Subyek Pajak

Ketentuan Umum PPh

Bab. I . Ketentuan Umum - dari UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 , mengenai Pajak Penghasilan terdiri hanya 1 Pasal .

Pasal 1 menetapkan sbb :Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak.

1. Nama Pajak ini adalah Pajak Penghasilan2. Merupakan Pajak Subyektif3. Pajak Penghasilan ini termasuk dalam

kelompok pajak langsung4. Pajak Penghasilan ini termasuk dalam

kelompok pajak pusat.5. Penghasilan yang diterima dalam Tahun

Pajak.

Penjelasan No.1 (Pajak Penghasilan)

“Penghasilan adalah Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak , baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia , yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan , dengan nama dan dalam bentuk apa pun….”

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang , dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penjelasan No.2 (Subyek Pajak)

Perhatikan cara perumusan pasal 1, yaitu “Pajak Penghasilan dikenakan pada Subyek Pajak atas penghasilan yang dipe- roleh dalam tahun pajak.”

Jadi penekanannya pada Subyek Pajak, lalu Obyeknya, Keadaan atau status subjek yang dikenai pajak, menentu kan cara perhitungan pajak dan besarnya pajak terutang oleh subyek yang bersangkutan.

Jadi Subyek Pajak, sesuai Pasal 2 ayat 1 UU PPh adalah : 1. Orang Pribadi dan Warisan (yang belum terbagi) 2. Badan Usaha 3. BUT

Ada tiga kriteria bahwa PPh termasuk dalam kelompok -

Pajak Langsung :

1. Semua ketentuan dalam UU PPh harus ditafsirkan sebagai penghasilan yg diperoleh selama satu tahun pajak. Demikian pula dengan biaya-biaya dan pengurangan penghasilan bruto, termasuk PTKP ditafsirkan dikeluarkan selama satu tahun pajak.

2. Utang PPh timbul secara periodik setahun sekali sehingga pemajakannya dilakukan setahun sekali setelah timbulnya utang PPh, Jika ada pemajakan tahun berjalan itu artinya adanya pembayaran PPh dimuka atau ada pengecualian.

3. Secara Yuridis beban /utang PPh harus dipikul dan dibayar oleh subyek yang ditunjuk oleh UU, tidak boleh dialihkan kepada pihak /subyek lain dengan cara apapun.

Penjelasan No. 4 (Pajak Pusat)

1. Pihak Yang berwenang untuk memajakinya adalah Negara ditingkat pusat (Pemerintah Pusat).

2. Dikenai terhadap Subyek Pajak, baik yg berada ditingkat pusat maupun yg berada daerah- daerah.

3. Membayar pajak pusat di Kas Negara, kalau pajak daerah harus di kas daerah.

4. Agar pemerintah daerah tidak mengenakan pajak yang sama atau sejenis dengan PPh daerahnya, sehingga tidak terjadi pemajakan ganda.

Yang dimaksud dengan “Tahun Pajak” dalam UU ini adalah Tahun Kalender.

Wajib Pajak dapat menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender , sepanjang Tahun Buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas ( bulan).

Tahun Pajak tersebut harus diterapkan secara Konsisten (Taat Azas).

Melakukan Kegiatan Usaha

Pegawai /KaryawanPegawai /Karyawan

Perdagangan

Industri

Jasa

Dokter, Notaris, Akuntan, Aktuaris, Konsultan (Tenaga Ahli)

Pegawai Tetap

Pegawai Tidak Tetap

Pekerjaan bebas

Dimulai sejak orang pribadi dilahirkan, berada, atau berniat tinggal di Indonesia.

Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, kewajiban pajak subyektifnya mulai timbul pada hari pertama berada di Indonesia.

Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

Dimulai sejak orang pribadi dilahirkan, berada, atau berniat tinggal di Indonesia.

Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, kewajiban pajak subyektifnya mulai timbul pada hari pertama berada di Indonesia.

Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

WARISAN Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum

terbagi (saat meninggalnya pewaris). Berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada

ahli warisnya

Dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Berakhir pada saat dibubarkan , dan tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia

Dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Berakhir pada saat dibubarkan , dan tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 A ayat 2 UU PPh

Dimulai pada saat orang pribadi atau badan di Luar Negeri menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima / memperoleh penghasilan dari Indonesia

Dimulai pada saat orang pribadi atau badan di Luar Negeri menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima / memperoleh penghasilan dari Indonesia

Bentuk Usaha Tetap Dimulai pada saat BUT tersebut mulai berada di

Indonesia Berakhir pada saat BUT tersebut tidak

menjalankan usaha atau tidak menjalankan kegiatan melalui BUT dan sudah tidak lagi berada di Indonesia

Bentuk Usaha Tetap Dimulai pada saat BUT tersebut mulai berada di

Indonesia Berakhir pada saat BUT tersebut tidak

menjalankan usaha atau tidak menjalankan kegiatan melalui BUT dan sudah tidak lagi berada di Indonesia

a. Badan Perwakilan Negara Asing

b.Pejabat perwakilan diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yg bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :

-Bukan warga negara Indonesia -Tidak menerima atau memperoleh

penghasilan diluar jabatannya di Indonesia -Negara yang bersangkutan

memberlakukan perlaku an timbal-balik

a. Badan Perwakilan Negara Asing

b.Pejabat perwakilan diplomatik dan Konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yg bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :

-Bukan warga negara Indonesia -Tidak menerima atau memperoleh

penghasilan diluar jabatannya di Indonesia -Negara yang bersangkutan

memberlakukan perlaku an timbal-balik

c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan , dengan syarat :

- Indonesia menjadi anggota oragnisasi tersebut - Tidak menjalankan usaha / melakukan

kegiatan lain utk memperoleh penghasilan di Indonesia

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat :

- Bukan warga negara Indonesia - Tidak menjalankan

usaha/kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di

Indonesia

c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan , dengan syarat :

- Indonesia menjadi anggota oragnisasi tersebut - Tidak menjalankan usaha / melakukan

kegiatan lain utk memperoleh penghasilan di Indonesia

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat :

- Bukan warga negara Indonesia - Tidak menjalankan

usaha/kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di

Indonesia

TERIMA KASIH