Yogy&karta, 1991, hal. 9.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
5
Pada tahun 1978 sejalan dengan kebijaksanaan pemerintahuntuk meratakan hasil-hasil pembangunan sebagaimanadigariskan oleh Pelita III, perhatian terhadapmasalahlingkungan hidup semakin meningkat. Erat kaitannyadengan hal ini, ketentuan TAP MPR RI No. IV/MPR/1978
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara memberikanpenjelasan sebagai berikut :
Dalam pelaksanaan pembangunan perlu selalu diadakan penilaian yang seksama terhadap pengaruhny'a bagi kelangsungan hidup, agar pengamanan atas pelaksanaan pembangunan dan kelangsungan hidupnya dapat dilakukan baik secara sektoral maupun regional dan untuk itu perlu dikembangkan kriteria baku mutu lingkungan hidup.
Untuk menghadapi masalah tersebut, pada dekade
tahun 1880-an dikenal dengan adanya konsep "pembangunanberwawasan lingkungan”, dengan menumbuhkan kesadaran danperan serta masyarakat dalam aktivitas pembangunan tanpa
merusak lingkungan. Hal ini dapat kita lihat dari PolaUmum Pembangunan Jangka Panjang, yaitu ;
Dalam melaksanakan pembangunan, sumber-sumber daya alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan juga harus memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.^
4XAE HER BX IV/MPR/1978, Saris-garis Besar Haitian Negara. Tentang Ekonomi, Butir 13 C.
51AE. KEfi ai II/MPR/19BB. Saris-garis Besar Haluan Negara. Arah Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
6
Konferensi Stockholm di atas ternyata tidak dapat
mengatasi masalah lingkungan yang dihadapi dunia. Pada satu pihak negara maju masih meneruskan pola hidupnya yang mewah dan boros serta yang mencemari lingkungan. Pada pihak lain, negara sedang berkemb&ng juga meningkatkan eksploitasi pada sumber daya alamnya untuk meningkatkan pembangunan dan untuk membayar hutang luar negerinya. Dengan timbulnya masalah tersebut, PBB membentuk sebuah
komisi khusus untuk menelaah masalah lingkungan itu, yaitu komisi sedunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan.
Komisi ini telah menyelesaikan tugasnya pada tahun 1987
dan mengumumkan laporannya yang berjudul Hari Depan Kita Bersama (Our Common Future).®
Dari laporan yang dirumuskan Komisi Dunia untuk
lingkungan hidup dan pembangunan ini, kemudian lahir dan berkembang konsep sustainable development. Hal ini secara
politis diperkuat dengan masuknya pertimbangan masalah lingkungan pada umumnya dan pembangunan berkelanjutan pada khususnya dalam GBHN 1988, yang didefinisikan sebagai : "pembangunan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk
memenuhi kebutuhan mereka"P— ----- -————_________________________________i
^tto Soemarwoto.Indonesia dalam Kancah Xsu Lingkungan Global, Gramedia, Jakarta, 1991, hal. 7.
7 Ibid.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Memang oaminan bahwa pembangunan tidak akan merusaklingkungan dilegitimasi oleh pemerintah pada tahun 1982,yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup(untuk selanjutnya dalam penulisan ini selalu disingkatdengan UULH) yang merupakan dasar yuridis dari pengelolaanlingkungan hidup di Indonesia.
UULH memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga UULH berfungsi sebagai "payung” (umbrella act) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup maupun bagi penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada.
Akan tetapi, selama ini perencanaan dan penegakan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan masih dalam tahap “kebijaksanaan untuk tidak
melaksanakan" (policy non enforcement), mengingat masih begitu banyaknya pasal-pasal dalam UULH yang belum dapat terjabarkan dalam peraturan pelaksanaan. Ada beberapa peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh UULH yang belum bisa dilahirkan antara lain :
- Peran serta dalam pengelolaan lingkungan (amanat pasal8 ayat (2) UULH);
- Tata cara pengaduan dan ganti rugi yang diderita oleh
8Koesnadi Hardjasoemantri, "tten.ielang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup". Pidato Akhir Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Gad.iah Mada. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, hal. 10.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
I
penderita dan penelitian tentang bentuk, jenis dan
besarnya kerugian (amanat pasal 20 ayat (2) UULH);- Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan
lingkungan hidup (amanat pasal 20 ayat (4) UULH);- Ketentuan tentang tanggung gugat mutlak (amanat pasal 21 UULH) dan lain-lainnya.
Dalam kondisi policy non enforcement ini, maka banyak pula peluang penegang kebijakan untuk menerapkan peraturan- peraturan yang bersifat fasilitatif bagi pemodal atau industri. Sebagai akibatnya, pembangunan yang dijalankan
masih belum mampu mencerminkan aspek-aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
Sehubungan dengan meningkatnya industri, belakangan banyak kasus pencemaran lingkungan di nusantara ini yang mulai terungkapkan. Pencemaran lingkungan ini biasanya
disadari, justru pada saat yang sudah terlambat. Akibatnya
pencemaran yang mengganggu keseimbangan ekologi, berdampak pada manusia yang tidak bisa lepas dari lingkungannya.
Lalu siapa yang harus menanggung beban kerugian, baik
kerugian yang diderita manusia, maupun lingkungan itu sendiri sebagai subjek hukum yang mengalami kerusakan.
Maka terlepas dari lambat atau tidak, persoalan lingkungan harus menjadi refleksi bagi semua pihak. Sudah
benar-benar seriuskah kita berusaha menyelamatkan negeri
elok ini ? Juga patut dikaji seberapa besar kecintaan dan
8
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
9
kepedulian pada lingkungan telah tumbuh di masyarakat kita ? Juga seberapa besarkah tanggung jawab sosial para pencemar telah dilaksanakan.
Penanganan lingkungan memang harus dilakukan secara
serius, karena keterkaitan manusia dengan lingkungan tidak hanya didorong oleh romantisme belaka, tetapi banyak argumen rasional yang mendasarinya. Pertana, kerusakan lingkungan adalah risiko yang tidak terpulihkan. Kalaupun
masih memungkinkan, dibutuhkan waktu yang lama dan biaya cukup besar. Kedua, kebanyakan zat pencemar (pollutant) bisa berakibat fatal bagi makhluk hidup, meskipun dalam jumlah yang masih kecil. Ketiga, adanya sinergisme, yaitu
suatu zat pencemar bisa jadi sebelumnya dikatakan tidak berbahaya, tetapi pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi bahan toksoid yang berbahaya. Keeapat, karena
penderita terbesar yang menjadi korban kasus pencemaran
lingkungan adalah masyarakat umum, yang sebenarnya secara langsung tidak pernah turut menikmati hasil kegiatan yang
menimbulkan pencemaran lingkungan tersebut.9
Masalah pencemaran lingkungan di negara-negara
berkembang seperti halnya di Indonesia, identik dengan masalah pemiskinan yang harus cepat diatasi, kalau bisa
Q°Zaim Saidi dkk, Hemahami Pencemaran Airf WALHI- YLKI-LBH, Jakarta, 1990, hal. 1 dan 2.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
secara prevent!? sudah bisa ditengarai dan tidak perlu menunggu masalah itu menjadi besar. Apabila di negara- negara uaju danpak pencemaran lebih banyak dihubingkan dengan masalah keseha tan masyarakat (public health), gagguan terhadap kesempatan berrekreasi (recreational opportunities) dan keindahan (aesthetical values), maka
di negara-negara berkembang pencemaran tidak hanya terkait dengan masalah-masalah tersebut, akan tetapi terkait erat dengan kesinambungan {survival) kehidupan ekononi masyarakat yang menjadi korbannya.
Hasalah lingkungan yang meliputi pencemaran dan atau perusakan lingkungan jelas merupakan perbuat^n yang dampaknya merugikan orang/pihak lain dan lingkungan.
Karenanya, apabila peristiwa demikian terjadi, maka pihak
penderita dapat menuntut secara perdata berupa sejumlah ganti rugi terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran itu dan perusakan itu.
Namun, sebelumnya perlu juga diluruskan sementara
anggapan yang keliru, bahwa upaya memperoleh ganti rugi pada khususnya dan penegakan hukum lingkungan pada umumnya
hanya melalui proses pengadilan. Hal ini tidak benar,
sebab di dalam praktek penegakan hukum dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata
ataupun pidana dapat dilakukan melalui berbagai jalur
legal di luar pengadilan.
10
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Demikian halnya dengan tuntutan ganti rugi pada sengketa lingkungan, dimungkinkan melalui jalur legal di luar pengadilan. Landasan yuridisnya secara tegas diatur dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) UULH, yang redaksionalnya mengatakan sebagai berikut :(1). Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan
hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
(2). Tata cara pengaduan oleh penderita, tata caraipenelitian tim tentang bentuk, dan besarnya kerugian
serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.Dari ayat (1) dan (2) ini, UULH di samping menganut
prinsip pencemar membayar, juga dapat dilihat tentang adanya tim tripihak yang dibentuk oleh pemerintah, yang
terdiri atas penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya, dan unsur pemerintah yang dibentuk untuk setiap kasus.
Pembentukan tim tripihak ini dimaksudkan agar sejauh mungkin diusahakan tercapainya kesepakatan atas
besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada
penderita, setelah diteliti tentang bentuk, jenis dan
besarnya kerugian. Untuk keperluan penelitian, dibutuhkan
11
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
keahlian disiplin ilmu yang dapat diperoleh dari pusat- pusat studi lingkungan yang ada di universitas atau institut.
Tata cara penuntutan ganti kerugian perlu diberikan penetapan batas waktu perundingan agar tidak berlarut- larut. Apabila batas waktu yang ditetapkan telah dilanpaui tanpa adanya kesepakatan tentang bentuk, jenis dan besarnya ganti kerugian yang perlu dibayar serta cara-cara penbayarannya, maka tuntutan ganti kerugian diajukan nelalui gugatan perdata ke pengadilan negeri.
Bagaimanapun, berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat(2) UULH ini, masih menunggu hasil penyusunan rancangan
peraturan pemerintah tentang bagaimana tata cara gugatan
dan penuntutan ganti kerugian, tata cara penelitian serta tata cara penetapan, dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan. Peraturan pemerintah tersebut sangat penting,
karena nengatur prosedur penyelesaian sengketa lingkungan di luar proses peradilan.
Namun, sambil menunggu ketentuan operasionalnya yang nasih dalan proses, maka penyelesaian 'sengketa lingkungan yang pernah diupayakan melalui nediasi, seperti
sengketa lingkungan di Dukuh Tapak-Semarang, juga yang
pernah diterapkan di PT Indah Kiat dan terutama yang
ditulis dalan skripsi ini, yaitu penyelesaian pencemaran
lingkungan oleh PT Sarana Surya Sakti di Tenbok Dukuh
12
M I L 1 KPERPUSTA KAA N
•u n i v e r s i t a s a i r l a n g g a -
S U R A B A Y A
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Surabaya, dengan melak.uk.an evaluasi terhadap mekanisme mediasi yang pernah diterapkan, dengan segala peluang dan kegagalannya, naka diharapkan dapat menumbuhkan, terlebih lagi dapat didirikannya lembaga mediasi lingkungan seperti yang dimaksud oleh undang-undang di atas.
Berlatar belakang posisi sosial masyarakat yang relatif lebih lemah dan awam dalam soal hukum, apabila dihadapkan dengan satu atau sejumlah pencemar dengan kekuatan ekonomi yang cenderung dekat dengan kekuasaan yang tangguh, nampaknya mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui mediasi ini cenderung memberi peluang prinsip kesetaraan. Mediasi adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang
netral untuk membantu dalam mencari penyelesaian dengan
melibatkan pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan akhir
berdasarkan kesepakatan pihak yang bersengketa. Hasil akhir dari suatu mediasi adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang telah disepakati. Pihak ketiga (mediator)
tidak berwenang memaksakan ataupun turut mengambil keputusan.
Lembaga mediasi sebagai suatu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah berkembang
dengan pesat di Amerika Serikat pada permulaan tahun 70-an. Penerapan mediasi ini dimualai sebagai suatu
13
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
eksperimen untuk menjajaki kemungkinan adanya alternatif lain selain dari pada negajukan perkara ke pengadilan yang banyak nemakan waktu dan biaya, bahkan sering tidak nenecahkan perselisihan lingkungan
Bagainana peluang nediasi dalan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, naka sebelun sanpai pada suatu kesinpulan bahwa lenbaga nediasi efektif atau tidak diterapkan di Indonesia, perlu terlebih dahulu dinengerti bagainana proses penyelesaian sengketa lingkungan dapat
diselesaikan nelalui pengadilan, dan bagainana pula suatu
sengketa lingkungan diselesaikan nelalui lembaga-lenbaga lain di luar pengadilan.
Penbahasan yang telah ada yang berkaitan dengan lenbaga nediasi sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa lingkungan dewasa ini nasih relatif kurang bahkan nerupakan hal yang baru di kenal di Indonesia. Penbahasan ini diharapkan dapat nengisi kekurangan ataupun untuk nenbudayakan, disamping untuk nenberikan sekedar sunbangan penikiran pengenbangan konsep penyelesaian sengketa ling- kungan di luar pengadilan, terutama nengenai lenbaga
nediasi itu sendiri. Dengan adanya tulisan ini diharapkan
dapat nendorong tulisan-tulisan lain yang nungkin lebih
baik dari yang pernah ada, sehingga pada akhirnya dapat
^Koesnadi Hardjasoemantri, Op. Cit., hal. 356.
14
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
memberikan konstibusi dalam pengembangan mekanisme mediasi di Indonesia.
Memang mediasi dalam sengketa lingkungan di Tembok Dukuh ini mengalami kegagalan karena beberapa faktor. Namun hal ini bukannya berarti penulisan tentang mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Tembok Dukuh ini sia-sia atau sama sekali tidak ada artinya. Karena bagai- manapun kegagalan ini sekaligus dapat dipelajari dan direfleksi kelemahan atau kendala yang ada di dalam mediasi, untuk selanjutnya dapat ditemukan perbaikan- perbaikan tentang mekanisme mediasi yang dianggap lemah
tadi.Selain itu, ada keistimewaan tentang mekanisme
mediasi yang digunakan dalam kasus ini. Mediasi
mengintegrasi pada proses peradilan, dalam arti perkara di pengadilan masih tetap ada dan masih bisa dilanjutkan ketika mediasi tidak mencapai kata sepakat. Bisa dipersepsikan para pihak yang menyepakati upaya mediasi
itu, hendak mencari dan sangat berharap tercapainya
kesepakatan-kesepakatan, yang nantinya akan dikuatkan oleh pengadilan.
Meskipun gugatan perdata perkara pencemaran lingkungan di Tembok Dukuh ini telah diputus oleh
Pengadilan Negeri Surabaya, namun putusan itu belumlah
final. Para penggugat melalui kuasanya telah mengajukan
15
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
banding. Sementara sambil menunggu bagainana putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, maka dari kasus ini menarik dilakukan kajian atau anaiisa dengan memadukan pada sumber hukum yang berlaku, untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang efektif. Itu semua dim&ksudkan
untuk memperkaya mekanisme alternatif penegakan hukum perdata lingkungan.
Pada akhirnya penyelesaian sengketa lingkungan di
Tembok Dukuh yang dibawa ke pengadilan tingkat banding
ini, berharap adanya putusan yang membawa angin segar sekaligus menghilangkan kendala bagi penegakan hukum perdata lingkungan, dengan menemukan mekanisme yang
potensial efektif untuk diterapkan pada sengketa-sengketa perdata lingkungan lainnya. Sehingga pencari keadilan, khususnya mereka yang menjadi korban pencemaran memperoleh kepastian hukum. Dari uraian latar belakang masalah di
atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk lembaga dan sistem penegakan hukum perdata lingkungan ?
2. Bagaimana peluang dan pendayagunaan lembaga mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lingkungan ?
3. Bagaimana peluang penyelesaian masalah pencemaran lingkungan di Tembok Dukuh dapat ditempuh ?
16
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
2 . Pen.ielasaa ila d u l
Judul Skripsi ini adalah "Mediasi sebagai Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Studi Kasus Pencemaran Lingkungan di Tembok Dukuh, Surabaya."Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan dari judul
skripsi ini adalah sebagai berikut :Mediasi, berasal dari bahasa Inggris (mediation). Mediasi ini mempunyai pengertian sebagai suatu cara penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan antara para pihak, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral atau tidak memihak (mediator), dengan melibatkan kedua pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian.**Mekanisne Alternatif, karena yang dimaksud mediasi di sini adalah merupakan salah satu cara yang dapat diambil
(dipilih) dari sekian banyak bentuk mekanisme yang pernah dikembangkan dan diterapkan dalam praktek advokasi
lingkungan. Misalnya, dari pengalaman yang pernah terjadi
di Amerika Utara, beberapa bentuk mekanisme alternatif yang telah dikembangkan untuk penyelesaian perbedaan
kepentingan sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya
alam, adalah : perundingan (negotiation), konsiliasi,
U Takdir Rahmadi, Mekaaismc Alternatif Penyelesaian Sangkota Lingkungan d&R Advokasi Lingkungan■ makalah pada Lokakarya Pengetahuan Hukum dan Advokasi Lingkungan bagi Pekeja Bantuan Hukum dan Pola Penanganan Kasus-kasus Lingkungan, Batu-Malang, 18-22 Juni 1992, hal. 4
17
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
dialog tentang kebijaksanaan (policy dialogue), tin ahli pencari fakta (fact finding), arbitrasi (arbitration) dan lain sebagainya. Namun, bagaimanapun juga cara penyelesaian ini tidak akan pernah meniadakan sama sekali law en
forcement dalam sistem peradilan (litigasi).
Sengketa Lingkungan , dalam UULH pasal 1 butir 7 dan 8bab I dibedakan menjadi dua macam, yakni pencemaran
1lingkungan dan perusakan lingkungan. 6Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa lingkungan
dalam judul skripsi ini adalah jelas mengarah dan terkait dengan kasus pencemaran yang terjadi di Tembok Dukuh. Dari
judul skripsi ini, dapat dijelaskan bahwa salah satu
bentuk penegakan hukum perdata lingkungan, selain menggunakan yang sudah umum dipakai, juga dimungkinkan melalui upaya mediasi, yang juga merupakan upaya hukum (punya landasan yuridis) non litigasi.
18
12Pasal 1 ayat (7) UULH Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya taanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukkannya;
Pasal 1 ayat (8) UULH Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
3. A lasan Pem ilih an Judul
Alasan pemilihan judul bertolak dari adanya banyak kendala penegakan hukum lingkungan, khususnya mengenai substansi hukum itu sendiri. Para ahli analisis kebijaksanaan publik merumuskan bahwa kesangkilan atau
kenangkusan penegakan suatu produk peraturan perundang- undangan termasuk UULH ini dipengaruhi oleh variabel- variabel antara lain :Pertama, variabel-variabel di luar undang-undang, yang di
dalamnya terkait variabel-variabel mudah-tidaknya masalah itu dikendalikan. Termasuk dalam hal ini adalah persoalankeanekaragaman perilaku kelompok sasarannya, kesukaran-
\
kesukaran teknis terkait dengan penegakan peraturannya, dukungan publik terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana. Kedua, variabel-variabel substansif undang-undang , yang
di dalamnya terkait permasalahan konsistensi tujuan, keterpaduan hierarki-titik veto sanksi, akses formal dan evaluasi oleh pihak luar.
Ketiga, tahap-tahap yang ada dalam proses implementasinya
(variabel tergantung), yang di dalamnya terkait persoalan-persoalan out put kebijaksanaan dari badan pelaksana, kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap
putusan badan pelaksana, dampak nyata keputusan badan
pelaksana , persepsi terhadap dampak keputusan tersebut
19
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
dan akses perubahan perundang-undangan. As'Persepsi yang merata (prevalent) di kalangan aparat
pemda dan instansi sektoral (Departemen Perindustrian beserta Kanwil dan Kandepnya dan 8KPM atau BKPMD), bahwa tindakan tegas konsisten terhadap pencemar lingkungan di kalangan perusahaan industri dikhawatirkan menyebabkan penurunan angka pertumbuhan industri dan investasi. Padahal tolok ukur keberhasilan aparat instansi-instansi tersebut adalah pencapaian target pertumbuhan industri dan investasi yang dicanangkan dari pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan instansi-instansi pemda dan sektoral memberikan toleransi yang berlebihan pada industri yang nyata-nyata telah mencemari dan merugikan warga masyarakat.
Kenyataan demikian tidak bisa dipungkiri dalam setiap penegakan hukum, terutama dalam penegakan hukum
lingkungan di pengadilan. Penyelesaian di pengadilan sering dihadapkan pada persoalan struktural-politis, yang
membuat lembaga peradilan tidak otonom. Adanya kendala-
kendala yang melekat pada proses pengadilan dalam menangani kasus-kasus lingkungan, telah mengecewakan para
13Indro Sugianto, Problematika Penegakan Hukum Lingkungan dl Indonesia. Catatan kecil dalam diskusi yang diselenggarakan Surabaya Post perwakilan Gresik, 22 September 1993, hal. 3 dan 4.
201
I
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
pihak yang yang menjadi korban khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adanya kendala tersebut, ternyata telah pula
menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa pengadilan tidak selalu menjadi forum terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Timbulnya kesadaran itu telah pula mendorong para sarjana untuk mengkaji pengembangan mekanisme-mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lingkungan. Salah satu di antara bberapa bentuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lingkungan adalah mediasi.
Skripsi yang judulnya "Mediasi sebagai Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Studi Kasus Pencemaran Lingkungan di Tembok Dukuh, Surabaya" ini, dengan sendirinya akan mencoba mengedepankan model-model penyelesaian sengketa lingkungan, mulai mekanisme yang
umum digunakan menyelesaikan sengketa, yakni melalui pengadilan, sampai model yang digunakan dalam penyelesaian kasus pencemaran lingkungan di Tembok Dukuh ini sendiri.
Penyelesaian sengketa lingkungan melalui upaya
pengadilan, tentunya dalam pembahasan skripsi ini nanti tidak bisa lepas dari ketentuan hukum perdata (materiil) dan hukum acaranya (formil) terutama mengenai pembuktian di pengadilan.
Dalam penyelesaian kasus ini pernah dicoba melalui
pendekatan musyawarah. Karena UULH sendiri membuka peluang
21
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
J
penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, yaitu
dengan melalui suatu tim tripihak.*4Kesemua pembahasan mengenai sengketa ini hanya
dibatasi pada sengketa yang terjadi antara pihak pengusaha atau industriawan, anggota masyarakat, dan upaya aktif Pemda dengan mengambil studi kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di Tembok Dukuh, Surabaya, yang hingga saat ini masih dalam tingkat pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Meskipun demikian, pembahasan masalah sengketa pencemaran di Tembok Dukuh dalam skripsi ini, yang dalam beberapa hal berbeda dengan apa yang sementara
diputus, maka tidak mengurangi arti dan rasa hormat pada putusan pengadilan yang telah ada. Dari perbedaan ini akan diharapkan hikmah yang berarti bagi penegakan hukum di
Indonesia, khususnya penegakan hukum perdata lingkungan.
Sebab pengamatan empiris dari penegakan hukum perdata lingkungan di Indonesia, dari beberapa kasus yang terjadi telah menimbulkan persepsi yang berbeda dari satu
hakim dengan hakim yang lainnya. Hal ini tidak perlu berlarut-larut, maka mulai sekarang harus disadari adanya
beberapa kendala, terutama kendala yuridis yang tertuang dalam substansi UULH sendiri.
14Pasal 20 ayat (2) UULH memuat ketentuan yang sifatnya prosedural, karena memuat penyelesaian sengketa lingkungan di luar proses pengadilan.
22
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
I
23
4 . Tu.iiian Pen u lisan
Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan
ideal, antara lain :1. Memiliki wawasan tentang konsep lingkungan, antara lain dari segi hukum administratif, perdata dan pidananya. Tidak lain menunjukkan bahwa masalah lingkungan sangat komplek dan menyangkut berbagai aspek hukum yang tertuang dalam substansi UULH dan peraturan operasionalnya.2. Memperoleh pengetahuan secara luas mengenai bentuk- bentuk penyelesaian dan bagaimana mekanisme penegakannya. Termasuk di dalamnya siapa saja yang bisa berperkara atau
yang bisa menjadi subjek hukum, bagaimana beban pembuktian dan prinsip tanggung gugat dalam penyelesaian sengketa lingkungan.
3. Hemberikan dorongan bagi pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan pelaksana amanat UULH (implementing regulations) t e r u t a m a yang berkaitan dengan penegakan hak-hak prosedural dalam pengelolaan lingkungan hidup,
misalnya tim tripihak yang hingga saat ini belum jelas.4. Hemberikan masukan tentang betapa pentingnya eksistensi lembaga mediasi dan sekaligus mendorong penelitian
selanjutnya untuk mengidentifikasi permasalahan proses
*^Untuk pelaksanaan secara efektif UULH pada kondisi saat ini, paling tidak membutuhkan empat belas peraturan pelaksana (implementing regulation).
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
mediasi yang pernah berlangsung. Hal demikian bukan sekedar upaya spekulatif mencari bentuk-bentuk mekanisme
penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam tim tripihak. Tapi yang lebih penting adalah segera terrealisirnya peraturan yang secara jelas merupakan penerjemahan tim tripihak.
5. MgtodolpgiDalam pengumpulan data, pengolahan sampai
penyusunan skripsi ini, saya menggunakan langkah dan teknik yang dipakai sebagai pedoman dalam menyelesaikan penulisan, sebagai berikut : m. Pendekatan masalah.
Hetode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada aturan hukum yang
ada dalam masyarakat. Pendekatan secara yuridis, saya lakukan dengan mendasarkan dan membatasi pada hukum
positif UULH termasuk aturan pelaksanaannya, hukum perdata formal dan materiil, serta sumber hukum yang lain, seperti yurisprudensi. Secara sosiologis, dengan cara
nenelaah bagaimana realisasinya dan implikasinya proses penyelesaian kasus ini dalam praktek.
24
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
b. Sumber data.Dalam penyusunan skripsi ini saya menggunakan
sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa studi empiris di lapangan (di Tembok Dukuh), wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam sengketa dan dengan pihak yang aktif dalam penyelesaian sengketa, serta mengikuti secara aktif jalannya persidangan di pengadilan. Sedang data sekunder saya peroleh dari penelitian
normatif, yaitu dengan menelaah bahan pustaka primer maupun sekunder. Bahan pustaka primer diperoleh dengan jalan menelaah Ketetapan MPR mengenai GBHN yang mengatur tentang kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan terutama UULH dan Kitab Undang-undang Hukup Perdata. Sedang bahan pustaka sekunder dapat saya lakukan dengan menelaah bahan pustaka lain yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, yaitu berupa majalah, buku, kliping, makalah yang memuat tulisan hasil karya ahli hukum.
o. Prosedur pengunpulan dan pengolahan data.Teknik dalam pengumpulan data saya lakukan sebagai
berikut :
- Observasi, melalui pengamatan secara langsung tentangt
pelaksanaan proses peradilan sengketa pencemaran
25
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
lingkungan di Pengadilan Negeri Surabaya.- Interview atau wawancara, melalui tanya jawab secara
langsung dengan responden mengenai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dan jalannya persidangan.
- Studi dokumentasi, yakni dengan mempelajari dokumen- dokumen yang pernah ada selama jalannya proses mediasi maupun persidangan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam judul skripsi.
- Studi komparatif, yakni dengan memperbandingkan mediasi
yang dilakukan dalam kasus ini dengan penerapan mediasi yang pernah dilakukan di kasus Kali Tapak, Semarang.
Sedang semua data yang telah saya peroleh, dalam pengolahannya saya gunakan metode deskriptif dengan
anaiisa kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang
diperoleh dari data sekunder dan primer, sehingga dapat
diperoleh suatu tulisan yang deskriptif-analitis.
6. Ecrtanggung.iawaban SistenatikaSistematika penulisan skripsi yang membahas mediasi
sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, studi
kasus pencemaran lingkungan di Tembok Dukuh, Surabaya ini
secara keseluruhan terdiri atas lima bab. Bab pertama
adalah pendahuluan. Pada bab ini diuraikan hal-hal yang
26
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
menjadi permasalahan dan latar belakangnya, penjelasan dan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika.
Bab kedua adalah mengenai tinjauan lembaga-lembaga
penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan dan di luar pengadilan. Pada bab ini saya bahas mengenai penyelesaian sengketa lingkungan secara perdata di pengadilan negeri berdasarkan pasal 1365 B.W. (Burgerlijk Wetboek). Dan dalam kaitan penegakan hukum perdata lingkungan ini Juga dibahas beberapa konsep hukum lingkungan yang terdapat
dalam UULH, terutama konsep tanggung gugat dan beban
pembuktian. Selanjutnya saya bahas penyelesaian sengketa melalui lembaga umum di luar pengadilan yang antara lain melalui tim tripihak sebagaimana disebut dalam pasal 20 ayat (2) UULH.
Pada bab ketiga akan saya bahas peluang dan kendala pendayagunaan mekanisme alternatif berupa mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan, termasuk di dalamnya
siapa yang bisa ditunjuk sebagai mediator, kewenangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk turut terlibat
sebagai wali lingkungan serta bagaimana pengaruh terhadap peran serta masyarakat.
Selanjutnya dalam bab empat akan saya bahas tentang bagaimana pendayagunaan mediasi dalam upaya penyelesaian
27
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
sengketa (pencemaran) lingkungan di Tembok Dukuh Surabaya, serta menggunakan pembahasan komparatif dengan mediasi yang pernah dilakukan di kasus-kasus yang lain, yang pernah menggunakan mediasi. Dalam bab ini sebelumnya diuraikan secara jelas bagaimana terjadinya sengketa, landasan adanya pencemaran serta upaya-upaya yang pernah dilakukan masyarakat sebelum dan saat perkara ini dibawa ke pengadilan. Pembahasan juga meliputi bagaimana dari kegagalan mediasi ternyata mencapai hasil yang diharapkan salah satu pihak.
Terakhir pada bab lima, yang merupakan bab penutup.
Pada bab ini saya beri kesimpulan atas seluruh pembahasan yang ada pada bab-bab sebelumnya, yang kemudian saya berikan beberapa saran yang dianggap perlu. Dan pada bagian akhir akan saya sertakan beberapa lampiran yang sekiranya dapat dijadikan bahan guna memperjelas dalam pembahasan skripsi ini.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
TINJAUAN UMUM LEMBAGA-LEHBAGA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
BAB II
1. Tinianan Setfi-segi Huimm dalan Substansi UULH
Berbagai upaya ke arah pelestarian lingkungan hidup cukup serius dilakukan oleh pemerintah. Lebih-lebih lagi setelah diberlakukannya UULH, yang mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Garis kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/TAP/1993 tentang GBHN tidak lepas dari adanya kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan
teknologi yang mengarah ke era industrialisasi yang
terkait dalam suatu program pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang, ternyata ekses dari adanya peningkatan pembangunan industri berupa pencemaran dan
atau perusakan lingkungan hidup sangat sulit untuk
dihindari. Adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungpm hidup ini menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, bagi
alam sekitarnya, bagi pemerintah dan negara Indonesia.Untuk menyelesaikan permasalahan terhadap pihak
yang terbukti melakukan pencemaran dan/atau perusakani
lingkungan hidup tersebut selayaknya dilakukan melalui
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
r
saluran hukum yang sudah ditentukan dalan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang mengarah ke suatu tindakan nain
hakin sendiri (eigenrichting).Ada beberapa cara penyelesaian masalah pencenaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dapat ditempuh
oleh para pencari keadilan, dan harus pula diikuti penegakannya oleh para pengenban keadilan yang punya kewenangan nenindak. Prosedur dan sanksi yang dijatuhkan
bisa berupa : pemenuhan ganti rugi dan atau pemulihan lingkungan nelalui prosedur gugat perdata, tuntutan sanksi pidana dan atau denda oleh jaksa penuntut umum. Untuk melindungi pencari keadilan, undang-undang perlu nengatur
jalan pintas yang praktis tentang penyelesaian perkara pidana dan perdata dengan nenggabungkan nenjadi satu dalan proses perkara pidana. Hal ini bisa kita lihat dalam ketentuan pasal 96 sampai dengan pasal 101 Kitab Undang- undang Hukun Acara Pidana (Undang-undang Honor 8 Tahun 1981).
Tanggung gugat adninistratif terhadap aparatur
pemerintah juga dinungkinkan menurut sistem hukun kita,
yakni nelalui Undang-undang Honor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan undang-undang
tersebut benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa
antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga
30
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
masyarakat sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (yang menimbulkan dampak negatif *terhadap lingkungan hidup) dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasar pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 nenyebutkan : seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi sengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
Namun, upaya mengajukan gugat administratif dalam kasus pencemaran lingkungan ini pelaksanaannya kemungkinan
menexmi hambatan, sehubungan dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986, bahwa gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pasal ini mengatur kadaluwarsa bagi seseorang atau badan hukum perdata yang langsung terkena
putusan administratif negara tersebut. Sedangkan tentang
kadaluwarsa pihak ketiga yang juga berkepentingan (dalam hal ini korban pencemaran) belum diatur. Seharusnya hal
ini ditanggapi, mengingat pencemaran yang menimbulkan kerugian kemungkinan baru timbul setelah perusahaan
beberapa waktu relatif lama lebih dari sembilan puluh hari
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
setelah beroperasi, bahkan bisa terjadi setelah sekian tahun lamanya.
Lebih lanjut, sikap tegas pemerintah atau instansi terkait untuk menjatuhkan sanksi administratif, misalnya penghentian kegiatan sementara, penutupan atau pencabutan ijin usaha kepada pengusaha yang telah terbukti melakukan
pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Hal ini sudah saatnya untuk ditegakkan, tanpa harus menunggu parahnya
korban.Pada segi penegakan hukum pidana lingkungan, banyak
sekali hambatan yang berkisar pada asas legalitas yakni peraturan perundang-undangan yang belum mengatur secara jelas dan tuntas, juga secara teknis sangatlah sulit pembuktiannya. UULH relatif masih baru, yang tentu dalam pelaksanaannya baik penyidik, penuntut umum maupun hakim menemui hambatan dalam menangani masalah tersebut. Heskipun demikian, dalam hal penegakan hukum pidananya, akhir-akhir ini telah ada beberapa putusan lembaga
peradilan yang cukup progresif dan ideal terhadap
lingkungan, walaupun diragukan hukuman yang dijatuhkan
bakal nampu menimbulkan efek penjera (detterent).Akan tetapi kreasi hakim Mahkamah Agung dalam kasus
Sidoarjo, menimbulkan permasalahan pro dan anti antara kalangan akademisi dengan kalangan praktisi. Satu sisi
penerobosan kendala pasal 22 UULH (yang bersifat materiil)
32
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
33
merupakan pengkoyakan hukum, namun sisi yang lain kebutuhan keadilan sudah tidak dapat lagi ditunda-tunda.16 Dari putusan Mahkamah Agung itu terdapat dua hal yang penting, yang perlu diambil hikmahnya bagi kasus-kasus pencemaran lingkungan. Pertama, putusan ini memberi arti bahwa netodologi penelitian "samples" yang benar, dilakukan oleh orang-orang yang berwenang dan cara yang benar, merupakan hal yang penting dalam kasus pencemaran. Kedua, putusan ini memberi arti, bahwa dalam suatu keadaan di mana media lingkungan (sungai) yang diancam oleh beberapa sumber pencemar (malty sources), mengharuskan industri-industri yang membuang limbahnya ke sungai
tersebut, bertindak ekstra hati-hati. Tindakan ekstra hati-hati ini diperlukan karena efek komulatif yang ditimbulkan, menyebabkan terjadinya pencemaran sungaitersebut. Sehingga apabila industri-industri yang membuang
ilimbahnya ke sungai tersebut melebihi baku mutu effluent, sudah dapat dikatakan industri tersebut kurang atau tidak
*®a. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1479 K/Pid/1989., yang menghukum pidana kurungan 3 (tiga) bulan karena terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UULH.Putusan ini sekaligus merubah delik materiil yang dianut UULH menjadi delik formil.
b. Putusan P.N. Lumajang Reg. No. PDM/248/Luma- jang/1991., yang menghukum pidana kurungan 2 (dua) bulan, karena terdakwa terbukti melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) UULH.
M I L I KP E RP U ST A K A ^N
•U N IVE RS IT A5 Al k i AN GGA -
S U R A B a Y A
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
34
bertindak hati-hati, dan oleh karenanya dapat disebut sebagai konstributor pencemaran, serta dapat dikenakan pasal 22 UULH.
Namun harus juga disadari, bahwa penegakan hukum lingkungan tidaklah dapat berjalan semudah sebagaimana yang dibayangkan, karena ada banyak faktor yang melatar belakanginya. Prioritas pertumbuhan ekonomi (economic growth) mengakibatkan sikap toleransi yang berlebihan dari pemerintah terhadap pelaku pencemar, dan sifat eksklusif aparat birokrasi di dalam proses pengambilan keputusan- keputusan administratif lingkungan adalah penyebab utama meningkatnya kasus-kasus pencemaran di beberapa wilayah di
Indonesia. Strategi pembangunan yang demikian mestinya disadari akan memiliki kecenderungan tranformasi nilai- nilai pembangunan yang tidak manusiawi <people-centered development values).
Seperti kasus Pakerin yang mencemari Kali Porong,
pencemaran di sekitar Kanal Mangetan yang melumpuhkan mata pencaharian masyarakat peternak itik di sepanjang kanal
dan kasus pencemaran kategori Bahan Beracun Berbahaya (B3)
oleh pabrik pengolahan aki bekas PT. Indra Era Multi Logam Indonesia <PT. IHLI) yang terus berkepanjangan, adalah wujud konkrit keparahan dampak akibat aktivitas industri
pencemar di Jawa Timur. Contoh kasus-kasus tersebut dalam
penanganannya sangat berjalan lambat dan cenderung lahir
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
35
kebijaksanaan yang memberi toleransi berlebihan, sehingga semakin memperparah dampak.
Kelambanan dan kelemahan pemerintah daerah dengan berbagai dilemanya dalam penanganan kasus, adalah wujud tidak berfungsinya sistem oleh kepentingan tertentu. Upaya
pemerintah daerah meningkatkan APBD, menjadikan upaya
pengembangan birokrasinya diarahkan untuk menciptakan iklim sehat bagi perkembangan industri. Sehingga peran pemerintah daerah yang semula sebagai regulator yang netral, sekarang bergeser sebagai fungsi promotor yang berupaya menciptakan kerangka sosial politik yang sejauh mungkin mendukung tumbuhnya kalangan industri.
Seperangkat perangsang yang berupa perangsang fiskal, moneter dan hukum serta upaya penciptaan kerangka sosial politik yang mendukung kepentingan bisnis, pada akhirnya menempatkan para industrialis memiliki bargaining power untuk mengakumulasi modalnya. Dengan latar belakang demikian, maka pasal-pasal yang memiliki sifat progresif (misalnya : ecocentric approach, strict liability, dan
pubiic domain doctrine ) yang dapat dijadikan dasar
penegakan hukum lingkungan, jarang didayagunakan secara optimal, sehingga asas dan nilai ideal yang terdapat dalam UULH tidak lebih dari sekedar lips service, dan sanksi
yang diatur di dalamnyapun identik dengan orang-orangan yang tidak punya kekuatan.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
36
2. Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan melaluiI
Pengadilana. Gugatan berdasarkan pasal 1365 B.W.
Bilamana terjadi pencemaran, pihak penderita atau korban, secara perdata dapat menuntut ganti kerugian berupa kerugian nateriil atau kerugian imateriil kepada pengusaha atau industriawan yang telah terbukti melakukan pencemaran.
Henurut pasal 20 UULH dihubungkan dengan sistem
hukum yang berlaku, untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan terdapat dua jenis dasar hukum terhadap penyelesaian sengketa lingkungan, yaitu :a. Pasal 20 ayat (2) UULH tentang tripihak yang menekankan pada asas musyawarah dan dikenal sebagai mediasi;b. Pasal 1365 B.W. tentang perbuatan melawan hukum (onrechtnatige daad).
Sistem hukum perdata Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem civil law. Dalam sistem ini dikenal bahwa suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang
karena salahnya, menimbulkan kerugian pada pihak lain,
akan mewajibkan si pembuat kesalahan bertanggung jawab membayar ganti rugi atas perbuatan yang ditimbulkannya. 17
*7NHT. Siahaan, Ekologi Pembangunan dan Hukum Twta Lingkungan. Erlangga, Jakarta, 1987, hal. 177.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
37
Hal ini teroermin menurut pasal 1365 B.W. yang menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
Dari bunyi redaksi pasal 1365 B.W. di atas, tidak diperoleh pengertian yang jelas tentang perbuatan melawan
hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dikembangkan melalui keputusan-keputusan hakim di Negeri Belanda. Sejak tahun 1919 Hoge Raad memperluas pengertian perbuatan melawan hukum sebagai berikut :1. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain; atau2. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si
pelaku; atau3. Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan; atau4. Perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan/kecermatan
yang harus diindahkan dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain.*®
Kriteria perbuatan melawan hukum yang digunakan
dalam sengketa lingkungan ini adalah, pertama adanya
pelanggaran hak orang lain, yakni hak masyarakat atas
lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta hak dan kewajiban masyarakat untuk berperan serta dalam
18JH. Nieuwenhuis, Pokok-pokok Hukum Perikatan. Terj. Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, hal. 118.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
38
pengelolaan lingkungan (vide pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 UULH). Kedua adalah adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 7 UULH, dan masih banyak pelanggaran hak dan/atau kewajiban yang diatur dalam peraturan operasional UULH
lainnya.Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, perbuatan
yang menyebabkan pencemaran lingkungan bisa dikatagorikan
sebagai perbuatan melawan hukum, apalagi perbuatan pencemaran ini diatur dalam pasal 20, 21 dan 22 UULH. Hal
ini lebih diperkuat dengan pendapat dari prof. Subekti yang mengatakan bahwa banyak perbuatan yang dulu tidak dapat digugat di hadapan majelis hakim, sekarang oleh
hakim diartikan "onrechtmatig" jika dapat dibuktikan bahwa dari kesalahan si pembuat itu telah timbul kerugian pada orang lain, maka si pembuat itu akan dihukum untuk nengganti kerugian itu.19
Pasal yang menuntut ganti rugi dari pihak lain yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, di depan sidang
pengadilan, penggugat harus dapat membuktikan bahwa :
1. Perbuatan orang lain tersebut mengandung sifat melawan hukum,
*9Subektx, Pokok-rpokok Hukum Perdata. Intermassa, Jakarta, 1985, hal. 134.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
38
2. Adanya kesalahan baik yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian, ataupun tidak melakukan perbuatan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain,
3. Harus ada kerugian,4. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dengan
akibat.
b. Tanggung Gugat Pelaku Pencemaran.
b.l. Prinsip Liability Based on Fault.Liability based on fault adalah prinsip tanggung
gugat bedasarkan kesalahan. Dari uraian tersebut di atas menjadi jelas bahwa tanggung gugat untuk memberikan ganti rugi dari seorang tergugat dapat dituntut, bila pihak yang dirugikan mampu membuktikan bahwa kerugian yang diderita timbul sebagai akibat dari perbuatan tergugat.
Gugatan yang didasarkan atas ketentuan pasal 1365 B.W. sebagainana telah dipraktekkan selama ini, menganut prinsip liability based on fault, dalam arti neletakkan beban kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya di depan pengadilan sehingga jelas adanya unsur kesalahan tergugat sebagai pencemar. Suatu beban yang memang tidak
mudah bagi penggugat, khususnya dalam kasus-kasus pencenaran dan atau perusakan lingkungan yang pada umumnya menuntut proses pembuktian yang rumit. Membuktikan
hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian dalam
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
40
arti merosotnya kualitas air sumur yang merugikan kebutuhan rumah tangga masyarakat adalah sebagai akibat dari pembuangan limbah dari satu atau beberapa pabrik yang ada di sekitar pemukiman menuntut suatu kegiatan penelitian yang panjang dan mendalam yang memerlukan keterlibatan peran para ahli. Disamping menyangkut bahan kimiawi sering juga terbentur pada rahasia perusahaan. Proses pembuktian ini jelas sangat mahal yang tentunya tidak mudah begitu saja ditanggung biayanya oleh para korban pencemaran lingkungan yang umumnya lemah perekonomian mereka.
b.2. Prinsip Strict Liability.
Prinsip strict liability merupakan sistem tanggung gugat mutlak dan ganti kerugian pada sistem hukum Anglo
Anerika sebagai reaksi atas prinsip liability based on
fault, yang dianggap kurang memadai sebagai prinsip ganti kerugian yang berlaku saat itu.
Prinsip hukum ini diperkenalkan dalam pasal 21 UULH dalam bentuk ketentuan umum (general clause), yang diatur lebih lanjut beberapa kegiatan yang menyangkut jenis
sumber daya tertentu dalam peraturan perundang-undangan
yang bersangkutan. Tanggung gugat di sini timbul seketika
pada saat terjadinya perbuatan, tanpa mempermasalahkan kesalahan tergugat.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Prof. Koesnadi Hardjasoemantri berpendapat bahwa
sebenarnya ada beberapa pertimbangan digunakannya prinsip strict liability. Pertama, karena prinsip liabilty based on fault yang digunakan mengandung proses pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru akan memperoleh ganti rugi apabila berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak tergugat. Sedangkan kenyataan dalam kasus pencemaran kebanyakan penderita/penggugat tidak memahami tingkah laku teknologi modern, sedangkan pada pihak lain pencemar/pihak tergugat adalah industriawan/usahawan menguasai informasi dan tingkah laku dari industri yang dikelolanya dengan produksi yang dihasilkannya.
Sedangkan Komar Kantaatmadja mengenai jenis tanggung gugat ini memberikan penjelasan sebagai berikut :
bahwa pengertian tentang pertanggungjawaban penuh/absolut
mengandung dua pengertian. Pengertian pertama, pengertian
prosedural, yaitu kewajiban untuk melakukan pembuktian adanya unsur kesalahan untuk dapat dipertanggung-
jawabkannya kerugian. Kedua, pengertian materiil, yaitu
penuh dalam besarnya ganti rugi, yang mengandung pengertian bahwa pemberian ganti rugi harus
sepenuhnya/tanpa batas tertinggi yang ditentukan terlebih
41
20Abdurrahman, S.H., Eengantar Hukum Lingkungan Indonesia. Alumni, Bandung, 1986, hal. 104.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
42
dahulu.2*Dengan demikian, menurut Komar Kantaatmadja,
absolute liability menggunakan pola dasar perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak lain ( tort liability) dengan harus membuktikan dengan adanya kesalahan (liability based on fault). Batas ganti kerugian serta jenis dan rincian kerugian yang dapat digugat tergantung kepada pembuktian dan keadaan yang dapat nencapai jumlah ganti kerugian penuh.22
Menurut penjelasan pasal 21 UULH asas tanggung gugat dikenakan secara selektif atas kasus yang akan
' ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang
dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena oleh ketentuan termaksud. Menurut NHT. Siahaan jenis sumber daya dan kegiatan yang kepadanya dapat
diterapkan prinsip ini adalah :a. Jenis-jenis sumber daya yang memiliki potensi besar
pada ekonomi dan tata ekologi, seperti laut/pantai, hutan, persawahan, perkebunan, peternakan, taman juga cagar alam dan lain-lain.
b. Sumber daya yang menyangkut kepentingan atau kesejahteraan masyarakat luas seperti danau, sungai, udara dan daerah-daerah wisata.
c. Sumber-sumber daya yang sangat peka dan memiliki daya transfrontier yang tinggi seperti sungai, irigasi, perairan laut, udara.
d. Sedangkan kegiatan yang perlu mendapat pengaturan pertanggungjawaban supaya diprioritaskan pada
21Komar Kantaatmadja, Ganti rugi Internasional Pencemaran Minvak di Laut P Alumni, Bandung, 1981, hal. 9.22Ibid
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
43
kegiatan-kegiatan teknologis/industri yang banyak aemproduk pencemaran/pengrusakan lingkungan seperti perindustrian, transportasi (khususnya transportasi laut dalam bentuk-bentuk tanker).^3
Di negeri Belanda misalnya, asas tanggung gugat nutlak <risico aansprakelijkheid) masih terbatas diterapkan pada beberapa jenis kegiatan, misalnya terhadap instalasi nuklir, pengangkutan bahan peledak dan pada pengangkutan di laut terhadap minyak mentah. Disamping itu
juga diterapkan terhadap pemilik bahan berbahaya beracun, penbuat produk dan pengangkut serta pengangkutan dengan kapal bahan berbahaya.24
Di Indonesia, asas tanggung gugat mutlak diterapkan secara bertahap sesuai perkembangan kebutuhan. Untuk
nenunjang pelaksanaan pasal 21 UULH diperlukan penyerasian teknis yuridis terhadap ketentuan pasal 1365 B.W. yang
oenganut asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan. Hal
tersebut dianggap sebagai suatu pergeseran dari "schuld aansprakelijkheid" ke arah "risico aansprakelijkheid*' dalam sistem hukum lingkungan kita.1
23NHT. Siahaan, Qp^ C±l. , hal. 189.
24Siti Sundari Rangkuti, “Tanggung Gugat Pencemay dan Beban Pembuktian dalam Kasus Pencemaran Lingkungan”. Prosiding Diskusi Qua Hari "Masalah-masalah Prosedural dalaa Pengelosaian Sengketa Lingkungan" . Editor : Sukma V. Saubary dan Sandra Moniaga, SKREPP dan WALHI, Jakarta, 1989, h&l. 52.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
44
Selain itu, strict liability mempunyai ciri khas di dalam pembayaran ganti kerugian, yaitu dengan penentuan batas ganti kerugian tertinggi yang dikenal dengan istilah "coiling' atau "plafond" berdasarkan penetapan terlebih
dahulu. Suatu penawaran yang menarik dari Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti, bahwa untuk kepentingan perlindungan hukum, asas tanggung gugat mutlak perlu diimbangi dengan kemungkinan atau kewajiban asuransi. Kerugian yang bakal terjadi akibat kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan dapat ditutup dengan jaminan dana asuransi.2^
c. Deban Pembuktian TerbalikYang dimaksud membuktikan ialah meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan
dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanya diperlukan dalam persengketaan atau
perkara di muka hakim atau pengadilan.26
Sebagaimana diuxaikan di atas, di dalam penegakan hukum perdata lingkungan UULH belum mengatur secara rinci pihak mana (penggugat atau tergugat) yang akan dibebani
pembuktian serta alat-alat bukti apa yang harus diajukan.
25Ibid. hal. 53.
2®Subekti, Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 7.
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
45
Masalah pembuktian di dalam perkara perdata lingkungan ini sebenarnya berkaitan erat dengan pemberian ganti kerugian oleh pelaku pencemaran kepada penderita.
Secara implisit, UULH menentukan cara penyelesaian perkara perdata lingkungan ini melalui dua mekanisme, yaitu :a. Penyelesaian secara musyawarah;b. Penyelesaian melalui pengadilan negeri.
Dengan adanya dua prosedur yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian perkara perdata lingkungan,
maka konsekuensinya ada dua prinsip pembuktian yang dipakai, yaitu :
ad. a. Penyelesaian secara musyawarah di antara para pihak dalam perkara lingkungan untuk menentuakan ganti
kerugian maka dipakai istilah penelitian. Dalam UULH ditentukan bahwa bentuk dan jenis kerugian
akibat perusakan dan pencemaran akan menentukan besarnya kerugian. Penelitian tentang bentuk, jenis dan basarnya kerugian dilakukan oleh tin yang dibentuk pemerintah. Penelitian meliputi bidang
ekologi, medis, sosial budaya dan lain-lain yang diperlukan. Tim yang terdiri dari pihak penderita
atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya dan
unsur pemerintah dibentuk untuk tiap-tiap kasus.
Jika perlu dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
46
anggota tin.ad. b. Penyelesaian melalui pengadilan negeri dalam kasus
atau perkara lingkungan untuk menentukan ganti kerugian dipakai istilah pembuktian. Oleh karena tidak ditentukan secara jelas oleh UULH, maka hukum pembuktiannya memakai dasar hukum yang diatur dalam HIR, RBG dan B.W.Di dalam hukum acara perdata, beban pembuktian ini
tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan
dalilnya, akan tetapi secara uoum penggugatlah yang harus
membuktikan terlebih dahulu akan kebenaran dalil-dalilgugatannya (pasal 163 HIR).
Menurut pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo :
Pada hakekatnya hal ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian tidak berat sebelah. Oleh karena itu beban pembuktian ini sangat menentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan melakukan beban pembuktian.27
Tentang pembuktian yang digunakan dalam perkaraperdata lingkungan, Prof. Siti Sundari berpendapat bahwa :
Perkara lingkungan sangat rumit, sehingga sulit untuk membuktikan hubungan kausal antara penderita dengan perbuatan pencemar. Biasanya pencemar sendiri memiliki pengetahuan yang cukup dan keuangan yang kuat untuk berperkara. Kesulitan pembuktian ini sering mengaki- batkan kegagalan bagi penggugat, karena tidak berhasil membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah
^Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia. Liberty, JTogyakarta, 1988, hal. 110.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
I
melewati batas bahaya. Di samping itu, dalam kaitannya dengan beban pembuktian penting sekali peranan saksi ahli dan pengacara (ahli hukum lingkungan) yang untuk itu tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Dengan dasar pertimbangan di atas, dalam kaitannya dengan beban pembuktian, perlu pemikiran tentang adanya kemungkinan penerapan beban pembuktian terbalik terhadap perkara perdata lingkungan. Hal ini merujuk pada ketentuan pasal 21 UULH yang berbunyi : Dalam beberapa perkara yang menyangkut jenis sumber daya tertentu, tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang
pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Dalam sistem beban pembuktian terbalik tersebut,
tergugat wajib membuktikan bahwa dirinya tidak dapat
dipersalahkan atas kerugian yang terjadi, juga dibuktikan bahwa kegiatannya tidak melanggar baku mutu lingkungan. Dengan demikian kesalahan telah dianggap ada, kecuali tergugat dapat membuktikan sebaliknya.
Penerapan sistem beban pembuktian terbalik ini, akan dapat membantu penggugat dalam hal ini adalah korban karena sulitnya mengumpulkan data-data yang kongkrit untuk dijadikan bahan pembuktian. Hal ini disebabkan pembuktian
tidak lagi dibebankan pada pihak korban atau penggugat.
Selanjutnya sistem beban pembuktian terbalik ini
akan lebih mengena pada sasaran bila dikaitkan dengan
47
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
48
kriteria tradisional yang menentukan pembagian beban pembuktian. Yaitu pertimbangan yang menyatakan bahwa beban pembuktian seyogyanya diberikan pada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar dalam memberikan bukti tentang sesuatu
hal.28Dan apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan
hakim tidak dapat menerapkan beban pembuktian terbalik, hakim masih dapat membatasi beban pembuktian dengan jalan menerapkan pembagian beban yang seimbang dalam proses
perkara lingkungan, mengingat kenyataan bahwa tidak setiap
pencemaran lingkungan dapat dielakkan.^
d. Perkenbangan Metoda Penentuan Ganti Rugi.
Salah satu karakter kasus pencemaran adalah akibat yang diderita dalam kasus pencemaran tidak timbul seketika
akan tetapi setelah selang beberapa lama kemudian. Dari karakter demikian sering kali pemberian ganti kerugian tidak mampu meliputi kerugian yang riil (senyatanya)
dialami oleh pihak korban.
B.W. menganut sitem ganti rugi yang terbatas, dalam
2®Koesnadi Hardoasoemantri, Op. Cit.. hal. 359.
29Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebi.iaksanaan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Rasional Indonesia. Disertasi Doktor, Airlangga, 1987, hal. 192.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
i
49
arti tidak semua kerugian akan dapat dikabulkan oleh pengadilan. Kerugian hanya dapat dikabulkan apabila kerugian dimaksud sebagai akibat langsung dariperbuatan tergugat. Kerugian yang dapat diminta berdasar Bistem ini adalah, biaya yang secara sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda penggugat (schaden) dan kehilangan keuntungan (interessen).
Untuk lebih mencerminkan keadilan, maka menurut Has Achmad Santosa, untuk menetapkan ganti rugi bisa digunakan perbandingan sekaligus pertimbangan sistem penetapan ganti rugi yang ada di Amerika Serikat, sebagai berikut :30
1. Emotional Distress Compensation (EDO), yakni tuntutan
kompensasi yang berkaitan dengan bahan-bahan berbahaya beracun. Konsekuensi emosional ini bervariasi dari mulai gejala tidak bisa tidur, kehilangan berat badan,
nafsu makan berkurang, berkurangnya kesempatan untuk hidup bermasyarakat yang normal, perasaan frustasi
serta sifat ingin marah di luar kebiasaan. Kompensasi
ini dapat dikabulkan apabila dampak penderitaan fisik telah dapat dibuktikan.
30Mas Achmad Santosa, Perkembangan Hetoda Penentuan Ganti Rugi Pencemaran. Hakalah dalam Lokakarya Pengetahuan Hukum dan Advokasi Lingkungan, Songgoriti, 18-22 Juni1993.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
50
Dalil ini potensial dipatahkan tergugat, apabila tergugat dapat membuktikan bahwa timbulnya emosi lebih diakibatkan oleh pengaruh pihak ketiga. Upaya pembelaan yang juga lazim digunakan adalah usaha untuk melihat seberapa jauh penggugat telah mengambil langkah-langkah nengurangi emotional distress ini, misalnya melakukan konsultasi ke psikiater.
2. Ronpensasi atas rasa kuatir penderitaan yang mungkin timbul di hari depan. Tuntutan atas rasa kuatir ini didasarkan atas keberadaan bahan-bahan berbahaya beracun, yang mengancam penyakit tertentu di kemudian
hari. Tuntutan ”compensable'' apabila memenuhi paling tidak 3 unsur : (1) rasa kuatir harus didasarkan pada
penelitian ilmiah yang menyimpulkan bahwa resiko di kemudian hari sangat substansial; (2) kekuatiran harus
terfokus pada bahan kimia beracun tertentu; dan (3) kekuatiran harus sedemikian serius.
3. Ronpensasi yang diakibatkan cancerphobia. Pengadilan
di Anerika Serikat memperlakukan cancerphobia sebagai kekuatiran yang khusus akibat bahan-bahan kimia beracun, oleh karenanya mensyaratkan pembuktian atau
kesaksian medis yang kompeten tentang presensi, sebab
dan seberapa parah phobia yang dialami penggugat.
4. Kompensasi bagi keperluan biaya pemeriksaan kesehatan
di kemudian hari. Penggugat mutlak harus membuktikan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
51
melalui keterangan ahli bahwa dampak terhadap kesehatan penggugat membutuhkan sejumlah biaya guna memantau
kesehatan penggugat di kemudian hari.5. Kompensasi atas penurunan kualitas hidup. Gangguan
pencemaran bahan kimia beracun dapat berakibat jangka pendek maupun jangka panjang. Air bersih dari sungai ataupun sumur tercemar, sehingga air harus membeli. Pemeriksaan kesehatan yang ekstensif juga menuntut
masyarakat mengalokasikan waktu ekstra ke dokter, rumah
sakit maupun apotik. Secara umum keadaan yang demikian dapat menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi "less
enjoyable" dibandingkan kehidupan sebelumnya. Teori-teori penetapan ganti rugi di atas kelihatannya
lebih cocok diterapkan dalam kasus-kasus pencemaran yang sifatnya " futuristis", sehingga penderita pencemaran lebih
dihargai hak-haknya.
Hal demikian dapat dikemukakan, mengingat di era
globalisasi tidak bisa suatu sistem hukum bebas dari pengaruh sistem hukum yang lain. Sistem hukum Indonesia yang merupakan warisan dari jaman Belanda, yang dikenal dengan sebutan sistem Civil Latt> pada dasarnya masih memungkinkan terciptanya hukum baru selain dari proses
legislasi (legislation proses). Interaksi sosial dan
sistem hukum yang intens, tidak dapat tidak, Indonesia
harus neresepsi asas-asas hukum dari sistem hukum lain
yang dirasa cocok dengan keadaan jaman sekarang.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
3. P en ye le sa ia n Sentfketa d l Luar Pen gad ilan
a. Kebutuhan p r a k t is ,
Secara implisit, UULH menentukan cara penyelesaian sengketa perdata lingkungan ini melalui dua prosedur,
yaitu :a. Penyelesaian secara musyawarah (kata sepakat);b. Penyelesaian melalui pengadilan negeri.Abdul Hakim Garuda Nusantara sepakat dengan prioritas mekanisme penyelesaian yang mengedepankan musyawarah, mengingat betapa kompleksnya permasalahan lingkungan yang
meliputi berbagai aspek ilmu seperti teknologi, ekonomi, ekologi, hukum dan sebagainya, yang oleh sebab ini cara penyelesaian melalui pengadilan yang secara formal dan kaku akan menyulitkan kedua belah pihak. Namun demikian, proses penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan tetap harus dibuka kemungkinannya, terutama bila jalan
mediasi sudah tidak memungkinkan mendatangkan suatu konsensus penyelesaian.3^
Bentuk-bentuk penyelesaian yang dikenal sebagai mekanisme alternatif ini sama sekali tidak melenyapkan
sistem peradilan. Apapun kelemahan peradilan ia tetap
52
31Abdul Hakim G.N.."Sengketa Lingkungan dan Masalah Bsban Pembuktian". Presiding Diskusi Dua Hflri ^asalah- liasalah Prosedural dalaja Penyelesaian Sengketa Lingkungan". Editor Sukma V. Saubary dan Sandra Honiaga, SRREPP dan WALHI, Jakarta, 1989, hal. 57.
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
diperlukan sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa.
Hanya saja jika di masa lalu, para aktivis perlindungan lingkungan hidup, industriawan dan pejabat pemerintah melihat pengadilan sebagai satu-satunya mekanisme yang menyelesaikan sengketa, maka dewasa ini mereka telah menyadari manfaat dari mekanisme alternatif tanpa harus mengorbankan kepentingan asasi mereka.32
Penyelesaian secara musyawarah ini berawal dari pasal 20 (2) UULH tentang tripihak. Sementara ketentuan peraturan operasional mengenai tim tripihak ini belum kongkrit, maka pemikiran-pemikiran inovatif dalam bidang
prosedural ini sering kali memakai bentuk penyelesaian yang pernah atau biasa dilakukan, meskipun berbeda satu sama lainnya. Namun secara substantif bentuk penyelesaian yang dimunculkan, diupayakan menghadapkan kedua pihak yang bersengketa dengan melibatkan unsur pemerintah.
Di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
dilihat dari sisi legalitas penanganan perkara di luar
pengadilan, dikenal model advokasi lingkungan dengan istilah aksi legal, meta legal sampai ke ekstra legal. Dalam beberapa hal upaya advokasi lingkungan, terkadang sulit menghindari aksi ekstra legal. Hal ini bisa dilihat
dari cara penyelesaian yang didayagunakan ke dalam
53
3^Takdir Rahmadi, Op. Cit.. hal. 9
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
beberapa kasus lingkungan, aksi massa yang mengarah pada tindakan ekstra legal pada akhirnya memberi kesimpulan paling efektif dilakukan. Peristiwa semacam ini harus benar-benar mendapat perhatian dari pemegang kebijakan. Sebab upaya yang demikian tidak lain merupakan indikator mandegnya mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan. Semakin banyaknya kasus-kasus pencemaran dan/atau peruaakan lingkungan, terutama oleh kegiatan industri perlu diwaspadai. Sebab sering kali antisipasi pemerintah terhadap masalah di atas masih demikian lemah, sehingga dijunpai kenyataan keparahan dampak lingkungan akibat aktivitas industri pencemar yang pada akhirnya mengarahkan masyarakat yang tidak berdaya melakukan aksi ekstra legal.33
Sedang , yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam skripsi ini adalah penyelesaian dengan menggunakan bentuk penyelesaian yang memiliki legalitas, seperti mediasi, arbitrasi, konsiliasi, negosiasi dan lain sebagainya. Timbulnya minat dan
perhatian terhadap mekanisme alternatif ini disebabkan oleh kebutuhan dan kenyataan bahwa pengadilan tidak selalu
merupakan forum yang tepat untuk menyelesaikan sengketa-
33Kasus pencemaran P.T. Indaco Sejahtera Pasuruan dan Mega Surya Mas Waru-Sidoarjo.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
sengketa lingkungan. Meskipun demikian mekanisme-mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan sama-sama memiliki keistimewaan sesuai dengan karakter kasus yang hendak ditangani.
b. P en ye le sa ia n sengketa lingkungan m e la lu i t im t r ip ih a k
(p a s a l 20 aya t 2 ) UULH.
Sebagaimana dikemukakan terlebih dahulu, bahwa ada dua prosedur penyelesaian perkara perdata lingkungan-. Di samping menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata lingkungan melalui pasal 1365 B.ti., maka secara khusus terdapat pula kemungkinan penyelesaian sengketa lingkungan oleh suatu tim sebagaimana terungkap dalam pasal 20 ayat
(2) UULH yang menyatakan : "Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang- undangan".
Dalam kaitannya dengan cara penuntutan ganti rugisecara perdata, penjelasan pasal 20 ayat (2) UULH telahmenyatakan sebagai berikut :
"Bentuk dan jenis kerugian akibat perusakan dan pence maran akan menentukan besarnya kerugian. Penelitian tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah. Penelitian meliputi bidang ekologis, medis, sosial . budaya dan lain-lain yang diperlukan. Tim yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya,
55
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
dan unsur pemerintah dibentuk untuk tiap-tiap kasus. Jika diperlukan dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota tim. Bilamana tidak dapat tercapai kata sepakat dalam batas waktu tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan negeri".
“Pembentukan tim yang merupakan tripartit ini dimaksudkan agar sejauh mungkin diusahakan tercapainya kesepakatan atas besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada penderita setelah diteliti tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian".3^
Beberapa hal dalam pasal 20 ayat (2) yang telah
dijanjikan, akan diatur dengan suatu peraturan perundang-
undangan. Namun sampai sekarang amanat pasal tersebut baru terrealisasi satu ketentuan operasional, yakni dengan adanya Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03/SE/ MENKLH/6/1987 mengenai Prosedur Penanggulangan Kasus Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. Di dalam surat
edaran ini juga diatur tentang prosedur laporan dari penderita atau anggota masyarakat tentang telah t'erjadinya
pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Dalam ketentuan
ini juga kembali ditegaskan adanya tim tripihak yang terdiri atas pihak yang dirugikan, pihak yang merugikan dan aparat pemerintah yang berwenang. Inisiatif mengenai pembentukan tim tripihak oleh surat edaran ini ada pada
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, Gubernur
56
3^Koesnadi Hardjasoemantri, Qp. Cit.. hal. 354.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Namun sayangnya, keharusan pembentukan tim tripihak yang disarankan oleh surat edaran maupun UULH yang demikian masih disikapi pasif karena keharusan itu tidak diikuti dengan petunouk teknis yang dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah setempat.
Penjelasan pasal 20 ayat (2) di atas memang tidak secara tegas menentukan kedudukan pemerintah sebagai mediator atau sebagai para pihak yang bersengketa. Karena itu siapapun dapat bertindak sebagai mediator, asalkan saja tetap bersikap netral (tidak memihak) kepada salah satu pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, dari penjelasan peraturan di atas, telah dijelaskan bahwa ada ketentuan yang sifatnya lebih khusus yang mengharuskan adanya pembentukan tim tripihak, untuk menyelesaikan sengketa (termasuk tuntutan ganti rugi) secara musyawarah.
Pernasalahannya sekarang, tergantung sikap inovatif dari
pemerintah daerah yang berwenang, untuk menciptakan tim
tripihak ini dalam menangani setiap kasus, tanpa terlebih
dahulu menunggu petunjuk teknis. Demikian idealnya kalau
dikehendaki terciptanya hukum baru, yang tidak mesti melalui jalur pengadilan.
Adanya beberapa ketentuan khusus, yang menegaskan adanya prosedur penyelesaian sengketa perdata lingkungan
melalui tim tripihak, maka dibandingkan dengan ketentuan
57
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
umum sebagaimana diatur pasal 1365 B.W., secara hukum ketatanegaraan maka tim tri pihak yang harus didahulukan. Terhadap kendala yuridis pasal 20 ayat (2) UULH tersebut mestinya tidak perlu menjadi masalah atau perdebatan terlebih lagi dijadikan sebagai alasan tidak diterimanya gugatan selama belum dikeluarkannya peraturan pelaksanaan. Jadi upaya gugatan perdata tetap bisa dilaksanakan melalui pasal 1365 B.W. Hal ini didasarkan atas argumen sebagai berikut :
“Tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 B.W. merupakan aturan umum (lex generalis) bagi suatu tuntutan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Untuk menuntut ganti rugi dalam masalah pencemaran lingkungan hidup, telah diatur lex specialisnya dalam pasal 20 ayat (2) sebagai suatu ketentuan yang khusus untuk masalah-masalah lingkungan hidup. Karena belum dikeluarkannya peraturan pelaksanaan lex specialis tersebut, maka agar tidak terdapat kekosongan hukum, yang dapat menimbulkan tiadanya kepastian hukum, maka ketentuan yang lex generalis pasal 1365 B.W. dapat digunakan sebagai upaya hukum". ^
Hal di atas ditegaskan pula pada sambutan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Sambutan Diskusi Penegakan Hukum Lingkungan di Jakarta, 29-30 Mei 1991,
bahwa :"Hakim menurut sistem peradilan di Indonesia, bukan
hanya menerapkan hukum, tapi wajib menggali dan menemukan
58
35Paulus E. Lotulung, "AsPek Keaerdataan dalam Penegakan Hukum Lingkungan". Hakalah pada Seminar Kesamaan Persepsi tentang Penegakan Hukum Lingkungan di Departemen Kehakiman, Jakarta, 29-30 Mei 1991, hal. 14,
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
hukum demi keadilan dan kebenaran.36 Hal ini menunjukkan
bahwa hakim haruslah bersifat kreatif dan inovatif dalam penegakan hukum lingkungan. Hakim ditantang untuk lebih berani menemukan ataupun menciptakan hukum baru, dan tidak terlalu legalistis dalam memandang persoalan. * Keadilan tidak dapat ditunda, dengan alasan formalitas hukum belum nampu menjangkaunya.
c . Beberapa bentuk nekanisne a l t e r n a t i f p en ye lesa ia n
sengketa lingkungan.
Dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan yang strategis, para aktivis advokasi lingkungan dapat menempuh
dan mengembangkan berbagai mekanisme. Mekanisme di sini
diartikan sebagai cara dengan ciri-cirinya tersendiri. Berbagai mekanisme itu berkisar dari yang paling longgar sampai pada yang paling formal. Dalam konteks ini, longgar
diartikan tidak memerlukan prosedur baku atau aturan- aturan rumit. Termasuk dalam artian longgar adalah unjuk rasa, pembentukan pendapat umum lewat media massa dan dengar pendapat. Mekanisme yang paling formal, yang tunduk
pada prosedur baku, kaku dan rumit, adalah litigasi atau
berperkara di depan pengadilan seperti yang terurai pada
59
36Ismail Saleh, Kata Sambutan, hal. 4.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
bab i n i sebelumnya.
Mekanisme-mekanisme yang terletak di antara dua kutub itu adalah : dialog tentang kebijaksanaan (policy dialogue), perundingan (negosiation), mediasi (mediation), konsiliasi (eonsiliation), pencari fakta (fact finding) dan arbitrasi (arbitration). Mekanisme-mekanisme ini disebut dengan mekanisme alternatif karena kesemuanya itu dipandang sebagai alternatif dari pengadilan. Seperti halnya pengadilan, maka dialog tentang kebijaksanaan, negosiasi, mediasi, konsiliasi, tim ahli pencari fakta dan arbitrasi mempunyai dua fungsi yakni : fungsi penyelesaian
*sengketa dan fungsi penyaluran dan pengungkapan konsep- konsep pemikiran, sehingga konsep-konsep tersebut dapat
dituangkan dan dilaksanakan oleh pejabat pemerintah.Untuk dapat memahami mekanisme-mekanisme alternatif
itu akan dikemukakan pengertian masing-masing dalam skripsi ini. Yang kesemua alternatif ini dimungkinkan dengan adanya landasan pasal 20 UULH dan penjelasannya. Kecenderungan ini dapat dilihat dari adanya tim tripihak
yang menempuh pendekatan-pendekatan konsensual dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Dengan demikian
bentuk-bentuk mekanisme yang mengandung unsur konsensual
yang segera akan dibahas ini nanti, tidak ada salahnya
^7Takdir Rahmadi, Op- Cit.. hal. 3.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
jika dikembangkan sebagai bagian dari sistem hukum lingkungan nasional.
Menurut Takdir Rahmadi, digunakannya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, selain disebabkan oleh kompleksitasnya kasus lingkungan seperti disebutkan di atas, juga disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
1. Konflik dua kepentingan yang sah.Sengketa lingkungan sering kali melibatkan dua macam kepentingan yang sah, yaitu hak untuk memperoleh atau menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat vis a
vis hak untuk menjalankan usaha. Berdasarkan kenyataan ini, perlu dikembangkan cara-cara penyelesaian sengketa yang memungkinkan kedua macam kepentingan itu dapat
dipertimbangkan secara layak. Sistem peradilan yang didasarkan pada pendekatan permusuhan (adversarial) tidak memberikan cukup peluang untuk mempertimbangkan kedua macam kepentingan. 1
2. Pergeseran wawasan pandang : dari permusuhan ke arah konsensus.
Kasus-kasus lingkungan tidak selalu harus diselesaikan
melalui pendekatan permusuhan, yang selalu berakhir
61
38Takdir Rahmadi, Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa. Makalah tidak dipublikasikan.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
pada situasi di mana pihak lain berposisi sebagai pihak yang kalah. Pendekatan konsensus perlu dipergunakan untuk menghasilkan pemecahan masalah yang mencerminkan kepentingan yang bertikai. Pendekatan konsensus bukan berarti para pihak harus "menoual" kepentingannya kepada pihak lain, tetapi mereka bersama-sama berusaha mencari dan merumuskan pemecahan masalah yang dapat mereka sepakati. Sementara itu, para pihak tetap nenpunyai kewenangan untuk kembali pada pendekatan peradilan manakala pendekatan konsensus dipandang gagal.
3. Masalah biaya berperkara.Proses peradilan sering kali memerlukan biaya yang
besar. Keadaan ini tidak saja memberatkan kelompok
masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat, tetapi juga bagi pemrakarsa (pengusaha/industriawan). Meskipun pengusaha mungkin mempunyai sumber dana yang lebih kuat, adanya biaya tambahan tetap merupakan beban.
Di samping itu, bentuk mekanisme ini merupakan
perwujudan dari peran serta masyarakat, dan menggambarkan
adanya hubungan kemitraan (partnership) antara pejabat
administratif/pemerintah, pengusaha atau kelompok beberapa pengusaha dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Dialog mengenai kebijaksanaan, adalah mekanisme atau forum
diskusi yang melibatkan wakil-wakil dari Lembaga-lembaga
62
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Swadaya Masyarakat, asosiasi pengusaha dan pejabat-peoabat pemerintah yang terkait. Masalah-masalah yang dibahas adalah mengenai langkah-langkah apa yang harus diambil dan diterapkan ke dalam kebijaksanaan pemerintah tentang pemanfaatan sumber daya alam. Kekuatan dialog mengenai kebijaksanaan adalah bahwa forum itu tepat untuk digunakan dalam membahas masalah-masalah lingkungan hidup pada tingkat mikro, kasus atau sengketa.fiegosiasi, adalah mekanisme penyelesaian masalah di mana para pihak yang berbeda kepentingan mengadakan perundingan langsung, tanpa perantara pihak lain. Mereka mengadakan tawar-menawar tentang bentuk penyelesaian masalah yang disepakati bersama. Para pihak yang bersengketa dapat
menunjuk seseorang seperti pengacara, untuk mewakilinya
dalam negosiasi. Tidak ada batasan dalam hal penyajian bukti-bukti, argumen-argumen dan kepentingan-kepentingan. Konsiliasi, adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa berdaasrkan perundingan antara para pihak, tetapi dengan melibatkan pihak lain yang tidak memihak (konsiliator)
dalam proses perundingan. Para konsiliator mempunyai
kewenangan terbatas pada fasilitasi prosedural, seperti
penjadwalan pertemuan/sidang-sidang, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain. Keputusan tetap diambil oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.
Mediasi, adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang
63
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
didasarkan pada perundingan antara para pihak, dengan melibatkan pihak lain yang tidak memihak (mediator) dalam proses perundingan itu. Peran seorang mediator lebih luas dari pada peran seorang konsiliator, karena peran mediator tidak hanya terbatas pada fungsi prosedural, tetapi juga mencakup fungsi-fungsi substantif. Fungsi substantif neliputi pemberian saran-saran tentang bagaimana cara menyelesaikan pokok sengketa. Jadi saran-saran seperti itu menyangkut substansi atau materi masalah atau sengketa. Hasil akhir dari mediasi ini adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan. Peran mediator tidak jarang dapat berarti
membantu para pihak untuk meyakinkan bahwa masalah yang
tengah mereka hadapi, akan menjadi pokok pembicaraan dalam proses perundingan dan membantu para pihak untuk tunduk
pada aturan yang dijadikan sebagai dasar bagi pertemuan dan perundingan.
Seorang penganjur mediasi lingkungan bahkan telah menganjurkan agar mediator-mediator lingkungan memainkan peran aktif dalam menengahi atau membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan maksimal yang dianggap fair atau
adil. Namun demikian, betapapun aktifnya seorang mediator lingkungan, setiap keputusan haruslah diambil sendiri oleh para pihak yang bersengketa berdasar kesepakatan
mereka. Seorang mediator tidak boleh membuat dan memaksa
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
suatu keputusan.^
Pencari fakta, adalah mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan para pakar yang ditunduk oleh para pihak yang bertikai. Para pakar itu disebut duga sebagai “fact finders” mempunyai tugas untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa, mengevaluasi dan menarik kesimpulan-kesimpulan dari fakta-fakta yang ada itu. Hasil-hasil evaluasi dan anaiisa mereka itu akan diajukan kepada para pihak dalam bentuk rekomendasi ,pemecahan masalah atau penyelesaian sengketa. Rekomendasi itu dapat mengikat atau tidak, tergantung dari kesepakatan para pihak yang bertikai.Arbitrasi, adalah mekanisme penyelesaian sengketa di mana
para pihak menunduk pihak lain yang tidak memihak yang disebut arbitrator. Berbeda dengan negosiasi, konsiliasi
dan mediasi, maka arbitrasi adalah mekanisme penyelesaian
sengketa yang mengandung karakter adjudikatif. Seorang arbitrator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat para pihak. Karena arbitrasi mengandung
karakter adjudikatif yang mirip dengan proses peradilan, arbitrasi tidak atau kurang mempunyai daya tarik dika
65
39Takdir Rahmadi, Mediasi. Lingkungan: Suatu Pengalaman d l AnfcXika Ut-ara dan Kemungkinan Pengembangannva d l Indonesia". Tesis Master dalam Bidang Hukum, Universitas Dalhouse, Kanada, 1987. hal. 86.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
dibandingkan dengan mediasi dan negosiasi. Sebab, kalau
mekanisme itu serupa dengan pengadilan, maka hal itu tidak perlu dipilih karena para pihak sendiri menyadari betapa sukarnya berperkara di pengadilan dan putusan-putusan pengadilan sendiri sering kali tidak memuaskan para pihak yang berperkara, termasuk si pemenang. Sebabnya antara lain adalah kemenangan yang harus dibayar mahal.
Sebagian para sarjana menganggap bahwa antara mediasi, konsiliasi dan pencari fakta sebenarnya tidak terdapat perbedaan asasi. Istilah mediasi dalam arti luas sesungguhnya mencakup peran dan fungsi pihak ketiga yang
netral dan yang hanya mempunyai kewenangan memberi saran atau rekomendasi yang tidak mengikat. Oleh karena itu, konsiliasi dan pencari fakta dapat dimasukkan ke dalam
pengertian mediasi dalam arti luas. Perbedaan nyata dan asasi yang dapat ditarik adalah antara mediasi dan arbitrasi. Jika dalam mediasi, seorang mediator hanya berwenang mengemukakan saran yang tidak mengikat, maka dalam arbitrasi, seorang arbitrator mempunyai kewenangan membuat keputusan yang mengikat para pihak dalam rangka penyelesaian sengketa.
Pemberlakuan mekanisme alternatif ini sangat
variatif tergantung dengan karakter kasus, aspek perilaku dan sikap para pihak yang terlibat. Di samping itu
seberapa jauh peran serta masyarakat dipahami oleh semua
66
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
pihak, sangat menentukan warna advokasi yang akan
dilakukan masyarakat. Untuk mencapai sasaran, advokasi masyarakat atau LSM bisa dilakukan mulai dari jalur yang legal, meta legal sampai ke jalur yang ekstra legal. (Lihat diagram advokasi kolektif kasus lingkungan publik).
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
PENDAYAGUNAAN MEDIASI DI INDONESIABAB I I I
1. Landasan YuridiaMediasi sebagai salah satu bentuk dari mekanisme
alternatif penyelesaian sengketa lingkungan, memiliki dasar yang bersumber pada UULH. Di dalam pasal 20 ayat (2) UULH berikut dengan penjelasannya, telah memberi peluang
adanya pengembangan mediasi. Hal demikian dapat dipahami dari adanya tim tripihak yang menempuh pendekatan- pendekatan konsensual dalam menyelesaikan sengketa lingkungan.
Dari penjelasan pasal 20 ayat (2) UULH ini sangat potensial bagi pengembangan mediasi karena mewajibkan semua pihak untuk berunding guna mencapai kesepakatan
mengenai soal ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup
yang tercemar. UULH secara implisit mengharuskan adanya
penyelesaian sengketa lingkungan terlebih dahulu melalui
tim tripihak. Perundingan adalah upaya pertama sebelum pihak-pihak yang terlibat membawa sengketa ke pengadilan.
Hal ini dapat dipahami dari pa^A bunyi penjelasan
pasal tersebut j bahua :"Bilaxtana tidak dapat tercapai kata
sepakat dalam batas waktu tertentu, naka penyelesaiannya
dilakukan melalui pengadilan negeri". Apabila ada gugatan
ganti rugi sengketa lingkungan melalui pengadilan negeri
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
yang sebelumnya tidak didahului dengan penyelesaian melalui tim tripihak, maka gugatan para penggugat dikatakan prematur dan biasanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima <niet ontvankelijk verklaard). Akan tetapi, sampai saat ini, keharusan adanya tim tripihak dalam
penyelesaian sengketa lingkungan masih menjadi perdebatan, yang hal ini sering kali dijumpai karena ketidak-siapan sarana dan struktur penanganan kasus-kasus lingkungan
yang punya konsekuensi logis terhadap eksistensi pencemar yang notabene industri.
Dari penjelasan pasal 20 ayat (2) UULH, ternyata tim yang bertugas meneliti bentuk, jenis dan besarnya kerugian dibentuk oleh pemerintah untuk tiap-tiap kasus. Ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 20 ayat (3) nya, bahwa tim yang dimaksud dalam penjelasan ayat (2)
dapat pula diserahi tugas untuk menetapkan besarnya biaya pemulihan lingkungan hidup. Hal demikian berarti pula,
menunjukkan betapa pentingnya penyusunan Rencana Peraturan Pemerintah tentang Tatacara Gugatan dan Penentuan Ganti Kerugian, Tatacara Penelitian serta Tatacara Penetapan dan Pembayaran Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup, sebagai pelaksanaan pasal 20 UULH. ^
69
40Siti Sundari Rangkuti, Disertasi Doktor, Op . Cit. r hal. 179.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Peraturan pelaksanaan (implementing regulation) amanat pasal 20 UULH yang hingga kini belum ada, 'merupakan salah satu faktor kesulitan bagi penegakan hukum perdata lingkungan. Bagaimana dapat menegakkan hukum materiilnya, sementara hak-hak prosedural belum diatur. Fakta yang denikian sepatutnya dijadikan pertimbangan para penegak keadilan, manakala suatu sengketa perdata lingkungan langsung nasuk pengadilan tanpa melalui tim tripihak terlebih dahulu. Atau setidak-tidaknya hakim dari awal
yang telah mempunyai pertimbangan dapat menerima tidaknya
suatu perkara, harus memberikan putusan penetapannya bahwa gugatan yang demikian ini dapat atau tidak dapat diterima. Jangan sampai perkara yang telah diperiksa di persidangan sampai tahap akhir, -hakim baru menjatuhkan putusan perkara tidak dapat diterima karena prematur.
Hengingat beberapa hal di atas, sudah selayaknya
pemerintah segera berfikir dan merealisasikan hukum yang mengatur hak-hak prosedural guna penegakan hukumnya.
Bagaimana tim tripartit atau tripihak ini bisa segera diwujudkan, misalnya secara kongkrit telah ada lembaga
semacam mediasi, sehingga para korban pencemaran tidak harus menuntut melalui jalur pengadilan karena telah
tersedia lembaga tripartit sebagaimana telah dikehendaki
oleh pasal 20 ayat(2) UULH.
70
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Beberapa Paktor Penyebab Efektifnya ttsdiasi
Kendala peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan.Kenyataan-kenyataan di lapangan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan masih sulit untuk dilaksanakan. Menumpuknya perkara-perkara di pengadilan menyebabkan alokasi waktu bagi penanganan setiap kasus menjadi sangat lambat sekali, belum lagi terhadap putusan hakim atas sebuah kasus, pihak yang merasatidak puas akan selalu memanfaatkan upaya hukum yang
i
diberikan undang-undang. Dengan lamanya penanganan sebuah kasus di pengadilan, maka biaya yang dikeluarkan juga sangat besar, Penyelesaian sengketa lingkungan
lewat proses pengadilan ternyata memakan waktu lebih lama dari pada penyelesaian sengketa perdata biasa. Pembiayaan yang besar dikeluarkan antara lain untuk memperoleh data, menguji data pihak lawan dan untuk
menghadirkan para saksi ahli guna mendukung sangkaan
maupun bantahan dalam proses persidangan. Pembiayaan tidak saja merupakan persoalan bagi anggota-anggota masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat,
tetapi juga bagi pihak pengusaha. Heskipun pengusaha
mempunyai sumber-sumber dana yang relatif lebih besar, proses peradilan yang berlarut-larut menimbulkan beban
biaya ekstra. Dengan demikian, kemenangan yang diraih
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
oleh salah satu pihak harus dibayar mahal baik dari
segi waktu maupun biaya.Di samping itu, karena proses peradilan terikat dengan formalitas ketentuan hukum, maka para pihak lebih sering terperangkap oleh perdebatann masalah-masalah prosedural yang bersifat teknis hukum seraata dan tanpa disadari mengisolasikan substansi permasalahan kasus yang bersangkutan. Padahal kasus-kasus lingkungan tidaklah semata-mata merupakan permasalahan hukum, tetapi acap kali mempertautkan kompleksitas antara aspek-aspek hukum, ekonomi, ekologi, teknologi dan etik. Berkaitan dengan hal ini, Christopher W. Moore
dari Center for Dispute Resolution (CDR), Colorado,
menekankan bahwa sesungguhnya manusia itu memiliki tiga jenis kebutuhan akan kepuasan yang digambarkan dalam segitiga kepuasan (satisfication triangle) sebagai berikut :
72
5KQTTIQA KEPUASAN
SUBSTANTIVE
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Sisi segitiga yang pertama menggambarkan kebutuhan substantif* manusia, yakni kebutuhan akan pemenuhan terhadap substansi permasalahan. Sisi kedua merupakan kebutuhan prosedural, yaitu kebutuhan terhadap adanya proses untuk mencapai kesepakatan seperti halnya fleksibelitas dalam menentukan aturan permainan. Dan yang ketiga, adalah kebutuhan setiap individu untuk diperlakukan secara menyenangkan. Penciptaan kondisi bagi pembinaan hubungan baik jangka panjang antara
para pihak yang bersengketa ouga merupakan kepuasan psikologisAdanya kendala-kendala yang senantiasa melekat pada
proses peradilan dalam menangani kasus-kasus lingkungan telah mengecewakan para pihak yang bersengketa pada
khususnya dan masyarakat lain pada umumnya. Adanya kendala tersebut, akhirnya membawa kesadaran masyarakat bahwa pengadilan bukan selalu merupakan forum terbaik untuk penyelesaian sengketa. Timbulnya kesadaran itu telah pula mendorong masyarakat mencari alternatif
bentuk penyelesaian yang lain dan di antaranya adalah
nencoba menyelesaikan dengan mekanisme mediasi.
73
^Mas Achmad Santosa dan Anthony LP Hutapea, Sebuah Pengalaman Mendavagunakan Mekanisme Alternatif Penvelesai- an Sengketa Lingkungan (MAPS) d± Indonesia. USAID-WALHI, Jakarta, 1992, hal. 5 dan 6.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Luasnya ruang lingkup permasalahan lingkungan.
Kompleksitas permasalahan pencemaran lingkungan yang nencuat ke permukaan, maka penyelesaiannya memerlukan institusi yang luwes dan longgar, yang dapat menampung permasalahan itu. Ruang lingkup permasalahan lingkungan dewasa ini antara lain meliputi : (a) ganti rugi; (b) upaya pengendalian pencemaran; (c) upaya rehabilitasi;(d) tanggung jawab dan koeksistensi sosial industri;(e) perombakan dan penyempurnaan perijinan usaha dari para industri dengan menerapkan syarat pengendalian pencemaran tambahan dan (f) mekanisme pemantauan pasca
kesepakatan dengan melibatkan masyarakat dan LSM.Ruang lingkup permasalahan ini diragukan dapat dibahas di forum pengadilan yang penuh dengan pembatasan. Peran
serta para pihak di pengadilan yang bersifat terbatas dikarenakan rule of standing yang ketat mengakibatkan masukan-masukan yang bersifat inovatif dapat menjadi
sangat terbatas. Di samping itu, seluruh dalil maupun tuntutan di pengadilan pada umumnya harus dilandasi dengan aturan-aturan permainan tertulis yang sudah baku
sifatnya. Dari kondisi yang demikian, maka kalangan
yang berkepentingan terhadap penyelesaian permasalahan
lingkungan mencoba menerapkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa semacam mediasi ini.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
c. Dukungan budaya musyawarah.Dikenalnya nilai-nilai kompromi untuk penyelesaian sengketa muncul secara umum di mana saja di Indonesia, khususnya pada masyarakat dalam lingkungan yang kecil, di mana hubungan tatap muka antar pihak masih sangat dominan. Semangat musyawarah dapat ditemukan dalam segala aspek kehidupan masyarakat, yang mana anggota- anggota suatu masyarakat harus rela untuk melunakkan pendapatnya, sehingga dapat disesuaikan dengan pendapat yang lain, atau setidaknya mendekati pendapat umum, dan tidak bertahan pada pendapatnya sendiri. Karenanya,
dalam konteks penyelesaian sengketa, gagasan musyawarah cenderung untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa guna mencapai kompromi beberapa kesepakatan yang saling
menguntungkan, dari pada memberikan kekalahan atau kemenangan pada satu pihak sad a (win-win solution).
Asas musyawarah juga dikenal dalam ketentuan hukum
acara perdata yang berlaku saat ini. Hakim di
pengadilan akan bertindak sebagai penganjur agar para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya melalui perdamaian.
Nilai-nilai budaya ini merupakan faktor pendukung
terhadap pendekatan musyawarah dalam menangani sengketa dari pada jalur pengadilan, yang mempunyai ciri
konfrontasi. Walaupun kecenderungan budaya musyawarah
75
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
I
1
maupun budaya politik bagi pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lewat soft approach dan non adversarial sangat memiliki potensi untuk dikembangkan di Indonesia. Akan tetapi, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (mediasi) sebagai suatu teknik belum secara sungguh-sungguh dijamah dan dikembangkan oleh institusi pemerintah, non pemerintah maupun akademis kita.42
d. Upaya-upaya memperkenalkan mediasi.Upaya menengahi untuk memecahkan masalah lingkungan hidup, yang disebut mediasi (mediation) pertama kali mulai dikembangkan di Amerika Serikat pada permulaan
tahun 1970-an. Penerapan mediasi ini dimulai dari suatu eksperimen untuk menjajagi kemungkinan adanya pilihan
lain selain dari pada mengajukan perkara ke pengadilan.
Pengalaman membuktikan bahwa penyelesaian perselisihan
lingkungan di pengadilan telah memakan banyak sekali waktu, modal dan sering dijumpai tidak memecahkan masalah. 43
Upaya mengembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa ini, pertama kali pada dasarnya secara
76
42Ihid> hal. 11.
43Koesnadi Hardjasoemantri, Qp . Cit.. hal. 355.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
idealis mengandung empat sasaran :44a. Untuk mengurangi beban perkara yang bertujnpuk di
pengadilan, menghindari terjadinya pemborosan biaya, tenaga dan waktu;
b. Untuk lebih mengaktualisasikan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup;
c. Untuk menyediakan beberapa forum penyelesaian sengketa yang lebih cocok dengan sifat kasus yang dihadapi;
d. Untuk mengembangkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif.
Di Indonesia, usaha untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, khususnya lembaga mediasi sebagai suatu teknik dalam menyelesaikan sengketa lingkungan,
dapat dilihat dalam berbagai acara pertemuan, lokakarya, workshop, seminar, kursus, konferensi dan lain sebagainya.
Kesemua upaya ini bertujuan untuk memahami, membentuk dan mengembangkan mekanisme penyelesaian ini. Dan akhir-akhir
ini telah dicoba menerapkan mekanisme ini dalam beberapa
77
44Takdir Rahmadi, Pengembangan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagai Wadah Peranserta Masyarakat. Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Lingkungan Nasional, Diselenggarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Bandung, 24-25 Agustus 1990, hal. 9.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
penyelesaian sengketa lingkungan, misalnya dalam kasus pencemaran oleh PT. Indah Kiat, pencemaran di Kali Tapak-Semarang dan pencemaran di PT. SSS
sendiri.Dari beberapa faktor peluang pendayagunaan mediasi
tersebut di atas dapat dipahami, bahwa ada kelebihan dan potensi menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan melalui mekanisme1. Proses mediasi tidak terikat pada aturan-aturan atau
prosedur yang baku. Setiap prosedur /aturan permainani
disusun bersama oleh para pihak dengan memperhatikan
kebutuhan dan keadaan pada tiap-tiap kasus. Keluwesan adalah unsur utama dalam mediasi.
2. Karena mediasi tidak terikat pada formalitas dan hal-hal yang bersifat prosedural, maka para pihak dapat dengan segera membahas substansi permasalahan tanpa berlarut-larut memperdebatkan masalah prosedural. Para pihak tidak saja dapat membahas perbedaan pendapat yang menyangkut fakta hukum, tetapi yang menyangkut juga
dengan tata nilai dan segi kebijaksanaan administratif.3. Mediasi dapat berfungsi sebagai forum bagi pihak-pihak
^^Takdir Rahmadi, Hediasi Lingkungan Hftkan ismi»Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Majalah Serasi, Edisi Ke-12 Tahun 1989, Proyek Pengembangan Informasi dan Kependudukan Kantor Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Jakarta, 1989. hal. 21.
78
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
yang berkepentingan untuk berperan serta secara substansif dalam proses pengambilan keputusan.
4. Mediasi dapat berfungsi sebagai sarana edukatif bagi para pihak melalui dialog perundangan, pertukaran informasi, data dan untuk mengetahui dasar pikiran masing-masing dalam forum yang bersifat informal.
5. Mediasi memungkinkan tidak hanya satu pihak sebagai pemenang, tetapi juga semua pihak yang terlibat.Mediasi mencegah suatu pihak mengalami kekalahan total.
6. Dengan menempuh mediasi, tidak berarti peluang law
enforcement ke pengadilan bagi para pihak tertutup. Para pihak tetap dapat membawa kasus ke depan sidang pengadilan seandainya mereka gagal untuk mencapai kata sepakat.
7. Menjaga koeksistensi dan menghindari konfrontatif.
Meskipun demikian harus diakui juga adanya kritiki
mediasi. Pertama, berkaitan dengan pendekatan kompromis dalam proses mediasi. Beberapa pihak menolak menyelesaikan kasus-kasus lingkungan melalui pendekatan kompromis. Akan
tetapi para pengritik mengabaikan fakta bahwa dalam
beberapa kasus, masalah-masalah lingkungan tidak dapat dengan mudah dilihat secara hitam dan putih. Kegiatan-
kegiatan industri yang dipersalahkan sebagai sumber mala petaka lingkungan, bagaimanapun juga memberi manfaat sosial.
79
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Kedua, dikaitkan dengan kemungkinan bahwa mediasi oleh kelompok kuat dapat dijadikan sebagai forum untuk mengkooptasi kelompok lain yang mencoba memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain kelompok yang kuat dapat memanipulasi proses mediasi untuk membujuk kelompok lain demi tercapainya tujuan mereka. Kritik ini memang memiliki dasar. Akan tetapi kekhawatiran itu dapat diperkecil bila sekiranya kelompok lemah mempunyai wakil yang teguh dalam prinsip dan memiliki integritas serta kemampuan dan teknik perundingan yang baik. Lagi pula dalam mediasi tidak ada
paksaan untuk menerima paket penyelesaian.
3. Kendala-kendala Iang. Dihadapi dalan Mediasia. Masalah Pendanaan.
Melihat setiap kasus pencemaran selalu menempatkan masyarakat kecil yang relatif miskin, sedang pihak pencemar biasanya adalah industriawan kaya. Maka dalam hal penyelesaian melalui mediasi secara profesional, perlu jasa pelayanan mediator yang konsisten tidak memihak, perlu dipikirkan pendanaannya. Pendanaan
mediasi ini tidak saja untuk membayar oasa mediator, tetapi semua fasilitas mediasi termasuk penggalian,
penyusunan dan pengujian data teknis yang relatif mahallmembayar jasa para ahli. Setidak-tidaknya ada dua
pertimbangan dalam pendanaan mediasi. Pertama, harus
80
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
diperhatikan agar masalah pendanaan tidak semakin membebani penderitaan masyarakat korban. Kedua, masalah pendanaan harus menjamin obyektifitas atau kemandirian masing-masing pihak yang bersengketa.Untuk mengatasi hal ini perlu dipikirkan dana dari pihak ketiga yang netral/tidak turut dalam sengketa. Di Indonesia meskipun sulit untuk mencari pihak ketiga yang netral dan mau membiayai, ternyata ada beberapa yayasan dan lembaga yang komitmen terhadap masalah-
masalah lingkungan, yang ada kemungkinan besar mau menanggung pendanaannya, misalnya Yayasan Dana Mitra Lingkungan ataupun Walhi sendiri. Idealnya, karena inisiatif mekanisme ini datangnya dari pemerintah, maka adalah wajar kalau dialokasikan suatu anggaran guna penegakan hukum lingkungan melalui mekanisme ini, yang menjamin konsistensi kemandirian mediator. Pendanaan
alternatif terakhir ini tidak lepas dari kewenangan
pemerintah atas dasar public trust (konsep hukum yang mengatakan bahwa negara/pemerintah adalah pengelola atau wali dari kepentingan masyarakat atas pemanfaatan sumber-sumber daya alam.
b. Penentuan siapa yang menjadi mediator.
Untuk mencari siapa yang berwenang menjadi mediator, maka pembahasannya tidak lepas dari siapa saja yang
bisa menjadi subjek hukum lingkungan. Perkembangan yang
81
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
menarik terjadi dalam subjek hukum lingkungan. Putusan Pengadilan telah mengakui kewenangan LSM dalam hal ini organisasi yang jelas berkompeten sekali terhadap pengelolaan lingkungan, sebagai subjek hukum yang mewakili lingkungan.4®Dilihat pada pokok perkaranya, gugatan WALHI memang ditolak. Dan itu harus diakui sebagai suatu kekalahan. Namun, di balik keputusan itu, telah ternyata pengakuan lingkungan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai
subjek hukum yang dapat berperkara di pengadilan. Diakuinya organisasi seperti WALHI memiliki wewenang selaku penggugat mewakili lingkungan ini, merupakan konsep non person in law dapat diterima di Indonesia. Keadaan yang demikian sekaligus merupakan fakta bahwa kedudukan sebuah sistem hukum suatu negara di era globalisasi di mana hukum terus berkembang ini, tidak
mungkin tertutup bagi pengaruh sistem hukum yang lain.
Logika non person in law ini, berawal dari doktrin
public trust, yang menempatkan negara melalui jaksa berkewajiban mengontrol dan menuntut pencemar atau
perusak lingkungan. Namun sering kali kewajiban ini dilalaikan, sehingga mendorong pentingnya pengakuan LSM
82
46Putusan Daftar No. 820/PDT.G/1988 PN. JKT. PST. Tertanggal 14 Agustus 1989.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
yang mengatasnamakan lingkungan untuk menggantikan kewajiban di atas. Juga bisa dinalar dari kedudukan negara sebagai wali (guardian) bagi lingkungan, apabila kemudian ada masalah, bagaimana kalau pelaku pencemaran itu pemerintah sendiri ? Maka dalam kasus seperti ini organisasi lingkungan yang harus tampil ke depan. Dari subjek hukum yang sudah dibahas ini, maka sebenarnya baik pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun perorangan bisa menjadi mediator. Mediator bisa terdiri atas satu orang atau lebih, namun terhadap para pihak yang bersengketa, mediator yang terdiri dari beberapa orang merupakan satu kesatuanPermasalahannya bagaimana menentukan mediator yang
netral betul. Dalam hal tidak adanya mediator swasta yang mampu menyelesaikan sengketa lingkungan, maka kehadiran lembaga mediasi yang netral dan bebas dari
pengaruh para pihak sangat dibutuhkan. Jika melihat
pasal 20 ayat (2) UULH, lembaga mediasi sebaiknya merupakan lembaga publik yang bebas dari pengaruh
pemerintah. Perhatian atas masuknya unsur pemerintah dalam tim ini memang perlu. Sebab ada kalanya pihak pencemar juga melibatkan unsur pemerintah, sehingga
83
47Mauliate P. Situmeang, Penanggulangan Pencemaran daa Perusakan Lingkungan. Majalah Andal No. 8-1990, Jakarta, 1990, hal. 21.
M I L I K P E R P U S M K a a N
•U NI VER SIT AS A l k L A N G G A *
S U R A B A Y A
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
masuknya unsur pemerintah dalam tim ini dapat meragukan obyektifitas keputusan yang akan diambil nanti.
c. Peranserta masyarakat.Konsep peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup sesungguhnya mencakup perhatian yang amat luas. Pengertian konsep peran serta dapat dipahami dengan mengkaitkannya ke dalam berbagai konteks, yakni mulai dari konteks yang tidak berhubungan dengan kewenangan pejabat administratif sampai dengan konteks
yang mengandung implikasi terhadap kewenangan atau kebijaksanaan administratif. Dalam konteks pertama,
dapat kita lihat dalam kegiatan gotong royong anggota
masyarakat membangun fasilitas untuk kepentingan bersama. Sedang wujud peranserta yang kedua agak kompleks, menyangkut tersedianya setiap akses anggota masyarakat untuk berperanserta di dalam proses
pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup. Peranserta dalam konteks ini mengandung implikasi terhadap kewenangan atau kebijaksanaan pejabat administratif. Dan oleh karena itu, konsep maupun pelaksanaan peranserta dalam konteks ini sering kali
menjadi masalah kontroversial.Kenyataan selama ini, peranserta masyarakat dalam
pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan hidup yang
menyertakan pengemukaan pendapat masyarakat jarang
84
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
sekali dilakukan. Peranserta tidak jarang digunakan sebagai lips service. Kecilnya peranserta masyarakat ini, selain karena kurangnya peluang yang diberikan, juga karena hambatan budaya yang relatif rendah terutama bagi masyarakat pedesaan. Hambatan tersebut mempersulit pelibatan masyarakat baik dalam pengelolaan lingkungan hidup maupun pembangunan, karena untuk ikut berperanserta, masyarakat dituntut untuk merumuskan dan memecahkan masalah dari sudut pandangnya.Adanya keterbukaan dalam hal informasi tentang kegiatan pembangunan, khususnya yang mempunyai dampak terhadap lingkungan sangat diperlukan. Tanpa adanya informasi yang memad&i, peranserta masyarakat tidak akan efektif. Penyelesaian lingkungan melalui mediasi tidak dapat
berlangsung efektif apabila salah satu pihak yang bersengketa tidak mendapatkan informasi yang seimbang dibandingkan dengan pihak lainnya. Guna mendapatkan
akses informasi yang seimbang, hak mendapatkan informasi selayaknya diterapkan dalam segala peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
d. Masalah pelaksanaan kesepakatan mediasi.Salah satu kriteria untuk menentukan proses mediasi berhasil atau tidak, adalah kesepakatan yang dicapai
dapat atau tidak segera dilaksanakan. Kriteria ini
85
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
sangat perlu, karena walaupun semua pihak telah berhasil mencapai kesepakatan, tetapi sering tidak terlaksanakan sesuai dengan jadwalnya, maka proses mediasi tidak dapat dikatakan berhasil. Suatu hal yang dapat lebih menjamin agar kesepakatan mediasi dapat diterima semua pihak sehingga dapat dilaksanakan, adalah menunjuk mediator yang cakap dan berpengetahuan.
Mediator yang berpengetahuan dapat membantu pihak-pihak yang terlibat menilai kedudukan dan tuntutan-tuntutan para pihak, sehingga mereka diharapkan mampu merumuskan keputusan-keputusan yang layak dan adil setelah semua faktor yang relevan dipertimbangkan. Agar mediasi mengikat para pihak untuk dilaksanakan, maka sebaiknya kesepakatan itu dituangkan dalam suatu keputusan adminstratif oleh instansi pemerintah yang memberi ijin kegiatan yang bersangkutan. Perlu juga dicantumkan sanksi bila para pihak tidak melaksanakan hal-hal yang
telah disepakati. Bagi pihak pencemar yang tidak mentaati dapat dikenakan sanksi administratif seperti
pemberhentian produksi sementara atau langsung mencabut
ijin usahanya. Cara lain untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah disepakati agar ditaati adalah mengajukannya ke pengadilan untuk mendapatkan
pengukuhan atau pengesahan dari hakim. Cara ini
terutama relevan bagi kasus-kasus yang pernah diangkat
86
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Ke pengadilan, kemudian diselesaikan lewat mekanisme alternatif. Kedua cara tersebut, yang menuangkan kesepakatan ke dalam perijinan dan memintakan pengesahan dari hakim, merupakan upaya yang juga dilakukan di Amerika Utara.4®Di samping itu dalam pelaksanaannya, diperlukan adanya keterlibatan beberapa tenaga ahli guna memantau apakah hasil suatu kesepakatan telah sungguh-sungguh dilaksanakan. Hal ini tidak cukup ditekankan pada kesadaran dan itikad baik pencemar saja. Misalnya, dalam hal memantau tingkat pencemaran selanjutnya sudah dapat ditekan ataukah masih tetap, maka dalam hal ini diperlukan keterlibatan instansi yang berwenang, seperti Bapedal. Dalam hal ini juga dapat melibatkan lembaga penelitian di universitas-universitas dan laboratorium yang ditunjuk secara resmi oleh
pemerintah. Atau kalau perlu mempertahankan tim teknis yang terbentuk pada saat mediasi. Juga perlu tetap melibatkan masyarakat dan LSM untuk didengar pendapatnya. Kesemua lembaga ini diperlukan dalam rangka melakukan fungsi kontrol terhadap apa yang telah disepakati sewaktu mediasi.
87
48Takdir Rahmadi, Hekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Advokasi Lingkungan P Q£__ Cit.. hal. 12-13.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
88
e. Inkonsistensi peran pejabat administrasi.
Sudah bukan menjadi rahasia lagi apabila di kalangan aparat telah tumbuh persepsi yang merata, bahwasanya tindakan yang tegas dan konsisten terhadap .pencemar lingkungan di kalangan industri dikhawatirkan akan menyebabkan penurunan angka pertumbuhan industri dan investasi. Padahal tolok ukur keberhasilan aparat dan instansi adalah pencapaian target pertumbuhan industri dan investasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan hambatan terhadap penegakan hukum lingkungan, karena terhadap industri pencemar diberikan toleransi yang berlebihan. Sudah bukan jamannya lagi
kalau lingkungan akan terus semakin parah dengan dalih
mempertahankan lowongan tenaga kerja dan juga aspek perolehan pendapatan daerah. Sungguh merupakan suatu pemikiran yang sempit sekali, karena tidak memikirkan tingkat keparahan lingkungan, sehingga menjadikan beban yang lebih berat bagi kehidupan generasi berikutnya. Karenanya perlu ditegaskan kembali dalam hal penegakan
hukum lingkungan, harus ada persamaan persepsi dan
keterpaduan dalam sistem penanganan kasus-kasus
lingkungan. Pelaksanaan mediasi harus didukung oleh upaya-upaya represif yang konsisten untuk menekan,
sehingga pencemar tidak bisa lepas dari tanggung jawab
atas pencemaran yang dilakukannya.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
4. Karak ta r Kasus dan la la k Ukur Penggunaan Madias!
Seperti halnya proses peradilan yang mengandung beberapa kelemahan sebagai forum penyelesaian sengketa dan advokasi lingkungan, maka mekanisme alternatif mediasi ini juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan itu
terutama adalah, bahwa tidak semua sengketa layak/dapat diselesaikan lewat mekanisme alternatif mediasi ini.
Kasus-kasus atau sengketa lingkungan yang layak dan dapat diselesaikan melalui mekanisme alternatif ini pada
umumnya menpunyai tolak ukur dan karakter-karakter sebagai berikut
a. Kasus-kasus yang menyediakan adanya peluang untuk
berkompromi di antara para pihak yang bersengketa.
Artinya kasus-kasus yang di dalamnya terdapat peluang- peluang yang memungkinkan para pihak melakukan tawar-
menawar dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan di antara mereka. Ini berarti adanya kesediaan untuk memperlunak atau melepas sebagian di antara tuntutan- tuntutan, dan kesediaan untuk memenuhi kesediaan pihak lainnya.
Has Achmad Santosa tidak sependapat dengan istilah kompromi yang digunakan, karena dengan istilah demikian
49Takdir Rahmadi, Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengke.ta Lingkungan dan Advokasi lingkungan. Qp. Cit. , hal. 10 dan 11.
89
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
dapat diterjemahkan bahwa sebenarnya mediasi dilakukan dengan target tujuan yang kompromis. Sehingga pada akhirnya pihak masyarakat korban cenderung terjebak pada sekedar tuntutan konsesi semata. Proses dialogis yang demikian potensial menghambat proses transformasi
kesadaran masyarakat akan arti penting pengelolaan lingkungan yang baik dan sehat.^
b. Penyelesaian sengketa dengan mekanisme ini mengharuskan para pihak yang besengketa mempertimbangkan apakah para pihak menaruh harapan tetap terpeliharanya hubungan dan koeksistensi di masa yang akan datang. Apabila harapan tersebut sangat besar, maka penggunaan mekanisme ini
merupaka suatu oara yang tepat jika dibandingkan dengan upaya litigasi yang lebih bersifat konfrontatif.
c. Adanya perimbangan kekuatan yang relatif di antara para pihak yang bersengketa. Kekuatan di sini diartikan
sebagai kemampuan salah satu pihak untuk menekan pihak lainnya sehingga pihak yang ditekan tidak akan mampunencapai tujuan yang dikehendaki. Sebelum para pihak
lmemutuskan pilihannya, maka terlebih dahulu harusdipertimbangkan oleh masing-masing pihak apakah posisi
90
^^Wawancara dengan Mas Achmad Santosa, S.H., LLM., di LBH Surabaya, Tanggal 10 Juni 1993.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
tawar (bargaining position) mereka memadai. Artinya
sejauh mana para pihak yang bersengketa memiliki suatu kemampuan melakukan trade off <tawar-menawar). Apabila pihak tertentu memiliki posisi tawar yang lemah, maka dapat mengakibatkan pihak yang demikian lemah mudah terkooptasi (menjadi jinak) dengan terlampau banyak mengharapkan konsesi-konsesi, sehingga mekanisme yang demikian berubah menjadi forum eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Biasanya pihak yang mempunyai kedudukan yang relatif lemah adalah warga masyarakat dan aktivis advokasi lingkungan apabila dibandingkan dengan pihak pejabat pemerintah dan para
industriawan. Dalam beberapa hal kasus lingkungan, industriawan dan pejabat pemerintah, yang berwenang dalam memberikan perijinan, biasanya dalam satu posisi
berhadapan dengan warga masyarakat dan aktivis advokasi lingkungan. Bagi masyarakat, perwujudan kekuatan mereka
dapat berupa ancaman menggugat perdata ke pengadilan, penggalangan boikot seperti dalam kasus Tapak dan
pembentukan pendapat umum lewat media massa (opinion public) ataupun unjuk rasa.
. Sengketa lingkungan biasanya melibatkan banyak orang yang mungkin kepentingan dan tuntutan mereka variatif. Untuk itu, perlu terlebih dahulu dirumuskan secara
jelas kepentingan dan tuntutan mereka itu. Ringkasnya
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
kasus-kasus lingkungan yang di dalamnya, kepentingan dan tuntutan para pihak sudah dirumuskan secara jelas akan lebih mudah untuk ditipayaksn melalui mediasi dari pada kasus-kasus yang di dalamnya kepentingan dan tuntutan para pihak masih kabur atau belum dirumuskan secara jelas.Apabila sebuah sengketa memiliki sifat yang sangat rumit dan isyunya relatif baru dalam suatu masyarakat, maka mekanisme ini lebih tepat untuk digunakan, karena memiliki aturan permainan yang fleksibel. Sengketa lingkungan merupakan suatu contoh, di mana kasus ini memiliki karakter yang rumit dan seringkali pembuktian
adanya suatu akibat dari adanya pencemaran, dapat terlihat setelah beberapa puluh tahun lamanya (long
period of latency). Sehingga solusinyapun tidak cukup dengan monetery remedy, tetapi penyelesaian yang lebih bersifat jangka panjang. Mekanisme ini lebih memiliki kemampuan membahas solusi-solusi yang bersifat proaktif
dan inovatif. Mekanisme mediasi ini lebih cocok dalam
menyelesaikan kasus-kasus atau sengketa rumit yang tidak melibatkan persoalan-persoalan tata nilai atau keyakinan ideologis (values conflicts). Kasus-kasus seperti disebut terakhir ini tampaknya tidak tepat
diselesaikan lewat mediasi.
Kasus-kasus yang melibatkan masalah-masalah yang punya
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
dimensi ekonomi dan pemahaman atau penafsiran terhadap suatu fakta atau gejala, relatif dapat diselesaikan
melalui mediasi.
5. Eungai Mediator.Di dalam melakukan mediasi terdapat pentahapan yang
merupakan seni tersendiri bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Seninya terletak pada keahlian seorang atau beberapa orang mediator, yang melaksanakan pekerjaan mediator dalam beberapa tahapan. Menurut Indro Sugianto, ada beberapa tahap dan pekerjaan mediator dalam menjembatani pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai
kesepakatan penyelesaian
1. Henciptakan dan membangun iklim yang konstruktif bagi
proses perundingan. Mediator harus memiliki kemampuan mempertahankan aturan-aturan yang telah disepakati di tahap awal, agar perdebatan tidak emosional dan tetap dalam batas aturan permainan. Keobyektifan mediator yang bertindak sebagai pemimpin atau pemandu diskusi harus mencerminkan sikap yang netral. Lebih lanjut
93
51Indro Sugianto, Pengembangan dan Pendavagunaan Hekanisme AltflmaAif Penyelesaian Sengketa. Refleksi Pendayagunaan MAPS dalam Penyelesaian Kasus Berdimensi Kepentingan Publik, Disampaikan dalam Diklat Nasional Pendidikan dan Pelatihan Kepengacaraan se-Indonesia, Universitas Brawijaya, Malang, 12-16 April 1993.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
mediator memberikan usulan tentang bagaimana proses yang seharusnya berlangsung, mencegah konflik antar pihak, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk berbicara dan menyiapkan minut yang netral (apa adanya).
2. Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan materi-materi yang telah terseleksi. Atas dasar materi/informasi ini, mediator dapat menetapkan apakah terdapat .zona atau wilayah-wilayah yang potensial untuk disepakati.
3. Membantu para pihak menganalisa implikasi terhadap masing-masing pihak apabila tidak tercapai hasil dan kesepakatan. Mediator berusaha meyakinkan agar para pihak mencapai suatu kesepakatan.
4. Membantu para pihak untuk lebih kreatif mencari solusi
dengan menawarkan sekaligus menumbuhkan kemungkinan disajikannya opsi-opsi baru.
5. Menjaga agar komunikasi di antara para pihak terjaga.6. Mengartikulasikan rasio dibalik kesepakatan yang
tercapai. Hal ini penting agar terdapat full acceptance dalam tahap implementasi.
94
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
BAB IV PEHDAYAGUHAAH MEDIASI
DALAH PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN
DI TEMBOK DUKUH
1. Ganbaran Kasus
Tembok Dukuh IX, yang lebih dikenal dengan Kampung Tembok Dukuh, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan,
merupakan salah satu kawasan perkampungan di kawasan Surabaya bagian barat. Khusus pada wilayah RT 03/RW VIII Tembok Dukuh IX, pada saat terjadinya kasus pencemaran, terdiri atas 53 bangunan rumah dengan jumlah penduduk 480
jiwa dalam 120 Kepala Keluarga (KK). Kawasan ini berbatasan (dipisahkan dengan gang/jalan kecil) dengan P.T. Sarana Surya Sakti (P.T. SSS), sebuah PMDN yang memproduksi velg sepeda dan ban yzer (plat pengiksit kotak kemas )
Kampung Tembok Dukuh IX ini mulai dipadati penduduk
sejak tahun 1970. Mata pencaharian penduduknya cukup variatif, mulai pegawai negeri, pedagang kaki lima, sampai buruh pabrik (beberapa warga Tembok Dukuh juga bekerja
sebagai buruh pabrik P.T. SSS). Sedangkan P.T. SSS itu
sendiri, seluas 6.587 m 2, beroperasi sejak tahun 1976. Pada awalnya hanya memproduksi velg sepeda. Kemudian pada
^Lihat lampiran gambar lokasi P.T. SSS
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
tahun 1985, P.T. SSS memperluas usahanya dengan mendirikan tempat pengolahan baru, seluas 15.590 m^ , untuk industri ban yzer. P.T. SSS sebelum perluasan, beralamat di jalan Demak Timur nomor 2, sedang P.T. SSS yang sesudah perluasan beralamat di jalan Demak Timur nomor 7. Lokasi pabrik yang tersebut terakhir itulah yang berbatasan dengan kampung Tembok Dukuh IX, RT 03/RW VIII.
Tentang adanya dugaan pencemaran air sumur yang disebabkan oleh rembesan limbah dari P.T. SSS dirasakan sejak awal Maret 1990. Warga Tembok Dukuh merasakan gatal-gatal ketika menggunakan air dari sumur mereka. Memang warga Tembok Dukuh memanfaatkan air sumur untuk keperluan MCK, dan mereka membeli air PDAM untuk keperluan air minum.
Tentang adanya dugaan pencemaran tersebut semakin kuat, ketika warga Tembok Dukuh melihat adanya perubahan warna pada air sumur mereka. Dan dugaan itu semakin
mengkristal di kalangan warga, ketika tembok pembatas
pabrik (tingginya 2 m) yang berhadapan dengan rumah-rumah warga roboh pada tanggal 16 Haret 1990. Tembok pembatas
itu roboh sehingga menumpahkan limbah air dari pabrik,
menyebar ke gang/jalan kampung serta masuk ke rumah-rumah warga. Ternyata warna air limbah yang tumpah dari pabrik
itu, sama dengan warna air sumur mereka : yang kuning
kecoklat-coklatan. Penyelesaiannya saat itu, P.T. SSS
96
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
memberi ganti rugi atas kerusakan-kerusakan akibat robohnya tembok tersebut. Pemberian ganti rugi ini, pada saat jawaban tergugat dalam persidangan, diklaim bahwa selayaknya bila warga tertentu yang telah menerima uang ganti rugi tersebut diharamkan untuk ikut menjadi barisan penggugat.
2. Upava yang. Dilakukan Harga
Prosedur penanggulangan pencemaran lingkungan telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup nomor : 03/SE/MENKLH/6/1987. Dalam Surat Edaran MENRLH tersebut, dalam menanggulangi kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, MENKLH, Jaksa
Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia setelah
didasarkan adanya laporan dari penderita atau warga masyarakat kepada aparat pemerintah daerah.
Kelima instansi tersebut sepakat untuk secara terpadu menanggulangi kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Melihat prosedur yang lebih didominasi oleh kelima instansi yang disebut dalam surat edaran ini,
pihak yang dirugikan secara langsung atau penderita tidak dilibatkan dalam proses. Dominasi tersebut ditunjukkan dengan adanya sanksi pemulihan lingkungan di mana si pencemar/perusak lingkungan membayar biaya pemulihan
97
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
lingkungan tersebut kepada negara, sanksi administratif dan sanksi pidana.
Sedangkan untuk penuntutan ganti kerugian yang diderita oleh penderita, maka harus diajukan gugatan tersendiri melalui pengadilan negeri. Dengan demikian keikutsertaan masyarakat sangat sedikit sekali, hanya dalam memberikan laporan dan keikutsertaannya di dalam musyawarah untuk mencegah terjadinya pencemaran. Hal demikian kontradiksi sekali dengan UULH yang memberi peluang partisipasi masyarakat yang aktif dalam menangani kasus dan permasalahan lingkungan hidup.
Meskipun demikian, warga Tembok Dukuh IX tetap menyadari keadaan ini, sehingga pada tanggal 8 September
1890, melalui ketua RT 03/RW VIII secara tertulis
melaporkan adanya pencemaran kepada ketua RW VIII. Kemudian warga bersama ketua RW VIII melaporkan
pencemaran tersebut ke lurah dan camat setempat pada tanggal 10 September 1990. Sebelumnya, pada tanggal 4 Maret 1990, ibu-ibu PKK setempat (15 orang) secara spontanitas mendatangi pengusaha untuk mendapatkan
tanggapan serta tanggung jawab pabrik atas kerugian warga Tembok Dukuh. Berdasarkan kenyataan tersebut, lurah bersama aparat kecamatan, Babinsa dan unsur Muspika lainnya melakukan pengecekan. Langkah itu menghasilkan informasi bahwa :
98
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
1. Suara bising diesel pabrik pada malam hari memang mengganggu ketenangan warga sekitarnya;
2. Adanya bau kurang sedap berasal dari P.T. SSS;'3. Terjadi perubahan warna pada 20 sumur warga;3. P.T. SSS yang berada di jalan Demak Timur nomor 7 belum
memiliki ijin H.O.Oleh lurah, hasil pengecekan ini pada tanggal 11 September diteruskan melalui surat nomor : 660.3/200/402.93.01.04/ 1990 kepada camat, dan kemudian camat tersebut meneruskan ke Pembantu Walikotamadya Surabaya Bagian Utara. Pada
tanggal 6 Oktober 1990, warga mengadukan masalahnya ke DPRD Tingkat II Kotamadya Surabaya.
3. Tanggapan Pgnda dan Qasar. Adanya Pencemaran
Dari upaya-upaya tersebut, pihak Pemerintah Daerah memberikan tanggapan sebagai berikut :Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya mengirim surat peringatan kepada P.T. SSS dengan nomor:
660.3/5224/402.2.03/90, tertanggal 23 Oktober 1990. Surat peringatan yang berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Pos Surabaya ini berisikan :
a. Air minum warga tercemar unsur Cr+® , Zn dan Fe dari limbah P.T. SSS;
b. P.T. SSS diminta untuk membangun dan mengoperasikan
secara teratur dan disiplin unit pengolah limbah.
99
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
diminimalisasikan agar sesuai dengan Surat Keputusan
Gubernur Jatim No. 414 Tahun 1987;c. Agar P.T, SSS berpartisipasi dengan menyediakan
fasilitas air bersih untuk masyarakat yang ada di sekitar pabrik;
d. P.T. SSS diminta untuk menyempurnakan dan memelihara kebersihan secara rutin saluran limbah industri dan saluran pematusan air hujan;
e. Menghijaukan lahan terbuka di sekitar pabrik dengan tanaman keras/produktif atau dibuat taman;
f. Menyempurnakan dokumen perijinan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Melaporkan hasil upaya P.T. SSS dalam mencegah,
mengendalikan dan menanggulangi pencemaran serta
hasil analisis limbah industri sebulan sekali kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat IX Surabaya.
Ternyata, pihak P.T. SSS kurang tanggap atas kondisi ini dan memanfaatkan surat peringatan yang tidak memberi indikasi adanya sanksi administratif padanya.Pencemaran udara, air dan bising tetap berlanjut. Dan di
lpihak lain warga terus menderita atas pencemaran ini. Meskipun demikian, warga Tembok Dukuh tidak kehilangan
semangat untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini.
Bahkan pada tanggal 10 Desember 1990 warga mengirim surat
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
permohonan penyelesaian kasus pencemaran lingkungan ini ke Walikotamadya Tingkat II, DPRD Tingkat II Surabaya dan Tim Operasi Kemukus Polda Jawa Timur. Advokasi ini cukup mengejutkan, sebab surat tersebut lengkap dengan data tertulis dan catatan lapangan serta kliping-kliping koran.
Sampai berganti tahun 1992, tidak ada langkah- langkah penyelesaian dari pihak pemerintah daerah. Maka muncul beberapa kesepakatan antara warga dan LBH Surabaya untuk membawa kasus pencemaran ini ke pengadilan. Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh penyelesaian tri
pihak antara warga Tembok Dukuh, P.T. SSS dan Pemda (KPPLH Tingkat II Surabaya Dan BKLH Jatim) macet total, dan tidak
menghasilkan rekomendsi apapun.Di balik proses penyelesaian masalah pencemaran
lingkungan di atas, pihak P.T. SSS mendayagunakan kekuatan
Militer untuk mengintimidasi warga. Ketua keamanan RW dan
ketua RT sempat mendekam tiga hari di pos militer, dengan tuduhan mengancam keselamatan pengusaha P.T. SSS.
4 . gugatan P erd a ta
Hasil musyawarah warga Tembok Dukuh IX, RT 03/RW VIII dan kemudian koordinasi lebih lanjut dengan LBH
Surabaya menetapkan 19 orang warga pemilik sumur yang tercemar memberikan kuasanya kepada LBH Surabaya, untuk.
penyelesaian kasus pencemaran ini di Pengadilan Negeri
101
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Surabaya. Hal ini dengan pertimbangan bahwa sisa warga yang lain dapat tampil menjadi saksi dalam proses
persidangan, dan kemungkinan diajukannya gugatan perdata oleh warga atas pencemaran bau dan bising terhadap tergugat yang sama.
Gugatan pencemaran lingkungan terhadap P.T. SSS, sidang diawali mulai bulan Juli 1991, didasarkan atas suatu perbuatan melawan hukum (vide pasal 1365 B.W.). P.T. SSS diasumsikan telah melanggar hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat, serta hak dan kewajiban masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan
lingkungan (vide pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 UULH). Tidak
hanya itu, P.T. SSS sebagai tergugat, juga diasumsikan
telah melanggar kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan
dalam pasal 5 ayat (2) dan pasal 7 UULH; pasal 21 ayat (1)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; dan pasal 14 sub a Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Industri.
Gugatan perdata ini juga memohon pada majelis hakim yang mananganinya agar menerapkan asas pembuktian terbalik untuk proses pembuktiannya.
Selain menuntut ganti rugi materiil maupun
imateriil, gugatan ini memasang target, pertama, untuk
ditentukannya prinsip koeksistensi antara industri dan
masyarakat. Lebih jauh untuk menetapkan partisipasi
102
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan.Langkah selanjutnya, sebelum proses persidangan
menginjak ke pembuktian, LBH Surabaya selaku kuasa warga meminta kepada majelis hakim agar dalam putusan sela diputuskan tentang dapat-tidaknya asas pembuktian terbalik diterapkan. Tampak majelis hakim tidak begitu memahami materi gugatan. Hajelis hakim dalam putusan selanya, menyatakan mekanisme pembuktian terbalik, akan diputuskan
nanti bersamaan dengan putusan akhir.Helihat kenyataan ini, LBH Surabaya memandang
perlu, mempertimbangkan proses perdamaian yang ditawarkan oleh majelis hakim untuk penyelesaian kasus ini. Haka berdasarkan kesepakatan para pihak, proses persidangan dihentikan untuk sementara guna mencari bentuk dan proses perdamaian. Hal ini penting agar kasus dapat diselesaiakan secara lebih efektif.
5. Upaya. P enyelesaian melalui Mediasi dan Hasil Kesepakatannva
Dalam proses persidangan, eksistensi prosedural
berkenaan dengan pasal 20 ayat (2) UULH tentang tim tripihak ramai diperdebatkan dalam jawab-jinawab oleh
kedua belah pihak dipersidangan. Kedua belah pihak, dengan
dasar hukum dan argumennya, tidak berhasil mendapatkan
kesamaan penafsiran bagaimana seharusnya meneroemahkan
103
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
pasal 20 ayat (2) UULH ini. Bahkan di tingkat ilmuwan dan praktisi hukum di Indonesiapun masih variatif dalam menafsirkan pasal ini.
i
a. Upaya m ed ias i p ra l i t i g a s i
Pada tanggal 8 Januari 1991, hari Selasa jam 08.30 WIB. di ruang rapat lantai VI kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Para warga melalui wakilnya dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya selaku kuasa hukum warga, P.T. SSS dan konsultan Amdalnya P.T. Asri
Primanusa, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Pos
Surabaya, Balai Penelitian Pengembangan Industri (BPPI), Sekretaris Komisi Penelitian Pengembangan Lingkungan Hidup
(KPPLH) Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya
diundang oleh Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup (BBKLH) atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur untuk membicarakan masalah pencemaran limbah
cair P.T. SSS, dan hasil pembicaraan tersebut antara lain : disepakati pembentukan Tim Tripihak yang terdiri
atas wakil para warga, wakil P.T. SSS dan aparat Pemda
Jatim dalam rangka upaya penyelesaian masalah pencemaran limbah cair tersebut. Akan tetapi rencana tersebut sampai
dengan dimasukkannya gugatan perdata ke pangadilan tidak pernah di'realisir.
Tidak terrealisirnya pembentukan Tim Tri Pihak
104
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
menurut pihak P.T. SSS yang disampaikan melalui kuasa hukumnya (Gani Djemat & Partners) mengatakan, bahwa oleh karena adanya penolakan-penolakan dan sikap non kooperatif dari para warga , rencana pembentukan Tim Tripihak menjadi buyar dan upaya penyelesaiannyapun menjadi tidak jelas. Sebagaimana pada tanggal 21 Januari 1991 Tim dari aparat- aparat instansi terkait, yaitu : BTKL, BPPI dan Muspika setempat, dengan dipimpin oleh Kabag Pemerintahan Pemda Tingkat II Kotamadya Surabaya pernah dilakukan pengambilan
contoh air di sumur warga. Warga mula-mula menolak diambil contoh airnya, dan setelah terjadi perdebatao baru kenudian warga mengijinkan .
Namun, menurut warga dan kuasa hukumnya, hal itu
tidak tepat kalau dijadikan alasan macetnya pembentukan Tim Tripihak. Lebih jauh harus dipahami, bahwa kesepakatan pembentukan Tim Tripihak masih belum tegas dan masih
direncanakan untuk mengadakan pertemuan guna menindak
lanjuti kesepakatan tersebut. Prakarsa untuk pertemuan
selan-jutnya telah dilimpahkan kepada Sekretaris KPPLH Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya. Sampai waktu 7
bulan terhitung sejak pertemuan di Pemda Tingkat I Jawa Timur, warga dan kuasa hukumnya tidak pernah mendapat undangan apapun dari PPLH, juga tak pernah diinformasikan
sampai sejauh mana perkembangannya. Karenanya waktu yang relatif lama memberikan alasan warga penderita untuk
105
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
menyelesaikan masalah pencemaran ini lewat gugatan perdata
di Pengadilan Negeri Surabaya.Pendapat warga ini kembali ditanggapi oleh kuasa
hukum P.T. SSS dengan mengambil oontoh kasus Kali Tapak. Tidak tepat kalau faktor lamanya waktu tersebut dijadikan alasan mengeliminir keharusan mengajukan gugatan setelah penyelesaian melalui tim tripihak gagal. Kasus Kali Tapak saja baru terbentuk Tim Tripihak setelah hampir 15 tahun permasalahannya timbul ke permukaan atau 9 tahun setelah lahirnya UULH.
b. M ed ias i d i tengah p ro se s pers idangan .
Langkah selanjutnya, sebelum proses persidangan menginjak ke tahap pembuktian, LBH Surabaya selaku kuasahukum warga memandang perlu memepertimbangkan proseslperdamaian yang ditawarkan majelis hakim untuk penyelesaian kasus ini. Maka berdasarkan kesepakatan para
pihak proses persidangan dihentikan untuk sementara guna
mencari bentuk dan proses perdamaian. Hal ini penting agar kasus dapat diselesaikan secara lebih efektif.
Beralihnya dari proses persidangan menuju proses perdamaian untuk penyelesaian kasus ini, setidaknya
merupakan terobosan cerdas bahwa tipologi mediasi dapat
diterapkan dalam suatu agenda penyelesaian lewat pengadilan.
106
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Proses p'erdamaian itu dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa LBH Surabaya sebagai kuasa hukum warga mengirim surat ke Deputy I Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (BAPEDAL) untuk menjadi fasilitator, dalam proses tersebut. Hal ini mendapatkan tanggapan dengan hadirnya Nabiel Makarim, MPA, MSM., dalam pertemuan pada tanggal 7 Februari 1992, dengan dihadiri oleh aparat Pemda Tingkat II Surabaya, BKLH, kuasa hukum P.T. SSS dan LBH Surabaya selaku kuasa warga. Dari pertemuan tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut :
a. Pihak-pihak yang bersengketa bersedia menyelesaikan dengan model musyawarah;
b. Alokasi waktu yang ditentukan selama 3 bulan terhitung
sejak tanggal 7 Februari 1992;
c. Bahwa dalam proses musyawarah nanti ada 3 pihak, yakni: LBH Surabaya selaku kuasa hukum warga, kuasa hukum P.T.
SSS dan Pemda Tingkat II (Asisten I Bagian Hukum);d. Walikota Surabaya menyediakan sarana.
Dari beberapa pertemuan dan usulan akhirnya LBH Surabaya dan kuasa hukum P.T. SSS menghasilkan kesepakatan bersama yang ditandatangani tanggal 30 Maret 1992, yang isinya antara lain :
1. Pelacakan masalah gangguan yang disebabkan oleh aktifitas P.T. SSS;
2. Adanya pemberian kontribusi oleh P.T. SSS dalam rangka
107
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
menciptakan lingkungan dan sarana untuk warga yang Xebih baik seperti : pengadaan air bersih rumah tangga dan pemenuhan tuntutan sejumlah uang yang pernah diajukan;
3. Pengelolaan limbah dan pengendalian aktifitas P.T. SSS untuk ntencegah timbulnya pencemaran dan atau gangguan;
4. Mekanisme peran serta warga dalam memantau aktifitas perusahaan dan mekanisne penyelesaian apabila timbul permasalahan di masa yang akan datang antara warga dengan perusahaan;
5. Pabrik dan penduduk dapat hidup berdampingan secara harmonis dan saling menguntungkan;
6. Pabrik dapat mencegah kemungkinan timbulnya pencemaran
dan memenuhi baku mutu air serta tidak menimbulkan kerugian;
7. Proses perundingan ini berakhir pada tanggal 7 Hei dan
tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang;
8. Hasil proses perundingan akan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian yang ditetapkan dalam suatu putusan hukum (Akta Van Dading);
9. Musyawarah difasilitasi oleh Pemda Tingkat II Surabaya dengan koordinasi Asisten I Sekretaris Wilayah Daerah;
10. Pemda Tingkat II Kodya Surabaya bersama dengan Deputy
I BAPEDAL akan menjadi penengah/mediator bila perundingan mengalami hambatan;
108
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
11. BKLH, BTKL, BPPI, BAPEDAL KANWIL Perindustrian, dapatmenjadi pengamat (observer) dan dapat dimintaipendapatnya atas masalah yang sedang dirundingkan dalam tim ini;
12. Kuasa warga dan P.T. SSS dapat menyetujui hadirnya pihak lain sebagai pengamat seperti WALHI dan sebagainya;
13. Vakil warga dan perusahaan dapat ikut serta dalam setiap perundingan sebagai peserta yang dapat memberikan masukan kepada masing-masing kuasa.
Sampai pada batas waktu yang telah disepakati, perundingan belum memperoleh penyelesaian. Sehingga kedua belah pihak kembali membuat kesepakatan perpanjangan waktu
perundingan berlangsung sampai tanggal 1 Agustus 1992. tfpaya penyelesaian kasus dalam kurun waktu ini, sampai
pada penelitian tim teknis dalam koordinator BTKL Pos
Surabaya. Selama perundingan tersebut, masalah-masalah yang berkaitan dengan "kontribusi" supaya dilakukan lebih bersifat intern.
Perkembangan mediasi selanjutnya lebih bergantung pada hasil penelitian tim teknis. Adanya perbedaan
penelitian antara BPPI dan BTKL, menjadikan pertemuan ini
sulit mendapatkan kesepakatan. Sampai pada akhirnya Bapedalpun melakukan penelitian dengan mengambil sampel di
sekitar lokasi pencemaran. Hasil penelitian Bapedal inipun
109
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
belum memberi peluang segar, sehubungan dengan adanya ketidakseriusan staf Deputy I Bapedal. Sehingga wargapun sering dihadapkan pada ketidakpastian. Hal itu terbukti ketika menanyakan hasil penelitian ke Jakarta, ternyata tidak ada hasilnya.
Dan sampai pada akhirnya, penyelesaian kasus ini kembali dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, karena mediasi banyak mengalami hambatan. Khususnya setelah mencermati bahwa proses perundingan (mediasi) yang telah
berlangsung selama ini, tidak ada kemajuan antara lain
yang nenyangkut nilai "kontribusi".Setelah dilanjutkan kembali proses persidangannya,
maka sampai pada akhirnya perkara ini mendapatkan putusan
tertanggal 28 Juli 1993, yang mengadili dalam pokok perkara, bahwa majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ont vartkelijk verklaard).
6 . A n alis is
Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh warga Tembok Dukuh IX RT 03/RW VIII ada beberapa hal yang mena- rik untuk dicermati antara lain :
- Bahwa upaya-upaya pelaporan yang dilakukan oleh warga, mulai dari RT sampai pada Gubernur, menunjukkan adanya
pencarian penyelesaian prosedural. Hak atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat menegaskan posisi tawar
110
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
masyarakat untuk berikhtiar mempertahankan dan merebut kembali hak-haknya yang terlanggar. Poaiai tdwar ini dikuatkan oleh upaya mereka dengan, mengidentifikasi pernasalahan dan kepentingan warga bersama, serta memutuskan langkah-langkah (advokasi) apa yang harus dianbil dari dialog komunitas, Ini berarti tingkat risiko yang harus dihadapi warga telah disadari bersama. Yang demikian telah menumbuhkan kesadaran kritis dan posisi tawar masyarakat yang mempunyai korelasi dengan tahap-tahap penyelesaian lingkungan yang dihadapi.
- Tentang tanggapan dan antisipasi Pemda seharusnya dapat
lebih cepat dan efektif. Hal ini didasar.kan pada dokumentasi permasalahan dan kepentingan masyarakat
korban pencemaran telah tersedia. Setidak-tidaknyanya petunjuk-petunjuk dari Surat Edaran No. 03/SE/MENKLH/6/1987 dapat dilaksanakan. Hasil-hasil pengecekan yang
dilakukan oleh Pemda, setelah pengecekan awal oleh lurah
dan aparat kecamatan setempat, tidak diikuti adanya sanksi administratif, meskipun Pemda mengetahui tidak adanya ijin H.O. dari P.T. SSS. Di sisi yang lain,
penyelesaian melalui prosedur tri pihak di tingkat awal
malah berhenti total karena tidak dapat menyediakan tenaga ahli lingkungan, ataupun masih sulit menempatkan
lembaganya dalam penyelesaian tri pihak. Hal ini jelas
menunjukkkan betapa rendahnya pemahaman ataupun visi
Ill
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
tentang permasalahan lingkungan.- Ketentuan Surat Edaran No. Q3/SE/MENKLH/6/1987 tersebut,
di satu pihak memantapkan posisi Pemda sebagai instansi yang dapat menampung laporan-laporan permasalahan lingkungan dari masyarakat, tapi di sisi lain tidak memberikan kejelasan tentang sanksi bagi aparat Pemda bila laporan-laporan tersebut tidak diselesaikan atau diproses lebih lanjut. Begitu pula tentang batasan waktu tanggapan Pemda terhadap laporan-laporan tersebut, ouga
tidak diatur secara jelas. Maka sebagai mana yang terjadi dalam kasus pencemaran P.T. SSS ini, banyak sekali surat-surat laporan dari warga Tembok Dukuh IX ini yang tidak ditanggapi secara nyata. Bukti konkrit, rencana Pemda Kodya Surabaya untuk membentuk tim tripihak dalam waktu yang relatif lama tidak terrealisir
sementara penderitaan warga semakin parah.- Terlepas dari banyak kelemahan itu, Surat Edaran No. 03/SE/MENKLH/6/1987 memberi peluang bagi warga untuk
menyelesaikan kasus lewat jalan pengadilan. Sanksi
diatas tidak menutup kemungkinan diajukannya gugatan
perdata oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara
akomodatif. Permasalahannya apakah pelaksanaannya kembali merujuk pasal 20 ayat (2) UULH dengan terlebih
dahulu melalui proses penyelesaian tri pihak. Sementara
112
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
113pasal inipun masih belum jelas dan menjadi perdebatan. Perlu ditegaskan apakah SE tersebut merupakan peraturan pelaksanaan amanat pasal 20 ayat (2) UULH. Di samping itu sebagai konsekuensinya, harus dipertimbangkan kajian
hukum ketatanegaraan bagaimana sebenarnya kedudukan dan kekuatan yuridis suatu Surat Edaran dalam tata urutan
perundang-undangan.
Tembok Dukuh IX melalui kuasa hukumnya (LBH Surabaya), terdapat materi gugatan yang perlu dicermati, antara lain:
- Materi gugatan yang di antaranya mencakup tuntutan untuk
pengelolaan lingkungan. Hal ini memiliki dasar, bahwa UULH menetapkan adanya hak dan kewajiban setiap orang untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan. Sedangkan implikasi sosialnya, hal ini tentu menuntut ditegakkannya prinsip koeksistensi antara industri dan masyarakat. Hidup berdampingan antara industri dan
masyarakat adalah penting bagi pemenuhan substansi pembangunan berkelanjutan.
- Bila memang demikian tuntutannya, seharusnya pelibatan masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan, idealnya diawali mulai dari perencanaan tata ruang maupun tata guna lahan sampai beroperasinya suatu
industri. Perumusan peran serta ini secara mendetail dan
Adapun mengenai gugatan yang diajukan warga
dilibatkannya masyarakat dalam pemantauan serta
ItPEI
• UNlVERa*1''3 -----s \J R A B A Y A__
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
mampu menangkap isyu lingkungan yang begitu komplek, setidaknya telah menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Dalam kasus pencemaran di P.T. SSS ini, hasil studi Amdal sampai saat persidangan kasus ini berlangsung, masyarakat tetap tidak memiliki akses untuk mempelajarinya. Di sisi lain RDTRK untuk kawasan Bubutan (lokasi kasus) tiba-tiba muncul di tengah perjalanan persidangan, dan menetapkan sebagai kawasan industri dan pemukiman di tengah kawasan yang telah padat penduduk
tersebut, tanpa sebelumnya mendengarkan masukan dan pendapat-pendapat masyarakat setempat.
- Dalam gugatan perdata tersebut juga termuat tuntutan
untuk diterapkannya asas pembuktian terbalik. Alasan
yang sering kita dengar, seperti masyarakat korban tidak memiliki banyak akses dan dana/biaya untuk melakukan pembuktian dalam kasus lingkungan, memang benar dan
mempunyai kontekstual relevan dalam kasus pencemaran
P.T. SSS ini. Tetapi lebih dari itu, bila dilakukan pembuktian secara konvensional dalam kasus in'i, maka
masyarakat akan dirugikan oleh rumitnya berbagai konflik
kepentingan dari instansi-instansi sektoral. Hal ini
dapat dilihat dari beragamnya kesimpulan dari hasil penelitian, baik dari BPPI Kanwil Perindustrian, BTKL
Pos Surabaya dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kanwil Depkes. Karenanya, perlu sekali didirikannya
114
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
laboratorium rujukan untuk mengatasi kesimpangsiuran hasil penelitian. Di samping itu ada sasaran lain, yakni dapat diterapkannya pembuktian terbalik untuk kasus- kasus lingkungan yang sering merugikan masyarakat kecil, artinya mengesampingkan penerapan khusus asas pembuktian terbalik hanya untuk pencemaran tertentu saja.
Beralihnya dari proses persidangan menuju proses perdamaian untuk menyelesaikan kasus ini, setidaknya merupakan terobosan cerdas bahwa tipologi mediasi dapat
diterapkan dalam suatu agenda penyelesaian lewat pengadilan. Dari beberapa kesepakatan yang diambil selama mediasi, nampaknya semakin jelas bahwa sasaran utamanya
adalah pelibatan masyarakat dalam setiap proses dalam
penegakan prinsip koeksistensi antara masyarakat dengan industri. Lebih jauh model penanganan kasus ini idealnya memberi konstribusi bagi pengkayaan mekanisme alternatif
penyelesaian sengketa lingkungan. Tujuan yang ideal dari penyelesaian kasus pencemaran P.T. SSS ini semula adalah
diperolehnya kesepakatan yang dituangkan dalam akte vanidad ing.
Penanganan kasus pencemaran semacam ini setidaknya
punya dua tolak pemikiran. Pertama, pengembangan sumber daya hukum masyarakat. Konkritisasinya adalah dengan
pengembangan kapasitas masyarakat untuk berperan serta
dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. Posisi
115
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
116
tawar masyarakat yang didasarkan pada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan entry point dalam penanganan kasus ini. Keduat penanganan kasus pencemaran ini dijadikan sebagai wahana pengembangan hak prosedural lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lingkungan dalam kasus ini, tidak terlepas dari peran pengadilan untuk mengatasi masalah lingkungan. Namun demikian, sasaran ideal dari penanganan kasus ini tidak sedikit mengalami hambatan.
Pasal 20 ayat (2) UULH Kendala Turidis.Selama ini, memang pelbagai pengaturan lingkungan,
lebih berkesan sebagai asas dan nilai yang demikian ideal, namun dari sekian itu tidak sedikit yang menjadi "huruf
mati". Diharuskannya menempuh terlebih dahulu melalui tim
tripihak oleh pasal 20 ayat (2) UULH sering menjadi kendala bagi penegakan hukum perdata lingkungan. Kendala yuridis ini mungkin tidak diantisipasi oleh para “arsitek" yang merancangnya, sehingga untuk sementara ini sering menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat, karena pencemar lingkungan yang telah jelas-jelas terbukti
mencemari dan menyengsarakan masyarakat selama ini sulit
dijangkau oleh hukum. Sikap inkonsistensi terjadi ketika
UULH mewajibkan menempuh tim tripihak dalam penegakan
hukum perdata lingkungan, namun pengaturan tim tripihak
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
yang diamanatkan oleh UULH itu sendiri sampai saat ini
belum dibuat. Yang demikian dalam beberapa kasus terjadi pementalan upaya warga masyarakat yang mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri.
Tuntutan ganti rugi vide pasal 20 ayat (2) UULH tidak sedikit menimbulkan kontroversi di kalangan ahli hukum. Ada dua kelompok pendapat, pertaaa, menurut Hakim DR. Paulus Effendie Lotulung : bahwa tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 B.W. merupakan aturan umum (lex generalis) bagi suatu tuntutan ganti rugi akibat perbuatan
melawan hukum. Untuk ganti rugi dalam masalah pencemaran lingkungan hidup, telah diatur lex spesialisnya dalam
pasal 20 ayat (2) UULH sebagai ketentuan yang khusus untuk
masalah lingkungan hidup. Karena belum- dikeluarkannya peraturan pelaksanaan dari lex spesialis tersebut, maka agar tidak terdapat kekosongan hukum yang ' dapat
menimbulkan tiadanya kepastian hukum, maka ketentuan lex
generalis (pasal 1365 B.W.) dapat digunakan sebagai upaya
hukum. Pendapat pertama ini diikuti dan pernah
diaplikasikan dalam penyelesaian Kasus Muara Jawa
Kalimantan. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan menolak
gugatan ganti kerugian warga. Sedangkan di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Samarinda, membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Balikpapan dan mengabulkan sebagian
gugatan penduduk, dengan pemenuhan sejumlah ganti rugi.
117
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Dan pada. tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi para tergugat, karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tidak ditemui adanya pertentangan- pertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.
Ada hikmah yang didapat dari putusan kasus ini, bahwa dalam usaha penegakan hukum lingkungan perlu dibekali, tidak saja dengan keberanian untuk menegakkan pengadilan, akan tetapi juga keberanian untuk "mengadilkan penegakan", tanpa perlu merasa risi untuk menembus "tembok" yang membentang. Yang jelas putusan Mahkamah Agung ini seakan turut serta mengasah taring keadilan yang menggetarkan "bulu roma" para pencemar dan perusak
lingkungan.
Sedang pendapat yang Kedua, bahwa pasal 20 ayat (2) UULH bersifat mandatoris mengharuskan penyelesaian tri pihak terlebih dahulu. Adapun mengenai bentuk tim tripihak
yang lebih lanjut belum ada pengaturannya, harus
diupayakan semaksimal mungkin tanpa terikat belum adanya
petunjuk teknis atau bentuk baku. Hal ini dimaksudkan
adanya wahana pengembangan prosedural atau mekanisme alternatif penegakan hukum lingkungan. Penyelesaian melalui tim tripihak inipun tidak mensyaratkan tercapainya
kata sepakat. Permasalahan kembali muncul, sampai seberapa jauh adanya ketidaksepakatan perkara sudah bisa diajukan
ke pengadilan negeri. Pendapat yang kedua ini pernah juga
118
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
dianut dan diaplikasikan dalam gugatan ganti kerugian kasus tercemarnya sungai Asahan di Pengadilan Negeri Medan. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena beluiD melalui penyelesaian tripihak yang dianggap conditio sine qua non sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Terlepas dari penilaian ada tidaknya mediasi, nampaknya penyelesaian kasus pencemaran di Tembok Dukuh ini juga mengikuti pendapat yang terakhir ini.
Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa
eksistensi tim tripihak adalah amat relevan dalam setiap kasus pencemaran lingkungan. Keberadaan tim akan menjadi
lebih penting lagi mengingat sistem pembuktian mperbuatan
melawan hukum dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan tentang bentuk, oenis pencemaran dan besarnya kerugian harus diungkapkan secara terperinci. Mengingat pemikiran-
pemikiran tersebut, Majeli Hakim berpendapat bahwa untuk
setiap kasus pencemaran lingkungan harus terlebih dahulu diselesaikan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah, dan apabila telah ada hasil dari tim, akan tetapi tidak dapat
dicapai kesepakatan dalam batas waktu tertentu dimajukan ke pengadilan negeri.
Belajar dari penanganan kasus yang pernah terjadi, tidak seharusnya ketidakpastian ini berlarut-larut.
Mestinya sudah bisa mengambil hikmah dari putusan
Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Juli 1989 No.
119
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
154/Pdt.G/1989/PN.MDN yang mengabulkan eksepsi kompetensi
tergugat bahwa gugatan penggugat dalam masalah kasus pencemaran sungai Asahan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan negeri belum saatnya. Alasannya bahwa dalam kasus pecemaran lingkungan disebabkan oleh tercemarnya sungai Asahan yang diajukan oleh kuasa penggugat-penggugat belum dibentuk tim, untuk itu apakah belum terbentuknya tim tersebut disebabkan oleh peraturan perundang- undangannya belum ada, akan tetapi jelas bahwa tim harus bekerja dahulu untuk menyelesaiakan tuntutan ganti rugi disebabkan oleh pencemaran lingkungan dan apabila tim tidak mencapai kesepakatan barulah ganti rugi yang
disebabkan oleh pencemaran lingkungan tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri.
Demikian halnya yang terjadi pada gugatan kasus
pencemaran di Tembok Dukuh IX. Alasan utama putusan N.O. atau tidak diterimanya gugatan para warga Tembok Dukuh IX kepada P.T. SSS adalah karena Hakim menerjemahkan secara harfiah dan kaku pasal 20 ayat (2) UULH. Mestinya hakim di
sini bisa lebih bersifat fleksibel mengelola sarana
perundangan lingkungan yang ada dengan mencari alternatif lain. Dari pada harus memutus N.O. secara kaku, yang berarti menutup saluran tuntutan keadilan atas hak-hak rakyat yang terluka.
Hajelis hakim menganggap gugatan warga Tembok Dukuh
120
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
prematur, karena belum menempuh upaya penyelesaian tri
pihak. Putusan ini dapat dicermati, bahwa pertimbangan majelis hakim yang didasarkan pada pasal 20 ayat (2) UULH beserta penjelasannya, yang pada pokoknya berkaitan dengan urgensi dan eksistensi tim maka bisa saja tidak beralasan. Hal ini apabila dipandang dari eksistensi peraturan psrundang-undangan yang diamanatkan oleh ketentuan pasal tersebut di atas sampai dengan saat ini belum ada (belum dibentuk oleh pemerintah). Dengan demikian keberadaan tim sangatlah bergantung pada pemerintah yang seharusnya lebih inisiatif.
Fakta Adanya Tin Tripihak*Kalau dipahami secara kontekstual, maka hal ini
jelas menafikan atau mengingkari fakta upaya-upaya musyawarah tri pihak yang pernah dilakukan baik sebelum
maupun saat persidangan ditangguhkan sementara waktu. Saat itu, terlepas dari berhasil-tidaknya mencapai kesepakatan, telah pernah dilakukan upaya-upaya tri pihak atau mediasi
oleh para pihak. Fakta tersebut antara lain :
* Adanya pembentukan tim yang diprakarsai oleh Biro Bina Kependudukandan Lingkungan Hidup atas nama Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komisi Pengendalian Pencemaran
Lingkungan Hidup (KPPLH) Pemda Tingkat II Surabaya. Tim
121
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
tersebut melibatkan unsur-unsur pihak penderita, pihak pencemar dan unsur pemerintah.
- Adanya pembentukan tim yang difasilitasi oleh Bapedal yang melibatkan unsur-unsur : pihak penderita dan atau kuasanya, pihak pencemar dan atau kuasanya, Unsur Pemda Tingkat I Jawa Timur dan Tingkat II Katamadya Surabaya, serta BTKL Pos Surabaya dan BPPI Kanwil Surabaya yang disepakati sebagai tim teknis. Pembentukan tim tersebut sesuai kesepakatan para pihak dalam melaksanakan saran
jmajelis hakim yang disampaikan pada saat persidangan.
- Bahwa dalam proses penyelesaian melalui tim tersebut telah menghasilkan dan disepakati oleh para pihak
hal-hal antara lain : ruang lingkup permasalahan yang terjadi, bentuk dan jenis pencemaran, mengenai bentuk penyelesaian (teknis dan non teknis), sistem pemantauan
dan pengelolaan yang akan dilakukan serta ganti kerugian yang diistilahkan dengan "kontribusi" yang harus dibayarkan. Hal yang menyangkut bentuk dan jenis kerusakan lingkungan yang terjadi, berdasarkan fakta-
fakta, bukti-bukti dan keterangan saksi dan saksi ahli
jelas terungkap. Adapun upaya itu semua akhirnya mandeg
karena tidak terdapat kesepakatan yang berkaitan dengan
besarnya nominal ganti rugi uang yang harus dibayarkan.
Hal tersebut tertuang dalam nota dinas Sekretaris
Kotamadya Dati II Surabaya Nomor : 551/0408/402.1.02/
122
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
1992. tertanggal 17 Juli 1992.Dengan tidak diterimanya gugatan tersebut, berarti
secara hukum ada kewajiban terlebih dahulu penyelesaian
melalui tim tripihak. Dan hal yang demikian berartiimengharuskan pemda, yang menurut undang-undang diwajibkan memprakarsai atau membentuk tim tripihak, untuk kembali mengulang. Dengan demikian ada semacam ketidakpercayaan atau penafikan atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemda.
Dari uraian tersebut, disadari adanya kendala yuridis pasal 20 ayat (2) UULH dalam kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan, yakni mengganjalnya mekanisme hak-hak masyarakat dalam tuntutan hukum lingkungan. Hal itu dapat disebabkan oleh pelembagaan-pelembagaan yang diatur oleh asas-asas hukum yang tidak begitu tuntas dan ouga kekurangberanian, khususnya para penegak hukum.
Untuk itu harus ada upaya pembaharuan hukum yang komprehensif terhadap UULH, yang tujuan pokoknya adalah menghilangkan semua kendala yuridis bagi upaya-upaya
penegakan hukum. Pembaharu&n hukum oleh legislatif, yang
apabila menunggu datangnya dirasa sangat lambat sekali,
maka lembaga yudikatif tidak boleh segan-segan untuk
melaksanakan fungsinya sebagai benteng terakhir memperoleh
keadilan. Lembaga yudikatif harus berani menerobos
kendala-kendala yuridis yang tidak sesuai lagi dengan
123
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
asplrasi keadilan masyarakat. Hal ini dipertimbangkan, bahwa tujuan sosial dari setiap peraturan perundangan adalah untuk melayani kepentingan masyarakat. Sehingga
pada akhirnya semua sepakat bahwa hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
iAdanya tim tripihak dalam penyelesaian sengketa lingkungan, merupakan perwujudan dari salah satu pasal progresif UULH yang menempatkan posisi peran serta masyarakat lebih aktif. Namun ketidaktuntasan dalam pengaturan dan sikap kaku penegak keadilan yang hanya terpaku pada ketentuan-ketentuan formalistik sering kali nenggantung kebutuhan keadilan terhadap hak-hak masyarakat korban.
Terhadap mediasi yang coba dilakukan dalam kasus pencemaran di Tembok Dukuh ini tidak mutlak gagal. Karena di samping kegagalan tidak dapat tercapai kata sepakat,
ada beberapa hal yang menguntungkan, yakni mediasi dijadikan sebagai sarana penggalian fakta, bukti dan
keterangan yang menyimpulkan dan membuktikan bahwa sunber
pencemaran adalah P.T. SSS. Dengan demikian, warga yang
secara prosedural dikalahkan, terbukti secara substansial
menang karena dapat membuktikan sumber pencemaran adalah P.T. SSS.
Di samping itu, pendekatan dengan menggunakan cara mediasi perlu ditekankan, karena masalah lingkungan hidup
124
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
merupakan masalah baru yang memiliki kompleksitas, maka
mengandalkan hukum saja sangatlah sulit. Dengan mediasi
bisa membahas masalah-masalah yang komplek dan relatif
dapat mengantisipasi beberapa kemungkinan di masa yang akan datang, misalnya jaminan bila suatu saat .terjadi pencemaran lagi. Dan pendekatan cara mediasi ini, tidak berarti mengabaikan law enforcement. Tindakan ini mungkin tetap dilakukan, walaupun prosesnya berbeda-beda. Sedang
upaya penegakan hukum dalam UULH, antara lain melalui tim tripihak, memberikan tempat pada masyarakat untuk untuk lebih berperan serta pada lingkungan hidup, yang meskipun rumusan perannya perlu ada ketegasan pengaturan lebih lanout.
Adapun mengenai faktor-faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian kasus pencemaran di Tembok Dukuh ini
ada beberapa hal terutama yang menyangkut ganti rugi. Pertama, inkonsistensi peran pejabat terhadap kebijakan yang dibuat. Tidak dimilikinya ijin H.O. dan unit pengolah liabah yang tidak sempurna sangat ditolerir secara
berlebihan oleh pemerintah yang seharusnya punya kewenangan menjatuhkan sanksi administratif. Ditambah lagi
dengan penetapan RDTRR sebagai kawasan industri di tengah kawasan pemukiman padat penduduk serta tiba-tiba munculnya
ijin H.O. merupakan kebijakan yang sangat fasilitatif
terhadap P.T. SSS. Hal tersebut membuat P.T. SSS sementara
125
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
waktu menerapkan kebijakan tidak melaksanakan kewajiban.
Sikap lunak dan tidak tegas menjadikan posisi pemerintah kurang berwibawa dalam penyelesaian kasus ini.Kedua, kurang adanya tekanan dan aksi dari kelompok lain baik LSM maupun negara supaya P.T. SSS lebih beritikad baik mempertanggungjawabkan pencemaran yang terjadi. Sebab dalam kasus ini, mestinya juga bisa ditegakkan aspek hukum pidana oleh penyidik, sehubungan dengan adanya lingkungan yang tercemar. Kewenangan pemerintah atas dasar public trust dalam arti negara atau pemerintah adalah pengelola atau wali dari kepentingan hak lingkungan, mestinya dapat ditegakkan. Iklim penegakan lingkungan saat itu tidak
dapat mempengaruhi sikap pengusaha dalam menanggapi permintaan masyarakat.
Ketiga, bahwa beberapa kesepakatan yang telah diambil tim
tidak secara tegas mengatur mengenai sanksi, dalam hal
tidak dilaksanakannya hasil kesepakatan oleh para pihak. Sehingga sebenarnya tidak ada kekuatan hukum dari kesepakatan tersebut apabila dilanggar.
Keempat, pihak pencemar sengaja lebih mengarahkan dan mencari alternatif penyelesaian di pengadilan yang dalam
hal ini memanfaatkan terdapatnya kekosongan hukum
lingkungan dan sulitnya pembuktian yang harus dilakukan.
Sehingga ada itikad tidak baik untuk berupaya menggagalkan
upaya mediasi. Dalam arti pihak pencemar lebih memilih
126
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
J
penyelesaian lewat pengadilan yang menurutnya lebih menguntungkan dari pada memenuhi tuntutan warga masyarakat yang relatif secara nominal sangat tinggi.
Memahami penerapan mediasi yang telah diuraikan di atas, maka belum dapat atau prematur untuk disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi telah gagal dan tidak efektif. Dari perspektif penggalian data, fakta, bukti maupun keterangan maka pelaksanaan mediasi sebagai entry point sebelum ke persidangan relatif sangat menguntungkan. Pelaksanaan mediasi tidak mengurangi arti law enforcement. Juga dari perspektif akses peran serta masyarakat, dalam
mekanisme ini mesyarakat cenderung lebih dilibatkan. Untuk itu, kalau konsisten dengan peran progresif UULH yang
menempatkan masyarakat untuk secara luas terlibat dalam pengelolaan lingkungan, maka keberadaan implementing regulations rasal 20 ayat (2) UULH dan penjelasannya yang mengatur tentang adanya tim tripihak harus secepatnya direalisir untuk menghindari kendala yuridis yang serius dalam penegakan hukum perdata lingkungan.
127
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
PENUTUPBAB V
1. KesirnulanDari penulisan skripsi tentang mediasi yang
merupakan bagian dari penegakan hukum perdata dalam kasus pencemaran lingkungan ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan harus disadari juga merupakan dampak dari kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi.
Sehingga kebijakan yang demikian mengakibatkan kerugian
bagi masyarakat di sekitar lingkungan tersebut yang umumnya mereka adalah kaum sosial bawah.
Dalam konteks demikian, salah satu law enforcement
perlindungan lingkungan yang patut dipertajam adalah prinsip-prinsip hukum yang membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk menemukan dan menggunakan hak-haknya
secara optimal. Lebih khusus lagi adalah dalam kaitannya dengan pengorbanan-pengorbanan ekologis yang diderita
masyarakat, diupayakan mampu menjamin hak prosedural
masyarakat untuk memperjuangkan dan memperoleh kembali hak-haknya yang terlanggar. Sebab dari sejumlah kasus
pencemaran lingkungan, hanya sebagian kecil yang mendapat
penanganan tuntas, itupun banyak anggota masyarakat yang
belum puas atas penanganannya. Hal itu mengesankan pola
intervensi berat sebelah terhadap pihak pencemar yang nota
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
bene industri.Faktor pokok mengganjalnya mekanisme hak-hak
masyarakat dalam tuntutan hukum lingkungan, kecuali disebabkan oleh pelembagaan-pelembagaan yang diatur oleh asas-asas hukum yang tidak begitu tuntas, juga karena kekurangberanian para penegak hukum, sehingga tidak terwujudnya tujuan sosial pelayanan kepentingan masyarakat dari setiap peraturan perundang-undangan.
Berbagai kendala yang melekat dalam setiap proses penegakan hukum lingkungan di pengadilan, telah banyak
mengecewakan khususnya para pihak dan masyarakat pada umunnya. Kendala itu telah pula menyadarkan masyarakat
bahwa pengadilan bukan satu-satunya forum terbaik menyelesaikan sengketa. Kesadaran itu telah pula mendorong adanya pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. UULH telah memberi tempat bagi munculnya
mekanisme itu. Salah satu mekanisme yang dikembangkan saat ini adalah mediasi yang didasarkan pada landasan yuridis
pasal 20 ayat (2) UULH dan penjelasannya tentang adanya tim tripihak. Mediasi yang berkembang pesat di beberapa
negara maju dalam keberhasilannya memecahkan masalah, dicoba pendayagunaannya di Indonesia.
Mekanisme ini tidak lepas dari sifat progresif UULH
yang antara lain aspek prosedural dan pengembangan sumber
daya atau peran serta masyarakat dalam pengelolaan
129
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
lingkungan. Dari kedua aspek ini dimaksudkan, bahwa mekanisme yang bersumber pada pasal 20 ayat (2) UULH tersebut, dijadikan sebagai wahana pengembangan hak prosedural penegakan hukum lingkungan yang sampai saat ini masih miskin akan kepastian pengaturannya. Advokasi lingkungan semacam ini menjadi penting, selaras dengan komitmen yang selalu mendukung pertisipasi dan keswadayaan masyarakat. Prioritasnya adalah pengembangan kapasitas masyarakat untuk selalu berikhtiar merebut kembali hak-hak dasarnya.
Penulisan skripsi ini salah satu tujuannya adalah meneliti seberapa jauh mediasi sebagai mekanisme
alternatif penyelesaian sengketa lingkungan dapat didayagunakan semaksimal mungkin dan kendala apa saja yang melekat pada mekanisme ini. Dari beberapa pengalaman penggunaan mediasi di Tapak dan di Tembok Dukuh ini,
kiranya cukup untuk dijadikan evaluasi. Pada kenyataannya
kehadiran lembaga ini bukanlah suatu hal yang baru, karena
proses mediasi didasarkan pada perundingan, musyawarah dan mufakat yang bertujuan untuk mencari suatu kesepakatan. Beberapa hal yang dianggap baru adalah bahwa mekanisme ini
didayagunakan dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang di dalamnya kompleksitas permasalahan sangat luas sekali, sehingga melibatkan berbagai segi disiplin iliau.
Berbagai keistimewaan dari mediasi yang telah
130
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
didayagunakan antara lain, bahwa para pihak yang bersengketa dalam posisi yang sama kedudukannya, dapat menentukan ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas secara menyeluruh, yaitu : besar dan jenis kerugian yang harus ditanggung, upaya pengendalian pencemaran dan rehabilitasi lingkungan, tanggung jawab sosial industri terhadap koeksistensi dan pemantauan pelaksanaan kesepakatan yang melibatkan semua pihak. Para pihak dapat menyepakati aturan permainan dan batas waktunya sehingga tidak berlarut-larut. Mediasi menempatkan pemerintah
sebagai pihak yang harus berperan, termasuk biaya akan dikeluarkan dari anggaran Pemda setempat.
Agar mediasi lebih efektif, maka ada beberapa hal
yang harus diperhatikan, antara lain : diupayakan agar kesepakatan yang akan diambil memiliki kekuatan hukum. Bisa dituangkan ke dalam bentuk tertulis biasa sehingga
kekuatannya seperti kontrak. Bentuk lain dapat kita lihat
seperti mediasi dalam kasus Tembok Dukuh, para pihak telah
menyepakati bahwa kesepakatan nantinya akan dituangkan dalam bentuk akta van dading. Seorang mediator yang punya kemampuan memimpin jalannya perundingan sungguh sangat menentukan efektifitas mediasi. Siapapun yang menjadi mediator harus bisa menjamin netralitas dan tak satupun ia
punya wewenang memutuskan. Fungsi mediator adalah
mengupayakan dan mempertemukan keinginan-keinginan para
131
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
pihak secara adil. Selanjutnya perlu pula dilibatkannya tenaga ahli untuk memantau hasil suatu kesepakatan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan peran serta masyarakat dan keterlibatan LSM lingkungan guna memantau pelaksanaan kesepakatan.
2. Saran- Berbagai asas dan nilai yang demikian berharga dan
ideal dalam UULH agar tidak berkesan sebagai huruf mati, maka segera direalisir peraturan pelaksanaan pasal-pasal yang mengamanatkan. Termasuk pasal 20 ayat (2) dan penjelasannya tentang tim tripihak akan selamanya menjadi kendala yuridis dalam penegakan hukum lingkungan
apabila tidak diikuti dengan dikeluarkannya peraturan
pelaksanaan yang mangamanatkannya. Pembinaan peraturan
perundang-undangan lingkungan nasional perlu dipercepat
dengan pengkajian dan pemikiran kembali terhadap hukum substantif dan hukum prosedural yang berlaku dewasa ini.
- Pemda yang di wilayahnya terdapat pencemaran, tanpa menunggu peraturan pelaksanaannya, maka untuk menghindari pencemar bebas tuntutan, harus aktif
inovatif membentuk tim tripihak yang dapat dituangkan
dalam surat keputusan pejabat administratif. Pertimbangannya agar pelaksanaan hasil suatu mediasi
dapat lebih efektif dan mampu mengikat para pihak
132
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
tunduk dalam pelaksanaannya. Di samping itu Pemda harus konsisten dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif pada pencemar yang terbukti melakukan pelanggaran administratif.
- Mediator bisa lebih dari satu orang, dan dari kalangan manapun tidak menjadi masalah selama disepakati oleh para pihak dengan dasar pertimbangan kemampuannya untuk konsisten menjaga netralitas dan tidak memiliki tendensi
kepentingan terhadap hasil mediasi.- Mediasi hendaknya berlangsung terbuka dalam arti
membuka seluas-luasnya akses masyarakat terhadap informasi, seperti halnya produk kebijakan
administratif, hasil penelitian pencemaran, syarat- syarat administrasi suatu industri pencemar. Juga harus
ditiadakan kekuatan yang berat sebelah sehingga tidak
terdapat kooptasi pihak yang satu terhadap pihak lain yang lebih kuat.
133
M I L I KPERPUMAKAAN
MJNIVERSITAS AIRLANOGA- S U R A B A Y A
j
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
DAFTAR BACAAN
134
Buku-bukuAbdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia,
Bandung, Alumni, 1986.Djuangsih, Nani, Peranan Sains dalam Proses Pembuktian
Sengketa Lingkungan, Presiding Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Editor : Sukma V. Saubary dan Sandra Moniaga, SKREPP dan WALHI, Jakarta, 1989.
Hardja Soemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1990.
------, Menjelang Sepulub Tahun Undang-undang LingkunganHidup, Pidato Akhir Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1992.
Kantaatmadja, Komar, Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak di Laut, Bandung, Alumni, 1981.
Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sengketa Lingkungan di Indonesia, Yogyakarta, Liberty,1988
Nieuwenhuis, J.H. MR., Pokok-pokok Hukum Perikatan (Terjemahan), Surabaya, 1985.
Rahmadi, Takdir, Mediasi Lingkungan suatu Pengalaman di Amerika Utara dan Kemungkinan Pengembangannya diIndonesia, Tesis Master dalam Bidang Hukum, Kanada, Universitas Dalhouse, 1987.
Rangkuti, Siti Sundari, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional Indonesia, Disertasi Doktor, Surabaya, Airlangga,1987.
Saidi, Zaim, Memahami Pencemaran Air, Jakarta, WALHI- YLKI-LBH, 1990.
Santosa, Mas Achmad dan Anthoni LP Hutapea, Sebuah Pengalaman Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia, Jakarta, USAID-WALHI, 1992.
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
135Siahaan, NHT. , Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata
Lingkungan, Jakarta, Erlangga, 1967.Silalahi, Daud, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan
Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.Soenarwoto, Otto, Indonesia dalam Kanoah Isu Lingkungan
Global, Jakarta, Gramedia, 1991.Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita,
1989.------- , Pokok-pokok Hukum Perdata> Jakarta, Intermassa,
1985.
Maj alah-naj alahRahmadi, Takdir, "Mediasi Lingkungan Mekanisme
Alternatif Penyelesaian sengketa Lingkungan*', Majalah Serasi, Edisi Ke-12 1989, Jakarta, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1989.
Situmeang, Mauliate P., "Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan", Majalah Andal, Nomor 8 Tahun1990, Jakarta, 1990.
Makalah-nakalahGaruda Nusantara, Abdul hakim, "Sengketa Lingkungan dan
Masalah Beban Pembuktian", Prosiding Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural dalam Penyelesaian sengketa Lingkungan, Editor : Sukma V. Saubary dan Sandra Moniaga, SKREPP dan WALHI, Jakarta, 1989.
Lotulung, Paulus Effendy, "Aspek Keperdataan dalam Pene- gakan Hukum Lingkungan", Makalah Seminar Kesamaan Persepsi tentang Penegakan Hukum Lingkungan, Departemen Kehakiman, Jakarta, 29-30 Mei 1991.
Rahnadi, Takdir, "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Advokasi Lingkungan", Makalah pada Lokakarya Bantuan Hukum dan Pola Penanganan Kasus-kasus Lingkungan, Batu-Malang, 18-22 Juni 1992.
-------> "Pengembangan Mekanisme Alternatif PenyelesaianSengketa Linkungan sebagai Wadah Peranserta Masyarakat", Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Lingku-ngan Nasional, WALHI, Bandung, 24-25 Agustus,1990.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
136Rangkuti, Sitl Sundari, "Tanggung Gugat Pencemar dan Beban
Pembuktian dalam Kasus Pencemaran Lingkungan, Prosiding Diskusi Dua Hari Masalah-masalah Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan", Editor : Sukma V. Saubary dan Sandra Moniaga, SKREPP dan WALHI, Jakarta, 1989.
Santosa, Mas Achmad, "Perkembangan Metoda Penentuan Ganti Rugi Pencemaran", Makalah Lokakarya Pengetahuan hukum dan Advokasi Lingkungan, Songgoriti, 18-22 Juni 1993.
Sugianto, Indro, "Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia" : Catatan Kecil dalam Diskusi Surabaya Post, 22 September 1993.
i
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
LAMPIRAN I
0IA8RAH AOVOKASI KQLEKTIF KASUS LIN6KUN6AH PUBUK
KASUS LIN6KUSSAN PUBLU
Pelaku Advokasi- DRNOP - Masyarakat- Jaringan DRNOP tassa- Masyarakat Korban
MANIFEST
L ) LATENT
ADVOKASI
Suiber Advokasi :- Peiberdayaan flasyarakat Korban
(Pengeibangan Paralegal)Arah Advokasi :- Advokasi Kebijakan Alternatif
p-> Legal
A. Dialog Kebijakan
S. Jalur Kutua Fsraal ti luar Pengadilan
- Mediasi_ Negosiasi— Pencari fakta- Konsiliasi- Arbitrasi
C. Jalur Hukui Fonal di Dalai Pengadilan
— 5ugatan Perdata— Gugatan Tata Usaha Negara- Pidana-6ugatan KetaUnegiraan (JR)- Hak Sugat (standing to sue)
* Class Action- Public Trust- Environiental Rights• Sui las Action
4Heta legal: Boikot Konsuien, dl!
Suiiber : Andik Hardiyanto"Paralegal dala.c Advokasi Lingkungan " Majalah Paralegal Noaor 1 Tahun 1993.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
JALAN demak
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
LAHPIRAH I I I
W A U K O T A M A D Y A. K E P A l A D A E H A H T I N G K A T It
S U R A B A Y A
Surabaya, 23 Oktober 1SS0
tesor £600/5224/402 *2.03/90-:
tiopiran :Ptrihal : Peringatan untuk ns:
cegah, aensendalikai daS •pencenaran.
Sepadn. TtH. Sdr*Direktur PT, Sarana Surya SaktiJl. Denak Tiaar 2SurabaTa.
Berdasarkan lapcran carl %*arga BW. 03 iLslurahan Gun .dih Eecanatar. Hubutan, tentang tinbulnya pencemaran terha dap suaur-suaur nilik warga aetenpat, saka Pemerintah. Dae— rah Tingkat IX KotanadTa Surabaja telah. tnengadakan penerik- saan kssehatan kepada warga na37arakat can -enelitian terha dap air suraur yang diduga telah tercenar.
Hasil pemeri-tsaan laccratoriun cl si BTBX Pcs Sura baya terhadap air ai-mur dan lisibah incustri ?T. Sarana Sur 7a Sakti, terbukti air ausiur warga telah terce:nar (Cr '% Zn dan Fe nelebihi Nilai lnbang Bata3) yang dapat aengakibat - kan gatal-satal pada kulit.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dir.inta ajar Saudara segsra inecgupayakan penccgahan, per.gendalian, dan. penanggulaagan pencenaran, dengan jalan :
1* Hembangun dan mengoperaaikan accara di3iplin Unit Pengo- lahan Limbah sanpai baailnya aeauai dengan Surat Keputua
• an Gubernur H?E Tinelcat I Jaua Tisur, Komor 414/1987 ;2* Berpartiaipasi kspaca masyarakat seJcitar pabrik, , dengan
rienyediakan sarana air beraih ;1 *Ueayearpumakan dan aemelihara kebersikan secara rutin sa luran line ah induatri dan aaluran pematusan air hujan
4 , Henghijaukar*
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Eenghijaulcan lahan terbuka dUcauaaaxi pabrik dengan tannn an keras/produktif atau dibuat taman ;
5. Menyeapursakan dokumentaai perijinan yrr£ dip cr 3 gitkia ^aoaxial dtngaa'/geratugan.d^.|^er uxi£ah
£♦ .dalam mencesaJi, taengenda-\JL2js.iux aajj luena^^iiiangf pencemaran serta haail analiaia air liabah industri Saudara aebulan sekali kepada Hall kotanadya KDH Tingkat XI Surabaja.
Demikian untuk meadapatkaa perhatian.
I
HAZILyt^SX ^DZ.1 EZP1LA DiZUHS D H i 3 A r i T “i.................
Ilnur
V .\ s gPEKJLEJO.■ •'NS£p7;>.'i5T0 040 475
Tlndasaq. Kepada Tth.« Sdr. :1. Guoersur SDH Tingkat I Jaw a Tisur2. Setaa E??LE Prop* Sati I Java T13. renbantu Guber^ur di Surabaya 4-* Anrgota E??I*Z Eotazi&dya Surabaya 5. ?ss bantu tfalikotanadya Surabaya Utara 6* Caaat Bubutan7. Lurah Gundii 8* Arsip.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
P l i M l . I f l N T M l P N v V I N S I llAr.K/SM 1 I N G K A T I .IAVVA T I M I J I i
S^KRKVARIAT W )I .AYAH / D A E R A HU_ U. ' . . A l a h p i r a n XV
!;ill ill'ii/.i, V/ /UlUSlUJ 1^91
Nor.i or 51 f a t
Lamp 1 ran
Poi 111 <\ 1
I M.V r ^ , . , .. Y I ! ) . L- • 1 1
I' i '-'I:- SUi S' \
;■ .• i I .!!<.■)
;; \ i .
M'MH "i ! U‘?fj."ra i'vp"» k i i i <]•!)) t I ! ; i ■; i if <
J l . il«.*r<1nkn Kai'O'; 1 L> i.i I
j t\ K A IK 'I1 l\
i j.Tv. i k au i iUi ' . l . S ’Ki ' l a i a t a n g g < i l 29 J v i l i 1091
N o m o i ' • L' J v ?. 2/MhINKLM/v/ i •)■) i j .»■ i i I ia 1 : v T . r; a r a i S u i y a Sak
L i . h o r am.i i n i <11 s a n ; p a ! k . m h a l - h a l n . ' bac j a l b e r i k u t . :
1. d e n g a n pon- j ^ ' Juan u a r g a J l . T e m b o k Oukuh
Gan*j XX u t 0 3 / \ u v i i i . i ; o U . u a h f i n Gu n t l i h , Ko c a ma t . nn
IHiLnit an , Ko t a i i . a uyn c m abay* * p a d a t a n g g a l 10 Okr o f^ n
1 Ql|0 P onior l i i t aj i P a r i a h *r I 11■;K «i i 11 ICoUya f,'ui a b a y a
'Aiiui h I i o t'I.'LH Vo i . i l l ,.i' ’ u j a U a k a n p c - n g e c o K a n 01
\ i p n ^ ' j a n ' . n <'V. ».• >). t l OOu ».lc*n g u n r. ^ r a j an -
c '?r.Uu!i a r . i a r a 1 a i ..:
a. P T . S a r a n a Ci i r y . i saki . i vanci me m p r o a u K s 1 v»?l<j
• • a loi i p l o t j.w^;. v j 1 k ,3 L k o i a K ke m. i f s^Oanc j j uur-mt a ••
n ■ ;ui i 1 nr. t a 1 - r- 1 [ --.aicjc i .Ji 1 1 uih n j .
b H i.- ‘ 1 .m :. l i r a co . i J i oh i i i.ibah y a n g *11 ainbi 1 o l e h
Pens-vi* 1 n t a h U i o : a h T i n ^ K a l 11 K o d y a S u r a b a y a me-
n u n j u k K a n b a hwa a i r l i w f o a h PT. S a r a n a S u r y a S a k t l
i-.<#n 1 r.iDul k a n p^ncc-r.iar an p a d a sumur - sumur p ^ n c l u d u k .
P T . S a r a n a G u i y a X a k t l t:<. l a h h ' ? r o p e r a s 1 _+l ( s a i n )
l ui i ur i , p r c ^ v i v j i o r 1 ) I n . i i my a v,\asih U a l a m p t o . - o s
l'.OvU'.:):]!;,!!! l o k c . b i t oi ■ > 1■ r;*. r » ok t f l umnya a d a l a h p a b -
!• 1 k ? en« j ( P T . T o m b a k Mau>). A p a b l l a d l k a i t k a n <}$-
i*;«iar» h a s i l ana j I s a p a «* «i a i r sumur ponc t uduk f-'.-rda
; a*, akuwv i l ;«.• 1 1 noam h>*i -.i: k l i u : ; us ny a Chroi . i oa j i
•■oiu] v a n . ! >'.UUuja i . 'ni. i >.U pon* j a l* uh 1 o l « ? h p. i l u 11;
| *. x'\)< \ ' I.‘; I ' ’ ’ I .vhi .huu. j .H: .. • \* I ha k I1 oii'im* 1 n f . ah l»a*-i ah
-it. I sU’ a i.i'.Mii 1 1.1 ( KP P I.i i T K . l l S u r a n a y a
i Kan u n^uk pi-n u r v j u ) ancjai : aai'i pen«.p-u0.‘i •
l i >ii p.Vnooi.MV. ::«■! n n V ' C n y a P e mo i i s w a h
,• (>1 ; j i Tk . i l 11! -U • 1 : * “ l a h in <'* ki J > t I k an :;|n ai.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
p e r i n g a t a r i k e p a d a P T . S a r a n a S u r y a s a k t i u n t u k
m e l a k u k a n p e n c e g a h a n , p e n g e n d a l l a n d a n
p e n a n g g u i a n g a n p e n c e m a r a n .
2 . D a l a m u p a y a m e n g e c e k k e b e n a r a n a t a s p e n g a r u h p e n c e
m a r a n t e r s e b u t , KP P LM T k . I I S u r a b a y a t e l a h p u l a
m e n g a d a k a n p e m e r i k s a a n k e s e h a t a n w a r g a s e r t a p e n e l l
t l a n t e r h a d a p a i r s u m u r p e n d u d u k y a n g d i d u g a t e r c e -
m a r . H a s i l p e r n o r I k s a a n l a b o r a t o r i u m DT KL t e r h a d a p
a i r 3 i m u i r p e n d u d u k m e n u n j u k k e n b a h w a a i r s u m u r
t e r c e m a r c h r o m ( C r ) = 0 , 0 8 m g r / l t ( b a k u , mu t u 0 , 0 5
m g r / l t ) , s e n g ( Z n ) = 1 4 0 m g r / l t ( b a k u m u t u 1 5 m g r / l t )
d a n b e s l ( F e ) = 1 0 , 2 m g r / l t ( b a k u m u t u 1 m g r / l t ) . O l e h
k a r e n a i t u KP P L M T k . I I S u r a b a y a m o m e r i n t a h k a n k e p a
d a P T . S a r a n a S u r y a s a k t i u n t u k :
a . M e m b a n g u n d a n m e n g o p e r a s i k a n s e c a r a d i s i p l i n
i n s t a l a s i p e n g o l a h l i m b a h s e h i n g g a h a s i l n y a
m e m e n u h i b a k u m u t u a i r l i m b a h J a v a T i m u r .
b . B e r p a r t i s 1 p a s i k e p a d a m a s y a r a k a t d e n g a n
m e n y e d i a k a n a i r b e r s i h b a g i u a r g a y a n g t e r k e n a
p e n c e m a r a n .
c . M e n y e m p u r n a k a n d a n m e l e n g k a p i d o k u m e n t a s i
p e r i j l n a n n y a s e s u a i d e n g a n p e r a t u r a n y a n g
b e r l a k u .
d. M e l a p o r k a n h a s i l u p a y a p e n g e n d a l i a n p e n c e m a r a n
d a n h a s i l a n a i i s a l i m b a h n y a s e t i a p b u l a n s e k a l i .
3 S e s u a i d e n g a n p e r m l n t a a n P T . s a r a n a S u r y a S a k t i ,
k e p a d ^ B a l a l P e n e l i t i a n d a n P e n g e m b a n g a n i n d u s t r i
( B P P I ) S u r a b a y a , u n t u k m e l a k u k a n s t u d i d a n p e n e l i
t i a n m e n g e n a i e f e k t l f i t a s d a n e f i s i e n s l i n s t a l a s i
p e n g o l a h l i m b a h P T . S a r a n a S u r y a s a k t i y a n g d i m i -
l i k i p a d a s a t i n i d a n s e l a n j u t n y a d i l a j c u k a n ' s t u d i
r e d e s a i n i n s t a l a s i p e n g o l a h l i m b a h d a n 1 d a p a t
d i s e l e s a i k a r i p a d a b u l a n M e l 1 9 9 1 H a s i l a n a i i s a a i r
l i m b a h y a n g d l c a p a i d e n g a n d e s a i n t e r s e b u t a d a l a h :
pH = 1 1 , 1 5 ( b a k u m u t u 6 - 9 )
- BOD = 2 1 , 4 1 m g r / l t ( b a k u m u t u 1 5 0 m g r / l t )
- COD = 7 8 , 6 5 m g r / l t ( b a k u m u t u 3 0 0 m g r / l t )
C r 6 + * I . S 7 m g r / l t ( b a k u m u t u 0 , 5 m g r / l t )
- C l* t o t = 2 , 0 7 i t u ) i / l t ( b a k u m u t u 1 m g r / l t ) .
4 . P a d a .
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
4 . P a d a t a n g g a l 6 J a n u a r i 1 9 9 1 K P P L H T k . I J a u a T i m u r
m e n g a d a k a n r a p a t k o o r d l n a s l p e n y e l e s a i a n K a s u s
P T . S a r a n a S u r y a S a k t i . H a d i r - d a l a m r a p a t t e r s e b u t
K P P L H T K . I t e r b a t a s , K P P L H T k . I I K o d y a S u r a b a y a ,
C a m a t B u b u t a n , K e p a l a K e l u r a h a n G u n d i h , W a k l l W a r g a
d a n LBH S u r a b a y a d a n d i l a n j u t k a n p e n g a m b l l a n c o n t o h
a i r s u m u r p a d a t a n g g a l 1 5 J a n u a r l 1 9 9 1 o l e h B T K L
d a n B p p I n a m u n t i d a k b e r h a s i l k a r e n a p i h a k w a r g a
t i d a k ma u l a g l a d a p e u g a i u b i l a n c o n t o h a i r s u m u r
s a m p a i p a d a p r o s e s p e r a d l l a n .
5 . P a d a s a a t i n i k a s u s p e n c e m a r a n P T . s a r a n a S u r y a
S a k t i d a l a m p r o s e s p e r a d i l a n P e n g a d i l a n T i n g g i
N e g e r i S u r a b a y a . U n t u k k a s u s p e r d a t a d i l a k u k a n o l e h
LBH S u r a b a y a , s e d a n g k a n k a s u s p i d a n a n y a d i l a k u k a n
o l e h P o l w i l t a b e s K o d y a S u r a b a y a d a n K e ^ a k s a a n
T i n g g i T a n ^ u n g P e r a k S u r a b a y a .
D e m i k i a n u n t u k m e n ^ a d i k a n m a k l u r n .
A . n . GUB E RNUR K E P A L A DAERAH T I N G K A T
___ J AWA T I MU R
s >5/l a y ^ h / D a e r a h
oy
T E MB US AN
Y C h . 1 . S d r .
TT"7 /" • » >./ /
y
S O E P R A P T O
0 1 0 0 3 0 2 4 9
M e n t e r i D a l a m N e g ^ ^ ^ J V A
d i J a k a r t a
2 . S d r . D e p u t i I B a p e d a l
J l . P a n g l i m a S u d l r m a n 2
G e d u n g A r t h a l o k a
J a k a r t a P u s a t .
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
LAMPIRAN V
KESEPAKATAN BERSAMA
Pada h a d ln.l , S B H 1 N, tangga l ! 30 MARET 1992, d lbua t
dan d i tanda tangan l Kesepakatan Bersama o leh dan antara :
/ f
1. NURHASANAH, alamat Jalan Tembok Dukuh IX/19, RT. II1/RM. V I I I
Surabaya;i
2. SULEMAN a l MATADJI, alamat J l . Tembok Dukuh IX/25, Surabaya;,
3. T U R A H , .a lam at Jalan Tembok Dukuh IX/25, RT. III/RV7. V I I I
Surabaya;
i. L I N A H, a lamat Jalan Tembok Dukuh IX/27, RT. I I I/RW. V I I I
Surabaya;
5. SOEDARMADJI, a lamat J l . Tembok Dukuh IX/29, RT. I I I/RW. V I I I Surabaya;
6. TOEMADI, alamat Jalan Tembok Dukuh IX/31, RT. II I/RW. V I I I Surabaya;
7* S L A M E T, a lamat Jalan Tembok Dukuh-. IX/35-A, RT. I I I/RW.
i V I I I Surabaya;<
S A R D I , a lamat Jalan Tembok Dukuh IX/35-B, RT. III/RW;. V I H Surabaya;
3* A W I , alamat Jalan Tembok Dukuh IX/37, RT. I I I/RW. V I I I Surabaya;
10 ■ DJOYO SA ID I, a lamat Jalan Tembok Dukuh IX/39, RT. I I I/RW. V I I I Surabaya;
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
11. M A N I S, alamat Jalafi Tembok Dukuh IX/39-A, RT. I I I/RW
V I I I Surabaya;
12. S U P R A T , alamat Jalan Tembok Dukuh IX/41, RT. I I I/RW.
V I I I Surabaya;
13. KASANAH, alamat Jalan Tembok Dukuh IX/^S-A, RT. I I I/RW. VI. I I
Surabaya;
14. MAT BRAHIW, alamat Ja lan Tembok Dukuh IX/47 , RT. I I I/RW. V I i f
Surabaya;
15. UMI KALSUM, alamat Jalan Tembok Dukuh IX/49, RT. I I I/RW. V I I I
Surabaya;
16. SOEGITO, alamat Jalan Tembok Dukuh IX/51, RT. I I I/RW. V I I I
Surabaya;
17. M A I L , alamat Jalan Tembok Dukuh IX/53, RT. I I I/RW. V I I I
Surabaya;
18. SUDARMINAH, alamat Jalan Tembok Dukuh IX/63, RT. I I I/RW. V I I I
Surabaya;
Dalam hal i n i d l w a k l l i o leh S. IKA ISKANDAR, S.H. dan EKO-
KURYANTO, S .H . , maslng-maslng Pengacara pada Lembaga Bantuan
Hukum Surabaya ( LBH) Surabaya, berkantor d i Jalan K id a l No.
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tangga l . , untuK;
s« lan ju tn ya d is ebu t : " W A R G A 11.
' i ^•T. SARANA SURYA SAKTI, berkedudukan d i Jalan Demak Timur No. 21
Surabaya, dalam hal In i d l w a k l l i o leh ARSUL SANI, s . H . , Pengacara
Pd(3a Kantor Pengacara GANI DJEI1AT & PARTNERS Cabang Surabaya,
2
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
berkantor d i Jalan Raya Darmo No. 93 Surabaya, berdasarkan Surat
Kuasa tangga l 19 Agustus 1991, untuk s e la n ju tn y a d is eb u t :
"PSBVffAHAMr.
Para pihak t e r s e b u t d l a tas t e r l e b l h dahulu hendak
menerangkan h a l -h a l sebaga i ber lkub :
a. Bahwa antara WARGA dengan PERUSAHAAN t e la h t e r j a d i sengketa
perdata d l Pengad i lan Neger i Surabaya yang t e r d a f t a r dalam
R e g i s t e r perkara No. 373/Pdt. G/1991/PN. Sby,
b. Bahwa pokok sengketa t e r s e b u t bermula d a r i adanya dugaan/per-
sangkaan bahwa keg la tan in d u s t r l PERUSAHAAN t e la h menyebabkan
pencemaran l ingkungan WARGA.
c. Bahwa pers ldangan sengketa perdata d l a tas t e la h memasuki
tahap pembuktian dan a tas kesepakatan kedua pihak d ltunda
guna memungklnkan dllakukannya perundingan dalam rahgka
mencari p en ye lesa ian damal d i luar P engad i lan .
*Berdasarkan h a l -h a l yang dikemukakan d l a t a s , WARGA-dan
PERUSAHAAN menglkatkan d l r l untuk merundlngkan p en ye lesa ian damal
dengan membuat kesepakatan bersama sebaga i b e r ik u t :
1. WARGA dan PERUSAHAAN akan melakukan perundingan sesua l derivjan
jadwal1 waktu dan temj?at yang akan d l ten tukan sesudah penanda-
tanganan Kesepakatan Bersama i n i .
2. Dalam perundingan, WARGA akan d l w a k l l i o leh Pengacara dar i
LBH Surabaya dan PERUSAHAAN akan d l w a k l l i o leh Pengacara d a r i
Kanto*. Pengacara GANI DJEMAT & PARTNERS.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
3. Wak l l -w 'ak l l Warga dan Perusahaan dapat lku t s e r t a dalam
s e t l a p perundingan sebaga i p es e r ta yang dapat memberlkan
masukan kepada maslng-maslng Kuasa-nya.* «
4. Pemerintah Kotamadya Daerah T ingka t I I Surabaya, yang dalam
hal i n i d i w a k l l l o leh A s i s t e n I S e k r e ta r l s Kotamadya Daerah
T in gk a t I I Surabaya dan/atau P e ja b a t Pemerintah Kota-madya
Daerah T ingka t I I Surabaya la in n y a , akan m e m fa s i l i t a s l
perundingan-perundingan yang d i lakukan o leh WARGA dan
PERUSAHAAN.
5. Pemerintah Kotamadya Daerah T ingka t I I Surabaya bersama-sama
dengan Deputl I BAPEDAL akan menjadi penengah/ m ed ia to r
a p a b l la dalam perundingan kedua pihak t e r j a d i hambatan dan
ke t ldaksepakatan mengenal suatu masalah yang menjadi top lk
perund ingan .
6. B iro Blna Kependudukan dan Lingkungan Hidup (BKLH) Jawa
Timur, B a la i T.eknik Kesehatan Lingkungan ( BTKL) Pos Surabay,ai,
Badan Pengendal lan Dampak Lingkungan (BAPEDAL), Ba la l
P e n e l l t l a n dan Pengembangan In d u s t r l - Surabaya s e r t a Kanwil
P e r in d u s t r ia n P r o p ln s l Jawa Timur dapat d lm in ta pendapatnya
a tas suatu permasalahan yang sedang dirundlngkan dan dapat
menjadi pengamat dalam proses perundingan.
Kuasa Warga dan Perusahaahidaoak menyetuju l had lrnya plh'ak
l a i n sebaga i pengamat daiam;rp£Oses perundingan.
8- M ater l dasar perundingan s e t id a k - t id a k n v a akan mencakup :* r
8 .1 . Pemecahan permasalahan gangguan yang disebabkan olfeh
a f e t l v l t a s in d u s t r l PERUSAHAAN sebagalmana yarig
d l d a l i l k a n o leh WARGA, termasuk t e t a p i t idak . te rb a ta s
4
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
pada kemungkinan- &emberl.an_.kQj.trihaaL o leh PERUSAHAAN
, dalam rangka menclptakan lingkungan dan sarana untuk
WARGA yang l e b ih b a ik , antara l a i n :iPengadaan a i r b e r s lh rumah tangga dan/atau pemenuhan
tuntutan sejumlah uang yang pernah d ia jukan o leh
penduduk/warga.
8 .2 . Penge lo laan-L imbah dan Pengendal lan a k t i v i t a s
PERUSAHAAN dlmasa yang akan datang untuk. kemungkinan pencemaran dan/atau( tdrhadap WARGA.
8 .3 . Mckanisme peran s e r t a WARGA dalam memantau a k t i v i t a s
In d u s t r l PERUSAHAAN dan mekanlsme pen ye le sa ian a p a b i fa
t lmbul perroasa.X*iian 4.1. mas a yang akan datang antara
WARGA dengan
\
Yang in g ln d l c a p a i ™°<.VV»s\ in i adalah *.
9 .1 . Pabr ik dan perulu '.Uc <lap*t hidup berdamplngan dengan
berdasarkan pa d » p r l .n « ip Uldup berdamplngan secana
harmonis dan sa.lJ.no ^o.nguntungkan.
9 .2 . Pabr ik dapat mencegah kemungkinan t imbulnya pencemaran
dan memenuhl b?-k\x mutu ILmbahnya s e r t a t idak
menlmbulkan keru^J-nn pjvta warga.
Proses perundingan h * r " s *n*»g>i«s.llkan p en ye le sa ian damal d iS ' , .
luar Pengad i lan s e l a ^ b -’ t - i «^b?tnya pada tangga l 7 Mel 1992>
dengan t idak menu hup kon»ung^ inan untuk dJperpanjang ap a b l la
para pihak menyepe.katlnya.
A p a b l la jangka vre.ktu t ® p o i n t 7 d la t a s p en ye le -
sa lan damal belum t l k a p f m^k*. kedua pihak dapat
menyepakatl untuk ms 3 n**rs.ldangan sengketa perdata
t e r s e b u t d l a t a s untuk putusan Pen gad i lan .
In d u s t r l
mencegah
gangguan
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
12. A p a b l la proses perundingan t e rs eb u t menghasilkan penye lesa ian
darnal* maka kesepakatan-kesepakatan pen ye le sa ian damai
t e r s e b u t akan dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang
s e la n ju tn ya akan d iserahkan kepada H a j e l i s Hakim yang b e r -
sangkutan untuk d i t e tap k an dalam suatu putusan Pengad i lan
(Akta Van Dad ing ) .
Demikianlah Kesepakatan Bersama in i d ibua t dan dItandatangani o leh kedua pihak pada tangga l t e r s eb u t d i a tas
dengan d isaks ikan o leh P e ja b a t Pemerlntah Daerah Kotamadya’ Daerah
Tingkat I I Surabaya dalam rangkap 3 ( t l g a ) yang masing-mastngi bermetera i .cukup.
PERUSAHAAN, W A R G A ,
Menyaksikan :
PEMDA KOTAHADYA DAT! I I SURABAYA
6
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
H a r i
Tanggal
J a m Temp at
A c a r a
K A M I S LAMPIRAN VI
4 Juni 1992R E S U M E - R A . P A T
09.00 WIB. _______________________________
Ruang K e r ja A s i s t e n I B id . Pemerintahan
Membahas p r o p o s a l yang d ia jukan o leh TIM Teknis
dalam rangka p e n ye le s a ia n permasalahan PT.SSS
dengan Warga
Pimpinan A s i s t e n I B id . Pemerintahan Kodya Dat i I I Sura
baya!
XESIM FU LA N ' ;
1. D isepakat i ! secara l i s a n o leh para pihak bahwa kesepakatan bersama
tangga l 30 ;Maret 1992 d ipe rpan jang masa ber lakunya sampai ta n g g a l
1 Agustus -L992 ;■ i
2. Khusus yanfcj menyangkut masalah k o n t r ib u s i para p ihak d iharap l e b ihi
in t e n s ip mjengadakan pertemuan in t e r n dalam rangka mempercepat p r o
ses perdamaian ;i
3. S e te lah p rpposa l Tim Tekn is d i s e p a k a t i semua p ihak , maka h a s i l ' p e
n e l i t i a n rrerupakan k e r j a Tim Tekn is yancj harus d i t e r im a o l e h 'p a r a -
pihak t b e r s i f a t f i n a l ) ; '
4. Tim Tekn is akan melakukan p e n e l i t i a n mula i t a n g ga l 15 Juni sampai
27 Juni 1992, dimana h a s i l p e n e l i t i a n akan disampaikan kepada A s is
ten^ I B id . Pemerintahan Kotamadya Daerah T K . I I Surabaya untuk d^-
sempurnakan redaks in ya , baru kemudian disampaikan kepada p a r a fp i -
hak ; - -
2. S e la in limbah, maka keb is ingan/suara dan bau juga akan d i t e l i t i -
o leh Tim Tekn is ?
Biaya p e n e l i t i a n d itanggung o l e h Pemerintah Kotamadya Daerah T in g
kat I I Surabaya ;
7. Tim Teknis akan menentukati :^i^LJc,ftt f t i k untuk pengambilan sample. -
dalam rangka p e n e l i t i a n yang kemudian akan dituangkan dalam sebu -
fch pe ta (termasuk tambahan t i t i k d i l o k a s i pembuangan lumpur) ;A°* B a la i Tekn is Kesehatan Lingkungan Pos Surabaya d i tu n ju k sebag&i -
k oo rd in a to r Tim Teknis ; ‘ .
Berdasarkan kesepakatan bersama"pada saa t p e n e l i t i a n o l e h Tim Tek
n is , maka Warga (jumiah t e r t e n tu dan d i tu n ju k o leh RT.) bo leh me-
nyaksikan p e n e l i t i a n Tim Tekn is d i P a b r ik PT. SSS dan .s eba l iknya -
■pihak PT. SSS bo ieh menyaksikan p e n e l i t i a n Tim Tekn is ditempat. -
Warga, diiaana para pihak akan membantu sepenuhnya ke lancaran _ker-
j a Tim T ek n is .
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
2
HADIR RAPAT :
1. Sdr. Ketua Badan Fengenda l ian DampakLingkungan ........................................................ ; . . . . T idak h ad i r
2. Sdr. Kepala Biro Bina Kependudukan -dan U n g k . Hidup d i w a k i l i ................................... Udaharipant. jarc
3. Sdr. Kepala B a la i Tekn is KesehatanL ingk . Pos Surabaya d i w a k i l i .................... Fa tchu l A r i f
S u p r ih a t in G ia t
4. Sdr. Kepala B a la i P e n e l i t i a n dan P e ngembangan In d u s t r i Surabaya d i w a k i l i ......... Abd. Rochim
Nuriswanto
5. Sdr. Kepala Bag. Hukum KMS............. ..................... R. Moh. Faruq,
6. Sdr. S e k r e t a r i s KPPLH. Kodya D a t i I ISurabaya ................................................................ Drs . Cha l im i
7. Sdr. pengacara pada LBH. Surabaya .................. Eko NuryantoIndro Sug iantor ’
8. Sdr. Pengacara pada Gani Djemat danP a r tn e r Cab. S u r a b a y a ......... .................................. A rsu l San i , SH
9. Sd r ./P ara Warga ......................................................... S a r g i t o
Nur Hasanah.
Mengetahui :*A s is t e n I B id . Pemerin tahanf
| j _ n ^
SUSENO, SH
Pembina
N ip . aiO 057 965.
N o t u l i s Rapat :
Kepala Bag. Hukum,
R. MOH. FARUQ, SH
Penata
N ip . 510 029 293.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
LAMPIRAN V I I
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT USURABAY A,SEKRETARIAT KOTAMADYA/DAERAH
JaUn Jlm«rto 25 — 27 T*l®pon 45689 Ttlex 32130 S U R A B A Y A
N O T A - D I N A S
Kepada
D a r iNanorTanggal
Lanpiran
Perihal
Yth. Bapak Walikotanadya Kepala Daerah Tk . I I Surabaya
Sekretaris Kotanadya Daerah T k .II Surabaya7 ? t/ o if & . /■ 0^//g<?x. .
1 7 JUL I992
Laporan penyelesaian kasus PT. Sarana Surya Sakti dengan
Warga
Sebagai tindak lanjut penyelesaian kasus PT. Sarana Surya Sakti -
dimana Psnerintah Kotanadya Daerah Tingkat I I Surabaya diminta sebagai-
mediator, pada tanggal 14 Ju li 1992 dengan menganbil tarpat d i Ruang Si
dang Walikotanadya Kepala Daerah Tingkat I I Surabaya, telah diadakan -
pertonuan ulang antara para pihak yang d ihad iri oleh Kuasa masing-tnasing
pihak, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pos Surabaya, Balai Penelitian-
dan Pengembangan Industrl Surabaya, dan Ketua Bappedal (Bp.Mabil Makarim)
serta unsur Pemerintah Kotanadya Daerah Tingkat I I Surabaya dan Kanisi-
Penanggulangan Pencsnaran Linqkungan Hidup Kotamadya Daerah Tingkat I I
Surabaya.
Hasil sementara yang dicapai dalam rapat mediasi tersebut diatas
secara gar is besar dapat kani laporkan sebagai berikut :
Telah disepakati
1. Tujuan mediasi :
a. Masyarakat tidak dirugikan ;
b. Pabrik terus beroperasi dan hidup bersana masyarakat ;
c. Tidak ada pencemaran.
2. Fakta d i lapangan :
a. Pda danpak negatif dari limbah Pabrik terhadap kwalitas a ir sumur
warga ;
b. A ir limbah bisa d ia tas i dengan teknolcgi yang ada ;
c . B ila dikuras bisa d ia tas i.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Pertimbangan untuk pemecahan masalah :
a. Tidak ada pencemaran : menyangkut,
a . i . kwalltas liinbah ;
a .2. kemungkinan peresapan (keboccaran) ;
a. 3. peiulihan tanah (yang sudah terconar) ;
a*4. sludge ;
a .5. bau ;
a .6. suara.
b. Masyarakat tidak dirugikan :
b .1. pengadaan a ir bersih ;
b.2. kontribusi ;
b.3. masyarakat sekitar mendapat p rioritas kesenpatan kerja.
. Pemecahan masalah :
a. kwalitas liinbah :
dlsesuaikan dengan persyaratan sebagaimana ditetapkan dal an SuI
rat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Java Timur No -
ncr 414 tahun 1987 ;
b. kenungkinan p«r«&»p*r/kebooaran :
Penerintah Kotanadya Daerah Tingkat I I Surabaya perlu msnantau
secara berkala denqan cara dan prosedur yang ditetapkan Bappe-
dal dan b ila ada keboooran s eg era diadakan perbaikan ;
c. penulihan tanah ;
Karena pemulihan tanah hanpir tidak mungkin dilakukan, maka a ir
tanah tidak boleh digunakan untuk minum, mandi maupun cuci, na
mun demikian untuk mengetahui tingkat perkenbangan kwalitas a ir
akan diadakan penantauan maximum setahun 2 ka l i ;
d. sludge :
Akan diadakan s o lid ifik a s i sesuai prosedur yang ditetapkan Ba£
pedal ;
e . Bau :Penyelesaian teknis oleh Bapedal ;
f . suara :
Kegiatan yang menimbulkan suara bising karena a k tifita s Pabrik-
hanya diperkenankan pada siang hari antara Jam 07.00 - 17.00
WIB. ;
g . pengadaan a ir bersih :
Akan dipasang 20 t i t ik saluran a ir minun (PAM) sebagai penggan-
t i 20 sumur yang tercentar dengan beaya dari Pabrik, sedangkan -
beaya peroakaian a ir selanjutnya tanggungan Warga pemakai ;
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
h. kontribusi :Kepada Warga akan diberikan bantuan karena kerugian balk materi
i l inaupun im ateriil sejunlah (to ta l) 100 - 150 juta rupiah, nst-
nun junlah in i belum mengikat karena masih akan dikonsultasikan
lebih dahulu kepada pihak pihak yang bersangkutan (Warga dan Pa
Jarik) ;i . Masyarakat sekitar sejauh menenuhi persyaratan akan diberikan -
p rioritas untuk dapat bekerja d i Pabrik ;
j* Beaya terseb jt huruf a, b, c, d, e , dan f menjadi tanggungan Pa
brik ;
k. Pertsnuan selanjutnya akan diadakan hari Sabtu tanggal 18 J u li-
1992.
Donikian laporan ssnentara yang dapat kami sampaikan untuk-
menjadikan periksa dan seperlunya
tanadya Daerah II Surabaya
Drs. W A R D J I
Penbina Tk.I
Nip. 510 019 644.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
GANI DJEMAT & PARTNERSADVOCATES & SOLICITORS
• CAM DJEMAT • INDRA KASOEMA • W.J.O. MANUS • HARTOYO SISWODIJ0Y0 • W.A. SALEH • PARTONO KARNEN . • SOCTAANO SOEDJA • HUMPHREY R. DJEMAT • A. KARIM ALW1 • F.X.L. SOEWADt • ANDRAT1 SUKMANINGSIH • RIZAL S. GUCQ
• tSW AHYW A. KARIM • PH.J. SIGAR • YUSHAOI PARTOOtRJO • SOEfiA^'O 5URYANINGRAT • HASAN &ASYARI • BUANfTA R. RASY© DJEMAT * REDtNAL AMMOEDOEN • HERRY HERNAWAN • ARSUL SAM • -jOEHENDRO HENOARSIN • SJOFJAN HURI • MUNIR HJADY
• ALEX JUSUF MAUK • MONK BEY • NJLAM PURNAMAWAT7 • RETNO ANGKASAWAT1 • DESTY L12A RABAJN * ROSMAWAT1 SITOMPUL • HASBULLAH SAN] ANOM • SUKMA VIOLETTA • DJAMH1R HAMZAH
• HASBULDtH SJAWtE • WURYANI • RACHMAT INDHA DARMA
LAHPIRAN V I I I
HEAD OFFICE : GAM DJEMAT PLAZA. ITH PtOOR. Jl. IMAM BONJOL NO. 76-7t JAKARTA 10310 TELEPHONE : J902M7 . 3902*61 • 390JW9. 3903603 • 3903604 • 3903605 • 3903606 - 3903607 • 3903606 . 3903609 • 3903610
m jE X 6164* GANtLO IA. FAX <ttl) 3902906 P.O. BOX 1133/JKT lOOtt JAKARTA INDONESIA)BRANCH OFFICE : J L RAYA DARMO NO. 93 SURABAYA
TELEPHONE : 576300. FAX : (031) 576300 SURABAYA (INDONESIA)
Surabaya, 1 Februar i 1993
NO. : 037/11/GDS/ARS/93 Lamp. : —
r
Ha; : Gugatan Warga Ts p h o k D u k u h
Kepada Y t h . ,
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA
Jalan K id a l No. 6
S u r a b a v a
u . p . : KeKan_Eko_*furvanto. S.H.
SANS PREJUDICE"
Rekan yang Kami hormat i ,
T e r l e b ih dahulu kami mohon raaaf a ta s keter lambatan
dalam menjawab su ra t Rekan tangga l 30 Nopember 1992 No.
297/SK/LBH/XI/1992.
Menunjuk su ra t Rekan t e r s e b u t d i a t a s , maka k l i e n
kami (PT . SSS) In g ln menyampalkan tanggapan sebaga i
b e r i k b t :
1. Penentuan " k o n t r i b u s l ” kepada warga hendaknya mengacu
dan d idaaarkan kepada H as i l K e r ja Team Tekn is BTKL -
BPPI yang d ibentuk berdasarkan Kesepakatan Bersama
tangga l 30 Maret 1992 dan pertemuan-pertemuan k l t a
yang d i f a s i l i t a s i BAPEDAL dan PEMDA T in gk a t I I Kota
madya Surabaya.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
GANI D J E M A T & PARTNERSC O N T I N U A T I O N P A G E :
Dalam menuntut "K o n t r ib u s i " t e r s e b u t , hendaknya d i p e r -
hat ikan pula fa k ta bahwa PT. SSS t e l a h pernah mem-
ber ikan " k o n t r i b u s i " kepada warga setempat berupa pem-2
bangunan j a l a n kampung sepanjang 280 to dan l e b a r 2,52
m dengan b iaya yang seluruhnya d ip ik u l o leh PT. SSS
sebesar Rp. 1 0 .2 5 0 .0 0 0 , - , Juga fa k ta bahwa PT. SSS
pernah memberikan " g a n t i rugi** kepada t i g a warga
setempat yang masuk dalam ke luarga para Penggugat ,
yaknl Sdr. Sug i to sebesar Rp. 3 .5 0 0 .0 0 0 , - , Sdr. M a i l
berupa sepeda motor baru dan uang Rp. 500.000,-* s e r t a
almarhum Harry Susanto berupa uang Rp. 500 .0 0 0 , - .
Dalam p o in t 6, Angka V ten tang Ke3impulan dan Saran
d a r i Laporan H a s i l K e r ja Team Tekn is t e r s e b u t d i a tas
secara j e l a s dapat d lbaca :
"K u a l i t a s a i r sumur warga berdasarkan pemexiksaan
ta n g ga l 15 dan 16 Juni 1992 menunjukkan h a 3 l l yang
cukup b a ik , karena d a r i 16 sumur yang- d i p e r i k s a ,
t i n g g a l 6 sumur yang t id ak raemenuhi s y a r a t k u a l i t a s
a i r b e r s ih sebagaimana t e r s e b u t dalam Permenkes No.
416 Tahun 1990. Keadaan In i jauh l e b ih balk d a r i
pemeriksaan tangga l 8 Oktober 1990, karena pada waktu
I tu sumur yang ku a l l ta sn ya t id ak memenuhi s y a ra t a i r
b e r s ih ada 14 sumur.
Dengan mengacu pada kesimpulan d i a t a s , maka p e r -
hitungan k o n t r ik u s i hendaknya a ta s dasar patokan
seb ega i b e r lk u t :
a . Waktu.
Dimulai d a r i bulan Maret 1990 yakni saa t pertama
k a l i yanq d i d a l l l k a n warga s eb ag a i waktu mulalnya
t e r j a d i gangguan pada a i r sumurnya, sampai dengan
bulan Junl 1992 dimana berdasarkan h a s i l pem er iksa
an Team Tekn is t e r s e b u t pada umumnya keadaan sumur
warga cukup ba lk .
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
GANI O J E M A T & PARTNERSC O N T I N U A T I O N P A G E :
b. N i l a i Uang
Sesual dengan pengakuan warga s e n d i r i yang d i l a n s l r
media massa, sebelum adanya kasus In i warga raembell
a i r s e n i l a i Rp. 500 ,- dan s e t e l a h d irasakan ada
-gangguan menjadi Rp. 3 .0 0 0 , - .
Dengan demik ian, peaoman perh itungannya adalah
jumlah Rp. 500,.- so ’oaga i tambahan uang yang t e l a h
d ike luarkan warga.
Bei .asarkan patokan d i a tas maka k o n t r ib u s i peng-
gan t ian pembelian a i r adalah :
18 (o ra n g ) X Rp. 500 ,- X 30 ( h a r i ) X 28 (b u la n ) :
Maret 1990 s/d Jun. 1992) = Rp. 7 .5 6 0 .0 0 0 , - .
S e la ln jumlah t e r s e b u t , untuk sumur-surauc yang raasih
d ianggap kurang b a ik , PT. SSS b e r s e d la untuk membiayal
pengurasan dan pengkeburan h ingga menjadi ba ik dengan
pengawasan t e k n is d a r i BTKL - BPPI.
PT. SSS b e r s e d ia membiayal pemasangan l ima t i t i k kran
PDAM s e p e r t i yang d lan jurkan PEMDA KMS, namun p en g e lo -
laan s e la n ju tn ya d ia tu r o leh dan menjadi tanggung
jawab warga s e n d i r i .
Mengenai gangguan b i s in g d^n bau s e r t a ten tang masalah
" te rcem arnya " tanah, o leh karena belum ada pemerik-
saannya seca ra t e k n i s , maka sekedar k o n t r ib u s i PT. SSS
b e r s e d ia memberikan uang sebesar Rp. 300.000 X 18
orang = Rp. 5 .4 0 0 .0 0 0 , - .
Dengan demik ian, jumlah k o n t r ib u s i yang d ltawarkan PT.
SSS lalah •:
- Uang Rp. 1 2 .960 .0 00 , -
- Biaya pemasangan 5 t l t i k kran a i r PDAM
* B iaya pengurasan dan b ia ya pengkeburan.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
U A N I U J t M A i « K A H t n e n a
C O N T I N U A T I O N P A G E :
Demiklanlah tanggapan k l i e n kami, a tas p e rha t lan
dan kerjasamanya, kaml ucapkan tecima kas ih .
1. BAPEDAL
u . p . : Bapak N ab le l Makarim, MPA, MSM.
Bapak Drs. Bambang Pramudlanto
2. PEMDA T in gk a t 11 Kodya Surabaya
u . p . : Bapak A s i s t e n I Sekodya
3. K l l e n
Salaro se jaw a t
A rsu l San l , S.H
ARS/j
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
LAHPIRAN
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA JAWA TIMURJALAN KIDAL NO. 6, TELP. (031) 512273 SURABAYA 60131
Nomor : 25/SK/LBH/II/1993 6 -Februari 1993Lamp.H a l : Tanggapan Terhadap
Tawaran "Kontribusi
Y th . GANI DJEMAT & PARTNERS Advocates & S o l i c i t o r s ( L e g a l C o n su l tan ts )Up. Rekan A rsu l San i, S.H. d i
Surabaya.
Henunjuk su ra t saudara t a n g g a l 1 Februar i 1993, No. 037/II/GDS/ARS/1993, bersama i n i kami sampai- kan tanggapan sebaga i b e r ik u t :
1. Kami sepakat bahwa " k o n t r i b u s i ” kepada warga hendaknya mengacu dan d idasarkan kepada h a s i l k e r j a Tim BTKL BPPI sebagaimana Saudara maksudkan;
2. Kami kurang sepakat a p a b i la pemberian " k o n t r i b u s i ” t e r s eb u t d ik a i tk a n dengan b ia y a -b ia y a*yang t e l a h d ike luarkan o leh P T . SSS untuk pembangunan j a l a n dan penge luaran l a in s eb aga i mana t e r s e b u t dalam p o in t 2 (d u a ) surat Saudara . Rami beranggapan bahwa b ia y a -b ia y a t e r s eb u t berada d i luar konteks pembicaraan perundingan (m e d ia s i ) ;
3. Dengan m e l iha t keseluruhan n i l a i “ k o n t r ib u s i " yang Saudara ajukan, s e r t a dengan merujuk pada beberapa tawaran sebelumnya yang di lakukan o leh
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURABAYA JAWA TIMUR
pihak PT. SSS langsung kepada warga, kami berkesimpulan bahwa besaran nilai "kontribusi*’ tersebut tidak mencerminkan adanya kemajuan;
4. Dengan mencermati proses perundingan (mediasi) yang telah berlangsung selama ini, kami berpendapat bahwa, pada prinsipnya karai akan melanjutkan penyelesaian kasus ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Untuk segala sesuatu yang terkait dengan proses perundingan (mediasi), kami menunggu tanggapan Saudara sampai dengan tanggal 9 Februari 1993.
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terim- kasih.
Direktur ub.
Indro Sug ian to , S.H. Penasehat Hukum
cc. 1. Yth. Nabiel Makarim, HPA., MSM, Deputy Pengendalian Pencemaran Lingkungan Badan ' Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) RI, di Jakarta;
2. Arsip.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
L A K P I R A N
PENGADILAN NEGERI TINGKAT I
S U 1 U B A Y A
TURUNAN . ptBANA1 S I : r e r o e e r r k e p u t u s a n p e r k a r a — r 6 ~A T a ' d a r i :
JeAf4&/0n* T-t-R-e-A-K-W ;
P G N G G U G A T •
A/f *!/*A A A yD A L A M P E R K A R A
'M/ aoo I
P U T U S A N : \$\ P U T U S A N
T G L
spe^+4/hz :S i/O ' 19
- &4t*/Ty t
U N T U K D1PERHAT1KAN :T u iu n u n / F « < o - C « w kopuiusnn ini terdirl dari . / * / haloman
Oibuot ditamln um oani oluh Pimltoio * Pongflnm l y a n g borsangkuton, dan liop petobahan / tambohon hams dipo<af olehnyBT ia p dikefuarkan T u r u n a n / P o t o - € o p y Keputusan Ini 8tas p e rm o ho n a n y a n g
betkepentingan harus ditanda tangani oleh Panitera Kepala dan d icantum kan
besarnya leges T u r u n a n Keputusan.
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
P U T U S A N *
mm \ 373 / r i ) T t Q 7 A 9 9 1 J B X > .J4. ■ ... ■ :: V’ ■ "
" DEMI KEAD1U3 &ERDASARKAN KETUHAIIAff YANG KAHA SBA M -v ». , : •
Pengadilan Negeri Surabaya Tang memerikaa dan ■■■— ■A5» ‘i3SL^i,L'^i uiituxt. ji. T?f- ' ■.. . v > '
aengadlll perfeara-porkara perdata dalaa tingkat pertaca, —•* ' ' ?<» vi'il> Surabay* ? ....— ^telah aenjatuhkan putuean sebagai berikut dldalaa perkara. —
antara-;i — ■„ ' v n , -V r - * . . . . . . .
1* NURHA3ANAH. alamat Jl* Tembok Dukuh. IX/19 RT J1I/- • . . i ° * ' *
EW V III Surabaya ? ——«—
2. SULEMAN al MATADJI, alamat J l, Tembok Dukuh TX/25,. • , v • ' I 1
Surabaya j* * m • ► -
3 . T U H A H. alamat J l , Tembok Dukuh IX /25 RT TTT/ -
RW V III , Surabaya ; —
4 . I I H i » . alasoat j i . Tenfcok Dukuh IX /27 BT I I I / -
HW v i l l f Surabaya ; ,\.
5 . SOEUARftADJI. alam at J l . Xembok •‘'uJrnh IX/29.RT I I I /I » rv • t , ** ’ *; 1 - - . •. 1 » * • • * > \ ■ 1 SRV V III , Surabaya j -------------------
r>[," 10* IOEMADI, alam at J l . Tembok Dukuh IX /51 HT III/R V -
V III , Surabaya J , .J. ..5 . . " ' f
S L A H B T. a la n a t J l * Tembok Dukuh IX /3 5 -* RT —•i ?. 5
I l l RV V III . Surabaya t ................... . »f *i'*n •
8 * 3 A_R D I , alam at J l * Tembok Dukuh l i /3 5 -B KT I I I -
Rtf V l l i Surabaya f
9 . A W I . alamat J 1* fembok Dukuh 1X^37 RT iii/RW
V III , Surabaya \ — : - - " ------
1 0 , DJOYO 9AIDI: alam at J l . Tembok Dukuh i x / j 9 RT I I I /
RV V i-li j■ Surabaya j ---------- -----------
W A " I 3 > alam at j l * Tembok Dukuh 1X/59-A HT I I I /
hw V T It, Surdbaya j
1 2 . SMt’RAT. alam at Jl,'Tem bok Dukuh IX /41 M III/RW —# • . » •. / * ' • • v f;|. • i *
v i n t S u r a b a y a { ........... ...
- 13. rASAHAH......
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
V1 3 , KASANAU. ala-TAt J l . Tembok Hkuh I X /4 5 ^ ' ; J l I / ~
— - nw V III , Surabaya I ----- - —— - ----------
U . HAT BRAHIM. alaroat J l * Tembok Dukuh I * / * 7 RT T T I/-
RV V III , Surabaya ; -—
1 5 , -JMI ’’A1SWL alam at J l , Tembok Dukuh IT /49 I I I / -
RV V III , Surabaya | — — ■— — — ■■
1 6 , SOKOITO, alam at J l , Tombok Dukuh 1X /51 fcf III/KW -
V III , Surabaya | — - —
* 7 . W A I L , alam at J l . Tembok "ukuh IX /53 RT III/RW -
V III , Surabaya j ........ ................
1 0 , Stnm M miT. alam at J l , Tembok Dukuh IX /63 RT I I I / -
RW V III , Surabaya f — — - ........
yang dalam h al i n i , d iw ak ili oleh S . IKA ISKARDAR, S.H
MOCIiAMKAD A SHOROEL CH, S ,K ,, ANAM A1TC3, S.H, d a n -------
?/<0 NflRYANTO, S .H ,,' keaenraariya adalah ?en gacara pada -
Lembaga ®antuan Hukum gurabaya berdaaarkan s u ra t knaoa
khuaua te rta n g g a l 24 J u l i 1991 , — ...................... ..................
oelanjutnya diaobut a e b a g a i ,; ..................••••••2S22222A2 t
• XlA_v_a n -
'^T. SARANA SPRYA SAKTI. yang beralam at d i Tembok Dukuh
Timur Ko.2 Surabaya { — — — ■—■ - ■
selan ju tn y a disebut aeb agai.......... • • • • ,,,• • ,. TBRCTrOAT; j
'’engadilan Negeri te rse b u t j - — - ..I . . .
3etolah membaca s u ra t-a u ra t porkara }
S etelah mendengar para flh ak | -
S etelah ^embaca a u ra t-e u ra t b uktl para flhak ; — —■ * .TEttTANO DUDUKNYA PER KARA
Menlmbang bahwa Fenggugat dengan s u ra t gugatannya ——.' t-1-' ■ V:-
te r ta n g g a l 25 J u l i 1991 , yang d id aftark an d i K epaniteraan —
r engadilan Negeri ^urabaya, pada tan g g al 25 J u l i 1991 — - - -
te r d a f ta r cllbavah Nomor i 3 7 3 /? d t ,0 /1 9 9 l/H * * £by, p a d a ------
- pokokhra ................
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
Menimbang, bahwa oleh karena demikian ma?
menganggap bahwa apa yang te la h dilakukan oleh kuas
Penggugat. to la h d is e tu ju i seluruhnya oleh Penggugat -
Psnggutfsfc* selaku pemberi kuasa \
jltniabang, bahwa atas daoar uraian toroebut dlatas — maksJWaJelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang di — pet*unakan oleh Pengacara L.B.H*, tidak oengandung cacat — formal maupun cacat mater ill dan pelaksanaannya tidak molebi hi kuasa yang dlberlkan kepadanya, oleh karena mana — keberatan Tergugat sepanjang yang roenyangkut " surat kuasa - khusus ■ harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, karena itu harua dikesampingkan | —2* P e rlh a l rrreroaturnva rcuratan Per.Rpn.\P:at t
Kenimbang, bahwa gugatan perbuatan molanggar huku.*n ——
yang diajukan oleh Penggugat menda^arkan pada p a sa l 5 dan 7 -
Undang-Undang No#4 tahun 1962 , p a sa l 21 (1 ) tfndang-Undang —
Ko*5 tahun 1984 dan p aaal 14 a Peratriran Pem erintah T?o* 13 —
tahun 1987 | .............— ------------------------,----- ------------
Bahwa Penggugat te la h mengaitkan perbuatan melawa*- —
hukum menurut p a sa l 1365 B«W, yang adalah rumusan te n ta 1
perbuatan melawan hukum yang b e r s l f a t us urn dengan s ls t i s .
pembuktian s e ca ra umum dengan raompertlnbangkan ten tan g — *
adanya k esalah an , s e r t a adanya hubungan sobab ak lb at a n ta ra -
keruglan dengan perbuatan dan audah barang te n tu dengan men -
p erh atik an eejauh mana te la h te rb u k ti ten tan g adanya kerugian
i tu * tanpa memperinci perbuatan a ta u hak orang yang d i —
lan ggar i t u t — —------------ — - — - — -------------- —
Bahwa berbeda halnya der.gan perbuatan melawan huv.r.:n —
didala.ii n pencemaran lingkungan hidup " adalah b e r 3 if a t —
khusua dalan a r t i ta ta c a r a pembuktiar ten tan g ada tidaknya —
kesalahan s e r t a unsur melawan hukumnya, diporlukan per.^uturm
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
secara khusua, karena je n is pencemaran yang te i
d lp s rln c l sshingga memerlukan slates pembuktiar
rum it |
Bahwa dikatakan b e r s i f a t khusus karena h a l - h a l ------------
t
a* Sengketa pencemaran lingkungan a e rin g k a li berrauara pada —
cau sa , sebagai ak ib at d a ri kebijakkan Pemerintah ( B lrokia
s i ) terutam a dalam kaltannya dengan pcnetapan a r e a l *— —
sebagai suatu kawa3ST in d u stri atau pcxukiman dan atau —
b erk aitan dengan masalah p eriein an yang dikeluarkan oleh -
Pejabat Pemerlntah j — - ----------------------- - ----- — -------------- ---------
b* Pada s l 3 l la in dalam h al t e r ja d i 3 u a ti Tionceaaran — — —
lingkungan a e la in pelaku pencemaran dapat dim inta per — —
tan g lin g javaban terhadap flh ak korban perorangan juga —
dapat diralntakan pert.inggung jawa' an terhadap flh ak
Mer.irabang, bahwa 3 eb a "alma*?. t e r c a n t ’ia ^.iSalam —
eksc[;3l fo r^ a g a t, pada dasarnya ■ncniperTianalahkan ten tan g —
bagaimana proses " pesrtan^jung jav/aban p erd ata pencemaran — -
lingkungan hidup " dan a n ta ra Penggugat dengan Tergugat - ~ - —
m eu ilik i p crse p si yang borbeda didalam menafsirkan ketentuar>*
sebagaimana d igariak an ncnurut p asal 20 ay at 2 ’Jndang-^ndang-
Uenimbang, bahwa d a ri ketentuan dinaksud t e r s i r a t — —*
beberapa su b stan si'y an g menyangkut p ro sesu el didalam penyele-
sa ia n kasus pencemaran lingkungan a n ta ra la in ia la h : — ~ —
1* Je n is pcnceTaran dan ata*: perusaka;: lingkungan y a n g -----—
t e r j a d i harus d ip e rin c i dan d i t e l i t i le b ih dahulu, baik —
aengenai bentuk roaup’in jen isn y a , untuk aana p erlu d i — —-
bentuk team oleh Pemerlntah ; -----------------------------«-------------------
2 . P e n e litia n m elip u ti b id a ig -b id a n j ek ologls media, s o o ia l -
budaya dan l a i n - l a i n yang dianggap per In | — •*---------- — — —
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
3# Team yang dibentuk Pemerintah t&rdirl dari fiJiaVpenderita atau kuasanya, fihak pencemar atau kuasanya — • dan unaur pemerintah dan dibentuk untuk setiap kaaus,— dan jika perlu diangl:at tenaga alili untuk menjadi — — —anggota tean ; — — — — — — ------ — -----------------
4. 2©ntuk oerta jer.ic keragian akibat perusakan dan pencemaran hasil,penelitian dati tcaai akar iij-^ikan rujukan ---untuk menentukan besarnya kerugian ; — — — ---------- ---
Menimbang, bahwa ternyata subatarui yang menyangkut — proaesuel sebagaimana dikesukak&n, hingga aekarang bclua — —terdapat pcngaturannya accara rinci, qedangkan 3ubatan3i ---kctcnt’ian mana dapat dijadikan aebaga.l tolokukur tenta telali torjaSinya penceiaaran, jenia clan bentuk kerusakan/penctvuiaran dan besarnya keriigian ; -----------------------
bahwa torlepa3 dari pada hu.1 torsebut, -— yang so jadi persoalan ar.t.ara ren;; “'ir. it ’engan Tergugat — ~ seba.j;\i:aana digel&rkan uidalain ak*** -si >v>inun tanggapan ■ ■■ . ■ nya, adalah tentang " Perlu tiOaknya terlobih dahulu adanya - Team yang dibentuk oleh Pemerintah untuk meneliti Jenis — —pencemaran lingkungan yang tcrjadi " ; — ------------ -----—
j'cniir-bang, bahwa -pasal 20 ayat 2 Indang-’Tndang ^o.4 —tahun iy32 mer>;sgari3kan oebagai bcrikut ; — — — ---------- —Tataeara xrig&duan olr- r>er.'*eritat t.'.trvcara penelitian oleh -team ter.tar* be-ituky Jen is dan beearnya korvx^ian serta---—tatacara i?er.untuta;i ganti rugi/ganti kerugian diatur dengan -peraturan perundang-unda.igan ; ----------------- — ---- — — _
Keniubang, bahwa didalaa penjelaaan ketentuan dinia'oiil telaV. diatur tentang su3unan eara, yang terdiri dari : — — —1. - Vihak pcridcrita atau kuaaaaya ; ----- — _ -----------_2* - ?ihak pencemar atau kuananya ; -- --— .— ------------—3, - Inour Peraerintah dan jika perlu dapat diangkat tenaga —
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
p e n e litia n yang m elip u ti bidang-bidang e k o lo g i, media, — —
s o s ia l budaya dan la in - la in ya-ig diporlukan, untuk menentukan
■bentuk, Je n is dan be3arnya kerugian - r .c la in darlpada i tu — -
tsam juga dapat d iao rah i tugaa untuk mcnetapkan b esarnya — —
beaya pemulihan linjkungan hidup - 7*ila tid a k dapat d i c a ^ i -
k ata oepakat, dalam b atas waktu te r te n tu , roaka penyeles.
nya Jilak u k an m clalu i Pengadilan 'To^cri 5
ilevLL.ibajc, bahwa nien^anati otvuktur s e r t a lingkup -
tugaa toa.ii yaog drcuikia:i lu as dan s e r ta .'lo lip u ti 'berbagai
bidang k eahlian y a itu : c 'coio^it tiedia dan o o s ia l budaya, —— •
dimana bidang-bidang keilmuan te rse b u t di«ytag tid a k d ik u acai-
oleh ap ara t penegak hukum pada umumnya, nVta rcenurut hemat —
M ajolis e k s is te n a i d a ri pada team , adalah a ::a t re le v a n ; —~
Mcnimbang, bahwa kr.v-.rradna*' tea'n a'ca • menjadi leM>. —
penting la g i mongingat oyatem p?i>ib :«kt ian prrbuatan ipelawan —
hukua dalam kaaus-kasao pencemaran linrkungan ten tan g bor*tuk#
je n is pcnccraoran a o r ta besarnya kerugian haras diungkapkan —
s e ca ra tc r p o r in c i ; ----------— — — — ------------ .------------------- --------—
- bahwa te rn y a ta dengan fakta-dTakta y.mtf: ada 'q erta mende-ngar-
kan kctcrangan sak o i-o al;3 i a h l i , tid a k dapat meroperjelas —
sejauh m n a bentuk c e r t a jc n is k o r^ ak an linfkungan o le ’: —
karena deniician maka sudah barang tcn tu n u lit untuk — — •
menentukan b03arnya kurugian dan jur.lal: g a n ti ru g i nya ;
- bahwa s o la in d a ri pada i tu tca ^ b ertu gas untuk s e j a u h -----—
mungkin mcnenspuh upaya-ur-aya musyawarah Aav> mufakat dan — perlu dibentuk untuk setiap kaeua ; ----■— ---- --------—
t® * t d ia ta s , M ajelia borpendapat bahva untuk s e tia p ka3us
Menimbang, bahwa dengan pem ikiran-pem ikiran s e p e rti —
•'Dsncamaran lingkungan harus te r le b ih dahulu d ise leaa ik an
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
- vj - Y *
«»oleh team yang dibentuk oleh Pem erintah, dan apjaVil*- te la h —
\ * •' 7ada h a s i l d a r i team, akan te ta p i tid a k dapat dicap&i •— —
kesepakatan untuk penyelesaiannya dalam b a ta s waktu te rte r itu
dimsjukan ke Pengadilan Negeri ; — -----— — — -----------------
Menimbang, bahwa d&ngan demikian maka ek 3e?3i —
Tergugat ten tan g prematurnya gugatan te rs e b u t , b eralaaai;
menurut hukum, oleh karenanya layak untuk dikabulkan ; -------
3* P e rih a l Obscuur Libelnva gfrgatan Pengtnagat ; -------------------
Menimbang, bahwa Penggugat didalam s u ra t gugatannya -
d isa lah s a tu petitum meminta ag ar Pengadilan n ^enyatakan —
bahva lingkungan d is e k ita r w ilayah para Penggugat te la ’. . -------
terceraar * ; -------— --------— ---------------------------------------------------------- -
Menimbang, bahwa dikaitkan dengan b u tir ke 7 didalam -
p o s ita , a n ta ra la in mendalilkan bahwa : ------------------------------------
- Penggugat tid ak la g i dapat xemaltai a i r sumur karena keruh;
- Penggugat terganggu ketenangan hidupnya karena a u a r a -----*—
b is in g ; — -------------------- ----------------------------- -------------------------------
. - Penggugat terganggu kenikmatannya karena ban ; ------------------
Menimbang, bahwa rumusan demikian t e r l a l u kahur, -------
atau tid ak j e l a s , karena untuk keperluan pembuktian perlu
ditunjuk b a ta s -b a ta s kawasan yang konkrit d ari wilayah p ara -
Penggugat yang terceraar i t u , sehingga akar, menudahkan k e rja -
d a ri team yang akan m en eliti tentang bentuk s e r ta jen is ------
pencemaran ; --------------------------------------- — ---------— ----- --------------------—
Meniiabang, bahwa demikian pula ten tan g rumusan bau —
a ta u terg&nggu karena k ebisingan , juga p erlu d ise b u tk a n ------
s e c a ra j e l a s sampai rad iu s te r te n tu yang terk en a pencemaran-
.udara, te rs e b u t ; ------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa a ta s d asar pertimbangan m an a------------
M aJells berpendapat p o s ita dan p e titu n gugatan Penggugat -----
tid a k j e l a s , dan oleh karena Obscuur X ib e l, d axi I t u ------------
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
- - *■ v wif
1 \\ ek sep si Tergugat 3ejauh b e rk a ita n dengan gugsu
dinyatakan dapat d iterim a ;
PAXAM PRQYI3I J ----------
if - i • y I f V.+'X \ ..<%■ v. A I • Av £ \
$ U R P $ I ^ —
Menimbang, bahwa oleh karena tu n tu tan p ro v is i dalam -
p erk ara in i tid a k te rd ap at a la sa n yang mondasari perlunya —
ada tindakan sem entara sebelum memeriksa pokok perkaranya —
maka tu ntu tan p ro v is i harus dinyatakan d ito la k ;
DALAM POKOK PERKARA t ---------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa didalam u raian ten tan g ek sep si — — -
Tergugat khu3usnya p erih a l prematurnya jrugatan dan p e rih a l -
obscuur l ib e l rn satan yar.g merupakan e 'oerm l d i l a t o i r r dan -
n a je l ls Hakim saiapai pada kesimpulan s e r t a pendapat bahv/a —
eksepsi dimaksud b era lasan menurut ;iukum dan dapat d ite ri 'n a ,
maka perueriksaan pada pokok >:-rkara tid ak p srlu d ilan ju tk an ;
Menimbang, baJiwa dengan demikian maka gugatan para —
^emy/u^at harue dinyatakan tid ak dapat d ite rim a ; -----------------
Meni.n! j-iigt biihv.u oleh karena Penggugat adalah '
kan n \ak ya^g k alah , -ink a harus ’ lir-ikim unWk uicrtay.
b iaya perkara yan£ beoarnya nki". di.:ebutkan dalam aaar
-o-jtucan in i ; -------— —------ -------------------------------------------------------------
Hengingat aka p a sa l-p a sa l d a ri \lndang-:?ndar.g yang - -
bersangkatan ; — —----------------------------------------------- ----------------------
----------------------- H e :: G- a J I 1 I ----------------------
DALAM X ROVISX 1 -----,--------------------------------------------------------------------------
- — T'Cnolak gugatan Penggugat dalan p ro v isi ; — — ------------—
DALAM LK,\:PSl -----------------------------------------------------------------------------------
— - .<? -•yr.ta.kan nev* r i 'ia pknejjei it ; ------------------------------
vxu\i\ rc ‘pf r iron a : ---------------------------------------—— . cny-'i-takan rt^ v tan rorijrrugat tid sJ: d.jpat d i t e r i m a -------- -
%
( r .ic t or.t v an k elijk verk laard ) ; ------------ -------------- -— —
— - Kenrth'i’ttus Pcngru^at uiAnk uie V>a»ar oeaya perkara yan* —
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I
d ita k e ir seb esar Rp* 77 .50^ — —
rib u lim a ra tu a rupia&) ;
Demikianlah diputuakan pada b a ri i R A B U. tan g g al :
28 - JULI - 1300 SEWBILA.N -W JH TISA. dalam ra p a t ------------------
pemuayavi&r&t&n M ajalia Hakim Pengadilan P egorl Surabaya, —*
oleh kami i DJOXO SAHWOiCO, S.II* solaku Hakim X etu a, dan —
DALIL ACiiMAD, S .ii* , J*i£« W0i}£S0.:'iEG0R0, 3 .H . rnasIng—naoin/j —*
aebagai Hakim' Ans&ota, dan putusan mana dibacakan - - — —
diperaidanga# yang terbuka untuk umura oada h a r i yang sama, -
oleh M ajelia Hakim toraob u t dibantu oleh : viiiAHKAD ISA, u!l
? a n ite r a P enggan ti: dengan d ih a d iri oleh Tua3a Penggugat dan
Kuaaa Tergugat j ------— — — ——---------- — ■.,. — -
AriGGOTA. IUV'14 "ET'JA TERSEBfJT.
A c
PAUL ACT'Ali. S. II
HAKIM AN000TA PANI212RA PENCOANTI
J.K » WO TGSOKTHK)RO, S . H, mnur?MAD i s a . s . h
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
SKRIPSI MEDIASI SEBAGAI MEKANISME A N S O R I