WALIKOTA SAWAHLUNTO

Sawahlunto, 2 Januari 2015

KepadaYth. Sdr. Kepala SKPD Dilingkungan

Pemerintah Kota Sawahlunto

di-Sawahlunto

SURAT EDAR,ANNomor : 050/41 /BP-Swli2o15

TENTANG .

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015

Sehubungan dengan telah ditetapkannya APBD Kota Sawahlunto Tahun

Anggaran 20'15 dan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya dan Peraturan Kepala Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor'14 Tahun 2012 Tentang

Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas

-PeraturanPresidenNomor54TahUn20,lotentangPengadaanBarang/JasaPemerintah

sertauntukkelancaranpelaksanaankegiatanpengadaanbarang{asapemerintah,

dengan ini diinstruksikan kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Sawahlunto sebagai berikut :

1. Pengguna Anggaran agar menyusun dokumen Rencana Umum Pengadaan yang

terdiri dari kebijakan umum pengadaan' rencana penganggaran biaya pengadaan

dan Kerangka Acuan Kerla (KAK).

2. Kebijakan umum pengadaan meliputi ;

a. PemaketanPekerjaan.

b. Cara Pelaksanaan Pengadaan.

c. PengorganisasianPengadaan.

d. Penetapan penggunaan produk dalam negeri.

3. Terkait pemaketan pekerjaan dan cara pelaksanaan pengadaan, dicantumkan pada

Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SistelTr lnformasi Rencana Umum

Pengadaan (SiRUP).

4. Pengguna Anggaran melakukan pemaketan pekerjaan dalam Rencana Umum

Pengadaan Barang/Jasa (RUP) dengan memperhatikan ketentuan :

a. Pemaketan pekeriaan wajib dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan

produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi Usaha Mikro dan usaha

Kecil serta Koperasi Kecil.

b. Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp.

2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha

Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, kecuali untuk paket pengadaan

yang menuntut kompetensi teknls yang tidak dapat dipenuhi Usaha Mikro dan

Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.

c. Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan barang4asa untuk Usaha

Mikro dan Usaha Kecilserta Koperasi Keciltanpa mengabaikan prinsip efisiensi,

persaingan sehat, kesatuan slstem, kualitas dan kemampuan teknis Usaha

Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi kecil.

d. Dalam menetapkan pemaketan pekerjaan, PA diiarang memecah paket

pengadaan barang4asa menjadi beberapa paket kecil dengan maksud untuk

menghindari pelelangan.

Dalam menetapkan pemaketan pekeraan, PA dilarang menyatukan atau

memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di bebeaapa daerah yang

menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah

masing-masing.

f. Dalam menetapkan pemaketan pekerjaan, PA dilarang menggabungkan

beberapa paket pengadaan, yang menu.ut sifat dan jenis pekerjaannya bisa

dipisahkan dan/atau besaran njlainya yang seharusnya dilakukan oleh Usaha

Mikro dan U6aha Kecil serta Koperasi Kecil.

g. Dalam menetapkan pemaketan pekerjaan, PA djlarang menentukan kriteria,

persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif danlatau dengan

pertimbangan yang tidak obyektif.

Pengguna Anggaran menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan tugas

pokok dan fungsi SKPD dan sjfat kegiatan yang akan dilaksanakan melalui

swakelola dan/atau melatui pemilihan penyedia barang4asa.

Dalam menetapkan keb,jakan umum tentang tata cara pengadaan barang/jasa yang

dilakukan dengan swakelola dan menggunakan penyedia barang/jasa, pA wajib

memperhatikan ketentuan tentaog pengadaan swakelola dan pengadaan

menggunakan penyedia baran94asa.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran agar mengumumkan Rencana Umum

Pengadaan Barang/Jasa (RUP) masing-masing SKPD secara terbuka kepada

masyarakat melalui aplikasi Sistem Informas; Rencana Umum pengadaan (SiRUp)

dibantu petugas admin SiRUP yang ditunjuk oleh masing-masing SKPD pating

lambat akhir bulan Januari 2015.

6.

7.

8. Rencana Umum Pengadaan (RUP) terbagi 2 (dua) yaitu RUP untuk pekerjaan yang

akan dilaksanakan secara swakelola dan RUP untuk pekerjaan yang akan

dilaksanakan oleh penyedia barang4asa (lampiran 1 dan 4). Ketentuan pengisian

RUP tersebut adalah sebagai berikut :

a, Untuk RUP swakelola dientrikan dari masing-masing kegiatan pada DPA dimana

untuk penghitungan total pagu dana darj masing-masing kegiatan adalah

anggaran DPA dikurangi Belanja Barang dan Jasa yang terkontrak dan Belanja

Modal yang terkontrak.

b. RUP penyedia barang/jasa dientrikan dari Belanja Barang dan Jasa yang

terkontrak dan Belanja Modal yang terkontrak kepada penyedia barang/jasa.

Sebelum RUP diumumkan melalui aplikasi SiRUP, Kepala SKPD selaku Pengguna

Anggaran diminta untuk menyampaikan RUP tersebut kepada Sekretaris Daerah

Kota Sawahlunto melalui Bagian Pembangunan Setdako Sawahlunto paling lambat

tanggal 12 Januari 2015 untuk dilakukan verifikasi terhadap pemaketan pengadaan.

Jadwalverifikasi RUP dengan SKPD akan ditetapkan kemudian.

Setiap perubahan pada RUP yang telah diumumkan baik perubahan pemaketan

pekerjaan, volume, maupun perubahan jadwal, Pengguna Anggaran melalui Admin

SiRUP waiib melakukan perubahan RUP tersebut pada aplikasi SiRUP.

Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan hanya memproses

paket pekerjaan yang telah diumumkan oleh Pengguna Anggaran melalui aplikasi

SiRUP,

Untuk paket pekerlaan yang mendesak terutama paket pekerjaan yang

pelaksanaannya harus dimulai pada awal tahun 2015, Pengguna Anggaran agar

segera memerintahkan PPK untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk

diproses oleh Unit Layanan Pengadaan Kota Sawahlunto alau Pejabat Pengadaan

Terkait pengorganisasian pengadaan, Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) agar

melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa sesuai

dengan Pasal 8 Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, diantaranya :

a. Men€tapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Keputusan (SK)

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Pasal 12 Perpres

No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan

persyaratan PPK sebagai berikut :

- Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S-'1) dengan bidang

keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan-

- Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam

kegiatan yang berkaltan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) atau Bendahara kecuali untuk PAJKPA yang bertindak

sebagai PPK.

9.

13.

10.

11.

12.

- Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan

sebagal berikut :

. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang

. meliputi Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

dan Rancangan Kontrak.

' Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ).

. Menandatanganikontrak.

, Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.

. Mengendalikanpelaksanaankontrak.

r Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada

PA./KPA,

. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA,/KPA

dengan Berita Acara Penyerahan.

. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PAJKPA setiap bulannya.

' Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan

pengadaan barang4asa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam

hal diperlukan, PPK dapat :

. Mengusulkan kepada PAJKPA:

a) Perubahan paket pekerjaan.

b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

Menetapkan tim pendukung.

. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)

untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan.

. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada

Penyedia Barang/Jasa.

b. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan Surat Keputusan

(SK) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Pasal 18

Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, dengan

persyaratan sebagai berikut :

- Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai

negeri, baik dari instansi/SKPD send,ri maupun dari instansi/SKPD lainnya.

- Panitia/Pejabat Pene ma Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas.

. Memahami isi kontrak.

. Memiliki kualifikasi teknis.

r Menandatangani PaKa Integritas,

. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah

Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib dibentuk untuk pekerjaan

Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp. 200.000.000,-

dan Pekerjaan Jasa Konsultansi diatas Rp, 50.000.000,-, sedangkan untuk

pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dibawah Rp.

200.000.000,- dan Pekerjaan Jasa Konsultansi dibawah Rp. 50.000.000,-

cukup ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan

kewenangan untuk :

. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

r Menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/

Pengujian.r Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil

Pekedaan (Lampiran 5 s/d 7).

Tembusan Surat Keputusan PA tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen

dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut

harus disampaikan kepada Walikota Sawahlunto cq. Bagian Pembangunan Setdako

Sawahlunto paling lambattanggal 12 Januari 2015.

14. Terkait penetapan penggunaan produk dalam negeri, dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa SKPD wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasilproduksi dalam negeri serta mengutamakan penggunaan barang4asa yang terdapatpada e-katalog LKPP.

15. Pengguna Anggaran agar menyusun Kerangka Acuan Kerja pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (KAK Pengadaan) yang mendukung pelaksanaan

kegiatan/pekerjaan yang terdiri atas KAK pekerjaan terkontrak sesuai jenis

pengadaan dan KAK pengadaan pekerjaan swakelola.

16. KAK pekerjaan terkontrak disusun sesuai RUP pekerjaan terkontrak dan KAK

pengadaan pekerjaan swakelola disusun untuk masing-masing keglatan sesual RUps\,vakelola sebagaimana ketentuan pada poin 8 Surat Edaran ini.

17. KAK pekerjaan terkontrak disusun sesuaijenis pengadaan yajtu pengadaan barang,

pekerjaan konstl'uksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya.

'18. Kerangka Acuan Kerja sekurang-kurangnya memuat :

a. UEian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi : latar belakang, maksud dan

tu.iuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta tenaga dan/atau tenaga

ahli yang diperlukan.

b. Waktu pelaksanaan yang diperlukan . untuk menyelesaikan pekerjaan, dengan

memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran.

c. Spesifikasi teknis barang/.iasa yang akan diadakan, dengan memperhatikan

kebutuhan SKPD dan tidak mengarah pada mereldproduk tertentu, kecuali untuk

pengadaan suku cadang serta memaksimalkan penggunaan produksi dalam

negeri dan penggunaan Standar Nasional lndonesia (SNl).

d. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk ke,rvajiban pajak yang harus

dibebankan pada kegiatan tersebut.

Format Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pengadaan barang, pekerjaan

konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya serta untuk pengadaan swakelola

terlampir (lampiran I s/d 12).

Sebelum paket pengadaan barang/jasa diproses, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan

mengkaji ulang Kebijakan Umum Pengadaan, Rencana Penganggaran Biaya

Pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah ditetapkan oleh PA./KPA

melalui Rapat Koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara dengan hasil sebagai

be kut :

a. Apabila PPK dan UlP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana

Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA,/KPA

untuk ditetapkan kembali.

b. Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan

. terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengaiukan permasalahan ini

kepada PA./KPA untuk diputuskan.

c- Putusan PA./KPA bersifai flnal-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun baik KAK pekerjaan terkontrak

sesuaijenis pengadaan maupun KAK pengadaan pekerjaan swakelola, disampaikan

oleh Pengguna Anggaran kepada Walikota Sawahlunto melalui Bagian

Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto paling lambat tanggal '19

Januari 20'15.

Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap administrasi kegiatan yang

dilaksanakan oleh penyedia barang4asa, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah

Kota Sawahlunto diminta untuk membentuk Sekretariat Proyek pada masing-masing

SKPD

SKPD selain dari Dinas Peke{aan Umum yang mengelola kegiatan Belania Modal

Pekerjaan Konstruksi, agar berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk

penetapan tenaga Penga\,yas yang selanjutnya diangkat dengan Surat Keputusan

(SK) dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk pekerjaan dimaksud.

Sebelum Kepala SKPD menerbitkan SUrat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS),

khusus untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang terkontrak harus dilengkapi

dengan rekomendasi kelengkapan data administrasi pelaksanaan kegiatan rekanan

dari Bagian Pembangunan Setdako Sa\,/ahlunto.

20.

21.

,,

24. Semua kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto

akan diproses oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan yang

ditetapkan oleh Walikota Sawahlunto.

25. Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) bertugas untuk memproses:

a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksj/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah).

c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya melalui

Penunjukan Langsung.

26. Pejabat Pengadaan bertugas untuk memproses :

a. Pengadaan Barang/Pekedaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai dibawah Rp

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp. 50.000.000,- (tima puluh

juta rupiah).

27. Seluruh proses tender tahun anggaran 2015 akan dilakukan secara eleldronik yang

difasilitasi oleh LPSE Kota Sawahlunto.

28. Biaya operasional dan honorarium untuk Unit Layanan pengadaan (ULp) dan

honorarium Pejabat Pengadaan dianggarkan pada DpA Bagian pembangunan

Sekretariat Daerah, sedangkan biaya operasional dan honorarium untuk pejabat

Pembuat Komjtmen (PPK), Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (ppTK), pengawas,

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maupun tim teknis lainnya djanggari(an pada

SKPD yang mengelola kegiatan pengadaan barang/jasa.

29. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nitai sampai dengan Rp. 50.OOO.OOO,- (lima

puluhjuta rupiah) menggunakan bukti pembelian dan kuitansi.

30. Proses pengadaan melalui pembeljan/pembayaran langsung yang menggunakan

bukti pembelian dan kuitansi juga melibatkan pejabat pembuat Komitmen dan

Pejabat Pengadaan.

31. Proses pengadaan langsung melalui pembelian/pembayaran langsung kepadapenyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembeljan dan kuitansi,meliputi ;

a. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan pejabat pengadaan untuk

melakukan proses pengadaan Iangsung.

b. Pejabat Pengadaan dapat membrintahkan ppTK untuk melakukan prosespengadaan langsung untuk barang4asa lainnya yang harganya sudah pasti dantidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi :

a) Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung kepenyedia barang.

b) Melakukantransaksi.

c) Menerima barang.

d) Melakukanpembayaran.

e) Menerima buKi pembelian atau kuitansi.

f) Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan.

c. Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan

langsung.

d. Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansikepada PPK.

Format proses pengadaan langsung melalui pembelian/pembayaran langsung

menggunakan bukti pembelian dan kuitansi terlampir (lamplran 13 s/d 16) dan

menjadi kelengkapan adminjstrasi Surat Pedanggungjawaban (SPJ).

Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ruplah) dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diafas Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai diatas

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perjanjian.

Pejabat Pembuat Komitmen dan Perencana dalam menyusun spesifikasi teknis

pekerjaan konstruksi agar lebih detail termasuk dalam pemilihan bahan/material

sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap spesifikasi teknis yang

digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Prosedur pengawasan penggunaan

bahan/material agar dituangkan dalam Standard Operating Procedure (SOp),

Pejabat Pembuat Komitmen harus lmenyampaikan surat permohonan proses paket

pengadaan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat pengadaan

melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto dengan

melampirkan Dokumen Perencanaan.

Dokumen perencanaan berisikan hal-hal sebagai berikut :

a, Untuk Jasa Konstruksi

Berisikan Rancangan Kontrak (Lampiran 17), Photocopy Dokumen pelaksanaan

Anggaran (DPA), Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Referenc€

(TOR), Gambar Rencana dan Detail Engineering Design (DED), Rencana

Anggaran Biaya (MB), Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Daflar Harga

Pekerjaan, Upah dan Bahan, dan Harga Perkiraan Sendiri (HpS) serta Syarat-

syarat Khusus Kontrak.

b. Untuk Jasa Konsultansi

Berisikan Rancangan Kontrak (Lampiran 17), Photocopy Dokumen pelaksanaan

Anggaran (DPA), Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference

(TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rincian Biaya

Langsung (Personil) dan Rincian Bjaya Tidak Langsung (Non personil),

Perhitungan Billing Rate untuk Tenaga Ahli dan Harga perkiraan Sendiri (HpS)eart, qv*rt-.v.r.1 KX,,.,,. rr^-t.-u

c. Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya

Berisikan Rancangan Kontrak (Lampiran 17), Photocopy Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA), Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference

(TOR), Dokumen Spesillkasi Teknis Ba.ang, Brosur-Brosur yang berkaitan

dengan jenis barang yang akan diadakan, Dasar Penetapan HPS (harga survei

barang/jasa) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Syarat-syarat Khusus

Kontrak-

Dokumen perencanaan disampaikan dalam bentuk soft copy dan hard copy

yang ditandatangani.

Surat permohonan proses pengadaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

kepada Pejabat Pengadaan yang disampa,kan melalui Bagian Pembangunan

Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto hanya untuk paket pengadaan langsung

dengan Surat Perintah Kerja (SPK).

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan jenis kontrak pengadaan

barang4asa dalam rancangan kontrak.

Kontrak pengadaan barang/jasa berdasa*an pembayaran terdiri atas kontrak lump

sum, kontrak harga satuan, kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, kontrak

persentase dan kontrak terima jadi (turnkey).

Untuk kontrak pengadaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disarankan

menggunakan kontrak harga satuan.

40. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) \.yajib mengunggah SPPBJ dan Surat Perjanjian

pada aplikasi LPSE untuk pekerjaan yang diproses melalui pelelangan. Tata cara

pengunggahan surat tersebut agar dikonsultasikan dengan LPSE Kota Sawahlunto.

41. PPK dalam menentukan jangka waktu jaminan pelaksanaan agar melebihkan

maksimal 50 hari kalender dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai

antisipasi apabila terjadi keterlambatan pekerjaan sehingga penyedia tidak perlu lagi

memperpanjang jaminan pelaksanaan.

42, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi agar menyampaikanpemberitahuan secara tertulis dimulainya pelaksanaan pekerjaan kepada Camat,

Kepala Desa/Kelurahan dan Kepala Dusun/RT/RW tempat tokasi pekerjaan.

43. Camat beserta jajaran Pemerintahan Desa/Kelurahan agar ikut serta melakukanpengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berada di wjlayahnya

masing-masing.

44. PPK aga( memerintahkan penyedia untuk membayar JAMSOSTEK dan

menyediakan Direksi Keet sebelum dilakukannya pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

45. PPK harus memahami syarat-syarat umum dan khusus yang terdapat dalam

kontrak, sebagai acuan dalam meflgambil keputusan terhadap hal-hal yang

berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dengan tetap memperhatikan kualitas dan

37.

39.

46.

kuantitas hasil pekerjaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

tanggung jawab penyedia barang/jasa.

PPK harus memastikan personil inti atau peralatan yang ditempatkan di lapangan

oleh penyedia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.

Penggantlan personil inti atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas

persetujuan tertulis PPK. Jika penggantian personil inti atau peralatan perlu

dllakukan, maka penyedia berkewaiiban untuk menyediakan pengganti dengan

kualifikasi yang setara atau lebih balk dari personil inti dan/atau peralatan yang

digantikan tanpa biaya tambahan apapun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penggantian personil inti atau peralatan oleh penyedia agar mempedomani syarat-

syarat umum dan khusus yang terdapat dalam kontrak.

PPK harus memahami ketentuan dilakukannya adendum kontrak, baik adendum

volume pekerjaan maupun adendum waktu pelaksanaan.

48. PPK harus memastikan penyedia tidak mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada

penyedia lainnya, kecuali untuk pekerjaan spesialis. Apabila penyedia ingin

mensubkontrakkan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia lain,

pekerjaan tersebut sejak awal harus tertuang dalam dokumen pengadaan dan dalam

kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan serta harus mendapatkan persetujuan

tertulis dari PPK.

49. Pengawas pekerjaan konstruksi harus meningkatkan frekuensi dan kualitas

pengawasan agar hasil pelaksanaan pekerjaan tidak hanya memenuhi aspek

kuantitas atau bobot pekerjaan tetapi juga memenuhi aspek kualjtas, dengan tidak

mengabalkan nilai estetika bangunan. Prosedur pengawasan peke{aan oieh

Pengawas agar dituangkan dalam Standard Operafing Procedure (SOp).

50. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, PpK pada SKPD wajib memerintahkan

Penyedia untuk melakukan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan sebagai

berikut :

a. Penyedia pekerjaan konstruksi melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan

selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti

saat penyerahan pekerjaan.

b. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekeriaan permanen selama 6 (enam)

bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan. Masa

pemeliharaan dapat melampui tahun anggaran.

c. Setelah masa pemeliharaan sebagaimana djmaksud pada poin b, ppK

mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia dan penyedia

menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan pada saat proses

serah terima akhir pekerjaan/final hand over (FHO).

47.

d. Penyedia yang yang tidak mau menandatangani berita acara serah terima akhir

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin c dimasukan dalam daftar hitam.

51. Kepala SKPD agar menyampajkan laporan sebagai berikut:

a. Laporan pelaksanaan kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung,

termasuk dana DAK DR dan DAK Non DR yang tercantum dalam APBD Tahun

2015 (Lampiran 18).

b. Laporan pelaksanaan kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung

yang dibiayai dari dana APBN Tahun 2015 (Lampiran 19).

c. Laporan Kema.juan Dana Alokasi Khusus Tahun 2015 (Lampiran 20 s/d 21).

d. Laporan Realisasi Kegiatan KonstruksiTahun 2015 (Lampian 22).

e. Laporan Realisasi Kegiatan Pengadan Barang/Konsultan/Jasa Lainnya Tahun

2015 (Lampiran 23).

Laporan tersebut harus disampaikan setiap butannya kepada Walikota cq. Baglan

Pembangunan Setdako Sawahlunto paling lambat tanggal 3 butan berikutnya.

52. Setiap Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran, pejabat pembuat

Komitmen, Unit Layanan Pengadaan, pejabat pengadaan dan panitia/pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan agar memahami dan mempedomani perpres No. 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah beserta perubahannya

yang terakhir kali dirubah dengan peraturan presiden Nomor 172 Tanun 2014

Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor .14 Tahun2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20,10 tentang pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundangan lainnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat djpedomani dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jslan Soekarno -Hat(r Xota SawahtuotoTolp,/Fax (0754) 61062/6t01t Kode pos 2?424

IIome psgc : ww\f,,sawahlunto.so.id tr-mail: