HASIL SURVEY TERHADAP PARTAI POLITIK DI INDONESIA I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang SatuminggusetelahB.J.HabibiediambilsumpahnyamenjadipresidenmenggantikanSuharto,dibentuklah sebuah tim kecil untuk merancang Undang-undang bidang politik (UU Partai Politik, Pemilu dan Susduk).Pada akhirtahun1998,RUUtersebutselesaidikerjakandanselanjutnyadibahasdiDPR.TepatnyapadaFebruari 1999, ketiga RUUtersebut dinyatakanberlaku oleh Presiden Habibie. Sejakdisahkannyaketigaundang-undangtersebut,makatercatatdalamsejarahbahwa!ndonesiatelahmemberlakukan tiga UU untuk pelaksanaan pemilu, yakniUU pemilu tahun 1953 untuk pemilu 1955, UUPemilu tahun 1969untuk pemilu 1971 danUUPemilu tahun 1999 untuk pemilu 19991. Nasing-masing UU Pemilutersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan antara satu dengan yang lainya.Padapemilu1955,pesertapemiluterdiridariempat(+)kelompokbesaryakni(1)Kelompokpartaipolitiksebanyak39parpol,(2)KelompokOrganisasisebanyak+6,(3)KelompokPerorangansebanyak59dan(+) Kelompok Kumpulan Pemilih sebanyak562.Ada dua hal penting yang dapat dipetik dari pengalaman pemilu 1955.Pertama,adanyapartisipasipolitikmasyarakatyangbegitutinggi.Nengapa?Karenapemiluketikaitu diyakini masyarakat !ndonesia sebagai sebuah solusi yang paling tepat terhadap semua persoalan yang dihadapi bangsa ketika itu. Kedua, empat kelompok besar sebagai kontestan pemiluseperti yang digambarkan di atas, menunjukan betapa keterbukaan politik ketika itu sangat besar, bahkan politik aliran berkembang bebas dan ikut bersaingsecarasehat.Namundiakui,semuakontestanpemilu1955dariempatkelompokbesartersebut, 1 Kevin R. Evan,Almanak Parpol !ndonesia, Sistem Baru, Suasana Baru Pemilu 1999 2 Herber Feith, Pemilu 1955,Suara Pembaruan 18 Nei 1999 belum berhasil mengkonsolidasi dirinya secara matang, sehinggakesan euphoriapada partisipasi politik ketika itu juga cukup kuat. Sebaliknya pada pemilu 1971, proses fusi sudah dilakukan yang pada akhirnya mengkerucut menjadi tiga partai peserta pemilu. Selanjutnya, pelaksanaan pemilu selama masa orde baru berjalan sesuai rencana penguasa yakni setiap lima tahun sekali, dengan peserta pemilu yang tidak pernah bertambah yakni dua partai ditamba Golkar. Namun demikian sistem partai di !ndonesia tidak dapat dikatakan menggunakan sistem multi partai, walau ada dua partaipeserta tetap selama lima kali pemilu masa orde baru danpula sebaliknya.

Singkatnyapemiluselamamasaordebaru,lebihdilihatsebagaiformalitasuntukmemberikanlegitimasibaru setiap lima tahun kepadakekuasaan Suharto. Tidak ada proses persaingan yang fair diantarapeserta pemilu, karena kemenangan hampir telah dipastikan sebelum pemilu berlangsung. Dengan demikian, tidak ada peroses pembelajaran yang berarti bagi dua partai untuk memperkuat dirinya dalam persaingan setiap pemilihan umum. Secara structural, kedua partai (PD! dan PPP) memiliki struktur yang realatif lengkap sampai ke tingkat daerah (desa).Pertanyaannya,apakahstrukturtersebut dapatterkonsolidasisecaraefektif untukmelaksanakanfungsi partai secara ideal sampai ke tingkat daerah? Belum tentu, pusat kekuasaan ada pada pemerintah. Sebaliknya, Golkar (bukan partai golkar), dengan ditopang oleh kekuatan militer dan korps pegawai negeri, dapat menguasai seluruhjaringandanpotensisampaiketingkatdaerah.Termasukmemperkuatsistemorganisasinyasehingga semakin kokoh dan mantap dibandingkan partai lain yang sangat rapuh. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pasca Suharto mundur.Pelaksanaan pemilu ditandai dengan euphoriayangluarbiasasetelahpuluhantahunterkekang.Disainundang-undangpolitiknyasangatterbukaterhadap partisipasi masyarakat, sehingga tidak heran partai politik aliran yang muncul pada pemilu 1955 kembali muncul dengan wajah yang berbeda. Perbedaannya,peserta pemilu pada pemilu 1999 hanya terdiri dari partai politik, sedangkan pada pemilu 1955, selain partai politik ada tiga kelompok lain sebagai kontestan pemilu.Setidaknya ada persamaan yang dapat kita cermati.Pertama,baikpemilu1955maupunpemilu1999,masyarakatmemilikikeyakinandanharapanyang sama yakni pemilu merupakan pilihan yang tepat untuk menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi bangsa. Namunharapntersebuttidaktercapaidan masyarakatkecewa.Kedua,semuakontestanpemilu (partai politik) gagalmelakukankonsolidasidirisecarabaik,sistemkepartaianbelummantapbahkansistemrekrutmencalon legislatifnya masih amburadul. Akibatnya,partai-partaiyangmendapatkursidilegislativemengalamikesulitanyangluarbiasabesar3.Kinerja DPRdinilaiburuk,dantidakdapatmemperjuangkanaspirasimasyarakat.Adakekecewaanyangluarbiasa terhadap partai politik, karena dinilai tidak mampu memenuhi janjinya selama kampanye, sistem rekrutmen calon anggotalegislativeyangkacausertakonflikinternalpartaiyangberlarut-larut.Bahkanpartaidinilaihanya sebagai alat untuk merebut kekuasaan belaka tanpa mempedulikan rakyat atau konstituen. Padasisilain,perkembanganpolitikdi!ndonesiasemakinmajudanterbuka.Karenaitu,ditengahhujatan masyarakatterhadappartaipolitik,munculkesadarankalanganakademisi,pengamatpolitik,ekonombahkan mahasiswa,bahwadalamsistempolitikyangsemakindemokratis,partaipolitikmerupakansaranayangtepat untuk mengekspresikan pilihan politik serta jalan untuk memperjuangkan berbagai kebijakan public. TidakadaNegaradiduniainiyangmenggunakansistemdemokrasiyangtanpapartaipolitik+.Karenaitu, kesadaran untuk bergabung dalam partai politik mulai berkembang dikalangan akademisi, pengamat politik, LSN bahkanaktifismahasiswayangantipartaipolitik,telahmerubahcarapandangnyaterhadappartaipolitik. Perkembangan yang demikian merupakan peluang bagi partai politik untuk membenah dirinya secara internal. Seiringperkembangandankesadaranmasyarakattentangpentingnyapartaipolitik,uapaya-upayamendorong sistemkepartaianyangterbuka,moderndandemokratisjugaterusberjalan.Karenaitu,kesadaranbahwa pembenahansistempolitikyanglebihbesarbagibangsaini,tidakdapatdilepaskandariupayapembenahan terhadap sistem kepartaian di !ndonesia adalah tepat. 3 FORNAPP!, Evaluasi Lima Tahun Kinerja DPR.DPR hasil pemilu 1999 gagal memenuhi harapan rakyat, akibatnyarakyat kecewa dan tidak percaya pada partai politik. 4 Dr. Rainer Adam, Kata pengantar, DPRD dan Partai Politik, FNS dan P3OD-UNN. Tak mungkin kita temukan dimanapun di muka bumi ini sebuah Negara demokrasi tanpa partai politik Selain itu, dinamika social, politik dan ekonomimasyarakat kita telah melahirkan kelompok menengah baru yang sadardankritisterhadapkecenderunganpenataanpolitikyangpadagilirannyamembentukpersepsibaru mengenaimasadepanbangsadanmasyarakat.Fenomenapemilihbarudiperkotaanmerupakanbagiandari dinamikaperubahanitu.Darisegiwawasan,visi,pengalamansertaaksesinformasi,generasibaruinijelas berbedadengangenerasisebelumnya.Generasisekaranglebihterbuka,kritis,progresifdanberorientasipada perubahan. Jadi tidak heran bila isu politik yang dianggap relefan oleh generasi sekarang adalah bukan saja soal stabilitas politik,tetapi lebih jauh dari itu adalah partisipasi politik yang kritis, pemberdayaan politik, penciptaan struktur dan lembaga politik yang lebih transpara dan demokratis5. Berdasarkanpertimbanganyangdemikian,makapartai-partaipolitikdidoronguntukmelakukanpembenahan secarainternalsehinggalebihmantapdalammempersiapkandirinyaagardapatmenyesuaikandiridengan dinamika politik dan dinamika masyarakat. Ada beberapa isu penting yang menjadiagenda yang selalu menjadi pertimbangan bagi sebuah partai modern, terbuka dan demokratis adalah : (1). Platform dan Program Partai (2). Struktur Organisasi (3) Sistem Rekrutmen Kaderpartai(+)NanagemendanSistemRekrutmenSDNPartai(5)SistempengelolaanKeuanganPartai(6). Sistem pengendalian konflik internal partai dan (7) Pola relasi antaraPartai dengan Konstituen6. Tentumasihbanyakisu-isustrategislainnyayangdapatmenunjangterbentuknyasistempartaiyanglebih terbukadanacuntable,tetapisetidaknyabeberapaisustrategisdiatasmerupakandasarbagipartaiuntuk melakukanpembenahan.Terkaitdenganupayatersebut,assessmentterhadappartaipolitikyangadasaatini sangatpentingdilakukanuntukmengetahuikekuatandankelemahanpartaidi!ndonesiasaatini,dalam mengukutiperkembanganpolitikyangsemakinterbukadanmenjawabkegelisahanpamilih!ndonesiayang semakin kritis. 5 Syamsudin Haris, Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru. Generasi sekarang lebih terbuka, kritis, progresif dan berorientasi pada perubahan. !su politik yang dianggap relefan oleh generasi sekarang adalah bukan saja soal stabilitas politik,tetapi soal partisipasi politik yang kritis, pemberdayaan politik, penciptaan struktur dan lembaga politik yang lebih transpara dan demokratis 6 Hasil Workshop,Forum Politisi dan Partai Politik. TujuanutamadilakukannyaassessmentterhadappartaipolitikyangmendapatkursidiDPRsaatiniadalah: Pertama, untuk melihat sejauh mana partai di !ndonesi telah melakukan pembenahan diri secara internal dalam menjawabdinamikaperkmebanganbaiksecarainternalmaupuneksternal.Kedua,untukmemperoleh pemahamanyanglebihbaiktentangkekuatandankelemahaninstitusipolitikdi!ndonesiakhususnyapartai politik,dalamrangkanmendorongupaya-upayapenguatanpartaipolitikkedepanagarmampumenjadipartai politik modern, terbuka, dan demokratis. 1.2. Metode Pengumpulan Data Prosespengumpulandatadalamstudiinidilakukandenganmetodewawancaramendalamterhadapnara sumberdaritujuh(7)partaipolitikyangmemilikikursiyangcukupsiknifikandiDPR.Narasumberyang diwawancaraiadalahorangyangdinilaimemilikipemahamandanpengetahuanyangbaiktentangpartai politiknya. Setiappartaipolitik,enam(6)orangnarasumberyangdiwawancaraidenganklasifikasisbb:(1)Duaorang adalah pengurus DPP Partai (2) dua orang adalah anggota DPR sekaligus pengurus DPP dan (3) dua orang lagi adalah anggota DPR yang bukan Pengurus DPP.Jumlah nara sumber yang diwawancarai+2 orang Nelaluidialog yang mendalam dengan berbagainara sumberdari tujuh (7) partai yang memiliki kursi siknifikan diDPRperiode200+-2009,kamimenggaliinformasiseluas-luasnyaberkaitandengantujuhtopicyang menjadifocusdalamstudiiniyaknitentang:PlatformdanProgramPartai,StrukturOrganisasi,Nekanisme SeleksiCalon,NanajemenSumberDayaNanusia,SistemKeuanganPartai,PengendalianKonflik!nternal Partai, Hubungan dengankonstituen dan masyrakat sipil. Nasing-masing topik dielaborasilebih dalam melalui sub topiksehingga harapan untuk mendapat gambaran yang jelas mengenaiperkembangan proses penataan partaipolitikdi!ndonesia.Hasildariproseselaborasiterhadaptujuhpartai,akandisampaikansecararinci melalui matriks pada bagian temuan penelitian. II. Temuan Penelitian 2.1. PARTAIGOLKAR NOTOPIKPENELITIANJAWABAN IPlatform & Program PartaiYATIDAK 1Apakah anggota partai terlibat dalam proses mengembangkan dan merumuskan platform dan program Partai? 2Apakah program mencerminkan pandangan idiologis partai? (Golkar tidak memiliki idiologi yang kaku) 3Apakah Litbang partai terlibat aktif dalam perumusan program partai? 4Apakah program partai dikomunikasikan dan disebarluaskan ke DPD dan cabang? 5Apakah akademisi, professional, NGOs dilibatkan dalam proses pengembangan program partai? IIStruktur Organisasi 1Apakah ketua dewan pimpinan pusat dan daerah dipilih melalui Kongres/Konferda? 2Apakah Kongres memilih Formatur? 3 Apakah Kongres/Konferda juga memilih pengurus partai? 4Apakah AD/ART partai menjamin otonomi partai di tingkat DPD dan DPC? IIIMekanisme Seleksi Calon 1Apakah calon legislatif dan eksekutif diseleksi /dipilih oleh anggota partai? 2Apakah DPP memiliki hak untuk mem-veto calon-calon yang telah dipilih oleh DPD atau DPC? 3Apakah ada criteria khusus bagi calon legislatif yang diatur dalam AD/ART partai? 4Apakah ada criteria khusus bagi calon pemimpin eksekutif di pusat maupun daerah yang diatur dalam AD/ART partai? 5Apakah calon legislatif dan eksekutif harus anggota partai? (tetapi tidak ada aturan khusus soal ini) 6Apakah partai memiliki ketentuan mengenai batas waktu untuk masa jabatan pimpinan partai (Ketua)? (hanya dua periode) 7Apakah rangkap jabatan dengan eksekutif dibolehkan dalam aturan partai? (tidak aturan yang melarang) 8Apakah AD/ART partai menjamin keterwakilan bagi kelompok minoritas (pemuda, perempuan) di dalam partai? IVManagemen Sumberdaya Manusia 1Apakah partai memiliki departemen yang bertanggungjawab untuk merekrut kader partai? 2Apakah partai memiliki pusat data keanggotaan yang diatur secara professional? 3Apakah partai memiliki program pelatihan dan pendidikan (kaderisasi) yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur? 4Apakah partai memiliki mekanisme promosi berdasarkan keahlian, kemampuan dan jasa serta capaian? (tidak diatur dalam AD/ART) 5Apakah partai merekrut orang professional untuk mengelola partai? (Staf yang dibayar) VSistem Keuangan Partai 1Apakah partai mengumpulkan iuran anggota secara teratur? 2Apakah partai mengumumkan nama-nama donatur serta menyebutkan jumlah sumbangan kepada publik? 3Apakah laporan keuangan tahunan dapat diakses secara bebas oleh publik? (dilaporkan dimunas, internal) 4Apakah partai memiliki staf keuangan yang professional serta mampu memenuhi persyaratan akutansi secara umum? 5Apakah laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan publik? 6Apakah aturan mengenai laporan keuangan partai konsisten pada semua tingkatan (nasional dan local)? 7Apakah partai memiliki departemen khusus yang bertanggungjawab untuk penggalangan dana partai? 8Apakah partai mempunyai data atau inventarisasi mengenai asset-aset partai? 9Apakah asset-aset partai tercatat sebagai asset partai (bukan atas nama individu)? 10Apakah partai secara regular mengalokasikan dana untuk kegiatan partai? VIPengendalian Konflik Internal Partai 1Apakah partai memiliki badan atau mekanisme untuk mengendalikan dan mengatasi konflik internal? (tegas diaturAD Partai) 2Apakah partai mempunyai suatu mekanisme tertentu untuk memastikan dan menguatkan disiplin partai? 3Apakah partai memiliki mekanisme untuk menindak pengurus atau anggota DPR yang tidak disiplin? VIIHub. Dgn Konstituen dan Masyarakat Sipil 1Apakah partai memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan keputusan-keputusan pimpinan pusat seta informasi penting lainnya kepada konstituen? 2Apakah partai berkonsultasi secara teratur dengan konstituen dan organisasi masyarakat sipil (OMS)? 3Apakah partai memiliki departemen/mekanisme untuk menerima dan memproses aspirasi/informasi dari konstituen dan OMS? 4Apakah partai memiliki departemen/mekanisme untuk mengatur hubungan dengan organisasi mitra atau organisasi masa? 2.2. PDI PERJUANGAN NOTOPIKPENELITIANJAWABAN IPlatform & Program PartaiYATIDAKKETERANGAN 1Apakah anggota partai terlibat dalam proses mengembangkan dan merumuskan platform dan program Partai? Melalui struktur dan alat kelengkapan partai 2Apakah program mencerminkan pandangan idiologis partai? Pancasila, UUD 1945, NKRI, Kerakyatan dan Nasionalisme 3Apakah Litbang partai terlibat aktif dalam perumusan program partai? Memberi pertimbangan4Apakah program partai dikomunikasikan dan disebarluaskan ke DPD dan cabang? Melalui Rakernas dan Rakerda. 5Apakah akademisi, professional, NGOs dilibatkan dalam proses pengembangan program partai? Dalam arti komunikasi, akses dibuka. IIStruktur Organisasi 1Apakah ketua dewan pimpinan pusat dan daerah dipilih melalui Kongres/Konferda? 2Apakah Kongres memilih Formatur? 3 Apakah Kongres/Konferda juga memilih pengurus partai? 4Apakah AD/ART partai menjamin otonomi partai di tingkat DPD dan DPC? Secara Prosedural IIIMekanisme Seleksi Calon 1Apakah calon legislatif dan eksekutif diseleksioleh anggota partai? 2Apakah DPP memiliki hak untuk mem-veto calon-calon yang telah dipilih oleh DPD atau DPC? Bilabertentangandengan aturanpartai/kepentingan nasional 3Apakah ada criteria khusus bagi calon legislatif yang diatur dalam AD/ART partai? Anggota dan kader PDIP. 4Apakah ada criteria khusus bagi calon pemimpin eksekutif di pusat maupun daerah yang diatur dalam AD/ART partai? Kriteria khusus ukurannya menerima ideology/platform partai. 5Apakah calon legislatif dan eksekutif harus anggota partai? Calon Eksekutif tidak harus (laku dijual Partai) 6Apakah partai memiliki ketentuan mengenai batas waktu untuk masa jabatan pimpinan partai (Ketua)? Semangat yang sedang didorong ada pembatasan. 7Apakah rangkap jabatan dibolehkan dalam aturan partai? Tidak ada larangan dalam aturan partai8Apakah AD/ART partai menjamin keterwakilan bagi kelompok minoritas (pemuda, perempuan) di dalam partai? Secara formal tidak ada tetapi semangat menuju kesana ada. IVManagemen Sumberdaya Manusia 1Apakah partai memiliki departemen yang bertanggung jawab untuk merekrut kader partai? Bidang organisasi, Bidang Ideologi dan kaderisasi. 2Apakah partai memiliki pusat data keanggotaan yang diatur secara professional? Sedang Pembenahan database. 3Apakah partai memiliki program pelatihan dan pendidikan (kaderisasi) yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur? 4Apakah partai memiliki mekanisme promosi berdasarkan keahlian, kemampuan dan jasa serta capaian? Tidak diatur dalam AD/ART 5Apakah partai merekrut orang professional untuk mengelola partai? VSistem Keuangan Partai 1Apakah partai mengumpulkan iuran anggota secara teratur? Aturan ada tapi blm efektif.2Apakah partai mengumumkan nama-nama donatur serta menyebutkan jumlah sumbangan kepada public? Hanya dalam rapat internal Pengurus. 3Apakah laporan keuangan tahunan dapat diakses secara bebas oleh publik? Hanya 1 thn sekali ke KPU Sesuai ketentuan undang-undang. 4Apakah partai memiliki staf keuangan yang professional serta mampu memenuhi persyaratan akutansi secara umum? 5Apakah laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan publik? Sesuai ketentuan undang-undang 6Apakah aturan mengenai laporan keuangan partai konsisten pada semua tingkatan (nasional dan lokal)? 7Apakah partai memiliki departemen khusus yang bertanggungjawab untuk penggalangan dana partai? Kepala Bidang Penggalangan Dana. 8Apakah partai mempunyai data atau inventarisasi mengenai asset-aset partai? Tanggung jawab Wakil Sekretaris Bidang Inventarisasi. 9Apakah asset-aset partai tercatat sebagai asset Harus dibedakan antara asset partai (bukan atas nama individu)?partai dan individu. 10Apakah partai secara regular/tetap mengalokasikan dana untuk kegiatan partai? Sesuai program prioritas partai. VIPengendalian Konflik Internal Partai 1Apakah partai memiliki badan atau mekanisme untuk mengendalikan dan mengatasi konflik internal? Komite Disiplin tidak permanent. 2Apakah partai mempunyai suatu mekanisme tertentu untuk menegakandisiplin partai? Ada sangsi bagi pelanggar 3Apakah partai memiliki mekanisme untuk menindak pengurus atau anggota DPR yang tidak disiplin? Recalling,sesuai tahapanAD/ART. VIIHub. Dgn Konstituen dan Masyarakat Sipil 1Apakah partai memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan keputusan-keputusan pimpinan pusat serta informasi penting lainnya kepada konstituen? Mulai dari DPP DPD DPC. 2Apakah partai berkonsultasi secara teratur dengan konstituen dan organisasi masyarakat sipil (OMS)? Belum maksimal. 3Apakah partai memiliki departemen/mekanisme untuk menerima dan memproses aspirasi/informasi dari konstituen dan OMS? Salah satu fungsi utama sekretariat partai 4Apakah partai memiliki departemen/mekanisme untuk mengatur hubungan dengan organisasi mitra atau organisasi masa? Bagianjaringan 2.3. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN NOTOPIKPENELITIANJAWABAN IPlatform & Program PartaiYATIDAKKETERANGAN 1Apakah anggota partai terlibat dalam proses mengembangkan dan merumuskan platform dan program Partai? Keterlibatan anggota dalam forum muktamar2Apakah program mencerminkan pandangan idiologis partai? 3Apakah Litbang partai terlibat aktif dalam perumusan program partai? Litbang melakukan kajian strategis untuk pengembangan program partai. 4Apakah program partai dikomunikasikan dan disebarluaskan ke DPD dan cabang? Secara structural sampai pengurus pada tingkat yang paling kecil 5Apakah akademisi, professional, NGOs dilibatkan dalam proses pengembangan program partai? Pelibatan sebagai mitra dalam menyampaikan usul dan saran IIStruktur Organisasi 1Apakah ketua dewan pimpinan pusat dan daerah dipilih melalui Kongres/Konferda? Sesuai aturan partai 2Apakah Kongres memilih Formatur? 3 Apakah Kongres/Konferda juga memilih pengurus partai? 4Apakah AD/ART partai menjamin otonomi partai di tingkat DPD dan DPC? Otonomi yang terintegrasi tapikeputusan tertinggi ada pada DPP. IIIMekanisme Seleksi Calon 1Apakah calon legislatif dan eksekutif dipilih oleh anggota partai? 51 2Apakah DPP memiliki hak untuk mem-veto calon-calon yang telah dipilih oleh DPD atau DPC? 51Bukan hak veto tetapi hak konstitusional sejauh melanggar aturan yang lebih tinggi. 3Apakah ada criteria khusus bagi calon legislatif yang diatur dalam AD/ART partai? 51Dapat disesuaikan dengan UU Politik4Apakah ada criteria khusus bagi calon pemimpin eksekutif di pusat maupun daerah yang diatur dalam AD/ART partai? 51Lebih pada komitmen pada pengembangan partai, tentunya bentuknya dibicarakan secara internal 5Apakah calon legislatif dan eksekutif harus anggota partai? 51tentu 6Apakah partai memiliki ketentuan mengenai batas waktu untuk masa jabatan pimpinan partai (Ketua)? 60Secara vertikal struktural dalam partai, namun untuk jabatan politik dapat dibenarkan. 7Apakah rangkap jabatan dibolehkan dalam aturan partai? 15 8Apakah AD/ART partai menjamin keterwakilan bagi kelompok minoritas (pemuda, perempuan) di dalam partai? IVManagemen Sumberdaya Manusia60 1Apakah partai memiliki departemen yang bertanggungjawab untuk merekrut kader partai? 51Masih dalam proses 2Apakah partai memiliki pusat data keanggotaan yang diatur secara professional? 61Sedang berjalan 3Apakah partai memiliki program pelatihan dan pendidikan (kaderisasi) yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur? 33Beberapa hal dapat dilakukan tetapi sebagain besar belum tertata secara baik. 4Apakah partai memiliki mekanisme promosi berdasarkan keahlian, kemampuan dan jasa serta capaian? 60Politik adalah seni mengelolah, tidak semata basis komptensi aja 5Apakah partai merekrut orang professional untuk mengelola partai? VSistem Keuangan Partai06Hanya partai jerman yang mampu melakukan dan FNS 1Apakah partai mengumpulkan iuran anggota secara teratur? 24 2Apakah partai mengumumkan nama-nama donatur serta menyebutkan jumlah sumbangan kepada publik? 42 3Apakah laporan keuangan tahunan dapat diakses secara bebas oleh publik? 51 4Apakah partai memiliki staf keuangan yang professional serta mampu memenuhi persyaratan akutansi secara umum? 42 5Apakah laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan publik? 33Partai kita masih dalam pembenahan sejakreformasi digulirkan 6Apakah aturan mengenai laporan keuangan partai konsisten pada semua tingkatan (nasional dan lokal)? 24 7Apakah partai memiliki departemen khusus yang bertanggungjawab untuk penggalangan dana partai? 60 8Apakah partai mempunyai data atau inventarisasi mengenai asset-aset partai? 60 9Apakah asset-aset partai tercatat sebagai asset partai (bukan atas nama individu)? 60 10Apakah partai secara regular/tetap mengalokasikan dana suatu rencana, detil alokasi, dan distribusi sumber-sumber (keuangan) untuk kegiatan partai? VIPengendalian Konflik Internal Partai51Didalam partai tidak ada konflik, yang ada hanya tarik menarik kepentingan. 1Apakah partai memiliki badan atau mekanisme untuk mengendalikan dan mengatasi konflik internal? 51 2Apakah partai mempunyai suatu mekanisme tertentu untuk memastikan dan menguatkan disiplin partai? 60 3Apakah partai memiliki mekanisme untuk menindak pengurus atau anggota DPR yang tidak disiplin? VIIHub. Dgn Konstituen dan Masyarakat Sipil60 1Apakah partai memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan keputusan-keputusan pimpinan pusat seta informasi penting lainnya kepada konstituen? 51 2Apakah partai berkonsultasi secara teratur dengan konstituen dan organisasi masyarakat sipil (OMS)? 51 3Apakah partai memiliki departemen/mekanisme untuk menerima dan memproses aspirasi/informasi dari konstituen dan OMS? 61 4Apakah partai memiliki departemen/mekanisme untuk mengatur hubungan dengan organisasi mitra atau organisasi masa? PARTAI AMANAT NASIONAL NOTOPIKPENELITIANJAWABAN IPlatform & Program PartaiYATIDAKKETERANGAN 1Apakah anggota partai terlibat dalam proses mengembangkan dan merumuskan platform dan program Partai? 6-Dibuat saat pendirian partai oleh para inisiator. 2Apakah program mencerminkan pandangan idiologis partai? 6-Untuk semua kelompok. 3Apakah Litbang partai terlibat aktif dalam perumusan program partai? 6-Beri masukan sebelum Kongres. 4Apakah program partai dikomunikasikan dan disebarluaskan ke DPD dan cabang? 6-Melalui pelaksanaan program. 5Apakah akademisi, professional, NGOs dilibatkan dalam proses pengembangan program partai? 5-Di dalam partai sudah ada unsure-unsur tersebut. IIStruktur Organisasi 1Apakah ketua dewan pimpinan pusat dan daerah dipilih melalui Kongres/Konferda? 51- 2Apakah Kongres memilih Formatur?6-- 3 Apakah Kongres/Konferda juga memilih pengurus partai? 411 responden no opinion. 4Apakah AD/ART partai menjamin otonomi partai di tingkat DPD dan DPC? 5-1 responden no opinion. IIIMekanisme Seleksi Calon 1Apakah calon legislatif dan eksekutif dipilih oleh anggota partai? 5-Dipilih secara obyektif dengan melihat kinerja calon. 1 responden no opinion. 2Apakah DPP memiliki hak untuk mem-veto calon-calon yang telah dipilih oleh DPD atau DPC? 32Diserahkan ke local masing-masing. 1 responden no opinion. 3Apakah ada criteria khusus bagi calon legislatif yang diatur dalam AD/ART partai? 51Secara umum ada dalam UU. Di partai: pernahikut pengkaderan 4Apakah ada criteria khusus bagi calon pemimpin eksekutif di pusat maupun daerah yang diatur dalam AD/ART partai? 33Diatur dalam pedoman partai. 5Apakah calon legislatif dan eksekutif harus anggota partai? 42Calon legislatif harus dari partai. Calon eksekutif tidak harus dari partai. 6Apakah partai memiliki ketentuan mengenai batas waktu untuk masa jabatan pimpinan partai (Ketua)? 6-- 7Apakah rangkap jabatan dibolehkan dalam aturan42- partai? 8Apakah AD/ART partai menjamin keterwakilan bagi kelompok minoritas (pemuda, perempuan) di dalam partai? 6-- IVManagemen Sumberdaya Manusia 1Apakah partai memiliki departemen yang bertanggungjawab untuk merekrut kader partai? 6-- 2Apakah partai memiliki pusat data keanggotaan yang diatur secara professional? 6-- 3Apakah partai memiliki program pelatihan dan pendidikan (kaderisasi) yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur? 6-- 4Apakah partai memiliki mekanisme promosi berdasarkan keahlian, kemampuan dan jasa serta capaian? 42- 5Apakah partai merekrut orang professional untuk mengelola partai? 6-- VSistem Keuangan Partai 1Apakah partai mengumpulkan iuran anggota secara teratur? 51Berdasarkan kesadaran tetapi tidak berjalan dengan baik. 2Apakah partai mengumumkan nama-nama donatur serta menyebutkan jumlah sumbangan kepada public? 6-Hanya dalam rapat pengurus. 3Apakah laporan keuangan tahunan dapat diakses secara bebas oleh publik? 6-Hanya oleh Pengurus Harian. 4Apakah partai memiliki staf keuangan yang professional serta mampu memenuhi persyaratan akutansi secara umum? 42Difungsikan ke Bendahara. 5Apakah laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan public? 51- 6Apakah aturan mengenai laporan keuangan partai konsisten pada semua tingkatan (nasional dan local)? 51- 7Apakah partai memiliki departemen khusus yang bertanggungjawab untuk penggalangan dana partai? 51Difungsikan ke Bendahara. 8Apakah partai mempunyai data atau inventarisasi mengenai asset-aset partai? 6-- 9Apakah asset-aset partai tercatat sebagai asset partai (bukan atas nama individu)? 5-1 responden no opinion. 10Apakah partai secara regular/tetap mengalokasikan dana suatu rencana, detil alokasi, dan distribusi sumber-sumber (keuangan) untuk kegiatan partai? 51- VIPengendalian Konflik Internal Partai 1Apakah partai memiliki badan atau mekanisme untuk mengendalikan dan mengatasi konflik internal? 6-Namanya Badan Arbitrase PAN. 2Apakah partai mempunyai suatu mekanisme tertentu untuk memastikan dan menguatkan disiplin partai? 6-- 3Apakah partai memiliki mekanisme untuk menindak pengurus atau anggota DPR yang tidak disiplin? 6-Dibahas dalam rapat pengurus. VIIHub. Dgn Konstituen dan Masyarakat Sipil 1Apakah partai memiliki mekanisme untuk6-Membuat media tabloid yang mengkomunikasikan keputusan-keputusan pimpinan pusat serta informasi penting lainnya kepada konstituen? disebarkan kepada anggota dan masyarakat. 2Apakah partai berkonsultasi secara teratur dengan konstituen dan organisasi masyarakat sipil (OMS)? 6-- 3Apakah partai memiliki departemen/mekanisme untuk menerima dan memproses aspirasi/informasi dari konstituen dan OMS? 6-Badan Informasi dan Komunikasi Strategis. 4Apakah partai memiliki departemen/mekanisme untuk mengatur hubungan dengan organisasi mitra atau organisasi masa? 51Badan Koordinasi Antar Lembaga. 1 responden no opinion. PARTAI DEMOKRAT NOTOPIKPENELITIANJAWABAN IPlatform & Program PartaiYATIDAKKETERANGAN 1Apakah anggota partai terlibat dalam proses mengembangkan dan merumuskan platform dan program Partai? 6-Terlibat melalui organisasi struktural 2Apakah program mencerminkan pandangan idiologis partai? 6-Ya, karena salah satu idiologi partai kami yaitu nasionalis dan religius walau cinta kebangsaan kita harus maju. 3Apakah Litbang partai terlibat aktif dalam perumusan program partai? 51Karena Partai kami masih baru dibentuk jadi sampai saat ini kami bekerja dengan tugas masing-masing 4Apakah program partai dikomunikasikan dan disebarluaskan ke DPD dan cabang? 6-Ya, sampai ketingkat ranting agar semua mengetahui ada program-program apa saja yang akan dibuat. 5Apakah akademisi, professional, NGOs dilibatkan dalam proses pengembangan program partai? 6-Memang dari berbagai aspek kemasyarakat, karena Partai ini terbuka untuk siapa saja. IIStruktur Organisasi 1Apakah ketua dewan pimpinan pusat dan daerah dipilih melalui Kongres/Konferda? 6-Melalui mekanisme yang ada 2Apakah Kongres memilih FORMATUR?6-Dalam Kongres memilih Formatur 3 Apakah Kongres/Konferda juga memilih pengurus partai? 33Karena dipilih oleh Formatur dan Ketum terpilih hasil Kongres. 4Apakah AD/ART partai menjamin otonomi partai di tingkat DPD dan DPC? 51Ada aturan main hak dari DPD dan DPC IIIMekanisme Seleksi Calon 1Apakah calon Legislatif dan eksekutif dipilih oleh anggota partai? 24Disini menggunakan system poling. Poling dari aspirasi masyarakat bukan konfensi 2Apakah DPP memiliki hak untuk mem-veto calon-calon yang telah dipilih oleh DPD atau DPC? 42Selama ada proses seleksi yang dianggap menyimpang 3Apakah ada criteria khusus bagi calon legislatif yang diatur dalam AD/ART partai? 51Berdasarkan profesionalisme, kemampuannya, komitmen dan bisa memikirkan bangsa dan rakyat. 4Apakah ada criteria khusus bagi calon pemimpin eksekutif di pusat maupun daerah yang diatur dalam AD/ART partai? 51Semua ada dikriteria umum khususnya kebanyakan yang tidak tertulis.contoh, calon eksekutuf jangan sebentar2 menggantungkan ke Partai.5Apakah calon legislatif dan eksekutif harus anggota partai? 51 6Apakah partai memiliki ketentuan mengenai batas waktu untuk masa jabatan pimpinan partai (Ketua)? 6-Sesuai dengan AD/ART 5 thn sekali 7Apakah rangkap jabatan dibolehkan dalam aturan partai? 33Dalam eksekutif tidak boleh merangkap jabatan karena tugas Partai cukup berat nanti akan terjadi simpang siur. 8Apakah AD/ART partai menjamin keterwakilan bagi kelompok minoritas (pemuda, perempuan) di dalam partai? 51Karena Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) aspirasi politiknya disalurkan ke Demokrat maka itu akan diakomodir. Jadi terbuka untuk umum tidak lagi membedakan semua ditampung karena basicnya nasionalisme. IVManagemen Sumberdaya Manusia 1Apakah partai memiliki departemen yang bertanggungjawab untuk merekrut kader partai? 6-Ada, yaitu OKK 2Apakah partai memiliki pusat data keanggotaan yang diatur secara professional? 51Sementara ini belum ada tetapi akan dibuat yang di Ketuai oleh Roy Suryo dibawah bidang Kom Info 3Apakah partai memiliki program pelatihan dan pendidikan (kaderisasi) yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur? 6-Sudah dilaksanakan yaitu political marketing, nanti kedepannya pelatihan kader. 4Apakah partai memiliki mekanisme promosi berdasarkan keahlian, kemampuan dan jasa serta capaian? 6-Partai memiliki mekanisme karena untuk menjadi tolak ukur atau layak tidaknya seorang kader. 5Apakah partai merekrut orang professional untuk mengelola partai? 42Banyak sekali karena untuk melontarkan pemikiran-pemikirannya di partai. VSistem Keuangan Partai 1Apakah partai mengumpulkan iuran anggota secara teratur? 24Masih baru simpatisan saja, nanti kedepannya kalau sistemnya sudah bagus. 2Apakah partai mengumumkan nama-nama donatur serta menyebutkan jumlah sumbangan kepada public? 24Untuk sementara tidak hanya pengurus-pengurusnya yang memberikan sumbangan 3Apakah laporan keuangan tahunan dapat diakses secara bebas oleh publik? 6-Mestinya ia karena UU mengatakan itu. 4Apakah partai memiliki staf keuangan yang professional serta mampu memenuhi persyaratan akutansi secara umum? 5-Karena ada bendahara umum 5Apakah laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan public? 51Sementara ini belum 6Apakah aturan mengenai laporan keuangan partai konsisten pada semua tingkatan (nasional dan local)? 5-Karena diatur dalam UU 7Apakah partai memiliki departemen khusus yang bertanggungjawab untuk penggalangan dana partai? 23Secara khusus tidak, tapi secara idential ia8Apakah partai mempunyai data atau inventarisasi mengenai asset-aset partai? 41Kedepan baru ingin karena untuk memanagemen asset-aset partai. 9Apakah asset-aset partai tercatat sebagai asset partai (bukan atas nama individu)? 41 10Apakah partai secara regular/tetap mengalokasikan dana suatu rencana, detil alokasi, dan distribusi sumber-sumber (keuangan) untuk kegiatan partai? 41Dana pembinaan organisasi partai. VIPengendalian Konflik Internal Partai 1Apakah partai memiliki badan atau mekanisme untuk mengendalikan dan mengatasi konflik internal? 51Ada, dihandle oleh pengurus harian DPP dan Korwil2Apakah partai mempunyai suatu mekanisme tertentu untuk memastikan dan menguatkan disiplin partai? 6-Ada, dalam kode etik partai tidak asal mencomot saja. 3Apakah partai memiliki mekanisme untuk menindak pengurus atau anggota DPR yang tidak disiplin? 6-Salah tidaknya anggota dilihat melalui rapat pleno. VIIHub. Dgn Konstituen dan Masyarakat Sipil 1Apakah partai memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan keputusan keputusan pimpinan pusat seta informasi penting lainnya kepada konstituen? 6-Salah satunya melalui release agar lebih mudah bisa menjangkau kemana-mana,jika tidak secara spesifik.2Apakah partai berkonsultasi secara teratur dengan konstituen dan organisasi masyarakat sipil (OMS)? 6-Ya, selalu ada kunjungan silahturahmi bulanan. 3Apakah partai memiliki departemen/mekanisme untuk menerima dan memproses aspirasi/informasi dari konstituen dan OMS? 6-Semua departemen terbuka,contoh.ada kasus ini,kami terima nanti baru diolah. 4Apakah partai memiliki departemen/mekanisme untuk mengatur hubungan dengan organisasi mitra atau organisasi masa? 6-Ada,melalui OKK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA NOTOPIKPENELITIANJAWABAN IPlatform & Program PartaiYATIDAKKETERANGAN 1Apakah anggota partai terlibat dalam proses mengembangkan dan merumuskan platform dan program Partai? 51 2Apakah program mencerminkan pandangan idiologis partai? 6- 3Apakah Litbang partai terlibat aktif dalam perumusan program partai? 51 4Apakah program partai dikomunikasikan dan disebarluaskan ke DPD dan cabang? 6- 5Apakah akademisi, professional, NGOs dilibatkan dalam proses pengembangan program partai? 6- IIStruktur Organisasi 1Apakah ketua dewan pimpinan pusat dan daerah dipilih melalui Kongres/Konferda? 24 2Apakah Kongres memilih FORMATUR?24 3 Apakah Kongres/Konferda juga memilih pengurus partai? -6 4Apakah AD/ART partai menjamin otonomi partai di tingkat DPD dan DPC? 51 IIIMekanisme Seleksi Calon 1Apakah calon legislatif dan eksekutif dipilih oleh anggota partai? 6- 2Apakah DPP memiliki hak untuk mem-veto calon-calon yang telah dipilih oleh DPD atau DPC? 51 3Apakah ada criteria khusus bagi calon legislatif yang diatur dalam AD/ART partai? 33 4Apakah ada criteria khusus bagi calon pemimpin eksekutif di pusat maupun daerah yang diatur dalam AD/ART partai? 42 5Apakah calon legislatif dan eksekutif harus anggota partai? -6 6Apakah partai memiliki ketentuan mengenai batas waktu untuk masa jabatan pimpinan partai (Ketua)? 51 7Apakah rangkap jabatan dibolehkan dalam aturan partai? 42 8Apakah AD/ART partai menjamin keterwakilan bagi kelompok minoritas (pemuda, perempuan) di dalam partai? 51 IVManagemen Sumberdaya Manusia 1Apakah partai memiliki departemen yang bertanggungjawab untuk merekrut kader partai? 6- 2Apakah partai memiliki pusat data keanggotaan yang diatur secara professional? 6- 3Apakah partai memiliki program pelatihan dan pendidikan (kaderisasi) yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur? 6- 4Apakah partai memiliki mekanisme promosi berdasarkan keahlian, kemampuan dan jasa serta capaian? 51 5Apakah partai merekrut orang professional untuk mengelola partai? 51 VSistem Keuangan Partai 1Apakah partai mengumpulkan iuran anggota secara teratur? 6- 2Apakah partai mengumumkan nama-nama donatur serta menyebutkan jumlah sumbangan 24 kepada public? 3Apakah laporan keuangan tahunan dapat diakses secara bebas oleh publik? 51 4Apakah partai memiliki staf keuangan yang professional serta mampu memenuhi persyaratan akutansi secara umum? 6- 5Apakah laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan public? 6- 6Apakah aturan mengenai laporan keuangan partai konsisten pada semua tingkatan (nasional dan local)? 6- 7Apakah partai memiliki departemen khusus yang bertanggungjawab untuk penggalangan dana partai? 6- 8Apakah partai mempunyai data atau inventarisasi mengenai asset-aset partai? 6- 9Apakah asset-aset partai tercatat sebagai asset partai (bukan atas nama individu)? 6- 10Apakah partai secara regular/tetap mengalokasikan dana suatu rencana, detil alokasi, dan distribusi sumber-sumber (keuangan) untuk kegiatan partai? 42 VIPengendalian Konflik Internal Partai 1Apakah partai memiliki badan atau mekanisme untuk mengendalikan dan mengatasi konflik internal? 6- 2Apakah partai mempunyai suatu mekanisme tertentu untuk memastikan dan menguatkan disiplin partai? 6- 3Apakah partai memiliki mekanisme untuk menindak pengurus atau anggota DPR yang tidak disiplin? 6- VIIHub. Dgn Konstituen dan Masyarakat Sipil 1Apakah partai memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan keputusan-keputusan pimpinan pusat seta informasi penting lainnya kepada konstituen? 6- 2Apakah partai berkonsultasi secara teratur dengan konstituen dan organisasi masyarakat sipil (OMS)? 51 3Apakah partai memiliki departemen/mekanisme untuk menerima dan memproses aspirasi/informasi dari konstituen dan OMS? 51 4Apakah partai memiliki departemen/mekanisme untuk mengatur hubungan dengan organisasi mitra atau organisasi masa? 51 PARTAlKEBA PARTAlKEBA PARTAlKEBA PARTAlKEBANGKlTANBANGSA NGKlTANBANGSA NGKlTANBANGSA NGKlTANBANGSA

NO NO NO NO TOPlKPENELlTlAN TOPlKPENELlTlAN TOPlKPENELlTlAN TOPlKPENELlTlAN JAWABAN JAWABAN JAWABAN JAWABANl ll l Platformdan Platformdan Platformdan PlatformdanProgramPartai ProgramPartai ProgramPartai ProgramPartai YA YA YA YA TlDAK TlDAK TlDAK TlDAK KETERANGAN KETERANGAN KETERANGAN KETERANGAN1 11 1 Apakahanggotapartaiterlibatdalamprosesmengembangkandanmerumuskanplatform3 3 BertingkatmulaidarianakrantingdanprogramPartai?2 22 2 Apakahprogrammencerminkanpandanganideologispartai?63 33 3 ApakahLitbangpartaiterlibataktifdalamperumusanprogrampartai?4 2 Secaraumumterlibataktifnamunlebihbanyakaspirasiyangmasuk.4 44 4 Apakahprogrampartaidikomunikasikandandisebarluaskankepartaiditingkatwilayahdancabang?65 55 5 Apakahakademisi,professional,NGOsterlibatdalamprosespengembanganprogrampartai?6Dalambanyakhaldiutamakanparaulama ll ll ll ll StrukturOrganisasi StrukturOrganisasi StrukturOrganisasi StrukturOrganisasi 1 11 1 ApakahketuadewanpimpinanpusatdandaerahdipilihmelaluiKongres?6KongresmemilihKetuaDewanSyurodanKetuaDewanTanfidzyangsekaligusKetuaFormatur2 22 2 ApakahKongresmemilihformatur? 5 1 3 33 3 ApakahPengurusDPPdipilihmelaluiKongres? 6 FormaturmengadakanrapatinternaluntukmemilihpengurusDPP4 44 4 Apakahlandasanhukumpartai(AD/ART)menjaminotonomiditingkatDPD/WdanDPC?6

lll lll lll lll MekanismeSeleksiCalon MekanismeSeleksiCalon MekanismeSeleksiCalon MekanismeSeleksiCalon 1 11 1 Apakahcalonlegislatifdaneksekutifdipiliholehanggotapartai?6Tapitidaksecaralangsung2 22 2 ApakahDPPmemilikihakuntukmem-veto 4 2 Lebihbanyakkarenacalon-calonyangtelahdipiliholehDPD/WmaupunDPC?pertimbanganmoraldanpolitis3 33 3 ApakahadakriteriakhususbagicalonlegislatifyangdiaturdalamAD/ARTpartai?2 4 MenurutDPPdiaturdalamjuklak4 44 4 ApakahadakriteriakhususbagicalonpemimpineksekutifdipusatmaupundaerahyangdiaturdalamAD/ART?2 4 Secarakhususadadijuklak5 55 5 Apakahcalonlegislatifdaneksekutifharusanggotapartai?3 3 MenurutDPPtidakharusanggotapartaiterutamapadaprosespilkada6 66 6 Apakahpartaimemilikiketentuanmengenaibataswaktuuntukmasajabatanpimpinanpartai(Ketuapartai)?4 2 Setiap5tahunmukatamardanpalinglama2periode.7 77 7 Apakahrangkapjabatan(politik)dibolehkandalamaturanpartai?3 3 Untukmenjabatdiduapartaitidakbisa,namuntidakmasalahkalautidakbertentangandenganplatformdanideologipartai.8 88 8 ApakahAD/ARTpartaimenjaminketerwakilanbagikelompokminoritas(pemuda,perempuan,dsb)didalampartai?4 2 SebagianadadiAD/ART,namununtukkelompokminoritaslain(agama,dsb)tidakdiatursecararigid.

lV lV lV lV ManagemenSumberdayaManusia ManagemenSumberdayaManusia ManagemenSumberdayaManusia ManagemenSumberdayaManusia 1 11 1 Apakahpartaimemilikidepartemenyangbertanggungjawabuntukmerekrutkaderpartai?5 1 LembagaKaderisasidanPendidikanPolitiksertaDepartemenOragnisasidanKeanggotaan.2 22 2 Apakahpartaimemilikipusatdatakeanggotaanyangdiatursecaraprofesional?4 1 (Saturespondentidaktahu)3 33 3 Apakahpartaimemilikiprogrampelatihandanpendidikan(kaderisasi)yangdiselenggarakansecarasistematisdanteratur?5 1 (saturespondenmenjawabbaruteoritikkarenatergantunginisiatifwilayahdancabang)4 44 4 Apakahpartaimemilikimekanismepromosiberdasarkankeahlian,kemampuandanjasa,sertacapaian?4 2 Untukjawabantidak,satumenjawabbelum,saturespondenmenjawabbelumter-manage5 55 5 Apakahpartaimerekrutorangprofesionaluntukmengelolapartai?5 1 Saturespondenmenjawabbelum V VV V KeuanganPartai KeuanganPartai KeuanganPartai KeuanganPartai(Jawabanhanya5respondenkarena1 (Jawabanhanya5respondenkarena1 (Jawabanhanya5respondenkarena1 (Jawabanhanya5respondenkarena1respondenabstainmenjawab) respondenabstainmenjawab) respondenabstainmenjawab) respondenabstainmenjawab)Saturesponden(Hanif)abstaindenganalasanbukanbidangnya,namunmenyatakanadalaporankeuangan1 11 1 Apakahpartaimengumpulkaniurananggotasecarateratur?2 3 Tidak=hanyagajianggotadewanyangdipotong40%sajauntuksumbangan2 22 2 Apakahpartaimengumumkannama-namadonatursertamenyebutkanjumlahsumbangankepadapublik?1 4 Lebihdiinternalpartai3 33 3 Apakahlaporankeuangantahunandapatdiaksessecarabebasolehpublik? 4 Saturespondenmenjawabtidaktahu4 44 4 Apakahpartaimemilikistafkeuanganyangprofesionalsertamampumemenuhipersyaratanakutansisecaraumum?2 1 Saturespondenmenjawabtidaktahu5 55 5 ApakahlaporankeuangantahunandiauditolehAkuntanPublik?3 1 Saturespondenmenjawabtidaktahu6 66 6 Apakahaturanmengenailaporankeuangan 3 1 Saturespondenpartaikonsistenpadasemuatingkatan(nasionaldanlokal/daerah)?menjawabtidaktahu7 77 7 Apakahpartaimemilikidepartemenkhususyangbertanggungjawabuntukpenggalangandanapartai?3Duarespondenmenjawabtidaktahu8 88 8 Apakahpartaimempunyaidataatauinventarisasimengenaiaset-asetpartai?4Saturespondenmenjawabtidaktahu9 99 9 Apakahaset-asetpartaitercatatsebagaiasetpartai(bukanatasnamaindividu)?3Duarespondenmenjawabtidaktahu10 10 10 10 Apakahpartaisecararegular/tetapmengalokasikandanasuaturencana,detilalokasi,dandistribusisumber-sumber(keuangan)untukkegiatanpartai?3Duarespondenmenjawabtidaktahu Vl Vl Vl Vl PengendalianKonfliklnternalPartai PengendalianKonfliklnternalPartai PengendalianKonfliklnternalPartai PengendalianKonfliklnternalPartai 1 11 1 Apakahpartaimemilikibadanataumekanismeuntukmengendalikandanmengatasikonflikinternal?2 4 Mekanismeadanamunlembagalebihbersifatadhoc(kasuistik)2 22 2 Apakahpartaimempunyaisuatumekanismetertentuuntukmemastikandanmenguatkandisiplinpartai?6AdadiAD/ART3 33 3 ApakahpartaimemilikimekanismeuntukmenindakpengurusatauanggotaDPRyangtidakdisiplin?5 1 KalauanggotaDPRlewatfraksi,danpengurusjugaadadiAD?ART Vll Vll Vll Vll Hubungandengan Hubungandengan Hubungandengan HubungandenganKonstituendan Konstituendan Konstituendan KonstituendanMasyarakatSipil MasyarakatSipil MasyarakatSipil MasyarakatSipil

1 11 1 Apakahpartaimemilikimekanismeuntukmengkomunikasikankeputusan-keputusanpimpinanpusatsetainformasipenting6 - Sosialisasisecarabertingkat(wilayah,cabang)lainnyakepadakonstituen?2 22 2 Apakahpartaiberkonsultasisecarateraturdengankonstituendanorganisasimasyarakatsipil(OMS)?3 3 Teraturjikadilakukanpadamasareses,terkadangmelaluievent-eventdidaerah.3 33 3 Apakahpartaimemilikidepartemen/mekanismeuntukmenerimadanmemrosesaspirasi/informasidarikonstituendanOMS?3 3 Selamainilewatwakil-wakildidaerahdaninformasiyangmasuk.4 44 4 Apakahpartaimemilikidepartemen/mekanismeuntukmengaturhubungandenganorganisasimitraatauorganisasimassa?5 1 Saturespondenmenjawabbelumadamekanismeyangtetap

1.Platform dan Program Partai PartaiGolkarbilamauberbuatsesuatuharuspunyalandasanhukumdanrambu-rambuyangmengatursepertiRapimnas (RapatPimpinanNasional)danRapatPleno.DiPartaiGolkaradarapatpengurushariandanrapatpengurusharianyang diperluas.PengurusharianterdiridariKetuaUmum,ParaKetua,Sekjen,WakilSekjendanBendahara,sedangkanPengurus hariandiperluasterdiridariPengurusHarianditambahdenganparaKetuaDepartemen.DidalamRAPIMNASagendayang dibahasbiasanyatentangAD/ARTpartai.SetelahitumasukkedalamPenjabaran,didalampenjabaraninimulaidisusun tentang Program Kerja Partai secaraNasional selama lima tahun dan membahas berbagai kebijakan-kebijakan Partai. Setelah semua selesai dibahas,maka semua agenda mengenai platform dan program Partaiditeruskan sampai Rapat Paripurna/ Pleno. Rapat Pleno merupakan keputusan yang terakhir, jadi semua Keputusan mengenai Platform dan Program Partaiakan menjadi sah apabila keputusan tersebut merupakan hasil dari pada Rapat Pleno anggota. Di Rapat Paripurna semua perwakilansuara anggotadariberbagaidaerahsepertiDPDII,DPDIsampaipadatingkatDPPmenjadisangatpenting,makanyahasildari RapatParipurnamerupakankeputusanyangtertinggidanterakhir.DalammenjalankanprogramDPPPartaiGolkaratau Pengurus Harian mengadakan rapat minimal sekali dalam sebulan begitu pula pengurus harian diperluas. 2. Struktur OrganisasiMasaJabatanKetuaUmumdiPartaiGolkaritu5tahunsekali,dandipilihsecaralangsungmelaluiMUNAS(Musyawarah Nasional ), yang mana MUNAS terakhir Partai Golkar 2004 di BALI. Agenda utama dalam Musyawarah Nasional ( MUNAS ) adalahPemilihanKetuaUmumPartai..setelahKetuaUmumhasilMUNASituterpilih,yangharusdilakukanolehKetua UmumadalahsecepatnyamembentukFormatur.TugasdaripadaFormaturialahmembantuKetuaUmumPartaiuntukmembuat struktur kepengurusan. Anggota atau team Formatur itu merupakan gabungan dari setiap anggota DPD I dan DPD II, yang dipilih oleh Ketua Umum. DPP Partai Golkar terdiri dari Pengurus Harian dan Pengurus Harian yang diperluas. Ketua Umum, Para Ketua Bidang yang kemudianmembentukdepertemensesuaidengankebutuhannya,Sekjen,WakilSekjendanBendaharadisebutdengan PengurusHarian,tetapiapabilaPengurusHarianditambahdenganparaketuadepartemenbiasadisebutjugadengan PengurusHarianyangdiperluas,SetelahterbentuknyaKetuaDepartemendimasingmasingbidangmakaparaKetua departemen dari berbagai bidang diharuskan untuk membentuk POKJA( Kelompok Kerja ) sesuai dengan kebutuhan.POKJA (KelompokKerja)sebagaidapuryangberfungsiuntukmenggodokpersoalanpersoalanyangterjadidimasingmasing Departemen.

3.Mekanisme Seleksi Calon MekanismeseleksicalonpadaPartaiGolkardiaturdalamAD/ARTPartaiGolkar.Tidakadakriteriakhususuntukseleksi paracalonlegislatifdaneksekutif,didalamAD/ART.CalonanggotalegisletifdariPartaiGolkarmerupakankaderPartai Golkaryangsudah/telahmelewati,mengikutiprosespengkaderan,baikditingkatDaerahmaupunPusat.DiPartaiGolkar mekanismeseleksicalonLegilatifdapatjugadilihatdaripolapikiranggota/kaderPartaiyangmempunyaiotakcerdasdan mempunyai wawasan kebangsaan yang sangat luas, serta mempunyai jiwa nasionalis bangsa dan menjunjung tinggiazas dari padaPartaiGolkaryaituPancasiladankebangsaan,tanpaadanyadiskriminasiagama,sukudanras.selainpintardanpunya wawasan yang luas tentang kebangsaan anggota /kader Partai Golkar harus dikenal ditingkat Daerah maupun ditingkat Pusat, anggota/kaderPartaiGolkar,harusmengakarpadakonstituennya.ArtinyabahwakaderPartaiGolkarbisaditerimaoleh konstituennya(daerahpemilihannya)danberjuangbersama-samadengankonstituennyauntukmemajukandaerah pemilihannya.PadaPEMILU2004mekanismeseleksicalonKetuaUmumPartaiGolkardilakukandengancarayangbaru, dengan sistim konvensi Partai. Konvensi Partai Golkar merupakan ide baru yang bertujuan untuk menyeleksipara calon kader Partai Golkar yang ingin menjadi ketua baik ditingkat pusat sampai di tingkat daerah.dengan cara pemilihan langsung. DidalamAD/ARTPartaiGolkarhanyadicantumkanbagaimanamekanismeseleksicalon legislativedan bukanmenseleksi caloneksekutifSiapasajabisadudukdieksekutifyangpentingcalontersebutmempunyaikeahlian,dankredibilitasyang tinggidandapatditerimaolehberbagaikelompokmasyarakat.meskipuncalontersebutbukandarikader/anggotaPartai Politik ( Non Partisan ). 4.Manajemen Sumber Daya Manusia Sebagai Partai yang besar Golkar sudah banyak mencetak kader kader yang professional dan berqulified. Banyak para anggota /kaderPartaiGolkarmenjaditenagaahli,tokoh,disemuabidangmisalnyadibidangpolitik,ekonomi,hukumdanbanyak pulayangmenjadiilmuwan,dancendikiawan.PartaiGolkarmempunyaikader/anggota,yangtersebardimana-manabaik dilingkunganbirokratsepertiPegawaiNegriSipil(PNS),ataudilingkunganpengusaha..PartaiGolkarmempunyaisistim administrasi keanggotaan yang sudah baik sehinggadata setiap anggotaPartai Golkar baik di tingkat Pusat maupun di tingkat daerah tercatat dantersusun denganrapi. Sistem keanggotaan yang jelas pada Partai Golkar dapat dilihat juga dengan adanya kartuanggotaPartaiGolkarmulaidaritingkatanDPP(Pusat)yangtertinggi,sampaidenganDPDI,(Propinsi)danyang terakhir DPD II ( Kabupaten ) itumerupakan tingkatan paling terendah. Untuk menghasilkan kader kaderPartai Golkar yang berkualitas maka DPP Partai Golkar membentuk Departemen yang bertujuan untuk membina dan mendidik para kader-kader PartaiGolkar.DepartmentOrganisasiKeanggotaandanKaderisasiyangdisebutdenganOKK.DepartementOrganisasi Keanggotaan dan kaderisasi ( OKK ) merupakan dapur bagi Partai Golkar yang berfungsiuntuk menggodok para anggota dan Kader Partai Golkar sehingga menghasilkan kader-kader yang berkualitas. Banyak Kader-kader/ anggota Partai Golkar yang medudukitempat-tempatpentingbaikdiEksekutif(Pemerintahan)maupundibirokrasi(PegawaiNegriSipil)adajugayangmenjadipengusahadanpekerja.ManagemensumberdayamanusiapadaPartaiGolkarsudahtidakdiragukanlagi, karena itu sebagai partai terbesar dan tertua Partai Golkar memang sudah terbukti banyak mencetak /menghasilkan kader-kader yang qualified

5.Sistem Keuangan Partai SistemkeuanganPartaiGolkarsangatterbuka,selain iurananggotayangrutin,pendanaanPartaiGolkarjugadidukungolehparadonaturPartai,yangmanadonaturPartaiGolkarituberasaldariparakaderdansenior,anggotaPartaiGolkar.Seperti kader Golkar yang ada DPR, Gubernur, Bupati, Walikota, pengusaha, dan para bangsawan, baik ditingkat DPP, DPD I maupun DPDIIDiGolkartidakadalembagaataudepartemenyangbertanggungjawabuntukpenggalangandana.Urusan penggalangandana,diPartaiGolkardiserahkansepenuhnyakepadaBendahara.BanyaksedikitnyakeuanganPartaiGolkar bisadilihat daripintaratautidaknyabendahara PartaiGolkardalammembuatprogrampenggalangandana.DiPartaiGolkar Bendahara merupakan jabatan politis, biasanya untuk mengurus keuangan Partai Golkar secara tehnis selalu menghaier tenaga yangprofessionaldalambidangkeuangan,jadisoalsistemkeuanganpadaPartaiGolkaritumenjaditanggungjawab Bendahara yang dibantu oleh Staf nya.

6.Pengendalian Konflik Internal PartaiPartaiGolkarmerupakanPartaiyangtertuadanterbesar,jugasudahterujisehinggabanyakmenciptakankaderkaderyang berkualitas.Kedewasaanberpikir,danberpolitikpadasetiapkaderPartaiGolkaritumenjadisalahsatusebabPartaiGolkar menjadi besar Di Golkar ada yang namanya Dewan Penasehat, yaitu dewan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan danmasukankepadaDPPPartaiGolkardalamsegalahaljugadalamhalmenyelesaikankonflikinternalyangterjadipada Partai Golkar. Untuk menyelesaikan konflik internal Partai Golkar biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan dengansikap dewasa. Sesuai dengan aturan yang berlaku di AD/ART partai, . seorang Ketua Umum Partai Golkar tidak bisa semena- mena memecat salah satu anggota / fungsionaris kader Partai Golkar, karena untuk memecat fungsionaris kader Partai Golkar itu, DPP Partai Golkar harus mengadakan Rapat Plenoyang dihadiri oleh Dewan Pembina, DPP, Partai Golkar, DPD I , DPD II. Anggota /Kader fungsionaris partai Golkar yang akan di pecat oleh Ketua Umum Partai Golkar mempunyai hakuntukmembeladiri.Apabilaanggota/kaderFungsionarisdidukungolehanggotaDPDIdanDPDII,jugaDewan PembinamakaKetuaUmumPartaiGolkarharusmencabutkembalisuratpemecatannya.SebagaicontohkasusAkbar Tanjungyanginginmemecatparakader-kaderpembaharuanGolkar,olehkarenaberbedapilihan.DalamAD/ARTPartai GolkarsecarategasdisinggungtentangsanksibagiparaanggotadanfungsionarisPartaiGolkarapabilaterbuktibersalah melakukan tindakan diluar dari kebijakan dan aturan-aturan yang ada di dalam AD/ART Partai Golkar, misalnya mencemarkan nama partai, membocorkan rahasia Partai Golkar kepada Orang lain atau Partai lain, melanggar asas dari Partai Golkar yaitu Pancasila dan kebangsaan , serta menjunjung tinggi demokrasi tanpa adanya Diskriminasi, terhadap agama, suku. Secara tegas anggota/kaderdaripadaPartaiGolkartersebutakandipecatdandikeluarkandarikeanggotaanPartaiGolkar.Jadi penyelesaiankonflikinternalpartaiGolkarselaludiselesaikandengancaramusyawarahuntukmufakat,dandiikutidengan sikapkedewasaan,anggotaPartaiGolkaryangsesuaidenganaturanyangadadidalamAD/ARTpartai.tanpaharus membentuk badan atau lembaga penyelesaian konflik,

7.Hubungan dengankonstituen dan masyrakat sipil HubunganpartaiGolkardengankonstituendanmasyarakatsipilsudahcukupbaik,terbuktidengansuaraGolkarpada PEMILU2004mendapaturutanpertama(terbesar).PartaiGolkarmempunyaikonstituenyangberbeda-bedamisalnyaada yang namanya Jalur A itu untuk konstituenyang kebanyakan kadernyaberasal darikeluarga besar ABRI ( KBA ). Jalur B untuk konstituen yang kebanyakan kadernya terbentuk dari orang- orang pemerintahan / birokrasi (PNS) dan pengusaha. Selain itudiPengurusHarianPartaiGolkarmempunyaibeberapaketuabidangyangmanaketuabidangtersebutmembawahi departemen,,paraketuadepartemenmembentukPOKJA(KelompokKerja)yangbertugasmengodokpermasalahanyang terjadi di bidangnya , juga mensosialisasikan hasilnya kepada konstituen atau masyarakat sipil, jadi POKJA merupakan mitra kerjapartaiGolkardenganoraganisasimasyarakatditingkatpusat,daerahdandesa,missalnyadiPartaiGolkaradaketua bidangkepemudaanyaituAMPG(AngkatanMudaPartaiGolkar)danketuabidangperempuanKPPG(Kesatuan PerempuanPartaiGolkar).DalammenjalankandanmensosialisasikanprogramnyaAMPGselalubekerjasamadengan kelompokkepemudaanbaikdaritingkatdesayangpalingkecilsampaipadatingkatpusat,begitupulaKPPGuntuk mensosialisasikan dan melaksanakan programnya, KPPG sering menjadi mitra kerja dengan kelompok- prempuan lainnya baik ditingkat desa, daerah,dan nasional. Jadi hubungan partai Golkar dengan konstituennya dan masyarakat sipil, sangat baik, dasar inilah yang membuat partai Golkar menjadi besar. NARASI PENELITIAN "Assessment PARPOL" SRUDI KASUS PDI PERJUANGAN I.Platform dan Program Partai. Polapendekatannyapartisipatifartinyaadainput(masukan)daripengurusdananggota.Dalampembahasan DPP PD!P sudah menyiapkan draft rancangan ADfART dan program kerja partai yang di dalamnya mengandung platformpartai.SejakberdirnyaPD!P1973mempunyaiplatformyaituPancasila,NKR!,Pluralis,dan Kerakyatan. Dalam program-program kerja partai dengan sendirinya selalu mengacu pada platform PD!P. II.Struktur Organisasi. DalammembicarakantentangstrukturorganisasiPD!P,makasesuaidenganhasilKongres!!PD!PdiBali urutannyamulaidariyangtertinggisampaiyangterendahmulaidariKongres(Pusat),Konferda(Provinsi), Konfercab(KabupatenfKota),Nusancab(Kecamatan),NusyawarahRanting(KelurahanfDesa),dan NusyawarahAnakRanting(RWfRT).ProsespemilihanKetuadanPengurusdimulaidariusulandaristruktur organisasipalingbawahkemudiandibawasampaiketingkatDPP.DalamKongresbarudilakukanPemilihan Ketua dan Pengurus sesuai dengan input atau maukan dari bawah (anggota maupun pengurus). III.Mekanisme Seleksi Calon. Dalam membicarakan tentang mekanisme seleksi calon (legislative dan eksekutif) maka di PD!P sangat concern denganpartisipasidaribawah.Bahkandalamprosesrekrutmendanseleksimenggunakanbobotpenilaian, figur, loyalitas terhadap partai, sistem demografi dan geografi dari calon. IV.Manajemen Sumber Daya Manusia. DalammeningkatkankualitasdanprofesionalismeSumberDayaNanusia(SDN)partaimakahalitu dipercayakan oleh anggota dan pengurusPD!P padaBadan Penelitian dan Pengembangan. Program-program BalitbangbanyakdiarahkankepadapengembangankulaitasSDNpartaimelaluipelatihan,workshop,diskusi, penelitan, dan lain-lain. V.Sistem Keuangan Partai Sistempendanaankeuangnpartaimelaluiiurananggota(meskipunbelumberjalanefektif),pemotongangaji anggotaDPRdariPD!P,sumbangandonatoratausimpatisanPD!Pdansumabnganlainnyayangtidak mengikat.HalinisudahdiaturdalamUndang-UndangtentangPartaiPolitik.Untukpertanggungjawaban keuanganpartaidapatdilakukanmelaluipergantiankepengurusantiaplevelstrukturorganisasiPD!P,mulai dari tingkat anak ranting sampai dengan Dewan Pengurus Pusat. VI.Pengendalian Konflik Internal Partai. Dalam penyelesaian konflik internal PD!P ditangani secara disiplin dan penuh ketegasan dan kearifan. Tugas ini menjadi tanggung jawab Badan Komite Disiplin. Jadi bagi Pengurus maupun anggota DPR yang bermasalah akan ditangani oleh Badan Komite Disiplin. Badan inilah nanti yang akan memberikan sangsi kepada pengurus atau anggota DPR disesuaikan dengan bobot keslahannya. VII.Hubungan dengan Konstituen dan Masyarakat Sipil. Dalammembangunpolarelasidanhubungandengankonstituendenganmasyarakatseoranglegislative memilikibukupertanggungjawabantentangkeaktifananggotadalammenyerapaspirasidarikonstituendan masyarakat.Halinidilakukanduabulansekali.Selainitukomunikasidengankonstituendanmayarakatsipil juga dilakukan pada saat anggota DPR reses. SedangkanuntuktingkatDPPPD!Paspirasikonstituendanmasyarakatdilakukandenganadanyakunjungan pengurus ke masing-masing daerah, sehingga apa yang menjadi aspirasi daerah dapat ditindaklanjuti oleh DPP PD!P. PARTAIPERSATUAN PEMBANGUNAN 1.Platform & Program Partai PartaiPersatuanPembangunan(PPP)mempunyaimekanismeyangcukuppartisipatifdandemokratisyangdisebut MuktamaruntukmelibatkansemuaunsurpartaikhususnyatingkatPimpinanWilayah(DPW)dalammerumuskan Platform danProgram Partai. Platform partai merupakan landasan gerakan partai Persatuan Pembangunan dalamimplmentasi programkerjayangakandijalankan.DalamMuktamarmempunyaimekanismepembahasanprogramkerjapartaidilakukan melalui komisi-komisi yang dibentuk olehMuktamar dan selanjutnya dibahas bersamadalamRapat Pleno Komisi. IdealnyaProgramPartailebihmencerminkanideologiyangdianutdalampartaipolitik,namunseringkalikurangsejalan.Setiap keputusanMuktamaryangdihasilkandalamMuktamarmaupundalamRapatKerjaNasionaltentunyadikomunikasikansecarateraturkesemuawilayahsesuaitingkatannyamelalui media internaldan surat menyurat. UntukpengembanganprogrampartailebihefektipmakafungsiLitbangdalammelakukankajian/risetmengenaikondisi internaldaneksternalmenjadifaktorpendukungdalamperkembanganPartaiPersatuanPembangunankedepan.Litbang dalammengoprasionalkankegiatannyaseringmengalamikemandekanselainfaktordukungansaranadanprasaranajuga terjebakpadaarenapolitikpartaiyanglebihmengurasenergidanwaktu.ImplikasinyaadalahhasilkajianLitbangkurang memberikaninput yang poisitip dalam pengembangan program partai. 2.Struktur Organisasi Forum tertinggi PPP untuk menghasilkan keputusan- keputusan strategisadalahMuktamar, selain menetapkan programkerja Partai dan rekomendasi Politikjugamemilih secara langsung Ketua Umum DPP PPP oleh DPW Tingkat Propinsi. Sedangkan MusyawawarahPimpinanWilayahmerupakanforumteringgipadatingkatdaerahuntukmenetapkanprogramkerjadan memilihKetua DPW Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Peserta Muktamarakan memilih Formatur yang tugasnya untuk menyusun Pengurus Harian Partai, Dewan Pakar Partai, Majelis Pertimbangan Partai, dan MajelisSyariah. Sesuai AD/ART DPP PPP bahwa pengurus DPD (DPW) dan DPC mempunyai otonomi untuk melakukan kegiatan/ kaderisasi anggotadanmenghasilkankeputusanpartaisesuaitingkatanyaberdasarkanaturan-aturanyangditetapkanPartai.Namun otonomi padatingkat partai lebih bersifat integrasi, karena keputusan tertinggi tetap berada pada Dewan Pimpinan Pusat. DPPtetap berfungsi sebagai fasilitator dan koordinasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan tingkat daerah.Masa kepemimpinandalamPartaiPersatuanPembangunanyangdiaturdalamAD/ARTmulaidaritingkatPusatsampaistrukturpalingrendahmaximal dua periode.

3.Mekanisme Seleksi Calon Dalam UU Politikkhsusus dalam UU Partai Politik ,UU pemiludanUU Susduktelah mengatur secara jelaskreteriacalon anggota legislatifdaneksekutif, sedangkan dalam AD/ARTjuga mengaturbeberapa kreteriayang sifatnya mengikat secara organisasi.PadaprinsipnyaDPPselalumenghormatisegalakeputusanyangdihasilkanstrukturpartaipadatingkatyang lebihrendahsepanjangtidakbertentangandenganaturanpartaiyanglebihtinggi.HakkonstitusionalDPPdapat dilaksanakan apabila kebijakan/keputusan partaiditingkat yang DPW atau DPC telah melanggar aturan secara substansi dan prosedural.Masa kepemimpinandalam Partai Persatuan Pembangunanyang diatur dalam AD/ARTmulai daritingkat Pusat sampai struktur paling rendahmaximal dua periode. Rangkap jabatan dalam PPP tidak dibolehkan pada level yangsifatnyavertikal/struktural,sepertiseorangPengurusDPPjugasekaligusmenjadiPengurusDPW.NamunkalaupenguruspartaiterpilihdalamposisijabatanPolitikmaupunyangsifatnyaprofesionalmerupakanjabatanrullingclassyangtidak dikategorikan rangkap jabatan. PPP juga telah memberikankesempatanpada kelompokperempuan maupun pemudauntuk terlibat dalam politik kepartaian dengan mengakomodir dalam pencalonan anggota legislatif tingkat pusat maupun daerah. 4.Managemen Sumberdaya Manusia PPPsebagaiorganisasipolitikmoderenyangkonsistenmemperjuangkanhakpolitikdankebangsaansejakpemerintahan SoehartodenganwacanapenghapusandwifungsiABRIdanmodelP4segeradibubarkankarenatelahmenghambatproses demokrasidiIndonesia,makasaatiniPPPmengoptimalkanpelaksanaanfungsiDepartemenKaderisasidanorganisasiuntukmeningkatkanperankaderdananggotapartaidalammendinamisasikehidupanpolitikdankenegaraanRepublik Indonesia.Pendidikan/pelatihanakandiatursecarasistimatisberdasarkankonseppembinaanyanglebihefektipdan berdampak pada perkembangan partai politik yang lebih modern. Khusus dalammeningkatkan kompetensi kader partai sesuai keahlihannyabelummenjadiperhatianutamaPPPnamuntetapmenjadistrategypengembangankader-kader politik.Kelompok kelompok profesional tetap menjadi mitra kerja PPP dalam meningkatkan kualitas program partai dengan polala-pola dialog terbatas atau melalui seminar/diskusi.

5.Sistem Keuangan Partai Partai Politik di Indonesia belum secara teratur menerapkan iuran anggotasebagai sumber dana tetapuntuk pembiayaan kegiatan partai. Selamaini partai politikjuga termasukPartai Persatuan Pembangunanmencari sumber dana dari berbagai unsure yang tidak mengikat untuk kebutuhan operasional partai. Salah satunya adalah penerapan sumbangan wajib per bulan kepada anggota legislative baiktingkat pusat maupun daerahuntuk kepentingan partai sesuai tingkatannya.Biaya kampanyedalam pemilu legislative dibebankan kepada setiap calon anggota legislative dalam batassan tertentu sesuai UU Pemilu N0.12 Tahun 2004. Sumber-sumber dana partai jarang dipublikasikan kepada publik namun laporan keuangan partai perstuan pembangunan dapat diakses oleh publik sesuai kebutuhannya. Pertanggungjawaban keuangan partai ada yang sifatnya teknis artinya pelaporan tiap tahun secara internalpada kalangan pengurus partai, sedangkan pertanggunjawaban organisatorisdilakukan pada saat Muktamar atau forum DPW dan DPC di tingkat daerah. PPP merekrut staf keuangan yang professional danlaporan keuangan dapat diaudit oleh akuntan publik namun tidak mempunyai departemen khusus untuk penggalangan dana partai.Bentuk pelaporan keuangan yang dilakukan oleh DPP PPP memang belum sepenuhnya dilakukan pada tingkat DPW dan DPC karena proses pembenahan kelembagaan partai sedang dilakukan sejak reformasi politik dilaksanakan pada tahun 1998. PPP mempunyai data base asset-aset partai yang menjadi modal potensial partai dalam pengembangan partai persatuan pembangunan tanpa mengatasnamakanpribadi. Dalam setiap kegiatan internal partai seperti pelatihan, seminar, workshop, pendidikan kader dan konsolidasi ke daerah masih menjaditanggungan partai yang dialokasikan secara detil dan teratur. 6.Pengendalian Konflik Internal Partai Partai Politik sering terjadi tarik menarik kepentingan antar peroranga atau kelompokyang berimplikasi pada kinerja pengurus partai, khususnya PPP.Majelis Pertimbangan PartaiPPP mempunyai peran utama dalam memediasi setiap tarik menarik kepentingan atau konflikyang terjadi agar mengurangi deviasi efektivitas antar kader- kader partai. Sebagai partai moderenakan berusaha mendidik kader-kader partai untuk tetap disiplin dalam mengelolah partai dan berkontribusi untukkepentingan masyarakat. Biasanya Pengurus Harian Partai mengadakan rapat pleno untuk mengevaluasi kinerja dan prilaku Pengurus maupun anggota DPR/DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota dalam jangka waktu yang ditetapkan. DPP PPPakan menindak secara tegas apabila ada kader- kader partai yang telah merugikan partai/memperburuk citra sebagai kader PPP dalam masyarakat. 7.Hub. Dgn Konstituen dan Masyarakat Sipil Partai Persatuan Pembangunan telah teruji komitmennya dalam membangun hubungan dengan konstituennya jika kita melihat hasilpemilu2004.PrestasiyangkamiperolehdalampemiluanggotalegislativemerupakanmodalpolitikPPPuntuk meningkatkankomunikasilebihefektipdengankonstituennyaagartetapmendapatkepercayaandalammengelolahbangsa khusunya dalam bidang politik. Untuk itu, kami mempunyai program tiga bulanan untuk melakukan dialog dengan masyarakat ataumengadakankegiatanseminaryangsifatnyagerakanculturaldemokrasimenujuperubahanbangsa.PPPmempunyai mediainternalsepertibulletin,website,surat-surat,brosuruntukmengkomunikasisetiapkeputusanpartaikepadakader secarastrukuraldananggotapartaipadaumumnnya.Kelompokmasyarakatyangterlembagaseringmenjadiprioritasutama PPP dalam disaminasi gagasan perubahan bangsa dan strategy pembangunan yang efektip untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat padaumumnya.Meningkatkanperan/fungsi departemenKomunikasidandepartemenhubunganAntarLembaga dalammembina hubungan dengan semua stakeholder/mitra kerja demokrasi dan konsisten membangun komunikasi yang lebih terbuka kepadamasyarakat tentang positioning PPP dalam perpolitikan Indonesia.

Resume Resume Resume ResumeHasilRisetAssessmentPartaiPolitikdilndonesia HasilRisetAssessmentPartaiPolitikdilndonesia HasilRisetAssessmentPartaiPolitikdilndonesia HasilRisetAssessmentPartaiPolitikdilndonesiapa pa pa padaPartaiKebangkitanBangsa(PKB) daPartaiKebangkitanBangsa(PKB) daPartaiKebangkitanBangsa(PKB) daPartaiKebangkitanBangsa(PKB)

JumlahResponden6(enam)orang,denganklasifikasi:1.AnggotapartaidiDPP :2orang-HermawiF.Taslim(KetuaDPPPKB)-M.HanifDhakiri(WakilSekjenDPPPKB)2.AnggotapartaidiDPR:2orang-MasdukiBaidlowi(AnggotaKomisiDPRRl)-Drs.MufidBusyairi,Mpd.(AnggotaKomisilVDPRRl)3.AnggotapartaidiDPPdanDPR :2orang-HelmiFaishalZaini(WakilSekjenDPPdanSekretarisFraksiKebangkitanBangsa)-NursyahbaniKatjasungkana(KetuaDPPPKBdanAnggotaKomisilllDPRRl)

Ringkasan Ringkasan Ringkasan RingkasanRisetbertujuanmenggalisejauhmanakondisiinternalpartaipolitiksecaraumumdanPartaiKebangkitanBangsa(PKB)secarakhusus.Adatujuhmasalahyangdigalikepadatigaklasifikasirespondentersebut.Selainmendapatkanjawabanyang variatif, dapat ditarik benang merah sejauh mana pemahaman masing-masing anggota partai dengan kapasitasmasing-masingterhadappartaiyangmerekaanut.Responden anggota PKB yang di DPP misalnya, secara umum berusaha memberikan gambaran partai serta berusahahati-hati dalam memberikan jawaban (terutama mengenai keuangan partai).Responden anggota partai yang di DPRterlihat tidak secara detail memahami kondisi internal karena berbagai kondisi.Responden anggota partai yangmerupakan DPP dan juga DPR didapat gambaran ideal, perbandingan kondisi, serta usulan-usulan untuk prosesdemokratisasipartai.PKB secara umum ketika riset berlangsung sedang mengalami permasalah internal partai yakni move politik yangdilakukan oleh kubu Alwi Shihab dan kawan-kawan yang sedang melangsungkan Muktamar versi mereka di Surabaya.Muktamar PKB sendiri (Muhaimin lskandar) berlangsung bulan Juli 2005 di Semarang, sudah terdaftar resmi diDepartemen Kehakiman dan HAM, dan secara politis menunggu sikap ambivalen pemerintah karena menurut merekaMuktamarversiAlwiShihabmelanggaraturan.KondisiinicukupmempengaruhijawabansoaltopikKonfliklnternalPartai.Mekanisme internal yang biasa dipakai menjadiextra ordinary ketika masalah dibawa ke pihak berwenang (AlwimengadukekepolisianbahwaMuktamardiSemarangtidaksah).Selengkapnyaadadipembahasan.

KronologiPendirianPartaiKebangkitanBangsa KronologiPendirianPartaiKebangkitanBangsa KronologiPendirianPartaiKebangkitanBangsa KronologiPendirianPartaiKebangkitanBangsa

Padatanggal21Mei1998,PresidenSoehartolengserkeprabonsebagaiakibatdesakanarusreformasiyangkuat,mulaiyangmengalirdaridiskusiterbatas,unjukrasa,unjukkeprihatinan,sampaiistighosahdanlainsebagainya.Peristiwainimenandai lahirnya era baru di lndonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu,Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulanyang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yangmengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalahNahdlatulUmmah,KebangkitanUmatdanKebangkitanBangsa. www.kebangkitanbangsa.com Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalahgambar bumi, bintang sembilan, dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yangmengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yangmengusulkansemuanya.DiantarayangusulannyapalinglengkapadalahLajnahSebelasRembangyangdiketuaiKHMCholilBisridanPWNUJawaBarat.Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal inididasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secaraorganisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namundemikian,sikapyangditunjukanPBNUbelummemuaskankeinginanwargaNU.BanyakpihakdankalanganNUdengantidaksabarbahkanlangsungmenyatakanberdirinyaparpoluntukmewadahiaspirasipolitikwargaNUsetempat.DiantarayangsudahmendeklarasikansebuarparpoladalahPartaiBintangSembilandiPurwokertodanPartaiKebangkitanUmat(Perkanu)diCirebon.Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkankeputusanuntukmembentukTimLimayangdiberitugasuntukmemenuhiaspirasiwargaNU.TimLimadiketuaiolehKHMa'rufAmin(RaisSuriyah/KoordinatorHarianPBNU),dengananggota,KHMDawamAnwar(KatibAamPBNU),DrKHSaid Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja(SekretarisJenderalPBNU).Untukmengatasihambatanorganisatoris,TimLimaitudibekaliSuratKeputusanPBNU.Selanjutnya,untukmemperkuatposisidankemampuankerjaTimLimaseiringsemakinderasnyausulanwargaNUuntukmenginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberiSurat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil SekjenPBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H AndiMuarliSunrawa,H.M.NasihinHasan,HLukmanSaifuddin,Drs.AminSaidHusnidanMuhaiminlskandar.TimAsistensibertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, danmembantuwargaNUdalammelahirkanparpolbaruyangdapatmewadahiaspirasipoitikwargaNU.Padatanggal22Juni1998TimLimadanTimAsistensimengadakanrapatuntukmendefinisikandanmengelaborasikantugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La CitraCipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan: Pokok-pokokPikiranNUMengenaiReformasiPolitik,Mabda'Siyasiy,HubunganPartaiPolitikdenganNU,AD/ARTdanNaskahDeklarasi.

Topikpembahasan Topikpembahasan Topikpembahasan Topikpembahasanl. l. l. l.PlatformdanPerum PlatformdanPerum PlatformdanPerum PlatformdanPerumusanProgramPartai usanProgramPartai usanProgramPartai usanProgramPartaiMuncul dari bawah dan disampaikan secara bertingkat dalam beberapa forum yang diatur dalam Anggaran Dasar(AD).Programpartaimemangharusmencerminkanpandanganideologis.PKBmenjadipartaiyangterbukakarenabasis di Nahdlatul Ulama (NU) memang inklusif.PKB tidak memiliki Departemen Litbang tapi Lembaga yangmerupakanbagiandaristrukturyangdipimpinolehsalahseorangKetuaDPP.Biasanyamateri-materidaridaerahkeLitbangdulusebelumkeplenoharian.Disosialisasikan karena dia dibuat secara tertulis dan dibagi ke daerah-daerah lewat forum-forum.Keterlibatan paraulama non struktural yang memang terlibat dalam proses perkembangan partai lebih diutamakan selain kelompokprofesional.

ll. ll. ll. ll.StrukturOrganisasi StrukturOrganisasi StrukturOrganisasi StrukturOrganisasiKetuaDPPdipilihmelaluiKongressekaligusmenjadiketuaformatur,adabeberapaorangdaerahyangjugamenjadianggota formatur.Pengurus dipilih oleh formatur yang mewakili zona-zona wilayah di lndonesia.Ketua terpilihmemangdi-vote.Penempatanformaturdanpengurusproporsional,adawakilperempuandanwilayah.

lll. lll. lll. lll.SeleksiCalonLegislatifdanEksekutif SeleksiCalonLegislatifdanEksekutif SeleksiCalonLegislatifdanEksekutif SeleksiCalonLegislatifdanEksekutifAnggotapartaitidaksecaralangsungmemilihcalon-calonlegislatifmaupuneksekutif.Mekanismeadalahditingkatankabupatenwajibmembuatmusyawarahdiranting-ranting(desa-desadankecamatan).Waktumenyusundaftarcalonada tim (pengurus cabang, wakil kecamatan, dan perempuan untuk memastikan keterwakilan perempuan) yangbernamaMantap(MajelisPenetapan),komposisisamauntuktingkatprovinsi.SampaiditingkatPusatyangterdiridaripimpinan pusat dan perempuan. Mantap ini ketua-ketuanya bersifat ad hoc (Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro,Ketua dan Sekretaris Dewan Tanfidz dan satu wakil dari perempuan, biasanya dari PPKB),Lima orang inilah yangakan menentukan setelah melalui sekian proses penjaringan. Wakil perempuan biasanya dipilih oleh sebuah forumyaitu badan otonom PKB (PPKB, Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa). Wakil perempuan tidak dipilih dimuktamar tapi lewat pleno harian PPKB.Untuk calon eksekutif biasanya diumumkan bahwa PKB membukapendaftaransementarauntukcalonlegislativetidakadapublicannouncement.Walaupundaftarcalondikabupatenmaupunprovinsiharusdisahkandipusat,sekitar90%pusathanyamelegalisasicalon-calon.Hak veto hanya digunakan pada hal-hal yang sifatnya moral (calon bermasalah) dan pertimbanganpolitis.Tapi harus di cross check oleh tim investigasi PKB yang dibentuk oleh DPP. Selain itu DPP memiliki hakmemilih,calon-calondaribawahtidakbolehhanyasatuorangkarenaDPPbanyakpertimbangan.Untuk kriteria calon legistatif dan eksekutif memakai juklak (SK partai/DPP) khusus tentang tahapan-tahapan prosesrekrutmenkarena5tahunsekali.Baik calon eksekutif maupun legislatif tidak harus anggota partai.Perkembangan pilkada lebih dari setengah calondariPKBbukananggotapartai.Tapiumumnyayangmemilikihubunganhistorisdanemosional.Kepemimpinanpartaidisemuatingkatbatasannya5tahun(mulaidarimuktamar,muswil,muscab,musacab).Rangkap jabatan politis tidak dilarang kecuali masa transisi (ketua cabang tapi terpilih jadi DPP), ada 3 bulan masatoleransiuntukperalihandanbiasanyamerupakankeputusanpolitikdamkasuistik.Untuk pemuda dan perempuan ada badan otonom, PPKB dan Garda Bangsa yang ketuanya adalah ex officio dipartai. Namun ada perimbangan ulama dan ulama, muslim NU dan muslim bukan non NU, muslim dan non muslimterutama di luar Jawa. Tidak diatur di AD tapi sudah menjadi konvensi. Keterwakilan 30% perempuan diatur diAD/ART.Untukkelompokminoritaslaintidakdiatursecararigidkarenakondisidaerahberbeda-beda.

lV. lV. lV. lV. ManajemenSumberDayaManusiaPartai ManajemenSumberDayaManusiaPartai ManajemenSumberDayaManusiaPartai ManajemenSumberDayaManusiaPartaiAda lembaga kaderisasi dan pendidikan politik yang berkeliling, ada 15 orang yang sebagian dibayar secaraprofesionaldanvisinyaPKB.Lembagainimerupakansalahsatuperangkat.KalaudepartemennamanyaDepartemenOrganisasidanKeanggotaan.Adadatabasekeanggotaantapibelumdiatursecaraprofesional,sedangdikembangkan.Pendidikan dan pelatihan kurikulum jelas tapi soal teratur atau tidak tergantung cabang-cabang. Ada forum-forumyangjadikonvensiyaitusetiapenambulansekaliadaforumkonsultasieksekutifPKB(gubernurdanWakil,BupatidanWakil,WalikotadanWakilyangPKB).Bertemuseharidanmasing-masingmenjelaskankendala-kendalanya.Kalaukursuskaderadarankingdanitudiumumkandanitumenjadijualandiasendiri.Dalamproseskaderisasiadayangnamanyarekruitmen,distribusi,lalupromosi.Masing-masingadapelatihannya.Sekitar 25 orang yang bekerja itu profesional semua dan tidak partisan.Bentuk-bentuk kaderisasi program-programyangdilaksanakanolehlembaga-lembagadonormisalnyabagaimanamembuatlaporankeuangan.

V. V. V. V.KeuanganPartai KeuanganPartai KeuanganPartai KeuanganPartaiMenurut AD ada iuran anggota, tapi dalam prakteknya, iuran berasal dari potongan gaji anggota dewan di semuatingkat. Menurut komitmen yang mereka tandatangani di atas materai anggota dewan harus menyerahkan gajisebesar40%.Biayapartaipalingbanyakdaripengurus.Sekitar250jutaditerimasetiapbulan,habisbuattelepondanair125juta.Lainnyaorangperorang.Sumbangan ditulis dan dilaporkan kepada donatur tapi sebatas internal dan tidak ke public kecuali ke negara (KPU)danharusnyaKPUyangekspos.Stafkeuangancukupprofessionalkarenapengaturankeuangansudahsepertisuatucompany.AdalaporantahunanyangdiauditolehAkuntanPubliksebelumsampaikeKPU.PKB memiliki pedoman (aturan partai) tentang keseragaman bentuk laporan keuangan yang digunakan semuatingkatanpartai.Penggalangan dana tidak ada departemen khusus tapi lebih kepanitiaan. Jadi di luar dana rutin penggalangan danadilakukansebelumadakegiatandanlangsungkeBendahara.Aset-aset partai ada inventarisasinya, mengenai atas nama di daerah mungkin ada (kasus kantor PKB di Jatim atasnamaChairulAnam)tapidiPusattidakada.Setiaptahunsudahdiperkirakankebutuhansetiapbulannyawalaupunbanyakyangsifatnyainsidentil(kasusbusunglaparmisalnya).

Vl. Vl. Vl. Vl. PengendalianKonfliklnternal PengendalianKonfliklnternal PengendalianKonfliklnternal PengendalianKonfliklnternalDalam mengatasi konflik dilihat bobot konfliknya dan biasanya memakai sistem mediator yaitu pengurus setingkat diatasnya.Untukkasuspilkadaadatimresolusikonflikyangsifatnyaadhoc.Tidakada badankhusustapi lahirketikakasus muncul dan dilaporkan ke pleno.Kasus-kasus pasca Muktamar Semarang membuat pleno menutuskanmembentukTim7yangsampaisekarangmasihada,dibuatkanSKtapitidakdicantumkanmasakerjanya.KeputusantetapDPPsetelahverifikasidariTim7.Untuk meningkatkan kedisiplinan diatur dalam AD termasuk sanksi begitu juga PAW di dewan.Namun kadangimplementasinyaagakberliku-liku,misalnyaadayangtidakpernahdatangrapattapipunyapesantrenyangmassanyabanyakmenjadipertimbangankhusus.Karena fraksi perpanjangan dari partai, maka fraksi bertanggungjawab kepada DPP.Meskipun tidak diatur secararigid,konvensimengaturkalauadaapa-apadifraksimakadiadakanrapatkonsultasiantaraDPPdenganFraksidaninirutindanwaktunyatergantungkebutuhan.UntukanggotaDPRbiasanyaKetuaFraksiyangdipanggilolehDPP.

Vll. Vll. Vll. Vll.H HH HubungandenganKonstituendanMasyarakatSipil ubungandenganKonstituendanMasyarakatSipil ubungandenganKonstituendanMasyarakatSipil ubungandenganKonstituendanMasyarakatSipilHubungan dengan konstituen ada prinsip-prinsip umum yang sering dipakai lebih mendorong anggota fraksi danstruktur partai di semua tingkat untuk membangun hubungan dengan konstituen.Mekanisme diserahkan kepadamasing-masing,kontrolnyamelaluirapat-rapatdipartai.Mekanisme untuk mengkomunikasikan keputusan-keputusan pimpinan pusat serta informasi penting lainnya kepdakonstituen biasanya bertingkat sesuai tingkatan partai.Selain itu melalui event dan tergantung wilayah dan cabang-cabang.Adayang pasifmisalnyaDPPmasukkekegiatanyang menajdi inisiatifwilayah,tapi jugaaktifkarenaDPPpunyaprogramsendiridalammembangunhubungandenganpemilihtapitidakdiatursecararegulardanspesifik.Pertemuan yang regular setiap DPR reses biasanya mendapat pembekalan dari partai termasuk masalah-masalahyangberkembangdidaerahdandisosialisaiskankedaerah.MekanismedalammenerimadanmemrosesaspirasimelaluiwakildiDPR,untukmenguatkanDPPturunlangsung.PKBmemilikidepartemenuntukmengaturhubungandenganorgansasimitraatauorgansasimassa.

Catatantambahandalammendorongprosesdemokratisasipartai: Catatantambahandalammendorongprosesdemokratisasipartai: Catatantambahandalammendorongprosesdemokratisasipartai: Catatantambahandalammendorongprosesdemokratisasipartai:Sebagai partai, setengah dari PKB adalah Gus Dur. Namun ada beberapa masukan dari responden yang dapatmendoronglebihdemokrastisnyaPKBdanmenguatkanide-ideGusDur:SetidaknyamemilikibasismassayanglegitimateProsepemilihanpimpinanpartaitidakpaternalistic,calonmestinyabersaingUntuk 2009, sebaiknya mulai menginventarisasi anggota sehingga bisa menjadi hitungan yang pasti, mulai darikantong-kantongmassa,calon-calonpemimpinNamunsistempemilubelummemungkinkan,terutamaterkaitmekanismePAWbanyakcalegyangberpikirkarenadiamemperolehsuaraterbanyakberikutnyamakadiayangberhakjadiPAWsehinggatidakmengganggukondisipolitikditingkataninternal.Mestinyasuaradiserahkankepadapartaidandiberikanpadanomorurutberikutnya.Melembagakansistemdemokrasidalampartaitermasukpromosidanrekruitmenkader.

PARTAI DEMOKRAT 1.Platform dan Program Partai Platform dan Program Partai Platform dan Program Partai Platform dan Program Partai. Platorm partai dibahas ditingkat Kongres yang melibatkan unsur-unsur DPD, DPC, DPP untuk pmbahasannya melalui komisi-komisi. Sedangkan idiologis partai mencerminkan nasionalis dan religius walau cinta kebangsaan kita harus maju.Program partai dikomunikasikan sampai ketingkat ranting agar semua mengetahui apa program-program yang akan dibuat. 2.8truktur Organisasi 8truktur Organisasi 8truktur Organisasi 8truktur Organisasi. Pimpinan Pusat dan Daerah dipilih melalui mekanisme yang ada.Dalam Kongres memilih Ketua Umum, lormatur dan Dewan Pembina. lormatur adalah menyusun pengurus harian, Majelis Pertimbangan Partai dan Pakar. Litbang dipilih oleh masing-masing bidang pada kepengurusan harian. 3.Mekanisme 8eleksi Calon Mekanisme 8eleksi Calon Mekanisme 8eleksi Calon Mekanisme 8eleksi Calon. Proses rekrutmen calon legislatie dan eksekuti dilakukan dengan system poling.Poling dari aspirasi masyarakat.Kriteria khusus calon legislatie berdasarkan proesionalisme, kemampuannya, komitmen dan bisa memikirkan bangsa dan rakyat. Kriteria calon anggota legislatie berdasarkan standarisasi, kompetensi dan tingkat kontribusi terhadap partai.Partai mempunyai ketentuan mengenai batas waktu masa jabatan pimpinan yaitu sesuai dengan AD,AR1 5 thn sekali, rangkap jabatan dalam eksekuti tidak diperbolehkan karena tugas partai cukup berat nanti akan terjadi simpang siur. 4.Mana]emen 8umber Daya Manusia Mana]emen 8umber Daya Manusia Mana]emen 8umber Daya Manusia Mana]emen 8umber Daya Manusia. Partai memiliki mekanisme karena untuk menjadi tolak ukur atau layak tidaknya seorang kader. Badan Pengkaderan yang bertanggung jawab kepada OKK. Partai tidak membayar orang proessional untuk mengelola partai karena kondisi keuangan partai tidak memungkinkan untu membayar. 5.8istem Keuangan Partai 8istem Keuangan Partai 8istem Keuangan Partai 8istem Keuangan Partai. Keuangan Partai masih melalui simpatisan dan nama donatur tidak disebutkan sebab memberikan sumbangan sukarela karena masih partai baru nanti kedepannya akan diminta iuran para anggota, keuangan partai dipegang oleh bendahara umum dan mengenai laporan keuangan partai harus konsisten pada semua tingkatan karena diatur dalam UU . 6.Pengendalian konflik nternal Pengendalian konflik nternal Pengendalian konflik nternal Pengendalian konflik nternal. Dalam menyelesaikan konlik Internal Partai Demokrat ada yang menangani yaitu pengurus harian DPP dan KOR\IL. Penyelesaian atas konlik anggota dapat dibahas dalam rapat pleno dan dapat dilihat dalam kode etik partai. 7.Hubungan dengan Konstituen dan Masyarakat 8ipil Hubungan dengan Konstituen dan Masyarakat 8ipil Hubungan dengan Konstituen dan Masyarakat 8ipil Hubungan dengan Konstituen dan Masyarakat 8ipil. Dalam membangun pola relasi dan hubungan dengan konstituen dan masyarakat dilakukan melalui pers release maksud dari pers release adalah mengundang para wartawan agar lebih mudah bisa menjangkau kemana saja dan dilakukan dengan kunjungan silahturahmi bulanan. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA {PKS) 1.LATAR BELAKANG DAN SEJARAH PEMBENTUKKAN PKS Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dideklarasikan pada tahun 1998, persis sesaat setelah tumbangnya rezim Orde Baru di bawah pimpinanPresidenSoeharto.Ketikadidirikan,PKSbernamaPartaiKeadilan(PK).Namun,karenatidakmemenuhielectoral tressholdpadaPemilihanUmum(Pemilu)tahun1999,berdasarkanUndang-Undang(UU)Pemilu,agardapatmenjadipeserta pada Pemilu berikutnya, PK harus terlebih dahulu dibubarkan, untuk selanjutnya dibentuk sebuah Partai Politik (Parpol) baru. PK kemudian dibubarkan, dan sebagai gantinya didirikan PKS. Jadi, PKS merupakan kelanjutan PK dalam bentuk baru. Namunsecarahistoris,embriokelahiranPKSsesungguhnyatelahmunculsejakawaldekade1980-andanmencapai perkembangan cukup pesat pada permulaan dekade 1990-an. Cikal bakal PKS berasal dari sebuah komunitas dakwah yang eksis dan melakukan aktivitas dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan dan kultural. Jadi, aktivitas dakwah komunitas ini bersifat non-politis.Komunitasinimayoritasdigerakkanolehparaaktivismahasiswayangberasaldaribeberapakampusbesardi !ndonesia,semisalU!dan!PB.Selainkalangankampus,kelahiranPKSjugadibidaniolehbeberapatokohmasyarakat(tokoh muda). Peralihanbentukdarisebuahkomunitasdakwahyangbersifatnon-politismenjadisebuahParpolterjadipadamomentum reformasitahun1998.Ketikaitu,paraanggotakomunitasyangsangatkecewaterhadapkinerjaPemerintahanOrdeBaru memandangperlumendirikansebuahParpoluntukberpartisipasidalammembangundemokrasidi!ndonesia.Nelaluimedia Parpol,komunitasiniinginmelakukangerakandakwahberdasarkannilai-nilai!slamdenganmenitikberatkanpadaperjuangan menegakkan keadilan.Sebagaimana diketahui, menurut ajaran !slam, agar berhasil mencapai tujuan, sebuah gerakan dakwah harus mencerminkan berbagai kelengkapan !slam. Karena itu, di samping gerakan sosial, keagamaan, pendidikan dan kultural, gerakan dakwah harus puladilengkapiolehgerakanpolitikyangdiwadahimelaluiParpol.Sebab,dalampemikiran!slamdinyatakanbahwaketika masyarakat mengadopsi nilai-nilai !slam dan mengaktualisasikannya pada tataran individual, maka agar nilai-nilai !slam tersebut barudapatmenjadinilai-nilaikolektifdanmelembaga,mutlakditopangolehsuatusistemkekuasaan.Dandalampandangan !slam,tujuantersebuthanyabisadicapaiapabilagerakandakwahjugamencakupwilayahpolitik.Dengandemikian,melalui Parpol, PKS ingin berjuang membangun !ndonesia yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Jadi, ideologi yang menggerakan PKS adalah gerakan dakwah. 2.PLATFORM DAN PERUMUSAN PROGRAM PKS KetikagerakandakwahinikemudiantampilsebagaisebuahorganisasiformalyangbersifatterbukadalamwadahParpol, makauntukmelakukanmisipembaruan,PKSdituntutmampumerumuskanplatformdanprogramkerjayangsesuaidengan ideologi,visidanmisiorganisasi.Secarainstitusional(kelembagaan),seluruhacuandasarataupanduankebijakanPKSyang mencakup ideologi, visi dan misi, dirumuskan oleh Najelis Syuro (NS) sebagai lembaga tertinggi dalam struktur organisasi PKS. Sementara itu, penerjemahan ideologi, visi dan misi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan diimplementasikan dalam bentukprogramkerjaolehDewanPimpinanWilayahfDPW(Propinsi),DewanPimpinanDaerahfDPD(KotamadyafKabupaten), Dewan Pimpinan CabangfDPC (Kecamatan) dan ranting-ranting kepengurusan. Sehingga, dilihat dari mekanismenya, proses penyusunan platform dan program kerja PKS diawali dari penetapan kebijakan dasar yang menjadi wewenang Najelis Syuro. Najelis Syuro juga berwenang menentukan visi dan kebijakan strategis PKS yang harusdipatuhidandijadikanacuanolehseluruhjajarandibawahnya.Sementaraitu,programkerjadisusundalamforum Nusyawarah Nasional (Nunas) yang selanjutnya dipertajam dalam diskusi-diskusi pada Nusyawarah Kerja Nasional (Nuke