surat keputusan ketua pengadilan tinggi agama …...11. surat direktur jenderal badan peradilan...
TRANSCRIPT
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : W15-A/2481/OT.00/XII/2018
TENTANG
PENUNJUKKAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PILOT PROJECT
PENERAPAN WBK DAN WBBM
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN SELATAN
Menimbang a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti penerapan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan, maka perlu menunjuk Pengadilan Agama sebagai Pilot Project di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan;
b. Bahwa Pengadilan Agama yang dianggap telah menerapkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai ketentuan adalah sebagaimana tersebut dalam surat keputusan ini.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Rl Nomor 3539DJA/HM.00/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 Tentang Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah WBK dan WBBM di Lingkungan Peradilan Agama
Memperhatikan Keputusan Menteri 'Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN SELATAN NOMOR: W15-A/2481/OT.00/XII/2018, TANGGAL 26 DESEMBER 2018 TENTANG PENUNJUKKAN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI PILOT PROJECT PENERAPAN WBK DAN WBBM
Pertama Menunjuk Pengadilan Agama:1. Pengadilan Agama Banjarmasin2. Pengadilan Agama Martapura3. Pengadilan Agama Barabai4. Pengadilan Agama Tanjung .
Sebagai Pilot Project penerapan WBK dan WBBM Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan.
Kedua Melaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam kurun waktu 3 bulan (bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019).
Ketiga Keputusan ini beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;
Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diiaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan d i: Banjarbarutanggal: 26 Desember2018
Kalimantan
Shaleh, S.H.,M.Hum
Tembusan:Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA Rl di Jakarta
Nomor
Lampiran
Perihal
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN SELATANJl. B in a P ra ja T im u r (K o m p le k P e rka n to ra n P ro v in s i K a lim a n ta n S e la ta n )
B a n ja rb a ru ® 0 5 1 1 -3 2 5 2 3 1 9 & 0 5 11 -3 2 5 3 7 4 2
E -m a il : p ta .b a n ja rm a s in @ g m a il.co m
W 15-A/asSl/HK.05/12/2018 26 Desember20181 berkas
Penunjukkan Penerapan WBK dan WBBM
Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin
2. Ketua Pengadilan Agama Martapura
3. Ketua Pengadilan Agama Barabai
4. Ketua Pengadilan Agama Tanjung
di -
Tempat
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA Rl
Nomor: 3539DJA/HM.00/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 perihal
sebagaimana pokok surat, dengan ini kami menunjuk Satuan Kerja saudara
sebagai Pilot Project untuk menerapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah. Adapun pelaksanaan implementasi peraturan tersebut
dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan
bulan Maret 2019, dan pada bulan April Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama MA Rl akan melakukan audit tentang penerapan WBK dan WBBM
pada Satker saudara.
Demikian harap maklum dan terima kasih.
^D r. H.iMuhammad Shaleh, S.H., M. Hum
Tembusan:Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA Rl
MAHKAMAH AGUNG RIDIREKTORAT JENDERAL BAD AN PERADILAN AGAMA
GEDl'NG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG RIAL AN JENDERAL AHMAD YAM K_A\ 5$ BYPASS LANTAI 6.7 DAN S
j si£PO\ ,c: faksmoe <e::> — Jakarta pi-sat iosioSITUS hrps >ad:lag p-sh*jinah3ga*.g go id
Suras EktaorA i . r jr*. badilag 2 nuhiamahacuBg go :d
Nemo' : 3539-DJA/HM.00001/2018 18 Desember2018Lampiran 1 berthas?erihal : Penerapan Zona Integritas
Menuju Wilayah WBK dan WBBM Di Lingkungan Peradilan Agama
Kepada yang terhomnat,K etua P engad ilan T in g g i A gam a/M ahkam ah S yariyah A ceh
di-Tempat
Assafamu alaikum Wr. Wb
Menindaklanjuti Perintah Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Blrokrasi Republik
Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayam Di Lingkungan
Instansi Pemerintah bersama ini di instruksikan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi
Agama/Mahkamah Syariyah Aceh untuk menerapkan peraturan tersebut dengan ketentuan
sebagai berikut
1 Khusus Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syanyah Aceh agar seluruhnya
menerapkan peraturan tersebut;
2 Bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syanyah Aceh yang membawahi satuan kerja
diatas 20 satker untuk menunjuk 6 satker sebagai pilotproject penerapan peraturan
tersebut:
3 Bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syanyah Aceh yang membawahi satuan kerja
antara 11 sampai dengan 20 satker untuk menunjuk 4 satker sebagai pilotproject
penerapan peraturan tersebut:
4 Bagi Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariyah Aceh yang membawahi satuan kerja
antara 1 sampai dengan 10 satker untuk menunjuk 3 satker sebagai pilotproject
penerapan peraturan tersebut.
5. Surat penunjukkan kepada satker yang ikut dalam penerapan WBK dan WBBM oleh
Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariyah Aceh agar ditembuskan kepada Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama paling lambat tanggal 15 Januari 2019;
6. Pelaksanaan implementasi peraturan tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan
yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2019;
7. Hasil pelaksanaan implementasi peraturan tersebut dilaporkan kepada Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama dalam bentuk PDF dan file asli melalui email
[email protected]. paling lambat 30 Maret 2019;
8. Bulan April Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan melakukan audit tentang
penerapan WBK dan WBBM kepada satker yang ditunjuk oleh Pengadilan Tinggi
Agama/Mahkamah Syariyah Aceh;
9. Sebagai contoh kami lampirkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas Menuju
WBK dan WBBM Pengadilan Agama Surabaya.
Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
Tembusan:1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Rl.2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl Bidang Non Yudisial3. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Rl4. Sekretaris Mahkamah Agung RL