sumardi penyusunan rpjmd_kab kebumen
TRANSCRIPT
SUMARDI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNS SURAKARTA
STRATEGI DAN ANALISIS PENYUSUNANRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
WORKSHOP PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN KEBUMEN
PUSDIKLAT UNS SURAKARTA, 11 JUNI 2015
CAKUPAN PEMBAHASAN :
PRINSIP PENYUSUNAN RPJMDPENTINGNYA MELAKUKAN
PERENCANAANPERMASALAHAN POKOK
PERENCANAAN DAN ANGGARAN DAERAH TATA CARA PENYUSUNAN RPJMDATURAN PENYUSUNAN RPJMDRUMUSAN VISI DAN MISI DOKUMEN
RPJMD
Perencanaan Penganggaran
Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek
PUSAT
DAERAH
RPJP Nasional
RPJM Nasional
RKP Nasional
RAPBN
Renstra KL
Renja KL
RPJP DAERAH
RPJM DAERAH
RKPD
RAPBD
Renstra
SKPD Renja
SKPD
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MENURUT UU NO. 25/2004 & UU NO. 32/2004
PROSES PERENCANAAN RPJPD
1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan KepalaDaerah menghasilkan rencana pembangunan hasil prosespolitik (publik choice theory of planning) Khususnyapenjabaran Visi dan Misi dalam RPJM
2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan olehperencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasiyang secara fungsional melakukan perencanaanKhususnya dalam pemantapan peran, fungsi dankompetensi lembaga perencana
3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkanmasyarakat (stake holders) Antara lain melaluipelaksanaan Musrenbang
4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah keatas dalam hirarki pemerintahan
METODA PENGGABUNGAN PENDEKATAN
PERENCANAANSECARA TEKNIS
(PROSES TEKNOKRATIK)
PERENCANAAN DARISUDUT PANDANG POLITIS
(PROSES POLITIK)
KESEPAKATAN
PENERAPAN PRINSIP LOGIKA
PENERAPAN PRINSIPREPRESENTASI
PERKIRAAN
SASARAN
ANALISIS DAN PROYEKSI STATISTIK
DUKUNGAN DAN PERSETUJUAN
PARLEMEN (DPRD/DPD, DPRD)
KONSULTASI DAN
ADVOKASI
MASYARAKAT SIPIL
(CIVIL SOCIETY)
RENCANA YANG EFISIEN
DAN DAPAT DILAKSANAKAN
RENCANA YANG DAPAT
DITERIMA UMUM
PERTANYAAN RENUNGAN
Masihkah upaya perbaikankualitas perencanaan bernilaistrategis?.
Alan Lekein: “Failing to plan is planning to fail” = Kegagalandalam membuat rencana berartimerencanakan sebuah kegagalan.
PERTANYAAN RENUNGAN
Kegagalan dalam
perencanaan =
merencanakan kegagalan
Daerah tsb utk mewujudkan
kewajibannya, yaitu
peningkatan kesejahteraan
rakyat di wilayahnya.
TUJUAN OTONOMI DAERAH
Tujuan Otonomi Daerah :
Peningkatan Pelayanan Publik.
Peningkatan Daya Saing
Daerah.
Peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat.
PERMASALAHAN POKOK
Perencanaan lebih ke “Budget Oriented”, bukan ke “Program/ Performance Oriented”.Semangat menghabiskan anggaran,
Program dan Kegiatan bersifatincremental,
Inkonsistensi fokus program dankegiatan,
Kreatifitas penyusunan Program danKegiatan relatif kurang.
PERMASALAHAN POKOK
Perencanaan lebih untuk “KepentinganSesaat”, bukan untuk “Jangka Menengah/ Panjang terpadu & berkesinambungan”. Lebih memperhatikan program dan
kegiatan tahunan, Sinkronisasi antar dok jangka pendek,
menengah dan panjang sangat kurang,Koordinasi antar perencana pembangunan
masih perlu ditingkatkan,Krng rajin membuka-buka dokumen
perencanaan jangka menengah danpanjang.
PERMASALAHAN POKOK
Kurangnya keterpaduan,
konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan antar SKPD.
Ego sektoral,
Cost Center Income Center,
Strategic Apex, Operating Core, middle
line, technostructure, supporting staff,
Sinergitas program dan kegiatan.
PERMASALAHAN POKOK
Relevansi Program / Kegiatan: kurang responsif denganpermasalahan dan / atau kurangrelevan dengan peluang yang dihadapi.Copy paste program dan kegiatan,
Krg faham permasalahan,
Kekuatan suara TAPD/Panggar,
Kurang visioner.
PERMASALAHAN POKOK
Kurangnya keterpaduan,
konsistensi dan sinkronisasi
perencanaan dengan
penganggaran.
Anggaran buah dari perencanaan,
Tanpa rencana tindakan reaktif.
Bermuara inefisiensi & inefektivitas.
PERMASALAHAN POKOK
Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana.Lemahnya Indikator kinerja,
Minimnya evaluasi kinerja,
Miskinnya data base indikator kinerja,
Buku laporan kinerja sulit dievalusi.
PERMASALAHAN POKOK
Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah. Indikator kinerja kurang memenuhi SMART.
Target kinerja bersifat kualitatif,
Target kinerja kurang dapat terukur,
Kurang difahaminya kerangkapenganggaran berbasis kinerja.
Enggan mencantumkan indikator dan target kinerja.
PERMASALAHAN POKOK
Anggaran belanja cenderung
ditetapkan lebih tinggi.
Cenderung Mark-Up.
Standar Harga Perlu Dikaji.
ASB perlu disusun dan ditegakkan.
Ada kepentingan dibalik anggaran.
Uangnya Negara Sense of Effiency
kurang.
PERMASALAHAN POKOK
Anggaran pendapatan
cenderung ditetapkan lebih
rendah.
Mark-down;
Cenderung Incremental;
Takut tidak tercapai;
Tidak tahu potensi;
Pasrah dengan faktor kesulitan.
PERMASALAHAN POKOK
Seringnya terjebak pada pola rutinitas penganggaran.Rutinitas Belanja tidak dapat memecahkan
jeratan SiLPA.
Rutinitas Pajak dan Retribusi tidak dapatkeluar dari struktur PAD yang krg sehat.
Kurang perhatian terhadap sisi PengeluaranPembiayaan (Penyertaan Modal danPemberian Pinjaman Daerah).
PERMASALAHAN POKOK
Rendahnya inovasi pendanaan kesejahteraan rakyat. Lemahnya program/kegiatan
pemberdayaan masyarakat,
Semakin menguatnya budaya meminta, danmelemahnya budaya kerja,
Kurangnya upaya kerjasama dengan pihakketiga,
Kurang mengikuti motto
“INOVASI TIADA HENTI”.
Penyelarasanprogram prioritas
dan kebutuhanpendanaan
Pembahasan dengan DPRD utk
memperoleh masukan dan saran
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD(Lampiran III Permendagri No 54/2010)
Persiapan Penyusunan
RPJMD
Pengolahandata dan informasi
PerumusanPermasalahanPembangunan
Daerah
Rancangan Awal
RPJMD
Musrenbang RPJMD
Konsultasirancangan akhirRPJMD dengan
GUBERNUR
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dan penetapan Perda
RPJMD
VISI, MISI dan
Program KDH
Penelaahan RPJPD Kab/Kota
Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan
kab/kota lainnya
PerumusanTujuan dan
Sasaran
PerumusanPenjelasan
visi dan misiPerumusan
Indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan
Analisis pengelolaan
keuangan daerah serta
kerangka pendanaan
Analisis Gambaran
umum kondisidaerah
Hasil evaluasi capaianRPJMD
Penelaahan RTRW
Kab/kota & RTRW daerah
lainnya
Penyusunan Rancangan
Renstra SKPD
Rancangan RPJMD
Analisis isu-isu strategis Pembahasan dgn
SKPD Kab/Kota
Penetapan Indikator Kinerja
Daerah
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Perumusan Kebijakan umum dan program
pembangunan daerah
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
RINGKASAN PENTAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH(RPJMD)
1•PERSIAPAN PENYUSUNAN
2•PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
3•PELAKSANAAN MUSRENBANG
4•PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR
5•PENETAPAN
5. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
4. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
3. GAMBARAN PENGELOLAA KEUANGAN
DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
1. PENDAHULUAN
6. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
7. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
8. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
9. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
ATURAN PENYUSUNAN RPJMD
UU NOMOR 23 TAHUN 2014 :
(1) RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda.
(2) RKPD ditetapkan dng Perkada.
(3) Perda ttg RPJPD ditetapkan paling lama 6 bln stlh RPJPD periode sblmnya berakhir.
(4) Perda ttg RPJMD ditetapkan paling lama 6 bln stlh kepala daerah terpilih dilantik.
Pasal 264, Ayat (1) s/d (4)
ATURAN PENYUSUNAN RPJMD
UU NOMOR 23 TAHUN 2014 :
RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tdk sesuai dng perkembangan keadaan atau penyesuaian thd kebijakan yg ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 264, Ayat (5)
ATURAN PENYUSUNAN RPJMD
UU NOMOR 23 TAHUN 2014 :
Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tdk menetapkan Perda ttg RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD & Kepala Daerah dikenai sanksi adm brp tdk dibayarkan hak2 keuangan yg diatur dlm ketentuan per-uu selama 3 bln.
Pasal 266, Ayat (1)
Mewujudkan sumberdaya manusia
dan masyarakat “A” yang
berkualitas
Mewujudkan kemandirian
dan daya saing daerahMewujudkan tata ruang wilayah dan
infrastruktur yang berkelanjutan
Mewujudkan Pemerintahan Daerah
yang efektif dan efisien,
meningkatkan kualitas pelayanan
publik, serta menjunjung tinggi
supremasi hukum
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Mengembangkan perekonomian rakyat yang bertumpu
pada bidang perdagangan, jasa dan industri.
Meningkatkan
keterjangkauan dan kualitas
pelayanan pendidikan dan
kesehatan dalam rangka
penyediaan SDM yang
beriman, cerdas, trampil
produktiv dan profesional.
Mengoptimalkan pengelolaan dan
pemanfaatan Sumber Daya Alam yang
berwawasan lingkungan dalam rangka
meningkatkan daya saing daerah.
Menggairahkan investasi dalam
rangka penyediaan dan
pemerataan sarana dan prasarana
infrastruktur daerah secara
kuantitas maupun kualitas
Meningkatkan
penyelenggaraan
pemerintahan yg baik yg dpt
menjamin suasana kehidupan
masy yg maju, dinamis,
aman dan damai melalui
penegakan, kepastian dan
perlindungan hukum.
3 PILAR PEMB BERKELANJUTAN
SOCIAL
Perspectives
ECONOMIC
Perspectives
ENVIRONMENTAL
Perspectives
• Human Rights
• Peace and human security
• Gender equality
• Cultural diversity & intercultural understanding
• Health
•HIV/AIDS
•Governance
• Natural resources (water, energy, agriculture, biodiversity)
• Climate Change
• Rural Development
• Sustainable urbanization
• Disaster prevention and mitigation
• Poverty reduction
• Corporate responsibility and accountability
• Market economy
Economic: the production of goods and services
Social : the maintenance and enhancement of the
quality of life
Environmental: the conservation and prudent
management of natural resources
Sustainable Development:
Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet
their own needs (“Our Common Future”, the World Commission on Environment and Development, 1997)
LINGKUP PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Sosial:
terkait dng seluruh kegiatan membangun untukmeningkatkan manusia/masyarakat di dlmtatanan sosial dng spektrum perencanaanpembangunan segala sesuatu tentangnya,
Bidang Sosial antara lain: pendidikan, peribadatan, kebugaran, kemiskinan, tradisi, budaya, transformasi, komunikasi, keamanan, keselamatan, ideologi, politik, dan lain sebagainya .
LINGKUP PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Pembangunan Ekonomi:
terkait dng seluruh kegiatan membangun utkmeningkatkan man/ masy di dlm tatananperekonomian dng spektrum perencanaanpembangunan segala sesuatu tentangnya,
Bidang Ekonomi antara lain: mata pencaharian, berusaha, bekerja, produksi, nilai tambah, konsumsi, kompetisi, proteksi, investasi, moneter, fiskal, akses kepada modal, akses ke pasar, perniagaan, dll.
CATATAN ANALISIS VISI MISI
Visi:
Basis bidang pembangunan unggulan sbg
tumpuan perlu ditegaskan shg memberi
arah prioritas pembangunan,
Misi:
Misi kurang sesuai dengan fokus
pembangunan.
Misi kurang mewadahi semua aspek isue
strategis.
Ada aspek yang tumpang tindih.
Nama : SUMARDI
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962
Agama : Islam
Status : Menikah, dengan 6 anak
Alamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.
Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: [email protected].
Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.
PENGALAMAN/PEKERJAAN
Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi DIY, KotaYogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.
Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.
Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan Publik.
Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi Regional(PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga Studi danPengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta, Yogyakarta ManagementConsultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma Bengawan Solo (KBS) Surakarta,Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta Persada Jakarta, PT. Mitra Agung ManunggalSamarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. PakarsemiSukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaandan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda) LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD),Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur MitraYogyakarta, dll.
JABATAN SEKARANG
Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS Surakarta.
B I O D A T A