r.dfrruT-ffiR3 $S$EA[-RFPLJffiL*K $NM*Tdfi$EA

Yang terhormat,Gubernurdi-

seluruh Indonesia

SURAT EDARANltlcrnor 02 Tahun 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PEI\FRIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMiNAN KESEHATANTAHUN 2074

Dalam rangka pelaksanaan Penerima Bantuan Iuran (PBi) JaminanKesehatan, dipandang perlu untuk mempersiapkan langkah-langkah dalampelaksanaaan/ pengawasan serta verifikasi peserta PBI Jaminan Kesehatan.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:a. Undang-Undang Nomor 4A Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20L1, tentang Penanganan Fakir Miskin(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 207I Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan IuranJaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor264,Tambahan Lembaran kepaNegara Republik indonesia Nomor 5372);

d. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor I46lHUKl2013 tentang PenetapanKriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

e. Sural Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 147lHUKlz}I3 tentang tentangPenetapan Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

SehuLrungan dengan hal tersebut kami sampaikan kepada Gubernur seluruhIndonesia agar mentperhatikan hal-hal teknis menyangkult kepeseftaan,pengawasan serta verifikasi data peserta Penerima Bantuan Iuran JaminanKesehatan sebagai berikut:

1. Untuk nrenghindari terjadinya ketidaktepatan dalam menentukan peseftaPenerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, baik peserta yang tidak

memenuhi kriteria tetapi menerima program maupun peserta yang memenuhikriteria tetapi tidak menerima program, maka perlu diambil langkah-langkahkoordinasi lintas sektoral untuk memastikan ketepatan sasaran PBI JaminanKesehatan Tahun 2014.

2. Dinas/Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu melakukan verifikasidan validasi ketepatan sasaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatansesuai Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor L46lHUKlz1L3 tentangPenetapan Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu denganmengoptimalkan sumber APBD.

3. Merujuk PP Nomor 101 tahun 2012 khususnya pada Pasal 11 ayat (1) dan (2)tentang Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, DinasSosial Provinsi melakukan verifikasi dan validasi setiap 6 (enam) bulan dalamtahun berjalan, untuk mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi padaPenerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan yangberlaku dalam sistem Basis Data Terpadu, sefta melaporkan hasil verifikasitersebut kepada Gubernur, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

4. Untuk menampung aspirasi dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakatyang menyangkut data kepeseftaan Penerima Bantuan Iuran JaminanKesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan, Dinas/Instansi Sosial Provinsisegera membentuk unit pengaduan masyarakat yang berada di bawah danbertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas/Instansi Sosial yangbersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti.

Ditetapkan di lakartapada tanggal23 Desember 2013

AL JUFRITembusan:i, Wakil Presiden Republik Indonesia;2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat;3, Menteri Dalam Negeri;4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;5. Menteri Keuangan;6. Menteri Kesehatan;7. Kepala Badan Pusat Statistik;B. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional;9. Kepala Dinas Sosial Provinsi seluruh Indonesia.

ffiR).ffi;rllA /..-\ r r" r\\ (zA:

--J