summary corruption and its deep impact on good governance in pakistan

7/25/2019 Summary Corruption and Its Deep Impact on Good Governance in Pakistan

1/20

Corruption And Its Deep Impact On Good

Governance In Pakistan

Abstract. Good Governance fourish in a

necessarily corruption ree situation. Pakistan

is unortunately way down on the ladder on

this account. Corruption o all manitudes

mea! moderate and petty permeates all tiers

o overnance and all sements o the society

public! private! political! "udicial! commercial

and even reliions. Parado#ically corruption

acts as the balancin market mechanism here

in a vastly unreulated administrative

paradim. $here e#ists surreal economic

rationale or this ive and take at the

individual level but economic cost to the

society is stupendous. Corruption severely

impacts the lie o the citi%ens throuh less

returns on resource use and adds maniold to

their cost o livin. Genesis o corruption in

Pakistan can be traced to the mea events o

&'()s to &'')s and even the current decade.

*erious attempts at accountability oriinatin

in mid &'')s and orti+ed on the turn o the

century arcically turned into tools o political

patronae or victimi%ation. ,or the last two

years there is a practically a leal vacuum at

the national level. A host o measures are

needed to eradicate this menace. $he

Corruption And Its Deep Impact On Good

Governance In Pakistan

Abstrak. $ata berkemban dalam situasi tentu

bebas korupsi. Pakistan sayannya cara di atas

tana di akun ini. -orupsi dari semua besaran

mea! sedan dan kecil meresapi semua

tinkatan pemerintahan dan semua semen

masyarakat masyarakat! swasta! politik!

hukum! komersial dan bahkan aama. Paradoks

korupsi bertindak sebaai mekanisme pasar

balancin di sini dalam paradima administrasi

"auh tidak diatur. Ada ada alasan ekonomi

nyata untuk ini memberi dan menerima pada

tinkat individu tetapi biaya ekonomi untuk

masyarakat adalah luar biasa. -orupsi sanat

berdampak pada kehidupan wara melalui

penembalian kuran pada penunaan

sumber daya dan menambah ber"enis untuk

biaya hidup. -e"adian korupsi di Pakistan dapat

ditelusuri denan peristiwa mea dari &'() ke

&'') dan bahkan dekade saat ini. paya serius

pada akuntabilitas berasal pada pertenahan

&'')/an dan diperkaya pada perantian abad

arcically berubah men"adi alat patronase

politik atau korban. *elama dua tahun terakhir

ada praktis kekosonan hukum di tinkat

nasional. *e"umlah lankah/lankah yan

diperlukan untuk memberantas ancaman ini.


2/20

awareness in the eneral public and

emerence o a stron civil society! vocierous

media and a newly independent "udiciary all

by themselves stand as a uarantee to the

success o any uture proramme o

accountability.

I. I0$1ODC$IO0

Corruption de+ned as misuse o entrusted

power or private bene+t is unortunately

endemic in Pakistan. 0o structure! no tier and

no o2ce o public sector is immune rom it. Its

spread is enormous. It has reached every

oran o state 3 beyond e#ecutive it has put

its claws on "udiciary and leislature even. It

would be no e#aeration to say that the

whole body o the state o Pakistan is

su4erin rom this malaise and wailin under

its dead weiht. *o enormous is its incidence

that Pakistan is ranked &5'th in the comity o

nations on the scale o corruption ree

overnance. $his rankin is not at all enviable

or acceptable.

6Corruption maniests itsel in various orms in

Pakistan! includin widespread +nancial and

-esadaran dalam masyarakat umum dan

munculnya masyarakat sipil yan kuat! media

encar dan peradilan yan baru merdeka

semua sendiri berdiri sebaai "aminan untuk

keberhasilan setiap proram di masa

mendatan akuntabilitas.

I. P70DA89A0

-orupsi dide+nisikan sebaai penyalahunaan

kekuasaan yan dipercayakan untuk

keuntunan pribadi sayannya endemik di

Pakistan. $idak ada struktur! tidak ada tier dan

tidak ada kantor sektor publik yan kebal dari

itu. Penyebarannya sanat besar. Ini telah

mencapai setiap oran neara / di luar

eksekuti itu telah menempatkan cakar pada

peradilan dan leislati bahkan. Ini akan

men"adi tidak berlebihan untuk menatakan

bahwa seluruh tubuh dari neara Pakistan

menderita malaise ini dan meratap di bawah

berat badan yan mati. :adi besar adalah

insiden yan Pakistan perinkat &5' dalam

sikap hormat dari bansa pada skala korupsi

pemerintahan bebas. Perinkat ini sama sekali

tidak iri atau diterima.


3/20

political corruption! nepotism! and misuse o

power. ;oth petty and rand corruptions are

prevalent in the country< =Chene! >))?@.

Corruption clouds almost all tiers o

overnment it is all pervasive and deeply

entrenched. 6$he level o corruption in the

society ultimately depends on the values and

morals o that society< =Bittal and

ahalinam! >))(>5E@. Over the period

acceptability o corruption has rather

increased in the society and there is little

evidence that people eel uilty about their

own role in corruption. $he scale o corruption

is hihest in development pro"ects and

procurement =includin deense and public

sector corporations@ and the bank loan write

o4s. Fhereas mea corruption is mainly in

development pro"ects! bank loans and

procurements which rocks the oundation o

the economy! the common man is more

interested in the petty and middle level

corruption that he encounters in the daily

dealins in the overnment o2ces.

Accordin to one estimate the loss made to

the national e#cheuer is over 1s. >)) billion

per annum. $his loss is caused collectively by

all the overnment departments but the most

H-orupsi memaniestasikan dirinya dalam

berbaai bentuk di Pakistan! termasuk korupsi

keuanan dan politik! nepotisme! dan

penyalahunaan kekuasaan. -edua korupsi

kecil dan besar yan la%im di neara H=Chene!

>))?@. Awan korupsi hampir semua tinkatan

pemerintahan itu semua meresap dan

menakar. H$inkat korupsi di masyarakat

akhirnya terantun pada nilai/nilai dan moral

bahwa masyarakatH =Bittal dan ahalinam!

>))( >5E@. *elama periode penerimaan

korupsi telah lebih meninkat di masyarakat

dan ada sedikit bukti bahwa oran/oran

merasa bersalah tentan peran mereka sendiri

dalam korupsi. *kala korupsi tertini di

proyek/proyek pembanunan dan penadaan

=termasuk perusahaan pertahanan dan sektor

publik@ dan pin"aman bank write o4. *edankan

mea korupsi terutama dalam proyek/proyek

pembanunan! pin"aman bank dan penadaan

yan batu ondasi ekonomi! oran biasa lebih

tertarik pada korupsi tinkat kecil dan

menenah yan dia temui di transaksi harian di

kantor/kantor pemerintah.

enurut sebuah perkiraan keruian dilakukan

terhadap bendahara nasional lebih 1s. >))

miliar per tahun. -eruian ini disebabkan


4/20

prominent amonst them as per the

Perception *urvey carried out by $ransparency

International Pakistan are

&. Power *ector

>. $a# and Customs

5. Police and 9aw 7norcement

(. :udiciary and 9eal Proession

. 8ealth and 7ducation

J. 9and Administration

$he main eatures o the Pakistan 0ational

Corruption Perception *urvey >))' and

rankin in >))J and >))> 0CP* are detailed

below

In the opinion o !>)) respondents the

rankin o ten overnment departments are

=1ank & bein the most corrupt and &) bein

the least corrupt@.

II. G707*I* O, CO11P$IO0 I0

PA-I*$A0

$he roots o corruption in Pakistan date

back to the colonial period when the ;ritishers

rewarded lands and titles to those who were

their loyalists leadin to nepotism and

corruption =Awan! >))(&'@. $wo ma"or crises

played a undamental role in the enesis o

corruption in this part o the world the spiral

kolekti oleh semua departemen pemerintah

tetapi yan palin menon"ol di antara mereka

sebaai per *urvei Persepsi yan dilakukan

oleh $ransparency International Pakistan

adalah

&. *ektor Daya 9istrik

>. Pa"ak dan ;ea Cukai

5. Polisi dan Peneakan 8ukum

(. -ehakiman dan Proesi 8ukum

. -esehatan dan Pendidikan

J. Administrasi Pertanahan

,itur utama dari Pakistan -orupsi 0asional

*urvei Persepsi >))' dan perinkat pada tahun

>))J dan >))> 0CP rinci di bawah ini

enurut pendapat .>)) responden perinkat

sepuluh departemen pemerintah yan

=Perinkat & yan palin korup dan &) adalah

yan palin korup@.

II. G707*I* -O1P*I DI PA-I*$A0

Akar korupsi di Pakistan tanal kembali ke

masa kolonial ketika oran Inris diharai

tanah dan "udul untuk mereka yan loyalis

mereka yan menarah ke nepotisme dan

korupsi =Awan! >))( &'@. Dua krisis besar

memainkan peranan pentin dalam asal/usul

korupsi di baian dunia spiral di pembelian


5/20

in the deense related purchases durin and

ater the Forld Far II and allotment o

evacuee property ater the partition o Indian

subcontinent =0DP! >))>&&@. $his was

ollowed by industrial and trade licensin and

patronae schemes like bonus voucher and

route permits in &')s and &'J)s. $he

nationali%ation policy o the &'E)s created

new opportunities or corruption and ave

birth to a new breed o corrupt overnment

o2cers. $he decade o &'?)s witnessed the

sure o corruption in reliious and business

circles.

$he causes o this malady are to be

ound in the socio/cultural and political matri#

o the Pakistani society which presently is

aced with a radual loss o value system and

even identity. It is e#tremely di2cult to

ascertain the e#act causes and their deree in

matters pertainin to human psyche and

temperament! yet accordin to a Perception

*urvey carried out by $ransparency

International Pakistan in year >))(! the

ollowin causes have been determined as the

ma"or contributors towards corruption and

their estimated deree in percentae terms

has also been indicated in $able 5.

pertahanan terkait selama dan setelah Peran

Dunia II dan peruntukan properti penunsi

setelah partisi dari benua India =0DP! >))>

&&@. 8al ini diikuti oleh lisensi dan patronase

skema industri dan perdaanan seperti

voucher bonus dan rute i%in di tahun &')/an

dan &'J)/an. -ebi"akan nasionalisasi tahun

&'E)/an menciptakan peluan baru untuk

korupsi dan melahirkan enerasi baru pe"abat

pemerintah yan korup. Dekade &'?)/an

menyaksikan lon"akan korupsi di kalanan

aama dan bisnis.

Penyebab penyakit ini dapat ditemukan dalam

matriks sosial/budaya dan politik dari

masyarakat Pakistan yan saat ini dihadapi

denan hilannya bertahap sistem nilai dan

bahkan identitas. 8al ini sanat sulit untuk

memastikan penyebab pasti dan elar mereka

dalam hal/hal yan berkaitan denan "iwa

manusia dan temperamen! namun menurut

*urvei Persepsi yan dilakukan oleh

$ransparency International Pakistan pada tahun

>))(! penyebab berikut telah ditentukan

sebaai kontributor utama terhadap korupsi

dan elar mereka diperkirakan dalam

persentase "ua telah ditun"ukkan dalam $abel

5.


6/20

Petty corruption is mainly or ettin access to

public services or to bypass or twist the laws

and the rules. iddle and rand corruption

pertain to public contractin and

procurement. In a pre/dominantly capitalist

economic order and the increasin adherence

to principles o ree market! rise in corruption

and speed money clearly makes an economic

sense. *ome o the so/called economic

reasons can be enumerated as under

&. ;ribe serves as an incentive or the

overnment servants.

>. It is a kind o price that euates supply and

demand in every +eld and o2ce.

5. Parado#ically in many cases it reduces

transaction cost or the petitionersKapplicants

by savin their time and miscellaneous costs

on reuent visits.

(. In case o ettin contracts! certain

concessions or e#emptions and buyin shares

and parcels o privati%ed +rms the rate o

return on every unit o bribe is phenomenal.

. *imilarly net ains throuh bribin the

voters! score o4 the cost o the venture.

J. Payments or ettin avourable decisions

in civil suits may be only a raction o the

value o the suit. *imilarly securin oneLs

Petty korupsi terutama untuk mendapatkan

akses ke layanan publik atau untuk memoton

atau memelintir hukum dan aturan. -orupsi

$enah dan rand berkaitan denan kontrak

publik dan penadaan. Dalam tatanan ekonomi

pra/kapitalis dominan dan kepatuhan

meninkat men"adi prinsip/prinsip pasar bebas!

kenaikan korupsi dan kecepatan uan "elas

membuat rasa ekonomi. ;eberapa yan

disebut alasan ekonomi bisa dihitun sebaai

di bawah

&. *uap berunsi sebaai insenti bai peawai

pemerintah.

>. Ini adalah "enis hara yan setara

penawaran dan permintaan di seala bidan

dan kantor.

5. Paradoksnya dalam banyak kasus

menurani biaya transaksi untuk pemohon K

pelamar denan menhemat waktu dan biaya

lain/lain pada serin berkun"un.

(. Dalam hal mendapatkan kontrak! konsesiKi%in

tertentu atau penuranan tari dan pembelian

saham dan paket perusahaan! penyuapan

adalah hal yan enomenal dolakukan.


7/20

liberty in criminal cases involvin hue sums

has a lot o intrinsic value.

E. 68ih ineuality can lead to reater

incentives or corruption< =Molles! >))???@.

$his is however only the commercial

side o it. In the real economic sense it is a net

loss to the society in terms o reduced

availability o unds or development! arti+cial

increase in cost per unit o resources use and

increased impoverishment o the weaker

sections o the society. 6Corruption and poor

overnance limit economic rowth and retard

the development o a healthy private sector))? ??@.

0amun ini hanya sisi komersial itu. Dalam arti

ekonomi riil itu adalah keruian bersih kepada

masyarakat dalam hal menurani

ketersediaan dana untuk pembanunan!

peninkatan buatan biaya per unit penunaan

sumber daya dan meninkatkan pemiskinan

baian lemah dari masyarakat. H-orupsi dan

pertumbuhan ekonomi batas tata

pemerintahan yan buruk dan menhambat

penembanan sektor swasta yan sehatH

=0DP! &''E@.

Apapun penyebab atau alasan di balik

kecenderunan besar ini korupsi apakah

dibenarkan atau tidak kenyataannya tetap


8/20

thereore a direct impediment in the

way o the Direct ,orein Investment

=D,I@ which is so badly needed to

enerate economic activity! create

employment! and support the dwindlin

orein e#chane reserves.>. Fith an e4ective check on corruption

national e#cheuer can easily ain

nearly double o the annual allocations

earmarked under -erry 9uar ;ill

carryin strikinly harsh conditions or

national sovereinty and autonomy.5. $he cycle is really vicious rampant

corruption in ta# and custom and e#cise

collection and FAPDA dues and costly

public sector purchases! and ine2cient

ma"or public sector entities like PIA!

1ailway! *teel ill etc. cause a ma"or

de+cit or the overnment every year in

term o resource eneration and

e#penditure that makes the

overnment borrow rom I, and other

orein and domestic resources which

throuh increased debt repayments

broadens the ap and compels the

overnment to increase the price o the

utilities like electricity! as! C0G and

petroleum. $hat takes a heavy toll rom

bahwa mereka telah sanat berdampak pada

perekonomian! masyarakat! dan neara.

;eberapa daerah pentin terpenaruh olehnya

dibahas sebaai di bawah

&. orum ekonomi dunia Global

Competitiveness 1eport =>))E/)?@

menidenti+kasi korupsi sebaai masalah

terbesar bai 5 perusahaan bisnis di Pakistan

setelah birokrasi pemerintah dan inrastruktur

yan buruk =*ala/i/artin dan Porter! >))?@

Oleh karena itu hambatan lansun di "alan

Investasi Asin 9ansun =D,I@ yan sanat

dibutuhkan untuk menhasilkan keiatan

ekonomi! menciptakan lapanan ker"a! dan

mendukun cadanan devisa berkuran.

>. Denan pemeriksaan yan eekti tentan

korupsi bendahara nasional dapat denan

mudah memperoleh hampir dua kali lipat

alokasi tahunan dibandinkan dana yan

dialokasikan di bawah -erry 9uar ;ill dimana

kondisi kedaulatan nasional dan otonomi

tampak sanat buruk.

5. *iklus korupsi mera"alela benar setan pa"ak

dan adat dan koleksi cukai dan FAPDA iuran

dan pembelian sektor publik mahal! dan entitas

sektor publik utama yan tidak e+sien seperti

PIA! -ereta Api! *teel ill dll menyebabkan


9/20

the people o Pakistan. 1esultantly

corruption which is done at ar away

and much hiher places rom the

common citi%ens has a direct and deep

impact on their lives. $hus act o

corruption! whether direct or indirect!

close or remote is not innocuous or

common man.(. $he country has lost many years o

development e4ort because o eatin

up o development unds at a very lare

scale and because o over charin or

almost every item o work.. Other than the overnment o2ces and

public sector! corruption has thorouhly

permeated the political arenas. Party

tickets are openly bouht and sold and

so does the transaction fourish or

huntin or houndin the voters. $his

has resulted in the dominance o

political scene by the dru barons!

black marketers! hoarders and

speculators who not only have in many

cases snatched away the true

representative character rom the

democratic process in the country but

who make ood their investment in the

election process throuh massive

de+sit besar bai pemerintah setiap tahun di

"anka enerasi sumber daya dan peneluaran

yan membuat memin"am pemerintah dari I,

dan sumber daya lainnya dalam dan luar neeri

yan melalui peninkatan pembayaran utan

memperluas kesen"anan dan memaksa

pemerintah untuk meninkatkan hara utilitas

seperti listrik! as! C0G dan minyak bumi. Man

menambil tol berat dari rakyat Pakistan.

1esultantly korupsi yan dilakukan pada "auh

dan tempat/tempat yan "auh lebih tini dari

wara umum memiliki dampak lansun dan

mendalam pada kehidupan mereka. *ehina

bertindak korupsi! baik lansun maupun tidak

lansun! dekat atau "auh tidak berbahaya

untuk oran biasa.

(. 0eara ini telah kehilanan bertahun/tahun

dalam upaya pembanunan karena memakan

dana pembanunan pada skala yan sanat

besar dan karena pembenkakan pembiayaan

untuk hampir setiap item peker"aan.

. *elain kantor/kantor pemerintah dan sektor

publik! korupsi telah benar/benar meresap

arena politik. $iket partai secara terbuka dibeli

dan di"ual dan tidak transaksi berkemban

untuk berburu atau menanuku pemilih.

8al ini telah menakibatkan dominasi


10/20

corruption while in power and add to

the miseries and the cost o livin o

the common man.

J. *till worse is its impact on reliious

circles who sell ake derees to the

needy politicians with impunity! show

ake entries o students to et more

Nakat money and sell reliion edicts on

need basis. At times it appears that the

whole structure has been soiled and

has replaced scholarship as it is

becomin increasinly di2cult to +nd a

enuine reliious scholar rom any

uarters.E. 1ampant trends o corruption have also

badly a4ected the business ethics in

the country which is devoid o any

ealitarianism. 8ood winkin the

reulators! stock pilin! hoardin! and

black marketin are the order o the

day and individual business man!

business +rms! business roups and

sometimes a whole industry is ound

peed in these malpractices.?. And when corruption a4ects the

institution o the last resort that is the

"udiciary the country loses its track and

direction. Absence o a air "udicial

system does not a4ect the individual

panun politik oleh ra"a obat bius! pemasar

hitam! penimbun dan spekulan yan tidak

hanya memiliki dalam banyak kasus direnut

karakter perwakilan benar dari proses

demokrasi di neeri ini tapi yan membuat baik

investasi mereka dalam proses pemilu melalui

korupsi besar/besaran ketika berkuasa dan

menambah kesensaraan dan biaya hidup dari

oran biasa.

J. asih lebih buruk adalah dampaknya pada

kalanan aama yan men"ual dera"at palsu

untuk para politisi membutuhkan denan

impunitas! menun"ukkan entri palsu dari siswa

untuk mendapatkan lebih banyak uan Nakat

dan men"ual atwa aama secara kebutuhan.

Pada saat itu tampak bahwa seluruh struktur

telah kotor dan telah menantikan beasiswa

seperti ini men"adi semakin sulit untuk

menemukan seoran sar"ana aama asli dari

setiap kuartal.

E. tren mera"alela korupsi "ua sanat

terpenaruh denan etika bisnis di neara

yan tanpa ealitarianisme apapun. 8ood

menedip reulator! menumpuk saham!

penimbunan! dan pemasaran hitam adalah

urutan hari dan manusia individu bisnis!

perusahaan bisnis! kelompok bisnis dan


11/20

litiant alone it a4ects the whole

economy where domestic and orein

investments shy away or ear o

usurpation and misappropriation.'. $he worst o all is a break down o law

and order because o pervasive

corruption in police and lower "udiciary.

$he infuential! the wealthy and the

mihty have a air chance o ettin

away with what ever they do i they pay

the riht price at the riht stae. $his

had lead to increased incidence o

crimes o all nature and at all levels.&).In short the unbridled corruption has

neatively impacted all spheres o

activity in the country and the whole

society has su4ered serious blows to its

social abric and workin environment.

III. 7,,O1$* $O C1; CO11P$IO0Corruption can be curbed or limited

throuh the presence o a monitor or a

monitorin process =-han et al.! >))(5@.

Althouh provincial Anti Corruption

7stablishment were put in place in &'J)s! and

a ,ederal Investiation Aency was

constituted to +ht corruption in public sector!

it turned out that anti corruption arm o the

police is the most corrupt. *lowly and

radually the tendency or corruption ained

kadan/kadan seluruh industri yan

ditemukan dipatok di malpraktek ini.

?. Dan ketika korupsi mempenaruhi institusi

terakhir yan adalah peradilan neara

kehilanan "e"ak dan arah. $idak adanya sistem

peradilan yan adil tidak mempenaruhi

berperkara individu sa"a itu mempenaruhi

seluruh perekonomian di mana investasi dalam

dan luar neeri menhindar karena takut

perampasan dan penyalahunaan.

'. Man terburuk dari semua adalah istirahat

turun hukum dan ketertiban karena korupsi

meluas di kepolisian dan penadilan yan lebih

rendah. ;erpenaruh! kaya dan perkasa

memiliki kesempatan yan adil untuk

mendapatkan peri denan apa yan pernah

mereka "ika mereka membayar hara yan

tepat pada tahap yan tepat. Ini telah

menuntun kepada peninkatan ke"adian

ke"ahatan semua alam dan di semua tinkatan.

&). *inkatnya korupsi yan tak terkendali

telah berdampak neati semua bidan

keiatan di neara ini dan seluruh masyarakat

telah menderita pukulan serius untuk struktur

sosial dan linkunan ker"a.

A- A- A-. PAMA 0$- 70G1A0GI


12/20

momentum and ot the better o

overnmental e4orts. $he &st serious attempt

to +ht corruption at national level was

witnessed durin the caretaker period ater

the dismissal o >nd ;ena%ir overnment in

0ovember &''J when President ,aroo

9ehari established 7htsab Commission

headed by a retired senior "ude. $he e4ort

was intensi+ed by the ne#t overnment! i.e.

the >nd 0awa% overnment in &''E throuh

the aeis o 7htsab ;ureau headed by r. *ai

ur 1ehman. $he e#ercise was however taken

as one sided and led to the erosion o moral

authority or so pious an e#ercise.$he army overnment o &''' started

accountability with a lot o an are. It

established 0ational Accountability ;ureau

=0A;@ with necessary investiation and

"udicial structures. It announced 0ational Anti

Corruption *tratey =0AC*@. 0AC* was a

three/proned stratey! vi%.

&. Prevention>. Awareness5. 7norcement

$he 0ational Accountability *tratey

announced in >))> has been in limbo ever

since its inception as it ailed to ain the

reuired political patronaeKacceptance within

the 0A; establishment! due to lack o support

rom the donors! and or poor communication

-O1P*I

-orupsi dapat diatasi atau dibatasi melalui

kehadiran monitor atau proses monitorin

=-han et al.! >))( 5@. eskipun Anti Corruption

7stablishment dibentuk tahun &'J)/an! dan

,ederal Investiation Aency dilantik untuk

memerani korupsi di sektor publik! ternyata

lenan anti korupsi polisi adalah yan palin

korup. Perlahan dan bertahap kecenderunan

untuk korupsi mendapatkan momentum dan

mendapat yan lebih baik dari upaya

pemerintah. paya serius & untuk memerani

korupsi di tinkat nasional disaksikan selama

periode caretaker setelah pemberhentian >

pemerintah ;ena%ir pada bulan 0ovember

&''J ketika Presiden ,aroo 9ehari didirikan

-omisi 7htsab dipimpin oleh seoran hakim

senior yan sudah pensiun. paya itu

diintensikan oleh pemerintah berikutnya! yaitu

pemerintah > 0awa% pada tahun &''E melalui

naunan 7htsab ;iro dipimpin oleh r *ai ur

1ehman. 9atihan itu namun diambil sebaai

salah satu sisi dan menyebabkan erosi otoritas

moral untuk "adi saleh latihan.

Pemerintah militer tahun &''' mulai

akuntabilitas denan banyak penemar tari.

Ini didirikan ;iro Akuntabilitas 0asional =0A;@


13/20

and e#posure with the eneral public.*ome new systems were introduced or

improvin the public sector procurement and

a whole new standard operatin procedure

=*OP@ was laid down in the orm o a manual

by the newly constituted 6Public Procurement

1eulatory Authority< =PP1A@ which over saw

all purchases beyond the value o a 1s. )

million.$he Auditor GeneralLs o2ce introduced

a new pro"ect titled 6Pro"ect or Improvement

in 1eportin and Auditin< =PI,1A@ with a view

to adopt modern ormats and techniue or

+nancial reportin and auditin.On the side o "udiciary and police it

started a 5) million access to :ustice

Proramme or capacity buildin and

knowlede based and improved workin

environment.Access to :ustice Proramme aimed at

the ollowin=a@ Improvin predictability and consistency

between +scal and human resources and the

mandates o reormed "udicial and public

institutions at the ederal! provincial and local

level.=b@ 7nsurin reater transparency and

accountability in the perormance o the

"udiciary! the police and administration "ustice

institutions.=c@ Providin a leal basis or "udicial! policy

denan investiasi yan diperlukan dan

struktur peradilan. Ini menumumkan 0asional

Anti -orupsi *tratei =0ACs@. 0ACs adalah

stratei tia caban! yaitu.

&. Penceahan

>. -esadaran

5. Peneakan

*tratei Akuntabilitas 0asional menumumkan

pada tahun >))> telah di limbo se"ak awal

karena aal meraih diperlukan politik

patronase K penerimaan dalam pembentukan

0A;! karena kurannya dukunan dari donor!

dan untuk komunikasi yan buruk dan paparan

denan masyarakat umum .

;eberapa sistem baru diperkenalkan untuk

meninkatkan penadaan sektor publik dan

standard operatin procedure =*OP@ yan

ditetapkan dalam bentuk manual denan yan

baru merupakan HPenadaan Publik 1eulatory

AuthorityH =PP1A@ yan lebih melihat semua

pembelian di luar 0ilai dari 1s. ) "uta.

-antor Auditor :enderal memperkenalkan

proyek baru ber"udul HProyek Peninkatan

Pelaporan dan AuditH =PI,1A@ denan maksud

untuk menadopsi ormat modern dan teknik

untuk pelaporan keuanan dan audit.

Di sisi peradilan dan polisi mulai akses 5)


14/20

and administration reorms.=d@ Improvin the e2ciency time lines and

e4ectiveness in "udicial and police services.=e@ *upportin reater euality and

accessibility in "ustice services or the

vulnerable poor.$he new Police Order! >))>! re/

orani%ed the orce throuh separation o

orce into various branches! bureaus! sections

and divisions. $he oal was to improve the

e2ciency! it is to be seen whether it has

achieved its ob"ectives or resulted in

increased corruption throuh a wider spread

o unctions and lack o coordination.*imilarly it is to be observed careully

whether the chanes brouht in the land

administration at sub/divisional! district and

divisional level have improved e2ciency!

transparency and airness or it has achieved

the reverse results. I pubic perception is any

yardstick it is clearly in the neative direction.$he accountability e4ort was

phenomenal with a thumpin response rom

the public and a loud and clear messae or

the delinuents. ;ut hal o it evaporated due

to political e#iencies o election >))> and the

remainin hal became thin air with the

promulation o 0ational 1econciliation Order

=01O@ in October >))E.

01O was the worst law ever made in

"uta untuk :ustice Proramme bai peninkatan

kapasitas dan penetahuan dan peninkatan

linkunan ker"a.

Akses ke Proram -eadilan bertu"uan berikut

=a@ eninkatkan prediktabilitas dan

konsistensi antara sumber daya +skal dan

manusia dan mandat dari reormasi lembaa

peradilan dan publik di tinkat ederal! provinsi

dan daerah.

=b@ emastikan transparansi dan akuntabilitas

dalam pelaksanaan peradilan! lembaa polisi

dan keadilan administrasi.

=c@ emberikan dasar hukum untuk peradilan!

reormasi kebi"akan dan administrasi.

=d@ eninkatkan aris waktu e+siensi dan

eektivitas dalam pelayanan hukum dan polisi.

=e@ endukun kesetaraan yan lebih besar

dan aksesibilitas pelayanan keadilan bai

masyarakat miskin yan rentan.

Polisi Orde baru >))>! re/oranisasi kekuatan

melalui pemisahan kekuatan men"adi berbaai

caban! biro! baian dan divisi. $u"uannya

adalah untuk meninkatkan e+siensi! itu harus

dilihat apakah telah mencapai tu"uannya atau

menakibatkan peninkatan korupsi melalui

penyebaran yan lebih luas dari unsi dan

kurannya koordinasi.


15/20

human history to ormali%e and leali%e mea

corruption. $here was a sini+cant back

slidin in the accountability e4ort ater the

announcement o this ordinance.

Accountability e4orts which had started at a

very promisin note and with a tellin e4ect

especially with the establishment o 0A;

received set back close to the eneral election

>))> when the accountability structure was

used or arm twistin o the politicians to rope

them in or a new -ins Party. 01O was the

last nail in co2n.$here has been a reat void over the

last over > years! i.e. between the

promulation o 01O in October >))E and its

annulment by the *upreme Court o Pakistan

in December >))'. $he whole accountability

structure was diluted and was rather close to

liuidation in that period.$he present overnment has preerred

to let the accountability system remain

suspended in the air and practically in the two

years o the present democratically elected

overnment there has not been a sinle ma"or

case reistered or instituted by the

overnment on its own.At the moment there is bi void! an

immensurable vacuum! with actually no

accountability law in orce at the national

Demikian itu harus diperhatikan denan

seksama apakah perubahan yan dibawa

dalam administrasi pertanahan di sub/divisi!

kabupaten dan tinkat divisi telah

meninkatkan e+siensi! transparansi dan

keadilan atau telah mencapai hasil sebaliknya.

:ika persepsi kemaluan adalah tolak ukur

apapun itu "elas ke arah neati.

paya akuntabilitas adalah enomenal denan

respon berdebar dari masyarakat dan pesan

keras dan "elas untuk pen"ahat. $api setenah

dari itu menuap karena tuntutan politik pemilu

>))> dan paruh yan tersisa men"adi udara

tipis denan diundankannya 1ekonsiliasi

0asional Order =01O@ pada bulan Oktober

>))E.

01O adalah hukum terburuk yan pernah

dibuat dalam se"arah manusia untuk

meresmikan dan melealkan mea korupsi.

Ada kembali sini+kan eser dalam upaya

akuntabilitas setelah penumuman tata cara

ini. paya akuntabilitas yan telah dimulai

pada catatan yan sanat men"an"ikan dan

denan eek "itu terutama denan

pembentukan 0A; diterima menatur kembali

dekat denan pemilu >))> ketika struktur

pertanun"awaban diunakan untuk


16/20

level. Alon the way! however! there has been

a sini+cant development in the shape o the

emerence o ree press and media which is

very promisin or the +ht aainst

corruption.IB. CO0C9*IO0 A0D 17CO70DA$IO0*

6Poor overnance leads to! and

encouraes and breeds! corruption in a

number o ways! or instance throuh bribery

and e#tortion! nepotism and raud and

embe%%lement! It reduces the e2ciency on

which an economy depends! and by

increasin the cost o investment! lowers the

potential return. It also reduces the

overnmentLs resources and hence its

capacity or investment. Common to other

*outh Asian countries! corruption in Pakistan

is uniue because it occurs up stream! it has

wins which encourae fiht o capital rather

than wheel which encourae reinvestment

and it oten rewards rather than punishes as

the leal processes to +ht corruption are

weak in themselves and the lower "udiciary is

amenable to lettin o4 the accused i the

price is riht< =Ismail and 1i%vi! &(@.6Corruption is not a problem that can

be attacked in isolation. It is not su2cient or

the criminal law to search or bad apples and

memutar lenan dari politisi untuk tali mereka

dalam untuk -ins baru Pesta. 01O adalah

paku terakhir di peti mati.

$elah ada kekosonan besar atas yan terakhir

lebih dari > tahun! yaitu antara penundanan

01O pada bulan Oktober >))E dan pembatalan

yan oleh ahkamah Aun Pakistan pada

bulan Desember >))'. *truktur akuntabilitas

seluruh terdilusi dan aak dekat denan

likuidasi dalam "anka waktu yan .

Pemerintah saat ini telah memilih untuk

membiarkan sistem akuntabilitas tetap

terantun di udara dan praktis dalam dua

tahun pemerintahan yan dipilih secara

demokratis sekaran belum ada kasus besar

tunal terdatar atau dilembaakan oleh

pemerintah sendiri.

Pada saat ini ada kekosonan besar! vakum

immensurable! denan benar/benar tidak ada

hukum akuntabilitas yan berlaku di tinkat

nasional. *epan"an "alan! namun! telah ter"adi

perkembanan yan sini+kan dalam bentuk

munculnya pers dan media yan sanat

men"an"ikan untuk memerani korupsi.

IB. -7*IP9A0 DA0 17-O70DA*I

H$ata kelola yan buruk menyebabkan! dan

mendoron dan keturunan! korupsi dalam


17/20

punish them. O course! the state may need to

establish credibility by punishin hihly visible

corrupt o2cials! but the oal o such

prosecutions is to attract notice and public

support! not solve the underlyin problem.

Anticorruption laws can only provide a

backround or more important structural

reorms< =1ose/Ackerman! &''>>J@.,or almost all the reorms introduced by

the usharra overnment in overnmental

and administration +elds the basic assumption

was that the society was su2ciently educated

and hence eaer and ready to chane. $he

assumption proved wron and rocked the

whole oundation o the reorms aenda as

the society proved to be ready or rabbin

new opportunities but not to chane its work

ethics.I this society is to be saved and the

country has to shake o4 the ta o a ailin or

ailed state! urent and strinent measures

need to be taken. *ome o which are

recommended as under&. :udment o the *upreme Court aainst

01O be implanted in letter and spirit.>. Accountability rom the top be started.5. A national anti/corruption commission be

set up as an independent watchdo.(. 7nd unnecessary or archaic discretionary

laws.. 7nsure time bound actions in o2ces.

se"umlah cara! misalnya melalui suap dan

pemerasan! nepotisme dan penipuan dan

penelapan! Ini menurani e+siensi yan

ekonomi terantun! dan denan

meninkatkan biaya investasi! menurunkan

potensi penembalian. 8al ini "ua menurani

sumber pemerintah dan karenanya

kapasitasnya untuk investasi. mum untuk

neara/neara Asia *elatan lainnya! korupsi di

Pakistan adalah unik karena ter"adi hulu! telah

sayap yan mendoron pelarian modal

daripada roda yan mendoron reinvestasi dan

serin memberikan penharaan daripada

berbuat "ahat sebaai proses hukum untuk

memerani korupsi yan lemah dalam diri

mereka dan peradilan yan lebih rendah ini

bisa menerima membiarkan o4 terdakwa "ika

Qhara yan tepat H=Ismail dan 1i%vi! &(@.

H-orupsi bukan masalah yan bisa menyeran

dalam isolasi. 8al ini tidak cukup untuk hukum

pidana untuk mencari apel busuk dan

menhukum mereka. $entu sa"a! neara

munkin perlu untuk membanun kredibilitas

denan menhukum pe"abat yan korup

sanat terlihat! tetapi tu"uan dari penuntutan

tersebut adalah untuk menarik perhatian dan

dukunan publik! tidak memecahkan masalah


18/20

J. se independent private sector auditors.E. Involve people in dianosin corrupt

systems.?. Advocate that all illealL money and

property transactions in industriali%ed

countries are treated at par with dru

money.'. $he problem o corruption is uite severe

at the lower "udiciary and a system o

alternative dispute resolution needs to be

worked out urently.&).1euire public o2cials to declare their

assets.&&.Community participation especially o

students be ensured.&>.Creatin awareness particularly about the

adverse impact on every oneLs lie be

hihlihted to mobili%e public aainst

corruption. 6$he evolution o a public

opinion! which must ollow the spread o

education! which re"ects corruption either

because it is morally wron or because it

is scienti+cally ine2cient! or both< =Fraith

and *impkins! &'J5>)?@.&5.Poverty alleviation and economic reorms

=8ussain and 8ussain! &''5&J&@.$he remodelin and over haul o hiher

"udiciary and its clearance rom PCO "udes

throuh a protracted and participatory

process has brouht a lot o awakenin

amonst the public alon with the ormation

mendasar. 8ukum antikorupsi hanya dapat

memberikan latar belakan untuk reormasi

struktural yan lebih pentin H=1ose/Ackerman!

&'' >>J@.

ntuk hampir semua reormasi yan

diperkenalkan oleh pemerintah usharra di

bidan pemerintahan dan administrasi asumsi

dasar adalah bahwa masyarakat itu cukup

berpendidikan dan karenanya bersemanat

dan siap untuk berubah. Asumsi terbukti salah

dan menuncan seluruh dasar dari aenda

reormasi sebaai masyarakat yan terbukti

siap untuk meraih peluan baru tetapi tidak

menubah etika ker"a.

:ika masyarakat ini harus disimpan dan neara

harus menyinkirkan ta dari aal atau

neara aal! lankah/lankah mendesak dan

ketat perlu diambil. ;eberapa yan

direkomendasikan sebaai di bawah

&. Penhakiman dari ahkamah Aun

terhadap 01O ditanamkan dalam undan/

undan dan semanat.

>. Akuntabilitas dari atas dimulai.

5. *ebuah komisi nasional anti korupsi dibentuk

sebaai penawas independen.

(. 7nd hukum diskresioner yan tidak perlu

atau kuno.


19/20

o a ormidable civil society which has

maniold increased the chance o a real pure

in the system.

. Pastikan waktu terikat tindakan di kantor.

J. Gunakan independen auditor sektor swasta.

E. 9ibatkan oran dalam mendianosis sistem

yan korup.

?. Advokat bahwa semua uan ileal dan

termasuk dari transaksi properti di neara/

neara industri diperlakukan setara denan

uan dari ke"ahatan narkoba.

'. asalah korupsi cukup parah di penadilan

yan lebih rendah dan sistem penyelesaian

senketa alternati perlu beker"a seera.

&). embutuhkan pe"abat publik untuk

menyatakan aset mereka.

&&. Partisipasi -omunitas terutama siswa

dipastikan.

&>. enciptakan kesadaran terutama tentan

dampak buruk pada kehidupan setiap

seseoran disorot untuk memobilisasi publik

terhadap korupsi. H7volusi dari opini publik!

yan harus menikuti penyebaran pendidikan!

yan menolak korupsi baik karena itu adalah

salah secara moral atau karena secara ilmiah

tidak e+sien! atau keduanyaH =Fraith dan

*impkins! &'J5 >)?@.

&5. Penentasan kemiskinan dan ekonomi

reormasi =8ussain dan 8ussain! &''5 &J&@.

1enovasi dan lebih haul peradilan yan lebih


20/20

tini dan i%in yan dari hakim PCO melalui

proses yan berlarut/larut dan partisipati telah

membawa banyak kebankitan antara

masyarakat bersama denan pembentukan

masyarakat madani yan tanuh yan

memiliki ber"enis meninkatkan kesempatan

pembersihan nyata dalam sistem.

summary corruption and its deep impact on good governance in pakistan

Documents