iv

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertandatangan di bawah ini, saya penulis disertasi:

Nama : I Ketut Darma

NIM : 1490671004

Program Studi : Ilmu Ekonomi Program Doktor

Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana

Alamat : Jln. Katrangan Gg. XI/4 Denpasar

Telepon : 08123688137

Email : tutdarma@gmail.com

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah disertasi dengan judul “Peran

Tindakan Kolektif Kelembagaan Petani, Pembangunan Pertanian

Berkelanjutan dan Konversi Lahan Pertanian Untuk Mewujudkan

Kedaulatan Pangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan Kabupaten

Gianyar” ini bebas dari plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti ada plagiasi dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan

Mendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan jujur dan penuh rasa tanggung

jawab, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, Desember 2017

Yang Membuat Pernyataan,

I Ketut Darma

NIM: 1490671004

mailto:tutdarma@gmail.com

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa,

Tuhan Yang Maha Esa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya disertasi ini

dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini berjudul “Peran Tindakan Kolektif

Kelembagaan Petani, Pembangunan Pertanian Berkelanjutan dan Konversi

Lahan Pertanian Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan di Daerah Aliran

Sungai (DAS) Pakerisan Kabupaten Gianyar”. Tuntasnya disertasi ini tidak

terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk material dan non-material

yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung. Bantuan tersebut yang

memungkinkan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis

dengan penuh syukur dan ketulusan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan

penghargaan setinggi-tingginya.

Kepada Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi,

Sp.S.(K). beserta para Pembantu Rektor, penulis ucapkan terima kasih atas

kesempatan yang diberikan dan fasilitas yang disediakan untuk dapat

menyelesaikan studi dan disertasi ini. Kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Udayana, Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, SE., M.Si., yang

telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, semangat dan

berbagai bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Ucapan terima

kasih kepada Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas Udayana sekaligus sebagai Promotor,

Prof. Dr. Drs. Made Kembar Sri Budhi, M.P., Guru Besar Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Udayana, Denpasar yang dengan kesabarannya telah

vi

memberikan bimbingan dan berbagai literatur yang sangat menunjang dalam

penulisan disertasi ini, serta selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada

penulis untuk segera menyelesaikan Program S3 ini.

Prof. Dr. Made Suyana Utama, S.E., M.S., Guru Besar Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Ko-Promotor I yang dengan kecerdasan,

keluasan wawasan dan ketegasan beliau sebagai ilmuan senior, telah memberikan

bimbingan, mengarahkan dan tantangan bagi penulis untuk menyelesaikan studi

disertasi ini dengan penuh ketekunan tersendiri. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi, S.E.,

M.P. selaku Ko-Promotor II yang telah banyak memberikan arahan dan

bimbingan dalam penulisan disertasi ini, sehingga penulisan lebih bermakna,

penulis ucapkan terima kasih dengan tulus dan penghargaan. Para dosen pengajar

Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Udayana yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu,

ucapan terima kasih ini penulis sampaikan dengan tulus atas semua perannya

dalam memberikan pengetahuan ataupun meletakkan dasar keilmuan secara kritis,

sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Kepada staf Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Pascasarjana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Ni Komang Sri Mariatini,

S.E., Ni Putu Sri Suarningsih, S.E., dan I Nyoman Suwendra, S.E., terima kasih

atas bantuan dan fasilitasinya kepada penulis selama masa perkuliahan dan

penyelesaian disertasi ini. Terima kasih penulis juga sampaikan kepada rekan-

rekan di IDEYANA (Ikatan Doktor Ekonomi Udayana) terutama kepada

Dr. Paulus Kurniawan dan Dr. Ni Putu Nina Eka Lestari beserta staf Ni Komang

Arsini, atas dukungan dan bantuanya yang tulus.

vii

Kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Dr. Drs A.A.

Gede Oka Wisnumurti, M.Si. beserta staf, penulis ucapkan terima kasih atas

dukungan biaya yang diberikan dan fasilitas yang disediakan untuk dapat

menyelesaikan studi dan disertasi ini. Kepada Rektor Universitas Warmadewa,

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp.ParK. beserta para Pembantu Rektor,

penulis ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan fasilitas yang

disediakan untuk dapat menyelesaikan studi dan disertasi ini. Kepada Dekan

Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa, Dr. I Made Sara, SE., MP. beserta

para Wakil Dekan, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan

dan fasilitas yang disediakan untuk dapat menyelesaikan studi dan disertasi ini.

Kepada teman dosen dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa,

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, ucapan terima kasih ini penulis

sampaikan dengan tulus atas semua perannya dalam memberikan pengetahuan

ataupun meletakkan dasar keilmuan secara kritis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

Dengan rasa hormat dan bakti serta terim akasih disampaikan kepada

keluarga besar Jero Mangku Tegeh Kahuripan dan istri tercinta Ni Made Lastini,

S.E. dan Putra yang tercinta Gde Wied Jagathita (Depot) dan I Made Sarwa

Dumana (Gabo) serta Almarhum Kakak Drs. I Ketut Wedana, MM. dan keluarga

yang selalu mendorong dan memberikan dukungan moral dengan doanya yang

tulus kepada kami, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat

dan bhakti penulis sampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan bantuan

viii

untuk keberhasilan ini, serta kepada rekan-rekan Angkatan V, Dr. Reni Suasih,

Dr. Arjawa, Dr. Rasmen Adi serta teman-teman seperjuangan (Angkatan VI) yang

tidak bisa disebutkan satu persatu pada Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program

Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana telah

memberikan semangat dan masukan-masukan serta bantuannya baik material

maupun non material dalam menyelesaikan disertasi ini.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus mulia kepada semua pihak

yang telah memberi bantuan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan amal perbuatan Bapak, Ibu dan Saudara sekalian

mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya, penulis

bersyukur dapat menyelesaikan disertasi ini dengan kesadaran penuh bahwasanya

disertasi ini belum sempurna dan tidak luput dari kekurangan. Semoga karya

ilmiah ini dapat memberi secercah manfaat kepada para sidang pembaca dan

perkembangan ilmu.

Denpasar, Desember 2017

Penulis

I Ketut Darma

ix

ABSTRAK

Ancaman krisis pangan dunia menjadi kekhawatiran ketika jumlah penduduk

dari tahun ketahun terus meningkat tidak didukung oleh peningkatan produksi pangan hal ini disebabkan oleh terjadinya konversi lahan pertanian secara terus-menerus sebagai akibat perkembangan pembangunan dan rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Bali merupakan daerah tujuan pariwisata dunia yang perkembangannya semakin pesat, dimana pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata berbasis budaya, dimana cikal bakal budaya Bali bersumber dari sektor pertanian. Subak merupakan kelembagaan petani yang diwariskan turun temurun dan mengatur sistem pengairan dengan berlandaskan Tri Hita Karana. Bahkan lanskap subak telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia, salah satunya adalah di DAS Pakerisan. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengkaji pentingnya tindakan kelembagaan petani melalui kelembagaan subak serta dampaknya terhadap konversi lahan pertanian, sehingga dapat mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dan kedaulatan pangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mensintesis: (1) pengaruh tindakan kolektif kelembagaan petani terhadap konversi lahan pertanian; (2) pengaruh tindakan kolektif kelembagaan petani dan konversi lahan terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan; (3) pengaruh tindakan kolektif kelembagaan petani, konversi lahan dan pembangunan pertanian berkelanjutan terhadap kedaulatan pangan; (4) untuk menemukan pengaruh tidak langsung tindakan kolektif kelembagaan petani terhadap kedaulatan pangan melalui konversi lahan pertanian; (5) untuk menemukan pengaruh tidak langsung tindakan kolektif kelembagaan petani terhadap kedaulatan pangan melalui pembangunan pertanian berkelanjutan; (6) untuk menemukan pengaruh tidak langsung konversi lahan terhadap kedaulatan pangan melalui pembangunan pertanian berkelanjutan; (7) untuk menemukan pengaruh tidak langsung tindakan kolektif kelembagaan petani terhadap kedaulatan pangan melalui konversi lahan di DAS Pakerisan, Kabupaten Gianyar

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan petani sebagai unit analisis. Analisis data dilakukan dengan metode SEM-PLS. Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa: (1) tindakan kolektif kelembagaan petani secara langsung berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap konversi lahan pertanian; (2) tindakan kolektif kelembagaan petani secara langsung berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan konversi lahan pertanian pengaruhnya negatif terhadap pembangunan pertanian berkelanjutan; (3) tindakan kolektif kelembagaan petani dan pembangunan pertanian berkelanjutan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan konversi lahan pertanian pengaruhnya negatif, tapi tidak signifikan terhadap kedaulatan pangan; (4) Pembanguan pertanian berkelanjutan merupakan variabel mediasi, baik mediasi parsial maupun mediasi penuh terhadap kedaulatan pangan, sedangkan variabel konversi lahan pertanian bukan merupakan variabel mediasi di DAS Pakerisan, Kabupaten Gianyar

Lembaga Subak di DAS Pakerisan sebaiknya memasukkan pengaturan mengenai konversi lahan pertanian dalam awig-awig subak atau dibuat perareman, serta membuat kesepakatan dengan Banjar/Dusun, desa pekraman, banjar dinas maupun banjar adat serta desa dinas dalam hal alih fungsi lahan pertanian. Pemerintah perlu melakukan upaya pembinaan dan pendampingan dalam penyempurnaa awig-awig, serta pemerintah juga perlu membuat Perda tentang tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga keberadaan Subak yang satu-satunya ada di dunia lestari. Kata kunci: Tindakan kolektif kelembagaan petani, pembangunan pertanian

berkelanjutan, konversi lahan pertanian, kedaulatan pangan

x

ABSTRACT

The threat of world food crisis became a concern when the population from year

to year is on the rise without support by increasing the food production it because the

conversion of agricultural land is continuously and development and low interest in the

younger generation to join into the agricultural sector. Bali as world tourism destination

where is the forerunner of the Balinese culture is sourced from the agricultural sector.

Subak known as the institutional inherited hereditary farmers and irrigation system set

up with based on the Tri Hita Karana Concept. Even the landscape of the Subak has

been established by UNESCO as a world heritage, the one is Pakerisan Watershed.

Therefore it is very important to examine the importance of institutional action farmers

through Subak’s institutional and the impact for conversion of agricultural land, and then

we can achieve the sustainable agriculture and food sovereignty.

The purpose of this research is to analyze and sytensis : 1) the impact of

collective action of farmers institutional towards the conversion of agricultural land; 2)

the impact of collective action of farmers institutional and the conversion of agricultural

land towards development of sustainable agriculture; 3) the impact of collective action of

farmers institutional, the conversion of agricultural land and development of sustainable

agriculture towards food sovereignty; 4) to finds the indirect effect of collective action of

farmers institutional towards food sovereignty through the conversion of agricultural

land; 5) to finds indirect effect of collective action of farmers institutional towards food

sovereignty through development of sustainable agriculture; 6) to finds indirect effect of

the conversion of agricultural land towards food sovereignty through development of

sustainable agriculture; 7) to finds indirect effect of collective action of farmers

institutional towards food sovereignty through conversion of agricultural land in

Pakerisan Watershed Gianyar Regency

This research used quantitative approach and the analysis unit was farmers.

SEM-PLS used for data analysis. The results and data analysis showed: 1) collective

action of farmers institutional has negative effect but insignificant effect towards the

conversion of agricultural land; 2) collective action of farmers institutional has positive

and significant effect, while the conversion of agricultural land has negative effect

towards development of sustainable agriculture; 3) collective action of farmers

institutional and development of sustainable agriculture have positive and significant

effects, while the conversion of agricultural land has negative effect, but insignificant

towards food sovereignty; 4) The development of sustainable agriculture is mediate

variable, it can be partial and full mediation towards food sovereignty, while the

conversion of agricultural land variable is not mediate variable is Pakerisan Watershed,

Gianyar Regency

Subak institution in Pakerisan Watershed should input the new rules about the

conversion of agricultural land in Subak’s awig-awig or the institutional can develop the

perarem, and make a deal with local stakeholder. The Government needs to make an

effort of coaching and mentoring in the refinement of awig-awig, and the Government

should make Law about the sustainability of agricultural land so Subak can be

sustainable.

Keywords: collective action of farmers institutional, the development of sustainable

agriculture, the conversion of agricultural land, food sovereignty

xi

RINGKASAN

Krisis pangan dunia semenjak tahun 2005 terjadi ketika negara-negara di

dunia mulai mengkhawatirkan kelangkaan bahan pangan. Secara umum terdapat

tiga elemen utama yang berkaitan dengan krisis pangan, yaitu: (1) peningkatan

populasi penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian;

(2) kemiskinan dan kelaparan; serta (3) kebijakan ekonomi. Konversi lahan

pertanian secara terus-menerus merupakan salah satu masalah yang sangat

mengkhawatirkan sebagai akibat perkembangan pembangunan, pertumbuhan

penduduk dan rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

Di lain pihak, perkembangan pariwisata di Bali semakin pesat. Pariwisata yang

dikembangkan di Bali adalah pariwisata berbasis budaya, dimana cikal bakal

budaya Bali bersumber dari sektor pertanian.

Subak merupakan kelembagaan petani yang diwariskan turun temurun dan

mengatur sistem pengairan dengan berlandaskan Tri Hita Karana. Subak bersama

lembaga sosial tradisional lainnya seperti banjar dan desa pekraman merupakan

tulang punggung kebudayaan Bali. Dalam kaitan ini para petani anggota subak

perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masalah

konversi lahan sawah yang berada dalam wilayah subak mereka. Bahkan lanskap

subak telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia, salah satunya

adalah kawasan DAS Pakerisan.

DAS Pakerisan terdiri dari tiga subak sebagai penyangga, yaitu Subak

Pulagan, Subak Kulub Atas, dan Subak Kulub Bawah. Hasil penelitian Darmanta

dkk (2013) menunjukkan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 alih

fungsi lahan pertanian yang terjadi di wilayah subak Gede Pulagan-Kumba telah

mencapai angka 5,47 hektar dari luas keseluruhan wilayah subak Gede Pulagan-

Kumba seluas 205 hektar. Di samping ada masalah konversi lahan dan turunnya

produksi padi dalam tiga tahun terakhir ini, juga ada indikasi masalah sosial yang

muncul dan perlu diantisipasi di kawasan subak lanskap DAS Pakerisan, antara

lain: (1) penurunan tenaga kerja pertanian di pedesaan, khususnya buruh tani dan

minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian; (2) pencemaran sampah

khususnya sampah plastik dan limbah pada saluran irigasi; (3) kerusakan

infrastruktur mendukung pertanian seperti saluran irigasi dan jalan usaha tani; (4)

berbagai kasus konflik sosial, seperti konflik antara daerah inti dan penyangga

terkait, konflik antara petani dengan usaha lain seperti peternakan, serta konflik

kepentingan antara petani dengan investor dan pengusaha yang ingin meraup

untung dari ekonomi pariwisata. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengkaji

pentingnya tindakan kelembagaan petani melalui kelembagaan subak serta

dampaknya terhadap konversi lahan pertanian, sehingga dapat mewujudkan

pertanian yang berkelanjutan dan kedaulatan pangan.

xii

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mensintesis: (1)

pengaruh tindakan kolektif kelembagaan petani terhadap konversi lahan pertanian;

(2) pengaruh tindakan kolektif kelembagaan petani dan konversi lahan terhadap

pembangunan pertanian berkelanjutan; (3) pengaruh tindakan kolektif

kelembagaan petani, konversi lahan dan pembangunan pertanian berkelanjutan

terhadap kedaulatan pangan; (4) untuk menemukan pengaruh tidak langsung

tindakan kolektif kelembagaan petani terhadap kedaulatan pangan melalui

konversi lahan pertanian; (5) untuk menemukan pengaruh tidak langsung tindakan

kolektif kelembagaan petani terhadap kedaulatan pangan melalui pembangunan

pertanian berkelanjutan; (6) untuk menemukan pengaruh tidak langsung konversi

lahan terhadap kedaulatan pangan melalui pembangunan pertanian berkelanjutan;

(7) untuk menemukan pengaruh tidak langsung tindakan kolektif kelembagaan

petani terhadap kedaulatan pangan melalui konversi lahan di DAS Pakerisan,

Kabupaten Gianyar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilaksanakan di

DAS Pakerisan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani di DAS

Pakerisan yang berjumlah 230 orang, dan sampel sejumlah 124 orang. Teknik

sampling yang digunakan adalah proportional cluster random sampling.

Instrumen penelitian dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas

dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan dengan metode SEM-PLS.

Hasil penelitian dan analisis data menunjukkan bahwa: (1) tindakan

kolektif kelembagaan petani secara langsung berpengaruh negatif tapi tidak

signifikan terhadap konversi lahan pertanian; (2) tindakan kolektif kelembagaan

petani secara langsung berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan konversi

lahan pertanian pengaruhnya negatif terhadap pembangunan pertanian

berkelanjutan; (3) tindakan kolektif kelembagaan petani dan pembangunan

pertanian berkelanjutan secara langsung berpengaruh positif dan signifikan,

sedangkan konversi lahan pertanian pengaruhnya negatif, tapi tidak signifikan

terhadap kedaulatan pangan; (4) tindakan kolektif kelembagaan petani secara

tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan pertanian

berkelanjutan melalui konversi lahan; (5) tindakan kolektif kelembagaan petani

secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap kedaulatan pangan melalui

pembangunan pertanian berkelanjutan; (6) konversi lahan pertanian secara tidak

langsung berpengaruh signifikan terhadap kedaulatan pangan melalui

pembangunan pertanian berkelanjutan; (7) tindakan kolektif kelembagaan petani

secara tidak langsung berpengaruh tidak signifikan terhadap kedaulatan pangan

melalui konversi lahan di DAS Pakerisan, Kabupaten Gianyar.

Studi ini berhasil menemukan beberapa temuan penting, yaitu sebagai

berikut. Pertama, tindakan kolektif kelembagaan ternyata berpengaruh tidak

signifikan terhadap konversi lahan pertanian. Kelembagaan petani (subak) bersifat

sosio agraris serta berbasis adat yang selama ini hanya mengatur tentang sistem

pengairan serta hak dan kewajiban para petani, belum mengatur mengenai

xiii

konversi lahan pertanian secara rinci. Kedua, konversi lahan pertanian ternyata

berpengaruh tidak signifikan dan bukan merupakan variabel mediasi terhadap

kedaulatan pangan. Hal ini karena menjadi petani bukan merupakan mata

pencaharian yang utama, sehingga apabila terjadi konversi lahan pertanian ke

nonpertanian petani masih bisa berkonsumsi karena sumber pendapatannya

berasal dari luar sektor pertanian dan sebagian besar petani menilai bahwa

indikator sarana jalan usaha tani, kerusakan saluran irigasi dan pencemaran

saluran irigasi belum memuaskan, walaupun demikian petani masih mempunyai

budaya malu untuk menjual lahan pertanian karena merupakan “catu”. Ketiga,

pembangunan pertanian berkelanjutan ternyata memediasi penuh dan parsial

terhadap kedaulatan pangan. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, orientasi

pembangunan pertanian perlu dilakukan secara berkelanjutan, dengan

menggunakan tehnologi dan inovasi yang ramah lingkungan dilakukan secara

kolektif, mengingat luas lahan yang dimiliki oleh petani sebagian besar dibawah

0,3 Ha.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal, sebagai

berikut. Pertama, subak di Daerah Aliran Sungai Pakerisan perlu mencantukan

aturan konversi lahan pertanian dalam awig-awig subak atau dibuatkan

perareman, untuk mengantisipasi apabila timbul masalah di masa mendatang.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Gianyar, melalui Dinas Kebudayaan dan Dinas

Pertanian perlu melakukan pendampingan dalam penyempurnaan awig-awig di

daerah aliran sungai Pakerisan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan

disesuaikan dengan kebijakan maupun regulasi dari pemerintah. Ketiga, subak

sebagai lembaga di bidang pertanian perlu membuat kesepakatan dengan

Banjar/Dusun, desa pekraman, banjar dinas maupun banjar adat serta desa dinas

dalam hal konversi lahan pertanian, karena masing lembaga tersebut mempunyai

otonomi penuh, supaya di kemudian hari kalau ada permasalahan tidak saling

menyalahkan. Keempat, Pemerintah Kabupaten Gianyar perlu membuat Perda

tentang tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sehingga

keberadaan Subak yang satu-satunya ada di dunia bisa lestari. Kelima, petani yang

ada di DAS Pakerisan perlu menggunakan teknologi dan inovasi yang ramah

lingkungan dan menggunakan pupuk organik secara berkelanjutan untuk menjaga

kelestarian subak.

xiv

SUMMARY

World food crisis since year 2005 took place when the countries in the

world begin worrying about the scarcity of foodstuffs. Generally, there are three

main elements with regard to the food crisis, namely: 1) the increase in the

population that are not offset by an increase in agricultural production; 2) poverty

and hunger; 3) economic policy. The conversion of agriculutral land as always

main problem that need to be worried as development, population growth and the

low interest in the younger generation to join into the agricultural sector. In other

side, the development of tourism in Bali was getting rapidly. Tourism developed

in Bali is tourism-based culture, where the sources of Balinese culture comes from

the agricultural sector.

Subak known as the institutional inherited hereditary farmers and

irrigation system set up with based on the Tri Hita Karana Concept. Subak along

other traditional social institutions such as banjar and the custom village (desa

pekraman) is the backbone of Bali's culture. In this regard the farmers involved in

water control need to be members of the decision making process regarding the

problem of conversion of paddy fields that are within their territory. Even the

landscape of Subak has been established by UNESCO as world heritage, one of

them is the area of Pakerisan Watershed.

Pakerisan Watershed consists of three subak as a buffer i.e Subak Pulagan,

Subak Kulub Atas, and Subak Kulub Bawah. Research results from Darmanta

et.al (2013) shows that from year 2007 until the year 2012 over the function of

farmland that occurs in the territory of subak Gede Pulagan-Kumba has reach 5.47

acres of subak area from total area. As side of the conversion problem and

decreasing of the paddy production in last three years. There is also an indication

of the social problems that arise and need to be anticipated in the Subak area in

Pakerisan Watershed i.e: 1) the decline in the agricultural labour force in the

countryside, especially the peasants and interest the younger generation to join

into the agricultural sector; 2) pollution of rubbish especially plastic waste; 3)

damage to infrastructure; 4) various cases of social conflict as example conflict

between villager, conflict between conflict between farmers with other businesses

and conflict between farmers with investor who wants get profit from tourism

economy. Therefore it is very important to examine the importance of institutional

action farmers through institutional subak as well as their impact on the

conversion of agricultural land, so that it can realize the sustainable agriculture

and food sovereignty.

The purpose of this research is to analyze and sytensis : 1) the impact of

collective action of farmers institutional towards the conversion of agricultural

land; 2) the impact of collective action of farmers institutional and the conversion

of agricultural land towards development of sustainable agriculture; 3) the impact

xv

of collective action of farmers institutional, the conversion of agricultural land and

development of sustainable agriculture towards food sovereignty; 4) to finds the

indirect effect of collective action of farmers institutional towards food

sovereignty through the conversion of agricultural land; 5) to finds indirect effect

of collective action of farmers institutional towards food sovereignty through

development of sustainable agriculture; 6) to finds indirect effect of the

conversion of agricultural land towards food sovereignty through development of

sustainable agriculture; 7) to finds indirect effect of collective action of farmers

institutional towards food sovereignty through conversion of agricultural land in

Pakerisan Watershed Gianyar Regency

This research used quantitative approach and implemented in Pakerisan

Watershed. The population of this research is 230 farmers in Pakerisan Watershed

and the samples was 124 farmers. Proportional cluster random sampling is used as

Sampling technique. Research instrument by using a questionnaire that has been

tested for validity and reliability. SEM-PLS used for the data analysis.

The results and data analysis showed: 1) collective action of farmers

institutional has negative effect but insignificant effect towards the conversion of

agricultural land; 2) collective action of farmers institutional has positive and

significant effect, while the conversion of agricultural land has negative effect

towards development of sustainable agriculture; 3) collective action of farmers

institutional and development of sustainable agriculture have positive and

significant effects, while the conversion of agricultural land has negative effect,

but insignificant towards food sovereignty; 4) collective action of farmers

institutional has no indirect and has no significant effect towards development of

sustainable agriculture through the conversion of land; 5) collective action of

farmers institutional has indirect and significant effect towards food sovereignty

through development of sustainable agriculture; 6) conversion of agricultural land

has indirect and significant effect towards food sovereignty through development

of sustainable agriculture; 7) collective action of farmers institutional has indirect

and insignificant effect towards food sovereignty through the land conversion in

Pakerisan Watershed Gianyar Regency.

The study did find some important findings, i.e. as follows: First: the

institutional collective action turns out to be not significant effect towards the

conversion of agricultural land. Institutional farmers (Subak) is an agrarian and

indigenous socio-based that had just set about watering system as well as the

rights and obligations of the farmers, not to set about the conversion of

agricultural land in detail; Second: the conversion of agricultural land turned out

to be influential and not an insignificant variables mediating towards food

sovereignty. This is because being a farmer is not a primary livelihood, so that in

the event of the conversion of agricultural land to the non farm, farmers can still

do a consumption because the sources of its revenue coming from outside the

agricultural sector. Third: sustainable agricultural development is apparently

xvi

mediated full and partial towards food sovereignty. To realize food sovereignty,

the orientation of agricultural development needs to be done on an ongoing basis,

using technological and eco-friendly innovation is carried out collectively,

considering land area owned by the farmers partly under 0.3 Ha;

Based on the results of this research, then be advised things as follows;

First, subak at Pakerisan Watershed needs to be input the rules of conversion of

agricultural lands in awig-awig Subak or made perarem, to anticipate problems in

the future. Second, Government of Gianyar Regency, through the Department of

culture and the Department of agriculture needs to do mentoring in perfecting

awig-awig at Pakerisan Watershed to suit the times and adapted to the policy or

regulation of the Government. Third, Subak must make a deal with others local

stakeholder in the event of the conversion of agricultural land, because each of

these institutions have full autonomy, so that at a later date if there is no problem

of mutual blame. Fourth, Government should make Law about the sustainability

of agricultural land so Subak can be sustainable in world. Fifth, farmers are in

Pakerisan Watershed needs to use technology and innovation-friendly

environment and use organic fertilizers on an ongoing basis to maintain the

sustainability of Subak.

xvii

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ...................................................................................... i

PRASYARAT GELAR ................................................................................ ii

LEMBAR PERSETUJUAN ......................................................................... iii

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.............................................. iv

UCAPAN TERIMA KASIH ........................................................................ v

ABSTRAK .................................................................................................... x

ABSTRACT .................................................................................................... xi

RINGKASAN .............................................................................................. xii

SUMMARY ................................................................................................... xv

DAFTAR ISI ................................................................................................. xviii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... xxii

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xxiv

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xxv

DAFTAR SINGKATAN ............................................................................. xxvi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .......................................................... 23

1.3 Tujuan Penelitian ........................................................... 25

1.4 Manfaat Penelitian ......................................................... 26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................... 28

2.1 Pembangunan Ekonomi .................................................. 28

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi............................. 28

2.1.2 Teori Transformasi Struktural............................. 30

2.1.3 Pembangunan Pertanian dalam Pembangunan

Ekonomi .............................................................. 36

2.1.4 Pembangunan Pertanian Berkelanjutan .............. 40

2.1.5 Peranan Sektor Pertanian dalam MDGs dan

SDGs ................................................................... 46

2.2 Konsep Ketahanan dan Kedaulatan Pangan ................... 46

2.2.1 Konsep Ketahanan Pangan ................................. 46

2.2.2 Konsep Kedaulatan Pangan ................................ 48

2.3 Alih Fungsi Lahan .......................................................... 57

2.4 Konsep Kelembagaan ..................................................... 63

2.4.1 Konsep Kelembagaan dan Pengertian

Kelembagaan ...................................................... 63

2.4.2 Peran Kelembagaan dalam Pembangunan

Ekonomi .............................................................. 65

2.4.3 Kelembagaan Petani............................................ 67

2.4.4 Kelembagaan Subak di Bali ................................ 70

xviii

2.5 Tindakan Kolektif ........................................................... 73

2.5.1 Konsep Tindakan Kolektif/Aksi Kolektif

(Collective Action) .............................................. 73

2.5.2 Tindakan Kolektif dan Kerjasama dalam

Komunitas ........................................................... 76

2.5.3 Posisi Individu dalam Menggerakkan

Kelompok............................................................ 78

2.6 Modal Sosial .................................................................. 80

2.6.1 Konsep dan Definisi Modal Sosial ..................... 80

2.6.2 Unsur-unsur Modal Sosial .................................. 84

2.6.3 Peranan Modal Sosial dalam Pembangunan

Ekonomi .............................................................. 87

2.6.4 Hubungan Modal Sosial dengan Sumberdaya

Alam.................................................................... 88

2.6.5 Modal Sosial Dalam Komonitas Petani .............. 90

2.6.6 Modal Sosial dalam Tindakan Kolektif .............. 91

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN, KONSEP DAN HIPOTESIS

PENELITIAN .......................................................................... 95

3.1 Kerangka Pemikiran ...................................................... 95

3.2 Kerangka Konsep Penelitian .......................................... 104

3.3 Hipotesis Penelitian ....................................................... 111

BAB IV METODE PENELITIAN ........................................................ 113

4.1 Rancangan Penelitian ...................................................... 113

4.2 Lokasi Penelitian ............................................................ 114

4.3 Subjek dan Objek Penelitian ........................................... 114

4.4 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ........................................................................ 114

4.4.1 Identifikasi Variabel Penelitian........................... 114

4.4.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian............ 116

4.5 Jenis dan Sumber Data .................................................... 120

4.5.1 Jenis Data ........................................................... 120

4.5.2 Sumber Data ....................................................... 121

4.6 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel ...... 121

4.7 Instrumen Penelitian ....................................................... 123

4.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen ............. 123

4.7.2 Teknik Pengumpulan Data .................................. 124

4.8 Teknik Analisis Data ...................................................... 126

xix

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA ..................... 131

5.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian .............................. 131

5.1.1 Gambaran Umum DAS Pakerisan ...................... 131

5.1.2 Gambaran Umum Subak ..................................... 135

5.2 Karakteristik Responden ................................................. 142

5.2.1 Umur Petani Responden ..................................... 142

5.2.2 Tingkat Pendidikan Petani Responden ............... 143

5.2.3 Pekerjaan Usaha Tani Petani Responden ............ 144

5.2.4 Jumlah Anggota Keluarga Petani Responden ..... 145

5.2.5 Tanggungan Keluarga Petani Responden .......... 146

5.2.6 Jumlah Jam Kerja Petani Responden .................. 147

5.2.7 Luas Lahan yang Dimiliki oleh Petani

Responden ........................................................... 148

5.3 Deskripsi Persepsi Responden Atas Variabel Penelitian 149

5.3.1 Tindakan Kolektif Kelmbagaan Petani ............... 150

5.3.2 Konversi Lahan Pertanian ................................... 153

5.3.3 Pertanian Berkelanjutan ...................................... 154

5.3.4 Kedaulatan Pangan.............................................. 156

5.4 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen ......................... 156

5.5 Evaluasi Outer Model (Measurement Model) .............. 158

5.5.1 Uji Validitas ........................................................ 158

5.5.2 Uji Reliabilitas .................................................... 165

5.6 Pengujian Model Struktural (Structural Model/Inner

Model) ............................................................................ 166

5.7 Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung, dan

Pengaruh Total Antar Variabel ....................................... 169

5.8 Pengujian Hipotesis ........................................................ 171

BAB VI PEMBAHASAN ..................................................................... 185

6.1 Pengaruh Tindakan Kolektif Kelembagaan Petani

Terhadap Konversi Lahan Pertanian di DAS Pakerisan,

Kabupaten Gianyar ......................................................... 187

6.2 Pengaruh Tindakan Kolektif Kelembagaan Petani dan

Konversi Lahan Pertanian Terhadap Pembangunan

Pertanian Berkelanjutan di DAS Pakerisan, Kabupaten

Gianyar............................................................................ 192

6.3 Pengaruh Tindakan Kolektif Kelembagaan Petani,

Konversi Lahan Pertanian, dan Pembangunan Pertanian

Berkelanjutan Terhadap Kedaulatan Pangan di DAS

Pakerisan, Kabupaten Gianyar ........................................ 197

xx

6.4 Peranan Variabel Pembangunan Pertanian

Berkelanjutan Sebagai Variabel Mediasi di DAS

Pakerisan, Kabupaten Gianyar ........................................ 207

6.5 Peranan Variabel Konsevasi Lahan Pertanian Sebagai

Variabel Mediasi di DAS Pakerisan, Kabupaten

Gianyar............................................................................ 212

6.6 Temuan Penelitian .......................................................... 215

6.7 Kontribusi Penelitian ...................................................... 216

6.7.1 Kontribusi Teoritis .............................................. 216

6.7.2 Kontribusi Praktis ............................................... 216

6.8 Keterbatasan Penelitian................................................... 217

BAB VII SIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 218

7.1 Simpulan ........................................................................ 218

7.2 Saran ............................................................................... 219

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................ 220

LAMPIRAN ................................................................................................ 235

xxi

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Luas Lahan Sawah per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun

2010-2014 (Ha) ............................................................................... 14

1.2 Luas Lahan Bukan Pertanian dan Jumlah Subak per

Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2012-2014 (Ha) .............. 15

1.3 Produksi Padi di Kecamatan Tampaksiring dan Desa

Tampaksiring Kabupaten Gianyar Tahun 2013 – 2015 (Ton) ....... 21

2.1 Perbandingan Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan dan

Kedaulatan Pangan .......................................................................... 53

2.2 Perbedaan Konsep Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan ..... 55

2.3 Berbagai Elemen Pokok antara Ketahanan Pangan dan

Kedaulatan Pangan .......................................................................... 56

4.1 Definisi Operasional Indikator Variabel Tindakan Kolektif

Kelembagaan Petani (X) ................................................................. 117

4.2 Definisi Operasional Indikator Variabel Konversi Lahan

Pertanian (Y1) .................................................................................. 118

4.3 Definisi Operasional Indikator Variabel Pembangunan Pertanian

Berkelanjutan (Y2) ........................................................................... 119

4.4 Definisi Operasional Indikator Variabel Kedaulatan Pangan (Z) ... 120

4.5 Jumlah Populasi dan Sampel Petani di DAS Pakerisan .................. 123

5.1 Luas Wilayah dan Penggunaan Tanah di DAS Pakerisan .............. 133

5.2 Penggunaan Lahan di Desa Tampaksiring Tahun 2015 ................. 134

5.3 Sumber Mata Pencaharian Utama Penduduk Desa Tampaksiring

Tahun 2015 ..................................................................................... 135

5.4 Kegiatan Upacara di Tingkat Subak ............................................... 140

5.5 Kegiatan Upacara di Tingkat Individu ........................................... 141

5.6 Distribusi Frekuensi Petani Responden Berdasarkan Umur .......... 143

5.7 Distribusi Frekuensi Petani Responden Berdasarkan Tingkat

Pendidikan ...................................................................................... 144

5.8 Distribusi Frekuensi Pekerjaan Sebagai Petani .............................. 145

5.9 Distribusi Frekuensi Jumlah Anggota Petani Responden .............. 146

5.10 Distribusi Frekuensi Pekerjaan Jumlah Tanggungan Keluarga

Petani Responden ........................................................................... 147

5.11 Distribusi Frekuensi Jam Kerja yang Dicurahkan Petani

Responden Untuk Usaha Tani ........................................................ 148

5.12 Distribusi Frekuensi Petani Responden Berdasarkan Luas Lahan

yang dimiliki Oleh Responden Petani ............................................ 149

xxii

5.13 Persepsi Responden Terhadap Variabel Tindakan Kolektif

Kelembagaan .................................................................................. 151

5.14 Persepsi Responden Terhadap Variabel Konversi Lahan

Pertanian ......................................................................................... 153

5.15 Persepsi Responden Terhadap Variabel Pertanian

Berkelanjutan ................................................................................. 155

5.16 Persepsi Responden Terhadap Variabel Kedaulatan Pangan ......... 156

5.17 Nilai Koefisien Korelasi dan Cronbach's Alpha ............................ 157

5.18 Hasil Uji Validitas Konvergen Konstruk Tindakan Kolektif

Kelembagaan Petani ....................................................................... 160

5.19 Hasil Uji Validitas Konvergen Konstruk Konversi Lahan

Pertanian ......................................................................................... 161

5.20 Hasil Uji Validitas Konvergen Konstruk Pembangunan Pertanian

Berkelanjutan ................................................................................. 162

5.21 Hasil Uji Validitas Konvergen Konstruk Kedaulatan Pangan ....... 162

5.22 Hasil Cross Loading Antara Indikator Dengan Konstruk .............. 164

5.23 Hasil Path Coefficient Variabel Laten Dengan First Order

Construct ........................................................................................ 165

5.24 Nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability ....................... 166

5.25 Nilai R-square ............................................................................... 166

5.26 Path Coefficient .............................................................................. 169

5.27 Nilai Indirect Effects ...................................................................... 170

5.28 Pengaruh Total Antar Variabel Laten ............................................. 171

5.29 Pengujian Hipotesis 1 ..................................................................... 172

5.30 Pengujian Hipotesis 2 ..................................................................... 174

5.31 Pengujian Hipotesis 3 ..................................................................... 175

5.32 Pengujian Hipotesis 4 ..................................................................... 176

5.33 Pengujian Hipotesis 5 ..................................................................... 177

5.34 Pengujian Hipotesis 6 ..................................................................... 178

5.35 Pengujian Hipotesis 7 ..................................................................... 179

5.36 Pengujian Hipotesis 8 ..................................................................... 181

5.37 Pengujian Hipotesis 9 ..................................................................... 182

5.38 Pengujian Hipotesis 10 .................................................................... 184

xxiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1.1 Kontribusi Sektor Pertanian dan Sub Sektor Tanaman Pangan

Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2010 – 2014 ....................... 16

1.2 Jumlah Penduduk dan Produksi Padi Di Bali Tahun 2010 – 2013 . 17

2.1 Hubungan Antara Tindakan Kolektif (Collective Action) Dengan

Tindakan Individu dan Masyarakat ................................................. 93

3.1 Kerangka Pemikiran Penelitian ....................................................... 103

3.2 Model Operasional Penelitian ....................................................... 110

5.1 Peta Lanskap Subak DAS Pakerisan .............................................. 133

5.2 Struktur Organisasi Prajuru Subak Pulagan .................................. 136

5.3 Struktur Organisasi Prajuru Subak Kulub Atas ............................. 137

5.4 Struktur Organisasi Prajuru Subak Kulub Bawah ......................... 139

5.5 Output SmartPLS 3 (Loading Factor dan Standardize Beta) ........ 159

5.6 Kerangka Model Penelitian Dengan Path Coefficient ................... 167

5.7 Diagram Jalur Pengaruh Tindakan Kolektif Kelembagaan Petani

Terhadap Konversi Lahan Pertanian .............................................. 172

5.8 Diagram Jalur Pengaruh Tindakan Kolektif Kelembagaan

Terhadap Pembangunan Pertanian Berkelanjutan .......................... 173

5.9 Diagram Jalur Pengaruh Tindakan Kolektif Kelembagaan

Terhadap Kedaulatan Pangan ......................................................... 174

5.10 Diagram Jalur Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap

Pembangunan Pertanian Berkelanjutan .......................................... 175

5.11 Diagram Jalur Pengaruh Konversi Lahan Petanian Terhadap

Kedaulatan Pangan ......................................................................... 176

5.12 Diagram Jalur Pengaruh Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Terhadap Kedaulatan Pangan ......................................................... 177

5.13 Diagram Jalur Pengaruh Tindakan Kolektif Kelembagaan Petani

Terhadap Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui

Konversi Lahan Pertanian .............................................................. 179

5.14 Diagram Jalur Pengaruh Tindakan Kolektif Kelembagaan Petani

Terhadap Kedaulatan Pangan Melalui Konversi Lahan Pertanian

dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan ................................... 180

5.15 Diagram Jalur Pengaruh Konversi Lahan Pertanian Terhadap

Kedaulatan Pangan Melalui Pembangunan Pertanian

Berkelanjutan ................................................................................. 182

5.16 Diagram Jalur Pengaruh Tindakan Kolektif Kelembagaan Petani

Terhadap Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui

Konversi Lahan Pertanian ............................................................... 183

xxiv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Daftar Pertanyaan ........................................................................... 235

2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian ............... 240

3. Output Uji Algoritma dengan SMART-PLS ................................... 245

4. Output Uji Bootstraping dengan SMART-PLS............................... 251

xxv

DAFTAR SINGKATAN

AVE : Average Variance Extracted

BPS : Badan Pusat Statistik

DAS : Daerah Aliran Sungai

FAO : Food and Agriculture Organization

Gapoktan : Gabungan Kelompok Tani

HKTI : Himpunan Kerukunan Tani

IFAD : The International Fund for Agricultural Development

IPC : International Planning Committee

IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

PLS : Partial Least Square

P3A : Perkumpulan Petani Pengelola Air

RTRW : Rencana Tata Ruang Wilayah

SEM : Structural Equation Model

UNDRIP : The UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

UNESCO : United Nations Educational, Scientific, and Cultural

Organization

WBD : Warisan Budaya Dunia

WCED : World Commission on Environment and Development

WTO : World Trade Organization

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis pangan dunia semenjak tahun 2005 terjadi ketika negara-negara di

dunia mulai mengkhawatirkan kelangkaan bahan pangan yang kemudian hampir

dipastikan akan menimbulkan kenaikan harga pangan. Laporan FAO

menyebutkan bahwa sekitar 36 negara mengalami peningkatan harga pangan yang

cukup tajam, yang berkisar dari 75 persen sampai 200 persen. Tahun 2006 – 2008

harga pangan dunia telah meningkat dua kali lipat, dan disusul dengan

peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak mampu mengakses bahan

pangan. Kelangkaan produksi pangan sebenarnya telah dimulai jauh hari sejak

dunia mengenal industrialisasi modern.

Krisis pangan yang melanda dunia benar-benar membuat negara-negara di

dunia harus berpikir keras mencari jalan keluar. Kerja keras negara-negara dunia

dipicu dengan kenaikan harga pangan dan kekhawatiran akan bencana kelaparan

yang terkait dengan menurunnya daya beli akan bahan pangan yang harganya

cenderung terus meningkat. Ancaman krisis pangan dunia menjadi kekhawatiran

besar ketika pertumbuhan penduduk pada 2010 hingga 2050 diprediksi melonjak

dari 3,6 miliar orang menjadi 4,5 miliar orang. Secara mendasar, krisis ini dipicu

oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia yang tidak didukung oleh

peningkatan produksi pertanian. Selain faktor dasar tersebut, kelangkaan pangan

2

juga diakibatkan oleh beralih fungsinya lahan pertanian, seperti menjadi lahan

industri, atau berubahnya areal persawahan padi menjadi non sawah.

Berdasarkan beberapa fenomena yang ada, secara umum terdapat tiga

elemen utama yang berkaitan dengan krisis pangan, yaitu: (1) peningkatan

populasi penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pertanian;

(2) kemiskinan dan kelaparan; serta (3) kebijakan ekonomi. Hampir sepanjang

tahun 2010 hingga sekarang, terjadi peningkatan tajam harga berbagai kebutuhan

pokok masyarakat di Indonesia. Gejolak harga ini merupakan hasil dari berbagai

faktor, diantaranya anomali iklim yang belum sepenuhnya dapat diadaptasi oleh

petani, adanya ekspektasi kenaikan harga (expected inflation), serta faktor

musiman seperti lebaran, natal dan hari raya lainnya. Prospek pangan Indonesia ke

depan tidak akan banyak bergeser dari keadaan tahun 2010 (Subandriyo, 2011).

Berbagai tantangan serius telah menghadang di masa depan, seperti: (1)

Fenomena pemanasan global yang memicu perubahan iklim diprediksi masih akan

berlangsung dalam jangka panjang; (2) Globalisasi pasar dunia saat ini telah

membuat Indonesia makin terintegrasi dengan pasar global; (3) Pertumbuhan

jumlah penduduk yang semakin besar sehingga permintaan terhadap pangan akan

semakin berlipat; (4) Kompetisi penggunaan lahan dan air semakin ketat. Kondisi

ini ditandai dengan masifnya konversi lahan pertanian subur. Masifnya konversi

lahan pertanian ke nonpertanian akan berdampak permanen terhadap produksi

pangan nasional.

Indonesia hingga kini masih layak disebut sebagai negara agraris, karena

sektor pertanian masih merupakan sektor yang penting dalam pembangunan

3

negara, meskipun transformasi struktur ekonomi dari tahun ke tahun terjadi

pergeseran kontribusi sektor pertanian dan di samping itu pula perekonomian

Indonesia menuju negara yang perekonomiannya lebih ditopang oleh sektor

industri dan jasa. Walaupun sampai saat ini sektor pertanian dalam arti luas yang

mencakup subsektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan,

dan kehutanan masih merupakan leading sector dalam perekonomian, sektor ini

juga masih menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar angkatan kerja. Pada

tahun 2004 menyebutkan ada 40,61 juta orang berusia 15 tahun ke atas yang

bekerja di sektor pertanian atau 43,33 persen dari total penduduk Indonesia.

Namun, pada tahun 2013 jumlah penduduk usia produktif yang bekerja di sektor

pertanian telah menyusut menjadi 39,96 juta orang atau 35,05 persen (Adam dan

Budiawati, 2013). Walaupun terjadi penurunan orang bekerja di sektor pertanian,

sektor pertanian masih tetap menjadi tumpuan hidup bagi sebagian besar angkatan

kerja di Indonesia.

Berbagai kebijakan pangan nasional sudah dilakukan oleh pemerintah

namun tidak mencerminkan sense of humanity, sehingga berdampak pada

kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, kebijakan

sektor pertanian seharusnyalah mendapat prioritas utama. Tujuan dari ketahanan

pangan, adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman

bermutu dan bergizi seimbang di tingkat nasional, daerah dan rumah tangga.

Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah dengan

memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Ketahanan pangan

mempunyai fungsi ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan bangsa.

4

Membangun ketahanan pangan merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa

yang dimulai dari ketahanan pangan di tingkat nasional, regional/daerah sampai

ke rumah tangga. Untuk mendukung ketahan pangan tidak terlepas dari

kedaulatan pangan karena kedaulatan pangan menurut Kaputra (2013), adalah

lebih mengutamakan bagaimana pangan ditentukan oleh komunitas secara

mandiri, berdaulat dan berkelanjutan (menghormati dan menjaga lingkungan

hidup terpelihara dengan baik). Kedaulatan pangan adalah hak setiap orang atau

kelompok-kelompok masyarakat dan setiap negara untuk menentukan sendiri

kebijakan pertaniannya, ketenaga-kerjaan, perikanan, pangan yang berwawasan

ekologis, sosial ekonomi dan budaya yang sesuai dengan kondisi khas dan

kedaerahan (local genius).

Apabila ingin berdaulat di bidang pangan khususnya beras, sangat

tergantung terhadap sumber daya lahan yang tersedia khususnya lahan pertanian

beririgasi (pertanian basah/sawah) untuk menghasilkan beras. Secara nasional,

pangan di Indonesia tidak dapat terlepas dari beras, mengingat beras merupakan

makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam memenuhi

kebutuhan beras dihadapkan kepada berbagai permasalahan, antara lain terjadinya

alih fungsi lahan sawah (khususnya lahan sawah beririgasi) ke non pertanian,

deraan iklim, serangan hama dan penyakit, nilai tukar beras dan dinamika

perdagangan dunia.

Alih fungsi lahan sesungguhnya bukan fenomena baru dalam kehidupan

manusia. Fenomena ini sudah berlangsung lama, bahkan mungkin seusia dengan

peradaban manusia. Alih fungsi lahan dianggap menjadi persoalan besar ketika

5

berakibat pada kerusakan lingkungan dan menyentuh persoalan keberlangsungan

hidup manusia terkait dengan pembangunan untuk menunjang peradaban baru

manusia. Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia,

penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya

menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk,

penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang

semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur

berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. Perubahan spesifik dari penggunaan

untuk pertanian ke pemanfaatan bagi nonpertanian yang dikenal sebagai alih

fungsi (konversi) lahan, semakin hari semakin mengkhawatirkan. Jika alih fungsi

lahan pertanian ini tidak dikendalikan akan dapat mengancam kapasitas

penyediaan pangan dan dapat menciptakan bencana sosial dan bahkan akar

budaya akan sebagian mengalami kepunahan, karena di beberapa daerah pertanian

merupakan salah satu unsur kebudayaan yang sangat penting dalam peradaban

manusia.

Proses pembangunan bukan hanya terjadi di daerah perkotaan, namun juga

di daerah pedesaan yang notabene merupakan daerah pertanian yang sangat subur.

Di berbagai daerah di Indonesia, alih fungsi lahan pertanian semakin marak

terjadi, setiap tahunnya sekitar 158.000 hektar pertanian berubah fungsi menjadi

kawasan perumahan, pabrik-pabrik, dan jalan tol sementara pencetakan lahan

pertanian tidak sampai 5.000 hektar per tahun. Kondisi ini diperparah dengan

adanya kerusakan infrastruktur pertanian karena telah dimakan usia baik dari

irigasi, jalan-jalan di perdesaan dan yang lainnya (Yuhry, 2011). Peranan yang

6

diberikan sektor pertanian antara lain, menyediakan pangan bagi seluruh

penduduk, menyumbang devisa negara dari sektor non migas, membuka

kesempatan kerja.

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian secara umum

disebabkan oleh: (1) Faktor eksternal merupakan dampak dari transformasi

struktur ekonomi dan demografis. Lahan tak berubah, tetapi permintaan

meningkat akibat pertumbuhan penduduk. Akibatnya, penggunaan lahan bergeser

pada aktivitas dari pertanian ke nonpertanian yang lebih menguntungkan; (2)

Faktor internal yang menyebabkan alih fungsi lahan adalah kemiskinan. Buruknya

kondisi sosial ekonomi memicu petani menjual lahan pertaniannya. Mereka

merasa tidak mendapat keuntungan ekonomis dari lahan itu; dan (3) Faktor

Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah

yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek

regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan

hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi

(Lestari, 2009).

Alih fungsi lahan pertanian untuk tujuan pemukiman dan prasarana sosial

ekonomi khususnya di wilayah urban tidak dapat dihindari, baik di Jawa maupun

di luar Jawa (Rusastra dan Budi, 1997). Lebih lajut dijelaskan bahkan di luar Jawa

kecenderungannya meningkat dengan diterapkannya otonomi daerah, di mana

daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Dengan

demikian pemerintah daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan

asli daerah (PAD) untuk membangun daerahnya, sehingga menyebabkan lahan

7

pertanian menjadi sasaran untuk dijadikan pembangunan baik lahan pertanian

yang subur maupun lahan pertanian yang kurang produktif demi untuk

meningkatkan pendapatan daerah. Menurut Irawan dkk. (2000), keadaan ini dapat

memicu konversi lahan yang lebih luas lagi, karena pembangunan pemukiman

tersebut akan diikuti oleh pembangunan prasarana ekonomi. Dari sisi pertanian

hal tersebut akan mengganggu ekosistem sawah berupa gangguan hama,

kurangnya penyinaran, dan gangguan tata air. Dengan demikian konversi lahan

sifatnya cenderung akseleratif.

Gejala konversi lahan dari penggunaan persawahan menjadi

nonpersawahan semakin meningkat, khususnya bagi di daerah perkotaan yang

berpenduduk lebih dari satu juta jiwa. Gejala ini cenderung terjadi di desa-desa di

wilayah pinggiran kota di mana lahan persawahan masih tersedia cukup luas

(Bachriadi, 1997 dalam Aprianto, 2014). Pada masa sekarang dan yang akan

datang, sawah yang beririgasi menjadi makin langka, yang disebabkan oleh

meningkatnya persaingan dalam penggunaan lahan dan air dengan berbagai sektor

non-pertanian. Fenomena kelangkaan sumber daya lahan dan air terus berlanjut

karena meningkatnya penggunaan lahan dan air di luar sektor pertanian.

Degradasi sumber daya alam yang telah terjadi selama ini akan terus berlangsung

tidak saja disebabkan oleh berkurang sumber daya alam dan rusaknya hutan

(lingkungan), sehingga menyebabkan sumber air menjadi langka, tetapi juga oleh

meluasnya urbanisasi, kawasan industri, dan berkembangnya pariwisata.

Kekhawatiran seperti yang dikemukakan oleh Pasandaran (2006) yang

menyebabkan terjadinya the tragedy of the common tidak dapat dihindarkan.

8

Banyaknya lahan pertanian yang berigasi (sawah) beralih fungi ke non

pertanian akan menyebabkan terjadi ketimpangan dalam kepemilikan lahan.

Banyak masyarakat/petani yang tidak mempunyai lahan pertanian hanya menjadi

buruh tani. Sehingga situasi ini menjadi permasalahan terbesar bagi kurangnya

pendapatan ekonomi masyarakat perdesaan. Kondisi ini juga berpengaruh

menghambat pembangunan desa karena minimnya lapangan pekerjaan (Waluya,

2013 dalam Hidayat, 2014). Hal ini diakibatkan oleh pelaksanaan dari

pembangunan, terutama industrialisasi, dalam jangka menengah dan panjang

menyebabkan terjadinya perubahan struktur pemilikan lahan pertanian (konversi

lahan pertanian), pola hubungan kerja dan struktur kesempatan kerja, serta

terjadinya perubahaan struktur pendapatan petani di perdesaan.

Secara faktual, konversi lahan pertanian (terutama sawah) tidak hanya

berdampak pada penurunan kapasitas produksi pangan, tetapi juga merupakan

wujud pemubadziran investasi, degradeasi agroekosistem (lingkungan), degradasi

tradisi atau budaya (kultur) pertanian. Di samping itu, konversi lahan sawah

berdampak pada dimensi yang lebih luas berkaitan dengan aspek-aspek perubahan

orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di masyarakat (BEM UI, 2009).

Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah akan mengakibatkan

budaya gotong-royong sebagai perwujudan dari kebersamaan di antara petani

semakin lama akan semakin luntur. Semangat gotong-royong atau kebersamaan

merupakan salah satu komponen dari modal sosial.

Modal sosial merupakan sumberdaya sosial yang dapat dipandang sebagai

investasi untuk mendapatkan sumberdaya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu

9

modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan

kebersamaan, mobilitas ide, saling percaya dan saling menguntungkan untuk

mencapai kemajuan bersama. Fukuyama (1999) menyatakan bahwa modal sosial

memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat

kehidupan masyarakat modern. Di dalamnya merupakan komponen cultural

(budaya) bagi kehidupan masyarakat modern. Modal sosial yang lemah akan

meredupkan semangat gotong royong,

Para petani di Indonesia umumnya dan Bali khususnya dapat

dikategorikan petani tradisional maupun yang relatif maju dan sangat maju pada

kehidupan dan lingkungannya masing-masing minimal memiliki empat modal

untuk meningkatkan kejahteraan kehidupannya, yaitu dari alam (natural capital),

sumber daya manusia (SDM) (human resources capital), modal ekonomi moderen

(modern economic capital) dimana teknologi termasuk di dalamnya, dan yang

sering diabaikan dan tak kalah penting adalah modal sosial (social capital) seperti

kearifan lokal, norma dan kebiasaan setempat, serta kelembagaan yang berlaku

dan berfungsi pada masyarakat lokal.

Mawardi (2007) menyatakan bahwa modal sosial adalah sumberdaya yang

dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Dimensi

modal sosial luas, kompleks dan lebih dari sekedar modal manusia (human

capital) yang terfokus pada dimensi daya, keahlian dan manajerial yang dimiliki

oleh setiap individu. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan

antar kelompok dengan cakupan meliputi jaringan sosial, nilai/norma, dan

kepercayaan antar mereka yang tumbuh dari para anggotanya sendiri dan

10

kemudian menjadi norma kelompok tersebut. Bank Dunia (1999) secara mendasar

menyebutkan bahwa modal sosial dari suatu masyarakat mencakup kelembagaan,

hubungan/pertalian, dan sikap/pendirian dan nilai-nilai di antara manusia dan

memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Modal sosial

memiliki spektrum yang lebih luas, yaitu sebagai perekat yang mejaga kesatuan

anggota kelompok secara bersama-sama. Kearifan lokal relevan juga untuk

dikategorikan sebagai salah satu unsur modal sosial.

Menurut Fukuyama (1995), bahwa modal sosial adalah kemampuan yang

timbul dari adanya kepercayaan (trust) dalam sebuah komunitas. Modal sosial

sebagai sumber (resource) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang

dalam komunitas. Pengukuran modal sosial sering dilakukan melalui hasil

interaksi tersebut, seperti; terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat.

Interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Dalam skala

individual interaksi terjadi pada relasi intim antara individu yang menghasilkan

ikatan emosional. Dalam skala institusional, interaksi terjadi pada saat beberapa

organisasi memiliki kesamaan visi dan tujuan organisasi lainnya. Potret negatif

modal sosial dapat digambarkan dalam formulasi melemahnya modal sosial di

masyarakat sehingga modal sosial mengalami erosi dalam bentuk: interaksi sosial,

ditandai dengan pelanggaran norma, krisis kepemimpinan, kerenggangan

hubungan sosial dan dehumanisasi. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya kontrol

sosial, sentimen kelompok, meningkatnya semangat individualisme dan

meningkatnya nilai budaya material, semangat kebersamaan melemah, hal ini

11

berakibat pada lemahnya peran kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu

sendiri.

Pengembangan modal sosial sangat penting di dalam organisasi/

kelembagaan lokal. Pada prakteknya, modal sosial yang paling banyak berperan

yakni kepercayaan (trust), keputusan-keputusan kolektif dan jaringan sosial

(social networking). Modal sosial tersebut memfasilitasi dari banyak kegiatan

seperti: kegiatan pemanfaatan sumber air, kegiatan-kegiatan ritual dan kegiatan-

kegiatan lainnya dalam komunitas, yang menjadi persoalan modal sosial pada

komunitas umumnya adalah belum berkembang dengan baik sesuai dengan

perkembangan jaman.

Melemahnya peranan modal sosial akibat adanya campur tangan dari

faktor eksternal (pemerintah) yang berlebihan dan faktor internal yang lebih

dominan dalam kepemimpinnya membuat kelembagaan lokal peranannya belum

maksimal. Kelembagaan merupakan perangkat aturan yang membatasi aktivitas

anggota dan pengurus dalam mencapai tujuan organisasi. Kelembagaan dalam arti

organisasi biasanya menggambarkan aktivitas yang dikoordinasikan atas dasar

mekanisme administrasi atau komando (Arkadie, 1989 dan Pakpahan, 1990).

Modal sosial merujuk pada hubungan kepercayaan, kebersamaan dan

pertukaran, aturan dan norma bersama, keterkaitan, dan jaringan di dalam

masyarakat memungkinkan setiap anggota masyarakat/petani melakukan tindakan

kolektif (collective action) dan mengamankan sumberdaya yang dimiliki oleh

masyarakat baik milik individu maupun milik bersama. Menurut DiGregorio et al.

(2004) dalam Satriawan dan Oktavianti (2012), satu individu masyarakat secara

12

alami akan cenderung memilih melakukan aksi bersama dengan individu lain

ketika mereka merasa ada kesamaan dalam hal tujuan yang ingin dicapai dan

ketika merasa ada ketidakpastian serta resiko yang dihadapi jika bergerak

sendirian. Dengan demikian, transformasi modal sosial ke dalam tindakan kolektif

menjadi bermanfaat sebagai faktor penting untuk mempengaruhi dan menentukan

bentuk keputusan dasar, termasuk juga pengaturan kelembagaan pertanian.

Modal sosial memiliki salah satu unsur yang penting, yaitu keinginan yang

kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa

mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan di masyarakat. Maka

dari itu ide dasarnya adalah bahwa seorang atau kelompok senantiasa kreatif dan

aktif. Melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya, tidak saja

dari sisi material tetapi juga kekayaan hubungan sosial, dan menguntungkan

kelompok, tanpa merugikan orang lain, secara bersama sama. Mereka cenderung

tidak menyukai bantuan yang sifatnya dilayani, melainkan lebih memberi pilihan

untuk lebih banyak melayani secara proaktif. Tindakan proaktif memiliki

kandungan sosial (modal sosial), terlihat melalui tindakan dari yang sederhana

sampai berdimensi dalam dan luas. Pada dasarnya satu individu di masyarakat

secara alami akan cenderung memilih melakukan aksi bersama dengan individu

lain ketika mereka merasa ada kesamaan dalam hal tujuan yang ingin dicapai dan

ketika mereka merasa adanya ketidakpastian dan resiko yang dihadapi jika

bergerak sendirian dengan bernaung di bawah kelembagaan (kelompok).

Bali sebagai salah satu tujuan wisata dunia, sehingga peranan industri

pariwisata dalam pembangunan Bali sudah tidak perlu dipertanyakan lagi.

13

Dengan tidak tersedianya sumber alam seperti migas, hasil hutan, ataupun industri

manufacturing yang berskala besar, maka pariwisata telah menjadi sektor andalan

dalam pembangunan. Pembangunan pariwista di Bali disadari atau tidak telah

membawa perubahan, baik perubahan bersifat positif seperti peningkatan

pendapatan daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan

tetapi juga menimbulkan perubahan yang besifat negatif seperti pencemaran,

kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan dan tidak kalah pentingnya adalah

pengalihan fungsi lahan terutama lahan pertanian yang subur, khususnya pertanian

yang beririgasi (sawah) yang dijadikan sebagai sarana mendukung pengembangan

fasilitas pariwisata seperti hotel, restoran, objek wisata, infrastruktur dan lain-lain.

Pengembangan pariwisata di Bali telah berkontribusi banyak terhadap

kerusakan dan keseimbangan lingkungan, khususnya pembangunan pariwisata

yang memanfaatkan lahan pertanian baik lahan basah (sawah) maupun kering.

Pemanfaatan lahan pertanian untuk kepentingan pariwisata juga telah

mengakibatkan kesenjangan antara industri pariwisata dengan pertanian. Menurut

BPS Provinsi Bali Tahun 2014 dari total luas lahan Provinsi Bali yang digunakan

untuk lahan sawah mencapai 80.542 ha (14,29 persen). Dibandingkan dengan luas

lahan sawah tahun 2013 yang mencapai 81.165 ha berarti mengalami penurunan

seluas 623 ha (0,77 persen), hanya Kabupaten Klungkung yang tidak mengalami

perubahan lahan sawah, sedangkan kabupaten/kota yang mengalami penurunan

yakni Tabanan 1,00 persen, Badung 1,58 persen, Gianyar 0,89 persen, Buleleng

1,05 persen, dan Jembrana 0,19 persen. Kabupaten/Kota yang mengalami

14

penambahan luas sawah pada tahun 2014 adalah Karangasem 0,13 persen, Bangli

0,21 persen, dan Denpasar 0,12 persen, seperti ditunjukan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1

Persentase Perubahan Luas Lahan Sawah

per Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2011-2014

Kabupaten/Kota Tahun (%) Rata-rata per

Tahun 2011 2012 2013 2014

Jembrana 0.00 -7.31 7.50 -0.19 0.00

Tabanan -0.09 -0.21 -0.91 -1.00 -0.55

Bandung 0.16 -0.47 -0.50 -1.58 -0.60

Gianyar -0.39 -0.02 -0.16 -0.89 -0.36

Klungkung -0.80 -0.05 0.00 0.00 -0.21

Bangli 0.00 0.00 0.00 0.21 0.05

Karangasem 0.20 0.17 -0.13 0.13 0.09

Buleleng -0.45 0.43 -1.22 -1.05 -0.58

Denpasar -1.33 -3.00 -0.52 0.12 -1.18

Bali -0.20 -0.76 0.05 -0.77 -0.42

Sumber : BPS. Provinsi Bali (BPS.go.id) Tahun 2015, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 bahwa rata-rata pertahun luas sawah di Bali

berkurang 42 persen. Kabupaten yang paling tinggi lahannya berkurang selama

lima tahun (2011-2014) adalah Kota Denpasar sebanyak 1,18 persen disusul

Kabupaten Badung yaitu sebanyak 0,60 persen, Buleleng 0,58 persen, Tabanan

0,55 persen. Kota Denpasar menduduki ranking pertama terjadi konversi lahan

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) sebagai pusat kegiatan ekonomi dan

pemerintahan sehingga memerlukan saran infrastruktur penunjang salah jalan

adalah terjadi konversi lahan pertanian; (2) terjadi arus urbanisasi dan

bertambahnya jumlah penduduk Kota Denpasar yang memerlukan perumahan

menyebabkan menyempitnya lahan petanian dari tahun ke tahun. Sedangkan

Jumlah subak dan luas lahan bukan pertanian per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

ditunjukan seperti terlihat pada Tabel 1.2.

15

Tabel 1.2

Luas Lahan Bukan Pertanian dan Jumlah Subak per Kabupaten/Kota

Di Provinsi Bali Tahun 2012-2014 (Ha)

No Kabupaten Jumlah

Subak

Luas Lahan

Bukan

Pertanian

(2013)

Luas Lahan

Bukan

Pertanian

2014

Selisih Lahan

Bukan Pertanian

2013/2014

(Alih Fungsi

Lahan)

1 Jembrana 83 51.537 51.603 66

2 Tabanan 228 21.478 21.501 23

3 Badung 119 13.387 13.608 221

4 Gianyar 524 9.550 9.678 128

5 Klungkung 42 8.325 8.325 -

6 Bangli 108 15.711 15.711 -

7 Karangasem 157 23.063 23.736 673

8 Buleleng 303 55.292 55.334 42

9 Denpasar 35 9.756 9.764 8

Total 1.559 208.099 209.260 1.161

Sumber : BPS. Provinsi Bali (BPS.go.id) Tahun 2015

Di antara 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali, hanya Kabupaten

Klungkung dan Kabupaten Bangli tidak mengalami perubahan luas lahan bukan

pertanian (2013-2014). Hal itu mengindikasikan bahwa di dua kabupaten tersebut

tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian sawah ke lahan bukan pertanian.

Sedangkan pada tahun yang sama, terjadi selisih lahan lahan bukan pertanian

terbesar adalah Kabupaten Karangasem mencapai 673 Ha. Hal ini

mengindikasikan bahwa di Kabupaten Karangasem terjadi konversi lahan

pertanian. Terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian berakibat pada

pergeseran kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun

seperti terlihat dalam Gambar 1.1.

16

Gambar 1.1

Kontribusi Sektor Pertanian dan Sub Sektor Tanaman Pangan

Terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 2010 – 2014

Sumber : BPS. Provinsi Bali (BPS.go.id) Tahun 2015

Penurunan kontribusi sektor pertanian dalam arti luas juga diikuti oleh

penurunan kontribusi sub sektor tanaman pangan dari 3,06 persen di tahun 2010

menjadi 2,44 persen di tahun 2014. Penurunan kontribusi sektor pertanian sebagai

akibat dari terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertnian, faktor yang

utama disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin (Budhi dkk., 2015).

Adapun laju pertumbuhan penduduk di Bali tahun 2010-2015 sebesar 1,23 persen

per tahun, dengan laju pertumbuhan yang positif maka di masa yang akan datang

perlu penyediakan pangan khususnya beras yang memadai. Adapun

perkembangan produksi beras dengan jumlah penduduk seperti terlihat pada

Gambar 1.2.

17

Gambar 1.2

Jumlah Penduduk dan Produksi Padi di Bali Tahun 2010 – 2013

Sumber: BPS. Provinsi Bali (BPS.go.id) Tahun 2015

Dalam perhitungan kebutuhan beras, bukan hanya untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat Bali, tapi juga untuk kebutuhan wisatawan yang terus

mengalami peningkatan. Konsumsi beras Provinsi Bali (tahun 2007 – 2011) rata-

rata pertahun per kapita sebesar 127,10 Kg, bila dibandingkan dengan konsumsi

beras secara nasional sebesar 102,87 Kg. dengan demikian konsumsi beras di Bali

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nasional (Pusat Data dan Informasi

Pertanian Seketariat Jendral Kementrian Pertanian, 2012). Walaupun konsumsi

masyarakat bukan saja beras tapi masyarakat juga mengkonsumsi di luar beras

untuk memenuhi kebutuhannya. Pengaruh pendapatan terhadap konsumsi sangat

erat kaitannya, karena pendapatan seseorang merupakan faktor yang menentukan

pola konsumsinya, semakin tinggi pendapatan masyarakat patut diduga semakin

baik pola konsusmsinya, atau akan merubah pola konsumsinya atau dengan kata

tidak lagi akan mengurangi konsumsi beras. Pergeseran pola konsumsi penduduk

18

akan jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanan

sudah mengalami titik jenuh, dimana kenaikan pendapatan akan digunakan untuk

memenuhi kebutuhan nonmakan (bukan beras) ataupun untuk investasi dan

ditabung. Menurut Hukum Engel (Sudarman, 2004), bila selera tidak berubah

maka persentase pengeluaran untuk makanan akan menurun seiring dengan

meningkatnya pendapatan, sehingga permintaan akan beras menjadi inelastis.

Derasnya alih fungsi lahan pertanian sawah di Bali, sebagai akibat dari

pembangunan yang berkembang akan mengancam keberadaan lahan pertanian

serta organiasi dan kelembagaan petani, terutama keberadaan lembaga Subak.

Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik

sosioagraris-religius, yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air

irigasi di lahan sawah. Subak merupakan suatu warisan budaya Bali yang berupa

suatu sistem irigasi yang mengatur pembagian pengelolaan air yang berdasarkan

pada pola-pikir harmoni dan kebersamaan yang berlandaskan pada aturan-aturan

formal dan nilai-nilai agama Hindu, yang berlandaskan pada konsep filosofi Tri

Hita Karana. Tri Hita Karana yaitu Parhyangan (hubungan yang harmonis antara

manusia dengan Tuhan), Pawongan (hubungan yang harmonis dengan sesama

manusia), dan Palemahan (hubungan yang harmonis antara manusia dengan

lingkungan), yang anggotanya para petani. Secara umum tingkat pendidikan

petani masih relatif rendah dan umurnya relatif sudah tua dan perkembangannya

relatif lambat bila dibandingkan dengan kelembagaan lainnya yang lebih modern

di era globalisasi.

19

Hasil penelitian Wiyatna dkk. (2015) di Kabupaten Buleleng menunjukkan

bahwa belum terdapat awig-awig subak di Kabupaten Buleleng yang mengatur

secara tegas mengenai larangan dan sanksi bagi krama subak yang melakukan

konversi lahan pertanian maupun menjual lahan pertaniannya untuk kegiatan

nonpertanian. Sehingga peranan awig-awig subak dalam rangka mengatasi dan

mencegah konversi lahan pertanian di kawasan pesisir pantai di Kabupaten

Buleleng belum dapat dilakukan secara maksimal. Menurut Sutawan dkk. (1989),

penyusutan areal persawahan di Bali berlanjut terus seperti sekarang ini,

dikhawatirkan organisasi subak akan terancam punah. Jika subak hilang akan

berdampak pada hilangnya kebudayaan Bali karena sebagian budaya Bali berakar

dari sektor pertanian. Subak bersama lembaga sosial tradisional lainnya seperti

banjar dan desa adat merupakan tulang punggung kebudayaan Bali. Dalam kaitan

ini para petani anggota subak perlu dilibatkan dalam proses pengambilan

keputusan yang menyangkut masalah pengalih fungsian lahan sawah yang berada

dalam wilayah subak mereka. Di samping itu, kelembagaan subak masih

mempunyai kelemahan yaitu lemahnya posisi tawar. Petani sebagai anggota subak

sering bertindak sendiri-sendiri secara individual dalam pengambil keputusan

khususnya dalam mengalih fungsikan lahan pertanian ke nonpertanian. Fungsi

lembaga subak seolah-olah tidak berperan dalam jual beli lahan pertanian, karena

pada awig-awig subak belum diatur klausul tentang alih fungsi lahan.

Subak telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh

UNESCO pada hari Jumat, 29 Juni 2012 di Saint Petersburg Rusia (Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, 2014). Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam

20

subak tersebut mengantarkannya sebagai WBD. Penetapan subak sebagai Warisan

Budaya Dunia masuk dalam kategori bentang budaya dengan judul “The Cultural

Landscape of Bali Province: The Subak System as a Manifestation of the Tri Hita

Karana Philosophy” (Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak Sebagai

Manifestasi Filosofi Tri Hita Karana, 2012).

Predikat WBD diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kepentingan

bersama. Bila ditinjau dari sisi ekonomis, adanya gelar WBD dianggap dapat

menambah pemasukan ke subak dan perhatian pemerintah terhadap keadaan

petani. Adapun konsekuensi atas predikat WBD, yaitu untuk menjaga kelestarian

subak. Berdasarkan hasil penelitian Sarita dkk. (2013) di Subak Pulagan, beberapa

harapan petani Subak Pulagan setelah adanya status WBD dapat dikategorikan

pada tiga aspek, yaitu aspek pola pikir, aspek sosial dan aspek kebendaan. Salah

satu lanskap budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, yaitu

Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Pakerisan di Kabupaten Gianyar.

Subak yang terdapat dalam kawasan Daerah Aliran Sungai Tukad Pakerisan ini di

antaranya Subak Kulub Atas, Subak Kulub Bawah, dan Subak Pulagan. Ketiga

subak tersebut telah mengimplementasikan konsep Tri Hita Karana (THK).

Hasil penelitian Darmanta dkk (2013) menunjukkan bahwa dari tahun

2007 sampai dengan tahun 2012 alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di

wilayah subak Gede Pulagan-Kumba telah mencapai angka 5,47 hektar dari luas

keseluruhan wilayah subak Gede Pulagan-Kumba seluas 205 hektar atau 2,7

persen dari luas keseluruhan wilayah subak Gede Pulagan-Kumba. Bentuk alih

fungsi yang terjadi terdiri dari: perumahan pribadi, pertokoan, tempat usaha,

21

klinik swasta, sekolah dan kandang ternak. Bentuk alih fungsi yang paling

dominan adalah perumahan pribadi. Terjadinya alih fungsi lahan subak Gede

Pulagan-Kumba menyebabkan produksi pada di Kecamatan Tampaksiring dan

Desa Tampaksiring dalam 3 (tiga) tahun terakhi