sumber daya manusia kesehatan (sdmk) dinas · pdf file(standar berdasarkan permenkes 75 tahun...
TRANSCRIPT
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
(SDMK)
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Peningkatan Kualifikasi SDM Kesehatan
1) KETENAGAAN DI BANTEN DAN TANTANGAN SDM KESEHATAN KEDEPAN
2) PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA
3) PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
POKOPK BAHASAN
ISSU NASIONAL RASIO TENAGA KESEHATAN PER 100.00OPENDUDUK TAHUN 2015
BIDANTarget : 104 / 100.000 pddkRealisasi : 145 per 100.000 pddk
DOKTER SPESIALLISTarget : 10,2 / 100.000 pddkRealisasi : 12 per 100.000 pddk
PERAWATTarget : 162,4 / 100.000 pddkRealisasi : 151 per 100.000 pddk
Sumber : Bidan, Perawat MTKI, 31 Des 20157
Sumber : Dokter, Dokter Spesialis, KKI 31 Des 2015
DOKTERTarget : 41 / 100.000 pddkRealisasi : 43 per 100.000 pddk
KONDISI KETENAGAAN DI PUSKESMAS TAHUN 2015
CATATAN PUSAT(Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
Jumlah Puskesmas 9731
Sumber : Badan PPSDM Kesehatan, 31 Desember 20148
NO TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN
1 Dokter Umum 17.760 2.594
2 Dokter Gigi 6.809 4.603
3 Perawat 104.318 7.902
4 Bidan 102.060 7.017
5 Tenaga Kefarmasian 9.848 4.114
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 21.307 3.198
7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 10.148 3.448
8 Tenaga Gizi 9.612 5.813
9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 5.565 5.716
JUMLAH 287.427 44.405
BANTEN SAAT INI
KONDISI KETENAGAAN DI PUSKESMAS TAHUN 2015(Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
NO TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN
1 Dokter Umum 457 0
2 Dokter Gigi 246 0
3 Perawat 1885 0
4 Bidan 3027 0
5 Tenaga Kefarmasian 89 0
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 157 0
7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 141 0
8 Tenaga Gizi 140 0
9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 0
JUMLAH
Jumlah Puskesmas 243
1. KAB. LEBAK
KONDISI KETENAGAAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014(Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
NO TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN
1 Dokter Umum 63 0
2 Dokter Gigi 26 0
3 Perawat 423 0
4 Bidan 646 0
5 Tenaga Kefarmasian 24 0
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 53 0
7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 18 0
8 Tenaga Gizi 19 0
9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 0 0
JUMLAH
Jumlah Puskesmas : 42
SUMBER DATA : PROFIL DINKES KAB/KOTA 2014
2. KAB. PANDEGLANG
KONDISI KETENAGAAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014(Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
NO TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN
1 Dokter Umum 49 0
2 Dokter Gigi 14 0
3 Perawat 507 0
4 Bidan 622 0
5 Tenaga Kefarmasian 5 0
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 12 0
7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 23 0
8 Tenaga Gizi 16 0
9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 0 0
JUMLAH
Jumlah Puskesmas : 36
SUMBER DATA : PROFIL DINKES KAB/KOTA 2014
3. KAB. SERANG
KONDISI KETENAGAAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014(Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
NO TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN
1 Dokter Umum 70 0
2 Dokter Gigi 32 0
3 Perawat 261 0
4 Bidan 498 0
5 Tenaga Kefarmasian 4 0
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 16 0
7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 17 0
8 Tenaga Gizi 9 0
9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 0 0
JUMLAH
Jumlah Puskesmas : 31
SUMBER DATA : PROFIL DINKES KAB/KOTA 2014
4. KAB. TANGERANG
KONDISI KETENAGAAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014(Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
NO TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN
1 Dokter Umum 100 0
2 Dokter Gigi 69 0
3 Perawat 237 0
4 Bidan 653 0
5 Tenaga Kefarmasian 14 0
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 29 0
7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 26 0
8 Tenaga Gizi 30 0
9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 0 0
JUMLAH
Jumlah Puskesmas : 43
SUMBER DATA : PROFIL DINKES KAB/KOTA 2014
5. KOTA TANGERANG
KONDISI KETENAGAAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014(Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
NO TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN
1 Dokter Umum 63 0
2 Dokter Gigi 49 0
3 Perawat 105 0
4 Bidan 137 0
5 Tenaga Kefarmasian 17 0
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 13 0
7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 28 0
8 Tenaga Gizi 27 0
9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 0 0
JUMLAH
Jumlah Puskesmas : 32
SUMBER DATA : PROFIL DINKES KAB/KOTA 2014
6. KOTA CILEGON
KONDISI KETENAGAAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014(Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
NO TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN
1 Dokter Umum 22 0
2 Dokter Gigi 14 0
3 Perawat 115 0
4 Bidan 114 0
5 Tenaga Kefarmasian 7 0
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 6 0
7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 13 0
8 Tenaga Gizi 13 0
9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 0 0
JUMLAH
Jumlah Puskesmas : 8
SUMBER DATA : PROFIL DINKES KAB/KOTA 2014
7. KOTA SERANG
KONDISI KETENAGAAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014(Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
NO TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN
1 Dokter Umum 21 0
2 Dokter Gigi 9 0
3 Perawat 99 0
4 Bidan 168 0
5 Tenaga Kefarmasian 10 0
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 20 0
7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 10 0
8 Tenaga Gizi 9 0
9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 0 0
JUMLAH
Jumlah Puskesmas : 16
SUMBER DATA : PROFIL DINKES KAB/KOTA 2014
8. KOTA TANGERANG SELATAN
KONDISI KETENAGAAN DI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014(Standar Berdasarkan Permenkes 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat)
NO TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN
1 Dokter Umum 69 0
2 Dokter Gigi 33 0
3 Perawat 138 0
4 Bidan 189 0
5 Tenaga Kefarmasian 8 0
6 Tenaga Kesehatan Masyarakat 8 0
7 Tenaga Kesehatan Lingkungan 6 0
8 Tenaga Gizi 16 0
9 Ahli Teknologi Laboratorium Medik 0 0
JUMLAH
Jumlah Puskesmas : 25
SUMBER DATA : PROFIL DINKES KAB/KOTA 2014
KONDISI KETENAGAAN DI RUMAH SAKIT TAHUN 2014(Standar Berdasarkan Permenkes No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit)
9Sumber :
Jumlah Rumah Sakit : 97
TENAGA KESEHATAN KEADAAN KEKURANGAN
Spesialis Anak 5.832 727
Spesialis Obgyn 6.859 613
Spesialis Penyakit Dalam 5.458 704
Spesialis Bedah 5.089 842
Spesialis Radiologi 2.413 969
Spesialis Rehab Medik 837 425
Spesialis Anestesi 3.852 313
Spesialis Pat Klinik 1.224 707
Spesialis Pat Anatomi 591 442
Spesialis Jantung & PD 1.319 102
Spesialis Mata 2.774 61
Spesialis THT 2.535 21
Spesialis Jiwa 1.284 126
Spesialis Saraf 2.662 65
Spesialis Paru 1.325 102
Dr Umum 24.408 1.443
Dr Gigi 5.130 726
Drg Spesialis 1.159 1.320
Perawat 150.512 130.618
Bidan 31.035 24.030
Apoteker 12.107 6.029
Tng Teknis Farmasi 10.011 366
Ahli Lab Medik 10.937 1.449
Kesehatan Masyarakat 3.418 2.500
Sanitarian 3.443 1.929
Tenaga Gizi 5.408 2.412
TOTAL 301.622 179.041
TENAGGAKESEHATAN
Jumlah dan JenisSDM Kesehatan
Belum Sesuai denganKebutuhan
Mutu SDM Kesehatan Belum
Memadai
3
Distribusi SDM Kesehatan Belum
Merata
PENGADAAN SDM KES
PEMBINAAN DANPENGAWASAN
REGULASI PENEMPATAN
SDM
PENDIDIKANSDMK
PENINGKATANMUTU SDMK
PELATIHANSDMK
PERENCANAAN &PENDAYAGUNAAN SDM KES
1
10
2
TENAGGAKESEHATAN
Peran dan Tanggungjawab
Pemerintah, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH
19
DAN PEMERINTAH DAERAH( UU 36/2014 : Tenaga Kesehatan pasal 4)
Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:
• pengaturan, pembinaan, pengawasan, danpeningkatan mutu Tenaga Kesehatan;
• perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; dan
• pelindungan kepada Tenaga Kesehatan dalammenjalankan praktik.
UU NO 23 Tahun 2014 Tentang PEMERINTAHAN DAERAHKesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahanwajib – pelayanan dasar
URUSAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
20
PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA
a) Tenaga kesehatan Indonesia, TK-WNA serta penerbitan rekomendasi pengesahan rencana penggunaaN tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).
• PemantauanpendayagunaanTKWNA yg dilakukanoleh dinas kesehatankab/kota
• Koordinasi dengandisnaker
• Koordinasi denganmenhumham
• Menjadi anggota timPORA
• Pembutan perda
Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
PERDA TENAGA KESEHATAN
PUSAT
21
PROVINSI
KABUPATEN/KOTAb) Penetapan penempatan
dr spesialis dan drgspesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidakdiminati.
c) Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan
d) Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan.
e) Perencanaan dan pengembangan SDMkesehatan untuk UKMdan UKP Nasional.
Perencanaan dan pengembangan SDMkesehatan untuk UKMdanUKP Daerah provinsi.
Perencanaan dan pengembangan SDMkesehatan untuk UKMdan UKP Daerah kabupaten/kota.
Perda tenaga kesehatan
SK TIM AKREDITASI
Pasal 6 & 7
22
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemerintah daerahprovinsi dan kab/kota berwenang untuk:
menetapkan kebijakan Tenaga Kesehatan selaras dengankebijakan pembangunan nasional;
melaksanakan kebijakan & merencanakan kebutuhan TenagaKesehatan;
melakukan pengadaan Tenaga Kesehatan; melakukanpendayagunaan melalui pemerataan, pemanfaatan dan pengembangan;
membina, mengawasi, dan meningkatkan mutu Tenaga Kesehatan melalui pembinaan dan pengawasan pelaksanaanpraktik Tenaga Kesehatan; dan
melaksanakan kerja sama dalam negeri di bidang TenagaKesehatan.
PEMBAGIAN PERAN DAN TANGGUNGJAWAB
23
PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA
a) Penerbitan STRMemberikan dukungan dg berfungsinya MTKIMembina org profesiAlokasi anggaran
Memberikan dukungan dg berfungsinya MTKPMembina org profesiAlokasi anggaran
Menerbitkan SIPMembina mutu & kompetensiMengawasiMembina org profesiAlokasi anggaran
b) Penerbitan rekomendasi pengesahan RPTKA dan IMTA
Memberikandukungan kerja sama lintas sektor dan pengawasanAlokasi anggaran
Memberikan dukungan kerja sama lintas sektor dan pengawasanAlokasi anggaran
Menerbitkan SIPTKWNAMengawasiAlokasi anggaran
PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA
c) Penetapan penempatan dr spesialis dan drg spesialis bagi Daerah yang tidak mampu dan tidak diminati.
Menyusun rencana kebutuhan nakes di fasyankes provinsi dan lintas kab/kotaMembuat regulasiAlokasi anggaranMembina danmengawasi
Menyusun rencanakebutuhan nakes difasyankes kab/kotaMembuat regulasiAlokasi anggaranMembina danmengawasi
d) Penetapan standar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan
Menyusun kurikulum dan modul pelatihan
Menggunakan standar kompetensi Kadinkes, Kabid/Kabag dan kasubid/kasubag/kasiMelaksanakan pelatihan
Menggunakan standar kompetensi Kadinkes, Kabid/Kabag dan kasubid/kasubag/kasiMelaksanaka
n pelatihan
17
25
PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA
e) Penetapan standar pengembangan kapasitas SDM kesehatan.
Menyusun regulasi jabatan fungsional,jenjang karir
Menerapkan NSPK yang disusunPelatihan jabatanfungsionalPenggunaan jenjang karir
Menerapkan NSPK yang disusunPelatihan jabatanfungsionalPenggunaan jenjang karir
f) Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Nasional.
Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM danUKP Daerah provinsi.
Menyusun rencanakebutuhan nakes di fasyankes provinsi dan lintas kab/kotaMembuat regulasiAlokasi anggaranMembina dan mengawasi
Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah kabupaten/kota.
Menyusun rencanakebutuhan nakes difasyankes kab/kotaMembuat regulasiAlokasi anggaranMembina dan mengawasi
26
PERENCANAANKEBUTUHAN SDM KESEHATAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN SDM
KESEHATAN
Perencanaan kebutuhan SDMK adalah proses
sistematis dalam upaya menetapkan jumlah dan
kualifikasi SDMK yang dibutuhkan sesuai
dengan kondisi suatu wilayah dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan kesehatan.
1. TUJUAN
Menghasilkan rencana kebutuhan SDMK
yang tepat meliputi
o jenis,
o jumlah, dan
o kualifikasi
sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanan yang
sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
kesehatan.
B. TUJUAN & MANFAAT PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN
SDM KESEHATAN
2. MANFAAT
MANFAAT BAGI INSTITUSI
1.Bahan penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
2.Bahan penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
3.Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
4.Bahan sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
5.Bahan penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan;
6.Penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
7.Bahan perencanaan mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
8.Bahan penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.
2. MANFAAT
MANFAAT BAGI WILAYAH
a. Bahan perencanaan distribusi
b. Bahan perencanaan redistribusi (pemerataan)
c. Bahan penyesuaian kapasitas produksi
d. Bahan pemenuhan kebutuhan SDMK
e. Bahan pemetaan kekuatan/potensi SDMK antar wilayah
f. Bahan evaluasi dan penetapan kebijakan pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDMK.
1. Perencanaan kebutuhan SDMK tahunan
(tiap tahun)
– ABK Kes
– Standar Ketenagaan (Kebutuhan
Minimal)
2. Perencanaan kebutuhan SDMK Jangka
Menengah (5 - 10 th)
– Metode Ratio Penduduk
C. PERIODESASI PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
D. Tim perencana kebutuhan SDMK
Terdiri dari Pemangku Kepentingan Terkait di masing-masing Tingkat Administrasi
Pemerintahan (Koordinasi dari Dinkes)
E. Metode perencanaan kebutuhan SDMK
Metode berdasarkan Institusi
a. Analisis Beban Kerja Kesehatan (ABK Kes)
b. Standar Ketenagaan Minimal (Permenkes 75/2014; Permenkes 56/2015;
Permenkes 340/2010 Lampiran RS Khusus)
c. Metode berdasarkan Wilayah Metode “Ratio Penduduk” yakni Rasio Tenaga
Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk di suatu wilayah.
F. Pendekatan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK
(Top Down dan Bottom Up Planning)
PENDEKATAN PENYUSUNAN
PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK
- Menghitung Renbut
SDMK
- Menyusun Renbut SDMK
- Menghitung Renbut
SDMK Institusi Kab/Kota
- Merekapitulasi hasil
perhitungan Renbut SDMK
Faskes dan Institusi
- Memfasilitasi Metode
Renbut SDMK kpd
Institusi dan Faskes
- Menghitung Renbut
SDMK
- Institusi / UPTD Proviinsi
- Merekapitulasi hasil
perhitungan Renbut SDMK
Institusi / Faskes
Institusi/
Faskes
- Menetapkan
kebijakan Prov
- Sosialisasi dan
advokasi
- Memfasilitasi Metode
Renbut SDMK
- Menetapkan kebijakan Renbut
SDMK Nas
- Sosialisasi & Advokasi Kebij
Renbut SDMK
- Merekapitulasi hasil Renbut Prov
(Agregat)
- Mengevaluasi hasil Rekap
Rennbut SDMK Prov
Tahapan Penyusunan Dokumen Renbut SDMK
Pedoman Umum
1. Pelaksanaan advokasi pemangku kepentingan
2. Pembentukan tim perencana kebutuhan sdmk
3. Melakukan pemilihan metode perencanaan kebutuhan sdmk dan persiapan data
4. Melakukakan fasilitasi renbut tingkat Prov
5. Menghitung kebutuhan sdmk
6. Menganalisis data dan informasi
7. Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan sdmk
8. Tindak lanjut
Provinsi
1. Sosialisasi kebijakan perencanaankebutuhan SDMK
2. Pelaksanaan Advokasi PemangkuKepentingan
3. Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi
4. Melakukan Fasilitasi PerhitunganKebutuhan SDMK
5. Kompilasi Hasil PerhitunganKebutuhan SDMK
6. Analisis Data dan Informasi
7. Memasukkan Data, Informasi, danHasil Analisis ke dalam Format Dokumen Perencanaan KebutuhanSDMK tingkat Provinsi
8. TINDAK LANJUT
Kab/Kota1. Melaksanakan Advokasi
kepada Pemangku Kepentingan
Terkait
2. Membentuk Tim Perencana
Kebutuhan SDMK Tingkat
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
3. Melakukan Fasilitasi
Perencanaan Kebutuhan SDMK
4. Mengkompilasi Hasil
Perhitungan Kebutuhan SDMK
5. Menganalisis Data dan
Informasi
6. Menyusun Dokumen
Perencanaan Kebutuhan SDMK
tingkat Kabupaten/Kota
7. TINDAK LANJUT
Pedoman Umum
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan SDMK
Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDMK Pemerintah Provinsi
Pedoman Penyusunan PerencanaanKebutuhan SDMK
Pemerintah Provinsi
A. Pendahuluan
B. Konsep
Perencanaan
C. Strategi
D. Mekanisme
E. Tindak Lanjut
F. Penutup
A. Latar
Belakang
B. Tujuan dan
Sasaran
C. Tahapan
Penyusunan
Dokumen
Renbut SDMK
D. Tindak Lanjut
A. Latar Belakang
B. Tujuan dan Sasaran
C. Tahapan Penyusunan
Dokumen Renbut SDMK
D. Tindak Lanjut
Tindak LanjutNo Komponen Tindak lanjut
1 Hasil Perencanaan Kebutuhan SDMK Tahunan (institusi / fasyankes)
a Kesenjangan antara ketersediaan dan
kebutuhan SDMK menurut jenis dan
jumlahnya
- Usulan formasi SDMK
- Distribusi yang adil dan merata
b Peta distribusi jenis dan jumlah SDMK
tertentu (kelebihan dan kekurangan) di
institusi / fasyankes pemerintah dan
pemerintah daerah
Upaya redistribusi SDMK yang sejenis dari institusi
/ fasyankes yang kelebihan jenis dan jumlah
SDMK ke institusi / fasyankes yang kekurangan
2 Hasil Perencanaan Kebutuhan SDMK Jangka Menengah 5 atau 10 th (Prov & Nasional)
a Kesenjangan Upaya redistribusi SDMK antar wilayah kab/kota
dan provinsi secara adil dan merata
b Peta disribusi Perlunya kebijakan pemerataan SDMK untuk
peningkatan mutu pelayanan
KONSEP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :
PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
POKOK – POKOK PIKIRAN• HAK DAN KEBUTUHAN LAYANAN KESEHATAN
• PEMBANGUNAN KESEHATAN BERKELANJUTAN
• TENAGA KESEHATAN YANG MEMADAI BAIK JUMLAH MAUPUN MUTU
• TERWUJUDNAY PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT
LANDASAN HUKUM• UUD 1945 (PASAL 18, AYAT (6))
• UU NO : 8 THN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
• UU NO : 23 THN 2000 PEMBENTUKAN PROVINSI BANTEN
• UU NO: 32 THN 2004 TENTANG PEMERINTAAH DAERAH
• UU NO : 29 THN 2004 TTG PRAKTEK DIOKTER
• UU NO: 40 THN 2004 TTG JKN
• UU NO: 25 THN 2009 TTG LAYANAN PUBLIK
• UU NO; 36 THN 2009 TTG KESEHATAN
• UU NO: 44 THN 2009 TTG RS
• UU NO : 12 THN 2012 TTG PENDIDIKAN TINGGI]
• UU NO: 5 THN 2014 TTG ASN
• UU NO : 36 THN 2014 TTG TENAGA KESEHATAN
• UU NO: 23 THN 2014 PEMERINTAHAN DIDAERAH
• TERMASUK PERATURAN PEMERINTAH NO 32 / 1996 TENTENG TENAGA KESEHATAN
• PERATURAN PRESIDEN NOMOR : 8 / 2012 KRANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
• PERATURAN MENRTI KESEHATAN NO: 971/2009 TTG KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURALKESEHATAN
• DSB
RUANG LINGKUP PENGATURAN
• REGULASI • TENAGA KESEHATAN YG BEKERJA DI
FASILITAS MILIK PEMERINTAH DAN SWASTA• PERENCANAAN• PENGADAAN• PENDAYAGUNAAN• PEMBINAAN DAN PENGAWASAN• PENEMPATAN TENAGA KHUSUS• PENGATURAN TENAGA ASING• SERTIFIKASI
407 http://anakbersinar.com/assets/images/public/media/0b66834782d41ad790238af210e6470f.jpg
SEHAT ADALAH HARTAKU, YANG HARUS KU JAGA DAN
KU PELIHARA