Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

u.:li3;frH6 Bali Post

Dugaan Fenylmpangan Pembagian PHR Badung

Kasubag Keuangan Bangli

dan Tabanan Diperiksa

Informasi awal dugaan inidibongkar ansgota Dewan Ba-dung. Nvoman Sentana. Infor'nasi it.i a-isitapi serius pihakkorps Adyaksa. Untuk men-grugkap dugaan penyrmparyanitu, Kejati BaIi alan menggaiiinformasi dari daerah. Setelaltmeminta leterangan dari Sen-tana, Kamis (?/5) kemarin PenY-idik memeriksa dua orang sa.ksi.

Saksi yang dipanggil adalahKasubag Keuangan PemkabBansli I Ketut Nurjana, S E.dan Kasubag Keuangan Pem'kab TabananWayanArimbawaDua daerah t€Nebut menerimakucuran dana yang sedianYar.rntuk pengelolaan pengemban-ean Dariwisata.- IGsipenkum Humas KejatiBali Ashari Kurniawan Yangdimintai konfirmasi terkaitperkara dugaan penYimPangan

PHR Badung itu, mengalui me-mang benar ada pemeriksaan.Hanya, pria asal Yogyakarta itutidak mau berkomentar banyakkarena status kasus masih da-lam proses penl'elidikan. 'MasihIidik (penyelidikan - red)," ka-tanya singkat, siang kemain.

Pun soal hasil pemeriksaanKasubag Keuangan Bangli danTabanan, belum ada pihat yarlgmau memberikan keterangarldengan dalih bahwa perkaraini sedang menjadi bidikan dandal,am proses pemeriksaan sal<-

si-saksi. Namun sebelumnya,penfidik Kejati Bali sudah me-meriksa anggota DPRD BadturgNyoman Sentana atas men-cuatnya dugaan penyimpangantersebut. Tim iaksa penyelidikvand memeriksa adalah Madebanlkas, Purwanti Murtiasih,Ketut Yasa dair Made Suasti

Ariaru.Sebelumny4 arggota Dewan

Badung itu diPanggil secararesmi oleh penYirlik kejaksaanpimpinan Momock BambangSumniarso. Sentana memPer-lihatkan surat Pemanggilan

yang diterimanya. Surat pe-manggilar tertanggal 30 April2015 bernomer PK-90/P.1.5./Fd.U04l2015 dan bersifat segeratetsebut, memanggil NyomanSeutana sebagai anggota DPRDKabupaten Badung Fraksi Ger-irdra. Pemanggilan larsebut un-tu.k dimintai keterangan sertamembawa dulumen-du.kumenmenyangkut adanya dugaanpenyelewengan pembagiandana PHR Badung ke enamkabupaten&ota di Bali

Sentana menyampeikan,pembagian PHR Badung dihen-tilan saja karena kabupaten/kota yang diberikan bagran PfmBadung itu temlata tidal s€suaiperuntukannya. Bagi-bagi PIIRyang sebenarnya untuk mendu-Lung pariwisata di kabupaten/kota lainnya, diduga malahdigunakan untuk keperluan lainyang bukan memrnjang aaranadan prasarana pariwisata. '?em-bagian yang dia:abil dari APBDBadung 2014 ini karena titlatsesuai dengan peruntutannya,jelas merupakan penyimpanganHal itu juea tidak sesuai dengansurat kesepakatan bersama diluar perda, bahwa dana bagi ha-6il itu hanya untu.k padwisata,"papar Sentana.

Nominal pembagian danayang tliclapat dari PHR Badugtersebut, kata Sentana, masihdidalami. Sebab, ada dugaanselisih dalam pelaporan dalampertanggungiawaban di APBDBadung tahun 2014. Menurubrla,besaran nominal yang disebutkantl.ibagi sekitar Rp 260 rniliqr lebill.Ada dugaan selisih mencapai Rp41 miliar: 0rnb07).

Denpasar (Bali Post) -Se'iumlah dugaan penvimpangan dalam penggunaan keuangan negara dibidik

Kejairsaan Tinigi G;jat-i) B;li dan Kejakbian Negeri (Kejari) Denpasar. Namun,hineea saat initelum ada perkembangan yang sigrriffkan atau mengarah padapelffu vanc dibidik, Penyidik berdalih, Jedang mengolah dan mengumpulkan data'terfari, pelnviait Kejati Bali kini mengorek soal dugddr penvirnpangan pglqb3gianpqial hofel dan restoran (PHR) Kabufaten Badung ke kabupaten/kota di Bali'

i

Edisi

Hal

: Jumaf, 8 t{wj 2D(5

.4

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

: Jumc,t, S rAai plfIL

,."ilftuqW,F

Kasus CPNS

Tabanan (Bali Post) -^ P;;;;;; dua iersangka dala-m-!1su,s dugaan -pem€rasan CPNS di Dinas

Kebersihan dan p""i"-i""tt llrp) Tabanai olel pihak K-ejaksaan-NegeriTabanan -.rrd^p"i "p."r*"1-alri

sejumlah anggota Dewan Tabanan. Merekail;h;;; ;;;;; t"ff;-tid"k tebans pilih sertimenuntaskan kasus ini hingga[;^ ;T;;:"kI."v". "lill--"-".it itttltt, Kej ari Tabanan diminta mengungkap

akt-or intelektual kasus ini.

HaI itu disampaikan ang- juga har_us diungkap..Jangan langkah maju pihak aparat

*"t" f.*[.i-C""iiraru bpnb sa"mpai dua orangini jadikor- hutum dalam mengusut tun-

ft^i*ri^"iriia"S;aiil^J'S;;; Uu.ti' .utu.ttya,'Kamis (7/5; tas kasu-s vang ada di Taban-

harap iangan ada tetang pillh, kemarin' an' Pihaknya menengarai dua

iiffi""';i"" iliiJ"la^'Jr.i"t Menurutnya, p_enetapan pejabatyangditetapkanseba-

iffi""ktil Ji fliit [^"". i"] duatersangkuiu.*"bntudiluh gai tersangka itu bukan tidak

mungkin hanyalah korbandalam kasus ini. ,.Saya kiramasih ada aktor inteiektualya.L9 gda di belakang kasusrm, uJarnya.

Untuk itu. pihaknva men_suport kejaksaan untuk menun_taskan kasus ini, termasukmenggngkap aktor intelektual_nya. "Pengungkapan kasus iniy*Ia.tg tantangannya berat.\a1ay lnl mampu dibongkaroleh Kejaksaan. maka dulaankasus lainnya pun mudah iibo_ngKar. pungkasnya.

Hal senada juga disam_parkan Ketua DpRD Taban_an, Ketut 'Boping' Suryadi.rrnaknya meminta penegakannukum haruslah dijalani den_gan prosedur dan mekanismeyang transpa-ran saja. .Janganterkesan ada tebang pilih.apalagr lantas penyelesaiankasus_ada korban sia_sia, kasi_han. Saya paling miris kalaupe,lgungkanan kasus yangJaor Korban selalu saja pedangpenengak hukum menikam kebawah," ujarnya. (kmb2_S)

nnte e ua n

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

.\. 9u r r ri. .ri.$.-6ahi4t

ro#$, Bali PostVgEt /

Edisi i Junat, I M+r Zol;Hal : lf,

APBD Meningkat (lKlian Banjar Minta

Kenaikan GajiAmlapura (Bali Post)

Klian Banjar Dinas di Kecamatan Abang, minta BupatiKarangasem I Wayan Geredeg menaikkan nafkah atau gajimereka. Alasan para klian banjar dinas itu karena APBD sertaPAD Karangasem sudah meningkat pesat. HaI itu disampaikanKetua Forum Klian Banjar Dinas setempat I Made SutisnaSelasa (5/5) lalu saat sosialisasi pembangunan di Abang.

Sutisna yang juga Klian Banjar Dinas Merita Desa Labasariitu di depan Bupati Wayan Geredeg dan puluhan pejabatPemkab Karangasem mengatakan, APBD Karangasem sudahmeningkat menjadi Rp 1,2 triliun dibandingkan lima tahunIalu. Sementara PAD juga sudah meningkat dari Rp 18 miliar'pada 10 tahun lalu dan kini mencapai Rp 245 miliar.

Sutisna mengatakan para klian banjar menyampaikanaspirasi itu dan diharapkan mendapatkan perhatian baikdari Bupati maupun DPRD Karangasem. Permohonan itujuga karena harga-harga kebutuhan pokok selama ini sudahmeningkat. Sementara, klian banjar mesti mengikuti kegiatanwarganya, misalnya mengikuti padrestaan (adat) saat adapanca yadnya dan diundang warga.

Menanggapi permohonan klian banjar dinas itu, BupatiKarangasem I Wayan Geredeg mengatakan, kalau ada danPemkab mampu dari segi anggaran, nantinya aspirasi klianbanjar yang minta kenaikan gaji itu pasti bakal dipenuhi.Namun, pihaknya bersama stafnya bakal melakukan kajianmengenai anggaran yang ada. Soalnya, berbagai persoalanaspirasi masyarakat seperti pendataan infrastruktur jugaharus dilihat dan diprioritaskan. "Kalau memungkinkan darisegi anggaran, soal kenaikan gaji perangkat desa pasti bakaldilakukan," katanya.

Geredeg mengatakan, memang berat memikul beban diper-caya sebagai perangkat atau prajuru di desa. Dia pun sebagaibupati merasakan beban berat itu, apalagi kalau tanpa modal."Saya sebagai bupati, gaji pokok hanya Rp 7,5 juta, Iebih kecildari gaji Sekda. Kalau tanpa modal sejak awal, wah pastiberatsekali," tandasnya.

Dari pantauan selama ini, gaji perangkat desa termasukklian banjar dinas di Karangasem lebih dari Rp 1 juta perbulan. (013)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi

Hal

: Jun,qi, 3 t6i Lolf:13

Soal Pembagian {.9gl'lungs! Pasar Sang$i!

Bupati akan MintaPersetuj uan DPRI)

Singaraja (Bali Post) -Tiwaian pembagian keuntungan pengelolaan Pasar Desa Sangsit, Sawan yang

disampaikan oleh iokoh masyarakat setempat belum diputuskan oleh PemkabBuleleng. Pemkab kini masih membahas tawaran kesiapan tim desa log1Verah-kan pembagian keuntungan sebesar 20 persen tersebut. P,emkab berdalih tidakberani menyetujui tawaran itu karena PAD yang bersumber dari pasar di EaliUtara termasuk Pasar Sangsit itu ditetapkan dalam APBD dan dibahas olehekSeku if dan legislatif.

Hal itu diungkapkan Bu-pati Buleleng, Putu AgusSuradnyana, S.T., Kamis(7/5) kemarin kepada sejum-lah wartawan. Bupati PASmengatakan, tim desa yangmenawarkan kesiapannyamenyerahkan pembagian ke-untungan sebesar 20 persenitu sah-sah saja. Hanya, atastawaran itu, pemkab belumberani memutuskan send-

iri untuk menyetujui ataumenolak. Untuk itu, pemkabmasih melakukan pemba-hasan bersama dewan dalamwaktu dekat ini. Pembahasanbersama dewan ini karenapendapatan asli daerah (PAD)yang bersumber dari pasaryang dikelola oleh PD PasarBuleleng termasuk PasarSangsit, sebelumnya telahdibahas legislatif dan ekse-

kutif.Dalam pembahasan ini

ditetapkan target PAD danprogram untuk Pemban-gunana yang didanai dariAPBD. Atas kondisi ini, jikasekarang pengelolanYa di-mohon oleh desa dan adatawaran menyetorkan shor-ing keuntungan tentu hal ituharus dibahas dan ditetaPkanbersama dewan dan pemkab.

Sepanjang pembahasan olehdewan dan eksekutif berapapun besaran sharing keun.tungan yang akan disetorka,noleh desa, pemkab tidak akanmenerima. "Kami akan bahasbersama dengan dewan. Halini karena menyangkut PADdan program untuk pengem.bangan pasar itu melalui ang-garan pemerintah, dan kalausekarang kami sendiri me-nentukan sikap, kami takutakan menjadi persoalan dikemudian hari," tegasnya.

Sebelumnya, tokohmasyarakat Desa Sangsitmenolak tawaran tim pem-kab yang mewajibkan desamenyetorkan keuntunganpengelolaan pasar di desasetempat sebesar 30 persen.

Sebaliknya, desa mengaju-kan penawaran agar peny-erahan pengeloalan pasardesa tersebut dengan hibahmurni tanpa mewajibkandesa menyetorkan keuntun-gan setiap bulannya kepadapemkab.

Setelah pertemuan gagalmenghasilkan keputusan,tokoh masyarakat kembalimelakukan pembahasan in-ternal di desa. Belasan tokohini kemudian membentuktim desa dan mereka memu-tuskan besaran pembagiankeuntungan yang siap dis-etorkan kepada pemerintahdaerah sebesar 20 persen.Sedangkan sisanya 80 persendijadikan pemasukan di desa.(kmb38)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

\ rr B-.-t! 9u r rrq/ ,trt&-s*SW Bali Post\ Etll*

Edisi

Hal

: Junct(, I tAa,i TplltL7

TakBerizin,SPBU tetap Dibangun

DENPASAR - Meski belummenganton gi izln, sebuahbangunan besar yang katanyaakan dibangun sebuah SPBU diwilayah Pesanggaran falan Di-ponogoro tepatnya di sampingSD Negeri 5 Pedungan, terusbeilanjut. Bahkan bangunantersebut tampak mulai diker-jakan banyakpegawai.

Pantauan di lapangan, me-mang bangunan tersebuttampak baru saja dikerjakan.Apalagi ada sebuah alat beratdi tempat tersebut yang tetlihatsedang melakukdn aklivitaspengerukan tanah: Anehnyalagi, tidak ada terpampang no-mor izin IMB di tempat tersebul

Seorang warga yang tinggaldekat dengan pembangunanSPBU tersebut mengungkap-kan, bahwa pembangunantersebut memang untuk SPBU."Kata warga di sini kebanyakanbilang akan dibangun SPBU.Baru_ satu minggu yang laludikerjakan," terang pria yang ti-dak ingin dikorankan namanyaini, Kamis kemarin (7/5).

Kepala Satuan Polisi PamongPraja Kota DenpasaS IB Alit\'Viradana mengungkapkan, pi-haknya juga barti mengetahuijika ada bapgunan tersebut,sebab sebelumnya ia men-gatakan tidak ada bangunandi tqmpat tersebut. Dari segiposisi sangat berdekatan den-gan fasilitas sekolah. "Sayajugd baru tahu informasinya.Besok (hari ini, Red) tim kamiakan turun melihat kelengka-pan izin pemilik bangunan,"teranBnya.

Sementara itu, Kepala DinasTata Ruang dan PerumahanKota Denpasar, Made KusumaDiputra mengatakan, pihaknyasama sekali belum meneri-ma pengajuan rekomendasi

dari pihak pemilik. Bahkanpihaknya baru mengetahuisetelah koran ini memberikaninformasi.

"Kami di DTRP belum adamasuk mengenai hal tersebut.Sebentar akan saya koordinasi

'dulu dengan Kepala BadgnPerizinan," terangnya.Lanjut, Kusuma Diputra,

yang baru diterima pihdknyahanya pengajuan pembangu-nan SPBU yang ada di falanBypass Ngurah Rai. "Saya jugabaru dengar masalah tersebut.Besok (hari ini, Red) bersama

tim kami akan turun ke lapan-gani'ujarnya.

Dikonfi rmasi terpisah, Kepa-la Badan Pelayanan PerizitranTerpadu Satu Pintu dan Pena-

naman Modal (BPPTSP & PM)Kota Denpasar, AA Gde RaiSoryawan mengungkapkan,pihaknya juga beralasan sama,b"!!- mengetahui masalah

pembangunan tersebut. " SaYa

juga belum tahu. Nanti duluya saya cek. Tetapi sepeng-etahuan sava izinnva belummasuki' imbuhnya. (hen/Yes)

:LANGGAR: Pembangunan SPaU d.kat SD N€6ri 5 Pedungan, ini letbsn tenutup dan dikebarkan h&k nempuiydi Ein'