Sub Bagian Humas d{n fata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

W Bali lost

, Subsidi Rp

Pemkab Grat

MiliRas

PEMERINTAH Kabrrparen rpemkab) Baduns relah siapmpnsubsrdi program belas miskin oaskm) untuk Rumai Tanssasasaran Penerima Mar aat (RTS-pNO. Reatisasikebiiakan ini ii-erti yangdijelaskan Bupati Badung I Nyoman Crn prasta, S.Sos.akan mulai dilaksanakan pada APBD perubaian Tahun 2016inr. Setidaknya. Pemkab Badung akan mengeluarkan aneearantip 2.821.416.000 untuk 9.043 RTS-pM yang tersebar di siluruhkecamatan di Kabupaten Badung.. .

Bupati Ciri Prasu menjr'laskan. kebijakan subdisi raskin di-lilku kan unluk membanr u kehidupan war ga masyal.alat Badungl,ang belum berkecukupan. "'Kami hartpkan. dengan subeidi ihjorsa menngankan beban kehrdupan warga;.arg kurang mampu.. \n rnya. uang yang dulunya unluk membeli raskin bisa digunakanunruk kebuluhan lainnya." kata Bupati Giri prasta dr ?uspemrJaoung. r(aDu (zzlti) kemat.rn.

Progr-am raskin gratis ini, lanjut Bupati, juga merupakan salahsatu perwuludan kebrjakan Pemkab Badune dalam proeramP'mbangunan Nasional Semesra Bercncani (ppNSB) dilambidang pangan, khususnya untuk masyalakat kumng mampu.P::Cgti 9rri Prasta mamastikan kebijaian raskin gralis uniukR'IM-PM akan dilaksanakan pada APBD perubahai tahun 2016im agar manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyaralat kurangmampu. Khustrs untuk pengentasan kemiskinan di Kabupateibaoung. tetap melaksanakan progTam-IrrogTam inovatif olehmasing-masing SKPD. Untuk p,,ngentasan kemrskinan di Kabu-paten Badung, dilaksanakan

"ecari bersama-sama thtas SKpD

melalui program-proglam ilovatil Sehingga pelaksanaanya bisam, nyolLrruh d.rn tidal .eporrng-seporong.- ujamya.

Kepala Badan Pemb"rdal aan Masyaiakai De"a dan pemerin-tahan- D_e!a (EPMB Pemdes) I Putu Gede Sridana menjelaskan,ju tnlah RTS-PM yang berhal< menerima raskin talun 201'6 deneanm"nggunakan data RTS-PM berdasarkan data hasij musvawarahd"sa (musdeq) dan musl 'rwamI kelurahan 1ruuskel1 tahun 2016,tercatat-9.0.11. Tiap RTN{ PNl fkan menerima jatah 15 kg/trulandengan hargal.p.1.600 per kil<|gram. "Dengan idanya ke6ilakanBapak Bupat r Badung-r ang al<alidirealisasikan pada anggaran pe-rulrahan o1'run Ln'. .alr RTS-PIV t iaa-k perlu lagi membiiar. Atauakan menerima raskin secara <Juma-cuma," terang Sridana.

Sridana mengatahan, alokasi dana untuk subsi& raskirr sejalandengan Undang-undang No. |8 Tahun 2012 tentang Pangan.Pasal 18 ayat d menyatakan, p,4meintah da! pemerintah cla;raldalam rnemenuhi kebutuhan berkewajiban melakukanpengalokasian anggaran.takan, pemerhtah dan I

pasal 58 ayat (1) menya-daerah bertanggung jawab

dalam penyediaan dan pangaa pokok dan atau panganlainnya sesuai dengan bail( bagi masyarakat ra\f,an

keadaan darurat. Jumlahmiskin, rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat. JunlahR IS-PM di Kabupaten Badung berdasarkan hasil musyawarahdesa (musdes) dan keluralun (muskel) mengalamipcnurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlal RTS-PM t€r-catat 11.642, tahun 2013 sebanya& 10.534, tahun 201,1 sebanyak9.883 dan tahun 2015 turun menjadi 9.0a1. (ad9?9)

Edisi

Hal

I Kd,ti>13lJun; zd62

Bupati Giri Prasta

V

Sub Bagian

wllI

Humas Hah Tata Usaha BPKl

:Bali Postl

Rl Perwakilan Provinsi Bali

dioI

Tlt4"ntISi

flind

fng Dana flunin IHDN

b dan

inin IHDN -/ i

tini Saling Tudin$Post) I

dana punia mahasiwa baru di Institut.HDt 0 Denpasar berlanjut. Pascadi-

-r INegeri

hukumanpidana ra selama 4 tahun 6 bulan untukptini dan dua untuk Prof. Made Titib, keduanYa

kesempatan menanggapinya. Rabu (22 I 6) ke'keduanyamasih ing serang dan saling tuding tentang

;ung jawab.a hukumnya, Wayan Bagiafia, dlk.ib dibebaskan dari segala twrtutSnranaan dilakukan Praptini selaku

haruslTitib melalui

iuga tidak menikmati uang sebagaiSedangkan Praptini dalam pembe-hakim pimpinan Dewa Suardhita

(mantan) karena dia mempunYai

Ianssung Kasubag Umum Keuangan dan IKN. Diahnfsung bendahhia penerima. "Ji-ka ada pelanggaranitu yang berbanggung jawab penuh adalah bendahara

n Praptini," tegasnya.terhadap apa yang disampaikan

atas tuntutan empat tahun,imemhtahakim tuntutanjaksa. Alasan

kesaksian Samsudin, di mana yang sudah ada UUZakai.lSedangkan dana punia belum ada UU-nya. Dana puniaitu keiliiakaniektor dan ilrenentukan dana punia suda\ sesuaip-.es, Jika dikalkulasi, {ana, punia itu tak lebih Rp 1.000 perffi"j:il il,il;fi

"?*"ii" t mel a t ih ma hasiswa.

rsertentara Piof. Titi$ mela.lui kuasa hukumnya. WayanBanaita, juqa minta bebas. Dalilnya, sesuai fakta persidanganb*iwalsemG idenya dariFraptini. "Bahkan, dia mengaku ak4nmfngoprsultasikan ke Ja\arta ke Kementerian Agama." sebfrtBagiarita. t

- lflll*tu"e, kutanya, adalsamsudin yang mengatakan itq (pun'g|.ftan dana punia) boleh, tFtapi dasar hukr'rmnya tidak ada- Nah.iemnalha.il tersebut dik4tota oleh Bagian Keuangan ITIIDN [ibawahlPraptini. "Praptinf boleh saja mengatakan muara atdusemualitu kebijakan rekt<ir, tetapi kan kita berbicara berdhsap'kanfakta. Panitianya jelds, ketuanya jelas," sambungnya.

I

Yadg sangat disayan$ran. munculnya dua SK yang tiddkdiketaliui Prof. Titib. "Ini apa motivasinya. Kok ada dua SKanekailva berbeda. Mem4ng ditandatangani rektor. karena disaia srldah ada paraf kepdla biro. Jika tahu Prof. fitib ang\anyabeha. dasti vang pertamaldicabut terlebih dahulu. Ini ada peh'

-{i""{r upu," tanya kuas{ hukum Prof. Titib itu. (kmb37) l

Edisi

Hal

I Kq^itzA\ ('tLtn; d4:< ll

-

alau 0erencana dan Kasus lerseDur. .lJla Kerrluurau ureuuu+r6pilrakflain sebenarnya harus bertanggungjawab dan dudu!dikursi terdakwa. Bukan Braptini yang dikorbankan. I

"Inl adalah kebijakanlrektor, bukan Praptini. Menentukhndana bunia itu sudah rlrelalui proses pembahasan RKAKLsdban{'ak 75 orang. Daldm pembahasan itu muncullah pem-bahasbn dana punia yong dip.,.tgr',t dari mahasiswa baru,"kahnJ'a. Itu jumlahnya Rp 1 juta selama mereka menempuhpendidikan atau meniadi mahasiswa.'

Larftas. siapa yang mesti beftanggung jawab dalam kas[rsdana funia ini? Praptini dengan suara lantang mengatakfnunia ini? Prapti:ri dengan suara lantang mengatakfn

Selain itu. penanbsung jawab penerimaan mahasis-farndrawan selaku PR III dan kepala biro akademik. Se-