SURAT PERMINTAAN PERTANGGUNGAN OTOMATE

Polis ini dan ikhtisarnya beserta klausula tambahan merupakan satu kesatuan kontrak asuransi dan setiap kata atau ungkapan dengan arti yang khusus

dimanapun dicantumkan di dalam Polis ini atau Ikhtisar Pertanggungan akan mempunyai arti khusus yang sama dimanapun berada.

OTOMATE SMART

NOMOR POLIS :

880825090821004295:NOMOR SPPA

:NOMOR KWITANSI:NOMOR VIRTUAL ACCOUNT 77004210821004295

0821001293:NOMOR PELANGGAN

: ACHMAD FADILLAH HNAMA TERTANGGUNG

PONDOK CIPTA D NO. 21:ALAMAT TERTANGGUNG

Kode Pos: Kota: BEKASI

Kecamatan: BEKASI BARATKelurahan: BINTARA

RW: 008RT: 004

PERIODE PERTANGGUNGAN : Mulai dari 20 OKTOBER 2021 sampai dengan 20 OKTOBER 2022

( dimulai dan berakhir pada jam 12.00 siang waktu setempat )

IDENTITAS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIPERTANGGUNGKAN :

: B 9999 XXX

:Jenis Kendaraan

P520769900:

: JM6DK2WAAM1504246

Nomor Polisi

Nomor Mesin

Nomor Rangka

:Merk / Type

Warna :

MAZDA CX-3 SPORT 1.5L

PUTIH

Tahun Pembuatan

Penggunaan

Jumlah Tempat Duduk

:

:

: 2021

5

MINIBUS PRIBADI

:UANG PERTANGGUNGAN :

349,900,000.00

Kendaraan Bermotor

:Perlengkapan Tambahan

RP.

RP. 0.00

Total RP.:

349,900,000.00

FITUR TAMBAHAN : MOBIL PENGGANTI, MOBIL DEREK, MOBILE CLAIM, VALET SERVICE, GARANSI

PERBAIKAN 6 BULAN, AMBULAN, NEW FOR OLD 6 BULAN, ROAD SITE

ASSISTANCE

Jaminan Pokok : RP.GABUNGAN : SETIAP KEJADIAN

Perluasan Jaminan : TERTERA PADA KLAUSULA PERLUASAN JAMINAN (TERLAMPIR)

RISIKO SENDIRI

300,000.00

STANDARD:Perlengkapan Tambahan

KLAUSULA TAMBAHAN

ELECTRONIC DATA RECOGNITION CLAUSE (A)PROPERTY DAMAGE CLARIFICATION CLAUSE

INFORMATION TECHNOLOGY HAZARDS CLARIFICATION CLAUSEKLAUSUL HURU-HARAKLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN ES, BANJIR DAN ATAU TANAH LONGSOR

PERLUASAN JAMINAN PERLENGKAPAN TAMBAHAN KENDARAAN BERMOTORKLAUSUL OTOMATE SMART

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan karena di cetak secara komputerisasi.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi hotline ACA di 021-31999100

PERHITUNGAN PREMI

POLICY NO. :

Thn Jaminan Harga Pertanggungan

(Rp.)

Tarif

(%)

Nilai Premi

(Rp.)

1 Gabungan

Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga 25,000,000.00

349,900,000.00 2.08000 7,277,920.00

1.00000 250,000.00

Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah Longsor 349,900,000.00 0.10000 349,900.00

Huru hara 349,900,000.00 0.05000 174,950.00

Fitur Tambahan 349,900,000.00 0.10855 379,820.00

TOTAL Rp. 8,432,590.00

Apabila polis sudah terbit namun syarat pengcoveran tidak lengkap, maka Penanggung berhak untuk melakukan pembatalan polis yang sudah terbit secara sepihak. Pastikan data data yang disampaikan tidak melanggar PASAL 13 "LAPORAN TIDAK BENAR" dalam ketentuan POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA.

19 OKTOBER 2021Pada tanggal

JAKARTADibuat di8808-25

Penanggung

Dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan karena di cetak secara komputerisasi.

Untuk keterangan lebih lanjut silahkan hubungi hotline ACA di 021-31999100

No. Account : 8808-25

:No VA 77004210821004295

Nota Kontribusi

ACHMAD FADILLAH H

PONDOK CIPTA D NO. 21

BINTARA BEKASI BARAT BEKASI

:Terima dari

Uang sejumlah : DELAPAN JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH

RUPIAH

Dipertanggungkan MAZDA CX-3 SPORT 1.5L (B - 9999 - XXX):

Jumlah pertanggungan : Rp. 349,900,000.00 Jangka waktu: Dari

Sampai

20 OKTOBER 2021

20 OKTOBER 2022

8,432,590.00Rp. :Kontribusi

8,432,590.00Rp.

Batas waktu pembayaran premi adalah sebagai berikut :

7 (Tujuh) hari kalender terhitung dari tanggal pembuatan SPPA (Polis Baru).

7 (Tujuh) hari kalender terhitung dari tanggal akhir periode Polis (Polis Renewal).

> Pembayaran asuransi menggunakan BCA KlikPay (Debit dan BCA Card) dan Kartu Kredit (Visa dan Mastercard) dapat melalui www.klikaca.com dengan

menggunakan :

- User name : Nomor SPPA (18 digit Nomor SPPA pada halaman 1)

- Password : Nomor Pelanggan (10 digit Nomor SPPA pada halaman 1)

KLAUSUL OTOMATE SMART

1. Mobil Pengganti

Apabila akibat kecelakaan mobil harus diperbaiki di bengkel selama lebih dari 48 jam, ACA akan mengatur penyediaan mobil pengganti. Bantuan ini

akan berakhir apabila mobil nasabah telah selesai diperbaiki atau penyediaan mobil pengganti telah mencapai hingga maksimum 5 x 24 jam.

Syarat & Ketentuan :

l Memberikan laporan tertulis dari bengkel yang menyebutkan jenis kerusakan dan lama perbaikan.

l Diberikan kepada nasabah / pemilik kendaraan langsung

l Pengiriman mobil pengganti sesuai dengan alamat yang tercantum pada polis asuransi. Apabila alamat pengiriman tidak sesuai dengan

alamat polis maka nasabah harus melampirkan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

l Hanya diberikan untuk kendaraan yang diperbaiki di bengkel rekanan ACA. Dalam hal polis sudah diperluas dengan fitur Bengkel

Authorized yang dikenakan premi tambahan maka mobil pengganti dapat diberikan apabila diperbaiki di bengkel non rekanan

(Authorized).

l Untuk satu kendaraan yang diperbaiki dalam waktu bersamaan nasabah hanya diberikan satu mobil pengganti saja meskipun nasabah

memiliki dua nomor klaim atau lebih

l Waktu operasional :

a. pengiriman mobil pengganti hanya berlaku di hari Senin s/d Sabtu tidak termasuk hari libur nasional dan jam 08.00 WIB - 17.00 WIB

b. penarikan mobil pengganti berlaku di hari Senin s/d Minggu termasuk hari libur nasional dan jam 08.00 WIB - 17.00 WIB

l Hanya berlaku untuk klaim akibat kecelakaan yang bersifat body repair. Untuk klaim bukan akibat dari kecelakaan dimaksud seperti

banjir, gempa bumi, huru-hara, terorisme & sabotase, klaim penggantian suku cadang tidak berhak atas fasilitas ini.

2. Road Site Assistance

Fasilitas untuk membantu nasabah menangani keadaan darurat atau kerusakan kendaraan di lokasi dengan dibantu oleh teknisi kendaraan ACA .

Syarat & Ketentuan :

l Hanya berlaku untuk kerusakan ringan pada mesin

l Apabila terdapat penggantian suku cadang maka biaya penggantian akan dibebankan ke nasabah

l Apabila perbaikan darurat tidak dapat dilakukan maka teknisi kendaraan ACA akan mengatur penderekan kendaran nasabah ke bengkel

terdekat atau bengkel yang diinginkan oleh nasabah sesuai ketentuan yang sudah diatur pada poin 5.

l Fasilitas ini hanya berlaku di hari kerja (Senin s/d Jumat tidak termasuk hari libur nasional) dan jam operasional kantor (08.00 WIB s/d

17.00 WIB).

Pengecualian :

l Tidak berlaku apabila kendaraan berada di rumah / tempat tinggal dan mengalami kerusakan berat

3. Otomate Valet Service

Pelayanan pengambilan dan pengantaran mobil ke tempat nasabah pada saat mobil sebelum & sesudah diperbaiki di bengkel. Fasilitas ini hanya

berlaku di hari kerja bengkel (Senin s/d Jumat tidak termasuk hari libur nasional) dan jam operasional bengkel (08.30 WIB s/d 17.00 WIB). Hanya

berlaku untuk bengkel non authorized.

4. Mobile Claim

Pelayanan survey klaim secara langsung di tempat nasabah oleh officer ACA. Fasilitas ini hanya berlaku di hari kerja (Senin s/d Jumat tidak

termasuk hari libur nasional) dan jam operasional kantor (08.00 WIB s/d 17.00 WIB).

5. Mobil Derek

Fasilitas yang diberikan apabila nasabah mengalami kerusakan mobil atau kecelakaan sehingga harus dilakukan penderekan ke bengkel.

Syarat & Ketentuan :

l Fasilitas ini berlaku 24 jam

l Apabila ACA tidak dapat menyediakan mobil derek dengan alasan tertentu maka nasabah dapat mengajukan penggantian biaya mobil

derek dengan sistem reimburse maksimal 0,5% dari harga pertanggungan kendaraan per kejadian jika kendaraan mengalami

kecelakaan atau maksimal Rp 1.000.000 per kejadian jika kendaraan mengalami kerusakan /mogok (bukan akibat kecelakaan) dengan

catatan sudah ada konfirmasi persetujuan dari pihak ACA.

6. Ambulan

Layanan yang diberikan apabila nasabah mengalami kecelakaan yang menyebabkan adanya korban jiwa. Biaya yang ditanggung oleh ACA

maksimal Rp. 1.000.000 per kejadian.

7. New for old

Pada saat terjadi kehilangan atau kerugian total (total loss) khusus kendaraan yang berusia kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan terhitung

sejak tanggal pembelian kendaraan yang dipertanggungkan tersebut, ganti rugi yang dapat diberikan oleh Penanggung adalah sesuai harga baru

kendaraan pada saat terjadinya kehilangan dengan setingi-tingginya sebesar nilai pertanggungan yang tercantum pada ikhtisar polis asuransi.

Catatan :

- Benefit otomate berlaku untuk wilayah Jabotabek, Bandung dan Semarang (Kotamadya).

- Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Hotline Service (021) 31 999 100.

KLAUSUL HURU-HARA

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa, dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan sebagaimana diatur

di bawah ini;

1. Risiko Yang Dijamin

1.1. Kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah

satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

1.1.1. Kerusuhan

1.1.2. Pemogokan

1.1.3. Penghalangan Bekerja

1.1.4. Tawuran

1.1.5. Huru-hara

1.1.6. Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api

1.1.7. Revolusi tanpa penggunaan senjata api

1.1.8. Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1.1 sampai dengan 1.1.7.

1.2. Kerugian atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan

yang terjadi selama Kerusuhan (butir 1.1.1) atau Huru-hara (butir 1.1.5)

Dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko -risiko

yang dikecualikan.

2. Risiko Yang Dikecualikan

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada

kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai

akibat dari :

2.1. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.

2.2. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang ,

atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.

2.3. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara

langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko -risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban

Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

3. RISIKO SENDIRI

Atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul risiko sendiri sebesar 10% dari nilai klaim yang

disetujui, minimum Rp 500.000 per kejadian.

4. PEMBATALAN

Klausul ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Tercatat, Facsimile, Telex atau

Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui .

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman

pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

KBM 09

Klausula 09

Klausula 12

KLAUSUL ANGIN TOPAN, BADAI, HUJAN ES, BANJIR DAN ATAU TANAH LONGSOR

Dengan ini dicatat dan disetujui, bahwa dengan pembayaran tambahan premi, pertanggungan ini diperluas dengan jaminan terhadap kerugian

dan atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, yang disebabkan secara langsung oleh angin topan, badai, hujan es,

banjir, genangan air dan atau tanah longsor.

Risiko Sendiri : 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimum Rp 500.000 per kejadian.

KBM 12

Klausula 13

PERLUASAN JAMINAN PERLENGKAPAN TAMBAHAN KENDARAAN BERMOTOR

Menyimpang dari Ketentuan Pengecualian Bab II Pasal 3 ayat (5) butir (5.1), dengan ini dicatat dan disetujui bahwa:

1. Alat-alat dan perkakas yang bukan merupakan perlengkapan pokok yang biasanya disediakan oleh pabrikan (non standar), untuk

kendaraan bermotor yang mengalami kerugian dan atau kerusakan sesuai jaminan di Bab 1 Pasal 1 di atas, maka penggantian hanya

dapat dipenuhi/dibayar menurut harga pasar, dengan setinggi -tingginya sebesar Rp.300.000,- Kecuali secara tegas diperinci dengan

harga untuk dipertanggungkan.

Perluasan jaminan pada sub 1 tidak berlaku jika telah terjadi kerugian kecuali secara tegas dipertanggungkan kembali dengan tambahan premi.

Klausula 18

ELECTRONIC DATA RECOGNITION CLAUSE (A)

This insurance does not cover any loss, damage, cost, claim or expense, whether preventive remedial or otherwise, directly or indirectly

arising out of or relating to:

A. The calculation, comparison, differentiation, sequencing or processing, of data involving the date change to the year 2000, or any other

date change including leap year calculation, by any computer system, hardware, program or software and/or any microchip, integrated

circuit or similar device in computer equipment or non computer equipment, whether the property of the insured or not,

Or

B. Any change, alteration, or modification involving the date change to the year 2000 or any other date change including leap year calculation ,

to any such computer system hardware, program or software and /or any microchip, integrated circuit or similar device in computer

equipment or non-computer equipment, whether the property of the insured or not

This clause applies regardless of any other cause or event that contributes concurrent or any sequence to the loss, damage, cost claim or

expense.

Klausula 19

PROPERTY DAMAGE CLARIFICATION CLAUSE

Property damage covered under this agreement mean physical to the substance of property, Physical damage to substance of property shall

not include damage to data or software, in particular any detrimental change in data software or computer program that is caused by a deletion

or a deformation of the original structure,

Consequently the following are excluded from this agreement:

A. Loss of or damage to data of software, in particular any detrimental change in data, software or computer programs that is caused

by a deletion, a corruption or deformation of the original, and any business interruption losses resulting from such of loss or damage .

Notwithstanding this exclusion, loss of or damage to data or software which is direct consequence of insured physical damage to

the substance of property shall be recovered.

B. Loss or damage resulting from an impairment in the function, availability, range of use or accessibility or data, software or computer

programs and business interruption losses resulting from such loss or damage.

Klausula 20

INFORMATION TECHNOLOGY HAZARDS CLARIFICATION CLAUSE

Losses arising, directly, or indirectly, out of:

(i). Loss of, alteration of, or damage to

Or

(ii). A reduction in the functionality, availability or operation of

A computer system, hardware, programme, software, data, information repository, microchip, integrated circuit or similar device in computer

equipment, whether the property of the policy holder of the reinsured or not, do not in and of themselves constitute an event unless arising out

of one or more of the following perils:

Fire, lighting, explosion, aircraft or vehicle impact, falling objects, windstrom, hail, tornado, cyclone, earthquake, volcano, tsunami, flood, freeze

or weight of snow

POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan/atau kerusakan padaKendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan/atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

B A B IJ A M I N A N

PASAL 1RISIKO YANG DIJAMIN

Pertanggungan ini hanya menjamin :

1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/ataukepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsungdisebabkan oleh :1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;1.2. perbuatan jahat;1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai

atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasansebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4),(5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

1.4. kebakaran, termasuk :1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang

berdekatan atau tempat penyimpananKendaraan Bermotor;

1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;1.4.3. kerusakan karena air dan/atau alat-alat lain

yang dipergunakan untuk mencegah ataumemadamkan kebakaran;

1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagianKendaraan Bermotor atas perintah pihak yangberwenang dalam upaya pencegahanmenjalarnya kebakaran itu.

2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yangtersebut dalam ayat (1) Pasal ini selama Kendaraan Bermotor yangbersangkutan berada di atas kapal untuk penyeberangan yangberada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal PerhubunganDarat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkankapal bersangkutan mengalami kecelakaan.

PASAL 2JAMINAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung memberikan ganti rugi atas :

1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yangdiderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihakketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yangsecara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaiakibat risiko yang dijamin Pasal 1 ayat (1) butir 1.1. dan 1.4 dalamPolis ini, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi,arbitrase atau pengadilan, dengan syarat telah mendapatpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung, yaitu:1.1. kerusakan atas harta benda;1.2. biaya pengobatan, cidera badan dan/atau kematian;

maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan TanggungJawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yangdicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.

2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengantanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapatpersetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung. Tanggungjawab Penanggung atas biaya tersebut, setinggi-tingginya 10%(sepuluh persen) dari nilai pertanggungan Tanggung Jawab Hukumterhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasalini.Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur padaayat (1) Pasal ini.

Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggungannya disebutkan pada Polis.

B A B I IP E N G E C U A L I A N

PASAL 3

1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atasKendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadappihak ketiga, yang disebabkan oleh :1.1. Kendaraan Bermotor digunakan untuk :

1.1.1. menarik atau mendorong kendaraan atau bendalain, memberi pelajaran mengemudi;

1.1.2. turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluranhobi kecakapan atau kecepatan, karnaval,pawai, kampanye, unjuk rasa;

1.1.3. melakukan tindak kejahatan;1.1.4. penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam

Polis;1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;1.3. pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :

1.3.1. suami atau istri, anak, orang tua atau saudarasekandung Tertanggung;

1.3.2. orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yangsepengetahuan atau seizin Tertanggung;

1.3.3. orang yang tinggal bersama Tertanggung;1.3.4. pengurus, pemegang saham, komisaris atau

pegawai, jika Tertanggung merupakan badanhukum;

1.3.5. orang yang berada di bawah pengawasanTertanggung

1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telahditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur olehpihak yang berwenang.

2. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakanKendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidaklangsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :2.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam,

dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut olehKendaraan Bermotor;

2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalamKendaraan Bermotor

kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.

3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/ataubiaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukumterhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsungdisebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran,

huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasan,revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perangsaudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme,sabotase, penjarahan;

3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai,tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor ataugejala geologi atau meteorologi lainnya;

3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasinuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpamemandang apakah itu terjadi di dalam atau di luarKendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yangdipertanggungkan.

4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/ataubiaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukumterhadap pihak ketiga jika:4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau

pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atauorang suruhan Tertanggung;

4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, KendaraanBermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memilikiSurat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuaidengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku.Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangankendaraan yang sedang diparkir.

4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruhminuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yangmembahayakan;

4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisikendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;

4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidakdiperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggarrambu-rambu lalu-lintas.

5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan/atau kerusakan atas:5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain

Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh risikoyang dijamin pada Pasal 1 ayat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4 dalamPolis ini;

5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotorpada saat tidak melekat atau tidak berada di dalamkendaraan tersebut;

5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karenapemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salahdalam menggunakannya;

5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku PemilikKendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lainKendaraan Bermotor.

6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadappihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkanoleh Kendaraan Bermotor atas :6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut,

dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat

di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat darigetaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.

7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah,berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang dideritaTertanggung.

B A B I I ID E F I N I S I

PASAL 4

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturanhukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetakmiring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Tertanggung adalah orang perorangan atau badan hukum yangmemiliki kepentingan keuangan atas Kendaraan Bermotor danmengikatkan diri dengan Penanggung untuk mendapatkanperlindungan atas Kendaraan Bermotor tersebut.

2. Penanggung adalah perusahaan asuransi yang mengikatkan diridengan Tertanggung untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugiandan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/ataukepentingan yang dipertanggungkan.

3. Kerusakan adalah suatu kondisi atau kehilangan fungsi dariKendaraan Bermotor dapat berupa namun tidak terbatas padagoresan, penyok, noda, pecah, patah.

4. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yangdigerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untukdigunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan.

5. Tabrakan atau Benturan adalah kontak fisik antara KendaraanBermotor dengan benda lain termasuk hewan, yang berada di luarKendaraan Bermotor.

6. Pihak Ketiga adalah semua pihak yang bukan Tertanggung, suamiatau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung dari Tertanggung,orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada dibawah pengawasan Tertanggung. Jika Tertanggung adalah badanhukum maka pengurus, pemegang saham, komisaris dankaryawan/wati tidak termasuk dalam pengertian Pihak Ketiga.

7. Kelebihan muatan adalah suatu keadaan dimana KendaraanBermotor mengangkut barang dan/atau penumpang melebihi

kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pihak yangberwenang.Kapasitas yang dimaksud adalah jumlah berat barang, volume, danjumlah orang.

8. Perlengkapan standar adalah perlengkapan yang disediakan dandilekatkan oleh pabrik dan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotorbaru.

9. Perlengkapan tambahan adalah perlengkapan pada kendaraanbersangkutan yang bukan merupakan perlengkapan standar pabrikdan/atau dealer resmi Kendaraan Bermotor baru.

10. Harga sebenarnya adalah nilai hasil penjualan yang dapat diperolehatas Kendaraan Bermotor dengan merk, tipe, model dan tahun yangsama sebagaimana tercantum pada Polis di pasar bebas sesaatsebelum terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

11. Risiko Sendiri adalah jumlah tertentu yang menjadi tanggunganTertanggung untuk setiap kejadian.

12. Penggunaan Pribadi adalah penggunaan atas Kendaraan Bermotortersebut untuk kepentingan angkutan pribadi pengguna kendaraan.

13. Penggunaan Komersial adalah penggunaan atas KendaraanBermotor tersebut untuk disewakan atau menerima balas jasa.

14. Hipnotis adalah perbuatan tipu muslihat yang membuat seseorangdiluar kesadarannya menjadi tunduk dan mengikuti keinginan sipelaku hipnotis untuk menyerahkan sebagian atau seluruhKendaraan Bermotor kepada si pelaku hipnotis atau orang lain yangtidak berhak.

15. Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimalsebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatutujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umumdengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakanharta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.

16. Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja olehsekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atauseparuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerjakurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerjasebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikanmemenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protesterhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan olehmajikan.

17. Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengajadilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas)pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruhpekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanyapekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.

18. Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang atau kelompok orangyang berjumlah kurang dari 12 (dua belas) orang yang dengansengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki,amarah atau vandalistis.

19. Tawuran adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkanminimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguanketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasanserta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggapsebagai Kerusuhan.

20. Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usahamenghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibatdari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

21. Huru-hara adalah keadaan di satu kota dimana sejumlah besarmassa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecilmenimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamananmasyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan sertarentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupasehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinyalebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoanatau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kotatersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadiantersebut.

22. Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat diIbukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurunwaktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintahyang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secaraterbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yangbelum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

23. Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yangmemperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de factotelah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yangmemberlakukan dan/atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.

24. Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukanperubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahanatau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah dejure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatuPemberontakan.

25. Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompokorang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentanganterhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengankekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkanancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure ataude facto.

26. Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalammaupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yangmenggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yangsah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguanketertiban dan keamanan umum.

27. Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasukiwilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainyasecara sementara atau tetap.

28. Perang Saudara adalah konflik bersenjata antardaerah atauantarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuanmemperebutkan legitimasi kekuasaan.

29. Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas(baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perangantara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negaraatau latihan perang gabungan antar negara.

30. Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atausehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang

dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengankekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto ataumemengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.

31. Terorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbataspada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancamandengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorangatau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atauberkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengantujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensiuntuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik ataubagian dari publik dalam ketakutan.

32. Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda ataupenghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnyanilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atausekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atauberkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usahamencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnyatermasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/ataumembuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

33. Penjarahan adalah pengambilan atau perampasan harta bendaorang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawahpengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secaramelawan hukum.

B A B IVS Y A R A T U M U M

PASAL 5WILAYAH

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

PASAL 6KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung wajib :1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan,

keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbanganPenanggung dalam menerima atau menolak suatupermohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkansuku premi apabila permohonan dimaksud diterima;

1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yangberkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransimaupun selama jangka waktu pertanggungan.

2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diaturdalam ayat (1) di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugianyang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidakwajib mengembalikan premi.

3. Ketentuan pada ayat (2) di atas tidak berlaku dalam hal faktamaterial yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidakbenar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namunPenanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikanpertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelahPenanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 7PEMBAYARAN PREMI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminanasuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudahdibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya olehPenanggung, dalam hal:1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih,

maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejaktanggal mulai berlakunya Polis;

1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tigapuluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukanpada saat Polis diterbitkan.

2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, transferatau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung danTertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, padasaat :

2.1. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bankPenanggung, atau

2.2. Penanggung telah menyepakati pelunasan premibersangkutan secara tertulis.

3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksudayat (1) di atas, Polis ini berakhir dengan sendirinya sejakberakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagiPenanggung untuk menerbitkan endorsemen dan Penanggungdibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan Polis.Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premiuntuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.

4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggangwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Penanggungakan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabilaTertanggung melunasi premi dalam tengggang waktu bersangkutan.

PASAL 8PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiapkeadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadiperubahan pada bagian dan/atau penggunaan Kendaraan Bermotor.

2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas,Penanggung berhak :2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi

yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi,atau

2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premisebagaimana diatur pada Pasal 28 ayat (2) dalam Polis ini.

PASAL 9PEMERIKSAAN

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Kendaraan Bermotor setiapsaat selama jangka waktu pertanggungan.

PASAL 10PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Apabila Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkanberalih kepemilikannya dengan cara apapun, Polis ini berakhir dengansendirinya setelah 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengalihankepemilikan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuansecara tertulis untuk melanjutkan pertanggungan.

PASAL 11KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN DAN

ATAU KERUSAKAN

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahuiadanya kerugian dan/atau kerusakan atas Kendaraan Bermotordan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib :1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan

yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugiandan/atau kerusakan;

1.2. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dariserendah-rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempatkejadian, jika terjadi kerugian dan/atau kerusakan sebagianyang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga,yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepadaatau dari pihak ketiga;

1.3. melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dariKepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam halkerugian total akibat pencurian.

2. Jika Tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengankerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh KendaraanBermotor, maka Tertanggung wajib:2.1. memberitahu Penanggung tentang adanya tuntutan tersebut

selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak tuntutantersebut diterima;

2.2. menyerahkan dokumen tuntutan pihak ketiga danmenyerahkan surat laporan Kepolisian Sektor (Polsek) ditempat kejadian;

2.3. memberikan surat kuasa kepada Penanggung untukmengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga, jikaPenanggung menghendaki;

2.4. tidak memberikan janji, keterangan atau melakukan tindakanyang menimbulkan kesan bahwa Tertanggung mengakui suatutanggung jawab.

3. Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib :3.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga,

memelihara, menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/ataukepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihaklain untuk menyelamatkan Kendaraan Bermotor dan/ataukepentingan tersebut;

3.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepadaPenanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yangditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian ataskerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas KendaraanBermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian;

3.3. mengamankan Kendaraan Bermotor dan/atau kepentinganyang dipertanggungkan yang dapat diselamatkan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhiketentuan dalam Pasal ini.

PASAL 12SISA BARANG

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajibmenjaga dan menyimpan sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotoryang dapat diselamatkan.

2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagaipengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.

3. Sisa barang dan bagian Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkanganti rugi menjadi hak Penanggung.

PASAL 13LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis initidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila:

1. mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benartentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikanpada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugiandan/atau kerusakan yang terjadi;

2. memperbesar jumlah kerugian yang diderita;3. memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-

barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barangtersebut musnah;

4. menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;

5. mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 14DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi peristiwa yang mungkin akan menimbulkan tuntutan ganti rugi,Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaimsebagai berikut :

I. Dalam hal Kerugian Sebagian1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.2. Fotocopy:

2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.2.2. Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saat

kejadian, Surat Tanda Nomor Kendaraan, KartuTanda Penduduk Tertanggung.

II. Dalam hal Kerugian Total1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.2. Dokumen asli :

2.1. Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.2.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian, blankokwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudahditanda-tangani Tertanggung.

2.3. Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yangberlaku untuk Kendaraan Bermotor diplomatik ataubadan internasional.

2.4. Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir.

2.5. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam halkehilangan keseluruhan.

2.6. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan,dalam hal kehilangan keseluruhan.

3. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi pada saatkejadian, Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

III. Berlaku untuk ayat I dan II di atas :1. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika diminta oleh

Penanggung.2. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian dan/atau

kerusakan melibatkan pihak ketiga atau dalam hal kehilangansebagian akibat pencurian.

3. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan/ataukerusakan melibatkan pihak ketiga.

4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggungsehubungan dengan penyelesaian klaim.

PASAL 15PENENTUAN NILAI GANTI RUGI

Kecuali disetujui lain di dalam Polis, penentuan nilai ganti rugi dalam hal :

1. Kerugian sebagian :1.1. jika kerusakan tersebut dapat diperbaiki, didasarkan pada

biaya perbaikan yang layak;1.2. jika kerusakan tersebut tidak dapat diperbaiki, didasarkan

pada harga perolehan suku cadang di pasar bebas ditambahbiaya pemasangan yang layak;

1.3. Jika barang yang rusak adalah merupakan pasangan dan set,maka yang diganti adalah hanya bagian yang rusak.

1.4. jika suatu suku cadang tidak diperjual-belikan di pasar bebas,penentuan harga didasarkan pada harga yang tercatat terakhirdi Indonesia atau Tertanggung menyediakan suku cadangbersangkutan dan Penanggung mengganti harga perolehansuku cadang tersebut termasuk biaya pemasangan yang layak;

2. Kerugian total adalah berdasarkan harga sebenarnya.2.1. Kerugian Total terjadi jika :

2.1.1. kerusakan dan/atau kerugian karena suatu peristiwayang dijamin oleh Polis dimana biaya perbaikan,penggantian atau pemulihan ke keadaan semulasesaat sebelum terjadinya kerugian dan/ataukerusakan sama dengan atau lebih tinggi dari 75%(tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya; atau

2.1.2. hilang karena pencurian sebagaimana dimaksud padaPasal 1 ayat (1) butir 1.3. dalam Polis ini dan tidakdiketemukan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejakterjadinya pencurian.

2.2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimanadimaksud Pasal 17 dalam Polis ini dan Tertanggung telahmenerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesarHarga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagiannilai jual sisa barang yang dihitung secara proporsional antaraselisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggunganterhadap harga sebenarnya.

2.3. Jika suatu kerugian tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir 2.1. Pasal ini,kerugian tersebut dianggap sebagai Kerugian sebagian.

PASAL 16CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas KendaraanBermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggungberhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagaiberikut :1.1. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh

Penanggung;1.2. pembayaran tunai dengan cek, bilyet giro, transfer atau

dengan cara lain;1.3. penggantian suku cadang atau Kendaraan Bermotor sesuai

dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimanatercantum pada Polis.

2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan/atau kerusakanterhadap Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yangdipertanggungkan adalah sebesar harga sebenarnya setinggi-tingginya sebesar Harga Pertanggungan.

3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesarselisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan hargasebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yangmasih terhutang untuk masa pertanggungan yang masih berjalan.

PASAL 17PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

Jika pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan olehrisiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggungan Kendaraan Bermotor lebihkecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelumterjadinya kerugian dan/atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagaipenanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugianyang dihitung secara proporsional.

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang tercantumdalam polis.

PASAL 18BIAYA PENYELAMATAN

Biaya wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung, jika terjadi kerugian dan/ataukerusakan akibat risiko yang dijamin untuk penjagaan, pengangkutan ataupenarikan ke bengkel atau tempat lain untuk menghindari atau mengurangikerugian dan/atau kerusakan tersebut.

Ganti rugi atas biaya tersebut setinggi-tingginya sebesar 0,5% (setengahpersen) dari Harga Pertanggungan Kendaraan Bermotor. Ganti rugi ini tidakdikurangi dengan Risiko Sendiri.

PASAL 19PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajibmemberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggunganlain atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang sama, jikaada.

2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudianmenutup pertanggungan lainnya atas Kendaraan Bermotor dan/ataukepentingan yang sama, maka hal itupun wajib diberitahukan kepadaPenanggung.

PASAL 20GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Dalam hal terjadi kerugian dan/atau kerusakan atas KendaraanBermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabilaKendaraan Bermotor dan/atau kepentingan tersebut sudah dijaminpula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh hargapertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari hargasebenarnya dari Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yangdimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah gantirugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurangsecara proporsional menurut perbandingan antara hargapertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggunganpolis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi ataudikembalikan.

2. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, biarpun segalapertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yangditerbitkan pada tanggal yang berlainan, jika pertanggungan atausemua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggalPolis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1)di atas.

3. Pada saat terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajibmemberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lainyang sedang berlaku atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentinganyang sama pada saat terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugimenjadi hilang.

PASAL 21RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi, Tertanggungmenanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur padaPasal 17 dalam Polis ini, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelahperhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

PASAL 22SUBROGASI

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas Kendaraan Bermotor dan/ataukepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggungmenggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihakketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasitermaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpamemerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.

2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yangmungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketigatersebut.

3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebutpada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hakTertanggung untuk mendapatkan ganti rugi.

PASAL 23PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggungdan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 24HILANGNYA HAK GANTI RUGI

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengansendirinya apabila:1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan,walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telahdisampaikan;

1.2. tidak menindaklanjuti tuntutan dalam waktu 12 (dua belas)bulan sejak Penanggung menyetujui tuntutan ganti rugi.

1.3. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upayapenyelesaian melalui Lembaga Alternatif PenyelesaianSengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6(enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secaratertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkanganti rugi;

1.4. tidak melengkapi dokumen klaim sesuai Pasal 14 dalam Polisini dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak permintaandokumen tertulis oleh Penanggung, kecuali terdapatkesepakatan lain dengan Penanggung;

1.5. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih

besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabiladalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secaratertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atautidak menempuh upaya penyelesaian melalui Lembaga AlternatifPenyelesaian Sengketa (LAPS) atau upaya hukum lainnya.

PASAL 25MATA UANG

Dalam hal premi dan/atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam matauang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, makapembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual BankIndonesia pada saat pembayaran.

PASAL 26PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) dalam Polis ini,Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktumenghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulismelalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentianpertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5(lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surattercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.

2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untukjangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangibiaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentianpertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktupertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnyamelebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan,maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untukjangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

3. Pertanggungan berakhir setelah terjadi peristiwa yang menyebabkankendaraan mengalami Kerugian Total. Tertanggung tidak berhak ataspengembalian premi untuk jangka waktu yang belum dijalani, baikuntuk jangka waktu pertanggungan kurang ataupun lebih dari 12 (duabelas) bulan.

4. Pertanggungan batal demi hukum apabila diketahui tidak terdapathubungan kepemilikan antara Kendaraan Bermotor denganTertanggung.

5. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung danTertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpamemerlukan persetujuan Pengadilan Negeri.

PASAL 27PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam halsebagaimana diatur pada Pasal 8, 10, dan 26 dalam Polis ini.

PASAL 28PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggungsebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnyaganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikanmelalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internalPenanggung yang menangani Pelayanan dan PenyelesaianPengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggungmenyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yangdiperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian ataumusyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) harikalender sejak timbulnya perselisihan.

2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian ataumusyawarah sebagaimana diatur pada ayat (1) tidak mencapaikesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakansecara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. SelanjutnyaTertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilanatau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausulpenyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung danPenanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melaluiBadan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuaidengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui LembagaAlternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftardi Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung danPenanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melaluiPengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

PASAL 29PENUTUP

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas JasaKeuangan.

2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polisini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan/atau PeraturanPerundang-undangan yang berlaku.